Tutup Bhayangkara Cup, Bupati Suwardi Dorong Pembinaan Atlet Muda Soppeng

Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menegaskan Turnamen Bhayangkara Cup IV dan Ganra Cup V menjadi momentum penting untuk membangkitkan sepak bola di Kabupaten Soppeng melalui pembinaan atlet usia muda yang berkelanjutan.

Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri penutupan Turnamen Bhayangkara Cup IV dan Ganra Cup V Tahun 2026 di Lapangan Andi Palloge, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Rabu (1/7/2026).

Menurut Suwardi, turnamen sepak bola di tingkat desa tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana efektif menjaring bibit-bibit pesepak bola berbakat yang dapat dibina hingga mampu berprestasi di level yang lebih tinggi.

"Turnamen seperti ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah membangun sportivitas, memperkuat silaturahmi, dan melahirkan atlet-atlet potensial," ujar Suwardi.

Ia berharap Bhayangkara Cup dan Ganra Cup dapat terus menjadi agenda rutin setiap tahun agar semakin banyak talenta muda Soppeng memiliki kesempatan mengembangkan kemampuan di dunia sepak bola.

Bupati juga mengapresiasi Polres Soppeng, Pemerintah Kecamatan Ganra, pemerintah desa, panitia pelaksana, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi menyukseskan turnamen dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan berlangsung.

Menurutnya, sinergi seluruh elemen tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun prestasi olahraga sekaligus mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Suwardi mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga situasi yang aman dan kondusif sehingga berbagai kegiatan olahraga dan aktivitas kemasyarakatan dapat terus berkembang di Kabupaten Soppeng.

Turnamen Bhayangkara Cup IV dan Ganra Cup V digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat."

Pada laga final kategori umum, Ganra FC keluar sebagai juara setelah mengalahkan Mantap FC. Sementara Monas FC dan Buttue Jaya FC dari Kabupaten Barru menempati posisi juara ketiga bersama. Di kategori usia madya, Ganra All Star berhasil menjadi juara usai menundukkan Wajo All Star di partai final.

Penutupan turnamen dilakukan secara resmi oleh Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., yang turut dihadiri Dandim 1423/Soppeng Letkol Inf. Eko Yulianto, Wakapolres Soppeng Kompol Sudarmin, S.Sos., unsur Forkopimcam Ganra, para kepala desa, tokoh masyarakat, serta ratusan warga yang memadati Lapangan Andi Palloge.

(Yund)

Sinergi Solid Terjaga, Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Ramaikan Syukuran Hari Bhayangkara ke-80

SOPPENG Sigapnews. com Suasana khidmat dan penuh kebersamaan mewarnai acara Syukuran Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar oleh Polres Soppeng di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Rabu (1/7/2026). Kegiatan ini menjadi rangkaian penutup dari serangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Soppeng, setelah sebelumnya dilaksanakan upacara parade di halaman Kantor Bupati Soppeng.

Acara syukuran tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., dan Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle. Kehadiran keduanya menjadi simbol kuat dukungan Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap sinergi dengan Kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta mendukung iklim pembangunan daerah yang kondusif.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Soppeng, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, kepala perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi kemasyarakatan, purnawirawan Polri, pengurus Bhayangkari Cabang Soppeng, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Praditya, S.I.K., M.I.K., mengajak seluruh personel untuk menjadikan momentum Hari Bhayangkara sebagai sarana evaluasi dan introspeksi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa kondusivitas keamanan di Kabupaten Soppeng tidak terlepas dari kolaborasi erat antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, Forkopimda, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Kapolres juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemangku kepentingan, tokoh agama, tokoh adat, serta insan pers yang selama ini konsisten memberikan dukungan dan masukan konstruktif bagi kemajuan kinerja Polri. Ke depan, Polri berkomitmen untuk terus mengedepankan langkah preemtif, preventif, serta pendekatan humanis dalam setiap pelayanan kepada publik.

Syukuran Hari Bhayangkara ke-80 ini tidak hanya menjadi ungkapan rasa syukur atas delapan dekade pengabdian Polri, tetapi juga memperkokoh komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Polres Soppeng. Sinergi yang solid ini diharapkan terus menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan demi kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Soppeng.

(Yund) 

239 Jemaah Haji Kloter 41 dan 43 Kembali ke Soppeng, Bupati Suwardi Sambut dengan Haru

SOPPENG Sigapnews.com Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar penyambutan resmi bagi jemaah haji asal Kabupaten Soppeng yang tergabung dalam Kloter 41 dan Kloter 43 Embarkasi Makassar Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi di Gedung Serbaguna Lapatau, Rabu (1/7/2026). Suasana haru dan penuh rasa syukur mewarnai kepulangan para jemaah setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

Acara penyambutan dipimpin langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., didampingi Wakil Bupati Soppeng, Penjabat Sekretaris Daerah, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Soppeng, para camat se-Kabupaten Soppeng serta keluarga dan masyarakat yang telah menantikan kepulangan para jemaah.

Jemaah haji asal Kabupaten Soppeng yang tergabung dalam Kloter 41 dan Kloter 43 Embarkasi Makassar berjumlah 241 orang. Kloter 41 terdiri atas 234 jemaah, sedangkan Kloter 43 berjumlah tujuh jemaah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 239 jemaah telah kembali ke Tanah Air. Sementara itu, dua jemaah lainnya meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, yakni Darmina Sikki binti Kulasse, warga Pajalesang, Kecamatan Marioriwawo, dan Suhara binti Raufe, warga Labessi, Kecamatan Marioriwawo. Keduanya tergabung dalam Kloter 41.

Sebanyak 11 jemaah dijemput langsung oleh keluarga di Makassar, sedangkan 228 jemaah lainnya tiba di Kabupaten Soppeng dan mengikuti penyambutan resmi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng mengungkapkan rasa syukur atas kepulangan para jemaah haji yang telah menyelesaikan ibadah di Tanah Suci. Ia berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berhaji dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng dan seluruh masyarakat, saya mengucapkan selamat datang kembali di Bumi Latemmamala. Semoga seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta mampu menjaga dan mengamalkan nilai-nilai yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji dalam kehidupan bermasyarakat, ujar Suwardi.

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan dua jemaah asal Kabupaten Soppeng yang wafat di Tanah Suci agar mendapat ampunan, rahmat, dan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Ia menambahkan, kemabruran haji hendaknya tercermin melalui akhlak yang baik, sikap yang bijaksana, serta meningkatnya kepedulian terhadap sesama, sehingga para jemaah dapat menjadi teladan di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Mengakhiri sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari proses pemberangkatan, pelayanan, pendampingan hingga pemulangan jemaah ke Kabupaten Soppeng. Ia berharap seluruh pengabdian yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan pahala dari Allah SWT.

(Yund) 

Terima Cicilan Nasabah tapi Tak Disetor ke Bank, Eks Mantri di Soppeng Jadi Tersangka Korupsi

Soppeng, Sigapnews.com, Dugaan korupsi di salah satu bank milik negara di Kabupaten Soppeng akhirnya memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Soppeng menetapkan seorang mantan mantri bank berinisial E sebagai tersangka setelah diduga menyalahgunakan kewenangannya saat masih bertugas.

Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa (30/6/2026). Tak lama berselang, sekitar pukul 15.30 WITA, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap E untuk kepentingan proses hukum.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Soppeng, Nazamuddin, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada hasil penyidikan yang menemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan pembayaran kredit nasabah.

Modus yang digunakan tersangka diduga dengan menerima langsung uang cicilan, angsuran, hingga pelunasan kredit dari para nasabah. Namun, uang tersebut diduga tidak pernah disetorkan ke rekening kas bank.

Agar aksinya tidak terungkap, tersangka disebut memberikan bukti transaksi yang seolah-olah sah, baik berupa slip setoran manual maupun bukti transaksi melalui aplikasi Brispot. Dengan cara itu, nasabah diyakini tetap percaya bahwa pembayaran mereka telah diproses sesuai prosedur.

Padahal, berdasarkan hasil penyidikan, dana yang diterima dari para nasabah diduga justru dialihkan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, uang yang semestinya menjadi pemasukan resmi bank tidak pernah tercatat dalam kas.

Hasil audit dan penyidikan mencatat dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp303.370.876.

Untuk memperlancar proses penyidikan, Kejari Soppeng menahan tersangka selama 20 hari, terhitung sejak 30 Juni hingga 19 Juli 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Watansoppeng.

Tersangka dijerat dengan Pasal 603 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, subsider Pasal 604 KUHP juncto Pasal 18 undang-undang yang sama.

Kejari Soppeng menegaskan penyidikan belum berhenti. Aparat masih terus mendalami perkara tersebut untuk mengungkap seluruh fakta hukum dan memastikan pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini.

(Yund) 

Resmi Bertugas, Kepala BPN Soppeng Langsung Bertemu Bupati Bahas Program Pertanahan Strategis

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menerima kunjungan audiensi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Soppeng yang baru, Agustini Pujiastuti, S.H., M.M., di ruang kerja Bupati, Selasa (30/6/2026).

Audiensi tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus perkenalan Agustini setelah resmi mengemban amanah sebagai Kepala Kantor BPN Kabupaten Soppeng. Dalam kunjungan itu, ia didampingi mantan Kepala Kantor BPN Kabupaten Soppeng, Amir, S.ST., M.H., bersama sejumlah pejabat dan jajaran BPN.

Bupati Soppeng menyambut langsung rombongan tersebut dengan didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Andi Haeruddin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Kepala Dinas Sosial, Kepala Bagian Hukum, Camat Marioriawa, serta Sekretaris Desa Laringgi.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain mempererat hubungan kelembagaan, audiensi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam mendukung berbagai program strategis di bidang pertanahan.

Sejumlah isu strategis turut dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya percepatan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyediaan lahan guna mendukung Program Strategis Nasional (PSN), serta penguatan sinergi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Kantor BPN Kabupaten Soppeng, diharapkan berbagai program pertanahan dapat terlaksana secara optimal. Sinergi tersebut juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

(AJS)

Bupati Soppeng Jamu Mahasiswa Internasional dalam Program NISC-PH 2026 FKM Unhas

Soppeng, Sigapnews.com,– Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menerima kunjungan 11 mahasiswa asing peserta Nusantara International Summer Course on Public Health (NISC-PH) 2026 yang diselenggarakan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas). Penyambutan berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Selasa (30/6/2026), sebagai bagian dari rangkaian kegiatan lapangan program internasional tersebut.

Kehadiran mahasiswa dari berbagai negara itu menjadi bagian dari agenda pembelajaran berbasis masyarakat yang akan dilaksanakan di sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Soppeng selama tiga hari, mulai 30 Juni hingga 2 Juli 2026. 

Program ini bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada peserta mengenai praktik kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta penerapan berbagai program kesehatan di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang kembali memilih Kabupaten Soppeng sebagai salah satu lokasi kegiatan akademik bertaraf internasional. 

Menurutnya, kepercayaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan kerja sama internasional.

Ia mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik kegiatan yang melibatkan mahasiswa dari berbagai negara karena mampu menjadi media pertukaran ilmu pengetahuan, pengalaman, serta budaya. 

Selain memberikan manfaat bagi peserta, kegiatan tersebut juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berbagi praktik-praktik baik yang telah diterapkan dalam pembangunan kesehatan.

"Selamat datang di Kabupaten Soppeng. Kami berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar langsung dari masyarakat sekaligus mengenal budaya, kehidupan sosial, dan potensi daerah yang kami miliki," ujar Suwardi Haseng.

Bupati juga mengajak para peserta untuk menikmati keramahan masyarakat Soppeng selama mengikuti kegiatan lapangan. Menurutnya, interaksi langsung dengan masyarakat akan memberikan pengalaman berharga yang tidak diperoleh hanya melalui pembelajaran di ruang kelas.

Program NISC-PH 2026 sendiri merupakan agenda internasional tahunan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang mengusung konsep hybrid course and excursion. Sebelum memasuki kegiatan lapangan, seluruh peserta telah mengikuti proses pembelajaran daring pada 15 hingga 27 Juni 2026. 

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan di sejumlah daerah, yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Soppeng pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026.

Selama berada di Kabupaten Soppeng, para mahasiswa akan melakukan berbagai aktivitas akademik yang berfokus pada pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning). Mereka akan melakukan observasi terhadap kondisi kesehatan masyarakat, mengidentifikasi berbagai persoalan kesehatan di tingkat desa, mempelajari program pemberdayaan masyarakat, serta melakukan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, peserta juga akan berdialog langsung dengan aparat pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan masyarakat untuk memahami bagaimana kebijakan kesehatan diterapkan hingga tingkat komunitas.

Kegiatan tersebut dipadukan dengan program community outreach dan pertukaran budaya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa internasional diharapkan dapat memahami nilai-nilai sosial, budaya lokal, serta kearifan masyarakat Soppeng yang selama ini menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung pembangunan kesehatan berbasis masyarakat.

Sebanyak 11 mahasiswa asing yang mengikuti kegiatan di Kabupaten Soppeng berasal dari Mahidol University dan Soonchunhyang University. Mereka bergabung bersama mahasiswa asing lainnya serta mahasiswa kelas internasional Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.

Rombongan didampingi sejumlah dosen FKM Unhas, yakni Prof. Anwar, Dr. Owildan Wisudawan, Dr. Hasnawati Amqam, Dr. Syamsuar, Basir, Nasrah, dan Dr. Rahayu Nurul Reski. Para dosen bertugas membimbing mahasiswa selama pelaksanaan pembelajaran lapangan, mulai dari proses observasi, pengumpulan data, hingga penyusunan refleksi hasil pembelajaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan, para peserta dibagi ke lima lokasi, yaitu Desa Ganra, Desa Kaca, Desa Manorang Salo, Kelurahan Lalabata Riaja, dan Desa Pesse. Di masing-masing wilayah tersebut mereka akan mempelajari kondisi kesehatan masyarakat, mengamati program pemberdayaan yang telah dijalankan pemerintah desa, serta berdiskusi bersama masyarakat mengenai berbagai tantangan dan solusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan.

Hasil pengamatan yang diperoleh selama kegiatan nantinya akan menjadi bahan refleksi sekaligus pembelajaran mengenai penerapan konsep kesehatan masyarakat di lapangan dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan kondisi lokal masing-masing wilayah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat akademik bagi para peserta, tetapi juga mempererat hubungan antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kehadiran mahasiswa internasional diharapkan semakin memperkenalkan Kabupaten Soppeng kepada dunia sebagai daerah yang terbuka terhadap kolaborasi global serta memiliki komitmen dalam mendukung pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.

Melalui penyelenggaraan NISC-PH 2026, sinergi antara Universitas Hasanuddin, Pemerintah Kabupaten Soppeng, dan masyarakat diharapkan terus berkembang sehingga mampu melahirkan berbagai kerja sama yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus memperluas jejaring internasional di masa mendatang. 

(Silviana) 

Terancam 6 Tahun Penjara, 3 Tersangka Penyalahgunaan BBM Subsidi di Soppeng Dilimpahkan ke Kejaksaan

Soppeng Sigapnews. com Penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang ditangani Satreskrim Polres Soppeng resmi memasuki tahap penuntutan. Tiga tersangka bersama barang bukti telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Soppeng dalam proses Tahap II, Senin (29/6/2026).

Pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh jaksa peneliti. Ketiga tersangka masing-masing berinisial MZ, ST, dan EF, yang merupakan warga Kabupaten Soppeng.

Kanit Tipidter Polres Soppeng, Ipda Alfian, mengatakan selain menyerahkan para tersangka, penyidik juga melimpahkan barang bukti berupa 1.379 liter BBM jenis Pertalite, 272 liter BBM jenis Solar, serta lima unit mobil roda empat yang diduga digunakan untuk melangsir BBM bersubsidi.

Ketiga tersangka telah kami limpahkan pada Tahap II ke Kejaksaan Negeri Soppeng bersama barang bukti berupa 1.379 liter BBM jenis Pertalite, 272 liter BBM jenis Solar, serta lima unit mobil roda empat yang digunakan untuk melangsir BBM bersubsidi, ujar Ipda Alfian kepada wartawan.

Menurutnya, pelaksanaan Tahap II menandai berakhirnya proses penyidikan oleh Polres Soppeng. Selanjutnya, proses hukum sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Soppeng hingga memasuki tahap persidangan.

Dalam perkara ini, ketiga tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

Ipda Alfian menegaskan Polres Soppeng akan terus memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. Penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan akan terus dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Penegakan hukum ini diharapkan menjadi efek jera sekaligus peringatan bagi pihak lain agar tidak melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dapat merugikan negara dan masyarakat,tegasnya.

 

(Yund) 

Satreskrim Polres Soppeng Tuntaskan Penyidikan Kasus BBM Bersubsidi, Tiga Tersangka dan Barang Bukti Diserahkan ke Jaksa

Soppeng, Sigapnews.com, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Soppeng kembali menunjukkan komitmennya dalam menindak praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar kini telah dinyatakan selesai.

Sebagai tindak lanjut, penyidik resmi melaksanakan pelimpahan tahap II dengan menyerahkan tiga orang tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Soppeng untuk proses hukum selanjutnya.

Penanganan perkara tersebut berada di bawah koordinasi Kasat Reskrim Polres Soppeng AKP Dodie Ramaputra, S.H., M.H., sementara proses penyidikan dilakukan oleh Unit Tipidter yang dipimpin Kanit Tipidter Ipda Alfian.

Ipda Alfian menjelaskan bahwa pelimpahan tahap II dilakukan setelah seluruh persyaratan formil dan materiil dinyatakan lengkap.

"Ketiga tersangka telah kami limpahkan pada tahap II ke Kejaksaan Negeri Soppeng bersama barang bukti berupa 1.379 liter BBM jenis Pertalite, 272 liter BBM jenis Solar, serta lima unit mobil roda empat yang digunakan untuk melangsir BBM bersubsidi," kata Ipda Alfian kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Ketiga tersangka yang dilimpahkan masing-masing berinisial MZ, ST, dan EF, yang seluruhnya merupakan warga Kabupaten Soppeng.

Dalam perkara ini, penyidik turut menyerahkan barang bukti berupa 1.379 liter Pertalite, 272 liter Solar, dan lima unit mobil roda empat yang diduga digunakan sebagai sarana dalam praktik pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi secara melawan hukum.

Penyalahgunaan BBM bersubsidi menjadi perhatian aparat penegak hukum karena berpotensi menghambat distribusi energi yang telah disubsidi pemerintah. Praktik tersebut dinilai dapat mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima BBM bersubsidi sesuai ketentuan.

Atas dugaan tindak pidana tersebut, para tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Ketentuan itu mengatur bahwa setiap orang yang terbukti menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Dengan dilaksanakannya pelimpahan tahap II, proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Soppeng resmi berakhir dan perkara selanjutnya menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Soppeng untuk memasuki tahap penuntutan hingga persidangan.

Polres Soppeng menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga distribusi energi bersubsidi agar tetap tepat sasaran sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran yang merugikan negara dan masyarakat.

(Yund)

Usai Raih WTP Ke-12, Bupati Soppeng Ajukan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ke DPRD

Soppeng, Sigapnews.com, Setelah kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Soppeng dalam Rapat Paripurna Tingkat I, Senin (29/6/2026).

Penyerahan Ranperda tersebut merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas bersama DPRD sebelum mendapatkan persetujuan bersama.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Soppeng H. Nasfiding dan dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, para kepala perangkat daerah, tenaga ahli DPRD, pimpinan BUMD, insan pers, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menyampaikan bahwa Ranperda yang diajukan telah dilengkapi laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK, ikhtisar laporan kinerja, serta laporan keuangan BUMD sebagai bagian dari dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Soppeng kembali berhasil mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, capaian tersebut merupakan buah dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sekaligus hasil sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif.

"Keberhasilan pencapaian Opini WTP atas LKPD tersebut tak terlepas dari sinergitas yang baik antara legislatif dan eksekutif selama ini. Peran DPRD dalam fungsi pengawasan, budgeting, dan regulasi berjalan dengan baik sehingga pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas kinerja yang efisien dan efektif," ujar Suwardi.

Bupati juga memaparkan kinerja APBD Tahun Anggaran 2025. Pendapatan daerah berhasil melampaui target dengan realisasi sebesar Rp1,190 triliun atau 103,61 persen. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp1,097 triliun atau 96,10 persen dari anggaran yang telah ditetapkan.

Adapun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp86,268 miliar. Sebagian besar merupakan SiLPA yang bersifat terikat untuk mendanai kembali kegiatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana BOS, BLUD, sertifikasi guru, serta penyelesaian kewajiban yang belum terealisasi pada tahun anggaran sebelumnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Suwardi Haseng meminta seluruh kepala perangkat daerah agar aktif mengikuti pembahasan Ranperda bersama DPRD. Ia berharap seluruh proses dapat berjalan sesuai jadwal sehingga Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 segera memperoleh persetujuan bersama sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.

(Yund) 

Bupati Soppeng Lepas 149 Atlet PGRI ke Porsenijar Sulsel 2026, Optimistis Raih Juara Umum

Soppeng, Sigapnews.com,– Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan dukungan penuh terhadap perjuangan kontingen Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Soppeng yang akan berlaga pada Pekan Olahraga dan Seni (Porsenijar) PGRI Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026. Sebanyak 149 atlet yang akan bertanding pada sembilan cabang olahraga dan seni, serta mengikuti ekshibisi domino, resmi dilepas oleh Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, di Baruga Rumah Jabatan Bupati, Senin.

Porsenijar PGRI Sulawesi Selatan 2026 dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) pada 2 hingga 6 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan agenda rutin PGRI yang tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para guru, tetapi juga menjadi wadah mempererat silaturahmi, membangun solidaritas, serta memperkuat persaudaraan antarpendidik dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

Acara pelepasan berlangsung penuh semangat dan dihadiri Ketua PGRI Kabupaten Soppeng Naharuddin, Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng Drs. Sulo, Ketua Kontingen Nur Alim, jajaran pengurus PGRI, official, serta seluruh anggota kontingen yang akan membawa nama Kabupaten Soppeng pada ajang tingkat provinsi tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa seluruh atlet dan official harus berangkat dengan kepercayaan diri tinggi. Menurutnya, kontingen Kabupaten Soppeng memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lain dan tidak boleh berangkat hanya dengan status sebagai peserta.

"Jangan pernah merasa datang hanya untuk meramaikan kegiatan. Datanglah dengan semangat untuk memberikan yang terbaik dan membawa pulang prestasi. Tunjukkan bahwa guru-guru Kabupaten Soppeng mampu bersaing, menjunjung tinggi sportivitas, dan menjadi teladan dalam setiap pertandingan," tegasnya.

Ia menilai Porsenijar bukan sekadar perlombaan mencari juara. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang membangun kebersamaan antarguru yang selama ini menjadi bagian penting dalam organisasi PGRI. Karena itu, semangat kompetisi harus tetap dibingkai dengan rasa persaudaraan, saling menghormati, dan menjaga nama baik daerah.

Selain memberikan motivasi, Suwardi juga mengingatkan seluruh anggota kontingen untuk menjaga kesehatan dan kondisi fisik selama berada di arena pertandingan. Menurutnya, persiapan fisik sama pentingnya dengan kemampuan teknik yang dimiliki setiap atlet.

Dengan gaya khas yang mengundang senyum peserta, Bupati bahkan mengingatkan para atlet agar tidak menghabiskan waktu begadang hanya untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia.

"Jangan dulu menonton Piala Dunia. Fokus menjaga stamina karena lawan juga sedang mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kalau ingin menang, fisik harus tetap prima," ujarnya yang langsung disambut tawa dan tepuk tangan seluruh peserta.

Tak hanya itu, Bupati juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi selama berada di Kabupaten Sidrap. Ia meminta seluruh official dan anggota kontingen saling berkoordinasi agar setiap kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan dapat segera ditangani.

Bahkan, apabila diperlukan, ia menyarankan memanfaatkan dukungan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) guna membantu kelancaran komunikasi selama berlangsungnya Porsenijar.

Dalam kesempatan tersebut, Suwardi mengungkapkan rencananya untuk hadir pada malam pembukaan Porsenijar di Kabupaten Sidrap. Kehadirannya selain mengikuti agenda resmi juga menjadi momentum bersilaturahmi dengan Bupati Sidrap yang merupakan sahabat lamanya ketika sama-sama menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah harus diwujudkan tidak hanya melalui fasilitas, tetapi juga dengan kehadiran langsung untuk memberikan semangat kepada kontingen yang sedang berjuang membawa nama Kabupaten Soppeng.

Suwardi juga menyampaikan optimismenya terhadap besarnya dukungan masyarakat. Ia mengapresiasi rencana kehadiran sekitar 2.500 penggembira yang siap memberikan dukungan langsung kepada kontingen Soppeng selama pertandingan berlangsung.

Ia bahkan mengajak masyarakat asal Kabupaten Soppeng yang kini menetap di Kabupaten Sidrap untuk turut hadir memberikan semangat kepada para atlet.

"Kehadiran masyarakat akan menjadi kekuatan tersendiri bagi para atlet. Mari kita dukung keluarga kita yang sedang berjuang mengharumkan nama Kabupaten Soppeng," katanya.

Perhatian Bupati juga tertuju kepada kepemimpinan kontingen. Kepada Ketua Kontingen Nur Alim, ia berpesan agar terus menjaga semangat seluruh anggota tim.

Menurutnya, keberhasilan sebuah kontingen bukan hanya ditentukan oleh kemampuan atlet, tetapi juga dipengaruhi kepemimpinan yang mampu membangun kekompakan dan motivasi seluruh anggota.

"Kalau ketua kontingen bersemangat, seluruh anggota juga akan ikut bersemangat. Karena itu, bangun kekompakan sejak awal hingga seluruh pertandingan selesai," pesannya.

Di akhir sambutannya, Suwardi Haseng memasang target tinggi bagi kontingen Kabupaten Soppeng. Ia berharap seluruh atlet mampu memberikan penampilan terbaik sehingga target menjadi juara umum Porsenijar PGRI Sulawesi Selatan 2026 dapat diwujudkan.

Sementara itu, jajaran PGRI Kabupaten Soppeng menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng atas perhatian dan dukungan penuh terhadap keberangkatan kontingen. Dukungan tersebut dinilai menjadi suntikan motivasi bagi seluruh atlet untuk tampil maksimal dan mengharumkan nama daerah.

Ketua Kontingen Nur Alim menjelaskan bahwa Kabupaten Soppeng menurunkan 149 atlet yang akan mengikuti sembilan cabang olahraga dan seni, ditambah partisipasi pada ekshibisi domino yang turut memeriahkan pelaksanaan Porsenijar tahun ini.

Ia optimistis seluruh atlet telah melakukan persiapan dengan baik dan siap memberikan hasil terbaik bagi Kabupaten Soppeng.

Dengan dukungan penuh pemerintah daerah, kesiapan para atlet, serta ribuan masyarakat yang akan memberikan semangat langsung di Sidrap, kontingen PGRI Kabupaten Soppeng menatap Porsenijar Sulawesi Selatan 2026 dengan penuh optimisme. Seluruh elemen berharap perjuangan para guru di arena olahraga dan seni mampu berbuah prestasi sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Soppeng di tingkat provinsi.

(Yunandar)

Gangguan TTE Teratasi, Pengurusan Dokumen di Dukcapil Soppeng Kembali Lancar

Soppeng, Sigapnews.com, Kabar menggembirakan datang bagi masyarakat Kabupaten Soppeng. Setelah beberapa hari dikeluhkan akibat gangguan pada sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE), pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Soppeng akhirnya kembali normal.

Mulai Senin (29/6/2026), masyarakat yang datang mengurus berbagai dokumen kependudukan sudah dapat dilayani seperti biasa. Proses penerbitan dokumen yang sebelumnya sempat tertunda kini kembali berjalan lancar seiring pulihnya sistem TTE.

Pantauan di Kantor Dukcapil Soppeng menunjukkan aktivitas pelayanan berlangsung normal. Sejumlah warga tampak memadati ruang pelayanan sejak pagi untuk mengurus KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian, hingga dokumen administrasi kependudukan lainnya.

Meski jumlah pemohon cukup ramai, suasana pelayanan tetap tertib. Warga menunggu giliran dengan tenang, sementara petugas bekerja maksimal menyelesaikan berkas yang masuk, termasuk dokumen yang sebelumnya sempat tertunda akibat gangguan sistem.

Gangguan TTE yang terjadi beberapa waktu lalu sempat menghambat proses penerbitan dokumen kependudukan karena seluruh dokumen elektronik harus melalui proses penandatanganan digital. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat harus menunggu lebih lama hingga sistem kembali berfungsi.

Kini, dengan pulihnya layanan TTE, proses administrasi kembali berjalan cepat dan efisien. Dokumen kependudukan dapat diterbitkan sesuai prosedur sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kendala dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi.

Kembalinya pelayanan ini disambut positif oleh masyarakat. Mereka berharap sistem pelayanan Dukcapil tetap berjalan stabil agar kebutuhan administrasi kependudukan dapat dipenuhi tanpa hambatan di masa mendatang.

Normalnya kembali pelayanan juga menjadi bukti komitmen Dukcapil Kabupaten Soppeng dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, cepat, dan responsif. Dengan sistem yang telah kembali berfungsi, masyarakat kini dapat mengurus dokumen kependudukan dengan lebih nyaman dan tepat waktu.

(Yund) 

Ketika Politik Bertemu Realitas

William dan Marisa duduk di sebuah kafe sambil membaca kembali beberapa momen menarik dalam sejarah Pilpres Amerika Serikat 2020. Mereka bukan sedang memperdebatkan siapa yang benar atau salah, melainkan melihat bagaimana perjalanan politik terkadang menghadirkan kejadian yang tidak pernah direncanakan.

William:

"Marisa, salah satu hal menarik dari sejarah adalah bahwa kenyataan sering memiliki cara sendiri untuk menciptakan cerita yang tidak terduga."

Marisa:

"Maksudmu kejadian konferensi pers di Four Seasons Total Landscaping?"

William:

"Iya. Saat sebuah acara politik besar direncanakan, banyak orang membayangkan tempat yang sesuai dengan nama besar seperti 'Four Seasons'—sebuah tempat elegan dengan suasana formal."

Marisa:

"Tetapi yang terjadi justru berbeda. Lokasinya adalah sebuah usaha lansekap. Bukan tempat yang buruk, hanya sebuah tempat biasa yang tiba-tiba menjadi panggung untuk salah satu momen politik yang paling banyak dibicarakan."

William:

"Di situlah letak sisi satirenya. Bukan tentang tempatnya, melainkan tentang kontras antara harapan dan kenyataan. Dunia politik sering dibangun dengan simbol besar, tetapi terkadang sebuah detail kecil justru menjadi bagian yang paling diingat sejarah."

Marisa:

"Seolah mengingatkan bahwa manusia bisa menyusun rencana dengan sangat hati-hati, tetapi selalu ada kemungkinan munculnya kejutan yang tidak masuk dalam perhitungan."

William:

"Benar. Kadang sebuah pidato tidak hanya dikenang karena kata-katanya, tetapi juga karena suasana dan keadaan yang mengelilinginya."

Marisa:

"Ada juga momen lain seperti seekor lalat yang muncul saat debat wakil presiden. Seekor serangga kecil yang tidak memiliki maksud apa pun, tetapi akhirnya menjadi bagian dari budaya meme karena situasinya dianggap simbolis oleh banyak orang."

William:

"Itulah daya tarik satire. Ia tidak perlu merendahkan seseorang. Satire hanya menunjukkan bahwa manusia, termasuk mereka yang berada di panggung besar, tetap bisa mengalami kejadian sederhana yang tidak dapat mereka kendalikan."

Marisa:

"Jadi sejarah politik bukan hanya tentang keputusan besar dan peristiwa penting."

William:

"Ya. Kadang sejarah juga tentang momen kecil yang menunjukkan sisi manusiawi di balik jabatan, citra, dan kekuasaan."

Mereka tersenyum. Bagi William dan Marisa, politik bukan hanya kumpulan perdebatan serius, tetapi juga rangkaian kisah manusia yang terkadang penuh ironi—mengingatkan bahwa di balik panggung besar, selalu ada realitas sederhana yang ikut menulis sejarah.

(HSW/27/6/2026) 

Pemerintah Kabupaten Soppeng Temukan Sumber Air Baku Baru di Kawasan Rumah Jabatan Bupati

Soppeng Sigapnews. Com Upaya Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mencari sumber air baku baru guna memperkuat layanan air bersih bagi masyarakat membuahkan hasil yang menggembirakan. Pengeboran sumur yang dilakukan oleh PDAM Soppeng di kawasan Rumah Jabatan Bupati pada Sabtu (27/6/2026) berhasil menemukan sumber air dengan debit yang menjanjikan.

Keberhasilan tersebut disaksikan langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, yang mengungkapkan rasa syukur atas hasil pengeboran tersebut.

Bismillah. Pada hari ini, Sabtu, 27 Juni 2026, pukul 12.00 WITA, pelaksanaan kegiatan pengeboran PDAM Soppeng di lokasi Rumah Jabatan Bupati Soppeng telah berhasil. Alhamdulillah, airnya mancur, ujar Suwardi Haseng dengan penuh syukur.

Semburan air yang muncul dari titik pengeboran menjadi kabar yang dinantikan, mengingat kebutuhan air bersih masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengeboran ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama PDAM untuk mengoptimalkan potensi sumber air tanah sebagai solusi jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan air bersih yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan daerah.

Selain menambah optimisme terhadap ketersediaan sumber air baku, keberhasilan tersebut juga menunjukkan bahwa potensi air tanah di wilayah Kabupaten Soppeng masih dapat dikembangkan melalui kajian dan pengeboran yang tepat. Namun demikian, sumber air yang ditemukan masih akan melalui sejumlah tahapan teknis sebelum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pemerintah bersama PDAM akan melakukan pengujian debit, kualitas air, hingga evaluasi kelayakan sebelum disambungkan ke sistem distribusi air bersih.

Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Karena itu, berbagai upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air minum bagi warga.

Dengan bertambahnya sumber air baku, kami berharap pelayanan PDAM semakin optimal dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat," harapnya.

Keberhasilan pengeboran di kawasan Rumah Jabatan Bupati ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat infrastruktur penyediaan air bersih di Kabupaten Soppeng sekaligus menjadi solusi nyata bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.

(yund) 

Hanya Lima Hari, Kemendagri Rampungkan TTE Dukcapil Soppeng, Pelayanan Kembali 100 Persen

Soppeng, Sigapnews.com, Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Soppeng kembali berjalan normal setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menerbitkan otorisasi penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Soppeng, Musriadi, SH, pada Jumat malam.

Dengan terbitnya otorisasi tersebut, seluruh dokumen administrasi kependudukan yang sebelumnya tertunda akibat belum adanya kewenangan penggunaan TTE kini dapat kembali diterbitkan. Masyarakat sudah bisa mengurus dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), akta pencatatan sipil, dan dokumen kependudukan lainnya secara normal mulai Senin.

Penerbitan otorisasi itu berlangsung relatif cepat. Hanya dalam waktu lima hari sejak koordinasi intensif dilakukan, Kemendagri menyelesaikan seluruh proses administrasi sehingga pelayanan Dukcapil Soppeng dapat kembali pulih.

Percepatan tersebut merupakan hasil koordinasi aktif Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan pemerintah pusat. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari konsultasi, penyampaian kondisi pelayanan di lapangan, hingga pemaparan dampak yang dirasakan masyarakat akibat tertundanya penerbitan dokumen kependudukan.

Koordinasi itu mencapai titik penting melalui rapat daring yang digelar pada Rabu malam. Rapat dipimpin Direktur Bina Aparatur Dukcapil Kemendagri dan diikuti unsur Kemendagri, Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSE), Dinas Dukcapil Provinsi, Dukcapil Kabupaten Soppeng, Inspektorat, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Soppeng.

Plh Kepala Dinas Dukcapil Soppeng, Musriadi, memastikan seluruh layanan penerbitan dokumen kini dapat dilakukan tanpa kendala.

"Dengan terbitnya TTE, seluruh dokumen kependudukan dan catatan sipil sudah bisa diterbitkan 100 persen," ujar Musriadi. Sabtu (27/6/2026).

Ia menjelaskan, selama masa transisi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Layanan seperti pendaftaran penduduk, perekaman KTP elektronik, konsultasi administrasi kependudukan, hingga penerbitan dokumen yang tidak memerlukan TTE tetap dilaksanakan sesuai ketentuan.

Namun, dokumen yang wajib menggunakan tanda tangan elektronik belum dapat diterbitkan sebelum otorisasi dari Kemendagri diterima.

Dengan terbitnya otorisasi TTE tersebut, polemik yang sempat menghambat pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Soppeng resmi berakhir. Pemerintah Kabupaten Soppeng juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

(Yund)

Gerak Cepat Karang Taruna-Pemdes Lompulle, Rp18,4 Juta Tersalurkan untuk Korban Kebakaran Kec. Ganra

SOPPENG Sigapnews.com Kebakaran hebat yang melanda Dusun Maniangpatu, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, beberapa hari lalu menyisakan duka mendalam bagi empat kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggalnya. Namun, di tengah musibah tersebut, solidaritas warga justru bersinar terang.

Karang Taruna Desa Lompulle, Al Mubaraqah, bersama Pemerintah Desa Lompulle bergerak cepat menggalang donasi sejak hari pertama kejadian pada Rabu (24/6/2026). Hanya dalam waktu dua hari, terkumpul dana sebesar Rp18.425.000 yang disalurkan langsung kepada para korban, Jumat (26/6/2026).

Masing-masing dari empat kepala keluarga terdampak—Desijerah, Tammase, Fite, dan Hj. Nure—menerima bantuan sebesar Rp4.600.000.

Ketua Karang Taruna Al Mubaraqah, Muhammad Hidayatul Naim, ST, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan wujud nyata kepedulian terhadap sesama.

"Kami dari Karang Taruna Al Mubaraqah bersama Pemerintah Desa Lompulle bergerak menggalang donasi sejak hari kejadian. Ini bentuk kepedulian kami terhadap warga yang tertimpa musibah,ujarnya.

Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban para korban yang rumahnya ludes dilalap si jago merah.

"Bantuan ini mungkin belum seberapa, tapi kami berharap bisa sedikit meringankan beban para korban kebakaran," katanya.

Hidayat juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam penggalangan dana.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dan menunjukkan solidaritas. Semoga kebersamaan seperti ini terus terjaga di Desa Lompulle," tambahnya.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Ketua BPD Desa Lompulle Ilham, S.Pd, bersama Ketua Karang Taruna Al Mubaraqah dan unsur Pemerintah Desa Lompulle.

Peristiwa kebakaran yang terjadi beberapa hari lalu diduga dipicu ledakan yang terdengar saksi sebelum api membesar. Empat unit rumah warga hangus terbakar, memaksa para korban kehilangan tempat berlindung.

Meski musibah menghantam, semangat gotong royong warga Desa Lompulle justru menjadi pengingat bahwa kebersamaan adalah kekuatan terbesar dalam menghadapi cobaan.

(Yund) 

Kolaborasi Indonesia–Australia Kembangkan Agrivoltaics guna Perkuat Energi dan Ekonomi Desa

Bandung, Sigapnews.com, Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama sejumlah perguruan tinggi dan lembaga riset dari Indonesia serta Australia memperkuat kolaborasi pengembangan agrivoltaics sebagai solusi transisi energi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan serta pulau-pulau terpencil di Indonesia Timur.

Kolaborasi tersebut ditandai melalui kegiatan Kick-off Meeting dan Simposium Bilateral "Agrivoltaics and Energy Challenge in Rural and Remote Islands in Eastern Indonesia" yang digelar di Gedung Rekayasa Molekuler dan Material Fungsional (Labtek XV) ITB, Bandung, Kamis (25/6/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja sama KONEKSI LPDP Indonesia–Australia.

Ketua tim sekaligus peneliti utama program, Dr. Acep Purqon, dosen Kelompok Keahlian Fisika Bumi dan Sistem Kompleks FMIPA ITB, mengatakan transisi energi membuka peluang besar bagi pengembangan riset multidisiplin yang melibatkan berbagai bidang keilmuan.

"Transisi energi menghadirkan begitu banyak peluang bagi riset, teknologi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Ini menjadi ruang kolaborasi multidisiplin yang mempertemukan bidang pertanian, kehutanan, teknik, bisnis, hingga manajemen untuk bersama-sama menjawab tantangan krisis energi melalui konsep bridging transisi energi," ujar Acep.

Program ini melibatkan peneliti dari Murdoch University dan Griffith University, Australia, serta sejumlah institusi di Indonesia, yakni ITB, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Padjadjaran, Universitas Cenderawasih, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Politeknik Negeri Fakfak, IAIN Sorong, dan Purnomo Yusgiantoro Center.

Simposium juga menghadirkan akademisi dari kedua negara yang membahas berbagai aspek pengembangan agrivoltaics, mulai dari teknologi, pemberdayaan masyarakat, hingga strategi implementasi di wilayah terpencil.

Sementara Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA ITB, Dr. Dwi Irwanto, menyampaikan bahwa ITB terus mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam menghadapi tantangan krisis energi nasional.

"ITB mendorong berbagai pendekatan untuk menghasilkan solusi krisis energi, termasuk pengembangan agrivoltaics agar diperoleh formulasi yang optimal sesuai karakteristik wilayah-wilayah unik di Indonesia," katanya.

Selain itu, Deputi Investasi dan Pendanaan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), M. Irfan Saleh, memaparkan peluang investasi sekaligus tantangan penerapan agrivoltaics di pulau-pulau terpencil Indonesia Timur, termasuk pentingnya dukungan regulasi untuk membuka ruang kegiatan ekonomi baru berbasis energi terbarukan.

Menurut Acep, keberhasilan implementasi agrivoltaics tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga sinergi berbagai pihak melalui pendekatan pentahelix.

"Kerja sama pentahelix menjadi kunci keberhasilan transisi energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru," ujarnya.

Program ini juga menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam transisi energi. Pendekatan yang dikembangkan mengintegrasikan inovasi ilmiah dengan pengetahuan lokal serta mendorong partisipasi perempuan, generasi muda, dan kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam sektor pertanian, perikanan, dan energi terbarukan.

Perwakilan Program KONEKSI LPDP Indonesia–Australia, Parana Ari Santi, menyambut baik pelaksanaan kolaborasi tersebut. Ia menilai komunikasi dan koordinasi yang kuat antara peneliti Indonesia dan Australia menjadi faktor penting dalam menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Kegiatan ini ditutup oleh Erlin Puspaputri yang mewakili Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pengembangan agrivoltaics dinilai sejalan dengan arah kebijakan energi nasional. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sekitar 69,5 gigawatt (GW), dengan sekitar 61 persen atau lebih dari 42 GW berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.

Porsi EBT dalam bauran kelistrikan nasional diproyeksikan meningkat dari sekitar 15–16 persen pada 2025 menjadi sekitar 21 persen pada 2030, dan mencapai sekitar 34 persen pada 2034. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mencapai komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 dan Net Zero Emission (NZE) 2060.

Dalam konteks tersebut, agrivoltaics dipandang sebagai model pembangunan yang mengintegrasikan produksi energi surya dengan aktivitas pertanian sehingga desa tidak lagi hanya menjadi lokasi terdampak pembangunan energi, tetapi bertransformasi menjadi mitra strategis dalam penyediaan energi bersih sekaligus penggerak ekonomi lokal.

(Red) 

Polres Soppeng dan PLN Gelar Bakti Sosial Hari Bhayangkara ke-80, Pasang Listrik Gratis untuk Warga Kurang Mampu di Ganra

Soppeng, – Sigapnews. com Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polres Soppeng bersama PT PLN (Persero) ULP Soppeng dan ULP Pajalesang menggelar bakti sosial pemasangan sambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu di Dusun Ganra, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, pada Kamis (25/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.15 hingga 10.45 WITA itu dipimpin langsung oleh Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., didampingi para pejabat utama Polres Soppeng serta seluruh Kapolsek jajaran. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Ganra Muhammad Lutfi, S.E., M.M., Plh Kepala PLN Kabupaten Soppeng Endu Kurniawan, Manager PLN ULP Pajalesang Muh. Faisal Hasan, Kepala Desa Ganra Andi Wahyu Gunawan, S.E., serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan para penerima manfaat.

Program pemasangan KWH meter listrik gratis ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap warga yang masih kesulitan mengakses listrik secara mandiri, aman, dan legal. Melalui sinergi dengan PLN, bantuan diberikan kepada sejumlah warga yang telah terdata dan memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.

Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan ini, khususnya PT PLN ULP Soppeng dan PT PLN ULP Pajalesang yang telah berkolaborasi dengan Polres Soppeng dalam menghadirkan akses listrik bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Listrik adalah kebutuhan pokok yang menunjang hampir seluruh aktivitas masyarakat, baik di bidang rumah tangga, pendidikan, maupun ekonomi. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan," ujar Kapolres.

Menurutnya, akses listrik yang layak tidak hanya meningkatkan kenyamanan hidup, tetapi juga berdampak besar pada dunia pendidikan. Anak-anak dari keluarga penerima manfaat kini dapat belajar pada malam hari dengan lebih optimal, serta memanfaatkan perangkat elektronik seperti komputer dan ponsel pintar untuk menunjang proses belajar.

Kapolres juga mengingatkan agar masyarakat menggunakan instalasi listrik secara aman dan sesuai dengan standar teknis guna menghindari risiko korsleting yang dapat memicu kebakaran. "Pastikan seluruh sambungan listrik di rumah dalam kondisi baik dan layak. Keselamatan keluarga adalah hal yang utama," tambahnya.

Selain sebagai bentuk pengabdian sosial, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi dan kemitraan antara Polri dengan masyarakat. Kapolres menegaskan bahwa terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif tidak lepas dari dukungan aktif masyarakat.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjalin komunikasi dengan kepolisian. Jika mengetahui adanya gangguan kamtibmas atau tindak kriminalitas, jangan ragu untuk segera melapor melalui layanan kepolisian yang tersedia," ungkapnya.

Kapolres berharap kolaborasi sosial ini menjadi amal ibadah dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat penerima bantuan. Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata implementasi program Polri yang Presisi dalam memberikan pelayanan dan perhatian kepada masyarakat, sekaligus memperkuat sinergitas antara Polri, pemerintah daerah, PLN, dan elemen masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan warga kurang mampu.

Sepanjang kegiatan berlangsung, situasi berjalan aman, tertib, dan kondusif. Ke depan, Polres Soppeng melalui jajaran Bhabinkamtibmas akan terus melakukan monitoring dan pendataan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan serupa, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait demi menjaga stabilitas kamtibmas dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Soppeng.

(Yund) 

LIRA Soppeng Apresiasi Langkah Pemda, Minta Layanan Administrasi Kependudukan Segera Normal

Soppeng, Sigapnews.com,– DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Soppeng mengajak seluruh pihak untuk menyikapi polemik pemberhentian sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Soppeng secara objektif dan proporsional. Di tengah berbagai pandangan yang berkembang, LIRA menegaskan pentingnya memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pembinaan birokrasi, tanpa mengabaikan hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas.

Bupati DPD LIRA Soppeng, Andi Ukkas Page, mengatakan bahwa dinamika yang terjadi saat ini perlu ditempatkan dalam kerangka yang tepat agar tidak memunculkan kesimpulan yang dapat menyesatkan opini publik.

Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara persoalan penataan jabatan aparatur sipil negara dan persoalan pelayanan administrasi kependudukan yang diterima masyarakat. Kedua hal tersebut harus dilihat secara terpisah karena memiliki aspek hukum dan administrasi yang berbeda.

“Kami melihat ada dua isu yang berkembang secara bersamaan. Yang pertama terkait kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penataan birokrasi, dan yang kedua berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Keduanya harus dipahami secara proporsional,” ujar Andi Ukkas, Kamis (25/6/2026).

LIRA menilai kepala daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap aparatur sipil negara sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Karena itu, langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam melakukan pemberhentian sementara terhadap Kepala Dinas Dukcapil merupakan bagian dari proses administrasi pemerintahan yang memiliki jalur dan mekanisme tersendiri.

Terlebih, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Soppeng telah memberikan penjelasan bahwa langkah tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan disiplin pegawai.

“Atas penjelasan yang telah disampaikan, kami menghormati proses yang sedang berjalan. Kami percaya ada mekanisme yang tersedia untuk menguji dan memastikan seluruh prosedur dilaksanakan sesuai aturan,” katanya.

Meski demikian, LIRA menegaskan bahwa perhatian terbesar masyarakat saat ini bukan hanya pada aspek penataan birokrasi, tetapi juga pada kelancaran pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi kebutuhan dasar warga.

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan pemerintah daerah, sejumlah dokumen kependudukan yang memerlukan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sempat mengalami keterlambatan penerbitan akibat proses penyesuaian kewenangan setelah pergantian pejabat.

Dokumen seperti akta kelahiran dan akta kematian menjadi perhatian karena memiliki fungsi penting dalam berbagai urusan administrasi, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, pengurusan warisan, klaim asuransi hingga berbagai keperluan hukum lainnya.

Menurut Andi Ukkas, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai kondisi tersebut agar tidak muncul anggapan bahwa keterlambatan yang terjadi merupakan bentuk penghentian pelayanan.

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem administrasi kependudukan nasional, penggunaan Tanda Tangan Elektronik melekat pada pejabat yang telah memperoleh kewenangan dan persetujuan resmi dari instansi terkait. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan pejabat yang memiliki otoritas tersebut, diperlukan proses administrasi tertentu sebelum pelayanan dapat kembali berjalan normal sepenuhnya.

“Ini bukan sekadar persoalan teknis biasa. Ada prosedur dan otorisasi yang harus dipenuhi agar dokumen yang diterbitkan memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelasnya.

LIRA menilai sikap kehati-hatian pemerintah dalam menunggu proses otorisasi yang sah merupakan langkah yang dapat dipahami dari perspektif administrasi pemerintahan. Organisasi tersebut berpandangan bahwa legalitas dokumen harus tetap menjadi prioritas utama demi melindungi kepentingan masyarakat.

Namun demikian, LIRA juga memberikan perhatian terhadap aspek komunikasi publik yang dinilai perlu diperkuat.

Menurut mereka, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami terkait kondisi pelayanan yang sedang berlangsung. Transparansi dianggap penting untuk menghindari munculnya persepsi yang berbeda antara informasi resmi dan pengalaman yang dirasakan warga di lapangan.

“Kami meyakini masyarakat dapat memahami apabila ada kendala yang sifatnya sementara. Yang penting adalah informasi disampaikan secara jujur dan terbuka sehingga tidak menimbulkan kebingungan,” ujar Andi Ukkas.

Karena itu, DPD LIRA Soppeng meminta pemerintah daerah untuk terus memperkuat koordinasi komunikasi publik agar setiap perkembangan dapat diketahui masyarakat secara utuh dan akurat.

Selain itu, LIRA juga berharap proses penyelesaian otorisasi Tanda Tangan Elektronik dapat segera dirampungkan sesuai target yang telah disampaikan pemerintah sehingga seluruh layanan administrasi kependudukan dapat kembali berjalan optimal.

Organisasi tersebut juga mendorong agar dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak masyarakat memperoleh prioritas penyelesaian. Akta kematian, misalnya, sering kali dibutuhkan dalam waktu cepat untuk pengurusan hak waris, dana pensiun, klaim asuransi, maupun berbagai kebutuhan hukum lainnya.

Sebagai organisasi yang menempatkan diri sebagai mitra kritis pemerintah, LIRA menegaskan akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Namun pengawalan tersebut, kata Andi Ukkas, harus dilakukan secara objektif dan konstruktif demi kepentingan masyarakat luas.

“Memberi kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja bukan berarti menghilangkan fungsi pengawasan. Sebaliknya, pengawasan yang objektif diperlukan agar proses penataan birokrasi berjalan baik dan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Pada akhirnya yang ingin kita jaga adalah kepercayaan publik dan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Soppeng,” tutupnya.

Dr Nurmal Idrus: Diskresi DPP Golkar Perkuat Posisi IAS Jelang Musda Sulsel

Makassar, Sigapnews.com,– Terbitnya surat diskresi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kepada Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dinilai menjadi perkembangan penting dalam dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan.

Pengamat politik dan Direktur Nurani Strategic Consulting, Nurmal Idrus, menilai diskresi yang diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memiliki makna politik yang jauh lebih besar dibanding sekadar penyelesaian persoalan administratif.

Menurut Nurmal, keputusan tersebut mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh pemilik suara mengenai arah kebijakan dan preferensi elite partai di tingkat pusat.

“Diskresi ini bukan hanya menyelesaikan persoalan administratif yang sebelumnya menjadi perdebatan. Ini juga merupakan sinyal politik yang kuat dari DPP kepada seluruh pemilik suara menjelang Musda,” kata Nurmal, Rabu (24/6/2026).

Ia menjelaskan, dalam tradisi politik partai, keputusan yang datang langsung dari pimpinan pusat umumnya memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan dukungan di tingkat daerah.

Sebelum keluarnya diskresi, IAS disebut menghadapi tantangan terkait pemenuhan persyaratan pencalonan. Namun setelah kebijakan khusus dari DPP diterbitkan, hambatan tersebut dinilai telah terselesaikan secara organisatoris maupun politis.

“Kalau dianalogikan, IAS sudah melewati pintu utama. Tahapan yang paling menentukan telah dilalui. Setelah ini, yang dibutuhkan adalah konsolidasi dukungan dan komunikasi politik dengan para pemilik suara,” ujarnya.

Mantan Ketua KPU Makassar itu menilai langkah DPP tidak lahir secara tiba-tiba. Menurutnya, terdapat pertimbangan strategis terhadap kapasitas dan pengalaman IAS yang telah lama berkiprah di Partai Golkar serta memiliki rekam jejak kepemimpinan yang dikenal di Sulawesi Selatan.

Karena itu, ia meyakini terbitnya diskresi akan dibaca sebagai bentuk kepercayaan politik dari pimpinan pusat kepada IAS untuk ikut dalam kontestasi Musda.

“Dalam politik, sinyal dari elite sering kali lebih kuat dibandingkan pernyataan formal. Ketika Ketua Umum memberikan diskresi, maka pesan yang muncul adalah bahwa figur tersebut mendapatkan ruang dan legitimasi untuk maju,” jelasnya.

Nurmal menambahkan, para pemegang hak suara tentu akan mempertimbangkan keputusan tersebut dalam menentukan pilihan politik mereka.

“Bagi para voters, ini adalah sinyal yang sangat jelas. Saya melihatnya sebagai pesan politik langsung dari Ketua Umum kepada seluruh pemilik suara bahwa IAS mendapatkan restu untuk bertarung. Tentu kondisi ini membuat posisi politik IAS semakin kuat,” katanya.

Meski demikian, Nurmal menegaskan bahwa Musda tetap merupakan forum demokrasi internal yang memberikan hak kepada seluruh pemilik suara untuk menentukan pilihan secara independen.

Namun, ia mengingatkan bahwa dalam praktik politik partai, dukungan dan arah kebijakan dari DPP sering kali menjadi faktor yang berpengaruh dalam pembentukan peta dukungan di daerah.

“Musda tetap demokratis. Tetapi kita juga harus melihat realitas politik bahwa keputusan strategis dari DPP biasanya memiliki dampak yang besar terhadap konfigurasi dukungan di tingkat daerah,” ujarnya.

Ia memprediksi dinamika menuju Musda Golkar Sulsel akan semakin menarik dalam beberapa pekan ke depan. Konsolidasi politik antar-kelompok diperkirakan akan semakin intens seiring menguatnya posisi IAS pasca keluarnya diskresi.

“Yang jelas, diskresi ini telah mengubah peta kontestasi. IAS kini berada pada posisi yang lebih kompetitif dan memiliki modal politik yang kuat untuk melangkah menuju kursi Ketua Golkar Sulawesi Selatan, pungkasnya.

(Yund)

Diskresi DPP ke IAS adalah Sinyal 'Perintah' untuk Voters

Makassar, Sigapnews.com,– Tokoh senior Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), resmi mengantongi surat diskresi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Surat yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, itu diserahkan langsung kepada IAS di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Terbitnya surat diskresi tersebut langsung memunculkan spekulasi kuat terkait arah kontestasi Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan yang akan datang. Sejumlah kalangan menilai keputusan DPP itu menjadi penanda kuat dukungan pusat terhadap mantan Wali Kota Makassar dua periode tersebut.

Pengamat politik sekaligus Direktur Nurani Strategic Consulting, Dr. H. Nurmal Idrus, SE., MM., menilai diskresi yang diberikan DPP merupakan tahapan paling menentukan dalam proses pencalonan IAS sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel.

"Diskresi itu ibarat jalan tol bagi IAS menuju kursi Ketua Golkar Sulsel. Bahkan bisa disebut sebagai tahapan paling krusial yang berhasil ia lewati. Sebab secara administratif dan organisatoris, IAS sebelumnya berada pada posisi yang memerlukan pengecualian atau izin khusus dari DPP untuk dapat maju sebagai calon ketua," ujar Nurmal.

Menurut mantan Ketua KPU Makassar itu, keputusan DPP bukan sekadar menyelesaikan persoalan syarat pencalonan, tetapi juga mengandung pesan politik yang kuat kepada seluruh pemilik suara atau voters dalam Musda.

"Diskresi itu bukan hanya dokumen administratif. Dalam tradisi politik partai, terutama partai yang memiliki struktur komando kuat seperti Golkar, diskresi dari Ketua Umum adalah sinyal politik yang sangat jelas. Bahkan dapat dimaknai sebagai pesan langsung kepada para voters bahwa pilihan Jakarta berada pada IAS," jelasnya.

Nurmal menilai, dengan keluarnya diskresi tersebut, peta persaingan menuju Musda Golkar Sulsel berpotensi berubah signifikan. Para pemilik suara diperkirakan akan menjadikan sikap DPP sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan pilihan mereka.

"Ketika Ketua Umum telah memberikan ruang dan legitimasi politik kepada seorang figur, maka itu akan dibaca oleh para pemilik suara sebagai arah kebijakan organisasi. Karena itu, saya melihat peluang IAS kini semakin terbuka dan semakin kuat dibanding sebelumnya," katanya.

Ia menambahkan, dinamika politik menjelang Musda tentu masih memungkinkan terjadinya komunikasi dan konsolidasi antarkandidat. Namun, dari perspektif politik organisasi, keluarnya diskresi merupakan momentum penting yang sulit diabaikan.

"Musda tetap forum demokratis dan keputusan akhir berada di tangan voters. Tetapi secara politik, diskresi ini telah mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa IAS mendapatkan kepercayaan dari tingkat pusat. Karena itu, ruang manuver politik para pemilik suara kini akan semakin dipengaruhi oleh sinyal yang telah diberikan DPP," pungkas Nurmal.

(Yund)