Bupati Soppeng Kunjungi Lokasi Sasaran TMMD Dengan Motor Trail Bersama Tim Wasiv TNI AD

Soppeng, Sigapnews.com ,-Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE mendampingi  Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TNI AD mengunjungi lokasi kegiatan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) di Kecamatan Marioriwawo, Selasa (24/05/2022)

Lokasi pembangunan yang dikunjungi yaitu lokasi Pengerasan Jalan tani yang menghubungkan Lingkungan Labessi dengan Dusun Atakka Desa Mariorilau sepanjang 5.000 meter.

Dalam kunjungannya, Ketua Tim Wasev Stap PJO (Penanggung Jawab Operasional) TMMD,  Brigjen TNI Furdiyantoso S.H. M.M. (Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Kum HAM dan Narkoba) menjelaskan bahwa dirinya bersama tim lainnya berkunjung ke Kabupaten Soppeng untuk  melakukan  pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan TMMD yang ada di Kabupaten Soppeng.

"Saya melihat potensi yang ada di Kabupaten Soppeng sangat luar biasa, apalagi dengan para masyarakat dan anggota forkopimdanya yang juga luar biasa karena mereka bekerja untuk satu yaitu merah putih, itu yang saya dapat dari kedatangan saya disini, ujar Brigjen TNI Furdiyantoso.

"Untuk TMMD sendiri, saya sampaikan bahwa di Indonesia ada 50 lokasi TMMD dari Sabang sampai merauke dan lokasinya bervariasi dari masing-masing daerah. 

"Hari ini dan kedepan, Tim Wasev seluruh Indonesia akan mengunjungi lokasi-lokasi TMMD tersebut. 

"Dan lokasi itu nantinya akan kami jadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi bagaimana kinerja dari Satgas, Pemerintah Daerah dan masyarakat menerima hasil dari TMMD ini. 

Adapun pendamping Tim Wasev Stap PJO TMMD dari Kodam XlV/Hasanuddin yaitu Letkol Inf Muhlis (Pjs. Pabandiya Bakti TNI Sterdam XlV/Hsn), dan Serma Supriadi (Bati Bakti TNI Sterad Kodam XlV/Hsn).

Turut hadir, ketua DPRD Kabupaten Soppeng, Para Anggota Forkopimda, Kolonel Arm Iwan Aprianto S.I.P. Kasi ter Korem 141/Toddopuli, Sekretaris Kecamatan Marioriwawo, Kapolsek Kecamatan Marioriwawo.

(Edil Rauf)

Sekjen: Refleksi HUT ke 1 Partai UKM Indonesia, Kader Muda Milenial dan Muda Enterpreneur Pasti Cocok Disini

SIGAPNEWS.COM - Jakarta - Dalam perjalanan Partai UKM Indonesia yang berumur satu tahun sejak kelahirannya 7 Mei 2022 di Senen, Jakarta Pusat. Partai UKM Indonesia telah tumbuh sebagai Partai Kader berbasis Intelektual Organik dan mengimplementasikan ekonomi kerakyatan.

Hal ini disampaikan Herdianti Puspitasari, S.Si Sekretaris Jenderal DPP Partai UKM Indonesia. Dalam acara Peringatan HUT ke 1 Partai UKM Indonesia dan Peringatan Tragedi dan Refleksi Mei 1998 di Restoran Sultan, Tower Gaharu, Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, Sabtu malam (21/05/2022).

"Alhamdulillah Partai UKM Indonesia sudah berusia 1 tahun sejak berdiri 7 Mei 2022. Perkembangan dan konsolidasi kader dan anggota terus bergerak ke daerah-daerah  Partai UKM Indonesia tidak hanya mengedepankan politik formil akan tetapi gerakan politik subtansial," kata An-An sapaan akrabnya.

Sarjana Ilmu Komunikasi lulusan London School University ini menyatakan Partai UKM Indonesia tetap fokus menggarap basis pelaku UMKM, Koperasi dan Pedagang. Selain itu basis Perempuan, Milenial, Disabilitas dan kalangan media.

"Partai UKM Indonesia terus berkibar atas dukungan para pelaku UMKM, Koperasi dan Pedagang di seluruh Indonesia. Tanpa mereka, Partai UKM Indonesia tidak akan lahir, untuk itu kami sampaikan terima kasih atas kepercayaannya," ujar Sekretaris Yayasan Bunda Merah Putih ini.

Menurutnya, Partai UKM Indonesia memiliki Visi 'Mewujudkan Indonesia Bahagia untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama Sesuai Pancasila dan UUD 1945. Sementara Misi-nya adalah Keadilan Sosial, Ekonomi Kerakyatan, Kesejahteraan, Kesetaraan Ekonomi, Kemajuan Ekonomi, Persamaan Hak, dan Penegakan Hukum.

"Partai UKM Indonesia kenapa terus popular dan terus diterima masyarakat karena menerapkan sistem kolektif kolegial. Pembangunan basis-nya button up lahir dari bawah dan akar rumput rakyat kecil. Jangan heran kalau kami terus populer dan diterima masyarakat Indonesia," pungkas An-An penuh bangga. (red)

Masyarakat Penerima Bantuan Ucapkan Terima Kasih Kepada H. Suwardi Haseng

Poto sesi wawancara media ini dengan Ibu Norma Ketua Rt 3 Mangkawani kelurahan Bila

SIGAPNEWS, SOPPENG-Anggota DPRD Provinsi dari Fraksi Golkar Dapil 7 Haji Suwardi Haseng menyalurkan bantuan berupa 400 sak beras untuk meringankan beban warga kelurahan Bila di kampung Mangkawani,Kabupaten Soppeng.

Penyaluran bantuan beras tersebut dilakukan dan diserahkan secara langsung Oleh Haji Suwardi Haseng dengan cara membagikan ke warga setempat.Minggu 23/5/2022 (11.30) siang.

Ungkapan rasa terima kasih dari wargapun silih berganti diantaranya,

Saya sebagai Ketua RT 3 di Mangkawani mewakili masyarakat mengucapkan terimakasih yg sebesar-besarnya kepada Bapak Haji. Suwardi Haseng atas bantuan Beras yang dibagikan kewarga kami,dengan sukarela dana pribadinya dikeluarkan untuk membantu kami, semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban warga kami semoga Allah Swt membalasnya aamiin ya robbal alamin" demikian bunyi pesan singkat yang di sampaikan saat kami wawancara.

Selain itu warga yang menerima Bantuan Beras juga merasa sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan,

“Alhamdulillah sangat terbantu dengan mempersembahkan beras gratis ini. Apalagi sejak adanya virus corona penghasilan kami menurun”, ucap warga yang menerima bantuan Beras dari H. Sua 42 Cabenge,panggilan akrabnya.

“Alhamdulillah, terima kasih atas rezeki yang engkau miliki lewat H. Suwardi Haseng. Bagi orang mampu, mungkin bantuan ini tak berarti apa-apa, tapi bagi kami ini adalah anugerah yang tiada bertara,” gumamnya dengan wajah haru

Tak hanya itu, salah seorang warga yang telah meninggal suaminya, juga bersyukur menerima bantuan itu.

“Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami dan anak-anak, karena dapat membantu hidup keluarga kami,” kata ibu yang ada disamping wartawan media ini.

“Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada H. Suwardi Haseng karena sudah peduli kepada kami masyarakat yang ekonomi lemah ini, bantuan yang telah kami terima hari ini Alhamdulillah berkah” ucap Mas Duki Duki masyarakat mangkawani salah seorang penerima bantuan beras.

Usai Sholat duhur berjamaah dimasjid BABUSSAADAH MANGKAWANI H. Suwardi Haseng pamit dan meninggalkan tempat menuju ketitik yang telah di tentukan oleh tim nya.

(Semangat 42 Cabbenge)

red

Dilepas Wabup Banyumas, Personil Yonif 405/SK Dilepas Untuk Tugas Negara

Banyumas, Sigapnews.com, - Komandan Korem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Yudha Airlangga, S.E., hadiri upacara pengantar tugas prajurit Yonif 405/Surya Kusuma Brigif-4/Dewa Ratna yang akan berangkat Ops Pamwil Obvitnas PT. Freeport Indonesia Papua, Sabtu (21/5/2022) di Mako Yonif 405/Surya Kusuma Brigif-4/Dewa Ratna, Wangon, Banyumas.

Upacara pengantar tugas Satgas Pamwil Obvitnas PT. Freeport Indonesia Papua, selaku Irup Wakil Bupati Banyumas Drs. Sadewo Trilastyono, dihadiri pula Forkopimda Banyumas, Purbalingga dan Cilacap.

Bupati Banyumas Ir. Ahmad Husein dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Banyumas Drs. Sadewo Trilastyono menyampaikan apresiasinya kepada personel satgas pam Obvitnas PT. Freeport Indonesia Yonif 405/Surya Kusuma. "Atas nama pribadi dan pemerintah kabupaten Banyumas, menyampaikan selamat kepada satgas untuk melaksanakan tugas pengamanan salah satu obyek vital nasional", paparnya.

"Saudara-saudara adalah prajurit pilihan yang dinilai mampu mengemban tugas mulia ini, demi mewujudkan stabilitas keamanan yang menjadi modal dasar dari tumbuhnya investasi dan berkembangnya roda perekonomian. Saya yakin, saudara-saudara dapat menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab", pinta Bupati Banyumas.

Dikatakan Bupati Banyumas, seperti kita ketahui bahwa TNI mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara dimana TNI berfungsi menangkal setiap bentuk ancaman bersenjata baik dari dalam maupun dari luar terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Selain itu, TNI juga sebagai penindak dalam setiap bentuk ancaman serta bertugas terhadap pemulihan kondisi keamanan negara yang terganggu.

"Salah satu yang menjadi tugas TNI adalah menjaga keamanan obyek vital nasional. Karena ancaman dan gangguan terhadap obyek vital nasional, dapat mengakibatkan bencana kemanusiaan dan pembangunan nasional serta terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara", terangnya.

Dijelaskan Bupati Banyumas, tugas pengamanan obyek vital nasional ini, sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam Undang-undang nomor 34 tersebut, dinyatakan bahwa TNI adalah alat pertahanan NKRI yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa. Dengan menjalankan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), serta mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis.

"Sejalan hal tersebut, tugas yang saudara-saudara emban ini, merupakan tugas yang sangat penting dan strategis yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dan dengan rasa tanggung jawab", pesannya.

Bupati juga menyampaikan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan masyarakat Banyumas merasa bangga serta mendukung sepenuhnya tugas Satgas Yonif 405/Surya Kusuma dalam melaksanakan tugas pengamanan Obvitnas. Dan berharap, agar tugas yang diemban Yonif 405/Surya Kusuma tersebut dapat terlaksana dengan baik, aman dan lancar.

"Kami juga mendoakan agar seluruh personel diberi kemudahan, kesehatan dan keselamatan dalam menunaikan tugas ini baik dari pemberangkatan, pelaksanaan tugas di tanah Papua hingga kembali lagi ke Kabupaten Banyumas. Berangkat lengkap, pulang lengkap. Berangkat utuh, pulangpun utuh. Berangkat sehat, pulangpun dalan keadaan sehat. Kamipun mendoakan kepada keluarga yang ada dirumah, diberikan kesabaran untuk menanti saudara-saudara pulang, semoga keluarga yang dirumah juga diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Selamat bertugas",

Diketahui bahwa 555 personel prajurit Yonif 405/Surya Kusuma Brigif-4/Dewa Ratna siap untuk diberangkatkan ke tanah Papua dalam rangka pengamanan obyek vital nasional (Obvitnas) PT. Freeport Indonesia selama 9 bulan kedepan.

Mereka akan diberangkatkan siang ini dari Mako Yonif 405/Surya Kusuma Wangon menggunakan jalur darat ke Semarang dan keesokan harinya akan diterbangkan melalui bandara Ahmad Yani Semarang. Upacara pemberangkatan tersebut, akan dilepas oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetyono melalui upacara pemberangkatan satgas pam Obvitnas PT. Freeport Indonesia Papua.

Dukung Ketahanan Pangan, Satgas TMMD ke-113 Kodim 1423 Soppeng Gelar Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan

SIGAPNEWS.COM, SOPPENG - Satuan Tugas TNI Manunggal Masuk Desa (Satgas TMMD) ke-113 Kodim 1423/Soppeng juga menggelar kegiatan non-fisik berupa penyuluhan pertanian dan Kehutanan kepada masyarakat di Aula kantor kelurahan Labesse jalan Andi Patawari,kecamatan Marioriwawo, kabupaten Soppeng. Kamis (19/5/2022) 19.40 Wita.

Penyuluhan ini bertujuan menambah pengetahuan, dan wawasan masyarakat terkait dua sektor tersebut," kata Pasiter Kodim 1423 Soppeng, Kapten. Inf. Nasruddin

Dikatakannya, dalam penyuluhan ini pihaknya mendatangkan Penyuluh pertanian Naharuddin, SP dan Dinas Kehutanan Provinsi, Muh.Sunandar, SP MP dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Marioriwawo H.Muh.Saleh, S.Pt serta dari Dinas Kehutanan Soppeng Mulawarman, S.Hut.

TMMD adalah program nasional ada yang fisik dan ada non fisik keberhasilan TMMD diukur bagaimana masyarakat mendukung, membantu serta bersama sama dalam program tersebut.

TNI Manunggal Membangun Desa adalah suatu program terpadu antara TNI khususnya TNI AD dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah, dengan harapan kesejahteraan masyarakat di daerah juga akan meningkat. ucap Pasiter Kodim 1423 Soppeng Kapten. Inf. Nasruddin.

Mulawarman, S.Hut dari Dishut Soppeng dalam sambutannya mengatakan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Masyarakat Harus bisa membedakan mengenai Kawasan Hutan,

Kenali Fungsi dan tujuan hutan lindung sehingga Pemerintah dan kita semua harus menjaganya.

Dalam hidup kita sangat membutuhkan air kekurangan air adalah suatu bencana inilah fungsi hutan lindung untuk mempertahankan itu semua termasuk tanah longsor.

Mari kita tetap selalu menjaga hutan lindung kita demi mencegah atau menghindari dampak dari penebangan secara liar.

Adapun Sambutan Penyuluh Pertanian Soppeng, H.Naharuddin, SP

Mengatakan, Saat ini kita ingin membangun pertanian harus dengan kerjasama kita semua.

TNI selalu membantu kita dalam membangun ketahanan pangan karena TNI mempunyai tanggung jawab bilamana negara kita atau masyarakat kita kekurangan pangan itu adalah ancaman buat pertahanan negara dapat berefek kemiskinan.

Semua ini adalah kesepakatan harus didukung oleh masyarakat.

Kenapa kita tidak bisa memaksimalkan Penghasilan karena biaya bajak tanam yang meningkat.

Kita tidak bisa meningkatkan pendapatan karena meningkatnya biaya dalam pengelolaan sawah atau kebun.

Kita perlu kreatif bukan cuma Andalkan Padi akan tetapi pematang sawah sekalipun kita tanami yang dapat menambah penghasilan apa itu cabe, tomat dll.tutupnya.

red

Fadhly : Kemendagri Bisa Tentukan Nama Pejabat Bupati Selain Usulan Gubernur

Fadhly Kusambi Ketua Kelompok Studi Mahasiswa (Ist).

Mubar (Sultra), Sigapnews.com,-Menjelang Berakhirnya masa jabatan Bupati Muna Barat (Mubar) yang tinggal menghitung hari lagi sampai saat ini masih menjadi bahan perbincangan semua kalangan, baik dari kalangan politis hingga kalangan akademis mengenai sosok Pelaksana Jabatan (PJ) yang akan mengisi jabatan 01 di kabupaten Muna Barat. 

Dalam menanggapi isu-isu yang beredar tentang bocoran nama-nama yang akan menjadi PJ Bupati Muna Barat, Fadhly Kusambi selaku ketua umum kelompok studi mahasiswa kecamatan Kusambi kabupaten Muna Barat angkat bicara.

"Penunjukan PJ Bupati Muna Barat kita serahkan sepenuhnya kepada kementrian dalam negeri, sebab saya meyakini sepenuhnya siapapun  figur yang ditetapkan oleh kemendagri sudah melalui prosedural yang jelas dan berbagai macam pertimbangan -pertimbangan" ujar Fadhly, Kamis,19 Mei 2022.

Selain itu, kata Fadhly bahwa dalam bocoran nama-nama yang beredar ada nama Dr. Bahri, S.STP, M.Si yang diyakini kuat dinobatkan sebagai PJ Muna Barat meskipun tidak masuk dalam daftar 3 nama yang di usul oleh Gubernur Sultra, tutur Ketua Kelompok Studi Mahasiswa asal Kecamatan Kusambi ini.

Dikatakannya,"Kami menilai langkah Kemendagri sudah tepat sebagaimana yang termuat dalam Permendagri No 1 tahun 2018 pasal 3 bahwa kepentingan strategi nasional Mendagri dapat menunjuk pejabat Bupati/walikota tanpa usulan gubernur, dan berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama, baik dari pemprov maupun dari instansi pusat oleh karenanya jika ada naman dari Dr. Bahri saya rasa itu tidak menjadi soal sekalipun beliau tidak diusul oleh gubernur" tandas Aktivis Uho ini.

Lebih lanjut Fadhly Kusambi mengatakan, " Jika memang nama Dr. Bahri, S.STP, M.Si nantinya ditetapkan oleh kemendagri sebagai Pj Bupati Muna Barat maka saya rasa  tidak menjadi persoalan selagi sosok PJ Bupati nanti memiliki semangat besar untuk membangun Muna Barat agar dapat bersaing dengan seluruh daerah yang ada di Sulawesi tenggara apalagi beliau pak Bahri adalah putra daerah yang tentunya telah memahami kebutuhan masyarakat Muna Barat, jelasnya.

"Oleh sebab itu, kami dari kelompok studi mahasiswa kecamatan Kusambi siap berada di barisan terdepan dalam mengawal PJ Bupati Muna Barat yang nanti akan ditetapkan oleh kemendagri. 

"Kami juga berharap kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di kabupaten Muna Barat untuk selalu menjaga konduktifitas daerah di era kepemimpinan PJ Bupati Muna Barat nantinya" pungkas Fadlhy yang juga selaku dewan pembina forum kajian ekonomi dan lingkungan Sultra ini.

(Red/Didin Ardiansyah)

Penunjukan Pejabat Bupati dapat Dilakukan tanpa usulan atau diluar usulan Gubernur

OLEH : Muhammad Sidrat, SH., MH

(Praktisi dan Pengamat Hukum Sulawesi Tenggara)

Menakar penunjukan Pejabat Sementara Bupati/Walikota terlebih dahulu kita perlu memperhatikan Pasal 201 ayat (9) UU No 10 Tahun 2016 yang menyebutkan penjabat gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota akan memimpin daerah hingga Pilkada serentak nasional pada tahun 2024 memilih kepala daerah definitif.

Pada ayat berikutnya dijelaskan untuk mengisi jabatan gubernur dan wakil gubernur akan diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sementara, untuk bupati/walikota akan diangkat penjabat dari pimpinan tinggi pratama.

Selanjutnya, Penunjukan Pejabat  sementara Bupati/Walikota merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018,Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016,Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Pada pasal 5 ayat (2) menyebutkan, Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh menteri atas usul gubernur. (3) Dalam hal melaksanakan kepentingan strategis nasional, Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk oleh menteri tanpa usul gubernur.

Sedikit pandangan yang perlu saya jelaskan dari ketentuan pasal 5 ayat (2) dan (3).

Petama perlu dipahami pasal 5 ayat 2 dapat dikecualikan dengan alasan kepentingan strategis nasional. 

Kepentingan Strategis Nasional termasuk menciptakan stabilitas politik di daerah dalam mendukung stabilitas nasional. Penilaian terhadap adanya kepentingan strategis nasional berada pada kewenangan Kementrian dalam Negeri itu sendiri.

Kedua, Gubernur sebatas pengusul dan pengambil keputusan akhir ialah kementerian dalam Negeri, artinya sepanjang tidak melanggar ketentuan atau kriteria penunjukan pejabat sementara Bupati/Walikota, Kementerian Dalam Negeri Memiliki hak penuh untuk menentukan siapa yang akan memegang tanggung jawab pejabat sementara bupati/Walikota disuatu Kabupaten/Kota.

Ketiga, Kehawatiran penunjukan PJS Rentan dipolitisasi dan rawan lobi transaksional dapat ditepis dengan keberadaan  pasal 201 ayat (9) dalam penjelasannya menyebutkan Pj  menjabat selama satu tahun dapat dipilih kembali dengan orang yang sama atau orang berbeda. Artinya PJ memungkin untuk dievaluasi dan diganti sewaktu-waktu jika terdapat kesalahan ataupun melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Kesimpulannya, bahwa penunjukan pjs bupati/walikota dapat dilakukan tanpa usulan atau diluar usulan gubernur. Hal ini hanya merujuk pada satu ketentuan yakni permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Karena sampai dengan saat ini belum ada peraturan pemerintah khusus sebagai turunan dari UU Pemerintahan Daerah yang mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan,tata cara penunjukan dan masa jabatan penjabat dan bupati/wali kota.

Terakhir saya ingin menyampaikan pengisian jabatan sementara baik itu gubernur, walikota dan bupati  seyogyanya memerlukan mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel sehingga menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. 

Selain itu, dengan peran sentral yang dimiliki oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah serta dengan mempertimbangkan lamanya daerah dipimpin oleh penjabat kepala daerah, maka perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan penjabat kepala daerah dalam masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional yang sama dengan kepala daerah definitif. 

Sebab, dengan kewenangan penuh yang dimiliki penjabat kepala daerah yang ditunjuk maka akselerasi perkembangan pembangunan daerah tetap dapat diwujudkan tanpa ada perbedaan antara daerah yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah maupun yang definitif.

Penulis, Muhammad Sidrat, SH., MH (Praktisi dan Pengamat Hukum Sulawesi Tenggara).

Fadhly Kusambi, Mendagri Dapat Menunjuk Pejabat Bupati/Walikota Tanpa Usulan Gubernur

Fadhly Kusambi.

SIGAPNEWS.COM, MUNA BARAT - Menjelang Berakhirnya masa jabatan Bupati Muna Barat yang tinggal menghitung hari lagi sampai saat ini masih menjadi bahan perbincangan semua kalangan baik dari kalangan politis sampai kalangan akademis mengenai sosok Pelaksana Jabatan (PJ) yang akan mengisi jabatan 01 di kabupaten Muna Barat.

Dalam menanggapi isu-isu yang beredar tentang bocoran nama-nama yang akan menjadi pj Bupati Muna Barat . Fadhly Kusambi selaku ketua umum kelompok studi mahasiswa kecamatan Kusambi kabupaten Muna Barat angkat bicara.

"Penunjukan PJ Bupati Muna Barat kita serahkan sepenuhnya kepada kementrian dalam negeri, Sebab saya meyakini sepenuhnya siapapun figur yang ditetapkan oleh kemendagri sudah melalui prosedural yang jelas dan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan" ucap Fadhly. Kamis,19 Mei 2022.

selain itu Fadhly ketua Kosambi juga mengatakan bahwa dalam bocoran nama-nama yang beredar ada nama Dr. Bahri, S.STP, Msi yang diyakini kuat dinobatkan sebagai PJ Muna Barat walaupun tidak masuk dalam daftar 3 nama yang di usul oleh Gubernur Sultra.

"Kami menilai langkah Kemendagri sudah tepat sebagaimana yang termuat dalam permendagri no 1 tahun 2018 pasal 3 bahwa kepentingan strategi nasional Mendagri dapat menunjuk pejabat Bupati/walikota tanpa usulan gubernur, dan berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama, baik dari peprov maupun dari instansi pusat oleh karenanya jika ada naman dari Dr. Bahri saya rasa itu tidak menjadi soal sekalipun beliau tidak diusul oleh gubernur" Ungkap Aktivis Uho ini.

Lanjut Fadhly Kusambi mengatakan jika memang nama Dr. Bahri, S.STP, Msi nantinya ditetapkan oleh kemendagri sebagai Pj Bupati Muna Barat maka saya rasa tidak menjadi persoalan selagi sosok pj Bupati nanti memiliki semangat besar untuk membangun Muna Barat agar dapat bersaing dengan seluruh daerah yang ada di Sulawesi tenggara apalagi beliau pak Bahri adalah putra daerah yang tetunya memahami kebutuhan masyarakat muna barat.

"Maka kami dari kelompok studi mahasiswa kecamatan Kusambi siap berada di barisan terdepan dalam mengawal pj Bupati Muna Barat yang nanti akan ditetapkan oleh kemendagri. Kami juga berharap kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di kabupaten Muna Barat untuk selalu menjaga konduktifitas daerah di era kepemimpinan pj Bupati Muna Barat nanti" tutup Fadlhy yang juga selaku dewan pembina forum kajian ekonomi dan lingkungan Sultra. (*)

Satpol PP Jaga Ketat Ekskavator di Tambang Ilegal

Sat pol PP jaga ketat ekskavator di tambang galian C

SIGAPNEWS.COM - Satpol PP Deli Serdang berhasil menertibkan sekaligus menghentikan dua unit ekskavator di lahan galian C ilegal di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis.

“Benar, semalam sore kita sudah menyetop beroperasinya satu unit ekskavator di galian C ilegal.Berdasarkan data,kedua ekskavator itu milik J warga Kecamatan Beringin dan H,warga Deli Tua,”kata Kasatpol PP Deli Serdang, Marzuki, Rabu (18/05/2022).

Dikatakannya, selain menyetop beroperasinya ekskavator, pihaknya juga memaksa sejumlah Dump Truk untuk balik kanan. Pihaknya berjaga di lokasi pada Selasa 17/05/2022 hingga pukul 20.00 WIB.

“Memang sampai malam hal ini kita lakukan, tujuannya agar tidak ada lagi yang melakukan galian C di daerah itu. Kita akan terus melakukan monitoring di lokasi tersebut,” papar Marzuki yang merupakan mantan Camat Labuhan Deli.

Untuk itu ia menghimbau agar pengeloa galian C untuk mengurus perizinan terhadap galian C. Jika tidak, maka Satpol PP akan terus melakukan melakukan penertiban.

Selain di Desa Sena, Satpol PP juga akan melakukan penertiban di Kecamatan Percut Sei Tuan. Sebab, Satpol PP Deli Serdang juga mendapat informasi bahwa di daerah Percut Sei Tuan kembali beroperasi galian C ilegal.

Camat Percut Sei Tuan, Ismail membenarkan kalau di Desa Bandar Klipah, terdapat galian C ilegal. Bahkan, pihak bersama tim terpadu sudah beberapa kali melakukan penertiban. Hanya saja, tambah Ismali, oknum pelaku galian C kadang beroperasi di malam hari.

“Kita sudah tertibkan, tapi seminggu kemudian mereka beroperasi lagi. Jadi mereka seperti main kucing-kucingan dengan kita. Karenanya, jika Satpol PP akan turun kita siap memback-up,” ujar Ismail via telepon.

(Rizky Zulianda)

Editor : hamdani

Hari ke 7, DAN SSK : Tak Ada Ijin Bagi Satgas TMMD 113 Kodim 1423 Soppeng

SIGAPNEWS.COM - SOPPENG - Memasuki hari ke-7 SatgasTMMD 113 Kodim 1423 Soppeng melaporkan Perkembangan pekerjaan fisik di kecamatan Marioriwawo,Kabupaten Soppeng.

untuk sasaran pertama pembangunan dan Pengerasan Jalan Tani sepanjang Lima kilometer dengan lebar 7 meter menguhubungkan Dusun Atakka, desa Mariorilau dengan Lingkungan Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Mariorilau, sudah mencapai titik 1.200 Meter dengan persentase 22%.

pembangunan plat dueker sudah pada persentase 16%, begitu juga dengan pemasangan Cincin irigasi air 120 buah dengan persentase 16,7%.

Sasaran fisik ke dua, Pengerasan jalan tani sepanjang 4.500 meter yang Menghubungkan Dusun Atakka dengan Dusun Sekkang Desa Mariorilau, sudah mencapai 1.035 meter dengan persentase (23%).

Kapten. Inf. Feni Maela menekankan kepada Personel Satgas TMMD ke 113, agar memaksimalkan pekerjaan disasaran masing masing dan bila ada yang sakit untuk segera melaporkan ke tim kesehatan begitu pula dengan tim kesehatan agar selalu siap dalam penanganan bagi personel yang membutuhkan pertolongan medis (sakit).

Ia juga tegas mengatakan untuk urasan perijinan saat ini belum ada terkecuali yang Urgensi atau kepentingan yang mendesak).tegas Kapten Inf Feni Maela

DAN SSK Kapten. Inf. Feni Maela mengaku, proses pembuatan dan pengerasan jalan tani sepanjang 9,5 kilo meter ini tentunya tidak mudah,akses jalan melewati rintangan, jalan becek (berlumpur) semuanya dilalui dengan penuh perjuangan serta cuaca yang tidak menentu, hal tersebut dilakukan demi kesejahteraan masyarakat dan memperlancar perekonomian masyarakat yang ada di desa tersebut.

POTO GALERI KEGIATAN DI KECAMATAN MARIORIWAWO HARI KE 7 SATGAS TMMD 113 T.A 2022 KODIM 1423/SOPPENG.

red

Puan : Sebelum Pemerintah Mengambil Kebijakan, Ini Yang Mesti Diperhatikan

Ketua DPR RI Dr Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Sigapnews.com,-Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia.

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan di masyarakat saat ini.

Masyarakat berharap berbagai harga kebutuhan pokok semakin terjangkau setelah pendemi mereda.

"Kenyataannya, justru pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mencekik masyarakat menengah ke bawah.

"Oleh karena itu, apa yang diharapkan oleh Ibu Puan itu menjadi benar.

"Sebelum menaikkan atau menetapkan kebijakan pemerintah harus melihat realitas yang ada, supaya kebijakannya tidak terkesan elitis," ujar Trubus.

Menurutnya, segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus memperhatikan suasana kebatinan yang ada di masyarakat dan kondisi riil yang dihadapi.

Hal itu patut dilakukan agar pemerintah tidak berhadapan langsung dengan resistensi masyarakat.

Menurut Trubus, ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah agar kebijakan kenaikan BBM tidak mengakibatkan gejolak publik.

Pertama, pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat terkait kebijakan penaikan harga BBM, dari dasar kebijakan, kondisi nasional dan global, hingga dampak dan antisipasi dari dampak yang ditimbulkan.

"Pemerintah harus memperbaiki komunikasi publik. Jadi masyarakat diberikan edukasi," lanjutnya.

Kedua, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak dengan membuat jaring pengaman sosial yang kuat.

Jaring pengaman sosial itu berupa stimulus ataupun paket peringanan untuk mendorong masyarakat semakin produktif, Utamanya untuk sektor UMKM dan padat karya.

"Pemerintah harus menyiapkan segala jaring pengaman sosial," tegasnya.

Jaring pengaman sosial juga harus diarahkan pada hal produktif untuk masyarakat di perkotaan dan pedesaan.

"Jadi masyarakat sekarang ekonominya ekonomi kerakyatan saja, ekonomi dari basis bawah," sambungnya.

Jangan BLT

Meski demikian, Trubus tidak sepakat jika pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) akibat kebijakan penaikan harga BBM.

"Tapi jangan BLT itu. BLT kan suasananya sudah gak cocok lagi, Karena kemarin pandemi, sekarang masyarakat sudah bermobilitas.

Jadi kebijakan yang lebih tepat menstimulus masyarakat untuk memperoleh keringanan misalnya untuk pupuk, kebutuhan pertanian," tegasnya.

Trubus menyarankan pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan mengevaluasi pengeluaran negara yang berjumlah besar seperti untuk belanja pegawai dan pembangunan.

Pembiayaan infrastruktur bisa dilakukan melalui skema yang melibatkan pihak ketiga sehingga tidak membebani keuangan negara.

"Pemerintah melakukan efisiensi. Misalnya untuk ASN yang anggarannya besar. Hal-hal yang terkait dengan pembangunan dievaluasi dulu," sambungnya.

Meski demikian, pemerintah disarankan untuk menstabilkan dahulu harga kebutuhan pokok, dibanding langsung menaikkan harga BBM.

"Kalau menurut saya distabilkan dulu harga. Jadi masyarakat ada kesiapan secara mental dalam menghadapi dinamika situasi yang bergejolak itu," pungkasnya.

Sementara itu, kata Ekonom INDEF, M Rizal Taufikurahman mengharapkan pemerintah diharapkan menahan rencana kenaikan gas elpiji 3 kg.

“Rumah tangga menengah kebawah sudah pakai itu dan sangat sensitif dengan perubahan harga.

"Kalau menengah kebawah tertekan karena elpiji 3 kg dicabut, nah ini akan menggerogoti konsumsi dan daya beli masyarakat,” ujarnya, selasa (17/5).

Lalu untuk rencana kenaikan harga BBM, Rizal mengatakan pemerintah perlu mengkaji betul, mengetahui untung dan rugi, memanfaatkan peluang yang ada.

Selama ini kata dia, pemerintah mendapat keuntungan dari ekspor minyak mentah dan mengimpor balik ke dalam negeri. Namun keuntungan tersebut apakah cukup untuk membiayai subsidi BBM.

Pada prinsipnya, dalam merencanakan kenaikan harga, harus diperhatikan betul dampaknya kepada masyarakat.

“Kita tidak mengorbankan konsumsi rumah tangga yang jelas jelas mempengaruhi transmisi dan mekanisme ekonomi dalam negeri.” ujar Rizal.

Pemerintah perlu menjaga pergerakan harga dalam negeri, agar ekonomi yang tengah tumbuh ini terus bergerak maju. (***)

Published : HB

Puan : Sosok Fatmawati Kebanggaan Keluarga dan Masyarakat Bengkulu

Fatmawati Soekarno dan Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Sigapnews.com, - Tepat hari ini, 42 tahun lalu, Indonesia kehilangan ibu negara pertamanya, Fatmawati. Ia meninggal pada tanggal 14 Mei 1980 pada usia 57 tahun di Kuala Lumpur, Malaysia karena serangan jantung ketika dalam perjalanan pulang umroh dari Mekkah. 

Cucu Fatmawati, Puan Maharani, mengenang neneknya itu sebagai sosok yang membanggakan. 

"Ibu Fatmawati selain menjadi kebanggaan keluarga kami, beliau juga adalah sosok kebanggaan masyarakat Bengkulu, dan kebanggaan bangsa Indonesia," kata Puan, Sabtu (14/5/2022). 

Puan pun selalu menjadikan sosok Fatmawati sebagai inspirasi.

Perjuangan Fatmawati yang mendukung Soekarno dalam memproklamirkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia dinilai Puan tak hanya sekedar pengabdian istri kepada suami, namun juga seorang warga kepada negara dan bangsanya.

"Salah satu cerita yang paling menginspirasi dari Ibu Fatmawati adalah bagaimana ia turut menjahit bendera merah putih, yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan," kata mantan Menko PMK ini. 

Puan mengisahkan, saat itu untuk mendapatkan bahan kain merah dan putih dalam ukuran sebesar bendera bukan lah hal yang mudah. 

Barang-barang eks impor semuanya berada di tangan Jepang.

Fatmawati pun harus meminta bantuan  Shimizu, orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Jepang sebagai perantara dalam perundingan Jepang-Indonesia. 

Shimizu lalu mengusahakannya lewat seorang pembesar Jepang, yang mengepalai gudang di Pintu Air di depan eks Bioskop Capitol.

Dengan susah payah Fatmawati akhirnya mendapatkan bahan kain itu dan menjahitnya. 

"Bendera itulah yang berkibar di Pegangsaan Timur saat proklamasi kemerdekaan Indonesia," kata perempuan pertama yang menjadi Menko di Indonesia ini. 

Fatmawati menghabiskan waktunya untuk menjahit bendera itu dalam kondisi fisik yang cukup rentan.

Pasalnya, Fatmawati saat itu sedang hamil tua dan sudah waktunya untuk melahirkan putra sulungnya, Guntur Soekarnoputra.

Fatmawati menjahit bendera itu secara berangsur-angsur dengan mesin jahit Singer yang dijalankan hanya dengan tangan saja. 

Sebab dokter melarang ia menggunakan kaki untuk menggerakkan mesin jahit. 

Tak jarang, Fatmawati menitikkan air mata kala menjahit bendera itu.

Namun, Fatmawati tak berhenti menjahit bendera itu hingga rampung karena meyakini Indonesia akan segera merdeka dalam waktu dekat.

"Bagi saya, Ibu Fatmawati adalah sosok yang mempunyai visi dan pandangan jauh ke depan. Atas jasa Beliau, kita bangsa Indonesia memiliki bendera pusaka merah putih yang dijahit dengan tangan Beliau sendiri dan dipersiapkan sebelum Indonesia merdeka," kata Puan. (*)

Published : HB

Ekspor CPO Dilarang, Ini Penjelasan Puan Maharani

Jakarta, Sigapnews.com,- Akibat kelangkaan pasokan minyak goreng di tanah air, akhirnya mulai tanggal 28 April 2022 Pemerintahan presiden Joko Widodo melarang ekspor produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), minyak sawit merah atau red palm oil (RPO), palm oil mill effluent (POME), serta refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein dan used cooking oil untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

Menyikapi kelangkaan minyak goreng di tanah air usai kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) diberlakukan Ketua DPRRI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan persoalan minyak goreng yang berkepanjangan dapat berpengaruh terhadap ketertiban umum yang berdampak luas.

Pelarangan sementara ekspor minyak goreng ini menunjukkan keberpihakan yang kuat dari pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan rakyat.

"Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindak dengan tegas.

"Pemerintah akan tegas menindak siapa saja yang melanggar keputusan tersebut.

Pelarangan ekspor minyak sawit ini tentu saja berdampak sangat besar pada perekonomian global, mengingat Indonesia adalah negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia.

Tahun lalu saja (2021) nilai ekspor minyak sawit Indonesia mencapai USD 35,5 Milyar dari penjualan global 26,9 Juta Ton minyak sawit dengan pasar terbesarnya adalah China (4,7 Juta Ton), Uni Eropa (4,0 Juta Ton), India (3,03 Juta Ton) dan Pakistan (1,6 Juta Ton).

Awalnya dunia berharap Indonesia dapat menjadi stabilisator harga di pasar minyak goreng dunia yang terganggu akibat pasokan minyak biji bunga matahari dari Ukraina dan Russia terhenti karena perang dua negara tersebut.

Sedangkan pemasok besar lainnya adalah negara Kanada yang sayangnya sedang mengalami gagal panen biji bunga matahari akibat cuaca yang ekstrim.

Cuaca ekstrim juga mengganggu panen dan produksi subtitusi minyak goreng lainnya yang berbahan baku dari kacang kedelai asal negara2 Amerika Selatan.

Jadilah harga minyak sawit naik sejalan dengan kelangkaan minyak biji bunga matahari tersebut dan harga pasar dunia yang naik menggiurkan ini dimanfaatkan oleh para usahawan minyak sawit untuk menggenjot ekspor mereka seraya melupakan keamanan suplai pasar domestik.

Lihat saja harga CPO yang pada bulan juli 2021 sebesar USD 780 per Ton pada saat ini menjadi USD 1.600 . Ini adalah masa keemasan minyak sawit.

Akibat Pelarangan ekspor minyak sawit Indonesia ini terjadi gelombang kekacauan pada rantai suplai mulai dari rumah tangga, usaha makanan, restaurant hingga industri global khususnya industri turunan yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakunya.

Minyak goreng hilang dari rak rak supermarket Rewe, Aldi, Edeka di Eropa dan Walmart, Stop & Shop, Safeway Amerika.

Restaurant dan bisnis makanan mulai dari Inggris, India hingga ke Korea Selatan yang menggunakan minyak goreng tampak K.O. terkena pukulan telak dua kali yakni : Pandemi Covid 19 dan langkanya minyak goreng.

Perusahaan-perusahaan Farmasi dan Sabun serta jenis perusahaan lainnya yang berbahan baku minyak sawit di China tampak mengurangi produksinya.

Sebuah komoditi yang pernah dianggap remeh oleh Uni Eropa dengan cara pelarangan peredarannya di U.E. saat ini telah nyaris melumpuhkan berbagai bidang usaha dan perekonomian dunia.

Naiknya harga minyak goreng mempengaruhi kenaikan disegala sektor dan pada akhirnya menyumbang angka Inflasi global. Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia Indonesia mempunyai potensi penguasaan sumber energi bahan bakar diluar energi fossil minyak bumi.

Minyak sawit telah menjadi primadona sumber Biofuel masa depan.

Oleh karena itu, kelangkaan minyak goreng yang terjadi di tanah air dan dunia harus kita anggap bukan sebagai malapetaka atau ironi negara produsen minyak goreng terbesar, akan tetapi sebagai pemanasan untuk perbaikan regulasi dan tataniaga sekaligus tatakelola dari hulu ke hilir pertanian dan industri minyak sawit sang juara dunia.

Oleh : Mirah Kusumaningrum, Pengamat Ekonomi Rakyat, Tinggal di Jawa Timur

Published : HB

Prestasi Yang Membanggakan, Soppeng Raih WTP Sebanyak 8 Kali Berturut-turut

Makassar, Sigapnews.com,-Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak bersama Ketua DPRD Kab. Soppeng H. Syahruddin M. Adam, S.Sos, MM menghadiri acara Penyerahan LPH (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 yang berlangsung di Auditorium Lantai 2, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (17/05/2022). 

Selain Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak dalam kegiatan yang digelar BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ini juga di hadiri dari beberapa Kabupaten lain antara lain Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu, Kab. Bone dan Kab. Sinjai. 

Acara diawali dengan  penandatanganan Berita Acara Serah Terima serta penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2021 oleh semua Bupati dan Ketua DPRD yang hadir. 

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Paula Henry Simatupang dalam sambutannya mengatakan, "kami berterima kasih kepada bapak/ ibu semua yang menghadiri undangan kami untuk menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang merupakan salah satu amanah  konstitusi yang harus kita lakukan dimana BPK  selambat-lambatnya 3 bulan telah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah setelah Tahun Anggaran berakhir. 

"Oleh karena itu, salah satu tugas konstitusi yang penting ini dibuat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, sehingga apa yang kita lakukan hari ini bukanlah akhir dari segalanya bahwa penyusunan laporan keuangan adalah salah satu bentuk laporan  pertanggung jawaban kepala daerah dalam mengemban  amanah.

"Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan ini mengacu pada beberapa hal diantaranya yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah serta kepatuhan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui acara ini kami mencoba membangun suatu kesadaran bahwa laporan keuangan ini akan terbawa seterusnya jika dikelola dengan baik atau  tidak baik.

Pada kegiatan tersebut, Kabupaten Soppeng sekali lagi menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 8 (delapan) kali berturut-turut.

Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak usai menerima penghargaan Opini WTP pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima ini kami persembahkan untuk masyarakat Kab. Soppeng, dan kami berharap agar kedepannya pengelolaan keuangan ini dapat semakin lebih baik dengan dukungan semua pihak khususnya kepada seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Soppeng atas kerja ikhlasnya sehingga WTP 8 kali berturut-turut dapat diraih.

(Red/Edil Rauf)

Dihadapan Satgas TMMD ke 113 dan Warga, Pasi Pers Sampaikan Tausiyah

Soppeng, Sigapnews.com,- Dalam pelaksanaan TMMD ke 113 Tahun 2022, Kodim 1423 Soppeng melalui Pasi pers Kapten Inf Irfan Nasir memberikan tausiah atau semacam wejangan kepada para personil satgas TMMD yang dihadiri para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan masyarakat umum jamaah Masjid Nurul Mubiin di Dusun Atakka Desa Mariorilau kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, Selasa malam (17/5/2022).

Dalam kesempatannya, Pasi Pers Kodim 1423 Soppeng Kapten Inf Irfan Nasir menghimbau agar senantiasa kita khususnya umat Islam untuk rajin bersedekah, baik dalam bentuk harta maupun dengan pikiran atau tenaga, ujarnya. 

Ia menuturkan bahwa di dalam berbuat itu, Hati kitalah yang mengendalikan otak,

bukan otak yang mengendalikan hati kita, katanya.

"Untuk itu peliharalah hati kita agar selalu dengan hal yang baik, Imbuhnya.

Kapten Irfan Nasir juga menghimbau untuk senantiasa meningkatkan kualitas sholat kita, sehingga ia menghimbau

dirikanlah sholat dalam kondisi apapun karena sholat adalah tiang Agama.

"Barang siapa yang tidak  melaksanakan sholat maka ia meruntuhkan Agama, tandasnya.

Kata Dia"Bekas sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar, paparnya.

Terakhir dikatakan, "Amal yang pertama dihisap Allah SWT itu adalah Sholat, olehnya itu laksanakanlah Sholat secara berjamaah yang juga sebagai upaya untuk memakmurkan Masjid, pungkasnya.

(Red/Edil Rauf)

Memasuki Hari Ke-6 Dan SSK 1 Ingatkan Personel Satgas TMMD 113

Soppeng, Sigapnews.com, - Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-113 Kodim 1423 / Soppeng di Desa Mariorilau dan kelurahan Labessi, terus bergerak melakukan pekerjaan fisik berupa pembuatan dan pengerasan jalan tani, penimbunan serta persiapan pemasangan Deuker untuk satu titik.

Seperti hari biasanya Satgas TMMD diawali dengan Apel pagi dan berdoa serta pengecekan personel sebelum kelokasi sasaran yang telah di tentukan.

Komandan Satuan Setingkat Kompi Satu (Dan SSK 1) Satgas TMMD Letda Infantri Isran mengatakan, sasaran satu pengerjaan fisik 5.000 meter terdiri dari pembangunan dan pengerasan jalan tani penghubung antara Desa Mariorilau dan kelurahan Labessi sudah mencapai titik 1.100 meter dengan persentase 20%.

Selanjutnya sasaran ke dua pengerasan jalan tani Dusun Sekkang kampung Taritie yang menghubungkan Dusun Atakka Desa Mariorilau sepanjang 4.500 meter, sudah mencapai 900 meter dengan persentase 20%.

Dan SSK 1 Letda Inf. Isran mengingatkan, kita memasuki hari ke enam kepada personil Satgas TMMD diharapkan agar maksimal, jaga kesehatan,utamakan keselamatan dalam bekerja agar dapat selesai sesuai waktu yang kita tentukan, selanjutnya jalan ini bisa digunakan masyarakat.tutupnya

(Red/Edil Rauf)

Diamankan di Lokasi Berbeda, Polres Soppeng Ungkap Pelaku Peredaran Narkoba

Soppeng, Sigapnews.com,-Polres Soppeng melaksanakan Konferensi Pers terkait pengungkapan kasus penyalahgunaan dan peredaran Narkotika Sat Res Narkoba Polres Soppeng, Selasa 17 Mei 2022 Pukul 09.30 wita.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Serbaguna Aspol dipimpin langsung Kapolres Soppeng Akbp Santiaji Kartasasmita S.I.K didampingi Kasat Narkoba Akp La Ode Rahmad, SE dengan melibatkan tersangka sebanyak 7 orang.

Kapolres Soppeng Akbp Santiaji Kartasasmita S.I.K dalam Konferensi Persnya mengungkapkan bahwa " ke 7 tersangka tersebut diamankan di 4 lokasi berbeda diawali dengan tersangka IR yang dibekuk di Kampung Panincong Desa Panincong Kec. Marioriawa, setelah dilakukan pengembangan personil Sat Narkoba langsung bergerak dan mengamankan sebanyak 4 orang tersangka diantaranya IM, IN, AP, dan JM yang merupakan warga Kabupaten Sidrap dengan barang bukti Sabu seberat 0,15 Gram pada 29 April 2022". Ujarnya

Sementara untuk tersangka SR dengan barang bukti tiga Sachet sabu seberat 1.15 Gram dibekuk di Cabenge Kel. Pajalesang Kec. Lilirilau pada 15/05 sedangkan 1 tersangka lainnya yang juga merupakan Pengedar yaitu SA warga Kabupaten Bone dengan 3 Sachet Sabu ukuran besar seberat 21,80 gram dibekuk di Marossa Kel. Ujung Kec. Lilirilau pada 16 Mei 2022.

Selain menyita barang bukti berupa Sabu siap Edar, Sat Resnarkoba Polres Soppeng juga menyita sebanyak 6 Handphone berbagai merk.

Akbp Santiaji Kartasasmita S.I.K saat menunjukkan barang bukti menambahkan bahwa para tersangka yang dibekuk berdasarkan hasil pengembangan serta laporan warga, dirinya juga mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru khususnya pada kasus Lel SR dan SA yang memperoleh Sabu dari Napi Lapas Palopo".tambahnya

"Dalam 1 tahun terakhir ini merupakan kasus yang paling besar yang bisa kita ungkap dan mudah - mudahan kita bisa lebih giat lagi mengungkap kasus lain, tidak menutup kemungkinan di wilayah kita mungkin masih ada lingkaran - lingkaran Narkotika yang cukup besar oleh sebab itu saya meminta bantuan dari rekan - rekan media dan masyarakat juga apabila mendapatkan informasi terkait dengan Narkoba tolong diinformasikan kepada kami sehingga kami bisa telusuri dan kembangkan.

Diakhir kegiatan Akbp Santiaji Kartasasmita S.I.K juga mengungkapkan komitmentnya terkait Narkoba kita tidak ada toleransi sehingga apapun yang terjadi ketentuan apapun yang terjadi, pihak - pihak yang terlibat ini pastikan akan kami lakukan penindakan hukum".Pungkasnyal.

(Edil Rauf/JOIN)

Jalin Keakraban, Keluarga Besar SMA Negeri 6 Binjai Gelar Outbound

 

SIGAPNEWS.COM -Patumbak : Libur kerja di tanggal merah, dimanfaatkan keluarga besar SMA Negeri 6 Binjai dengan menggelar Outbound yang digelar di Tahtan Outbound and Edu Centre di kawasan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Senin (16/5/2022). 

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 65 orang yang terdiri dari Guru selaku pendidik dan para Tata Usaha. 

Ditemui disela kegiatan, Kepala SMA Negeri 6 Binjai Sujarno, S.Kom mengatakan, menjalin silaturahmi dan keakraban merupakan bagian dari misinya ketika ditunjuk sebagai kepala sekolah pada 18 April 2022 lalu. 

"Sejak awal sebelum bicara skema dan pola pendidik yang efektif di SMA Negeri 6 Binjai, silaturahmi dan keakraban sesama pendidik, staf dan lainnya yang masuk dalam keluarga besar sekolah ini, merupakan visi awal ketika saya ditunjuk sebagai Kepsek yang belum genap sebulan ini," ungkapnya. 

Karena itu, lanjut pria yang akrab disapa Jarno ini, kegiatan gathering yang diisi dengan outbound seperti ini merupakan salah satu langkah efektif. 

"Mungkin hal seperti ini perlu dilakukan sehingga di antara sesama guru dan staf lainnya, ada rasa kedekatan. Karena kami khawatir kalau ini tidak dilakukan, semua pendidik bisa jalan sendiri-sendiri dan akhirnya kebersamaan untuk membesarkan sekolah ini jadi tak tercapai," tandasnya. 

Setelah hubungan semua unsur sekolah bisa terjalin, lanjut pria 39 tahun ini, secara bertahap ia bertekad untuk memperbaiki sistem pendidikan di sekolah untuk kembali membangkitkan semangat mengajar bagi pendidik dan semangat belajar bagi siswa yang selama ini terdampak segala macam persoalan. 

Sebagai Koordinator Pengajar Praktik Guru Penggerak Angkatan IV Kabupaten Langkat, Jarno juga optimis bahwa ke depan sekolah yang kini mengamokomodir 800 orang lebih siswa yang tersebar di 23 rombongan belajar (Rombel) ini mampu berkompetisi untuk menjadi salah satu yang terbaik. Tak hanya di Kota Binjai, akan tetapi juga di Sumut. 

Lebih jauh Jarno juga menjelaskan, pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang pelaksanaannya diundur pada Jumat, 13 Mei 2022 lalu, SMAN 6 Binjai juga turut menggelar kegiatan upacara yang mewajibkan para guru mengenakan pakaian adat berbagai daerah di Indonesia yang digelar di halaman sekolah yang berlokasi di Jalan AR Hakim, Kecamatan Binjai Utara. 

Selain itu, katanya lagi, pihak juga turut meningkatkan kolaborasi dengan jajaran Forkompimcam Binjai Utara baik dari pihak kecamatan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk bersama menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan sekirar sekolah. 

Sementara, dalam kegiatan outbound yang menghadirkan instruktur dari Medan Youth Scout, para guru terlihat sangat cerita mengikuti berbagai perlombaan diantaranya senam bersama dan mengangkut air beramai-ramai dengan menggunakan nampan dijunjung. 

*(Rizky Zulianda)*

Editor hamdani