-->

Ads

Nasional

Kesehatan

Internasional

TOP NEWS

Senin, 16 November 2026

Catatan Kelam di Balik Kilauan Lampu Karaoke: Darurat Perlindungan Anak dari Jerat "LC" di Bawah Umur

Oleh: Amrayadi Arafah, SH. MH (Praktisi Hukum dan Pemerhati Sosial)

​Malam di sudut-sudut Kabupaten Soppeng sering kali tampak hidup dengan deretan lampu neon dari tempat-tempat hiburan malam (THM) dan rumah bernyanyi. 

Di balik alunan musik yang menghentak dan gemerlap ruangan karaoke, tersimpan sebuah ironi sosial yang mengoyak nurani, masih ditemukannya anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai Ladies Companion (LC) atau pemandu lagu.

​Praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif jam operasional atau persoalan kenakalan remaja biasa. Ini adalah bentuk eksploitasi anak yang sistemik, tersembunyi, dan mengancam masa depan generasi bangsa. 

Ketika anak-anak usia sekolah harus bergelut dengan asap rokok, minuman beralkohol, dan lingkungan berisiko tinggi demi lembaran uang, negara dan masyarakat di daerah sedang menghadapi darurat moral yang nyata.

​Langkah Tegas Aparat: Apresiasi untuk Polres Soppeng

​Titik terang dan ketegasan dalam memberangus praktik kotor ini baru saja ditunjukkan oleh aparat penegak hukum di bumi Latemmamala. Melalui langkah sigap yang terekam dalam pemberitaan bertajuk “Temukan Tiga LC Diduga di Bawah Umur, Polres Soppeng Dalami Indikasi Perdagangan Orang” (Treninfo, 2026), Kepolisian Resor (Polres) Soppeng patut mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya.

​Tindakan proaktif kepolisian dalam merazia, menemukan, dan kini mendalami indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di balik mempekerjakan tiga anak di bawah umur tersebut adalah bukti nyata bahwa hukum tidak tinggal diam.

Langkah ini bukan sekadar penertiban biasa, melainkan hantaman telak bagi sindikat yang mencoba meraup untung di atas penderitaan anak-anak. 

Ketegasan Polres Soppeng memberikan pesan moral yang kuat bahwa ruang gerak bagi eksploitasi anak di Kabupaten Soppeng harus ditutup rapat-rapat.

​Eksploitasi Terselubung dan Dampak Psikologis

​Secara sosiologis dan psikologis, anak-anak berada dalam fase rentan pencarian identitas dan pembentukan karakter.

Memasukkan mereka ke dalam ekosistem tempat hiburan malam berarti menjerumuskan mereka ke dalam pusaran eksploitasi ekonomi dan moral. Seperti yang tengah diusut oleh pihak kepolisian, profesi terselubung ini kerap kali bersinggungan langsung dengan jeratan sindikat TPPO, pelecehan, hingga kekerasan psikis dan fisik. ​

Dampaknya sangat destruktif. Anak-anak ini kehilangan hak atas pendidikan yang layak, mengalami trauma psikologis mendalam, serta menanggung stigma sosial berkepanjangan dari masyarakat. Alih-alih mendapatkan perlindungan pengasuhan yang baik, mereka justru dipaksa menanggung beban ekonomi keluarga atau terjebak dalam lingkaran setan calo tenaga kerja ilegal.

​Ketegasan Hukum Tanpa Kompromi

​Secara normatif, hukum positif di Indonesia telah memberikan pagar perlindungan yang sangat ketat untuk menjerat para pelaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76I secara tegas melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, atau melibatkan anak dalam eksploitasi ekonomi maupun seksual. 

Pelanggaran atas pasal ini diancam dengan pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp200 juta (Pasal 88).

​Di ranah ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 68) secara mutlak melarang mempekerjakan anak. Lingkungan tempat hiburan malam dikategorikan secara mutlak sebagai pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak, sehingga pengusaha yang melanggar dapat dijerat sanksi pidana penjara 1 hingga 4 tahun serta denda hingga Rp400 juta.

​Lebih jauh lagi, sejalan dengan langkah penyelidikan yang sedang ditempuh Polres Soppeng, jika perekrutan ini melibatkan unsur tipu daya, ancaman, atau penjeratan utang oleh sindikat, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) siap menjerat para pelaku dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun.

​Sinergi Nyata di Tingkat Daerah

​Langkah berani yang diambil oleh Polres Soppeng harus menjadi momentum kebangkitan bersama. 

Ketentuan hukum yang tegas tidak boleh berhenti di meja penyidik saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektoral yang masif dan berkelanjutan.

​Sanksi Administratif Tegas oleh Pemkab Soppeng: 

Pemerintah daerah melalui instansi perizinan dan dinas terkait harus mendukung penuh kepolisian dengan memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha secara permanen bagi pengelola THM yang terbukti mempekerjakan anak di bawah umur.

​Penguatan Peran Akar Rumput (Desa dan Kelurahan):

Tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemuda desa harus bahu-membahu memperkuat ketahanan keluarga. Tradisi kepedulian sosial seperti sipakatau dan sipakainge harus dihidupkan kembali untuk mendeteksi dini anak-anak yang rentan diiming-imingi pekerjaan instan.

​Rehabilitasi Komprehensif bagi Korban: 

Anak-anak yang menjadi korban dalam pusaran ini wajib mendapatkan pendampingan psikososial yang intensif, pemulihan trauma, serta jaminan kepastian agar mereka bisa kembali mengenyam dunia pendidikan.

​Penutup.

​Tentu saja, catatan ini tidak bermaksud menerbitkan pukul rata bahwa seluruh tempat hiburan malam mengabaikan aturan; faktanya, terdapat pula pengelola usaha yang selektif dan mematuhi regulasi ketenagakerjaan dalam merekrut karyawannya. 

Bagi tempat hiburan yang kedapatan mempekerjakan anak di bawah umur, boleh jadi hal tersebut dilandasi oleh ketidaktahuan atau kekurangpahaman pengelola bahwa tindakan itu merupakan pelanggaran hukum yang berat. 

Oleh karena itu, langkah penindakan hukum harus selalu diiringi dengan masifnya edukasi, sosialisasi, dan pengawasan berkelanjutan.

​Semoga Bumi Latemmamala senantiasa terawat budaya dan adat istiadatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, menjadi tanah yang aman bagi tumbuh kembang anak-anak kita hari ini dan demi masa depan peradaban esok hari.

Minggu, 15 November 2026

Korwil APKLI Merah Putih Sulawesi Ingatkan Pedagang Bone: Jangan Korbankan Persatuan karena Kepentingan Pribadi


Jakarta, Sigapnews.com, Persatuan dan solidaritas antarpelaku usaha kecil menjadi pesan utama yang disampaikan Koordinator Wilayah (Korwil) Sulawesi APKLI Merah Putih, Irwan N Raju, kepada seluruh pelaku UKM, UMKM, dan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Bone.

Irwan mengingatkan agar dinamika internal yang berkembang di kalangan pengurus maupun pegiat UMKM tidak sampai memicu perpecahan. Menurutnya, perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kecil harus tetap berada di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Ia menyayangkan apabila kebersamaan yang seharusnya menjadi kekuatan dalam memperjuangkan ekonomi rakyat justru terganggu akibat persoalan kepemimpinan.

"Saya harap pelaku UMKM dan pedagang di Kabupaten Bone jangan terpecah belah hanya karena adanya pemimpin yang tidak bisa menjadi panutan. Kita ini berjuang untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi," tegas Irwan di Jakarta.

Ia menekankan, siapa pun yang mengambil peran dalam memperjuangkan kepentingan pedagang harus mampu menjaga kepercayaan, membangun komunikasi, serta memberikan contoh yang baik.

Irwan juga mengajak seluruh elemen yang bergerak di sektor usaha kecil untuk tidak saling menjatuhkan dan tetap menjaga hubungan baik.

"Berjuanglah untuk kepentingan bersama. Tetap jalin silaturahmi kepada teman-teman. Jangan saling menjatuhkan," ujarnya.

Amanah Organisasi, Perjuangan Lintas Provinsi

Sebagai aktivis yang konsisten menyuarakan aspirasi pelaku UKM, UMKM, dan PKL, Irwan kini dipercaya mengemban amanah dalam jajaran Pengurus DPP APKLI Merah Putih periode 2026–2031.

Tanggung jawab tersebut membuat aktivitasnya semakin luas. Ia menyebut setiap bulan harus mengunjungi 70 kabupaten dan 11 kota yang tersebar di enam provinsi di Pulau Sulawesi.

Keenam provinsi tersebut meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Meski memiliki agenda organisasi yang padat, perhatian Irwan terhadap para pedagang di Kabupaten Bone tetap menjadi bagian dari aktivitasnya.

Setiap kali kembali ke Bone, ia selalu menyempatkan diri menyambangi sejumlah pusat aktivitas PKL di Kota Watampone, termasuk Lapangan Merdeka, Epicentrum, dan Pasar Palakka.

"Tak lupa pula harus singgah di Lapangan Merdeka, Epicentrum, Pasar Palakka, dan tempat-tempat sentra PKL di Kota Watampone," tuturnya.

Irwan berharap seluruh perjuangan membela kepentingan pedagang kecil dapat diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar menjadi slogan atau wacana.

Ia mendorong terbangunnya sinergi antara organisasi pedagang, pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat agar sektor UMKM semakin berkembang.

Menurutnya, pedagang kecil membutuhkan dukungan, perlindungan, dan ruang untuk tumbuh. Karena itu, perbedaan seharusnya menjadi ruang untuk berbenah, bukan alasan untuk saling bermusuhan.

(Tim)

Dirjen Kemendikdasmen Pantau Langsung Hasil Revitalisasi Sekolah, Empat Satuan Pendidikan di Soppeng Dikunjungi


Soppeng, Sigapnews.com, Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan terus diperkuat. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD, Dikdas, dan PNF) Kemendikdasmen RI, Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Soppeng, Minggu (15/11/2026).

Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan sejumlah sekolah yang mendapatkan bantuan program revitalisasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ada empat sekolah yang dikunjungi, yakni TK Aisyiyah Bustanul Athfal Bila, TK Negeri Nilla Gading, SD Negeri 32 Ukkee, dan SMP Muhammadiyah Watansoppeng.

Kehadiran pejabat tinggi Kemendikdasmen tersebut menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi fasilitas pendidikan sekaligus memastikan hasil program revitalisasi dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah.

Dalam agenda tersebut, Gogot Suharwoto didampingi Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Imran, S.Kom., M.T., Kabag Umum Dr. Rudi, S.Si., M.Si., dan Widiyaprada Dra. Aulia Hafid, M.Pd.

Rombongan diterima oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. H. A. Haeruddin, M.Si., bersama Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Drs. H. Nur Alim, M.Pd., serta sejumlah pejabat terkait, pengawas sekolah, pengurus MKKS, dan Koordinator Wilayah Donri-Donri.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen juga menyerahkan bantuan secara langsung kepada empat sekolah yang dikunjungi. Dukungan tersebut diharapkan dapat menambah semangat satuan pendidikan dalam mengembangkan fasilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

Suasana kunjungan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Di SD Negeri 32 Ukkee, rombongan disambut melalui pertunjukan tari Padduppa oleh murid-murid yang tergabung dalam ekstrakurikuler seni. Prosesi penyambutan dilanjutkan dengan pengalungan kain sutra khas Kabupaten Soppeng.

Selain meninjau fasilitas sekolah, Gogot juga menyempatkan diri berdialog dengan berbagai unsur sekolah, mulai dari kepala sekolah, tenaga pendidik hingga peserta didik.

Kehadirannya mendapat sambutan antusias dari para murid. Sejumlah siswa bahkan berebut kesempatan untuk mengabadikan momen dengan berfoto bersama Dirjen dan rombongan.

Kunjungan ini diharapkan menjadi dorongan bagi penguatan kualitas pendidikan di Kabupaten Soppeng. Program revitalisasi yang didukung pemerintah pusat diharapkan tidak berhenti pada pembenahan fisik bangunan, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya proses pembelajaran yang lebih baik.

Dengan fasilitas yang semakin memadai dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, satuan pendidikan di Kabupaten Soppeng diharapkan mampu menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang generasi masa depan.

Pada kesemptan yang sama Bapak Dirjen Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D menyempatkan diri bersilaturrahim dengan keluarga besarnya di Kabupaten Soppeng yakni di dusun Ukkee di Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dan  di Villa Alinda  rumah kediaman Dr. A. Zaenal, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Andi Nurlinda, S.KM., M.Kes.

(Yund) 

Sabtu, 14 November 2026

Mutasi Pejabat Kolaka Utara Jadi Sorotan, Jalur Karier Diduga Dilangkahi, Bupati dan BKPSDM Diminta Buka-bukaan


Kolaka Utara, Sigapnews.com, Kebijakan mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mulai menjadi sorotan. Sejumlah penempatan jabatan memunculkan tanda tanya serius terkait kepatutan jenjang karier, kesesuaian kompetensi, hingga konsistensi penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sorotan ini bukan tanpa alasan. Sejumlah nama dan riwayat jabatan pejabat yang mengalami pergeseran posisi memunculkan pertanyaan apakah proses promosi telah berjalan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan pengalaman, atau justru terdapat pola penempatan yang perlu dijelaskan secara terbuka.

"Salah satu yang menjadi perhatian adalah Ismail, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dipercaya menduduki posisi Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Sekretariat Daerah, ungkap Salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya, Minggu (15/11/2026). 

Selain itu, terdapat informasi mengenai pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi), Hamka,SH kemudian dipercaya menjadi Camat Pakue Utara. Sementara Lurah Lasusua Baso Hendra Jaya disebut langsung menduduki jabatan Camat definitif di Kecamatan Tiwu.

Rangkaian penempatan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apa parameter yang digunakan dalam menentukan pejabat yang mendapat promosi? Bagaimana rekam jejak, pengalaman manajerial, kompetensi teknis, dan persyaratan administrasi masing-masing calon dinilai?

Dalam birokrasi pemerintahan, jabatan bukan hadiah, bukan pula sekadar kewenangan politik kepala daerah. Setiap posisi memiliki tanggung jawab, standar kompetensi, dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Terlebih, jabatan Asisten Sekretariat Daerah merupakan posisi strategis yang membutuhkan kapasitas koordinasi pemerintahan dan pengalaman manajerial. Demikian pula jabatan camat yang menuntut kemampuan memimpin wilayah, mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, publik berhak mempertanyakan dasar pertimbangan di balik setiap keputusan pengangkatan tersebut.

Pemerintah selama ini mendorong penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Prinsip tersebut menempatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi sebagai dasar utama pengelolaan karier aparatur.

Namun, ketika muncul penempatan pejabat dengan jalur karier yang dipertanyakan, pemerintah daerah tidak cukup hanya berlindung di balik kewenangan kepala daerah.

Kewenangan melakukan mutasi dan promosi tetap harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keputusan administratif tidak boleh mengabaikan prinsip profesionalitas dan objektivitas.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah seluruh persyaratan jabatan telah dipenuhi? Apakah pejabat yang bersangkutan telah melalui proses evaluasi kompetensi? Apakah terdapat pertimbangan khusus yang menjadi dasar penunjukan? Dan apakah proses tersebut terdokumentasi serta dapat dipertanggungjawabkan?

Bupati Kolaka Utara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) perlu memberikan penjelasan terbuka agar kebijakan mutasi dan promosi tidak menjadi ruang spekulasi publik.

Begitu pula BKPSDM Kolaka Utara. Institusi yang memiliki fungsi dalam pengelolaan kepegawaian tersebut perlu menjelaskan mekanisme, persyaratan, serta dasar administrasi pengangkatan pejabat yang kini dipersoalkan.

Jangan sampai muncul kesan bahwa jenjang karier ASN dapat dilompati tanpa penjelasan yang transparan. Sebab, jika proses pembinaan karier tidak dikelola secara objektif, hal itu berpotensi menimbulkan demotivasi bagi ASN lain yang telah meniti karier melalui tahapan dan pengalaman panjang.

Lebih jauh, praktik penempatan yang tidak disertai penjelasan memadai dapat menggerus kepercayaan aparatur terhadap sistem pembinaan karier di lingkungan pemerintah daerah.

Persoalan ini harus dijawab dengan dokumen, dasar hukum, dan penjelasan administratif, bukan sekadar pernyataan bahwa mutasi merupakan hak prerogatif kepala daerah.

Apabila seluruh pengangkatan telah sesuai ketentuan, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menutup informasi mengenai dasar dan mekanisme pengambilannya.

Namun, apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian persyaratan atau prosedur, evaluasi harus dilakukan oleh instansi yang berwenang, termasuk melalui mekanisme pengawasan kepegawaian.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar posisi sejumlah pejabat, melainkan kredibilitas sistem birokrasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Sebab, birokrasi yang sehat tidak dibangun dengan kedekatan dan keputusan tanpa penjelasan, tetapi melalui kompetensi, integritas, rekam jejak, serta aturan yang berlaku sama bagi semua ASN.

(Red) 

Golkar Sulsel Serahkan Diskresi kepada Andi Kaswadi Razak, Jadwal Musda Soppeng Belum Ditentukan


Makassar, Sigapnews.com, Konsolidasi internal Partai Golkar Sulawesi Selatan mulai bergerak menuju penyelesaian kepengurusan di tingkat kabupaten/kota. Namun, di tengah penyerahan diskresi kepada lima calon ketua DPD, jadwal Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kabupaten Soppeng hingga kini belum ditetapkan.

Keputusan tersebut mengemuka dalam rapat pleno pengurus harian DPD Partai Golkar Sulsel yang berlangsung di Kantor DPD Golkar Sulsel, Sabtu (14/11/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPD Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin, didampingi Ketua Harian Supriansa dan Sekretaris DPD Golkar Sulsel, Rahman Pina.

Dalam rapat tersebut, salah satu agenda penting adalah penyerahan diskresi kepada lima calon ketua DPD Golkar kabupaten. Mereka masing-masing Andi Kaswadi Razak untuk Kabupaten Soppeng, Basli Ali untuk Kepulauan Selayar, Islam Iskandar untuk Jeneponto, Hj. Megawati Jamal untuk Luwu Utara, dan Saleh Rahim untuk Enrekang.

Ilham Arief Sirajuddin menjelaskan, penyerahan diskresi dan penjadwalan Musda merupakan bagian dari langkah percepatan konsolidasi organisasi Partai Golkar di Sulawesi Selatan.

Menurutnya, penyelesaian Musda di seluruh kabupaten/kota menjadi hal penting agar roda organisasi berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan partai.

Selain penyerahan diskresi, rapat pleno juga menetapkan jadwal Musda di sejumlah daerah. Musda Golkar Gowa dijadwalkan pada 16 November, disusul Jeneponto pada 19 November.

Selanjutnya, Musda Luwu Timur dan Luwu Utara akan berlangsung pada 24 November. Sementara pada 25 November, agenda serupa dijadwalkan di Toraja Utara, Tana Toraja, dan Enrekang.

Menariknya, meski nama Andi Kaswadi Razak telah masuk dalam daftar penerima diskresi, jadwal pelaksanaan Musda Golkar Soppeng belum tercantum dalam agenda yang ditetapkan pada rapat pleno tersebut.

Kondisi ini membuat tahapan konsolidasi Golkar di Soppeng masih menyisakan satu agenda penting, yakni penetapan waktu pelaksanaan Musda.

Ilham menegaskan, seluruh tahapan konsolidasi diarahkan untuk menuntaskan kepengurusan partai di tingkat kabupaten/kota melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

Penyerahan lima diskresi dan penetapan jadwal Musda tersebut menjadi bagian dari upaya DPD Golkar Sulsel memperkuat soliditas kader sekaligus memastikan konsolidasi organisasi berjalan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

(Yund)

Dorong Ekonomi Kerakyatan, PADMI Sulsel Gelar Festival UMKM dan Karaoke di Bone


Bone, Sigapnews.com, Dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi kerakyatan dan memperluas ruang promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pengurus Wilayah Perkumpulan Angkatan Muda Dinamika Indonesia (PW PADMI) Sulawesi Selatan akan menggelar kegiatan bertajuk PADMI UMKM Bangkit, Ekonomi Pulih 2026 di Kabupaten Bone.

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 14 November hingga 5 Desember 2026 tersebut dipusatkan di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, melalui kolaborasi dengan APKLI Merah Putih Kabupaten Bone dan Pemerintah Kelurahan Tanete.

Sejumlah agenda telah disiapkan untuk memeriahkan kegiatan tersebut, di antaranya Festival Karaoke, Festival Kaki Lima dan UMKM, donor darah, pelayanan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) gratis, serta lomba senam aerobic.

Festival Karaoke menjadi salah satu agenda utama yang dijadwalkan berlangsung pada 17–24 November 2026. Panitia membuka pendaftaran secara gratis dengan total hadiah mencapai Rp15 juta, berupa trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan.

Sistem penjurian menggunakan komposisi 50 persen nilai dewan juri dan 50 persen dukungan kupon dari para pendukung peserta.

Selain memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan bakat dan kreativitas, kegiatan ini juga menghadirkan program pemberdayaan ekonomi melalui fasilitasi pembuatan NIB gratis bagi pelaku UMKM.

Pelayanan pembuatan NIB tersebut dijadwalkan pada 25–26 November 2026 di Kantor Kelurahan Tanete.

Agenda berikutnya adalah lomba senam aerobic yang akan berlangsung pada 3–5 Desember 2026. Pendaftaran ditetapkan sebesar Rp250 ribu per tim, dengan total hadiah piala dan uang pembinaan mencapai Rp7,5 juta. Panitia menyediakan kuota sebanyak 50 tim.

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti Festival Karaoke, dapat menghubungi Alfian Handayani melalui WhatsApp 0852-4084-7913.

Sementara informasi lomba senam aerobic dapat diperoleh melalui Arni Summer di nomor WhatsApp 0853-4053-0939.

Pendaftaran online lomba senam aerobic juga tersedia melalui transfer BCA ke rekening 8745148251 atas nama Irwan N Raju.

Melalui kegiatan PADMI UMKM Bangkit, Ekonomi Pulih 2026, penyelenggara berharap tercipta ruang interaksi ekonomi, promosi produk lokal, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

Kegiatan ini sekaligus diharapkan menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi organisasi, pemerintah setempat, pelaku usaha, dan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Bone.

(Yund)

Jumat, 13 November 2026

Ketika Hukum Menjadi Alat, dan Takdir Menutup Jalan: Refleksi Politik Kekuasaan, Putusan MK 90, serta Skenario "Tangan Tuhan

Oleh : AMRAYADI, SH, MH, Advokat dan Pemerhati Hukum, Sabtu (14/11/2026). 

​Sejarah politik modern sering kali memperlihatkan bagaimana hukum tidak lagi dipandang sebagai panglima, melainkan diperlakukan sebagai plastisin tanah liat lunak yang dapat diremas, dibentuk, dan ditekan sedemikian rupa sesuai cetakan syahwat kekuasaan.

Ambisi politik yang berpadu dengan kontrol terhadap suprastruktur negara berpotensi melahirkan apa yang disebut sebagai constitutional engineering (rekayasa konstitusi): hukum dibentuk bukan untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk melegitimasi suksesi dan melanggengkan dinasti.

​Namun, di sinilah ironi terbesar dari kekuasaan manusia diuji. Seberapa rapi pun sebuah jaring hukum dirajut untuk memuluskan jalan kekuasaan, selalu ada batas di mana logika manusia menemui dinding pembatasnya. Ketika ambisi berbenturan dengan realitas kebenaran, hukum yang direkayasa itu justru berbalik menjadi bumerang yang meruntuhkan legitimasi dari dalam.

​1. Rekayasa Awal: Ketika Mahkamah Konstitusi Menjadi Kendaraan Ambisi (Putusan MK Nomor 90).

​Ingatan publik masih lekat pada Oktober 2023, ketika Mahkamah Konstitusi, lembaga yang seharusnya menjadi penjaga murninya konstitusi _(the guardian of the constitution) mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. 

​Betapa kasat mata ambisi politik bekerja melalui pintu gerbang yudisial ini. Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang secara limitatif membatasi syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun, tiba-tiba "disulap" melalui tafsir tambahan: atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.  

​Keputusan ini melahirkan karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka untuk melenggang ke panggung kontestasi nasional. Aspek etik diabaikan, konflik kepentingan ditutup mata, dan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian membuktikan adanya pelanggaran etik berat di balik palu sidang tersebut. Ini adalah puncak dari tesis bahwa hukum dapat ditata dan diatur sedemikian rupa demi memuluskan syahwat kekuasaan jangka pendek. Karpet merah telah digelar, singgasana kekuasaan berhasil direngkuh.  

​2. Hukum yang Membalik Keadaan: Putusan MA dan Runtuhnya Legitimasi Administratif

​Tetapi kekuasaan yang dibangun di atas fondasi rekayasa tidak pernah benar-benar kokoh. Roda waktu berputar, dan hukum yang tadinya dijinakkan berbalik menjadi instrumen penelanjangan.

​Puncak dari kerapuhan itu dikonfirmasi lewat rangkaian proses hukum lanjutan, termasuk terbitnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA yang selama ini melekat sebagai alas administratif. 

Lebih telak lagi, pertimbangan hukum dalam putusan-putusan terkait turut mengungkap fakta fundamental ketiadaan dokumen otentik berupa ijazah SMA dalam lintasan pembuktian material".

​Suket yang sebelumnya dianggap sebagai jalan pintas legalitas seketika rontok. Kementerian terkait diwajibkan mencabut keabsahan dokumen tersebut. Konsekuensinya amat fatal secara ketatanegaraansyarat formil pencalonan yang dulu dipaksakan lolos melalui karpet merah yudisial kini runtuh oleh palu keadilan administratif di tingkat kasasi.

​3. Waktu dan "Tangan Tuhan" Bekerja

​Di sinilah dimensi teologis dan filosofis kehidupan bermain. Manusia boleh merancang strategi puluhan tahun, mengendalikan lembaga, memelintir pasal-pasal, dan mendesain suksesi tanpa celah. Namun, sejarah dan keadilan semesta memiliki jalannya sendiri untuk menyeimbangkan keadaan.

​Waktu menunjukkan bahwa kebohongan administratif dan rekayasa konstitusi memiliki masa kedaluwarsa. Ketika rekayasa demi rekayasa mulai runtuh satu per satu dimulai dari cacat moral etik di MK, berujung pada koreksi telak oleh Mahkamah Agung terkait keabsahan dokumen, hingga gelombang tekanan politik yang berujung pada pilihan pengunduran diri, publik disadarkan pada satu hukum alam yang absolut kekuasaan yang diperoleh dengan cara menabrak kepatutan tidak akan pernah membawa ketenangan._

​Rangkaian peristiwa ini seolah menegaskan bahwa ada batas akhir bagi kesombongan kekuasaan. Ketika ikhtiar manusia untuk merekayasa hukum mencapai titik nadirnya, di situlah _*"Tangan Tuhan" bekerja melalui skenario waktu.

Kasus demi kasus terbuka bukan karena kekuatan politik tandingan yang hebat, melainkan karena kebenaran memiliki gravitasi sendiri untuk ditarik ke permukaan.

​Pada akhirnya, sejarah akan mencatat: _hukum yang disetir oleh ambisi politik mungkin bisa berkuasa sesaat, tetapi waktu dan keadilan sejati pada akhirnya akan merobohkan singgasana yang dibangun di atas fondasi kepalsuan_

Ini adalah pelajaran bahwa sekuat apapun kekuasaan jika Tuhan berkehendak maka tidak ada yang abadi.

(Yund) 

Polemik ASN Kolut Memanas, Kepala BKPSDM Ikut Disorot, LSM PRI Desak Bupati Turun Tangan

Illustrasi

Kolaka Utara, Sigapnews.com, Polemik penonaktifan jabatan atau nonjob sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) kembali menjadi sorotan. Meski telah dikembalikan ke jabatan masing-masing setelah menjalani masa nonjob sekitar lima hingga enam bulan, sejumlah ASN mengaku masih menghadapi dugaan intimidasi dan perlakuan yang dinilai tidak adil.

Pengakuan tersebut disampaikan salah seorang ASN yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan kepada media ini, Jumat (13/11/2026).

Ia menyebut, pengembalian jabatan yang semestinya menjadi akhir dari persoalan sebelumnya justru diikuti munculnya persoalan baru. Bahkan, mereka mengaku kembali berhadapan dengan pemeriksaan kode etik dan persoalan administrasi kehadiran.

"Betul, kami sudah dikembalikan setelah sebelumnya dinonjobkan. Namun, setelah itu kami justru kembali mendapat intimidasi," ungkap sumber tersebut.

Menurut pengakuannya, persoalan absensi menjadi salah satu hal yang dipersoalkan dalam proses penegakan disiplin ASN. Ia menduga terdapat pencatatan kehadiran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga mereka seolah-olah tercatat tidak masuk kantor selama puluhan hari.

"Sudah disidang kode etik lagi, kemudian dibuatkan masalah absensi. Kehadiran kami seolah-olah direkayasa hingga tercatat puluhan hari tidak masuk kantor, dengan tujuan agar kami bisa diberhentikan," bebernya.

Selain persoalan absensi, sumber tersebut juga mempertanyakan mekanisme pembentukan tim pemeriksa kode etik. Ia menilai terdapat anggota tim yang memiliki pangkat dan jabatan lebih rendah dibandingkan ASN yang diperiksa.

"Yang aneh, ada tim yang menyidangkan kami justru memiliki jabatan dan pangkat lebih rendah daripada yang disidang. Bahkan, ada pejabat setingkat kepala bidang seperti Ismail, Kabid Diknas, yang ikut menyidangkan pejabat setingkat kepala bagian," ujarnya.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu mendapat perhatian karena setiap proses pemeriksaan ASN harus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sorotan juga diarahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kolaka Utara. Sumber tersebut meminta Bupati Kolaka Utara, Nurahman, tidak hanya menerima laporan dari bawahannya, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan di lingkungan BKPSDM.

Ia berharap Bupati memastikan tidak ada tindakan yang merugikan ASN maupun praktik penegakan disiplin yang dilakukan secara tidak proporsional.

"Jangan sampai Pak Bupati tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di bawah. Kami berharap Bupati juga mengevaluasi Kepala BKPSDM yang diduga melakukan tindakan menekan ASN," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pejabat yang membidangi kepegawaian semestinya memahami secara mendalam regulasi ASN, terutama terkait manajemen kepegawaian, kode etik, disiplin, serta mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi.

"Seorang Kepala BKPSDM harus banyak belajar dan benar-benar memahami aturan ASN. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan merugikan aparatur," tambahnya.

Menurut sumber tersebut, penegakan disiplin tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Seluruh ASN harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya tekanan ataupun perlakuan diskriminatif.

"Kalau memang mau menegakkan kode etik dan disiplin, seharusnya berlaku untuk semua ASN. Jangan hanya kami yang sebelumnya dinonjobkan menjadi sasaran," katanya.

LSM PRI: Bupati Jangan Biarkan Persoalan ASN Berlarut-larut

Menanggapi polemik tersebut, LSM PRI (Public Research Institute), Muhammad Abduh Azizul Gaffar, turut angkat bicara. Ia menilai pemerintah daerah semestinya lebih fokus mencari solusi untuk mendorong kemajuan daerah dan menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi seluruh ASN.

Menurutnya, tujuan utama pemerintahan daerah adalah menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan membiarkan persoalan internal birokrasi terus berlarut-larut hingga mengganggu kenyamanan aparatur dalam menjalankan tugas.

Ia mengingatkan Bupati maupun Kepala BKPSDM agar mengedepankan pembinaan, penyelesaian masalah, serta penerapan aturan secara objektif dan berkeadilan.

"Seharusnya yang dicari adalah solusi, bagaimana Kabupaten Kolaka Utara bisa semakin maju, masyarakat sejahtera dan bahagia, serta para ASN bisa bekerja dengan tenang untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat. Bukan justru terus-menerus mendapat tekanan dan perlakuan yang dirasakan sebagai penindasan, seolah tidak ada habis-habisnya," tegas Muhammad Abduh Azizul Gaffar.

Ia berharap Bupati Kolaka Utara tidak menutup mata terhadap berbagai keluhan yang muncul di lingkungan birokrasi. Evaluasi terhadap jajaran yang membidangi kepegawaian dinilai perlu dilakukan agar setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurutnya, ASN membutuhkan kepastian hukum, rasa aman, serta lingkungan kerja yang profesional. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal tanpa dibayangi persoalan internal yang berkepanjangan.

Bupati Diminta Pastikan Penegakan Disiplin Berjalan Objektif

Dalam keterangannya, sumber ASN tersebut juga menyampaikan kekecewaan terhadap penanganan persoalan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Ia berharap kepala daerah turun tangan untuk memastikan tata kelola birokrasi berjalan secara profesional dan berkeadilan.

Hingga berita ini diterbitkan, tudingan mengenai dugaan intimidasi, ketidaksesuaian pencatatan absensi, serta persoalan komposisi tim pemeriksa masih berdasarkan keterangan sepihak dari sumber yang bersangkutan dan belum disertai dokumen pendukung yang dapat diverifikasi media.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada Bupati Kolaka Utara, Kepala BKPSDM, tim pemeriksa kode etik, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

Evaluasi terhadap persoalan ini dinilai penting agar tidak muncul kesan bahwa penegakan disiplin ASN hanya menyasar kelompok atau individu tertentu. Pemerintah daerah diharapkan memastikan setiap kebijakan kepegawaian berjalan sesuai aturan, transparan, objektif, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Sebab, birokrasi yang sehat bukan hanya diukur dari ketegasan dalam menerapkan disiplin, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menciptakan lingkungan kerja yang adil, profesional, dan memberikan ruang bagi ASN untuk mengabdi kepada masyarakat.

(Red)

Kamis, 12 November 2026

PMI Soppeng Tutup KBK PMR 2026, Perkuat Pembinaan dan Kepedulian Kemanusiaan di Kalangan Pelajar


Soppeng, Sigapnews.com, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembinaan generasi muda melalui kegiatan Kemah Bakti dan Karya (KBK) Palang Merah Remaja (PMR) Tahun 2026.

Kegiatan yang melibatkan anggota PMR dari berbagai sekolah se-Kabupaten Soppeng tersebut resmi ditutup pada Jumat (13/11/2026), di Lapangan Sepak Bola Ganra, Kecamatan Ganra, setelah berlangsung selama lima hari sejak 9 November 2026.

Dengan mengusung tema “PMR Berkreasi, Berbakti, dan Berkarya”, KBK PMR menjadi wadah bagi pelajar untuk mengasah keterampilan, memperluas wawasan, serta menanamkan nilai kepedulian dan solidaritas terhadap sesama.

Berbagai kegiatan selama perkemahan memberikan pengalaman kepada peserta dalam mengembangkan kemampuan kepalangmerahan, melatih kedisiplinan, membangun kemandirian, dan meningkatkan kemampuan bekerja sama.

Tidak kalah penting, kegiatan ini menjadi sarana memperkuat hubungan persaudaraan antarpelajar sekaligus menumbuhkan semangat untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Sekretaris PMI Kabupaten Soppeng, Drs. M. Evinuddin, MPA, saat menutup kegiatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya KBK PMR 2026.

Ia mengharapkan seluruh peserta dapat memanfaatkan pengalaman selama kegiatan sebagai bekal untuk mengembangkan aktivitas PMR di sekolah masing-masing.

Evinuddin juga menekankan perlunya perhatian terhadap keberlanjutan pembinaan PMR, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia para pembina.

Menurutnya, kegiatan orientasi dan penguatan pemahaman materi kepalangmerahan bagi pembina perlu terus didorong agar pembinaan anggota PMR di setiap sekolah dapat berjalan lebih baik.

PMI Kabupaten Soppeng berharap KBK PMR tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap perkembangan organisasi PMR dan pembentukan karakter pelajar.

Sebagai bagian dari rangkaian penutupan, PMI Kabupaten Soppeng menyerahkan penghargaan kepada sekolah-sekolah yang telah berpartisipasi dalam persembahan pada acara pembukaan.

Penutupan tersebut turut dihadiri Camat Ganra, Kapolsek Ganra, para kepala sekolah, pembina dan bina damping PMR, panitia pelaksana, serta seluruh peserta KBK PMR PMI se-Kabupaten Soppeng Tahun 2026.

Melalui kegiatan ini, PMI Soppeng berharap semakin banyak pelajar yang tumbuh menjadi generasi terampil, berkarakter, memiliki kepedulian sosial, dan siap mengamalkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

(Red)

Menteri UMKM Maman Dukung APKLI Merah Putih Turun Gunung, Percepat UMKM Naik Kelas


Jakarta, Sigapnews.com, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih untuk turun langsung mempercepat pemberdayaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Dukungan tersebut disampaikan Maman saat bertemu Ketua Umum APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 60 menit di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis malam (12/11/2026).

Pertemuan itu membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan ekonomi kerakyatan, percepatan UMKM naik kelas, penguatan organisasi pelaku usaha, hingga penyempurnaan Basis Data Tunggal UMKM Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Maman menegaskan bahwa keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap UMKM harus diwujudkan melalui program nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Mas Ali, kita dukung penuh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Keberpihakan nyata beliau kepada UMKM harus terus kita wujudkan,” kata Maman, yang juga menjabat Dewan Kehormatan APKLI Merah Putih.

Ia secara khusus mendorong APKLI Merah Putih untuk mengambil peran aktif membantu pemerintah mempercepat pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Saya mendukung penuh APKLI Merah Putih turun gunung melakukan percepatan realisasi agenda dan program nyata yang dibutuhkan pelaku UMKM di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Menurut Maman, tantangan pemberdayaan UMKM bukan hanya meningkatkan jumlah pelaku usaha, tetapi juga mendorong usaha mikro agar berkembang menjadi usaha yang lebih kuat, produktif, formal, dan memiliki daya saing.

Upaya tersebut membutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari legalitas usaha, akses pembiayaan, peningkatan kualitas produk, sertifikasi, transformasi digital, pemasaran, hingga perluasan kemitraan.

“Kita wujudkan UMKM naik kelas dan Data Tunggal UMKM Indonesia sebagaimana amanah Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Maman menilai organisasi pelaku usaha seperti APKLI Merah Putih memiliki posisi strategis dalam menjangkau kelompok usaha di tingkat akar rumput, khususnya pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh layanan formal.

Karena itu, keterlibatan organisasi masyarakat dan pelaku usaha dinilai penting agar kebijakan pemerintah tidak sebatas program di atas kertas, melainkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain pemberdayaan usaha, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya percepatan penyempurnaan Basis Data Tunggal UMKM Indonesia.

Basis data yang akurat dan terpadu menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, menentukan sasaran bantuan, memperluas akses pembiayaan, serta mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan.

Melalui pendataan yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran lebih jelas mengenai identitas, lokasi, sektor usaha, skala bisnis, kebutuhan pembiayaan, dan perkembangan masing-masing pelaku UMKM.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum APKLI Merah Putih dr. Ali Mahsun ATMO menyatakan kesiapan organisasinya untuk membantu pemerintah melalui jaringan organisasi yang tersebar di berbagai daerah.

“APKLI Merah Putih siap bergerak untuk membantu percepatan program yang benar-benar dibutuhkan UKM PKL. Pendataan harus dilakukan secara mudah, inklusif, dan tidak membebani pelaku usaha,” kata Ali.

Ia mengingatkan bahwa sebagian pedagang kecil masih menghadapi keterbatasan literasi digital dan akses teknologi. Oleh karena itu, sistem pendataan harus dibuat sederhana dan disertai pendampingan langsung.

Menurutnya, pelaku usaha mikro membutuhkan pelayanan yang praktis, tidak berbelit-belit, serta mudah dijangkau agar mereka tidak merasa terbebani oleh proses administrasi.

Ali menyambut positif dukungan Menteri UMKM tersebut. Ia menegaskan APKLI Merah Putih siap menindaklanjuti pertemuan melalui program kerja konkret yang menyentuh kebutuhan pelaku usaha.

Sejumlah agenda yang menjadi perhatian organisasinya meliputi pendampingan usaha, perluasan akses pasar, penguatan kelembagaan, perlindungan ruang usaha, serta peningkatan kapasitas pedagang kaki lima dan pelaku UMKM.

Ali juga menyampaikan dukungan terhadap program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), serta Sekolah dan Rumah Rakyat.

“APKLI Merah Putih mendukung penuh program unggulan Presiden Prabowo Subianto khususnya MBG, KDKMP, KNMP, Sekolah dan Rumah Rakyat. Dukungan itu akan kami wujudkan melalui kerja nyata untuk membantu UKM dan PKL tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Maman atas kesempatan berdiskusi mengenai kebutuhan nyata pelaku usaha mikro dan pedagang kaki lima.

“Siap bergerak, Pak Menteri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bersilaturahmi dan membahas kebutuhan nyata pelaku usaha,” ujar Ali.

Pertemuan tersebut mempertegas pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan pemberdayaan UMKM, memperluas kesempatan usaha, serta memastikan pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro mendapatkan akses yang lebih baik terhadap berbagai program pemerintah.

Ali Mahsun berharap dukungan Menteri UMKM dapat menjadi awal dari kerja sama yang lebih konkret, terukur, dan berkelanjutan.

“Insyaallah, kerja sama ini dapat menebarkan manfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara,” pungkas Ali Mahsun ATMO, yang juga merupakan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI periode 1995–1998.

(Yund)

Tunggakan Utang Pengurus Lama Golkar Makassar Jadi Beban Pengurus Baru, Transparansi Keuangan Disorot


Makassar, Sigapnews.com, Pergantian kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Makassar menyisakan persoalan serius. Pengurus baru kini dihadapkan pada sejumlah tunggakan kewajiban pembayaran yang disebut-sebut merupakan peninggalan kepengurusan sebelumnya. Kamis (12/11/2026).

Kondisi tersebut memunculkan sorotan terhadap tata kelola administrasi dan keuangan internal partai. Bahkan, sejumlah pengurus baru menilai persoalan itu tidak semestinya dibiarkan tanpa penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak yang mengelola organisasi sebelumnya.

Informasi yang diperoleh awak media menyebutkan, terdapat beberapa tagihan yang belum terselesaikan. Mulai dari tunggakan layanan WiFi selama dua bulan, tagihan konsumsi atau makan yang nilainya diperkirakan mencapai Rp50 juta, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kantor DPD II Golkar Kota Makassar yang disebut belum dibayarkan selama tiga tahun.

Sejumlah pengurus baru membenarkan adanya informasi tunggakan tersebut ketika dikonfirmasi awak media, Selasa (10/11/2026).

Mereka mengaku prihatin karena persoalan yang diduga terjadi pada masa kepengurusan lama justru harus menjadi perhatian pengurus yang baru terbentuk.

"Ini tentu menjadi persoalan. Pengurus baru tidak seharusnya langsung dibebani kewajiban yang muncul pada periode sebelumnya tanpa kejelasan mengenai asal-usul dan pertanggungjawabannya," ungkap salah seorang pengurus yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Sorotan semakin menguat ketika muncul pertanyaan mengenai pengelolaan dana operasional organisasi. Pasalnya, Golkar sebagai partai politik mendapatkan dukungan anggaran operasional dari Kesbangpol serta dukungan kegiatan melalui dana fraksi Golkar di DPRD Kota Makassar.

Lantas, bagaimana pengelolaan anggaran tersebut sehingga masih muncul sejumlah kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan?

Pertanyaan itu dinilai perlu dijawab melalui pemeriksaan administrasi dan keuangan secara menyeluruh. Namun, hingga informasi ini disusun, belum terdapat rincian yang dapat memastikan penyebab munculnya tunggakan maupun alokasi penggunaan anggaran pada periode sebelumnya.

Persoalan ini tidak cukup hanya menjadi pembicaraan di internal partai. Pengurus lama perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan saling menyalahkan.

Klarifikasi mengenai tagihan WiFi, konsumsi, serta tunggakan PBB perlu disertai bukti administrasi, catatan pembayaran, dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pengurus baru juga perlu memastikan proses serah terima aset, dokumen, serta kewajiban organisasi dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pergantian kepemimpinan seharusnya menjadi momentum memperkuat organisasi, bukan mewariskan persoalan yang belum jelas penyelesaian dan tanggung jawabnya.

Sangat disayangkan apabila kantor partai besar seperti Golkar Kota Makassar masih dibayangi persoalan tunggakan administrasi yang seharusnya dapat dikelola dengan tertib.

Kader dan masyarakat tentu berhak berharap agar pengelolaan organisasi politik berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

Hingga berita ini diterbitkan, ruang klarifikasi tetap terbuka bagi pengurus lama DPD II Golkar Kota Makassar maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan dan hak jawab atas informasi tersebut.

(AP/Red)

Rabu, 11 November 2026

Soppeng Raih Pengakuan Kemenkes RI, Suwardi Haseng Terima Penghargaan Penanganan Stunting di Jakarta


Jakarta, Sigapnews.com, Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Soppeng mendapat apresiasi pemerintah pusat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan Soppeng sebagai salah satu dari enam kabupaten/kota penerima penghargaan nasional atas capaian intervensi spesifik stunting tahun 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026, Kamis (12/11/2026).

Prosesi penyerahan berlangsung di Lapangan Upacara Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D.

Capaian ini menempatkan Soppeng dalam jajaran enam daerah yang memperoleh apresiasi nasional berdasarkan pelaksanaan intervensi spesifik percepatan penurunan stunting.

Dari Regional Tengah yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat, terdapat dua kabupaten asal Sulawesi Selatan yang menerima penghargaan, yakni Soppeng dan Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

Empat daerah lainnya masing-masing Kabupaten Pesisir Barat dan Kota Pekalongan dari Regional Barat, serta Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate dari Regional Timur.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya dalam pencegahan dan penanganan stunting.

Ia mengapresiasi seluruh jajaran yang telah bekerja dan berpartisipasi dalam menjalankan berbagai program intervensi kesehatan di Kabupaten Soppeng.

"Kita dapat lagi penghargaan bersama lima kepala daerah se-Indonesia untuk kategori intervensi spesifik stunting. Ini untuk upaya kita bersama. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dan berupaya maksimal dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Soppeng," kata Suwardi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Retno Saputra Swedye, S.KM., M.Kes., mengungkapkan bahwa penilaian intervensi spesifik meliputi berbagai bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan secara langsung kepada kelompok sasaran.

Beberapa indikator yang menjadi perhatian meliputi pemeriksaan anemia dan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pemeriksaan kehamilan, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK), pemantauan pertumbuhan balita, ASI eksklusif, pemenuhan gizi anak, serta pelayanan imunisasi.

Pelaksanaan intervensi tersebut diarahkan untuk memastikan kebutuhan kesehatan dan gizi masyarakat terpenuhi sejak masa remaja, kehamilan, hingga periode pertumbuhan anak.

Penghargaan ini menjadi salah satu bentuk apresiasi atas pelaksanaan program kesehatan di Kabupaten Soppeng. Pemerintah daerah diharapkan terus menjaga konsistensi program, memperluas pelayanan kesehatan hingga tingkat masyarakat, serta memperkuat koordinasi seluruh pihak dalam menekan risiko stunting.

Dengan demikian, capaian yang diraih tidak berhenti pada penghargaan, tetapi berlanjut menjadi peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak serta tumbuh kembang generasi penerus di Kabupaten Soppeng.

(Red)

Karate Persembahkan Emas Ketiga untuk Soppeng, Jayadi: Alhamdulillah, Tambahan Motivasi bagi Kontingen


Soppeng, Sigapnews.com, Kontingen Kabupaten Soppeng kembali mencatatkan prestasi di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Sulawesi Selatan 2026. Kali ini, giliran cabang olahraga Karate yang berhasil mempersembahkan medali emas melalui nomor Kata Beregu Putra.

Raihan tersebut menjadi medali emas ketiga bagi Kabupaten Soppeng setelah sebelumnya dua medali emas berhasil diraih melalui cabang olahraga Billiard.

Keberhasilan tim Karate Soppeng diperkuat oleh tiga atlet, masing-masing M. Yusuf Abdullah, Jabir Saleh Asnawi, dan Harapan Sauqi. Ketiganya menunjukkan kemampuan terbaik dalam pertandingan nomor Kata Beregu dan Bungkai hingga berhasil melewati partai final dengan hasil gemilang.

Wakil Ketua Kontingen Porprov XVIII Soppeng, Jayadi, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan para atlet yang kembali membawa pulang medali emas untuk daerah.

"Alhamdulillah, Karate kembali menyumbangkan medali emas untuk Kontingen Soppeng pada Porprov XVIII tahun 2026 melalui nomor Kata Beregu Putra," ujar Jayadi.

Jayadi yang juga menjabat Kabid Olahraga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Soppeng mengatakan, tambahan emas tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh atlet Soppeng yang masih berkompetisi.

Ia berharap prestasi yang diraih atlet Karate dapat menjadi pemicu semangat bagi cabang olahraga lainnya untuk terus berjuang mempersembahkan medali.

Dukungan dan apresiasi juga datang dari Wakil Ketua KONI Soppeng, Andi Harta Sanjaya. Ia menyampaikan rasa syukur atas bertambahnya koleksi emas Kabupaten Soppeng.

"Alhamdulillah, tambahan koleksi emas dari cabor Karate nomor Kata Beregu," tuturnya.

Menurutnya, setiap medali yang diraih merupakan hasil perjuangan dan kerja keras atlet dalam membawa nama baik Kabupaten Soppeng di tingkat provinsi.

Prosesi pengalungan medali bagi para atlet dijadwalkan berlangsung Jumat (13/11/2026), setelah seluruh rangkaian pertandingan final selesai dilaksanakan.

Hingga Kamis pagi (12/11/2026), Kontingen Kabupaten Soppeng telah mengumpulkan 17 medali, terdiri dari tiga emas, empat perak, dan sepuluh perunggu.

Rinciannya, tiga medali emas berasal dari Karate satu medali dan Billiard dua medali. Empat medali perak disumbangkan cabang Aquatik satu medali, Menembak satu medali, serta Panahan dua medali.

Sedangkan sepuluh medali perunggu diraih melalui Aquatik dua medali, Patanque satu medali, Atletik satu medali, Menembak dua medali, Karate satu medali, Esport satu medali, Bola Tangan satu medali, dan Tenis Meja satu medali.

Dengan masih berlangsungnya sejumlah pertandingan, peluang Kontingen Soppeng untuk menambah perolehan medali tetap terbuka. Seluruh atlet diharapkan mampu menjaga semangat dan konsistensi hingga berakhirnya Porprov XVIII Sulsel 2026.

(Red)

Luar Biasa! Safaruddin Persembahkan Dua Emas untuk Soppeng di Porprov XVIII Sulsel 2026


Bone, Sigapnews.com, Cabang olahraga billiard kembali menjadi penyumbang prestasi bagi Kabupaten Soppeng pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Sulawesi Selatan 2026. Atlet andalan Soppeng, Safaruddin, sukses menambah koleksi medali emas setelah menjuarai nomor Single Bola 10.

Pertandingan yang digelar di Kabupaten Bone, Rabu malam (11/11/2026), mengantarkan Safaruddin meraih medali emas keduanya sekaligus mempertegas dominasinya di cabang olahraga billiard.

Ketua POBSI Kabupaten Soppeng, H. Azwar Halide, S.E., menyambut gembira keberhasilan tersebut. Ia menyebut capaian ini sebagai kebanggaan tersendiri bagi dunia olahraga Kabupaten Soppeng.

"Alhamdulillah, medali emas kedua berhasil kita raih melalui nomor Single Bola 10. Ini menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Soppeng," kata Azwar.

Ia menjelaskan, perjuangan Safaruddin masih berlanjut. Atlet tersebut dijadwalkan kembali turun berlaga pada nomor Double Bola 15 Senior.

POBSI Soppeng pun berharap peluang berikutnya dapat dimaksimalkan sehingga kembali menambah perolehan medali bagi daerah.

"Besok (hari ini, red.) masih bertanding di nomor Double Bola 15 Senior. Semoga kembali bisa menyumbangkan medali untuk Kabupaten Soppeng," harapnya.

Azwar juga mengajak seluruh atlet billiard Soppeng untuk menjadikan keberhasilan tersebut sebagai motivasi dalam menghadapi pertandingan selanjutnya.

Sebelumnya, Safaruddin telah menyumbangkan medali emas pertama melalui nomor Single Bola 15 Senior. Dengan tambahan emas dari nomor Single Bola 10, ia kini tercatat telah mengoleksi dua medali emas pada Porprov XVIII Sulsel 2026.

Keberhasilan ini sekaligus menambah harapan masyarakat Soppeng agar kontingen daerahnya terus menorehkan prestasi dan membawa pulang lebih banyak medali dari ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

(Red)

Selasa, 10 November 2026

200 Kader Ikuti Senam Sehat Jambore HKG PKK ke-54 Soppeng, Hj. Suarni Suwardi Dorong Penguatan 10 Program Pokok PKK


Soppeng, Sigapnews.com, Sekitar 200 kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) se-Kabupaten Soppeng mengikuti senam sehat dalam rangka Jambore dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di halaman Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Jalan Pengayoman, Watansoppeng, tersebut dipimpin langsung Ketua TP-PKK Kabupaten Soppeng, Ny. Hj. Suarni Suwardi, bersama jajaran pengurus.

Peserta terdiri atas pengurus dan kader TP-PKK tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa dan kelurahan. Kehadiran ratusan kader tersebut mencerminkan semangat kebersamaan dalam menyukseskan gerakan PKK di Kabupaten Soppeng.

Tidak hanya diisi aktivitas olahraga, kegiatan ini juga menghadirkan pameran produk unggulan UMKM binaan TP-PKK dari delapan kecamatan. Para pelaku usaha memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkenalkan hasil produk sekaligus memperluas promosi usaha mereka.

Dalam sambutannya, Hj. Suarni Suwardi menekankan pentingnya menjadikan peringatan HKG PKK sebagai momentum memperkuat pengabdian dan meningkatkan peran kader dalam pemberdayaan keluarga.

HKG PKK ke-54 Tahun 2026 mengangkat tema "Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045."

Menurutnya, tema tersebut menjadi dorongan agar gerakan PKK semakin berkontribusi dalam pembangunan, terutama dalam membangun kualitas keluarga sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Soppeng atas dukungan, pembinaan serta sinergi yang diberikan kepada TP-PKK selama ini.

Hj. Suarni menegaskan bahwa keberhasilan program PKK membutuhkan kolaborasi dan dukungan seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah.

Ia mengajak seluruh kader menjadikan 10 Program Pokok PKK sebagai pedoman kerja yang harus diwujudkan melalui kegiatan konkret dan tepat sasaran.

"Jangan sampai kegiatan PKK hanya berhenti pada rapat, pertemuan dan laporan administrasi semata. Namun, harus diwujudkan dalam aksi nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh keluarga dan masyarakat," ungkapnya.

Ia juga mendorong kader agar terus mengembangkan inovasi, kreativitas dan kepedulian sosial sehingga PKK mampu hadir memberikan solusi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pemberdayaan keluarga tidak hanya berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mencakup penguatan ketahanan pangan, pembentukan karakter serta peningkatan kemandirian ekonomi keluarga.

Kehadiran UMKM binaan TP-PKK dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu gambaran upaya mendorong potensi ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha lokal.

Pada kesempatan itu, Hj. Suarni turut memberikan penghargaan kepada seluruh kader yang telah bekerja dengan penuh ketulusan dan dedikasi dalam menjalankan berbagai program PKK.

Ia berharap semangat gotong royong terus terpelihara sehingga gerakan PKK semakin kuat dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Mengakhiri sambutannya, Ketua TP-PKK Soppeng mengajak seluruh kader menyatukan tekad untuk terus bergerak, berkarya dan mengabdi bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

"Bergerak Bersama PKK, Mewujudkan Keluarga Sejahtera."

Melalui Jambore dan HKG PKK ke-54 ini, TP-PKK Kabupaten Soppeng diharapkan semakin memperkuat solidaritas kader sekaligus meningkatkan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

(Yund)

Bupati Suwardi Haseng Hadiri Penutupan Kebo Cup V 2026, Tuan Rumah Taklukkan Ganra Lewat Adu Penalti


Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menghadiri penutupan Turnamen Sepak Bola Mini Kebo Cup V Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Sepak Bola H. Andi Pammusureng, Dusun Watanlompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Selasa (10/11/2026).

Turnamen yang mengusung tema membangun solidaritas dan menjunjung tinggi sportivitas tersebut berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat. Penutupan kegiatan turut dihadiri unsur TNI-Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, panitia pelaksana, serta para pecinta sepak bola.

Sebelum mengikuti prosesi penutupan, Bupati Suwardi Haseng menyempatkan diri menyapa dan menyalami masyarakat serta penonton yang memadati lapangan. Kehadirannya disambut hangat oleh warga.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada panitia pelaksana, perangkat pertandingan, aparat keamanan, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi menyukseskan turnamen tersebut.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Soppeng, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan kegiatan ini,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa esensi sebuah kompetisi bukan semata-mata mengejar kemenangan, tetapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, membangun solidaritas, dan menanamkan nilai-nilai sportivitas.

Kepada tim yang berhasil meraih juara, Bupati berpesan agar prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan. Sementara bagi tim yang belum berhasil, ia meminta agar tidak berkecil hati dan menjadikan hasil kompetisi sebagai bahan evaluasi untuk tampil lebih baik pada kesempatan berikutnya.

Bupati juga berharap turnamen seperti Kebo Cup dapat terus dilaksanakan sebagai ruang pembinaan dan pencarian bibit-bibit atlet sepak bola potensial yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Soppeng di tingkat yang lebih tinggi.

Menurutnya, semangat kebersamaan dan sportivitas yang terbangun selama turnamen harus terus dipelihara, tidak hanya di lapangan, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada pertandingan final, tim tuan rumah Desa Kebo berhasil keluar sebagai pemenang setelah menaklukkan Ganra FC melalui drama adu tendangan penalti. Kemenangan tersebut disambut meriah oleh para pendukung tuan rumah.

Berdasarkan hasil akhir kompetisi, Anli21 FC (Kebo) berhasil meraih juara pertama, disusul Ganra FC sebagai juara kedua, Belo FC juara ketiga, dan Mantap FC menempati posisi keempat.

Panitia pelaksana menyiapkan total hadiah dan uang pembinaan sebesar Rp30 juta, dengan rincian juara pertama Rp18 juta, juara kedua Rp6 juta, juara ketiga Rp3,5 juta, dan juara keempat Rp2,5 juta.

Kegiatan penutupan turut dihadiri Pasi Ops Kodim 1423/Soppeng Letda Inf. Muh. Asdar, S.H., mewakili Dandim 1423/Soppeng, perwakilan Kapolres Soppeng, perwakilan Camat Lilirilau, Babinsa Desa Kebo mewakili Danramil 1423/03, perwakilan Kapolsek Lilirilau, Kepala Desa Kebo A. Sultan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Kebo, serta ketua panitia pelaksana.

Rangkaian acara diawali laporan ketua panitia, dilanjutkan sambutan Bupati Soppeng, sambutan perwakilan Dandim dan Kapolres Soppeng, pembukaan secara simbolis, pembacaan tata tertib turnamen, hingga prosesi penutupan.

Kebo Cup V 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga momentum memperkuat tali silaturahmi, menjaga persatuan, dan mendorong perkembangan sepak bola di Kabupaten Soppeng.

(Red)

Safaruddin Pecahkan Kebuntuan, Emas Pertama Soppeng di Porprov XVIII Sulsel 2026 Berasal dari Biliar


Bone, Sigapnews.com, Kontingen Kabupaten Soppeng akhirnya berhasil mengamankan medali emas pertama pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Sulawesi Selatan 2026. Prestasi tersebut dipersembahkan Safaruddin dari cabang olahraga (cabor) biliar pada nomor Single Bola 15 Senior, Selasa (10/11/2026).

Keberhasilan Safaruddin menjadi catatan penting bagi perjalanan kontingen Soppeng dalam kompetisi olahraga tingkat provinsi tersebut. Medali emas ini sekaligus menjadi bukti perjuangan atlet Soppeng dalam membawa nama daerah di ajang Porprov XVIII.

Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kabupaten Soppeng, H. Azwar Halide, S.E., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas keberhasilan atletnya.

Ia menilai pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan kesungguhan atlet dalam menjalani pertandingan. Azwar juga berharap keberhasilan Safaruddin dapat menjadi dorongan bagi atlet lainnya untuk mengikuti jejak prestasi tersebut.

"Prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras, semangat, dan perjuangan atlet. Kami berharap capaian ini menjadi pemicu semangat bagi atlet biliar lainnya untuk terus berprestasi dan menyumbangkan medali bagi Kabupaten Soppeng," ungkapnya.

Di sisi lain, Jayadi yang mewakili Ketua Kontingen Porprov XVIII Kabupaten Soppeng turut mengapresiasi sumbangan emas perdana tersebut.

Menurutnya, keberhasilan Safaruddin menjadi tambahan energi positif bagi seluruh atlet Soppeng yang masih menjalani pertandingan di sejumlah cabang olahraga.

Jayadi juga menyampaikan bahwa perjuangan atlet biliar Soppeng masih berlanjut. Dua nomor pertandingan, yakni Single Bola 10 Senior dan Double Bola 15 Senior, dijadwalkan berlangsung pada Rabu (11/11/2026).

Ia berharap para atlet dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan tampil maksimal, menjaga konsentrasi, serta tetap mengedepankan sportivitas.

"Semoga pada pertandingan berikutnya atlet biliar Soppeng kembali meraih hasil terbaik dan menambah koleksi medali bagi kontingen Kabupaten Soppeng," harapnya.

Medali emas yang diraih Safaruddin diharapkan menjadi awal dari pencapaian prestasi berikutnya bagi kontingen Kabupaten Soppeng. Dukungan dan doa masyarakat diharapkan terus mengiringi perjuangan para atlet dalam mengharumkan nama daerah di Porprov XVIII Sulawesi Selatan 2026.

Salam Olahraga, Soppeng Berprestasi!

(Yund)

Kades Ganra Andi Wahyu Gunawan Terima Penghargaan atas Kontribusi dalam Kegiatan Donor Darah

 

Soppeng, Sigapnews.com, Kepala Desa Ganra, Andi Wahyu Gunawan, S.Sos., M.Si., menerima penghargaan dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Soppeng atas jasa dan kontribusinya dalam mendukung kegiatan donor darah.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, selaku Ketua PMI Kabupaten Soppeng, di Lapangan Andi Palloge, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, dalam rangkaian kegiatan Kemah Bakti dan Karya (KBK) Palang Merah Remaja (PMR) PMI Kabupaten Soppeng Tahun 2026. Selasa (10/11/2026). 

Ketua PMI Kabupaten Soppeng, Selle KS Dalle, mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kegiatan kemanusiaan, khususnya donor darah.

Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi pemerintah Desa, instansi, lembaga pendidikan, serta masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian dan partisipasi dalam kegiatan donor darah.

Menurutnya, donor darah merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang memiliki manfaat besar bagi sesama, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.

Selain kepada Kades Ganra Andi Wahyu Gunawan yang juga bertindak sebagai tuan rumah kegiatan, penghargaan serupa turut diberikan kepada sejumlah instansi, Polri dan guru. Penyerahan penghargaan kepada para penerima lainnya dilakukan oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng.

Usai menerima penghargaan, Andi Wahyu Gunawan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada PMI Kabupaten Soppeng atas penghargaan yang diberikan.

Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap kegiatan donor darah merupakan bagian dari kepedulian sosial dan tanggung jawab bersama dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Andi Wahyu berharap kegiatan donor darah dapat terus digalakkan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan membangun kesadaran masyarakat agar menjadikan donor darah sebagai bagian dari gerakan kemanusiaan.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Desa Ganra untuk terus mendukung kegiatan PMI serta menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama.

Baginya, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk pengakuan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa setetes darah yang disumbangkan dapat memberikan harapan dan menyelamatkan nyawa orang lain.

(Yund) 

Diskresi DPP Golkar Terbit, Andi Kaswadi Razak Berpeluang Kembali Pimpin Golkar Soppeng


Soppeng, Sigapnews.com, Dinamika internal Partai Golkar Kabupaten Soppeng mulai mengerucut menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dikabarkan telah menerbitkan surat diskresi yang membuka jalan bagi Andi Kaswadi Razak untuk kembali melanjutkan kepemimpinannya di partai berlambang pohon beringin tersebut.

Keputusan DPP itu sekaligus menjadi sinyal percepatan pelaksanaan Musda DPD II Partai Golkar Soppeng yang ditargetkan berlangsung sebelum akhir Desember 2026.

Kepastian terbitnya surat diskresi tersebut disampaikan Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Supriansa, kepada detikSulsel, Selasa (10/11/2026).

Supriansa menjelaskan, surat diskresi itu ditandatangani langsung Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji.

Menurutnya, keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan organisasi dan rekam jejak kepemimpinan Andi Kaswadi Razak selama memimpin Golkar di Kabupaten Soppeng.

Salah satu pertimbangan penting adalah keberhasilannya membawa Partai Golkar memperoleh kursi legislatif dalam jumlah signifikan. Bahkan, capaian tersebut disebut sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan Indonesia Timur.

"Lahirnya diskresi adalah tanda yang transparan untuk dilanjutkan Andi Kaswadi. Pertimbangannya Andi Kaswadi adalah ketua yang menghasilkan banyak kursi terbanyak di Indonesia Timur," ujar Supriansa.

Ia menegaskan, pelaksanaan Musda tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Peraturan Organisasi, serta petunjuk pelaksanaan dan teknis Partai Golkar.

DPD II Partai Golkar Soppeng selanjutnya diminta mengajukan usulan jadwal Musda kepada DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan. Penjadwalan akan disesuaikan dengan agenda Musda di sejumlah daerah lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih.

"Intinya diskresi itu perintah untuk melaksanakan Musda sebelum berakhir Desember. Itu sudah rampung semuanya," tegasnya.

Di tengah proses menuju Musda, Supriansa juga mengajak seluruh kader Golkar Soppeng menjaga persatuan dan soliditas. Ia berharap dinamika pemilihan ketua tidak menimbulkan perpecahan di internal partai.

Bahkan, ia mendorong agar proses penentuan kepemimpinan dapat ditempuh melalui musyawarah mufakat sehingga menghasilkan keputusan secara aklamasi.

"Musda ini pesta kader, harus solid. Kader Golkar diajari solid, karena kita upayakan Musda terlaksana secara aklamasi," ungkapnya.

Terbitnya surat diskresi DPP ini menjadi perkembangan penting dalam peta politik internal Golkar Soppeng. Namun, keputusan akhir mengenai kepemimpinan tetap akan melalui forum Musda sesuai mekanisme organisasi.

Kini, perhatian kader dan publik tertuju pada persiapan Musda yang dijadwalkan berlangsung sebelum penghujung Desember 2026. Forum tersebut tidak hanya menentukan arah kepemimpinan partai, tetapi juga menjadi ujian soliditas dan konsolidasi Golkar dalam menghadapi agenda politik mendatang.

Sumber : Sulselsatu

Senin, 09 November 2026

Pastikan Kelayakan Pemasangan Rambu Sekolah, Dishub Soppeng Turun Survei ke SDN 167 Togigi


Soppeng, Sigapnews.com, Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng meninjau lokasi yang diusulkan untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas sekolah di SDN 167 Togigi, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Selasa (10/11/2026).

Peninjauan dilakukan Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Soppeng, Ambriadi, S.Sos., bersama personel. Dalam survei tersebut, ia didampingi Kepala SDN 167 Togigi, Hasanuddin, S.Pd.

Ambriadi mengatakan, survei lapangan dilakukan untuk memastikan ketepatan titik pemasangan serta asas manfaat rambu yang diusulkan.

Menurutnya, peninjauan diperlukan agar fasilitas keselamatan lalu lintas yang nantinya dipasang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di sekitar sekolah.

Kepala SDN 167 Togigi, Hasanuddin, menyampaikan bahwa permohonan pemasangan rambu diajukan untuk melindungi keselamatan siswa, terutama saat aktivitas masuk dan pulang sekolah.

Ia berharap Dinas Perhubungan dapat menindaklanjuti permohonan tersebut sehingga keberadaan rambu dapat membantu meningkatkan kewaspadaan pengendara yang melintas di kawasan sekolah.

Terpisah, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng, Muhammad Ihsan, S.STP., M.Si., CPSp., menekankan pentingnya fasilitas keselamatan lalu lintas di kawasan pendidikan.

Ia menyatakan bahwa keselamatan pelajar perlu menjadi perhatian dalam upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas dan meminimalkan potensi kecelakaan di lingkungan sekolah.

Survei ini menjadi bagian dari tahapan peninjauan Dishub Soppeng terhadap permohonan pemasangan rambu sekolah di SDN 167 Togigi.

(Red)

Photos

Internasional

Ekonomi

Politik

HUKUM KRIMINAL

© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved