Tak Disangka! Selisih Nilai Mencolok, Rahmatullah Jadi Sorotan Utama Warga Desa Libureng

Rahmatullah Calon Kades Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru (ist). 

Barru, Sigapnews.com, Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, kini menjadi sorotan masyarakat setelah panitia resmi mengumumkan hasil seleksi bakal calon kepala desa. Pengumuman tersebut tertuang dalam berita acara bernomor 14/Pilkades/IV/2026 tertanggal 11 April 2026.

Hasil seleksi ini langsung memunculkan diskusi hangat di tengah warga, terutama terkait perolehan nilai para kandidat yang dinilai memiliki selisih cukup signifikan.

Dalam pengumuman tersebut, yang diterima Redaksi Rabu (15/4/2026), Rahmatullah mencatatkan diri sebagai peserta dengan nilai tertinggi, yakni 466 poin. Capaian ini menempatkannya di posisi teratas sekaligus menjadi perhatian utama masyarakat desa.

Di posisi kedua, Muhammad Syamsul memperoleh 392 poin, disusul Mapran dengan 384 poin, serta Jibril, S.Pd. yang meraih 376 poin. Selisih nilai yang cukup lebar antara peringkat pertama dan kandidat lainnya menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan warga.

Sejumlah masyarakat menilai bahwa perbedaan skor tersebut mencerminkan adanya keunggulan yang cukup menonjol dari kandidat teratas, baik dari sisi kemampuan, pengalaman, maupun kesiapan dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi.

“Biasanya selisih nilai tidak sejauh ini. Kondisi seperti ini cukup menarik dan menunjukkan ada kandidat yang benar-benar unggul,” ujar salah satu warga yang mengikuti perkembangan proses Pilkades.

Pihak panitia Pilkades menegaskan bahwa seluruh proses seleksi telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Tahapan penilaian dilakukan secara bertahap mulai dari verifikasi administrasi, ujian tertulis, hingga wawancara sebagai tahap akhir penentuan skor.

Ketua panitia, Abubakar, S.Sos., M.Si., menekankan bahwa proses seleksi berjalan secara transparan dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Ia memastikan bahwa seluruh hasil yang diumumkan merupakan murni hasil penilaian objektif panitia.

“Kami menjalankan seluruh tahapan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Tidak ada intervensi dari pihak luar,” tegasnya.

Dengan perolehan nilai tertinggi tersebut, Rahmatullah kini menjadi salah satu figur yang diperhitungkan dalam lanjutan proses Pilkades Libureng. Konsistensi penampilannya dalam setiap tahapan seleksi disebut menjadi salah satu faktor utama yang mengantarkannya pada posisi puncak.

Sementara itu, masyarakat Desa Libureng terus mengikuti perkembangan proses pemilihan dengan penuh antusias. Harapan terhadap pemimpin desa yang mampu membawa perubahan positif pun mulai mengemuka di kalangan warga.

Meski hasil seleksi telah diumumkan, tahapan Pilkades masih akan berlanjut hingga hari pemungutan suara. Hal ini membuat dinamika politik di tingkat desa tersebut masih sangat terbuka dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Dengan situasi yang semakin dinamis, Pilkades Desa Libureng kini menjadi salah satu agenda lokal yang paling banyak diperbincangkan, sekaligus mencerminkan tingginya partisipasi dan perhatian masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat Desa.

(Red)

Menuju Soppeng Layak Anak 2026, Pemkab Susun Rencana Aksi Pencegahan Kekerasan

Soppeng  Sigapnews.com Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar pertemuan penyusunan rencana aksi pencegahan kekerasan terhadap anak. Langkah ini menjadi salah satu strategi utama untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor DP3AP2KB Kabupaten Soppeng, Rabu (15/4/2026) itu, dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., serta jajaran kepala perangkat daerah terkait.

Kepala DP3AP2KB Soppeng, Hj. A. Husniati, S.Sos., M.M., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, kegiatan ini juga mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DP3AP2KB Tahun 2026.

Tujuan utama kegiatan ini adalah menghapus terjadinya tindak kekerasan terhadap anak sekaligus memastikan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Soppeng, ujar Husniati.

Sementara itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, dalam sambutannya menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat hingga daerah. Ia menekankan bahwa perlindungan anak mencakup upaya menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Rencana aksi pencegahan kekerasan terhadap anak merupakan komponen inti dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Hal ini membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak, termasuk dalam penyediaan data dan dokumen pendukung, ungkap Bupati.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa indikator Kabupaten Layak Anak harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari melalui integrasi program, sumber daya, dan komitmen lintas sektor. Ia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan, sistem pelaporan, serta penciptaan lingkungan yang aman, baik di sekolah maupun di lingkungan sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan forum anak untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama. Menurutnya, keberhasilan program KLA sangat ditentukan oleh sinergi semua pihak.

Melalui pertemuan ini, kita ingin mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam pemenuhan hak anak sesuai tugas dan fungsi masing-masing, tambahnya.

Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas peserta, khususnya dalam penginputan data dan penyusunan dokumen evaluasi mandiri KLA, sehingga Kabupaten Soppeng dapat meraih predikat KLA yang lebih tinggi. Bupati kemudian secara resmi membuka kegiatan tersebut dengan harapan seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.

Pertemuan ini diikuti oleh Tim Gugus Tugas KLA yang terdiri dari 25 peserta, serta menghadirkan fasilitator KLA dari Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemateri. Turut hadir Kepala Bappelitbangda selaku Ketua Tim Gugus Tugas KLA, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Soppeng, serta para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Modal Pengalaman dari Malino, Asis Sukses Panen Perdana Sayuran di Lahan Dingin Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com  Pengalaman bertani dari Kabupaten Sinjai, tepatnya di kawasan Malino, terbukti membawa kesuksesan bagi Asis, seorang petani yang kini menggarap lahan pertanian di Waisuru Jolle, Kabupaten Soppeng. Meski hanya bermodalkan Pengalaman dan keyakinan yang kuat, Asis berhasil melakukan panen perdana sayuran dataran tinggi dengan capaian 70 persen dari target.
14-4-2026

Lahan seluas satu hektar tersebut menghasilkan berbagai komoditas sayuran seperti tomat, wortel, kol dan lainnya yang kini siap dipasarkan di pasar tradisional Soppeng. Keberhasilan ini tidak terlepas dari keputusan berani Asis, yang awalnya hanya datang ke Soppeng untuk menjual hasil panen dari Sinjai. Namun pertemuannya dengan seseorang di rumah jabatan Wakil Bupati Soppeng mengubah langkahnya.

Sejak bertemu seseorang di rumah jabatan, saya memutuskan untuk bercocok tanam di Waisuru Jolle. Alhamdulillah, empat bulan kemudian kami sudah bisa panen wortel, tomat, kol dan masih banyak lagi sayuran yang belum dipanen,
ujar Asis.

Seluruh proses tanam hingga panen dijalankan berdasarkan pengalaman Asis di Sinjai. Ia mengakui bahwa kondisi tanah di Waisuru Jolle masih awal dan belum sepenuhnya gembur. Namun hal itu tidak menyurutkan langkahnya.

Tapi semua yang kami tanam laku di pasar tradisional Soppeng. Kami punya pengalaman di Sinjai. Dua tahun ke depan tanah di sini akan maksimal. Kegemburan tanah nanti bisa sesuai harapan, jelasnya optimistis.

Saat ini, baru satu hektar lahan yang digarap. Asis merencanakan perluasan hingga lima hektar dengan sistem kerja sama, jika masih tersedia lahan yang bisa digarap.

Keberhasilan panen perdana 70 persen ini menjadi angin segar bagi pengembangan pertanian sayuran di dataran tinggi Soppeng yang berhawa dingin. Para petani lokal mulai melirik metode dan ketekunan ala Asis, membuktikan bahwa pengalaman dan kerja keras adalah modal utama.

(The yund)

Polres Soppeng Tangani Peristiwa Warga Meninggal Dunia Di Marioriawa, Kapolres Ajak Masyarakat Lebih Peduli Sesama

Soppeng,Sigapnews.com Warga Dusun Kawarang, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng digegerkan dengan ditemukannya seorang perempuan lanjut usia dalam kondisi meninggal dunia di kediamannya. Minggu, 12 April 2026, sekitar pukul 10.00 WITA.

Korban diketahui berinisial B (65), seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari tinggal bersama cucunya. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh anggota keluarga yang kemudian meminta bantuan warga sekitar.

Mendapat laporan tersebut, personel Polsek Marioriawa bersama piket fungsi Polres Soppeng dan tim Inafis Sat Reskrim segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan serangkaian tindakan kepolisian, di antaranya olah tempat kejadian perkara (TKP), pendataan saksi, serta pemeriksaan awal terhadap korban yang didampingi petugas medis setempat.

Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh korban. Pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak untuk dilakukan autopsi, yang diperkuat dengan surat pernyataan resmi.

Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana,S.I.K.,M.I.K. dalam keterangannya menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada pihak keluarga yang ditinggalkan.

Kami turut berduka cita atas peristiwa ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan, ujar Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar, khususnya kepada anggota keluarga maupun warga yang membutuhkan perhatian lebih.

Kami mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peka dan peduli terhadap kondisi orang-orang di sekitar kita. Komunikasi, perhatian dan dukungan sangat penting dalam menjaga kesehatan mental serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, tambahnya.

Kapolres juga menekankan pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman dan saling mendukung, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia.

Seluruh rangkaian kegiatan penanganan peristiwa tersebut berlangsung dalam keadaan aman dan kondusif.

(Yun)Join

Bupati Soppeng Tekankan Sinergi Antar Daerah di HJW ke-627 Wajo. Kunci Percepatan Pembangunan Berkelanjutan

WAJO Sigapnews.com Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, menegaskan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah sebagai strategi utama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Wajo ke-627 di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, serta sejumlah kepala daerah se-Sulawesi Selatan yang menunjukkan kuatnya komitmen kebersamaan dalam pembangunan regional.

Suwardi Haseng menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar memenuhi undangan seremonial, melainkan sebagai bentuk nyata komitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah.

Momentum ini sangat strategis untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi antar daerah demi mendorong kemajuan bersama, ujarnya.

Menurutnya, kerja sama antar daerah kini menjadi kebutuhan mendesak dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Ia menilai, kompleksitas tantangan pembangunan tidak lagi bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi yang terencana dan berkesinambungan

Lebih lanjut, Suwardi menjelaskan bahwa kolaborasi tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus mencakup penguatan sektor ekonomi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kerja sama yang terstruktur dan berkelanjutan akan mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing daerah, tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan Kabupaten Wajo yang kini memasuki usia ke-627 tahun. Ia berharap, Wajo terus tumbuh menjadi daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

Peringatan Hari Jadi Wajo ke-627 ini pun menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama antar pemerintah daerah dalam mengakselerasi pembangunan regional yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

(Yun)

Hari Bersejarah di HJS ke-765. Gubernur Sulsel Gelontorkan Dana Jalan, Apresiasi Bupati Temukan Sumber Air

SOPPENG Sigapnews.com  Euforia pesta rakyat dalam rangka Hari Jadi Soppeng (HJS) ke-765 berubah menjadi momen bersejarah. Di hadapan ribuan warga yang memadati Gedung Pertemuan Kebanggaan Masyarakat Soppeng, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara resmi mendeklarasikan kebangkitan ekonomi daerah melalui penggelontoran anggaran besar-besaran untuk proyek jalan provinsi di Bumi Latemmamala, Rabu (8/4/2026).

Proyek jalan provinsi di wilayah ini menjadi prioritas utama tahun ini. Demi kelancaran logistik dan ekonomi warga, tegas Gubernur dengan suara lantang, disambut gemuruh tepuk tangan yang menggema di seluruh ruangan.

Deklarasi ini langsung disambut antusias oleh masyarakat yang selama ini mengeluhkan kondisi infrastruktur penghubung antar kecamatan. Kehadiran Gubernur bersama Wakil Gubernur Hj. Fatmawati Rusdi menjadi penegas bahwa pemerintah provinsi serius membenahi aksesibilitas di Soppeng.

Tak hanya infrastruktur jalan, Gubernur Andi Sudirman juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, atas keberhasilannya menemukan sumber mata air baru. Temuan ini dipastikan akan meningkatkan layanan PDAM secara signifikan.

Bayangkan, ribuan rumah tangga yang selama ini kesulitan air bersih kini mulai bernapas lega. Ini terobosan luar biasa, ujar Gubernur.

Bupati Suwardi Haseng dalam sambutannya menegaskan bahwa perayaan HJS ke-765 bukan sekadar seremoni tahunan.

Ini refleksi nyata kebangkitan ekonomi dan kesejahteraan. Mewakili Pemerintah dan Masyarakat Soppeng, kami ucapkan terima kasih tak terhingga. Sinergi ini adalah bukti nyata bahwa Soppeng tidak sendiri, ucap Bupati

Kemeriahan acara semakin lengkap dengan kehadiran tokoh penting.Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle,Kepala BPK Perwakilan Sulsel,Para bupati tetangga,Jajaran Forkopimda,DPRD Kabupaten Soppeng serta Ribuan warga yang kompak mengenakan pakaian adat khas Soppeng.

Puncak acara ditutup dengan penyerahan bantuan strategis dari Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Pemkab Soppeng serta jajaran TP-PKK, yang diterima langsung oleh Bupati Suwardi Haseng dan Ketua TP-PKK Kabupaten Soppeng.

(YUND)

SIJAPEDA Resmi Diluncurkan, Dorong Transformasi Digital Layanan Publik Desa di Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com– Upaya percepatan transformasi digital di tingkat desa di Kabupaten Soppeng terus menunjukkan kemajuan signifikan. Salah satu langkah konkret ditandai dengan peluncuran aplikasi Sistem Informasi Kejaksaan Peduli Desa (SIJAPEDA) yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Soppeng.

Aplikasi tersebut secara resmi diluncurkan oleh Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, pada Selasa (7/4/2026) di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, perangkat desa, serta berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penguatan tata kelola desa berbasis digital.

Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta Donna Sitohang, menjelaskan bahwa SIJAPEDA merupakan pengembangan dari sistem sebelumnya yang sempat tidak aktif.

Melalui pembaruan dan optimalisasi teknologi, aplikasi ini kini dirancang agar dapat digunakan secara maksimal oleh seluruh desa di wilayah Kabupaten Soppeng.

Ia menegaskan bahwa kehadiran SIJAPEDA menjadi wujud komitmen kejaksaan dalam mendukung pembangunan desa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Aplikasi ini kami hadirkan secara gratis untuk seluruh desa tanpa biaya apapun. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mendukung pembangunan desa serta peningkatan pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan,” ujarnya.

Selama ini, masyarakat desa masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses layanan publik, mulai dari keterbatasan informasi administrasi, akses layanan yang terbatas, hingga belum tersedianya sistem evaluasi pelayanan yang terintegrasi.

Melalui SIJAPEDA, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara digital, seperti memperoleh informasi desa secara real-time, berkomunikasi langsung dengan aparat desa, serta memberikan penilaian terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Fitur-fitur tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain menyediakan platform aplikasi, Kejaksaan Negeri Soppeng juga berkomitmen memberikan pendampingan teknis serta pelatihan kepada operator desa. Hal ini dilakukan guna memastikan implementasi SIJAPEDA berjalan optimal dan berkelanjutan di seluruh desa.

Pendampingan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam menghadapi era digital.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, menyampaikan apresiasi atas inovasi yang dihadirkan oleh Kejaksaan Negeri Soppeng. Ia menilai SIJAPEDA sebagai bentuk nyata kolaborasi antar lembaga dalam mendorong kemajuan daerah, khususnya dalam sektor pelayanan publik.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng, kami menyampaikan terima kasih atas inovasi ini. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa peluncuran SIJAPEDA sejalan dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tengah digalakkan secara nasional.

Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi juga dinilai mampu mengatasi berbagai kendala klasik, seperti keterbatasan jarak dan waktu dalam memperoleh layanan administrasi.

“Dengan aplikasi ini, pelayanan tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik aparatur desa. Masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya aspek keamanan data dalam pengelolaan sistem digital. Seluruh pihak yang terlibat diminta untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mematuhi regulasi perlindungan data pribadi guna mencegah potensi kebocoran informasi.

Peluncuran SIJAPEDA turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketua APDESI, para kepala desa, serta operator desa yang akan menjadi garda terdepan dalam pengoperasian aplikasi tersebut.

Dengan hadirnya SIJAPEDA, seluruh desa di Kabupaten Soppeng diharapkan semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

(Red)

Suasana Tegang! Aparat Gabungan Serbu Lapas Soppeng, Hasil Razia Bikin Kaget!

Soppeng, Sigapnews.com, Aparat gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan petugas lembaga pemasyarakatan menggelar patroli sekaligus razia di Lapas Kelas II Watansoppeng, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 20.30 WITA tersebut dipimpin oleh IPDA Zainandar Zain, S.H., sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Soppeng.

Patroli sebelumnya menyasar sejumlah titik rawan di wilayah perkotaan. Namun, fokus utama kegiatan diarahkan ke lembaga pemasyarakatan yang berada di Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata.

Setibanya di lokasi, petugas gabungan langsung melakukan razia secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh di beberapa blok hunian warga binaan.

Petugas memeriksa setiap kamar tahanan secara detail, termasuk tempat tidur, barang pribadi, serta sudut-sudut ruangan yang berpotensi digunakan untuk menyimpan barang terlarang.

Razia ini menyasar sejumlah barang yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan, seperti narkotika, senjata tajam, dan telepon genggam ilegal yang kerap disalahgunakan untuk mengendalikan aktivitas dari dalam lapas.

Namun, dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan narkotika maupun telepon genggam ilegal.

Meski demikian, petugas mengamankan sejumlah barang lain yang dianggap berpotensi membahayakan, di antaranya kaleng, gelas kaca, piring, korek gas, botol parfum, serta benda berbahan logam.

Barang-barang tersebut disita untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan yang dapat mengganggu keamanan di dalam lapas, baik terhadap sesama warga binaan maupun petugas.

Dalam kegiatan tersebut, petugas juga memberikan arahan dan peringatan kepada warga binaan agar tetap mematuhi aturan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pengawasan di dalam lapas, menurut petugas, akan terus diperketat guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan di masa mendatang.

Sementara itu, Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., menyampaikan bahwa kegiatan patroli ini merupakan bagian dari upaya preventif aparat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa patroli tidak hanya difokuskan pada lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menyasar berbagai potensi gangguan kamtibmas di wilayah Soppeng.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah keluhan masyarakat terkait aktivitas balap liar dan penggunaan kendaraan yang meresahkan di jalanan.

“Patroli ini akan terus kami tingkatkan sebagai langkah pencegahan agar situasi tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Kegiatan yang melibatkan berbagai unsur tersebut menunjukkan sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya di lokasi dengan tingkat kerawanan tertentu seperti lembaga pemasyarakatan.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 22.15 WITA. Razia berlangsung dalam kondisi aman, tertib, dan tanpa insiden berarti.

Situasi di dalam lapas maupun di wilayah sekitar dilaporkan tetap terkendali.

(Yunandar)

KKG Gugus 1 Lalabata Bahas Ketimpangan Guru dan Optimalisasi Digitalisasi Pendidikan

Soppeng, Sigapnews.com,– Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus 1 Kecamatan Lalabata menggelar pertemuan rutin yang berlangsung di SD Negeri 13 Palakka, Senin (6/4/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam membahas berbagai persoalan pendidikan, mulai dari distribusi tenaga pendidik hingga efektivitas penerapan digitalisasi di sekolah.

Pertemuan tersebut diikuti oleh para guru dari 14 Sekolah Dasar (SD) dan 5 Taman Kanak-kanak (TK) yang berada di wilayah Gugus 1 Lalabata. Selain itu, sejumlah pemangku kepentingan pendidikan turut hadir memberikan pandangan dan arahan.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua Gugus 1 Abdul Azis, Pengawas Satuan Pendidikan Gugus 1 Sudirman, Sekretaris Dewan Pendidikan H.M. Zulkarnain, serta Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng Nurmal Idrus.

Dalam arahannya, Nurmal Idrus menyoroti persoalan klasik yang hingga kini masih dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten Soppeng, yakni ketimpangan distribusi tenaga pendidik. Ia mengungkapkan bahwa secara umum jumlah guru di daerah tersebut sebenarnya mencukupi, bahkan cenderung berlebih. Namun, penyebarannya belum merata di setiap satuan pendidikan.

“Secara keseluruhan, guru kita ini sebenarnya tidak kekurangan. Tapi ada sekolah yang kelebihan, sementara yang lain justru kekurangan. Ini menunjukkan perlunya pemetaan dan redistribusi guru yang lebih tepat,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut adanya langkah konkret dari pihak terkait untuk melakukan penataan ulang distribusi guru agar lebih proporsional sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.

Selain persoalan distribusi tenaga pendidik, forum tersebut juga menyoroti perkembangan digitalisasi pendidikan yang saat ini mulai masif diterapkan di berbagai sekolah. Meski demikian, implementasinya dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

Penggunaan platform digital oleh guru, kata Nurmal, masih didominasi untuk kepentingan administratif, seperti penginputan data, penyusunan laporan, hingga absensi. Hal ini dinilai justru menyita waktu guru yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk kegiatan pembelajaran di kelas.

“Digitalisasi sudah berjalan, tapi belum optimal untuk pembelajaran. Guru masih lebih banyak tersita pada urusan administrasi digital,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya mengarahkan pemanfaatan teknologi digital tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang lebih interaktif dan efektif.

Sementara itu, kegiatan KKG ini diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi bagi para guru dan pemangku kepentingan dalam menyamakan persepsi serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di wilayah Gugus 1 Kecamatan Lalabata.

Meski berbagai isu strategis telah mengemuka dalam pertemuan tersebut, sejumlah poin masih membutuhkan pembahasan lanjutan dan kajian yang lebih mendalam agar dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang lebih konkret dan implementatif di lapangan.

(Yunandar)

Kabag Ops Polres Soppeng Hadiri Giat Halal Bihalal di Desa Goarie Soppeng

Poto : Halal bihalal didesa goarie,Amessangeng,kecamatan Marioriwawo.Soppeng

SOPPENG-Kabag Ops Polres Soppeng Kompol Abdul Rahman, S.Pd menghadiri kegiatan Halal Bihalal yang digelar oleh Anggota DPR RI Komisi III Fraksi Partai Gerindra, Andi Amar Ma'ruf Sulaiman, SE., BBusMan., M.H. Minggu, 5 April 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung sekitar pukul 14.20 WITA bertempat di kediaman Bapak Saharudin, Dusun Ammesangeng, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. Acara ini merupakan ajang silaturahmi antara anggota legislatif dengan masyarakat pasca Hari Raya Idul Fitri.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 1423/Soppeng Letkol Inf Eko Yulianto, Kapolsek Marioriwawo AKP Masudi, SH, pengurus dan kader Partai Gerindra Kabupaten Soppeng, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta masyarakat sekitar kurang lebih 200 orang.

Kehadiran Kabag Ops Polres Soppeng merupakan bentuk representasi pimpinan Polres dalam rangka memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif selama kegiatan berlangsung.

Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana,S.I.K.,M.I.K. dalam keterangannya menyampaikan bahwa Polres Soppeng berkomitmen untuk terus memberikan pengamanan pada setiap kegiatan masyarakat.

“Melalui kehadiran personel di lapangan, kami memastikan setiap kegiatan masyarakat berjalan aman dan kondusif. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersama-sama menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Soppeng,” ujar Kapolres Soppeng.

Kegiatan berlangsung dengan tertib, penuh keakraban, dan berakhir sekitar pukul 15.00 WITA dalam keadaan aman dan lancar.

Soppeng Melangkah Maju, Pengeboran Sumber Air Bersih sebagai Bukti Kepedulian Pemerintah Daerah

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan komitmen nyata dalam menjawab tantangan krisis air bersih yang telah lama membayangi masyarakat. Pada Jumat (3/4/2026), Bupati Suwardi Haseng memimpin langsung pengeboran perdana sumber air bersih di kawasan sekitar Rumah Jabatan Bupati, menandai dimulainya babak baru penyediaan air bersih yang berkelanjutan.

Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata dari langkah strategis pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi konkret bagi kebutuhan dasar warga Watansoppeng, terutama saat musim kemarau.

Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”, Bupati Suwardi Haseng memulai proses pengeboran yang disaksikan jajaran pejabat dan masyarakat setempat.

Pemilihan lokasi di dataran tinggi merupakan keputusan visioner. Selain memiliki potensi cadangan air yang menjanjikan, lokasi ini memungkinkan distribusi air lebih efisien ke wilayah permukiman sekitar.

Langkah ini menegaskan pendekatan pemerintah daerah yang tidak hanya fokus pada penyediaan layanan, tetapi juga pada strategi jangka panjang yang berkelanjutan.

Dalam keterangannya, Bupati Suwardi Haseng menekankan bahwa air bersih adalah fondasi utama kehidupan. “Ini bukan hanya soal kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menyangkut kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa program ini akan diekspansi ke berbagai wilayah lain yang mengalami persoalan serupa, disesuaikan dengan hasil pengeboran tahap awal.

Selama ini, layanan air bersih di Kabupaten Soppeng masih sangat bergantung pada PDAM yang belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Krisis air kerap terjadi saat musim kemarau, menurunkan pasokan dan menimbulkan dampak pada aktivitas sehari-hari.

Melalui program pengeboran ini, pemerintah daerah menghadirkan solusi yang lebih mandiri dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber air terbatas.

Bupati Suwardi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada peran masyarakat.

Program ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan kualitas hidup warganya secara menyeluruh.

Dengan dimulainya proyek ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kesehatan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta terciptanya layanan publik yang lebih merata.

Langkah cepat dan terukur ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan yang modern, sehat, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng kini membuktikan bahwa melalui visi, strategi, dan kolaborasi, tantangan lama dapat diubah menjadi peluang bagi kesejahteraan masyarakat.

Proyek pengeboran sumber air bersih ini menjadi simbol nyata keberhasilan dan arah pembangunan yang terus bergerak maju.

(Yunandar)

Diduga Limbah Tambang Cemari Sungai Ussu, Produktivitas Tambak Anjlok

Malili, Sigapnews.com, Dugaan pencemaran Sungai Ussu kian menunjukkan dampak serius dan meluas. Tidak hanya nelayan yang terdampak, kini giliran petani tambak di Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, yang menghadapi ancaman nyata terhadap keberlangsungan usaha mereka.

Perubahan drastis warna air sungai menjadi keruh hingga merah kecokelatan bukan sekadar fenomena alam biasa. Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya air ini, kondisi tersebut menjadi alarm keras atas rusaknya keseimbangan lingkungan.

Sungai Ussu selama ini menjadi urat nadi bagi sejumlah desa, termasuk Desa Atue. Airnya digunakan sebagai sumber utama sirkulasi tambak. Namun sejak kualitas air menurun, produktivitas petambak ikut tergerus.

Seorang petambak berinisial SN mengungkapkan bahwa siklus panen kini mengalami kemunduran signifikan. Jika sebelumnya panen dapat dilakukan dalam waktu sekitar empat bulan, kini membutuhkan waktu hingga tujuh bulan.

“Perubahannya sangat terasa. Dulu 4 bulan sudah bisa panen, sekarang bisa sampai 7 bulan. Itu pun hasilnya tidak maksimal,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Kondisi yang lebih mengkhawatirkan diungkapkan oleh As (36), yang menyebut tingkat kematian udang meningkat tajam sejak air sungai berubah.

“Biasanya udang umur satu bulan sudah mulai kuat. Sekarang justru banyak yang mati di usia itu,” katanya.

Para petambak menilai, ketergantungan mereka terhadap air sungai menjadi titik lemah di tengah situasi ini. Ketika kualitas air memburuk, mereka dihadapkan pada pilihan sulit: tidak mengganti air dan mempertaruhkan kualitas tambak, atau tetap memasukkan air demi menjaga struktur tambak agar tidak rusak.

“Kalau air jelek, kami tahan tidak ganti. Tapi kalau pasang besar, mau tidak mau harus masuk air. Kalau tidak, empang bisa jebol. Tapi risikonya udang mati,” jelas salah satu warga.

Situasi semakin memburuk ketika beberapa waktu lalu air sungai dilaporkan berubah menjadi lumpur pekat selama beberapa hari. Peristiwa ini memicu kekhawatiran luas di masyarakat.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa kondisi tersebut diduga berkaitan dengan jebolnya kolam limbah (settling pond) milik PT Prima Utama Lestari (PT PUL), perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut. Namun hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak perusahaan.

Ketiadaan penjelasan terbuka dari PT PUL maupun respons cepat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur justru memperkuat kecurigaan publik. Transparansi yang minim dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas industri yang berpotensi merusak lingkungan.

Padahal, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga langsung menghantam ekonomi masyarakat lokal. Tambak yang telah lama menjadi sumber penghidupan kini berada di ambang kerugian berkepanjangan.

“Jangan hanya ambil hasil tambang, tapi lihat juga nasib kami. Tambak ini sudah ada jauh sebelum tambang masuk,” tegas seorang warga dengan nada kecewa.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah daerah dalam melindungi warganya. Apakah kepentingan investasi lebih diutamakan dibanding keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat?

Kasus Sungai Ussu menjadi cerminan konflik klasik antara eksploitasi sumber daya dan kelangsungan hidup masyarakat lokal. Tanpa langkah tegas, bukan tidak mungkin dampak yang terjadi akan semakin meluas dan sulit dipulihkan.

Kini, harapan petambak hanya satu: kehadiran negara. Mereka menuntut investigasi menyeluruh, transparansi informasi, serta tanggung jawab nyata dari pihak perusahaan atas dugaan pencemaran yang terjadi.

Jika tidak, Sungai Ussu bukan hanya akan kehilangan kejernihannya, tetapi juga menghapus perlahan harapan hidup masyarakat yang bergantung padanya.

(Isk)

Polisi Bekuk Terduga Pelaku Narkoba di Area SPBU Takalala, 4,48 Gram Sabu Diamankan

Soppeng, Sigapnews.com, Upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Soppeng kembali menunjukkan hasil signifikan. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) berhasil mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan mengamankan dua orang terduga pelaku dalam operasi yang dilakukan pada Rabu malam, 1 April 2026.

Penangkapan berlangsung sekitar pukul 22.00 WITA di kawasan SPBU Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo.

Lokasi tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian aparat kepolisian setelah adanya laporan masyarakat yang menyebutkan area itu kerap dijadikan tempat transaksi narkotika.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kanit I langsung melakukan penyelidikan intensif.

Petugas melakukan pemantauan selama beberapa waktu guna memastikan kebenaran informasi serta mengidentifikasi target yang dicurigai.

Setelah memastikan keberadaan terduga pelaku di lokasi, aparat segera melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial A.A.L (43). Proses penangkapan berlangsung tanpa perlawanan.

Dalam penggeledahan yang dilakukan di tempat kejadian, petugas menemukan lima sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Barang bukti tersebut memiliki berat bruto sekitar 4,48 gram dan ditemukan dalam penguasaan pelaku.

Dari hasil interogasi awal di lokasi, A.A.L mengakui bahwa barang haram tersebut adalah miliknya. Pengakuan ini kemudian menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan pengembangan lebih lanjut guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas.

Hasil pengembangan tersebut membuahkan hasil. Polisi kembali berhasil mengamankan satu orang lainnya yang diduga memiliki keterkaitan dengan pelaku utama.

Pria kedua berinisial S kini juga telah diamankan dan tengah menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik.

Selanjutnya, kedua terduga pelaku bersama barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Soppeng untuk menjalani proses penyidikan lebih mendalam.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Selain itu, keduanya juga berpotensi dikenakan Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., menegaskan komitmen jajarannya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayahnya. Ia menyatakan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberi ruang bagi para pelaku kejahatan narkoba.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku peredaran narkotika di Kabupaten Soppeng. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman bahaya narkoba,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkotika dengan memberikan informasi apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

“Sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum sangat penting. Kami berharap masyarakat tidak ragu untuk melapor jika menemukan indikasi penyalahgunaan narkotika,” tambahnya.

Pengungkapan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku serta mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Soppeng.

(Yunandas S)

Diskusi Pendidikan Hari Kedua, Bupati Soppeng Bicara Tentang SDM dan Ketimpangan Distribusi Guru.

SOPPENG sigapnews.com Rembuk Pendidikan Kabupaten Soppeng memasuki hari kedua, tetap fokus pada persoalan pemetaan dan distribusi guru, Kamis (2/4/2026), di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng H Suwardi Haseng.

Rembuk pendidikan hari kedua ini diikuti oleh kepala sekolah tingkat menengah pertama se-Kabupaten Soppeng serta kepala sekolah dasar dari Kecamatan Liliriaja, Donri-Donri, Citta dan Lalabata.

Dalam pemaparannya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, Dr. Nur Alim, kembali menegaskan bahwa salah satu persoalan pendidikan daerah adalah distribusi, dan efektivitas guru di satuan pendidikan.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Dr. Nurmal Idrus, mengungkapkan bahwa saat ini di Kabupaten Soppeng mengalami kelebihan sekitar 130 guru. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah kecamatan yang justru kekurangan tenaga pengajar. Kondisi ini, menurutnya, berdampak langsung pada efektivitas layanan pendidikan.

Bupati Soppeng dalam arahannya menegaskan bahwa ketimpangan distribusi guru tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah akan melakukan pemetaan secara berkala untuk memastikan distribusi tenaga pendidik lebih merata sesuai kebutuhan.

Penumpukan guru di satu tempat sementara di tempat lain kekurangan harus segera diatasi. Jika kelebihan, ada guru yang tidak cukup jam mengajarnya dan tidak mendapatkan sertifikasi. Ini tentu berdampak pada kesejahteraan dan pendapatan guru itu sendiri, ujar Bupati.

Selain itu, Bupati Soppeng menilai kegiatan rembuk pendidikan menjadi ruang penting untuk memperkecil kesenjangan informasi antara pemerintah daerah dan kalangan guru.

Rembuk seperti ini sangat bermanfaat karena mengurangi gap informasi antara pemerintah daerah dengan para guru di lapangan, Ujar Bupati Suwardi.

Hasil dari seluruh rangkaian kegiatan rembuk pendidikan ini, akan dirumuskan menjadi rekomendasi Dewan Pendidikan untuk disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan pengambilan kebijakan ke depan.

Gempita HUT Soppeng ke 765. DPKHP Luncurkan Serbuan Vaksinasi Hewan & Tebar 30.000 Benih Ikan untuk Wujudkan Masyarakat Sehat, Maju dan Tangguh

SOPPENG Sigapnews.com Hari Jadi Soppeng ke-765 tidak hanya dirayakan dengan upacara dan hiburan. Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan (DPKHP) Kabupaten Soppeng memilih cara spektakuler. aksi nyata menyentuh langsung masyarakat dengan dua program raksasa yang digelar serentak pada 8 April 2026.

Bukan sekadar seremonial. Dalam semangat Sehat, Maju, Tangguh Berkelanjutan, DPKHP mengerahkan seluruh kekuatan untuk membebaskan masyarakat dari ancaman rabies sekaligus meledakkan produktivitas perikanan rakyat.

Targetnya? 200 ekor kucing dan anjing peliharaan divaksinasi rabies secara GRATIS di Kantor DPKHP Soppeng mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WITA. Serentak di lokasi berbeda, Balai Benih Ikan (BBI) Ompo akan menjadi pusat revolusi perikanan dengan pembagian 30.000 benih ikan tanpa biaya sepeser pun, dari pagi hingga sore.

Ini adalah intervensi besar-besaran. Vaksinasi hewan menyelamatkan masyarakat dari rabies yang mematikan. Pembagian benih ikan adalah pancingan ekonomi. Kami tidak ingin sekadar merayakan usia, tapi menciptakan lompatan kesejahteraan, tegas Erman dengan nada penuh keyakinan.

Rabies, si virus zoonosis pembunuh yang dapat merenggut nyawa manusia hanya dalam hitungan hari, menjadi sasaran utama. Dengan kuota terbatas 200 ekor, DPKHP memprediksi antusiasme warga akan meledak. Masyarakat diimbau datang lebih awal karena layanan bersifat first come, first served.

Sementara itu, 30.000 benih ikan yang akan dibagikan di BBI Ompo diproyeksikan mampu menggerakkan ribuan rumah tangga di sektor perikanan darat. Bukan sekadar bagi-bagi ikan. Ini benih masa depan. Setelah panen, itulah kesejahteraan yang sesungguhnya, tambah Erman.

DPKHP mengingatkan masyarakat untuk tidak menyia-nyiakan momen langka ini. Vaksinasi hewan kesayangan gratis jarang terjadi. Demikian pula jatah benih ikan sebanyak 30.000 ekor, jumlah yang fantastis untuk sebuah program HUT.

Mari rebut manfaat ini. Datang, daftar dan rasakan dampaknya. Inilah bentuk cinta kami kepada Soppeng nyata, terukur dan heroik, tutup Erman Asnawi dengan ajakan yang menggebu.

Catatan Penting untuk Warga Soppeng.
Vaksinasi Hewan (Kucing & Anjing) 8 April 2026, 09.00-15.00 WITA di Kantor DPKHP Soppeng. Kuota 200 ekor. Gratis.
· Pembagian Benih Ikan: 8 April 2026, 07.00-17.00 WITA di BBI Ompo. Jumlah 30.000 ekor. Gratis.

(Red)

Langkah Awal Musda Golkar Sulsel. Kepanitiaan Terbentuk, Jadwal Tunggu Arahan DPP

Makassar Sigapnews.com Partai Golkar Sulawesi Selatan resmi memulai tahapan awal menuju Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI. Kepanitiaan pelaksana telah dibentuk dalam rapat yang digelar di Sekretariat DPD I Golkar Sulsel, Jalan Ammana Gappa, Makassar, Rabu (1/4/2026).

Ketua Harian Golkar Sulsel, Kadir Halid, memimpin langsung rapat pembentukan panitia. Struktur kepanitiaan terdiri dari Armin Mustamin Toputiri sebagai Ketua Steering Committee (SC) dan Lukman B Kadi sebagai Ketua Organizing Committee (OC).

Kepanitiaan telah siap sepenuhnya. Semua elemen berkomitmen menyelenggarakan Musda yang aman, tertib dan bermartabat, ujar Kadir Halid.

Legalitas kepanitiaan, lanjutnya, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan resmi. Saat ini, panitia sedang mematangkan berbagai kebutuhan teknis, termasuk pemilihan lokasi pelaksanaan. Hotel Claro Makassar masuk dalam sejumlah opsi yang dipertimbangkan.

Namun demikian, jadwal pelaksanaan Musda belum dapat ditentukan. Panitia masih menunggu arahan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Sementara itu, Ketua SC Armin Mustamin Toputiri menyampaikan bahwa pihaknya mulai menyusun kerangka tahapan Musda, mulai dari kepesertaan, proses pencalonan ketua hingga mekanisme persidangan.

Kami memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai standar DPP Golkar. Proses akan berlangsung transparan dan akuntabel demi menjamin kualitas hasil Musda, tegasnya.

Musda XI Golkar Sulsel diharapkan menjadi momentum konsolidasi partai di tingkat provinsi sebelum menghadapi agenda politik berikutnya.

Anggaran Terbatas, Komitmen Tak Surut, Bupati Soppeng Serahkan LKPJ 2025

Soppeng, Sigapnews.com,  Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut ditandai dengan penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng, Rabu (1/4/2026).

Dokumen LKPJ tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, disaksikan oleh anggota dewan, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan strategis yang menggambarkan capaian kinerja pada tahun pertama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati.

Ia menyebutkan, laporan tersebut tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi refleksi awal terhadap pelaksanaan visi pembangunan daerah, yakni “Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan.”

“LKPJ ini menjadi gambaran awal bagaimana arah pembangunan mulai dijalankan, sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja ke depan,” ujarnya.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Soppeng dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama keterbatasan fiskal daerah serta kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga stabilitas pembangunan dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat meskipun dalam keterbatasan,” tegas Suwardi.

Ia menambahkan bahwa efisiensi anggaran justru menjadi tantangan untuk meningkatkan efektivitas program dan kegiatan pemerintah.

Dalam pemaparan LKPJ, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Soppeng tahun 2025 tercatat mencapai lebih dari Rp1,149 triliun.

Rinciannya meliputi:

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp191,96 miliar. 

Pendapatan transfer: Rp953,71 miliar
Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp3,82 miliar

Data tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, peningkatan PAD terus menjadi fokus untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp1,142 triliun, yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan strategis pembangunan.

Adapun rinciannya:

Belanja operasi: Rp907,44 miliar
Belanja modal: Rp114,68 miliar
Belanja tidak terduga: Rp3,18 miliar
Belanja transfer: Rp117,21 miliar

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Selain mengandalkan APBD, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga menjalankan program tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2025, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng menerima alokasi dana sebesar Rp49,23 miliar dari Kementerian Pertanian.

Program tersebut difokuskan untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan daerah, sejalan dengan konsep pembangunan berbasis agropolitan.

Rapat paripurna penyerahan LKPJ merupakan bagian penting dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD sebagai representasi masyarakat.

Melalui forum ini, DPRD memiliki peran strategis dalam melakukan pembahasan, evaluasi, serta memberikan rekomendasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, LKPJ Tahun Anggaran 2025 akan dibahas melalui mekanisme internal DPRD, termasuk pembentukan panitia khusus (pansus) untuk melakukan kajian mendalam.

Hasil pembahasan tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.

(Yunandar)

Pemkab Soppeng dan Kejaksaan Negeri Teken Perjanjian Kerja Sama Tentang Pidana Kerja Sosial

SOPPENG — Pemerintah Kabupaten Soppeng menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri Soppeng terkait penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana, Rabu (1/4/2026).

Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng. PKS diteken oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejari Soppeng bersama Dinas Sosial serta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPTSP Nakertrans) Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, dan Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta D. Sitohang.

PKS tersebut mengatur dukungan pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana umum.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menyatakan kerja sama ini merupakan langkah pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan penegakan hukum yang memberi manfaat bagi masyarakat.

“Melalui pidana kerja sosial, pelaku tidak hanya menjalani sanksi, tetapi juga diarahkan untuk berkontribusi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan,” ujarnya.

Ia menekankan, keterlibatan perangkat daerah penting untuk memastikan pelaksanaan pidana kerja sosial berjalan terkoordinasi dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Di akhir sambutannya, Bupati Soppeng menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejari Soppeng atas sinergi yang terbangun, serta berharap kerja sama tersebut dapat berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Secara regulatif, peran Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam penerapan pidana kerja sosial merujuk pada kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada urusan sosial, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik.

Dalam kerangka itu, perangkat daerah seperti Dinas Sosial dan DPMPTSP Nakertrans berperan mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial sesuai kewenangan masing-masing.

Adapun pidana kerja sosial sebagai bentuk pemidanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membuka ruang penerapan sanksi alternatif di luar pidana penjara.

Dengan dasar tersebut, keterlibatan pemerintah daerah ditempatkan sebagai dukungan operasional di lapangan melalui kerja sama lintas instansi.

Ketimpangan Guru Masih Jadi Persoalan, Ketua Dewan Pendidikan Soppeng Dorong Pemerataan Berbasis Kebutuhan Sekolah

Soppeng Sigapnews.com Ketimpangan distribusi tenaga pendidik masih menjadi tantangan dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Soppeng. Hal ini menjadi sorotan dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus 3 Kecamatan Lalabata yang digelar di SD Negeri 25 Madello, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta, terdiri dari 18 kepala sekolah se-Gugus 3, delapan guru perwakilan dari masing-masing sekolah, serta pengawas gugus ini, menjadi ruang diskusi tidak hanya mengenai teknis pembelajaran, tetapi juga penataan tenaga pendidik di tingkat sekolah.

Dalam arahannya, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Nurmal Idrus, menegaskan bahwa pemerataan sumber daya manusia (SDM) pendidikan harus menjadi prioritas karena berdampak langsung terhadap kinerja guru di kelas.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini ketimpangan distribusi guru masih nyata terjadi. Sejumlah sekolah mengalami kelebihan tenaga pendidik, sementara di tempat lain masih terdapat sekolah yang kekurangan guru, termasuk untuk mata pelajaran tertentu.

Dampaknya langsung ke guru. Ada yang beban mengajarnya berlebih, ada juga yang belum optimal. Ini tentu berpengaruh pada proses pembelajaran, ujarnya.

Menurut Nurmal, penataan SDM tidak cukup hanya berdasarkan jumlah guru semata, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan riil di masing-masing sekolah. Beberapa indikator yang perlu menjadi pertimbangan antara lain jumlah rombongan belajar, rasio guru dan siswa, serta kondisi geografis dan akses sekolah.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kesesuaian bidang ajar (linearitas) agar guru mengajar sesuai dengan kompetensinya. Distribusi guru berdasarkan status kepegawaian, serta kebutuhan spesifik sekolah terhadap mata pelajaran tertentu, juga perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pemerataan.

Kalau ini bisa ditata dengan baik, maka kualitas pembelajaran juga akan lebih merata, katanya.

Nurmal Idrus menambahkan, pemerataan guru bukan sekadar pemerataan jumlah, tetapi memastikan setiap kelas ditangani oleh tenaga pendidik yang cukup dan tepat.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Andi Muhammad Zulkarnain, yang mendampingi selama agenda berlangsung.

Melalui forum KKG ini, diharapkan terjadi kesamaan pemahaman antara kepala sekolah dan guru terkait pentingnya penataan SDM berbasis kebutuhan sekolah, sekaligus menjadi masukan bagi kebijakan pendidikan di daerah.

Sekolah Rakyat, Janji Politik Prabowo, Mulai Diwujudkan Pemerintah

Jakarta Sigapnews.com Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu janji politik Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan mulai menunjukkan realisasi. Pemerintah melalui sinergi antarkementerian dan keterlibatan BUMN tengah mengupayakan hadirnya lembaga pendidikan yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa mengakses pendidikan bermakna dan berkualitas.

Program ini dirancang tidak hanya membebaskan biaya pendidikan, tetapi juga menyediakan fasilitas belajar yang layak, pemenuhan gizi, serta pembinaan karakter dan keterampilan vokasi. Pendekatan holistik tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan masih adanya anak usia sekolah yang putus akses akibat keterbatasan ekonomi.

Kami ingin tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Sekolah Rakyat hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya, sekaligus membekali mereka dengan keterampilan agar siap bersaing di masa depan, ujar salah satu perwakilan tim pengembang program, Selasa (30-03-2026).

Sekolah Rakyat mengusung konsep link and match dengan dunia usaha dan industri. Selain mata pelajaran formal, peserta didik akan mendapat pelatihan vokasi dasar seperti pertanian, tata boga, teknologi digital, dan kerajinan yang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Dengan demikian, lulusan diharapkan tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga terampil dan mandiri.

Masyarakat menyambut positif program ini. Para orang tua dari kalangan kurang mampu menilai Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi atas keterbatasan biaya dan akses pendidikan. Ini harapan baru buat kami. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama untuk sekolah dan meraih cita-cita, ujar Sumiati (42), seorang warga.

Kendati demikian, ia mengakui bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat pada tahun ini masih dalam tahap proses pembangunan

Pemerintah menegaskan bahwa program ini akan dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan. Sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dan swasta menjadi kunci keberhasilan program yang digadang-gadang sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas.