L-PRI Berharap Bupati ASA Launching Perogram Desa Bersinar

Bupati sinjai ASA

Sinjai (Sulsel), Sigapnews.com, Angka Warga binaan, Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIB Sinjai Sulawesi Selatan, berdasarkan data dihimpun 22 Maret tahun 2023 berjumlah 273 orang. Dominan mereka terjerat hukum karena kasus Narkoba (data. sinjai.kab.go.id).

Menyikapi hal tersebut, Supriadi Buraerah Kordinator Wilayah Sinjai Bone dan Wajo Dewan Pembina Pusat Lembaga Poros Rakyat Indonesia Korwil III DPP L-PRI mengatakan ini sudah menjadi pertanda bahwa Generasi Penerus Bangsa, khususnya di kabupaten Sinjai sudah sangat terancam dari bahaya kasus narkoba.

Menurutnya pemerintah kabupaten (Pemkab) suda semestinya melakukan upaya penanganan pencegahan melalui perogram Desa Bersinar.

Padahal sejauh ini gagasan pemkab sinjai di era kepemimpinan Bupati Sinjai Andi Seto Asapa (ASA) patut diapresiasi. Sinjai, sejumlah kemajuan di daerah yang dijuluki sebutan Bumi Panrita kitta, manfaatnya sangat dirasakan masyarakat meluas. Seperti program pendidikan dan kesehatan, terbukti Bupati ASA baru-baru ini mendapat penghargaan Universal Health Coverage (UHC).

Supriadi Buraerah

Namun andai boleh kami berharap, selanjutnya kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Sinjai agar sejalan dengan pemerintah Desa melakukan penyelamatan terhadap Generasi Penerus Bangsa dari ancaman kejahatan Narkoba, melalui program Nasional yang disebut perogram Desa Bersinar. Pasalnya peredaran narkoba sepertinya suda menggurita di wilayah kabupaten Sinjai.

"Peredaran Narkoba sudah menjalar masuk ke pelosok Desa. Selain itu, dampak Narkoba sangat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika tidak ada upaya dilakukan dalam mencegah maka tidak dapat dimungkinkan angka Narapidana kasus narkoba semakin meroket di kabupaten Sinjai", imbuh Supriadi Buraerah Minggu pagi (23/4).

Lebih lanjut, pria kelahiran 1988 Sinjai ini, berharap kepada Bupati Sinjai, agar menanggapi persoalan tersebut.

"Semoga di era kepemimpinan Bupati ASA, program Desa bersinar dapat terealisasi secara serentak", kuncinya

(Red)

Terkuak Pesan Wabup Lutfi Halide Saat Melantik 4 Lurah di Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com,-BKPSDM Kabupaten Soppeng resmi menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat struktural lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dilangsungkan di aula Kantor BKPSDM Kabupaten Soppeng jalan Pangkarebete, Senin, 3 April 2023.

Sebelum prosesi pelantikan terlebih dahulu dilakukan pembacaan SK oleh Kasubid mutasi dan promosi Asriani Nur, S.Kom, MM.

Pelantikan  dan Pengambilan Sumpah dilakukan oleh Wakil Bupati Soppeng, Ir. H. Lutfi Halide, MP. 

Adapun Pejabat yang dilantik yakni :

1. H. Rama Scorpianto, S.Sos.MM sebagai Lurah Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata.

2. H. Munadir Nurdin, S.Sos sebagai Lurah Botto Kecamatan Lalabata.

3. Kahar, S.Sos sebagai Lurah Lapajung Kecamatan Lalabata.

4. Hasanuddin, SE sebagai Lurah Limpomajang Kecamatan Marioriawa.

Wakil Bupati Soppeng, Ir. H. Lutfi Halide, MP dalam sambutannya mengatakan, "pelantikan ini teramat teristimewa karena dilaksanakan pada bulan suci ramadhan, semoga ini merupakan pertanda bahwa kita semua betul-betul bisa menyadari momentum puasa ini merupakan pelajaran dalam rangka pengabdian diri kita kepada negara, bangsa dan agama terutama  kepada Allah SWT, Ujarnya.

Dikatakan juga bahwa Pelantikan ini dilaksanakan dalam rangka pengisian jabatan yang lowong, yang disebabkan pejabat sebelumnya telah memasuki batas usia pensiun, terang Wabup Soppeng.

"Oleh karena itu, kata Wabup, "Pejabat yang baru dilantik ini diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan baik, melayani dan melakukan pendekatan kepada warga di wilayahnya untuk kemajuan melayani masyarakat, demi suksesnya pembangunan dan terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Soppeng yakni "Soppeng Yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera", jelasnya.

"Saudara adalah pejabat yang diberikan amanah dan kepercayaan sebagai pemimpin dalam wilayah kelurahan. 

"Laksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 

"Jangan sampai disia-siakan dan disalahgunakan, apalagi sampai mengecewakan pemerintah dan masyarakat, Imbuh Wabup Soppeng. 

Wabup juga menghimbau untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat percepatan pencapaian target kinerja serta lakukan inovasi untuk pencapaian target yang lebih optimal dalam menjawab tantangan pembangunan, pungkasnya. 

Turut hadir, Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Kepala BKPSDM Kabupaten Soppeng, Camat Lalabata dan Camat Marioriawa.

(Red/Hendra)

Pemdes Ganra Bakal Tunjukkan Inovasi Ikuti Lomba Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional

Kepala Desa Ganra Kabupaten Soppeng Andi Wahyu Gunawan (Ist).

Soppeng, Sigapnews.com,-Kepala desa sebagai penguasa wilayah kini dituntut untuk menjadi pimpinan yang inovatif, kreatif dan merakyat yang artinya, selalu turun langsung ke masyarakat untuk melihat dan mengetahui kondisi, potensi dan permasalahan yang ada di wilayah yang tidak hanya bekerja di kantor tetapi harus lebih rutin turun langsung ke masyarakat. 

Kades harus kreatif dan inovatif serta mampu menggali untuk mengoptimalkan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan mengelola APBD secara efektif, efisien dan transparan.

Pemerintah Desa merupakan salah satu pilar otonomi daerah yang berada di garda terdepan dalam pembangunan daerah. 

Kepala desa harus mampu menguasai semua potensi yang ada, mampu memberdayakan dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, serta mampu mendengar keluhan atau pertanyaan warga terhadap program-program desa, baik pelayan publik maupun pembangunan lainnya termasuk keterbukaan informasi publik.

Terkait hal itu dengan inovasi pemerintah Desa Ganra yang dipimpin kepala Desanya Andi Wahyu Gunawan berbagai inovasi telah di bangun dan kini Pemerintah desa (Pemdes) ganra kecamatan ganra kabupaten soppeng sulawesi selatan (Sulsel) bakal kembali mengikuti lomba keterbukaan informasi publik tingkat nasional tahun 2022.

Diketahui pada tahun 2021 Desa Ganra mengikuti lomba keterbukaan informasi publik tingkat provinsi sulsel yang digelar di hotel The Rinra makassar pada Rabu 15 Desember 2021. 

Dalam lomba tersebut, Desa Ganra berhasil meraih juara ll kategori informatif dengan nilai 94.00.

Dalam kegiatan lomba itu, ada 3 desa yang mewakili provinsi sulawesi selatan untuk mengikuti lomba keterbukaan informasi publik tingkat nasional tahun 2022 nantinya yakni Desa Ganra Kabupaten Soppeng, Desa Bana Kabupaten Bone dan Desa Senga Selatan Kabupaten Luwu.

Kepala Desa Ganra Andi Wahyu Gunawan mengatakan bahwa tahun 2022 Desa Ganra akan bersaing kembali di tingkat nasional.

Dikatakan Andi Wahyu sapaan akrab kepala Desa yang hobbi Sepakbola ini menegaskan bahwa pihaknya akan memaksimalkan untuk dapat bersaing di tingkat nasional, Insya Allah doakan kami pulang dengan membawa juara, pintanya, Senin, 10/10/2022.

Andi Wahyu berujar bahwa  pihaknya sangat berterima kasih kepada Pemkab Soppeng dalam hal ini Bupati beserta jajaran terkait, baik DPMD, diskominfo serta stakeholder lainnya. 

Dikatakan pula, "Semoga kami bisa membawa nama baik Kabupaten Soppeng ke tingkat Nasional dan menjadi juara,” harapnya.

"Semoga dalam setiap tahapan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara baik tanpa ada kendala apapun, tandasnya.

Untuk diketahui jadwal pelaksanaan tahapan evaluasi dan apresiasi desa sebagai berikut.

Tahapan Rekomendasi Desa

dari tanggal 7 Oktober – 1 November

Tahapan Desk Review

dari tanggal 2 November – 9 November

Tahapan Visitasi

dari tanggal 14 November – 25 November

Tahapan Penganugerahan/Apresiasi Desa, tanggal 8 Desember 2022.

(AM/Edil Rauf)

Andi Seto Gadista Asapa Responsif dan Merakyat, Dinanti Lanjutkan Dua Periode

Sinjai,Sigapnews.com,-Andi Seto Gadista Asapa merupakan sosok pemimpin bersahaja. Dia resmi memimpin Bumi Panrita Kita, sebutan Daerah Kabupaten Sinjai sejak tahun 2018 ( periode pertama).

Selain, Enerjik, dan gesit menonjolkan sejumlah potensi produk kerja cerdas sejak memimpin pemerintahan di kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan Andi Seto juga patut disebut responsif dan merakyat.

Sejumlah perogram telah terbukti seperti dunia usaha mikro kecil dan menengah UMKM, Pariwisata, Pendidikan, kesehatan, pertanian, Peternakan, dan masih banyak program kerja cerdas lainnya, demikian ungkapan Muhammad Said salah satu warga kabupaten Sinjai.

Said menyebut berdasarkan data hasil survei sejak beberapa bulan terakhir, meliputi sejumlah wilayah kecamatan di kabupaten Sinjai "kepemimpinan ASA, sapaan singkat Andi Seto Gadista Asapa lebih lanjut di periode kedua dominan dinanti warga meluas.

Hasil wawancara survei menjadi acuan "Dinda" imbuh said.

warga masyarakat banyak mengaku kagum dengan kiprah kepemimpinan putra mantan Bupati Sinjai dua periode berturut-turut Andi Rudiyanto Asapa (Alm-red).

Ditanya mengapa dirinya melakukan survei.

Said, menjawab ini adalah bentuk partisipasi selaku warga masyarakat Sinjai sekaligus penggiat dunia pers. Artinya "konstribusi sosial".

"Saya rasa sah-sah saja kalau saya melakukan survei. Dan hasilnya banyak warga berharap Andi Seto dapat melanjutkan periode kedua", tutur Said

Pemilihan Bupati Sinjai periode berikut, said menyebut tahun depan pesta demokrasi tersebut digelar, pasca masa jabatan Andi Seto Gadista Asapa dinyatakan berakhir pada periode 2018-2023.

mudahan, Seto senantiasa "sukses" menyelesaikan periode pertamanya, dan akan melaju di jabatan periode kedua", demikian perediksi berdasarkan surve Versi hasil wawancara Muhammad Said.

Penulis :Pimred Sniperjurnalis.com (Supriadi Buraerah).

Edaran Mendagri : PNS dan PPPK Wajib Gunakan Seragam Batik Korpri Model Baru

Surat Edaran Mendagri Nomor 025/3293/SJ Tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI Bagi PNS dan PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah diterbitkan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 025/3293/SJ Tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) bagi PNS dan PPPK Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhimpun pada wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.
2. Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian seragam untuk seluruh anggota KORPRI dengan corak serta spesifikasi teknis, warna, kain/bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
3. Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI mempedomani ketentuan Pasal 11 Peraturan Melted Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional KORPRI Tipe kain pakaian seragam KORPRI terdiri atas :

1. Spesifikasi C 40 S dan
2. Spesifikasi C 50 S.

Adapun Pemasaran Pakaian Seragam Batik KORPRI dapat dilakukan melalui Koperasi Dewan Pengurus KORPRI Nasional.Terkait Pengadaan Seragam Batik KORPRI;

1. Pengadaan Seragam Batik KORPRI diharuskan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
2. Untuk menjamin keaslian Pakaian Seragam Batik KORPRI maka Perusahaan yang bermaksud mengikuti tender agar berkoordinasi dengan Koperasi Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

Jokowi Resuffle Kabinet 3 Menteri dan 2 Wakil Menteri

Zulkifli Hasan : Menteri Perdagangan

Sigapnews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi telah melakukan perombakan (reshuffle) kabinet pada hari ini. Hal itu ditandai dengan pelantikan dua orang menteri dan tiga orang wakil menteri di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Mereka yang dilantik adalah sebagai berikut:

Zulkifli Hasan : Menteri Perdagangan (menggantikan Muhammad Lufti)

Hadi Tjahjanto : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (menggantikan Sofyan Djalil)

Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (menggantikan Surya Tjandra)

John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri

Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan

Profil dan Sosok Zulkifli Hasan

Tidak banyak politikus seperti Zulkifli Hasan yang seakan-akan tak memiliki seteru politik. Keluwesannya itu yang mungkin membuat Zulkifli yang kini jadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional dipilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Zulkifli dilantik sebagai Ketua MPR Periode 2014-2019 pada usia 52 tahun. Tak lama setelah itu, dalam Kongres PAN, Zulkifli kemudian terpilih pula menjadi Ketua Umum yang baru, mengalahkan petahana Hatta Rajasa. Selanjutnya pada Periode ketua terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP Partai di Kongres Kendari Sulawesi Tenggara 2019.

Zulkifli Hasan biasa dipanggil Zulkifli lahir di Lampung Selatan, 17 Mei 1962 dari pasangan Hasan dan Siti Zaenab. Ia menikahi Soraya dengan dikaruniai 4 orang anak.

Masa kecilnya dari SD hingga SMP dihabiskan di Lampung. Sedangkan SMA-nya di Jakarta. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan kuliah di Universitas Krisnadwipayana di Jakarta. Lulus kuliah, ia mulai bekerja membangun perusahaan. Hasilnya, dalam waktu tiga tahun sudah mendirikan perusahaan dan menjadi presiden direktur dari berbagai perusahaan.

Setelah cukup secara ekonomi, dia mulai mencoba dunia politik. Ia memilih bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN) karena memiliki ikatan emosional sebagai anggota ormas Muhammadiyah.  PAN sendiri banyak dihuni oleh tokoh-tokoh dari Muhammadiyah, seperti Prof. Dr. Amien Rais, pendiri PAN yang juga mantan ketua umum Muhammadiyah.

Bahkan dalam perjalanan politiknya, tidak hanya ikatan politik yang mengikatnya, melainkan ikatan keluarga juga dia lakukan. Tanggal 8 Oktober 2011 Putra Amien Rais, Ahmad Mumtaz Rais, menikah dengan Futri Zulya Safitri, putri Zulkifli Hasan.

Karier politiknya, ia mulai menjadi pengurus PAN di bidang logistik PAN. Tidak butuh lama karier politiknya terbang. Pada pemilu legislatif 2004-2009, dia terpilih menjadi anggota DPR untuk daerah pemilihan Lampung. Sejak itu kariernya moncer. Dia ditunjuk menjadi ketua Fraksi PAN DPR RI. Di PAN pun dia menjadi Sekjen periode 2005-2010.

Zulkifli yang moderat menarik perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadikannya sebagai Menteri Kehutanan Periode 2009-2014. Masa pemerintahan SBY berakhir, Zulkifli mencoba bertarung lagi di Pemilu dari Dapil Lampung dan Zul terpilih kembali.

Zul pernah mengundang kecaman dari Korps Pegawai Negeri karena ucapannya dinilai menghina pegawai negeri. Zul menyatakan, "Jangan melakoni profesi sebagai politisi, tapi perilakunya seperti PNS, itu sangat keliru. Misalnya politisi  tidak aktif kalau ketua umumnya tidak datang. Nah itu perilaku PNS."

KELUARGA

Istri     : Soraya

Anak   :1. Futri Zulya Savitri

2. Zita Anjani

3. M Farras Nugraha

4. M Rafi Haikal

PENDIDIKAN

- SD di Lampung, lulus tahun 1975

- SMP di Lampung, lulus tahun 1979

- SMA, Negeri 53 Jakarta, lulus

- S1, Universitas Krisnadwipayana, masuk 1986

- S2, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, lulus 2003

KARIER

- Presiden Direktur PT Batin Eka Perkasa (1988)

- Presiden Direktur PT Sarana Bina Insani (1999)

- Komisaris Utama PT Hudayasafari Travel (2000)

- Presiden Direktur PT Panamas Mitra Inti Lestari

- Ketua Departemen Logistik PAN

- Ketua Lembaga Buruh Tani & Nelayan PAN

- Wakil Ketua Komite tetap pemberdayaan KADINDA DKI Jakarta

- Pelindung Yayasan AL Husna Jakarta

- Presiden Direktur PT Panamas Mitra Inti Lestari

- Ketua Fraksi PAN DPR RI periode 2004-2009

- Sekretaris Jenderal PAN, 2005-2010

- Menteri Kehutanan, 2009-2014

- Ketua MPR RI, 2014-2019, Wakil Ketua MPR RI 2019-2022

- Ketua Umum DPP PAN, 2015-2020 dan 2020-2025

- Menteri Perdagangan, 2022

PENGHARGAAN

- Bintang Jasa Mahaputra Adipradana dari Presiden RI

- Tokoh Perubahan 2010 dari Republika

- Kadarman Award 2007 dari Strategic Change Leaders

- Lifetime Achievement Award, Indonesia Green Award dari The La Tofi School of CSR

- Tiger Champion Award dari Panthera.

- Bhumandala Award 2014 dari Badan Informasi Geospasial.(")

Prestasi Yang Membanggakan, Soppeng Raih WTP Sebanyak 8 Kali Berturut-turut

Makassar, Sigapnews.com,-Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak bersama Ketua DPRD Kab. Soppeng H. Syahruddin M. Adam, S.Sos, MM menghadiri acara Penyerahan LPH (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 yang berlangsung di Auditorium Lantai 2, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (17/05/2022). 

Selain Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak dalam kegiatan yang digelar BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ini juga di hadiri dari beberapa Kabupaten lain antara lain Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu, Kab. Bone dan Kab. Sinjai. 

Acara diawali dengan  penandatanganan Berita Acara Serah Terima serta penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2021 oleh semua Bupati dan Ketua DPRD yang hadir. 

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Paula Henry Simatupang dalam sambutannya mengatakan, "kami berterima kasih kepada bapak/ ibu semua yang menghadiri undangan kami untuk menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang merupakan salah satu amanah  konstitusi yang harus kita lakukan dimana BPK  selambat-lambatnya 3 bulan telah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah setelah Tahun Anggaran berakhir. 

"Oleh karena itu, salah satu tugas konstitusi yang penting ini dibuat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, sehingga apa yang kita lakukan hari ini bukanlah akhir dari segalanya bahwa penyusunan laporan keuangan adalah salah satu bentuk laporan  pertanggung jawaban kepala daerah dalam mengemban  amanah.

"Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan ini mengacu pada beberapa hal diantaranya yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah serta kepatuhan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui acara ini kami mencoba membangun suatu kesadaran bahwa laporan keuangan ini akan terbawa seterusnya jika dikelola dengan baik atau  tidak baik.

Pada kegiatan tersebut, Kabupaten Soppeng sekali lagi menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 8 (delapan) kali berturut-turut.

Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak usai menerima penghargaan Opini WTP pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima ini kami persembahkan untuk masyarakat Kab. Soppeng, dan kami berharap agar kedepannya pengelolaan keuangan ini dapat semakin lebih baik dengan dukungan semua pihak khususnya kepada seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Soppeng atas kerja ikhlasnya sehingga WTP 8 kali berturut-turut dapat diraih.

(Red/Edil Rauf)

Jelang Akhir Masa Jabatan, Bupati Mubar Mutasi 4 Pejabat Eselon II

Bupati Mubar saat pelaksanaan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah para pejabat (Ist).

Mubar (Sultra), Sigapnews.com,- Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara, Resmi melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah  jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, pada Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional sebanyak 169 orang, Jumat (29/4/2022).

Dalam rotasi jabatan tersebut digelar di Aula kantor Bupati, yang dipimpin oleh Bupati Muna Barat, Achmad Lamani tanpa didampingi oleh sekda, LM. Husein Tali.

Pada pelantikan itu pula terdapat 4 pejabat eselon II di nonjobkan, yakni Raden Djamun Sunjoto jabatan lama Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian sekretariat Daerah menjadi staf sekretariat daerah Pemda Mubar.

Abdul Nasir Kola jabatan lama staf ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik menjadi staf sekretariat Daerah Pemda Mubar.

Kemudian, La Ode Mahajaya jabatan lama Kepala Badan Kepegawaian pendidikan dan pelatihan menjadi staf sekretariat Pemda Mubar, serta La Ode Hanafi jabatan lama Kepala Dinas Perhubungan menjadi staf sekretariat Pemda Mubar.

Sejumlah Kepala Dinas Pemda Mubar saat dilantik (Ist).

Selain itu, terjadi rotasi jabatan pada 10 OPD, diantaranya:

1. Ibrahim Rasimu, jabatan lama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jabatan baru Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

2. Liber, jabatan lama Kadis PM-PTSP, jabatan baru, Kasatpol PP.

3. Muh. Naazirun, jabatan lama Kadis Kominfo, statistik dan persandian, jabatan baru kadis PM-PTSP.

4. Ali Abdin, jabatan lama kabag humas dan protokoler, jabatan baru Plt. Kadis Kominfo, statistik dan persandian

4. LM. Amrin jabatan lama sekretaris dinas PUPR jabatan baru Plt. Kadis Perumahan, Kawasan Pemukiman dan pertanahan.

Selanjutnya,

5. La Ode Sagala, jabatan lama kasat pol. PP, jabatan baru kadis perhubungan.

6. La Kiro, jabatan lama Plt. Kepala Badan Kesbangpol, jabatan baru Plt. Kadis Lingkungan Hidup.

7. Alimran, jabatan lama Kadis Lingkungan Hidup, jabatan baru Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

8. La Ode Buke, jabatan lama sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), jabatan baru Plt. kepala BKPP.

9. Takari Abdullah, jabatan lama Kadis Koperasi UKM, jabatan baru kepala BPBD.

10. Hamse, jabatan lama Camat Barangka, jabatan baru Plt. Kepala Badan Kesbangpol.

Kemudian, Pemda Mubar juga melantik 6 Camat baru, yakni:

1. La Ode Mustafa, jabatan lama Kabid angkutan dan sarana, jabatan baru Camat Barangka.

2. Arif Ndaga, jabatan lama sekretaris dinas kesehatan, jabatan baru Camat Kusambi.

3. Burhanuddin, jabatan lama kabid kedaruratan dan logistik, jabatan baru Camat Napano Kusambi.

Kemudian,

4. La Ode Piliha, jabatan lama sekretaris Camat Lawa, jabatan baru Camat Lawa.

5. Muslimin, jabatan lama Camat Tikep, Jabatan baru Camat Maginti.

6. La Ode Abd. Muin, jabatan lama Sekretaris Camat Tiworo Tengah, jabatan baru Camat Tikep.

Diketahui pula pada kesempatan itu, Pemda Mubar juga melantik 4 pimpinan Dinas yang baru dibentuk, yaitu:

1. Suprihatin, jabatan lama sekretaris DPPKBPA, jabatan baru kadis Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

2. Karimin, jabatan lama Kadis Perumahan, jabatan baru Kadis Ketahanan Pangan.

Kemudian,

3. La Gandi, jabatan lama kabag Hukum sekretariat daerah, jabatan baru sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

4. Bakhrun L. Siharis, jabatan lama Sekretaris DPMD, jabatan baru Sekretaris Badan Pendapatan Daerah.

Usai pelantikan, Bupati Achmad Lamani mengatakan rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa dilakukan sebagai bentuk penyegaran dalam Pemerintahan.

“Olehnya itu saya berharap pada seluruh pejabat yang dilantik agar bekerja secara profesional dan sesuai dengan tupoksinya masing-masing demi kemajuan daerah, ” harap mantan Sekda Mubar itu.

Reporter: Don.