KEMENHUT TUNTASKAN KASUS JUAL BELI KAWASAN HUTAN, DUA AKTOR PENGGERAK PEMBUKAAN KAWASAN DISERAHKAN KE JAKSA

Poto : Dua tersangka, PSP dan AS.

Mamuju, 7 Oktober 2026. Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi menuntaskan penyidikan perkara pembukaan ilegal ±19,5 hektare Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Sabura, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 

Perkara ini berkaitan dengan dugaan praktik jual beli kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit serta pembukaan badan jalan menggunakan excavator. Dua tersangka, PSP dan AS, telah diserahkan bersama barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses penuntutan.

Penyidikan mengungkap pembukaan kawasan HPT seluas ±19,5 hektare yang berkaitan dengan praktik jual beli kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. 

Di dalam kawasan tersebut juga dibuat badan jalan sepanjang ±400 meter dengan lebar ±4 meter menggunakan alat berat. Satu unit excavator yang digunakan dalam pembukaan kawasan turut disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini.

PSP dan AS ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Juli 2026. 

Berdasarkan hasil penyidikan, keduanya diduga sebagai aktor utama yang menggerakkan pembukaan ilegal kawasan hutan tersebut. Setelah berkas perkara keduanya dinyatakan lengkap atau P-21 pada 28 September 2026, penyidik menyerahkan PSP dan AS beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum pada 5 Oktober 2026 di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar. PSP dan AS dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta ketentuan penyesuaian pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Keduanya terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp7,5 miliar.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi, Ali Bahri, mengatakan penyelesaian perkara ini menjadi bagian dari upaya menjaga kawasan hutan dari pembukaan dan penguasaan secara ilegal. 

Menurutnya, penegakan hukum juga perlu diikuti dengan penguatan pengawasan di tingkat tapak agar kejadian serupa tidak berulang.

“Perkara ini sudah kami tuntaskan penyidikannya dan sekarang sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Dari kasus ini kami juga melihat pentingnya memperkuat pengawasan kawasan. Kami akan meningkatkan sinergi dengan pengelola tapak, pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan para pihak terkait agar indikasi pembukaan maupun jual beli kawasan hutan bisa diketahui dan ditangani lebih awal. Jangan sampai kawasan sudah terbuka luas dan alat berat sudah masuk baru kita bergerak,” tegas Ali.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyoroti praktik jual beli kawasan hutan sebagai persoalan serius karena dapat menjadi awal penguasaan dan perubahan penggunaan kawasan secara ilegal.

 

“Kerusakan hutan tidak selalu dimulai dengan pembukaan besar-besaran. Sering kali bermula ketika kawasan mulai diperjualbelikan, dikuasai, kemudian jalan dibuka dan tutupan hutannya perlahan berubah. Kalau pola ini dibiarkan, batas antara kawasan hutan dan kepentingan pribadi semakin kabur, sementara hutannya hilang sedikit demi sedikit. 

Penegakan hukum perlu memutus proses itu sejak awal, termasuk menjangkau pihak yang menggerakkan dan menikmati keuntungan dari penguasaan ilegal. 

Hutan adalah kekayaan yang manfaatnya seharusnya dirasakan luas oleh masyarakat. Jangan sampai ruang yang menjadi sumber kehidupan bersama justru berubah menjadi keuntungan segelintir pihak,” tegas Januanto.

Kementerian Kehutanan terus memperkuat perlindungan kawasan hutan melalui pengawasan di tingkat tapak, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap setiap bentuk penguasaan maupun pemanfaatan kawasan secara ilegal. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya ini, terutama dengan melaporkan sejak dini aktivitas yang berpotensi merusak atau mengubah fungsi kawasan. 

Hutan yang terjaga bukan hanya memastikan kelestarian sumber daya alam, tetapi juga menjaga ruang hidup dan manfaatnya tetap tersedia secara adil bagi masyarakat.**

Pocil Soppeng Terima Piagam dari Polda Sulsel, Kasat Lantas Dorong Siswa Terus Berprestasi

Soppeng, Sigapnews.com, Kerja keras dan partisipasi Polisi Cilik (Pocil) Polres Soppeng dalam ajang lomba tingkat Polda Sulawesi Selatan mendapat apresiasi.

Para siswa peserta Pocil menerima piagam penghargaan dari Direktur Lalu Lintas Polda Sulsel. Penghargaan tersebut diserahkan Kasat Lantas Polres Soppeng IPTU Asdar, S.Sos., M.M., di halaman SDN 7 Salotungo, Selasa (6/10/2026) sekitar pukul 07.30 Wita.

Pemberian piagam itu menjadi bentuk apresiasi atas keterlibatan para pelajar yang telah membawa nama Polres Soppeng dalam lomba Polisi Cilik yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Polisi Lalu Lintas.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan keberadaan Pocil bukan sekadar kegiatan seremonial maupun perlombaan. Program tersebut dinilai menjadi wadah untuk membangun karakter anak sejak usia dini.

“Keikutsertaan anak-anak dalam kegiatan Polisi Cilik bukan hanya tentang mengikuti perlombaan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan kedisiplinan, keberanian, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan,” kata Hari Budiyanto.

Ia berharap pengalaman selama mengikuti pembinaan Pocil dapat menjadi bekal bagi para peserta untuk tumbuh sebagai pelajar yang disiplin dan mampu memberikan pengaruh positif bagi teman-temannya.

“Penghargaan ini diharapkan menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus memberikan contoh yang baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pembiasaan tertib berlalu lintas juga penting dilakukan sejak anak-anak. Dengan memahami aturan sejak dini, para pelajar diharapkan mampu menerapkannya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

“Nilai-nilai disiplin yang ditanamkan sejak dini akan menjadi bekal bagi anak-anak dalam kehidupan mereka ke depan,” lanjutnya.

Kapolres juga memberikan apresiasi kepada pihak sekolah dan jajaran personel Polres Soppeng yang telah berperan dalam memberikan pendampingan serta pembinaan kepada para peserta Pocil.

Kasat Lantas Polres Soppeng IPTU Asdar mengatakan penghargaan dari Polda Sulsel tersebut harus dimaknai sebagai motivasi untuk terus meningkatkan prestasi dan kedisiplinan.

Menurut Asdar, menjadi anggota Pocil bukan hanya soal kemampuan mengikuti gerakan atau tampil dalam perlombaan. Lebih penting, para peserta harus mampu membawa nilai-nilai disiplin tersebut ke lingkungan sekolah.

“Semoga pengalaman ini menjadi motivasi bagi anak-anak untuk terus disiplin, bertanggung jawab dan menjadi pelajar yang mampu memberikan contoh positif kepada lingkungan sekitarnya,” ujar Asdar.

Ia berharap para peserta Pocil Soppeng dapat terus menjaga semangat, kedisiplinan dan sikap positif yang telah dibangun selama mengikuti program tersebut.

Penyerahan piagam berlangsung aman, tertib dan kondusif.

(Yund)

Andi Etti Jadi Nakhoda PAN Soppeng, Kursi DPRD Jadi Bidikan

Makassar, Sigapnews.com, Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Soppeng mulai menata kembali kekuatan politiknya. Mantan legislator DPRD Sulawesi Selatan dua periode, Andi Nurhidayati Zainuddin, kini dipercaya menjadi nakhoda baru PAN Soppeng.

Andi Etti, sapaan akrabnya, resmi masuk dalam jajaran kepengurusan PAN setelah pelantikan DPD PAN se-Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Claro Makassar, Rabu (7/10/2026).

Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan.

Kehadiran Andi Etti di pucuk pimpinan PAN Soppeng membawa harapan baru bagi partai tersebut. Terlebih, PAN belum berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Soppeng pada dua gelaran Pemilu terakhir, yakni 2019 dan 2024.

Bagi Andi Etti, memimpin partai bukan pengalaman pertama. Sebelum dipercaya menakhodai PAN Soppeng, ia pernah memimpin PPP Soppeng.

Ia juga pernah dipercaya sebagai Ketua Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), sekaligus menjadi kendaraan politik yang mengantarkannya duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Soppeng.

Karier politiknya kemudian berlanjut di DPRD Sulawesi Selatan. Andi Etti berhasil menjadi anggota DPRD Sulsel selama dua periode.

Rekam jejak tersebut kini menjadi modal yang dibawanya untuk membangun kembali PAN Soppeng.

Target politik pun langsung dipasang. Andi Etti ingin membawa PAN kembali memiliki wakil di DPRD Soppeng.

“Insya Allah, dengan pengalaman kepemimpinan saya akan memaksimalkan seluruh potensi untuk menghadirkan kursi bagi PAN di DPRD Soppeng,” ujarnya.

Target itu sekaligus menjadi tantangan bagi kepengurusan baru PAN Soppeng. Sebab, membangun kembali kekuatan partai setelah dua kali gagal meraih kursi tentu membutuhkan konsolidasi yang kuat.

Andi Etti dituntut mampu menggerakkan struktur partai, memperkuat kaderisasi, serta membangun komunikasi politik hingga ke tingkat bawah.

Dengan pengalaman panjang di dunia politik, publik kini menunggu gebrakan Andi Etti dalam mengubah PAN Soppeng dari sekadar memiliki struktur kepengurusan menjadi kekuatan elektoral yang mampu merebut kursi parlemen.

(Yund)

Di BKN Makassar, Bupati Soppeng Kawal Langsung Pemetaan Kompetensi ASN

Makassar, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., turun langsung memantau pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi (Pro ASN) bagi ASN Pemerintah Kabupaten Soppeng di Kantor Regional IV BKN Makassar, Selasa (6/10/2026).

Kehadiran Suwardi menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan proses pemetaan aparatur berlangsung secara objektif, terukur, dan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Dalam kunjungannya, Bupati melihat langsung proses asesmen yang menjadi instrumen untuk memetakan potensi dan kompetensi ASN.

Suwardi menilai pemetaan tersebut memiliki posisi strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kapasitas masing-masing ASN.

“Pemetaan kompetensi ini harus dilakukan secara objektif. Kita ingin mendapatkan gambaran yang benar tentang potensi dan kemampuan ASN,” ujarnya.

Menurutnya, data hasil asesmen nantinya dapat menjadi salah satu pijakan dalam menentukan program pengembangan kompetensi aparatur serta mendukung kebutuhan organisasi pemerintahan.

Ia berharap proses Pro ASN mampu mendorong terciptanya ASN yang semakin profesional, kompeten, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pemkab Soppeng, kata dia, terus berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kapasitas dan kinerja aparatur.

Dengan demikian, pemetaan kompetensi tidak hanya menjadi proses penilaian, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat kualitas birokrasi di Kabupaten Soppeng.

(Red)

Hadiri Kunker Komisi II DPR RI, Bupati Suwardi Terima Sertifikat Aset Daerah Soppeng

Makassar, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang digelar di Makassar, Selasa (6/10/2026).

Kehadiran Bupati Suwardi dalam forum tersebut turut membawa agenda penting bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng. Pemkab Soppeng menerima sertifikat aset daerah yang mencakup aset jalan raya dan pasar.

Penyerahan sertifikat menjadi bagian dari upaya memperkuat kepastian administrasi dan legalitas Barang Milik Daerah (BMD), sekaligus mendukung penataan aset pemerintah daerah.

Soppeng menjadi salah satu dari 11 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang menerima sertifikat aset dalam kegiatan tersebut. Daerah lainnya yakni Takalar, Parepare, Pangkajene dan Kepulauan, Jeneponto, Makassar, Gowa, Palopo, Luwu Timur, Luwu Utara dan Bone.

Forum Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bersama jajaran Komisi II DPR RI, termasuk Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga hadir dan mengapresiasi penyerahan sertifikat aset daerah tersebut.

Menurutnya, sertifikasi aset memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah serta memberikan kepastian terhadap aset yang dimiliki pemerintah.

“Kami tentu mengapresiasi penyerahan sertifikat aset daerah ini. Pembangunan daerah melalui program Asta Cita Nasional Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah daerah,” ujar Andi Sudirman.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung program prioritas nasional sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan yang masih dihadapi daerah.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah juga mendapat ruang untuk memperkuat koordinasi dengan DPR RI, Kementerian Dalam Negeri serta kementerian terkait. Pembahasan mencakup pengelolaan aset, lingkungan dan persampahan, BUMD hingga sektor pembangunan lainnya.

Bagi Pemkab Soppeng, sertifikat aset jalan raya dan pasar tersebut menjadi bagian dari langkah memperkuat legalitas sekaligus tertib administrasi aset daerah.

Kehadiran Bupati Suwardi Haseng dalam forum tersebut juga memperkuat komunikasi Pemkab Soppeng dengan pemerintah pusat dan DPR RI, terutama dalam mendorong penyelesaian berbagai agenda strategis yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Soppeng.

(Yund)

Bupati Suwardi Haseng Kawal Dukungan Gizi untuk Soppeng, Bantuan Susu Disiapkan Tepat Sasaran

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE., menegaskan perhatian Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan kehadirannya dalam pelepasan distribusi bantuan produk susu untuk masyarakat di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Pelepasan bantuan berlangsung di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (5/10/2026).

Suwardi hadir bersama Kepala DP3APPKB Kabupaten Soppeng, Hj. A. Husniati, S.Sos., M.M. Kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, sementara Menteri PPPA RI Arifah Fauzi mengikuti secara daring.

Bantuan merupakan hasil sinergi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, PT Nestlé Indonesia, Pemprov Sulsel, pemerintah kabupaten/kota serta Muslimat NU Sulsel.

Untuk Sulsel, sebanyak 5.000 boks atau 177.500 pcs produk susu dialokasikan untuk didistribusikan kepada masyarakat di 24 kabupaten/kota.

Distribusi tidak dilakukan secara umum. Pemerintah menggunakan data penerima yang telah didata dan diverifikasi berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah.

Bagi Soppeng, bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pemenuhan gizi, terutama bagi anak-anak dari keluarga yang masuk dalam sasaran program.

Bupati Suwardi Haseng memastikan penyaluran di wilayahnya akan dikoordinasikan secara berjenjang. Pemerintah daerah akan melibatkan perangkat terkait hingga tingkat kecamatan, desa dan kelurahan untuk memastikan bantuan diterima oleh sasaran yang telah ditetapkan.

Ketepatan sasaran menjadi perhatian penting karena bantuan tersebut ditujukan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, program tersebut sejalan dengan upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

“Yang mendapatkan bantuan ini by name by address,” kata Andi Sudirman.

Menurutnya, bantuan yang terlihat sederhana bagi sebagian masyarakat dapat memiliki arti besar bagi keluarga yang membutuhkan, khususnya mereka yang tinggal di desa dan wilayah perkampungan.

Sementara itu, Menteri PPPA RI Arifah Fauzi meminta pemerintah daerah tidak hanya berkonsentrasi pada distribusi. Edukasi kepada keluarga serta pemantauan terhadap anak penerima juga perlu dilakukan.

“Pemenuhan hak anak ini tidak mungkin dilakukan hanya pemerintah sendiri,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, keluarga, posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memastikan kebutuhan anak terpenuhi.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkab Soppeng akan mengawal proses distribusi sekaligus memperhatikan pendampingan dan pemantauan terhadap penerima.

Suwardi berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi keluarga sasaran dan menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas gizi serta tumbuh kembang anak di Kabupaten Soppeng.

(Red)

HUT TNI ke-81, Kapolsek Liliriaja Bawa Kue ke Koramil, Sinergi TNI-Polri Makin Solid

Soppeng, Sigapnews.com, Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi momentum mempererat kebersamaan dan soliditas TNI-Polri di wilayah Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.

Kapolsek Liliriaja AKP Mahmuddin, S.Sos., bersama personel Polsek Liliriaja mendatangi Mako Koramil 1423-04/Liliriaja di Kelurahan Appanang, Senin (5/10/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk silaturahmi sekaligus memberikan ucapan selamat secara langsung kepada jajaran TNI dalam momentum Dirgahayu TNI ke-81.

Rombongan Polsek Liliriaja disambut Danramil 1423-04/Liliriaja Kapten Inf. Aries Hasan bersama personel Koramil. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan.

Dalam kesempatan itu, Kapolsek Liliriaja menyerahkan kue ucapan Dirgahayu TNI ke-81 kepada Danramil secara simbolis.

Penyerahan tersebut menjadi simbol penghormatan sekaligus cerminan kuatnya hubungan dan sinergitas antara TNI dan Polri, khususnya dalam menjalankan tugas menjaga keamanan di wilayah Kecamatan Liliriaja.

Kapolsek bersama Danramil dan jajaran juga terus mendorong terjalinnya komunikasi serta koordinasi yang baik di tingkat kewilayahan. Soliditas kedua institusi dinilai penting untuk memastikan setiap persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dihadapi secara bersama.

“Sinergitas TNI-Polri bukan hanya pada momentum tertentu, tetapi harus terus dijaga dan diperkuat demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” menjadi semangat dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan kunjungan berlangsung aman, tertib, khidmat dan lancar.

Momentum HUT ke-81 TNI pun menjadi pengingat bahwa kekuatan TNI dan Polri di tingkat kewilayahan akan semakin kokoh ketika dibangun melalui komunikasi, kebersamaan dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

(Yund)

Bukan Sekadar Jalan-Jalan, TKN Lamung Patue Ajak Anak Kenali Proses Produksi Air Wetzo

Soppeng, Sigapnews.com, Kegiatan belajar di TK Negeri Lamung Patue Watansoppeng berlangsung dengan cara yang berbeda, Senin (5/10/2026). Para peserta didik diajak keluar dari ruang kelas untuk mengenal lebih dekat proses pengolahan air minum di CV. Aresota Jaya, Jalan Daeng Bora Kelu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari kegiatan Outing Class dengan tema pembelajaran “Air”. Anak-anak tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi melihat langsung bagaimana air diolah hingga menjadi air minum dalam kemasan gelas Wetzo.

Sejak tiba di lokasi, suasana penuh keceriaan terlihat dari wajah para peserta didik. Rasa penasaran semakin bertambah ketika mereka diperlihatkan berbagai tahapan produksi yang berlangsung di CV. Aresota Jaya.

Pimpinan CV. Aresota Jaya, Hj. Hernawati, menyambut langsung rombongan TKN Lamung Patue. Anak-anak bersama para guru kemudian mendapatkan penjelasan mengenai proses produksi air gelas Wetzo.

Mereka menyaksikan proses penyaringan dan pengolahan air, pengisian air ke dalam gelas, penutupan serta pengepresan gelas, hingga proses pengemasan ke dalam dos.

Anak-anak tampak serius memperhatikan mesin yang bekerja. Sesekali rasa ingin tahu mereka muncul melalui pertanyaan sederhana yang membuat kegiatan berlangsung semakin interaktif.

Dari Ruang Kelas ke Dunia Nyata

Kepala TK Negeri Lamung Patue Watansoppeng, Jumrah, S.Pd, mengatakan Outing Class merupakan salah satu cara untuk memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada peserta didik.

“Anak-anak sangat senang karena mereka bisa melihat langsung proses pembuatan air gelas Wetzo. Selama ini mereka hanya mengenal air melalui pembelajaran di kelas. Hari ini mereka bisa melihat bagaimana air disaring, diproses, dimasukkan ke gelas, ditutup, dipres, hingga dikemas,” ungkap Jumrah.

Menurutnya, pengalaman langsung akan membantu anak lebih mudah memahami materi karena mereka tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi juga melihat prosesnya.

Jumrah berharap kegiatan tersebut dapat menumbuhkan rasa ingin tahu anak sekaligus membangun keberanian untuk bertanya dan mengamati lingkungan di sekitarnya.

Air Tak Sekadar untuk Diminum

Guru TKN Lamung Patue, Hj. Amriani, S.Pd, menilai kegiatan tersebut juga memiliki nilai edukasi tentang pentingnya air bagi kehidupan.

“Anak-anak dapat memahami bahwa air merupakan sumber kehidupan. Manusia membutuhkan air, begitu juga hewan dan tumbuhan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, melalui kegiatan tersebut anak-anak juga diajak memahami pentingnya menjaga kebersihan air, tidak menggunakannya secara berlebihan serta bersyukur atas sumber daya yang diberikan Tuhan.

Menurut Amriani, pembelajaran melalui pengalaman langsung akan meninggalkan kesan lebih kuat bagi anak.

“Anak-anak melihat, mendengar, mengamati dan bertanya secara langsung. Itu menjadi pengalaman yang tentu berbeda dibandingkan hanya belajar melalui gambar atau cerita,” katanya.

Raja: Ternyata Air yang Diminum Ada Prosesnya

Salah seorang peserta didik, Raja, tampak menikmati kegiatan tersebut. Ia mengaku senang bisa melihat tempat pembuatan air Wetzo secara langsung.

“Saya senang datang ke pabrik Wetzo. Saya bisa melihat bagaimana air dibuat, dimasukkan ke gelas, ditutup, lalu dimasukkan ke dalam dos. Saya juga senang bisa minum air Wetzo langsung di tempat pembuatannya,” ujar Raja.

Keceriaan anak-anak semakin terasa ketika mereka melihat produk yang telah selesai dikemas dan siap dibawa menggunakan kendaraan untuk didistribusikan.

Bagi mereka, pengalaman tersebut menjadi pengetahuan baru bahwa air minum yang biasa dikonsumsi sehari-hari tidak langsung berada dalam kemasan, melainkan melalui sejumlah tahapan sebelum siap digunakan.

Belajar, Mengamati dan Bersama-sama

Outing Class ini juga menjadi ruang untuk mengembangkan berbagai kemampuan peserta didik. Anak-anak belajar berkomunikasi ketika bertanya dan menjawab, melatih kemampuan berpikir melalui pengamatan, sekaligus belajar mengikuti aturan ketika berada di lingkungan produksi.

Kegiatan bersama teman dan guru juga memperkuat kemampuan sosial dan emosional mereka.

Dengan pendekatan pembelajaran seperti ini, materi tentang air tidak lagi sekadar menjadi tema di dalam kelas. Anak-anak mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung bagaimana air diproses dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan Outing Class TKN Lamung Patue Watansoppeng ke CV. Aresota Jaya akhirnya menjadi pengalaman edukatif yang menyenangkan.

Bukan sekadar berkunjung, anak-anak belajar bahwa dari setiap gelas air yang mereka minum, ada proses, pengetahuan dan orang-orang yang bekerja di baliknya.

(Red)

Tiga Ekskavator PETI Dibakar, Aktivis Madina Pertanyakan Kinerja Satgas

Panyabungan, Sigapnews.com, Pembakaran tiga unit ekskavator yang diduga digunakan untuk aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Jambur Tarutung, Kelurahan Pasar Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), memunculkan pertanyaan serius dari kalangan aktivis.

Bagi sejumlah pegiat lingkungan dan pemuda, insiden tersebut bukan sekadar persoalan pembakaran alat berat. Peristiwa itu dinilai mencerminkan tingginya keresahan masyarakat sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penanganan PETI di wilayah Madina.

Ketua AMPEL Kabupaten Madina, Dahler Lubis, S.Pd., mengatakan keresahan warga terhadap aktivitas PETI telah berlangsung cukup lama.

Ia menyebut keberadaan alat berat yang diduga digunakan untuk aktivitas PETI menjadi salah satu pemicu meningkatnya ketegangan di tengah masyarakat.

“Ini merupakan akumulasi kemarahan masyarakat akibat persoalan PETI yang dinilai belum tertangani secara efektif,” kata Dahler di Panyabungan, Minggu (5/10/2026).

Menurut Dahler, aktivitas PETI yang menggunakan alat berat dan diduga berlangsung di kawasan Mandailing Julu harus mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Terlebih, lokasi aktivitas tersebut disebut berada tidak jauh dari Masjid Al-Muhtadin Jambur Tarutung.

Warga, kata dia, memiliki kekhawatiran terhadap dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan bangunan masjid.

Pembakaran Jadi Alarm bagi Satgas PETI

Dahler menilai pembakaran tiga ekskavator harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan unsur Forkopimda yang terlibat dalam Satgas PETI.

“Insiden ini merupakan tamparan keras bagi Satgas PETI. Masyarakat melihat adanya jarak antara operasi penertiban dengan kondisi aktivitas PETI di lapangan,” ujarnya.

Ia mempertanyakan mengapa aktivitas PETI masih dapat ditemukan di lapangan meskipun operasi penertiban telah dilakukan.

Dahler juga meminta agar evaluasi tidak berhenti pada kegiatan razia atau penertiban sesaat.

Menurutnya, aparat perlu mengungkap mata rantai aktivitas PETI secara menyeluruh, mulai dari pemilik alat berat, pengendali kegiatan hingga sumber pembiayaannya apabila ditemukan bukti keterlibatan.

“Satgas diperkuat berbagai unsur, tetapi masyarakat masih melihat aktivitas PETI berlangsung. Ini harus dievaluasi secara terbuka,” katanya.

Polisi Diminta Buka Kepemilikan Ekskavator

Desakan pengusutan juga datang dari Sekretaris Forum KLIK SK (Kajian Lingkungan dan Studi Kerakyatan), Arif Azka Batubara.

Ia meminta kepolisian tidak hanya menangani peristiwa pembakaran, tetapi juga menelusuri asal-usul dan kepemilikan tiga ekskavator yang berada di lokasi.

“Kapolres jangan main-main. Segera selidiki dan proses hukum pemilik alat berat serta pihak yang terbukti membiayai kegiatan PETI di Kotanopan,” tegas Arif.

Menurutnya, informasi mengenai pemilik alat berat penting untuk mengungkap lebih jauh dugaan jaringan PETI di kawasan tersebut.

Namun, ia menegaskan seluruh pihak yang disebut dalam penyelidikan tetap harus diproses berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.

Aktivitas Reklamasi Eks Lokasi PETI Dipertanyakan

Sorotan lain disampaikan Ketua SIPLAH (Solidaritas Pemuda Peduli Lingkungan Hidup), Ahmad Rifai Nasution.

Ia menyoroti aktivitas reklamasi di lahan yang disebut sebagai eks lokasi PETI di wilayah Kotanopan.

Lokasi tersebut sebelumnya disebut berkaitan dengan pelaksanaan turnamen Maraginda Hakim Nasution Cup I.

Ahmad meminta pemerintah daerah dan aparat terkait memastikan legalitas kegiatan tersebut, termasuk dokumen dan dasar hukum reklamasi.

Ia juga menyinggung dugaan keterlibatan Kepala Desa Singengu berinisial GD.

Namun, Ahmad mengingatkan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan dokumen resmi.

“Kalau memang ada aktivitas reklamasi tanpa dasar hukum dan dokumen yang sah, harus ada pemeriksaan,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah tidak membiarkan munculnya pertanyaan baru di tengah persoalan PETI yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat.

Jika Daerah Tak Jelas, Laporan Dibawa ke Pusat

Para aktivis menyatakan sedang menyiapkan data dan dokumen untuk dibawa ke institusi penegak hukum tingkat pusat.

Laporan tersebut, menurut mereka, akan diarahkan untuk meminta kejelasan mengenai dugaan aktivitas PETI, kepemilikan alat berat, sumber pembiayaan, serta persoalan lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan.

“Jika persoalan ini tidak mendapatkan kejelasan di tingkat daerah, kami akan membawa laporan dan data yang kami miliki ke tingkat pusat. Semua harus diuji berdasarkan bukti dan proses hukum,” kata Ahmad.

Para aktivis berharap peristiwa pembakaran tiga ekskavator tidak berhenti sebagai kasus kerusakan atau pembakaran alat berat semata.

Mereka meminta aparat menjadikan peristiwa tersebut sebagai pintu masuk untuk mengungkap secara menyeluruh siapa saja yang berada di balik aktivitas PETI, sepanjang dapat dibuktikan melalui proses penyelidikan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari kepolisian maupun Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terkait perkembangan penyelidikan, status tiga ekskavator yang dibakar, serta identitas pemilik alat berat tersebut.

(Magrifatulloh)

Burhanuddin Andi Pimpin HKTI Sulsel, Tekadnya Jelas: Petani Harus Jadi Prioritas

Makassar, Sigapnews.com, Kepemimpinan baru DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulawesi Selatan resmi dimulai. Irjen Pol. (Purn.) Burhanuddin Andi dipercaya menjadi Ketua DPD HKTI Sulsel setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) di Makassar, Ahad (4/10/2026).

Usai ditetapkan sebagai ketua, Burhanuddin tidak berbicara panjang mengenai jabatan. Ia justru menyampaikan satu komitmen yang menjadi pijakan awal kepemimpinannya.

“Siap mewakafkan diri untuk HKTI.”

Menurut Burhanuddin, kalimat tersebut bukan sekadar ungkapan setelah menerima amanah. Ia menyatakan siap mengalokasikan waktu, pikiran dan tenaga untuk membesarkan organisasi sekaligus memperjuangkan kepentingan petani.

“Saya siap bekerja dan memberikan waktu, pikiran serta tenaga untuk HKTI. Saya ingin HKTI hadir lebih dekat dengan petani dan benar-benar menjadi bagian dari perjuangan mereka,” ujarnya.

Burhanuddin menilai HKTI Sulsel memiliki modal organisasi yang kuat. Pengurus DPC telah terbentuk di 24 kabupaten/kota, dengan sebagian besar ketuanya berasal dari kalangan kepala daerah.

Namun, ia mengingatkan bahwa struktur yang besar tidak akan berarti apabila tidak diikuti kerja nyata.

“Kita tidak ingin HKTI hanya kuat secara struktur, tetapi juga harus terasa manfaatnya. Petani harus menjadi perhatian utama. Apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan mereka harus kita dengarkan dan perjuangkan bersama,” tegasnya.

Karena itu, Burhanuddin ingin HKTI lebih aktif mendengar suara petani.

Persoalan yang muncul di lapangan harus menjadi bahan kerja organisasi. Aspirasi petani tidak cukup hanya dicatat, tetapi perlu dikawal agar menemukan solusi.

Terpilihnya Burhanuddin menjadi bagian dari konsolidasi besar HKTI Sulsel. Musda tersebut dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPC HKTI dari 24 kabupaten/kota.

Kekuatan jaringan tersebut menjadi modal penting untuk membangun gerakan organisasi yang lebih terkoordinasi.

Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding sebelumnya juga menekankan pentingnya menjadikan struktur organisasi sebagai kekuatan untuk menghasilkan kerja yang dirasakan langsung oleh petani.

Pesan tersebut sejalan dengan visi awal Burhanuddin.

Ia ingin HKTI hadir di tengah persoalan petani, bukan hanya di ruang rapat.

Dengan jaringan organisasi yang sudah terbentuk di seluruh kabupaten/kota, HKTI Sulsel memiliki ruang yang luas untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah sekaligus memperjuangkan kebutuhan petani.

Burhanuddin Andi lahir di Soppeng, 26 April 1959 dan merupakan lulusan Akpol 1983.

Sepanjang kariernya di Polri, ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk Kapolda Bengkulu, Kapolda Sulselbar dan Koorsahli Kapolri.

Kini, pengalaman tersebut dibawa ke ruang pengabdian yang berbeda.

Setelah purna tugas dari kepolisian, Burhanuddin memilih mengambil bagian dalam organisasi yang memiliki perhatian langsung terhadap sektor pertanian dan kehidupan petani.

Tantangan kepemimpinannya pun sudah terbentang.

Membangun HKTI yang kuat secara organisasi sekaligus memastikan petani benar-benar merasakan kehadiran dan manfaatnya.

(Yund)

Jelang MTQ ke-5, Panitia dan Warga Kompak Siapkan Panggung Utama di Desa Leworeng

Soppeng, Sigapnews.com, Persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-5 Tingkat Kabupaten Soppeng terus digenjot. Di Desa Leworeng, semangat gotong royong menjadi bagian penting dalam menyambut pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut.

Senin (5/10/2026), panitia lokal bersama pemerintah desa, pemuda dan masyarakat turun langsung membersihkan panggung utama yang akan menjadi salah satu pusat kegiatan MTQ.

Kegiatan dipimpin Ketua Panitia Lokal Alias Sa’id dan turut dihadiri Kepala Desa Leworeng Rusdi Ibrahim bersama jajaran panitia lokal.

Tanpa melihat perbedaan peran dan kedudukan, seluruh peserta gotong royong bekerja bersama membersihkan lantai panggung, area sekitar, akses masuk hingga tempat duduk bagi tamu undangan.

Kebersamaan tersebut menjadi gambaran kesiapan masyarakat Leworeng sebagai tuan rumah untuk memberikan pelayanan terbaik selama MTQ berlangsung.

Ketua Panitia Lokal Alias Sa’id mengatakan, kebersihan panggung utama menjadi perhatian karena tempat tersebut akan menjadi pusat berbagai kegiatan selama pelaksanaan MTQ.

“Panggung utama adalah wajah acara. Maka harus bersih, rapi dan nyaman. Kami ingin tamu, peserta maupun masyarakat yang hadir merasa dihormati dan betah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Leworeng Rusdi Ibrahim menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan akhir sebelum MTQ resmi dimulai.

Menurutnya, menjaga kebersihan bukan hanya dilakukan menjelang kegiatan, tetapi harus menjadi komitmen bersama selama seluruh rangkaian MTQ berlangsung.

“Pembersihan ini merupakan bagian dari persiapan akhir sebelum acara resmi dimulai. Panitia berkomitmen terus menjaga kebersihan sepanjang pelaksanaan MTQ berlangsung, karena kebersihan adalah bagian daripada iman,” ujarnya.

Dengan semangat gotong royong yang terus terjaga, masyarakat Leworeng berharap pelaksanaan MTQ ke-5 Tingkat Kabupaten Soppeng dapat berjalan lancar, tertib dan sukses hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir.

(Yund)

Bupati Suwardi Haseng Pimpin HKTI Soppeng, Perkuat Organisasi Petani di 24 Kabupaten/Kota Sulsel

Makassar, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., mendapat amanah baru di luar pemerintahan. Ia resmi dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Soppeng periode 2026–2031.

Pengukuhan Suwardi bersama jajaran pengurus DPC HKTI Soppeng berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Ahad (4/10/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Sulawesi Selatan.

Dalam kepengurusan tersebut, Suwardi didampingi Musdar Asman, S.Pd., M.Si., sebagai sekretaris dan Andi Wahyu Gunawan, S.Sos., M.Si., sebagai bendahara. Sementara posisi wakil ketua dipercayakan kepada H. Asis Dahlan dan HAM Zulkarnain.

Pengukuhan seluruh pengurus DPC HKTI se-Sulawesi Selatan dilakukan Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding.

Momentum tersebut sekaligus menandai terbentuknya kepengurusan HKTI di seluruh 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Di tingkat provinsi, Musda menetapkan Irjen Pol. (Purn.) Dr. H. Burhanuddin Andi sebagai Ketua DPD HKTI Sulsel. Burhanuddin terpilih secara aklamasi setelah menjadi calon tunggal dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan pencalonan.

Menariknya, sejumlah kepala daerah juga dipercaya memimpin DPC HKTI di wilayah masing-masing. Di antaranya Darmawangsyah Muin di Gowa, Paris Yasir di Jeneponto, Andi Muchtar Ali Yusuf di Bulukumba, Andi Asman Sulaiman di Bone, Andi Rosman di Wajo, Chaidir Syam di Maros, Sofyan Syam di Pangkep, Andi Ina Kartika Sari di Barru, Azizah Irma Wahyudianti Irwan di Pinrang dan Syaharuddin Alrif di Sidrap.

Sementara sejumlah DPC lainnya dipercayakan kepada tokoh daerah, seperti Andi Suharmika Hasir di Makassar, Mohammad Firdaus Dg Manye di Takalar, Muhammad Fathul Fauzy Nurdin di Bantaeng, Muhammad Natsir Ali di Kepulauan Selayar, Achmad Fauzan Guntur di Sinjai hingga Irwan Bachri Syam di Luwu Timur.

Struktur baru HKTI Sulsel selanjutnya berada dalam koordinasi DPN HKTI yang diisi sejumlah tokoh nasional. Presiden Prabowo Subianto tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina, sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjabat Ketua Dewan Penasihat.

Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko menempati posisi Ketua Dewan Kehormatan, dengan Andi Iwan Darmawan Aras sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan.

Di jajaran eksekutif, Sudaryono dipercaya sebagai Ketua Umum DPN HKTI dan Abdul Kadir Karding sebagai Sekretaris Jenderal.

Kegiatan di Makassar tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel A. Rachmatika Dewi, jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda serta Ketua DPN Pengusaha Tani Yasir Machmud.

Bagi Soppeng, masuknya Suwardi Haseng sebagai Ketua DPC HKTI bukan sekadar tambahan jabatan organisasi. Posisi tersebut menempatkan kepala daerah secara langsung dalam wadah yang memiliki perhatian terhadap kepentingan petani dan penguatan sektor pertanian.

Dengan terbentuknya DPD dan 24 DPC, HKTI Sulsel kini memiliki struktur organisasi lengkap di seluruh kabupaten/kota. Di Soppeng, organisasi tersebut akan berada di bawah kepemimpinan Suwardi Haseng untuk periode lima tahun ke depan.

(Yund)

Bukan di Panggung, Bupati Suwardi Memilih Duduk Bersama Warga di Meja Domino di Desa Ganra

Soppeng, Sigapnews.com, Ada pemandangan berbeda dalam Turnamen Domino PORDI Ganra Cup I 2026 di Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Sabtu (3/10/2026).

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng hadir bukan sekadar sebagai kepala daerah yang datang membuka atau menyaksikan pertandingan. Ia memilih berada di tengah masyarakat, menikmati suasana turnamen dan berbaur dengan warga tanpa jarak.

Di arena yang dipenuhi peserta dan penonton, suasana berlangsung cair. Sapaan, obrolan dan canda mewarnai pertandingan yang mempertemukan 192 pasangan peserta tersebut.

Tak terlihat batas antara pejabat dan masyarakat. Suwardi hadir dalam suasana yang sederhana, menyatu dengan warga yang sedang menikmati salah satu permainan yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Soppeng.

Turnamen domino pun seolah berubah menjadi ruang silaturahmi. Meja-meja pertandingan menjadi tempat bertemunya berbagai kalangan, mulai dari warga biasa, pemuda, tokoh masyarakat hingga unsur pemerintahan.

Kepala Desa Ganra, Andi Wahyu Gunawan, mengatakan kegiatan tersebut sejak awal tidak hanya ditujukan untuk mencari juara.

Menurutnya, turnamen menjadi momentum memperkuat hubungan sosial sekaligus menjaga kebersamaan masyarakat.

“Siapa pun bisa duduk di satu meja, tanpa melihat siapa dia dan apa jabatannya. Kita ingin terus menghidupkan rasa saling mengenal, saling menghargai dan rasa memiliki terhadap kampung,” katanya.

Andi Wahyu juga menyambut baik kehadiran Bupati Soppeng yang dinilainya menunjukkan kedekatan seorang pemimpin dengan masyarakat.

“Kehadiran Pak Bupati sebagai pertanda kesederhanaan. Beliau berbaur dan menyatu dengan masyarakat, duduk bersama, bercakap tanpa perbedaan kelas. Ini adalah kebersamaan,” ujarnya.

Bagi warga Ganra, momen tersebut memberi warna tersendiri bagi pelaksanaan PORDI Ganra Cup I. Kompetisi memang tetap menjadi tujuan, tetapi suasana kekeluargaan justru menjadi bagian yang paling terasa.

Di tengah persaingan meraih kemenangan, masyarakat tetap dipertemukan dalam satu ruang yang sama.

Meja domino menjadi simbol sederhana bahwa jabatan bisa ditanggalkan sejenak, sementara kebersamaan tetap menjadi milik semua orang.

(Red)

Supriansa Jelaskan Mekanisme Perpanjangan DPD II Golkar Jelang Musda

Makassar, Sigapnews.com,– Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Supriansa, buka suara terkait mekanisme perpanjangan masa kepengurusan DPD II Partai Golkar di sejumlah kabupaten/kota menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda).

Supriansa menegaskan, perpanjangan tersebut memiliki dasar dalam aturan internal partai. Kebijakan itu ditempuh untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan meski masa jabatan sejumlah kepengurusan DPD II telah berakhir.

Menurut Supriansa, ketentuan tersebut mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar Nomor JUKLAK-2/DPP/GOLKAR/I/2020 tentang Musyawarah dan Rapat-Rapat Partai Golkar.

Selain itu, mekanisme tersebut juga merujuk pada Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Golkar yang mengatur masa jabatan definitif pengurus DPD tingkat kabupaten/kota selama lima tahun sejak ditetapkan dalam Musda.

“Jika masa jabatan lima tahun tersebut berakhir namun Musda belum dapat dilaksanakan, misalnya karena agenda politik nasional atau sedang dalam penataan organisasi, maka untuk menjaga kesinambungan organisasi, kepengurusan daerah yang telah habis masa baktinya diperpanjang secara otomatis hingga pelaksanaan Musda ditetapkan, kecuali jika DPP mengambil keputusan lain,” ujar Supriansa saat dikonfirmasi, Jumat (2/10/2026).

Ia menjelaskan, perpanjangan tersebut berbeda dengan kondisi ketika terjadi pengunduran diri pengurus sebelum masa jabatan berakhir.

Jika pengurus DPD II mengundurkan diri karena alasan tertentu, DPD I Partai Golkar Sulsel akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) setelah melakukan koordinasi dengan DPP Partai Golkar.

“Lain halnya jika ada DPD II yang mengundurkan diri karena alasan tertentu, maka DPD Provinsi akan menunjuk Plt setelah berkoordinasi dengan DPP,” jelasnya.

Mantan Anggota DPR RI tersebut menegaskan, mekanisme perpanjangan kepengurusan itu bukan kebijakan yang hanya berlaku di Sulawesi Selatan. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari tata kelola organisasi Partai Golkar secara nasional.

Supriansa meminta seluruh pengurus dan kader DPD II Golkar di Sulsel tetap fokus menjalankan program kerja serta menjaga konsolidasi menjelang Musda.

“Perpanjangan ini memberikan kepastian hukum dan tata kelola agar seluruh pengurus di daerah tetap bekerja maksimal. Yang terpenting saat ini adalah menjaga kekompakan, mesin partai terus bergerak, dan konsolidasi organisasi menyambut Musda nanti berjalan mulus serta kondusif,” pungkasnya.

(Yund)

Batik Lontara Warnai Pelayanan, BRI Soppeng Rayakan Hari Batik Nasional

Soppeng, Sigapnews.com, Hari Batik Nasional menjadi momentum bagi insan BRI Soppeng untuk menunjukkan kecintaan terhadap budaya Nusantara. Jumat (2/10/2026), para pegawai Kantor Cabang BRI Soppeng kompak mengenakan busana batik saat menjalankan aktivitas pelayanan kepada nasabah.

Tidak sekadar mengenakan batik, para pekerja BRI Soppeng turut menampilkan keberagaman motif dari berbagai daerah. Batik khas Jawa berpadu dengan batik Sulawesi Selatan bernuansa Lontara, menciptakan suasana pelayanan yang berbeda dari biasanya.

Pemandangan tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana budaya lokal dapat hadir di tengah aktivitas pelayanan perbankan. Motif Lontara yang identik dengan kekayaan budaya Sulawesi Selatan menjadi salah satu sentuhan yang menarik perhatian dalam peringatan Hari Batik Nasional di BRI Soppeng.

Pemimpin Cabang BRI Soppeng, Rahmatulloh Habibi, mengatakan penggunaan batik merupakan bentuk apresiasi terhadap karya dan budaya bangsa.

“Melalui penggunaan batik dengan beragam tema budaya, kami ingin menunjukkan bahwa keberagaman merupakan bagian dari kekayaan Indonesia,” ujar Habibi.

Ia menyebut setiap daerah memiliki karakter dan cerita tersendiri yang tercermin melalui motif batiknya. Karena itu, penggunaan batik di lingkungan kerja diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi turut menumbuhkan kebanggaan terhadap budaya Indonesia.

Habibi juga menilai penggunaan batik dapat memberikan dukungan terhadap keberlangsungan industri kreatif, termasuk para perajin dan pelaku usaha batik di berbagai daerah.

“Mengenakan batik bukan hanya tentang pakaian, tetapi juga tentang bagaimana kita menghargai budaya dan karya bangsa sendiri,” katanya.

Menurutnya, semangat mencintai dan melestarikan batik perlu terus dibangun dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan kerja dan pelayanan publik.

Peringatan Hari Batik Nasional di BRI Soppeng akhirnya tidak hanya menjadi momentum mengenakan pakaian bermotif khas Nusantara. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan budaya lokal, kebanggaan nasional dan semangat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan balutan batik, para insan BRI Soppeng tetap menjalankan aktivitas pelayanan seperti biasa sembari membawa pesan sederhana: mencintai budaya Indonesia dapat dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari.

(Red)

Kasi Intel Kejari Soppeng Beri Penerangan Hukum, Pejabat hingga Kades Diingatkan Soal Korupsi

Soppeng, Sigapnews.com, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Soppeng, Nazamuddin, SH, MH, memberikan penerangan hukum kepada jajaran pemerintahan Kabupaten Soppeng, Jumat (2/10/2026).

Kegiatan yang digelar di Aula Gabungan Dinas Kantor Bupati Soppeng tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi.

Penerangan hukum itu diikuti pimpinan SKPD, pimpinan BUMN dan BUMD, para camat, lurah hingga kepala desa se-Kabupaten Soppeng.

Dalam pemaparannya, Nazamuddin mengingatkan aparatur pemerintahan agar memahami batas kewenangan serta ketentuan hukum dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.

Sejumlah potensi pelanggaran yang menjadi perhatian di antaranya suap, gratifikasi, pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, manipulasi administrasi hingga penggelembungan anggaran atau mark-up.

Nazamuddin menegaskan, penerangan hukum merupakan bagian dari fungsi Intelijen Kejaksaan dalam melakukan langkah preventif. Namun, apabila upaya pencegahan tidak diindahkan, Kejari Soppeng dapat mengambil langkah penindakan sesuai aturan yang berlaku.

“Jika upaya-upaya preventif ini tidak berhasil, maka akan dilakukan langkah lebih lanjut berupa tindakan represif atau penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Nazamuddin.

Mewakili Bupati Soppeng, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. H. Andi Haeruddin, M.Si., mengapresiasi kegiatan tersebut.

Menurutnya, pemahaman hukum menjadi hal penting bagi aparatur agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan transparan, akuntabel dan taat aturan.

Pemkab Soppeng berharap sinergi bersama Kejari Soppeng terus diperkuat guna mencegah munculnya persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui tagline “Kenali Hukum, Jauhi Hukuman”, Kejari Soppeng mengajak seluruh aparatur pemerintahan untuk menjadikan kepatuhan terhadap hukum sebagai bagian penting dalam menjalankan tugas dan kewenangan.

(Yund)

Kelola OPLAH Rp38 Miliar, Bupati Soppeng: Jangan Ada Mark-Up dan Potong Hak Petani

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Optimalisasi Lahan (OPLAH) Non-Rawa Tahun Anggaran 2026 agar tidak bermain-main dengan anggaran.

Peringatan tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan OPLAH Wilayah Soppeng di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Kamis (1/10/2026).

Program OPLAH Non-Rawa di Kabupaten Soppeng mencakup areal seluas 8.315,58 hektare dengan dukungan anggaran sekitar Rp38 miliar.

Menurut Suwardi, besarnya dukungan anggaran tersebut harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima masyarakat, khususnya para petani penerima program.

Ia meminta pengelolaan dana dilakukan secara terbuka, tertib dan sesuai peruntukan.

“Jangan ada mark-up, jangan ada pemotongan hak petani dan jangan ada laporan fiktif,” tegas Suwardi.

Bupati menekankan bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan pemerintah pada dasarnya merupakan uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah harus dipastikan memberikan manfaat bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

“Anggaran ini adalah uang rakyat. Karena itu harus digunakan untuk kepentingan rakyat, khususnya meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Suwardi juga meminta ketepatan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) menjadi perhatian serius. Administrasi harus tertib dan pekerjaan fisik di lapangan wajib sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Program OPLAH Non-Rawa tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BP-LIP) Kelas I Makassar, Dr. Rustan Massinai, S.TP., M.Sc., kepada Bupati Soppeng.

Pelaksanaan program menggunakan pola Swakelola Tipe IV, dengan kelompok tani penerima terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.

Pengawasan Diperketat

Kepala BP-LIP Kelas I Makassar Rustan Massinai juga memberikan peringatan serupa. Ia meminta kelompok tani penerima bantuan mengelola anggaran secara transparan dan menyiapkan seluruh bukti pertanggungjawaban.

Rustan menyebut sejumlah potensi penyimpangan harus dihindari, mulai dari mark-up, pengarahan pembelian, pengambilan sisa anggaran hingga penggunaan dana untuk kepentingan pribadi.

“Bantuan ini harus dimanfaatkan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Audit atau pemeriksaan dapat dilakukan sewaktu-waktu,” tegasnya.

Pengawasan akan melibatkan penyuluh pertanian, pengawas, konsultan individu serta unsur pengawasan dan aparat penegak hukum.

Di sisi lain, Pemkab Soppeng juga mendorong modernisasi pengairan melalui penguatan pompanisasi dan program Listrik Masuk Sawah untuk membantu menjaga ketersediaan air serta meningkatkan indeks pertanaman.

Dengan cakupan OPLAH lebih dari 8.000 hektare, Pemkab Soppeng menargetkan program tersebut mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Namun, bagi Suwardi, keberhasilan program bukan hanya diukur dari luas lahan yang dioptimalkan maupun besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari seberapa besar manfaatnya dirasakan langsung oleh petani.

(Yund)

Usai Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Siswa SDN 3 Lemba Diuji Ingatan Sejarah

Soppeng, Sigapnews.com, Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di SDN 3 Lemba, Kabupaten Soppeng, Kamis (1/10/2026), diwarnai kegiatan literasi sejarah yang melibatkan seluruh siswa.

Setelah mengikuti upacara, siswa diberikan tugas sesuai jenjang kelas. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembelajaran untuk menguji sejauh mana siswa mampu mengingat dan memahami materi yang berkaitan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Siswa kelas 1, 2 dan 3 mendapat tugas menyebutkan dua nama Pahlawan Revolusi Republik Indonesia. Sementara siswa kelas 4, 5 dan 6 diminta menuliskan tiga isi amanah yang disampaikan dalam upacara.

Guru SDN 3 Lemba, Sumarni, mengatakan pemberian tugas disesuaikan dengan kemampuan siswa pada masing-masing jenjang.

“Untuk kelas rendah, mereka mengenal sejarah melalui nama-nama Pahlawan Revolusi. Sedangkan kelas tinggi kami arahkan untuk menyimak amanah upacara dan menuliskan kembali apa yang mereka pahami,” kata Sumarni.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembiasaan literasi di sekolah. Siswa dilatih tidak hanya mendengar atau mengikuti kegiatan, tetapi juga mengingat informasi dan menyampaikannya kembali.

Melalui kegiatan itu, siswa diharapkan semakin mengenal tokoh-tokoh yang memiliki peran dalam sejarah bangsa serta memahami pentingnya menghargai jasa para pahlawan.

Momentum Hari Kesaktian Pancasila juga dimanfaatkan SDN 3 Lemba untuk menghadirkan pembelajaran yang sederhana namun memiliki nilai sejarah. Dari tugas menyebutkan nama pahlawan hingga menuliskan pesan upacara, siswa diajak mengenal kembali sejarah Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian sekolah dalam menanamkan nilai kebangsaan dan penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan sejak dini.

(Yund)

Listyo Sigit Berganti di Hari Kesaktian Pancasila: Sinyal Penguatan Kedaulatan Ideologi Negara

Poto: Indria Febriansyah, S.E., M.H..

Dari Pergantian Kapolri ke Penguatan Pancasila: Pesan FKN-08 tentang Arah Kekuasaan Negara

Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI) dan Inisiator Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08)

Jakarta - Ketika matahari terbit di ufuk Indonesia pada 1 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, terjadi pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diberhentikan dengan hormat dari jabatan Kapolri dan selanjutnya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Pada hari yang sama, DPR RI menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri pengganti Listyo Sigit.

Bagi kami, momentum tersebut bukan semata-mata pergantian pejabat. Berlangsung pada Hari Kesaktian Pancasila, peristiwa ini dapat dibaca sebagai momentum untuk kembali menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus berlandaskan Pancasila, konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat.

KESAKTIAN PANCASILA DAN KEKUASAAN NEGARA

Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar tanggal dalam kalender nasional. Ia merupakan momentum untuk mengingat kembali sejarah perjalanan bangsa, sekaligus meneguhkan komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.

Pergantian pucuk pimpinan lembaga kepolisian pada momentum tersebut memiliki makna politik dan kebangsaan tersendiri. Namun, makna tersebut tidak semestinya hanya dilihat dari siapa yang menduduki kursi Kapolri, melainkan dari bagaimana negara memastikan institusi penegak hukum bekerja sesuai konstitusi dan prinsip keadilan.

Kekuasaan negara pada hakikatnya bukan milik perseorangan. Jabatan adalah amanah, sedangkan kewenangan harus dijalankan berdasarkan hukum dan kepentingan masyarakat.

Karena itu, siapa pun yang memegang amanah negara harus diukur dari komitmennya menjaga keutuhan bangsa, menegakkan keadilan, menghormati hukum, serta memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat.

Pergantian kepemimpinan tidak boleh berhenti pada pergantian figur. Yang lebih penting adalah memastikan adanya penguatan institusi, peningkatan profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

KEPOLISIAN DAN SEMANGAT REFORMASI

Selama masa kepemimpinan Listyo Sigit, institusi kepolisian menghadapi berbagai sorotan dan ekspektasi publik. Sejumlah persoalan penegakan hukum, transparansi, pelayanan masyarakat, serta persepsi mengenai keadilan menjadi bagian dari dinamika yang harus terus dibenahi.

Pernyataan tersebut bukan bermaksud menafikan berbagai upaya dan capaian yang telah dilakukan selama kepemimpinan Listyo Sigit. Namun, kritik publik terhadap institusi negara merupakan bagian penting dari proses demokrasi dan reformasi.

Kepolisian sebagai salah satu institusi strategis negara harus terus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Pancasila tidak cukup hanya ditempatkan dalam teks peraturan maupun simbol-simbol kenegaraan. Nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam kehidupan masyarakat melalui keadilan, persamaan di hadapan hukum, penghormatan terhadap hak warga negara, serta pelayanan publik yang berintegritas.

Karena itu, pergantian Kapolri dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali reformasi institusi kepolisian dan membangun kepercayaan masyarakat.

PANCASILA SEBAGAI LANDASAN KEKUASAAN NEGARA

Indonesia merupakan negara besar dengan keragaman suku, agama, budaya, dan kepentingan. Dalam situasi perubahan politik dan ekonomi global, persatuan nasional menjadi salah satu modal utama bangsa.

Pancasila merupakan titik temu sekaligus landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, seluruh pemegang kekuasaan harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Jabatan dapat berganti. Pangkat dapat berubah. Pemerintahan dapat mengalami pergantian. Namun, Pancasila sebagai dasar negara harus tetap menjadi pijakan bersama.

Siapa pun yang memegang tampuk kekuasaan di negeri ini harus menyadari bahwa jabatan adalah amanah. Kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi serta hukum yang berlaku.

Dalam konteks itulah Hari Kesaktian Pancasila harus menjadi momentum evaluasi sekaligus pengingat bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa batas.

PESAN FKN-08: MENJAGA PANCASILA DARI DALAM

Kepada seluruh elemen bangsa, seluruh relawan perjuangan, dan seluruh masyarakat yang mencintai keadilan, FKN-08 mengajak agar momentum Hari Kesaktian Pancasila dijadikan titik untuk memperkuat kembali komitmen kebangsaan.

Tugas kita bukan hanya mengganti orang, tetapi juga memperbaiki sistem dan cara berpikir dalam menjalankan kekuasaan.

Siapa pun yang memegang jabatan publik harus memahami bahwa ia bekerja untuk rakyat, berada di bawah konstitusi, dan wajib menjunjung tinggi Pancasila serta hukum.

Hari Kesaktian Pancasila mengajarkan bahwa tantangan terhadap negara tidak selalu datang dari luar. Tantangan juga dapat muncul ketika nilai-nilai Pancasila tidak diwujudkan dalam praktik kehidupan bernegara: ketika keadilan dipertanyakan, persatuan melemah, dan kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Maka, momentum pergantian Kapolri ini hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai pergantian figur, tetapi sebagai kesempatan untuk memperkuat institusi negara, supremasi hukum, profesionalisme aparat, dan kepercayaan masyarakat.

Kita harus mengembalikan Pancasila pada tempatnya sebagai dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa. Di atas kepentingan politik, di atas kepentingan kelompok, dan di atas kepentingan pribadi.

Karena pada akhirnya, bukan semata-mata seorang Kapolri, Presiden, atau pejabat negara yang menentukan masa depan Indonesia. Masa depan bangsa ditentukan oleh seluruh rakyat yang menjaga konstitusi, demokrasi, persatuan, keadilan, dan nilai-nilai Pancasila.

“Pancasila bukan sekadar warisan leluhur untuk dikenang, melainkan amanah rakyat untuk diperjuangkan setiap hari.”

Bukan Sekadar Upacara, Polres Soppeng Jadikan Hari Kesaktian Pancasila Momentum Perkuat Pengabdian

Soppeng, Sigapnews.com, Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi jajaran Polres Soppeng untuk kembali meneguhkan komitmen pengabdian kepada masyarakat.

Upacara peringatan digelar di halaman Mapolres Soppeng, Kamis (1/10/2026), dipimpin Wakapolres Soppeng Kompol Tamar, S.Sos. Seluruh personel yang hadir mengikuti rangkaian upacara dengan tertib.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H. menekankan bahwa makna Hari Kesaktian Pancasila harus tercermin dalam pelaksanaan tugas setiap anggota Polri.

Ia mengatakan, Pancasila memiliki peran penting sebagai nilai pemersatu di tengah keberagaman masyarakat. Karena itu, nilai tersebut perlu diwujudkan melalui sikap profesional, bertanggung jawab dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Pancasila merupakan nilai yang menyatukan kita dalam keberagaman. Karena itu, semangat tersebut harus tercermin dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” ujar Hari Budiyanto.

Selain menjalankan tugas secara profesional, Kapolres juga menekankan pentingnya menjaga soliditas antaranggota. Kekompakan internal dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan pelayanan kepolisian berjalan optimal.

Di tengah masyarakat, personel juga diharapkan mampu membangun komunikasi dan hubungan yang baik. Kehadiran Polri tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga pelayanan, perlindungan dan pengayoman.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila akhirnya tidak berhenti pada seremoni. Jajaran Polres Soppeng menjadikannya sebagai pengingat untuk terus membawa semangat persatuan dan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap pelaksanaan tugas.

(Yund)