-->

Kamis, 21 Desember 2023

Dinilai Ada Gerakan Mengarah Ke Politik Identitas, Ini Pesan Aktivis Lidik Pro


Makassar, Sigapnews.com, Gabungan Mahasiswa Bersama Rakyat Selamatkan Demokrasi Indonesia yang melakukan aksi mimbar demokrasi di halaman kampus STIE AMKOP, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (17/12) lalu. 

Dalam aksinya, mereka menggunakan topeng Guy Fawkes yang menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap telah menindas kebebasan berdemokrasi dengan menabrak konstitusi di Indonesia. Mereka mengemas acara ini dalam bentuk panggung rakyat.

Menyikapi hal tersebut diatas, beberapa elemen kelompok LSM menilai tindakan ini perlu pemahaman lebih kompleks dan tentunya mempertimbangkan kondisi politik serta kondisi munculnya potensi penyebaran covid 19, dimana diketahui saat ini dari data yang berhasil dihimpun, kasus saat ini terdata 2.548 kasus. 

Tak hanya itu, tentunya bersama kita menginginkan terciptanya pemilu yang damai dan bebas dari berita hoax, politik identitas, politik uang, dan ujaran kebencian sangat penting untuk menjaga keutuhan demokrasi dan memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam proses politik. 

Pemilu yang damai memastikan bahwa suara rakyat didengar secara benar. Ketika berita hoax menyebar luas, itu dapat mengaburkan fakta dan mendorong pemilih untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang salah. Hal ini bisa merusak integritas pemilu dan merugikan proses demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, mengidentifikasi dan menyebarluaskan informasi yang benar dan akurat sangat penting untuk memastikan pemilih dapat membuat keputusan yang tercerahkan.

Munculnya sebuah gerakan yang dinilai ada unsur mengarah ke politik identitas dalam pemilu adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara dipandang sebagai bagian dari satu komunitas yang lebih besar. 

Politik identitas dapat memecah belah masyarakat berdasarkan perbedaan agama, suku, atau latar belakang lainnya. Ini dapat merugikan upaya untuk menciptakan kesatuan dan solidaritas dalam masyarakat. Pemilu yang bebas dari politik identitas memungkinkan pemilih untuk memilih berdasarkan gagasan, visi, dan rencana tindakan para kandidat, bukan berdasarkan faktor-faktor identitas yang tidak relevan.

Politik uang seringkali menjadi penghalang bagi calon-calon yang berpotensi berkualitas untuk bersaing dalam pemilu. Pemilu yang bersih dari politik uang dapat memastikan bahwa setiap calon memiliki kesempatan yang adil untuk memperjuangkan visi dan gagasan mereka tanpa terganggu oleh kekuatan finansial. 

Ujaran kebencian dalam konteks politik dapat memecah belah masyarakat dan memicu konflik yang merugikan bagi keamanan dan stabilitas negara. Pemilu yang damai memerlukan komunikasi yang penuh rasa hormat dan beradab antara para kandidat dan pendukungnya. Menghindari ujaran kebencian membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan mempromosikan dialog yang konstruktif di antara berbagai pihak.

Dengan kemasan menyelamatkan Indonesia dari dinasti politik, dianggap ini jangan dibesar-besarkan karena alur yang terjadi tidaklah melabrak regulasi yang ada di Indonesia sehingga munculnya menggandeng indikasi gerakan massa yang bisa mengarah ke politik identitas. 

Maka dari itu, kami mewakil LSM/NGO yang ada di Makassar mengganggap semua pihak terkait dalam rencana gerakan mimbar selamatkan Demokrasi Indonesia diharapkan lebih tenang dan arif menyikapi persoalan ini agar lebih mengekedepankan kondusifitas di Makassar khususnya lebih terjaga dan damai, sehingga harapan kita bersama untuk terciptanya pemilu yang damai 2024 mendatang. Jangan sampai gerakan itu disusupi oleh kepentingan tertentu bahkan disusupi oleh politik identitas, jelasnya. 

Sekjend DPN LSM LIDIK PRO M. Darwis yang didampingi oleh Ketua DPP LIDIK PRO Sulsel saat berada di Makassar 20/12/, mengatakan bahwa gerakan ini adalah bahagian dari bumbu demokrasi, akan tetapi gerakan ini jangan sampai disusupi kepentingan-kepentingan sepihak  yang bisa menciderai perjuangan yang berakibat terciptanya keresahan di Masyarakat, khususnya di Sulsel ini, tegas Darwis. (*)

Minggu, 08 Januari 2023

Demi Bangsa dan Negara Prabowo Subianto Siap Bekerja Sama Dengan Kekuatan Politik Lainnya

 

Prabowo Subianto Ketum DPP Partai Gerindra saat meresmikan kantor pemenangan Capres 2024 (Ist).

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Djojohadikusumo (PSD) meminta kepada seluruh kader agar tidak saling menjelek-jelekan, tidak saling menyakiti sesama warga. 

Pada kesempatan ini Prabowo didampingi Sekjen Ahmad Muzani, Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, serta jajaran DPP Partai Gerindra. 

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra ini usai meresmikan kantor Badan Pemenangan Presiden di wilayah Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (7/1/2023). 

“Saya ingatkan mari kita koreksi diri, mari kita mawas diri, mari kita kurangi hal-hal yang mungkin tidak bagi orang lain, mari menghimpun kekuatan positif, selalu berani selalu setia, selalu gembira, jangan menipu jangan curang, jangan mencuri” tutur Prabowo. 

Apalagi Partai Gerindra adalah partai besar olehnya itu Gerindra harus semakin waspada, bijak dan arif dalam bersikap bahkan harus menahan diri apalagi diperhadapkan dengan keragu-raguan.

“Kalau kita ragu-ragu kita cari jalan yang baik, tutur kata yang baik, saran yang baik, jangan saran yang negatif jangan pemikiran yang negatif,” terangnya.

Prabowo juga menyampaikan, peresmian kantor ini merupakan aspirasi dari bawah (grass root). 

Namun demikian Prabowo menegaskan bahwa kesiapan Partai Gerindra untuk mengikuti kontestasi Pemilu 2024 sudah sangat baik. 

Partai Gerindra, kata Prabowo, siap membangun kerja sama dengan partai manapun. 

"Saya gariskan kembali, saya tekankan kembali, negara yang besar ini memerlukan dan mempunyai ruangan yang besar. 

"Sehingga kita harus bisa bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan politik lainya, dengan partai-partai politik lainnya. 

"Dan saya katakan terang-terangan, Partai Gerindra menghormati semua parpol yang ada di indonesia. Gerindra bisa bekerja sama dan mau bekerja sama dengan siapapun asal untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," ungkap Prabowo. 

Prabowo kemudian meminta kader Gerindra untuk tetap menjaga semangat perjuangan. Partai Gerindra siap bersaing dan persaingan adalah hal biasa dalam kontestasi politik. 

"Karena dengan adanya persaingan, rakyat bisa melihat alternatif-alternatif yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. 

"Bahwa dalam kehidupan harus ada persaingan, itu benar. Persaingan adalah sehat, rakyat butuh persaingan, rakyat butuh pilihan, rakyat butuh melihat alternatif-alternatif. 

"Kita tidak usah malu-malu, kita tidak usah rendah diri, rendah hati boleh, rendah diri jangan, kita harus terang-terangan, ini sikap kita, ini keyakinan kita, ini pegangan kita, kita harus yakin dan percaya pada UUD 1945 dan Pancasila," jelas Menteri Pertahanan itu. 

"(Melaksanakan) UUD 1945 dan Pancasila secara utuh, jangan sepotong-sepotong. Jangan pura-pura tidak tahu isi UUD dan Pancasila. 

"Jangan milih pasal, dan pasal yang lain nggak mau dihormati," imbuhnya. 

Prabowo menyadari bahwa dalam politik terkadang ada negosiasi dan ada yang harus mengalah. 

"Partai Gerindra harus luwes tapi tetap dalam pendirian dan nilai-nilai perjuangan partai. 

"Politik kadang-kadang harus ada apa itu (istilahnya) negosiasi, ada yang mengalah. Kita nggak bisa zero sum game.

"Harus luwes, Luwes tapi tetap dalam pendirian, core value, nilai-nilai hakiki, nilai-nilai inti tidak boleh kita korbankan dengan segala risiko. 

"Kita bersahabat dengan semua kekuatan politik tapi kita punya core, nilai-nilai hakiki kita, dan kita siap untuk luwes, fleksibel dan saling bekerja sama," ujar Prabowo. 

Prabowo kemudian menyampaikan sebuah pepatah yang berbunyi 'kesetiaan kepada partai berhenti begitu kesetiaan kepada bangsa mulai'. 

"Oleh karena itu setiap kader Partai Gerindra ketika sudah berjuang di jalur politik, maka kesetian kepada rakyat, bangsa, dan negara adalah hal yang utama. 

"Gerindra harus berjuang di atas jalan yang benar. Gerindra harus selalu membela keadilan, kebenaran, kejujuran. 

"Gerindra harus selalu membela rakyat yang miskin, yang lemah, dan tertindas. 

"Dan Gerindra selalu akan mengutamakan kebaikan, dan hal-hal yang positif. Ini nilai-nilai luhur nenek moyang kita. nilai-nilai luhur bangsa kita. Mikul duwur, mendem jero," terang Prabowo.

(Red/**)

Jumat, 06 Mei 2022

Prabowo Silaturahmi Idul Fitri Bersama Puan dan Megawati, Ini Kata Pengamat


Jakarta, Sigapnews.com,-Nama Prabowo Subianto belakangan sering dihubungkan dengan sosok Ketua DPR RI Puan Maharani.

Penampilan kedua tokoh ini di depan publik, selalu menarik untuk diperbincangkan, baik oleh masyarakat sederhana, maupun para analis atau pengamat politik.

Nama Prabowo kembali dikaitkan dengan Puan Maharani, saat Menhan RI itu bersilaturahmi ke kediaman Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri saat momen Idulfitri 1443 Hijriah, beberapa hari lalu.

Dalam konteks Idulfitri, kunjungan Prabowo itu hanya silaturahmi biasa, sama seperti yang dilakukan masyarakat pada umumnya.
Akan tetapi, di mata pengamat politik, kunjungan itu dibaca bisa saja sebagai simbol peta politik di Pilpres 2024.

Khoirul Umam, misalnya. Pengamat politik dari Universitas Paramadina menilai, kunjungan Prabowo ke kediaman Megawati sebagai sinyal kuat yang menggambarkan prospek duet Prabowo-Puan, yang semakin menguat untuk pemilu 2024.

Pandangan Umam tentu sah-sah saja, mengingat nama kedua tokoh itu, belakang ini muncul di antara sejumlah nama lain yang diprediksi akan bertarung dalam pilpres 2024.

Sejumlah nama yang disebut-sebut akan bertarung di pemilu 2024, antara lain Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani.

Nama-nama tersebut juga telah masuk dalam survei yang dilakukan sejumlah lembaga.
Dalam sejumlah survei, nama Prabowo selalu mengungguli Anies dan Ganjar.

Sementara Puan Maharani, meski jauh di bawah ketiga sosok itu, tetapi ia memiliki posisi tawar tinggi karena memegang kunci kekuatan di PDI Perjuangan.

Posisi kunci itu tentu menjadi daya tarik kuat bagi siapapun yang akan menggandeng cucu Bung Karno untuk berduet di Pilpres 2024.

Menurut Umam, jika Prabowo menggandeng Puan, duet itu akan menjadi pasangan terkuat yang memiliki kans besar memenangi pemilu 2024.

Masih menurut Umam, Megawati tentu memiliki rencana besar melakukan regenerasi kepemimpinan di dalam tubuh PDI Perjuangan sendiri.

Regerasi itu, lanjut Umam, dimulai dengan mendorong Puan bertarung dalam pilpres 2024, entah sebagai capres atau cawapres.

Puan Maharani, kata Umam, memiliki bekal kekuatan politik besar. Karena itu, wajar jika pasangan Prabowo-Puan tergolong cukup prospektif untuk diajukan dalam bursa Pilpres 2024.

Doktor Ilmu Politik dari The University of Queensland, Australia ini menilai basis elektabilitas dan kekuatan mesin partai yang solid, membuat pasangan Prabowo – Puan, dinilai cukup menjanjikan untuk tampil sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Basis elektabilitas dan kekuatan mesin partai yang solid, cukup menjanjikan mesin politik yang efektif untuk menyukseskan pasangan Prabowo-Puan dalam Pilpres 2024," Tutup Umam.

Published : Hila

Rabu, 06 Desember 2023

Tunjukkan Dedikasi dan Minat Yang Kuat Dalam Urusan Politik dan Pemberitaan, Ilham Rais Kini Maju Caleg Partai Nasdem Dapil Lilirilau-Ganra


Soppeng, Sigapnews.com, ILHAM RAIS, salah satu jurnalis di Kabupaten Soppeng yang ikut dalam kontestan 5 tahunan, Pemilihan Legislatif.


Pria kelahiran Soppeng pada 41 tahun silam tersebut, merupakan wartawan politik yang bertugas selama 10 tahun di Kabupaten Soppeng. Selama bertugas, Ia diketahui menunjukkan dedikasi dan minat yang kuat dalam urusan politik dan pemberitaan. 


Ia juga diketahui sudah membangun jaringan yang luas dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu politik di tingkat lokal. 


Disamping itu, Perubahan haluan profesi menjadi seorang calon legislatif menunjukkan bahwa Ilham Rais memiliki semangat untuk membawa perubahan positif melalui politik.


Kini, sebagai seorang calon legislatif dari Partai NasDem, Ia dapat menggunakan pengalaman dan pengetahuan tersebut untuk mewakili suara masyarakat dan memperjuangkan kepentingan mereka di tingkat legislatif.


Personal branding Ilham Rais dapat mencerminkan kualitas-kualitas seperti kejujuran, ketegasan, keterbukaan, dan kemampuan untuk bekerja sama lintas partai. 


Sebagai wartawan politik yang beralih haluan menjadi calon legislatif, Ilham Rais  dapat menunjukkan bahwa dirinya memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan masyarakat dan komitmen yang kuat untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan mereka. 


Ini merupakan fondasi yang kuat untuk membangun personal branding yang meyakinkan sebagai seorang calon legislatif, kemampuan komunikasi dan analisis untuk mendengarkan dan memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.


Mengusung Tagline Satukan Suara untuk Kebaikan, Nomor urut 6 dapil III, Kecamatan Liliriau-Ganra diyakini bisa mewakili semua golongan dan bisa membawa perubahan positif melalui politik.

Minggu, 06 Juni 2021

Surya Paloh Bakal Jadi Rival Berat Prabowo di Pilpres 2024, Ini Kata Pengamat

Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem (Ist)

Jakarta, Sigapnews.com,-Surya Paloh adalah nama besar dalam kancah politik di tanah air, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu diprediksi akan maju jadi calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024, tulis Tarmizi Age lulusan AMU Nordjylland, Aalborg, Denmark, Minggu (6/6/2021),

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bakal menjadi rival berat Prabowo Subianto dalam Pemilihan presiden 2024 mendatang.

Siapa yang tak kenal bang Surya Paloh, namanya akrab terdengar dimana-mana,”

Secara politik dan ekonomi Surya Paloh dinilai cukup layak dan mampu menjadi calon presiden, Ia punya partai dan merupakan salah seorang pengusaha sukses, serta di kenal di seantero Indonesia, ujar Tarmizi Age.

Kalau ditanya siapa pasangan yang paling cocok mendampinginya, saya yakin Surya Paloh dekat dengan semua kalangan tokoh di Indonesia, artinya Ia cocok dengan siapa pun, sebut Tarmizi Age,

Yang penting tokoh politik tersebut maju, itu utamanya.

“Kali ini Bang Surya harus maju sebagai Capres, dan prediksi saya Ia memang akan maju”, kata Tarmizi Age, putra Aceh yang kini menetap di Banten,

"Kita tunggu saja perkembangannya, apa lagi dalam politik itu bisa memunculkan hal-hal yang tidak diduga.

"Sebagai ketua partai, Surya Paloh bisa melakukan lobi-lobi politik.

Belakangan ini telah ramai lembaga survei merilis nama-nama yang potensial untuk maju di Pilpres 2024.

Sementara itu pakar politik Muhammad Mualimin menyampaikan, "Sederat nama yang beredar, Surya Paloh bisa menambah kekuatan jika berpasangan dengan Anies Baswedan atau Muhaimin Iskandar.

“Anies punya popularitas dan Muhaimin punya partai,” ujar Muhammad Mualimin, baru-baru ini.

Mualimin menambahkan, bergabungnya Nasdem dengan PKB bakal lebih menguntungkan bagi Surya Paloh.

“Bisa jadi koalisi yang kuat. Muhaimin dan PKB sudah malang melintang di dunia politik,” pungkasnya. (Syarif).

Jumat, 10 Juni 2022

Erick Thohir Center (ETC), Kedepankan Edukasi, Sosial Ekonomi dan Budaya

Aksi Sosial Erick Thohir Center (ETC).

SIGAPNEWS.COM, Jakarta - Tepat  Rabu 2 Juni 2022 jam 10.15 WIB satu hari setelah Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 organisasi nirlaba organisasi perkumpulan Erick Thohir Center (ETC) resmi didirikan di Hotel Elmi Surabaya. Dimana pendiri awal yaitu, Aria Duta SH, Edi Prastio SH, MH, CLA dan Syafrudin Budiman SIP.

Selanjutnya para pendiri ditambah 2 orang lagi menyusul, AW Yudi dan Novaldan, SH. Dimana diputuskan pengurus inti adalah Aria Duta, SH sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Erick Thohir Center (DPP ETC), Edi Prastio, SH, MH, CLA sebagai Sekretaris Jenderal DPP ETC dan Novaldan, SH sebagai Bendahara Umum DPP ETC.

Erick Thohir Center (ECT) adalah organisasi berbasis kader dengan sebutan kader intelektual organik. Dimana para pengurus dan anggotanya adalah kader-kader yang lahir dari akar budaya dan tradisi masyarakat yang diharapkan mampu melihat realitas yang ada. Sehingga bisa dan mampu memecahkan problematika atau persoalan yang ada di masyarakat bawah.

"Kami para pendiri sengaja merekrut para cendikiawan, budayawan, advokat, dokter, seniman, mahasiswa, pekerja profesional, pengusaha dan pelaku UMKM. Problematika bangsa ini harus diselesaikan secara bersama-sama dengan kaum terdidik yang kita sebut intektual organik," kata Aria Duta, SH Ketua Umum DPP ETC, Jumat (10/06/2022) di Surabaya usai bagi-bagi nasi kotak Jumat Berkah di Depan Masjid Al-Falah.

Asas Perkumpulan Erick Thohir Center (ETC) yaitu berasaskan Pancasila dan UUD 1946 sebagai pedoman dalam bernegara, bermasyarakat dan beragama. Sehingga asas ini menjadi pandangan hidup atau nilai-nilai kehidupan (living education) dalam kehidupan sehari-hari dan berkegiatan organisasi.

Adapun Visi Erick Thohir Center (ETC) sebagai perkumpulan masyarakat atau organisasi masyarakat (ormas) yaitu, "Mewujudkan Indonesia Bergembira dan Berbahagia, untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sesuai Pancasila dan UUD 1945."

Selanjutnya Misi dari Erick Thohir Center (ETC) yaitu, Memperjuangkan Pendidikan, Memperjuangkan Sosial Ekonomi, Memperjuangkan Budaya dan Memperjuangkan Politik Indonesia, yang merdeka sebenar-benar Negara Republik Indonesia Merdeka.

"Kami ingin menciptakan dan mewujudkan politik Indonesia yang bergembira dan berbahagia. Terutama dalam memperjuangkan Pendidikan Sosial Ekonomi, Budaya dan Politik, agar kita sebagai warga negara yang merdeka bisa menikmati dan mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia," ujar Bung Aria sapaan akrabnya.

Selanjutnya, Erick Thohir Center (ETC) bertujuan mewujudkan dan memperjuangkan persamaan hak, penegakan hukum, keadilan sosial, kesetaraan ekonomi, ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan sebagai jalan menuju kemajuan ekonomi.

Dimana Erick Thohir Center (ETC) memiliki fungsi, memperkuat dan memperkokoh ideologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar bernegara, bermasyarakat dan beragama, Memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan di Negara Republik Indonesia dan Memperkuat dan memperkokoh nilai-nilai semangat nasionalisme dan kebangsaan sebagaimana tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu Mewujudkan negara kesejahteraan untuk terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Mewujudkan sistem politik pastisipatif, demokratis dan menjunjung nilai-nilai moral politik dan Mewujudkan sistem penegakan hukum dan hak asasi manusia yang berkeadilan, terbuka dan transparan.

Bahkan juga, Mewujudkan sistem perekonomian yang bersumber pada ekonomi kerakyatan, kesetaraan ekonomi dan kemajuan ekonomi, Menciptakan kader-kader bangsa yang bermoral, beradab, beretika dan memahami perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan Membangun karakter bangsa yang mengedepankan nilai-nilai budaya dan etika universal.

"Kami ETC berharap bisa mewujudkan dan memperjuangkan cita cita sosial, yaitu persamaan hak, penegakan hukum, keadilan sosial, kesetaraan ekonomi, ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan sebagai jalan menuju kemajuan ekonomi. Dimana juga memiliki tujuan yang ideal dan progresif kedepannya," jelas Bung Aria.

Erick Thohir Center (ETC) akan mengkampanyekan dan mensosialisasikan sosok figur Erick Thohir sebagai tokoh muda brilian di Indonesia. Yang mana kapasitas dan kapabilitas Erick Thohir dinilai sangat mumpuni dan memiliki kemampuan yang handal membangun Indonesia hari ini dan kedepannya.

"Bapak Erick Thohir layak maju ke Pilpres 2024. Erick Thohir sangat pantas dan bisa memegang tongkat estafet dari Bapak Jokowi. Erick Thohir bisa menjadi penerus dan pengganti Presiden Jokowi kedepannya. Dimana kepemimpinan beliau (red-Erick Thohir) terbukti sebagai pengusaha nasional dan internasional, menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin dan berhasil menjadi Menteri BUMN,” jelas Bung Aria.

Katanya, Erick Thohir Center (ETC) juga mengajak masyarakat dari yang tua dan muda sama-sama satu Visi dan Misi untuk menjadikan Indonesia semakin maju bersama Erick Thohir kedepannya. Dimana Erick Thohir Center memohon doa, semoga tongkat estafet kepemimpinan pak Jokowi bisa berlanjut kepada dirinya.

"ETC terus melakukan kegiatan sosial, sebagai bentuk aksi sosial kepedulian bersama dan sekaligus untuk melakukan sosialisasi perkenalkan figur dan sosok Erick Thohir. Kami terus bergerak dan sosialisasi untuk menguatkan dan meningkatkan elektabilitas Bapak ET (red-Erick Thohir) di seluruh Indonesia," ucap Bung Aria.

Menurut Bung Aria, saat ini banyak visi – misi Erick Thohir yang sudah tercapai di BUMN dengan menerapkan manajemen AHLAK dan penyatuan BUMN lewat Holding Company. Hal inilah yang harus kita dukung bersama dengan politik Kegembiraan

"Kami akan hadir di masyarakat untuk terus mengkampanyekan dan mensosialisasikan sosok Erick Thohir lewat progam-program pendidikan, sosial ekonomi, budaya dan politik," pungkas Bung Aria didampingi Edi Prastio, SH, MH, CLA Sekjen DPP ETC dan Novaldan, SH Bendahara Umum DPP ETC. (red)

Penulis: Gus Din
Editor : hamdani

Senin, 09 Mei 2022

Pengamat : Silaturahmi Itu Penting Jaga Stabilitas Bangsa


Jakarta, Sigapnews.com,-Momen lebaran dimanfaatkan sejumlah elit politik untuk saling berkunjung, bersilaturahmi. Yang terbaru, Presiden Jokowi menyambangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati di Teuku Umar, kemarin. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengunjungi Prabowo dan Prabowo bertemu Presiden Joko Widodo.

“ Para elit ini harus selalu bertemu, baik Pak Jokowi, Ibu Megawati, Pak Prabowo, bertemu untuk untuk kemudian membicarakan persoalan-persoalan kebangsaan.

"Silaturahmi ini menjadi penting untuk menjaga stabilitas bangsa” kata Pengamat politik dari UPN Veteran Danis TS Wahidin. Bukan cuma ‘tiga serangkai’, tersebut, namun elit politik lain dari partai politik yang berbeda namun merupakan mitra strategis pemerintah.

Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Megawati, seperti yang disebutkan Puan Maharani dalam unggahan instagramnya, membahas hal-hal yang strategis. Harapannya, bukan sekedar basa-basi politik, namun pertemuan ini diharapkan bisa membawa kebaikan dalam berbangsa dan bernegara. Terlebih saat ini Indonesia masih dilanda berbagai permasalahan.

“Pak Jokowi lebih memunculkan diri sebagai seorang presiden yang akomodatif dan menyelesaikan permasalahan kebangsaan, ekonomi, misalnya minyak, dan permasalahan yang lainnya.” sebut pria yang juga menjabat sebagai Direktur lembaga survei, Indodata ini. Jika pemerintah kompak dengan elit politik, ke depan pemerintah perlu lebih lagi mendengar suara rakyat.

“Memang harus mendengar aspirasi masyarakat, permasalahan yang ada dan menciptakan kebijakan yang akomodatif tidak diskriminatif, lalu fokus pada masalah kita, yaitu, masalah ekonomi, pendidikan, stabilitas, keamanan dan lain sebagainya. “ tutup Danis.

Published : Hila

Minggu, 23 Februari 2020

Diah Warih Anjari atau Diwa Srikandi Solo, Kandidat Calon Wakil Walikota Solo 2020-2025


Diah Warih Anjari Ketua Umum Relawan Brigade 01 mendatangi panti Rehabiltasi Mental Jati Adulam Ministry di Kampung /Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah (30/12/2018). Foto: Brigade 01/Dok.

Sigapnews.com, Solo - Diah Warih Anjari perempuan muda milenial berusia 39 tahun ini adalah sosok Srikandi Surakarta (red-Solo) yang memiliki talenta yang luar biasa. Selain sebagai pengusaha sukses di bidang konstruksi dan properti, Diah Warih (red-Diwa) sapaan akrabnya juga seorang dermawan, aktifis dan pegiat sosial.


Popularitasnya mulai diperhitungkan, setelah Diah Warih berkiprah di bidang politik. Yang diawali sebagai pendiri sekaligus Ketua Umum Relawan Brigade 01 pendukung Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin  (Jokowi-Amin) saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

Dengan yang pendekatan yang terus menerus untuk berkeliling kampung. Direktur CV. Diwa Kota Surakarta itu, dapat menggalang suara yang signifikan untuk memenangkan pasangan Jokowi-Amin 01 di Kota Solo saat Pilpres 2019 dengan meraih suara maksimal mencapai 82 persen. Hal itu salah satunya, tidak lepas atas peran dan kerja Diah Warih dalam melakukan berbagai aktifitas politik praktis di lapangan.


"Saya pengagum dan pendukung Pak Jokowi. Kepemimpinan beliau sudah teruji sejak menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI dan Presiden periode pertama 2014-2019. Karena itu saya sebagai warga Solo, harus berjuang memenangkan Pak Jokowi di periode kedua ini," ujar Diah Warih yang bangga bisa berjuang memenangkan Jokowi-Amin.

Perempuan berparas cantik berbalut hijab ini berasal dari Mertodranan, Pasar Kliwon, Kota Solo. Namanya semakin moncer dan dikenal banyak kalangan bukan berasal dari kalangan partai politik, namun karena aktifitasnya diberbagai bidang.


Selain sebagai pengusaha konstruksi dan property, Diah Warih aktif di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dengan cara mendirikan Diwa Center. Yakni sebuah lembaga yang membidangi masalah sosial budaya, pendidikan, ekonomi dan kemasyarakatan sebagai kaum hawa.

"Saya senang beraktifitas sosial dan mengabdi pada masyarakat. Saya punya visi-misi ngin meningkatkan peran dan partisipasi bagi kaum perempuan dalam berbagai bidang," terang Diah Warih yang memiliki kedekatan emosianal dengan Ibu-Ibu dan Perempuan Muda Milenial.


Langkah yang sudah ditempuh Diah Warih selama ini sudah menggandeng sejumlah organisasi masyarakat (ormas) perempuan di Kota Solo. Hal itu menjadi keinginanannya untuk memperjuangkan, meningkatkan peran dan partisipasi kaum perempuan diberbagai bidang, sebagaimana jargonnya.

Apa yang selama ini dilakukannya tersebut menjadi pusat perhatian berbagai pihak, sebab sosok srikandi asli Solo itu, setiap sepak terjangnya dapat mencuri perhatian masyarakat luas dan dapat merangkul semua pihak.

"Saya terus optimis dan penuh semangat untuk membangun Kota Solo lebih baik. Melalui Diwa Center saya turun ke masyarakat untuk mengabdikan diri pada sesama. Khususnya orang-orang tidak mampu, berkebutuhan khusus dan para manula," ucapnya.


Memilih Jalur Politik Pilkada demi Mengabdi pada Warga Solo

Diah Warih Anjari, sangat yakin perjuangannya membantu sesama tidaklah cukup. Oleh karena itulah dirinya memilih jalur politik Pilkada untuk menjadi Wakil Walikota Solo 2020-2025.

Diah Warih kemudian, dengan dukungan banyak pihak, baik kolega, rekan dan sahabat-sahabatnya. Ia memantapkan diri dengan mendaftar sebagai bakal calon wakil wali kota (bacawawali) untuk Pilkada Solo ke markas DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah, Kamis (12/12/2019).


Kini, Diah pun siap naik ke level yang lebih atas. Pengusaha properti itu siap maju sebagai Cawawali Kota Solo mendamping Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung Jokowi.

“Saya tergerak untuk ikut ambil bagian dalam kontestasi Pilkada. Hari ini saya ambil formulir sebagai bakal calon wakil wali kota Solo,” kata Diah saat dijumpai wartawan seusai mengambil formulir di Panti Marhaen atau Kantor DPD PDIP Jateng, Kota Semarang, Rabu (11/12/2019) sore, kepada awak media.

Diah optimistis akan mendapat rekomendasi dari DPP PDIP. Ia bahkan berharap bisa disandingkan dengan Gibran yang rencana mendaftar sebagai Cawali Kota Solo melalui DPD PDIP Jateng, Kamis (12/12/2019).

“Kalau dipasangkan dengan siapa, kan itu sepenuhnya kita serahkan pada kebijakan partai. Kan partai (DPP PDIP) yang memberikan rekomendasi. Tapi, kalau boleh memilih inginnya ya dipasangkan dengan yang sama-sama muda,” ujar Diah.

Meski berlatar belakang pengusaha, Diah sebenarnya tidak nihil pengalaman dalam berpolitik. Ketua Umum Generasi Anak Bangsa (GAN) ini juga berpengalaman dalam menggalang massa dan blusukan untuk memenangkan Jokowi-Amin pada Pilpres 2019.

“Saya dan kandidat lainnya siap mengabdi, secara lahir batin dan moril maupun materil, apabila diberikan kesempatan. Insya Allah jika ditakdirkan sebagai calon wakil walikota, saya siap memenangkan pertarungan demokrasi ini, bersama calon walikota yang ditunjuk DPP PDIP," pungkasnya. (red)

Penulis: Syafrudin Budiman SIP (Pemerhati Sosial Politik dan Media)

Senin, 27 Juli 2020

Bupati Boltim : Orang yang Ngomong Dinasti Itu Tidak Pernah Jadi Pemimpin




JAKARTA,Sigapnews.com, - Sebanyak 270 Kabupaten Kota bakal menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Banyak cerita menarik dari momen lima tahunan kali ini, bahkan majunya putra dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution pada Pilkada 2020 dihubungkan dengan dinasti politik.

Menanggapi hal itu, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar mengaku heran lantaran di era demokrasi saat ini, pemimpin atau kepala daerah dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk langsung.

Sehingga, jika masuknya sejumlah anak dan kolega kepala daerah sebagai kontestan di Pilkada dinilai hal yang wajar.

"Yang dikatakan dinasti itu adalah kepemimpinan yang diturunkan atas penunjukan, sekarang ini pada posisi demokrasi yang menentukan siapa? siapapun yang mau jadi pemimpin (kepala daerah) yang menentukan adalah rakyat. Jadi bukan dinasti namanya," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu 26 Juli.

"Kecuali ditunjuk langsung, misalnya Presiden menunjuk langsung anaknya jadi kepala daerah, inikan tidak," sambungnya.

Sehan Salim Landjar juga menuturkan bahwa jabatan kepala daerah seperti Bupati, Walikota, Gubernur hingga Presiden merupakan jabatan politis. Sehingga, jika ada anak kepala daerah atau Presiden yang juga terjun ke dunia politik merupakan hal yang wajar.



Jadi, katanya, kalau anak seorang politisi terjun ke dunia politik itu wajar, kecuali bukan politisi.  Sedangkan ASN itu bukan politisi jadi jangan masuk ke area ini. itu bukan cuman dinasti tetapi itu keliru.

"Nah kalau ada anak Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden mengikuti jejak langkah orang tuanya wajar dan tidak boleh disebut sebagai dinasti. Orang yang ngomong dinasti itu adalah orang yang tidak pernah jadi pemimpin. Coba kalau dia jadi pemimpin anaknya juga pasti dong," katanya lagi.

Bupati Boltim itu juga mencontohkan di era Presiden BJ Habibie, beberapa anak BJ Habibie disebut melakukan KKN karena menduduki sejumlah jabatan. Kemudian pada akhirnya anak BJ Habibie diambil oleh perusahaan asing karena kemampuan dan kecerdasannya.

"Indonesian memang begitu, dulu di masa Habibie anaknya disebut KKN akhirnya anaknya diambil oleh perusahaan asing yang tinggal cuman orang yang bobrok cara berpikirnya. Yang bisa disebut KKN itu kalau kita menempatkan saudara kita kolega kita yang tidak pantas, tapi kalau orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mampu bukan disebut KKN. Loh kita tempatkan orang yang wajar, yang mampu bukan KKN," pungkasnya.

Oleh karena itu, Bupati Boltim meminta isu politik dinasti tidak perlu dibahas lagi sepanjang pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokrasi. Sehingga majunya sejumlah anak kepala daerah sebagai kontestan Pilkada itu wajar karena darah dan denyut jantungnya adalah politik.

"Jadi jangan ngomong dinasti, dinasti itu kerajaan, turun temurun garis keturunan. Ada juga anak-anak kepala daerah anaknya tidak mau jadi politisi, karena memang karakternya bukan politisi," urainya.

Menurutnya, sebagian masyarakat di Indonesia ketika memasuki musim Pilkada berbagai macam isu menjadi trending. Seperti halnya musim layangan ketika lagu musim, semua orang beli layangan, saat musim batu cincin semua membeli batu cincin.

"Kecuali musim korban semua berlagak pilon (pura-pura tidak tahu/masa bodoh), Jadi kalau ada anak pejabat anaknya mencalonkan kepala daerah yah sah-sah saja, karena tidak ada jaminan anak kepala daerah yang mencalonkan dipastikan menang, bahkan incumbent (petahana) saja banyak yang kalah," tegasnya.

Selain itu, pada pilkada sebelumnya, beberapa daerah bahkan ada petahana atau incumbent kalah. Kemudian pada Pilkada selanjutnya dilanjutkan oleh anaknya dan menang, itulah demokrasi.

"Jadi siapapun calonnya baik itu anaknya pak Jokowi, Gubernur, Bupati semua tergantung rakyat. Sekali lagi yang ngomong ini orang-orang yang belum pernah memegang jabatan politis, bahkan saya pernah tawarkan istri saya maju tidak mau, anak pertama saya dia juga tidak mau, justru anak saya yang kedua tanpa saya tawarkan dia mau karena dia berkeinginan," pu

Kamis, 07 April 2022

Tahapan Pemilu 2024 Dimulai Pada Tanggal 14 Juni 2022


Jakarta, Sigapnews.com, - Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri Imran menyatakan, tahapan Pemilu 2024 dimulai pada tangal 14 Juni 2022.

Imran mengungkapkan, penghitungan ini didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah, DPR, serta penyelenggara pemilu yang menentikan pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari.

"Pemilu pemungutan suara akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024 yang akan datang. Maka, kalau kita menghitung dua puluh bulan tahapan penyelenggaraan pemilu itu akan jatuh pada tanggal 14 Juni 2022 yang akan datang," kata Imran dalam sosialisasi rancangan PKPU pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu yang digelar daring, Kamis, 7 April.

Dengan sosialisasi ini, Imran berharap pemahaman para peserta pemilu mendapat informasi yang jelas bahwa proses pemilu dimulai pada 14 Juni. Sehingga, mereka tidak mengalami kendala yang berarti saat mengurus berkas kepemiluan.

"Dengan proses yang berlangsung terkait pemilu dan pilkada serentak ini, pada bagian akhir kita berharap Indonesia akan semakin kuat di dalam menerapkan sistem presidensial," ucap dia.

Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyusun rancangan peraturan KPU (PKPU) tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD.

PKPU ini masih dimatangkan setelah adanya uji publik yang digelar KPU. Dalam regulasi ini, KPU mengatur persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu, persiapan pendaftaran, pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, hingga penetapan, pengundian nomor urut, dan pengumuman partai politik peserta pemilu.

Presiden Jokowi sebelumnya sudah memerintahkan para menterinya untuk fokus bekerja. Mereka diminta untuk setop membicarakan urusan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 6 April.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak," tegasnya.

Dia mengingatkan para menterinya harus memiliki sikap sensitif atau sense of crisis terhadap kesulitan yang dialami masyarakat saat ini. Menurut Jokowi, lebih penting para menterinya menjelaskan kepada masyarakat terkait situasi global yang sedang sulit.


Sumber voi

Sabtu, 08 Januari 2022

Ketum Partai UKM Indonesia Syafrudin Budiman Sambut Baik Hasil Survey SMRC


Jakarta, Sigapnews.com,- Partai UKM Indonesia secara mengejutkan pada hasil rilis survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) masuk nama partai yang memiliki angka survei 0,1 persen. Partai berbasis kalangan pelaku UMKM, Koperasi dan Pedagang, serta milenial ini fokus menggarap kalangan usaha kecil menengah.

Dimana sejajar PSI 0,5 persen, Partai Emas 0,3 persen, Partai Buruh 0,2 persen, PBB 0,1 persen, PID 0,1 persen, Partai Garuda 0,1 persen, Partai Gelora 0,1 persen, Partai Masyumi 0,1 persen dan Partai Ummat 0,1 persen. Sementara lainnya, Partai Berkarya, PKP, Pinter, Pandai, Partai Nusantara malah dapat 0 persen.

Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia menyambut gembira hasil survei SMRC sebagai langkah gerakan awal. Bagaimanapun katanya, Partai UKM Indonesia partai yang baru berdiri sejak 8 bulan lalu, pada 7 Mei 2021 di Senen, Jakarta Pusat.

"Dibandingkan PSI, PBB, Garuda, PKP, Berkarya dan Partai Buruh jauh pendiriannya. Mereka partai politik yang malah sudah pernah ikut pemilu. Jika dibandingkan Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Emas, dan PID mereka sudah berdiri 2 tahun lalu. Jadi ini spektakuler dan tanda-tanda lebih progresif kedepannya," kata Syafrudin Budiman SIP saat diwawancarai di JCo Jl. Jatiwaringin, Kota Bekasi, Sabtu (08/01/2021).

Katanya, selama ini Pengurus DPP Partai UKM Indonesia bekerja efektif lewat media digital teknologi dan informasi komunikasi. Selain menggarap kalangan UMKM dan Milenial, Partai UKM Indonesia juga menggarap basis perempuan, disabilitas dan kalangan media.

"Kenapa kami semakin populer dan sudah mendapat elektabilitas politik? Karena kita menggarap basis yang jelas dan segmen yang jelas. Apalagi partai ini adalah partai kader yang militan dan tangguh di lapangan," terang pria lulusan Sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini.

Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman mengatakan, Partai UKM Indonesia terus menyelesaikan susunan kepengurusan di 34 Propinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Pembentukan ini menggunakan jaringan-jaringan relawan Jokowi, relawan Prabowo dan pelaku UMKM se Indonesia.

"Kami selain didukung para relawan politik juga didukung kalangan UMKM. Yang lebih mantap kita didukung oleh para pelaku media, baik Pimpred, Redaktur dan Wartawan se-Indonesia. Jadi jangan kaget, kalau Partai UKM Indonesia partai paling populer di google indeks dan google news," ucap Gus Din tersenyum.

Kata Gus Din, Partai UKM Indonesia berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Sementara Visinya adalah Menuju Indonesia Bahagia untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama. Adapun Misinya adalah Keadilan Sosial, Ekonomi Kerakyatan, Kesejahteraan, Kesetaraan Ekonomi, Kemajuan Ekonomi, Persamaan Hak dan Penegakan Hukum.

"Partai UKM Indonesia adalah partai Sosial Demokrasi Kerakyatan (Sosdemkra). Dimana menginginkan negara Indonesia menjadi negara kesejahteraan (walfare state), dengan konsep pemerintahan yang mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya," pungkas Mantan Aktivis Mahasiswa 98 asal Surabaya ini.

6 Parpol Diprediksi Lolos Parlementary Threshold

Sejumlah partai politik diprediksi tak akan lolos parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen dalam perhelatan Pileg 2024 mendatang.

Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) hanya ada enam partai yang masih berada di atas ambang batas parlemen atau bisa mengirimkan kadernya untuk duduk sebagai anggota legislatif di Senayan.

Survei SMRC menunjukkan, elektabilitas PDIP berada di peringkat teratas dengan nilai 25,2 persen. Posisi kedua ditempati Partai Golkar dengan angka 11,2 persen, diikuti Partai Gerindra dengan 10,8 persen.

Selanjutnya, posisi keempat ditempati oleh PKB dengan elektabilitas 8,4 persen, ditempel Partai Demokrat 6,2 persen dan PKS menjadi partai keenam yang lolos ke Senayan dengan nilai 5,1 persen.

Kemudian, Partai Nasdem dengan elektabilitas 3,4 persen, PPP 2,7 persen, Perindo 2,0 persen, PAN 1,8 persen dan Hanura 0,6 persen.

Selain itu, ada PSI 0,5 persen, Partai Emas 0,3 persen, Partai Buruh 0,2 persen, PBB 0,1 persen, PID 0,1 persen, Partai Garuda 0,1 persen, Partai Gelora 0,1 persen, Partai Masyumi 0,1 persen, Partai Ummat 0,1 persen, Partai UKM Indonesia 0,1 persen, Berkarya, PKP, Pinter, Pandai, Partai Nusantara 0 persen.

Sementara, untuk responden yang tidak menjawab atau tidak tahu 20,9 persen.

"Masih ada waktu untuk berubah. Banyak faktor yang bisa memengaruhi perubahan itu. Salah satunya, untuk partai besar seperti PDIP adalah calon presiden yang diusungnya," kata kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas dalam pemaparan survei secara daring, Selasa (28/12/2021) kepada media. (red)

Sabtu, 04 Juni 2022

Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024 Menggema di Surabaya


Loyalis Erick Thohir (Letho)

Sigapnews.com, Surabaya - Sekitar 500 Relawan Loyalis Erick Thohir (Letho) menggelar Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024 di Hotel Mercure Surabaya, Sabtu (04/06/2022). Acara yang dikemas meriah ini juga dibacakan Ikrar Dukungan Relawan Erick Thohir for President 2024.

Semua peserta menggunakan kaos bergambar wajah Erick Thohir dengan membawa poster-poster dukungan layaknya kampanye Pilpres. Bahkan para peserta Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024 ini meneriakkan Yel Yel Erick Thohir Presiden RI dan juga dihibur Tarian Flash Mob dari Perempuan Relawan Loyalis Erick Thohir.

Hadir Anshar Ilo Ketua Umum DPP Loyalis Erick Thohir (Letho) dan jajarannya, serta Edy Torana SH, MH, M.Kn, CLA Ketua DPD Letho Jawa Timur. Selain itu hadir juga Aria Duta SH Sekretaris DPW Letho Jawa Timur, Tarigan Wakil Ketua DPD Letho Jawa Timur dan AW. Yudi Wakil Sekretaris DPD Letho Jawa Timur. Tampak juga Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia dan Baehaki Purnawan ST Ketua Relawan Erick Thohir NTB.

Edy Torana, SH, MH, M.Kn, CLA Ketua DPD Letho Jawa Timur mengatakan, dirinya berterima kasih kepada semua pihak yang sudah mensukseskan acara ini. Dimana sudah banyak berkorban waktu, tenaga, pikiran dan biaya.

"Alhamdulillah acara Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024 berlangsung sukses sesuai rencana. Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut berjuang bersama," kata Bung Etor sapaan akrab pengacara muda ini.

Dalam sambutanya, ia mengaku belum pernah terlibat dalam kegiatan dunia politik apapun, baik itu relawan ataupun partai politik. Bung Etor merasa terpanggil ketika melihat sosok Erick Thohir tampil di kancah politik dan pemerintahan.

"Di usia saya yang 50 tahun ini baru kali ini saya terjun ke dunia politik. Akan tetapi setelah melihat sosok dan visi Erick Thohir di pemerintahan sebagai Menteri BUMN, saya jadi tertarik dan mendukung beliau untuk maju di Pilpres 2024 mendatang," ucapnya.

Menurutnya, Erick Thohir sangat kredibel dan prestasi beliau tidak usah diragukan, baik itu dalam dan luar negeri. Beliau (red-Erick Thohir) kata Bung Etor, orangnya berakhlak, humble, religius, humanis, dan beliau adalah harapan di masa depan.

"Itulah yang membuat saya selama 50 tahun hidup di muka bumi, ngak pernah cawe-cawe dan bergerak secara aktif di dunia politik. Untuk itu kita mengajak dan mendorong serta mensosialisasikan Erick Thohir maju sebagai Capres 2024," tegasnya 

Bung Etor juga mendoakan, semoga Allah SWT sebagai pemilik kerajaan langit dan bumi ini meridloi dan memberikan restunya. Agar Bapak Erick Thohir menjadi Presiden RI selanjutnya penerus Bapak Jokowi yang akan membawa Indonesia Emas.

"Yang akan memimpin Indonesia menjadi pemimpin bangsa-bangsa di dunia yang penuh dengan peradaban yang lebih baik dan modern," sambungnya.

Oleh karena itu kata Bung Etor, kami mengharapkan dukungan kawan-kawan semua Bapak dan Ibu sekalian, untuk terus mensosialisasikan dan menggelorakan tekad dan semangat ini. Ia mengajak, marilah sama-sama kita viralkan, kita sosialisasikan, kita naikkan, kita bantu beliau Erick Thohir dalam usaha dan cita-cita mulia.

"Saya yakin percaya, seandainya Allah SWT meridloi beliau memimpin Indonesia, kita akan menuju dan bisa Indonesia Emas 2045," tambahnya.

"Kenapa saya kok percaya? Ya tentu saya harus percaya diri, kalau saya tidak percaya diri saya tidak akan menjadi Ketua Relawan Erick Thohir, dan saya berdiri disini," kata Bung Etor penuh semangat.

Terakhir ia meminta kepada semua relawan-relawan setelah pulang dari acara Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024 untuk mensosialisasikan di daerah masing-masing. Marilah kita kibarkan Panji Erick Thohir for President ke seantero Sabang sampai Merauke.

"Kalau perlu bukan seantero negeri, tapi ke seantero dunia. Karena dengan teknologi canggih tidak ada kata susah, hanya tinggal kemauan dan tekat kita bersama, kegotongroyongan kita bersama. Terima kasih," pungkas pengusaha media bidang Show Biz dan pertunjukan ini.

Acara ditutup dengan doa dan hiburan musik elektone dengan penyanyi Yani Banyu Urip. Tampak juga para relawan bernyanyi dan berjoget bersama sambil meneriakkan Erick Thohir for President 2024. (red)

Penulis: Gus Din 

Sabtu, 11 Juli 2020

Pengamat Politik: Partai Golkar Sumut Harus Berikan Bantuan Hukum kepada Yasir Ridho Lubis



Sigapnews.com, Medan - Rabu (03/07/2020) Wakil Ketua DPRD Sumut, Yasir Ridho Lubis telah mengembalikan uang sirup senilai Rp 17.500.000 ke penyidik KPK. Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara diduga tersangkut dan terlibat kasus gratifikasi atau suap kepada anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Pengamat Komunikasi Politik, RB. Syafrudin Budiman, SIP menilai demi menjaga marwah dan martabat Partai Golkar khususnya Sumatera Utara, Yasir Ridho Lubis harus menonaktifkan diri sebagai Ketua Harian DPD Partai Golkar Sumatera Utara dan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara secara legowo.

"Sebaiknya Saudara Yasir Ridho Lubis mengajukan diri untuk non-aktif di Partai Golkar, baik sebagai Ketua Harian DPD Partai Golkar Sumatera Utara dan Wakil DPRD Sumetera Utara yang mewakili Fraksi Partai Golkar. Langkah ini sangat tepat, agar Yasir Ridho Lubis bisa berkonsentrasi menyelesaikan kasus hukumnya dan demi menghindari interes politik," kata Gus Din saat dihubungi, Sabtu pagi (11/07/2020).

Direktur Andalan Institute (Analisa Media dan Sosial Politik) ini mengatakan, Saudara Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku Ketua Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara harus memberikan advokasi dan pendampingan hukum kepada Yasir Ridho Lubis. Kata Gus Din, bagaimanapun sosok Yasir Ridho Lubis adalah sosok pejuang dan kader militan di Partai Golkar yang harus didampingi.

"Partai Golkar Sumatera Utara tetap harus memandang kasus yang menimpa Yasir Ridho Lubis, secara praduga tak bersalah. Apabila pada nantinya tidak terbukti secara hukum atau dinyatakan tidak terlibat, maka nama baiknya harus dipulihkan," tukas Sarjana Ilmu Politik lulusan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini.

Terakhir kata Gus Din, sudah sepantasnya Yasir Ridlo Lubis untuk fokus pada masalah hukum yang menimpanya dan tidak perlu mencalonkan diri lagi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, yang akan digelar pada akhir bulan Juli 2020 di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta. Sebab katanya, ada 9 syarat Calon Ketua Partai Golkar Sumut yang harus dimiliki para kandidat, sebagaimana tertuang di AD/ART Partai Golkar.

"Salah satunya seorang kandidat harus memiliki prestasi, dedikasi, dispilin, loyalitas dan tidak tercela (red-PD2LT). Tentu dengan adanya kasus hukum ini, akan bisa mengganjal Yasir Ridho Lubis sebagai kandidat Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara," pungkasnya.

Sebelumnya sebagaimana dikatakan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (03/06/2020), Yasir Ridho Lubis telah mengembalikan uang sirup senilai Rp 17.500.000 ke penyidik KPK.

"Iya benar (duitnya dikembalikan) oleh Yasir Ridho Lubis Wakil Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara," katanya.

Selanjutnya kata Ali Fikri, uang tersebut akan disita oleh KPK, setelah izin penyitaan akan diminta kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"Penyidik telah menerima slip bank yang uangnya sudah disetorkan ke rekening KPK. Penyidik KPK akan meminta izin penyitaan dari dewas. Untuk selanjutnya penyidik akan menyita uang tersebut dari yang bersangkutan," tuturnya.

Saat dihari yang sama, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah mantan anggota DPRD Sumut. Pemeriksaan dilakukan di dua lokasi berbeda yakni markas Polda Sumut dan Lapas Kelas I Tanjung Gusta.

Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan suap kepada anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang dilakukan tersangka RN dan kawan-kawan. KPK memeriksa enam mantan anggota DPRD Sumut yakni Dermawan Sembiring, Enda Mora Lubis, Ferry Suando Tanuray Kaban, Yusuf Siregar, Ida Budiningsih, dan Brillian Moktar, 

"Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk para tersangka anggota DPRD Sumut. Mereka saksi untuk tersangka RN, dkk, yang juga mantan anggota DPRD Sumut," pungkasnya. (red)

Senin, 29 Juni 2020

Ketua MPR RI : Pemberdayaan Perempuan Bagian Peningkatan Kualitas Generasi Bangsa



Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan stimulus penanggulangan pandemi Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp 677,2 triliun juga harus ditujukan untuk pemberdayaan perempuan. Mengingat kaum perempuan adalah salah satu kalangan yang sangat terdampak pandemi Covid-19. Sebagaimana data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Juni 2020 sudah ada 5,23 juta pemutusan hubungan kerja (PHK), yang menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 30 persen diantaranya adalah perempuan.

Ditambah berdasarkan hasil survei Komnas Perempuan pada periode April-Mei 2020, 80 persen responden perempuan menyatakan telah terjadi peningkatan KDRT terhadap perempuan selama pandemi Covid-19. Begitupun dengan negara lainnya. Di Perancis, KDRT naik sepertiga kali lebih banyak hanya dalam kurun waktu seminggu pandemi Covid-19. Di Afrika Selatan, 90 ribu laporan KDRT disampaikan kepada pihak otoritas selama pekan pertama pemberlakuan lockdown.

"Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres sudah mendesak agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan harus menjadi bagian penting dari strategi penanganan Covid-19 di setiap negara. Indonesia tak boleh mengabaikan desakan tersebut. Jangan biarkan Covid-19 semakin membuat kehidupan kaum perempuan yang sudah sulit menjadi lebih sulit," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bersama anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) secara virtual, dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (29/6/20).

Turut hadir Sekjen KOWANI Titien Pamudji, Ketua KOWANI Bidang Politik dan Lingkungan Hidup Nita Yudi, Ketua Bidang Politik KOWANI Corry Soekotjo, dan Wakil Sekjen KOWANI Siti Aniroh. Sedangkan Ketua Umum KOWANI Giwo Rubianto Wiyogo dan ratusan kader KOWANI lainnya mengikuti secara virtual.

Mantan Ketua DPR RI ini menilai pandemi Covid-19 turut mengingatkan memori kolektif akan peran penting seorang ibu dalam keluarga. Dengan pembatasan aktivitas di masa pandemi, akan lebih banyak anggota keluarga menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah dibandingkan hari-hari biasanya. Artinya, akan semakin repot seorang ibu mengatur urusan rumah tangga. Belum lagi harus pula menjalankan peran sebagai 'asisten guru' yang mendampingi belajar anak-anak di rumah.

"Pemberdayaan perempuan di Indonesia pada dasarnya sudah berada di track yang benar. Terlihat dari data Badan Pusat Statistik pada periode 2010-2018 yang memperlihatkan indeks pembangunan manusia Indonesia dari perspektif gender terus menunjukkan trend positif. Tahun 2018, misalnya, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia tercatat pada level 90,99 (dari skala 0 – 100), yang menunjukkan semakin menipisnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, demikian juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang juga terus menunjukkan trend perbaikan, meskipun belum setinggi IDP, berada pada level 71,74. Dari IDG ini akan tergambar seberapa besar peran perempuan dalam pembangunan, politik dan ekonomi.

"Saya meyakini, trend peningkatan IDP dan IDG ini akan terus berlangsung seiring peningkatan kedewasaan politik rakyat. Sebagai gambaran, keterwakilan Anggota DPR RI perempuan pada periode 2014-2019 sebanyak 97 orang, sedangkan untuk periode 2019-2024 mengalami peningkatan sebanyak 118 orang, atau 20,5 persen dari total jumlah anggota. Di satu sisi, angka ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik. Namun di sisi lain, angka ini juga menunjukkan belum terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini memandang kondisi tersebut menandakan masih ada pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan pada berbagai sektor kehidupan. KOWANI sebagai wadah yang menghimpun semua profesional wanita Indonesia dapat berperan sebagai kekuatan sosial yang mampu memotivasi, menggerakkan, dan melakukan terobosan-terobosan serta inovasi untuk mengoptimalkan peran perempuan.

"Perempuan adalah aset, potensi, dan investasi penting. Dalam konsepsi pembangunan nasional, gender dan pemberdayaan perempuan adalah bagian dari meningkatkan kualitas generasi bangsa. Karena faktanya, siapa pun pasti akan mendapatkan pendidikan tingkat paling dasar dan paling fundamental di keluarga, dari seorang perempuan, seorang Ibu. Tak berlebihan jika ada ungkapan mendidik seorang perempuan sama saja mendidik sebuah bangsa," pungkas Bamsoet. (Red).

Senin, 06 Juni 2022

Relawan Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024 di Surabaya, Ketum Partai UKM Indonesia Ucapkan Selamat

LETHO dan Syafrudin Budiman SIP, Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia

SIGAPNEWS.COM
, Surabaya - Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia mengucapkan selamat dan sukses kepada Relawan Loyalis Erick Thohir (Letho) yang menggelar Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024. Gus Din sapaan akrabnya juga memberikan apresiasi atas kemeriahan dan kemegahan acara di Hotel Mercure Surabaya, Sabtu (04/06/2022).

"Saya atas nama Keluarga Besar Partai UKM Indonesia mengucapkan Selamat dan Sukses Deklarasi Nasional Erick Thohir for President RI 2024. Saya juga apresiasi kepada Edy Torana Ketua Panitia dan pengurus Relawan Loyalis Erick Thohir yang kompak untuk kesuksesan Erick Thohir sebagai kandidat di Pilpres 2024," kata Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia, Selasa (07/06/2022) di Surabaya.

Kata Gus Din, acara ini sangat bagus dengan adanya Ikrar Dukungan Relawan Erick Thohir for President 2024. Dimana Semua peserta menggunakan kaos bergambar wajah Erick Thohir dengan membawa poster-poster dukungan layaknya kampanye Pilpres.

"Para peserta Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024 ini meneriakkan Yel Yel Erick Thohir Presiden RI. Selain itu juga dihibur Tarian Flash Mob dari Perempuan Relawan Erick Thohir yang bernyanyi dan bergoyang bersama," terang Gus Din yang ikut bernyanyi dan berjoget bersama para relawan.

Partai UKM Indonesia secara khusus kata Gus Din juga mengirimkan ucapan karangan bunga sebagai bentuk dukungan kepada relawan. Dimana Partai UKM Indonesia juga mendukung Erick Thohir sebagai Capres dan Cawapres 2024.

"Kemandirian dan loyalitas relawan Erick Thohir ini menjadi bukti bahwa Bapak Erick Thohir diterima diberbagai kalangan dan wilayah  Salah satunya Deklarasi Nasional di Surabaya ini," tandas Gus Din Sarjana Ilmu Politik ulusan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini.

Dalam cara Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024, tampak hadir Anshar Ilo Ketua Umum DPP Loyalis Erick Thohir (Letho) dan jajarannya, serta Edy Torana SH, MH, M.Kn, CLA Ketua DPD Letho Jawa Timur.

Selain itu hadir juga Aria Duta SH Sekretaris DPD Letho Jawa Timur, Tarigan Wakil Ketua DPD Letho Jawa Timur dan AW. Yudi Wakil Sekretaris DPD Letho Jawa Timur. Tampak juga Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia dan Baehaki Purnawan ST Ketua Relawan Erick Thohir NTB.

Edy Torana, SH, MH, M.Kn, CLA Ketua DPD Letho Jawa Timur mengatakan, dirinya berterima kasih kepada semua pihak yang sudah mensukseskan acara ini. Dimana sudah banyak berkorban waktu, tenaga, pikiran dan biaya.

"Alhamdulillah acara Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024 berlangsung sukses sesuai rencana. Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut berjuang bersama," kata Bung Etor sapaan akrab pengacara muda ini.

Dalam sambutanya, ia mengaku belum pernah terlibat dalam kegiatan dunia politik apapun, baik itu relawan ataupun partai politik. Bung Etor merasa terpanggil ketika melihat sosok Erick Thohir tampil di kancah politik dan pemerintahan.

"Di usia saya yang 50 tahun ini baru kali ini saya terjun ke dunia politik. Akan tetapi setelah melihat sosok dan visi Erick Thohir di pemerintahan sebagai Menteri BUMN, saya jadi tertarik dan mendukung beliau untuk maju di Pilpres 2024 mendatang," ucapnya.

Acara ditutup dengan doa dan hiburan musik elektone dengan penyanyi Yani Banyu Urip. Tampak juga Gus Din Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia bersama para relawan bernyanyi dan berjoget bersama sambil meneriakkan Erick Thohir for President 2024.

"Surabaya memang kota yang ramah, walau saya lama meninggalkan Kota Surabaya, tetapi masyarakatnya masih humble dan gayeng kayak dulu. Kami bisa bernyanyi dan bergoyang bersama untuk membangun keakraban dan persaudaraan," pungkas Gus Din. (red)

Selasa, 21 Januari 2020

Jelang Pilkada Serentak 2020 Bawaslu Gelar Sosialisasi Netralitas PNS dan TNI / Polri di Soppeng


Sigapnews.com, Soppeng (Sulsel) - Soppeng-Sebagai catatan sikap politik Aparat Pemerintah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng 2020 maka dilaksanakan kegiatan tahapan Sosialisasi netralitas ASN dan TNI/Polri di Hotel Grand Aisha Jalan Kemakmuran Watansoppeng , Rabu (22/01/2020).

Foto : Sekda Soppeng 

Sekda Kabupaten Soppeng Drs, H. A. Tenri Sessu, M.Si dalam sambutannya mengatakan Sikap Politik ASN berbeda dengan masyarakat pada umumnya karena pemilu tak bisa dilepaskan dari Netralitas ASN.

Selain itu ia berharap kepada jajaran ASN Pemda Soppeng untuk tetap berlaku Netral dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020.


Sementara itu Ketua Bawaslu Soppeng Winardi, S.Sos dalam kesempatan itu menuturkan bahwa Sosialisasi Netralitas ASN dan TNI/Polri kita laksanakan diawal tahapan sebagai upaya untuk melakukan tindakan pola cegah dini dalam penyelenggaran Pemilu.

Lanjutnya, ASN dan TNI/Polri dalam penyelenggaraan pemilu dilarang melakukan kegiatan dan tindakan yang diduga dapat merugikan atau menguntungkan salah satu calon dalam pemilu.

“Tidak ada alasan untuk tidak Netral bagi TNI Polri karena hal tersebut merupakan harga mati namun disisi lain hal tersebut berbeda dengan para ASN karena ASN memiliki hak politik untuk memilih dalam pemilu”, ungkapnya. 

Pada kesempatan yang sama Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel, Drs. H. Laode Arumahi, MH memberi Aperesiasi kepada jajaran Bawaslu Kab. Soppeng atas terselenggaranya kegiatan ini karena kegiatan semacam ini merupakan suatu langkah antisipasi berupa tindakan pencegahan dalam menghadapi penyelenggaraan pemilu.

Ia juga menjelaskan bahwa Sosialisasi sengaja digelar untuk memberikan pemahaman kepada ASN dan TNI/Polri terkait urgensi perilaku netral dalam penyelenggaraan pemilu dimana Tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Soppeng tahun 2020 sementara berjalan dan perlu adanya sikap netral dari ASN dan TNI/Polri dalam menghadapi agenda politik tersebut. 


Hadir pada acara tersebut Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel Drs. H. Laode Arumahi, MH. Sekda Soppeng, Drs, H. A. Tenri Sessu, M.Si, Ketua Bawaslu Kab. Soppeng Winardi, S.Sos. Kabag Sumda Polres Soppeng Kompol Umar Siatta, S.Sos. Pasi Ops Dim 1423 Soppeng Kapten Inf. Irfan. Divisi Umum dan SDM Bawaslu Kab. Soppeng Abd. Jalil, S.Pd.,M.Pd. Divisi Pencegahan, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kab. Soppeng Nurlaelah, SP. Kordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Soppeng Andi Anugerah Batara Mula, S.STP., M.Si. Para Pimpinan SKPD lingkup Pemkab. Soppeng. Para Camat lingkup Pemkab. Soppeng. Para Kapolsek dan Danramil jajaran wilayah Kab. Soppeng. Para tamu dan undangan lainnya.(red). 

Sabtu, 20 Juni 2020

Bamsoet : Hadapi Krisis Global, Saatnya Kembali ke Ekonomi Pancasila




Sigapnews.com, Bogor (Jabar) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, akibat pandemi Covid 19 dunia seperti menuju kebangkrutan massal. Sistem ekonomi dunia terkoreksi. Virus Covid-19 bukan hanya menciptakan krisis kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik, melainkan juga menciptakan krisis bagi globalisasi akibat hantaman keras terhadap liberalisasi dan kapitalisme. Hal ini menjadi peluang bagi negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah seperti Indonesia untuk menegakan kedaulatannya di bidang ekonomi, tak melulu bergantung pada globalisasi.

"Inilah waktunya Indonesia kembali kepada sistem ekonomi Pancasila warisan founding fathers dari mulai Soekarno - Hatta, yang kemudian dilanjutkan para ekonom seperti Emil Salim, Mubyarto, Dawam Rahardjo, hingga kini Didin S Damanhuri dan Erani Yustika. Sebagai sebuah sistem ekonomi yang khas dan genuine, Ekonomi Pancasila dijabarkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai perwujudan dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," ujar Bamsoet saat menjadi keynote Speaker Seminar dan Bedah Buku 'Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi', kerjasama MPR RI, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan IPB Press, di Bogor, Sabtu (20/6/20).

Turut serta antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Rektor IPB Arif Satria, Rektor UI Ari Kuncoro, Wakil Rektor IPB Erika Budiarti Lakoni, Guru Besar UGM Mudrajat Kuncoro, Guru Besar IPB Didin S Damanhuri, Dekan Fakultas Ekonomi dan Managemen IPB Nunung Nuryantono, Staf Khusus Presiden Arif Budimanta, Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, serta Ekonomi Senior INDEF Ahmad Erani Yustika.

Mantan Ketua DPR RI ini menjabarkan, para pendiri bangsa secara tegas merumuskan sistem perekonomian nasional Indonesia bukanlah sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi. Bukan pula ekonomi kapitalis, dimana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi. 

"Sistem Ekonomi kita adalah Ekonomi Pancasila, yakni pengelolaan ekonomi negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, yang mengedepankan religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagaimana etika ekonomi dan bisnis yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan, cara-cara mengelola perekonomian negara yang bersifat etatisme, kolusi penguasa-pengusaha, dan perilaku monopolistik tidak sesuai dengan etika kehidupan berbangsa. Cara seperti ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan sosial dan melukai nilai keadilan sosial. 

"Untuk mempertegas politik ekonomi nasional yang berkeadilan sesuai tuntutan reformasi, maka MPR RI menerbitkan dua Ketetapan. Pertama, Ketetapan Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Sebagai arah kebijakan, stategi dan pelaksanaan pembangunan sistem perekonomian nasional yang kuat dan lebih memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional," tutur Bamsoet.

Kedua, lanjut Dewan Pakar KAHMI ini, Ketetapan MPR RI Nomor IX MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sebagai landasan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

"Namun pada prakteknya, pembangunan ekonomi sering kali tidak konsisten. Kerapkali dijumpai kecenderungan bersikap terlalu pragmatis di setiap era pemerintahan, sehingga landasan idiil dan landasan konstitusional dilupakan. Tak jarang karena alasan mengejar pertumbuhan ekonomi kita justru mengorbankan pemerataan. Efeknya lahirlah ekonomi konglomerasi yang diikuti ekploitasi sumber daya alam," papar Bamsoet.

Akibatnya, lanjut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, kesenjangan sosial dan ekonomi masih sangat tinggi. Sebagai contoh, kesenjangan dalam penguasaan tanah, yang sangat timpang. Pada satu sisi satu orang atau satu kelompok menguasai ratusan ribu hektar atau bahkan jutaan hektar tanah. Tetapi pada sisi lain jutaan petani hanya memiliki rata rata 0,3 hektar saja dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak memiliki tanah.

"Para pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah lebih condong berpihak pada para pengusaha besar dengan berbagai motivasi jangka pendek untuk kepentingan personal atau kelompok. Sehingga kelompok ekonomi bawah maupun kecil yang seharusnya menjadi prioritas justru tertinggal sama sekali di belakang," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai, jika sistem yang kontradiksi dalam demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ini terus terjadi, maka masalah kesejahteraan sosial sangat sulit diwujudkan. Ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi akan terus berjalan sehingga semakin jauh dari Pancasila dan cita-cita kemerdekaan bangsa.

"Tantangan terbesar Ekonomi Pancasila semata bukan hanya pada globalisasi, melainkan pada mental dan kualitas pejabatnya. Sebagus apapun konsep tatanan perekonomian tak akan membuahkan hasil maksimal jika dijalankan oleh para pejabat yang tak memiliki semangat nasionalisme dan berjiwa Pancasila," ujar Bamsoet. 

Seperti diketahui, lanjut Bamsoet di sektor pangan kondisi kedaulatan pangan Indonesia tampak mulai memprihatinkan sejak 2010. Sejak 2010 – 2013, setiap tahun Indonesia mengimpor 1,5 juta ton garam (50 persen kebutuhan garam nasional), 70 persen kebutuhan kedelai nasional, 12 persen kebutuhan jagung, 15 persen kebutuhan kacang tanah, 90 persen kebutuhan bawang putih, 30 persen konsumsi daging sapi nasional, 70 persen kebutuhan susu, dan impor buah serta sayuran yang terus meningkat.
Kondisi ini terus memburuk sehingga pada tahun 2017/2018 misalnya, Indonesia sudah menjadi importir gula terbesar dunia (4,45 juta ton) menggesar China (4,2 juta ton). Kondisi impor pangan yang lain juga tidak menunjukkan adanya perubahan yang berarti.

Saat ini, jelas Bamsoet, kondisi keuangan Indonesia dan juga banyak negara dunia lainnya sedang mengalami hantaman keras. Bisa dilihat dari penerimaan pajak yang terpukul, per April 2020 turun 3,1 persen menjadi Rp 376,3 triliun dengan defisit APBN mencapai Rp 74,5 triliun. Total hutang kita juga tak sedikit. Per April 2020, tercatat mencapai Rp 5.172,48 triliun yang terdiri dari Rp 4.338,44 triliun atau 83,9 persen dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 834,04 triliun atau 16,1 persen berasal dari pinjaman luar dan negeri. Dimana Rp 9,92 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri dan Rp 824,12 triliun dari pinjaman luar negeri.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini, dalam banyak pembahasan tentang sistem perekonomian Indonesia, disebutkan bahwa Indonesia memiliki sistem ekonomi tersendiri di luar sistem ekonomi besar dunia yang berlaku di banyak negara: Kapitalisame dan Sosialisme. Sistem perekonomian Indonesia adalah sebuah sistem khas dan genuine dirancang oleh para pendiri bangsa, yang merupakan “jalan ketiga” (the third way), dan bukan menjadi jalan tengah dari dua ideologi besar tersebut. 

“Sistem perekonomian nasional, secara yuridis konstitusional sesungguhnya telah diatur secara tegas dalam konstitusi kita. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. The founding fathers, secara tegas merumuskan sistem perekonomian nasional kita bukanlah sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi, dan bukan pula negara dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi,” pungkas Bamsoet. (*)

Jumat, 17 Januari 2020

Presiden Jokowi : Rakyat Miliki Hak Untuk Memilih dan Dipilih dalam Kontestasi Politik

Sigapnews.com, Jakarta, Presiden Jokowi menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam kontestasi politik seperti pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Hal tersebut disampaikan Presiden menanggapi pertanyaan soal putranya, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution, yang maju sebagai calon wali kota dalam Pilkada 2020.

“Ini yang menentukan itu rakyat. Semua memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Mencari partainya saja masih kesulitan. Kan tahu semuanya kan? Cari partainya saja masih kesulitan,” kata Presiden dalam pertemuan dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020.

Pernyataan tersebut sekaligus menepis anggapan adanya upaya membangun dinasti politik. Menurut Presiden, saat ini pemimpin dipilih melalui kehendak rakyat dan rakyat pun sekarang sudah cerdas dalam berpolitik.

“Siapa pun kalau enggak dikehendaki oleh rakyat ya enggak akan jadi. Cari partainya juga masih kesulitan, yang pertama. Kedua, rakyat sekarang ini pintar-pintar, cerdas, dari pengalaman-pengalaman pilpres dan pilkada itu memberikan pembelajaran politik yang bagus kepada rakyat. Mana yang baik untuk dipilih, mana yang tidak baik untuk dipilih,” jelasnya.

Minggu, 13 Oktober 2019

Depan Legislator PPP, Nurdin Abdullah : Jadikan Sulawesi-Selatan Rumah Kita Bersama

Sigapnews.com, Makassar - Gubernur Prof HM Nurdin Abdullah mengingatkan agar setiap legislator melaksanakan janji politik di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.

Hal ini disampaikan Nurdin Abdullah di hadapan seluruh legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota se-Sulsel.

“Karena semua janji-janji politik tersebut merupakan tugas bersama antara legislator dengan Pemprov Sulsel, agar bisa memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat Sulsel,” ungkap Prof Nurdin Abdullah dalam sambutannya, di acara Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) dan orientasi anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota se-Sulsel, di Hotel Claro Makassar, Sabtu (12/10/2019).

“Janji-janji politik itu sudah wajib kita wujudkan di setiap Dapil, yang penting sama program kita satu misi kita,” sambungnya.

Nurdin juga menyatakan, wajib bagi seluruh legislator di semua partai politik membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi demi mewujudkan program dan misi yang sama.

“Kita harus bangun komunikasi supaya tidak ada dusta di antara kita semua. Kenapa Bantaeng bisa terbangun dengan baik karena ada kerja tim work,” jelas mantan Bupati Bantaeng dua periode itu.

Pada kesempatan tersebut, mantan Sekjen Apkasi Indonesia ini mengaku, salah satu masalah sehingga sulit untuk menjadi daerah yang berkembang karena masih ada ego sektoral.

“Saya pikir memang negara kita ini maslahahnya, sederhana kita karena masih ada ada ego sektoral masih sangat menonjol. Dan masih mau menonjol sendiri-sendiri,” kata alumnus Universitas Jepang itu.

Olehnya itu, Gubernur Sulsel berharap kerjasama dalam bentuk tim harus terus di kembangkan.

“Kenapa negara lain bisa seperti itu karena mereka kuat kerja tim work. Sulawesi Selatan ini adalah menjadi rumah kita bersama,” pungkasnya.

Minggu, 29 Januari 2023

3 Hal Ketegasan Kapolres Soppeng AKBP Muh Yusuf Usman Yang Jadi Perhatian Untuk Personil

Soppeng, Sigapnews.com,-Kapolres Soppeng AKBP Dr. ( C ) H. Muh. Yusuf Usman S.H.,S.I.K.,M.T menekankan 3 hal penting dalam arahannya saat Apel pagi yang dilangsungkan di Mapolres Soppeng jalan Kemakmuran Watansoppeng, Senin (30/1/2023).

Diawal arahannya, Kapolres Soppeng AKBP Muh Yusuf Usman menghimbau para personil melaksanakan tugas dengan Ikhlas serta mepedomani Standar Operasional Prosedur yang ada atau SOP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dihadapan para personil, pucuk tertinggi pimpinan Kepolisian di Kabupaten Soppeng tersebut juga menekankan kepada para personilnya untuk melaksanakan tugas dengan Ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab sesuai SOP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

"Kerjakan tugas dengan Ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab dengan mempedomani SOP yang ada sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Institusi Polri", tegasnya

Selain itu, lanjut Kapolres Soppeng, Memasuki tahun Politik, dirinya  menegaskan kepada para personilnya agar tidak terlibat dalam politik Praktis sesuai dengan himbauan Kapolri.

"Saya tegaskan kepada para personil, memasuki tahun Politik, agar tidak terlibat Politik Praktis".tegasnya kepada personil.

Tak hanya itu, dari hal kesehatan juga menjadi perhatian Kapolres Soppeng  yakni penyakit Stunting atau Gizi Buruk terhadap balita yang juga menjadi atensi Kapolri.

Untuk itu AKBP Dr. ( C ) H. Muh. Yusuf Usman S.H.,S.I.K.,M.T menegaskan bahwa dirinya beserta seluruh Jajaran siap membantu pemerintah dalam menurunkan angka Stunting khususnya diwilayah Kabupaten Soppeng, Pungkasnya.

(Hendra/Join)

© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved