Deng Raja Mulai Bidik Wisata Mattabulu, Kepentingan Warga Jadi Prioritas

Soppeng, Sigapnews.com, Potensi wisata Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, mulai dilirik Arifin alias Deng Raja yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat bakal calon Kepala Desa Mattabulu.

Deng Raja hadir dalam Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Tingkat Desa Mattabulu yang berlangsung di Kantor Desa Mattabulu, Kamis (27/8/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan bersama UPTD KPH Walanae.

Bagi Deng Raja, kegiatan tersebut bukan sekadar membahas batas kawasan hutan. Momentum itu juga menjadi kesempatan untuk melihat lebih dekat kondisi wilayah dan potensi yang bisa dikembangkan di Mattabulu.

Mattabulu sendiri memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Kajian mengenai strategi pengembangan ekowisata di kawasan tersebut mencatat Hutan Desa Mattabulu sekitar 1.066 hektare.

Menurut Deng Raja, kondisi geografis tersebut harus dilihat sebagai peluang sekaligus tanggung jawab. Potensi alam dapat dikembangkan menjadi sektor produktif bagi masyarakat, namun tetap harus berjalan sesuai aturan dan menjaga kelestarian hutan.

“Kalau diberi amanah, tentu kita akan melihat semua potensi yang ada di Mattabulu. Salah satunya potensi wisata yang bisa dikembangkan tanpa mengabaikan kelestarian kawasan hutan,” ujarnya.

Ia menilai pembangunan desa tidak boleh hanya bertumpu pada satu sektor. Meski selama ini dikenal dekat dengan kalangan petani, Deng Raja menyatakan perhatian terhadap masyarakat harus mencakup seluruh sektor dan kelompok warga.

“Yang kita perjuangkan adalah kepentingan seluruh masyarakat. Bukan hanya petani, tetapi semua elemen, termasuk ibu-ibu rumah tangga. Harapannya, ke depan kesejahteraan masyarakat Mattabulu bisa semakin baik,” tegasnya.

Bagi Deng Raja, kejelasan batas kawasan hutan juga penting dalam menyusun arah pembangunan desa. Pemerintah Kabupaten Soppeng sebelumnya telah menilai kejelasan batas kawasan hutan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kawasan hutan dan nonhutan serta mempermudah perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Ia pun mendorong agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan. Setiap rencana yang berkaitan dengan wilayah Mattabulu, kata dia, idealnya dibahas secara terbuka dan melibatkan warga sejak awal.

“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui hasil akhirnya. Kalau ada kebijakan yang menyangkut wilayah dan kepentingan warga, masyarakat harus dilibatkan,” katanya.

Deng Raja berharap Mattabulu ke depan mampu mengembangkan potensi pertanian, wisata, dan sumber daya lainnya secara berimbang. Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan, tetapi juga tidak boleh membuat potensi desa berhenti tanpa pengelolaan.

Dengan pendekatan tersebut, ia berharap potensi alam Mattabulu dapat menjadi sumber manfaat ekonomi baru sekaligus tetap menjaga hutan sebagai aset penting bagi generasi mendatang.

(Yund)

Korem 143/HO Gelar Gaktib, Prajurit Diperiksa Mulai SIM hingga Kendaraan

Kendari, Sigapnews.com, Korem 143/Halu Oleo (HO) bersama Detasemen Polisi Militer (Denpom) Kendari menggelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) di Makorem 143/HO, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (26/8/2026).

Operasi ini menyasar prajurit Korem 143/HO sebagai bagian dari upaya memastikan disiplin dan kepatuhan terhadap aturan tetap terjaga.

Pemeriksaan dipimpin langsung Dandenpom XIV/3 Kendari Letkol CPM Haryadi BP, S.H. Sejumlah kelengkapan personel dan kendaraan diperiksa secara langsung.

Petugas mengecek SIM, STNK, kelengkapan kendaraan serta aspek tertib berlalu lintas. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kendaraan yang digunakan prajurit memenuhi ketentuan dan dokumen administrasinya lengkap.

Kegiatan Gaktib tidak sekadar menjadi pemeriksaan rutin, tetapi juga menjadi langkah pembinaan agar setiap prajurit semakin memahami pentingnya disiplin dan kesadaran hukum.

Korem 143/HO menegaskan bahwa profesionalisme prajurit harus dibangun melalui kepatuhan terhadap aturan. Sikap disiplin juga diharapkan tercermin dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat berkendara di jalan raya.

Dengan pelaksanaan Gaktib secara berkala, Korem 143/HO bersama Denpom Kendari berupaya mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus memperkuat budaya tertib di lingkungan satuan.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Diharapkan seluruh personel Korem 143/HO semakin disiplin, taat hukum, dan mampu menjadi teladan bagi masyarakat.

(Penrem 143/HO)

Bupati Soppeng Gebrak Pola Lama, Manajemen Talenta ASN Jadi Senjata Cari Orang Terbaik

Makassar, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng mendorong perubahan serius dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Manajemen talenta tidak boleh sekadar menjadi program baru dengan tumpukan dokumen, tetapi harus menjadi alat untuk menemukan dan menempatkan orang terbaik di dalam birokrasi.

Pesan itu mengemuka saat Suwardi mengikuti Ekspose Manajemen Talenta Tahap II Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (25/8/2026).

Soppeng menjadi salah satu dari 11 kabupaten/kota yang mengikuti tahapan ekspose tersebut.

Bagi Suwardi, manajemen talenta tidak boleh berhenti pada assessment, pemetaan, lalu selesai. Hasil pemetaan harus memiliki konsekuensi terhadap bagaimana ASN dikembangkan dan ditempatkan.

Pemkab Soppeng telah melakukan wawancara dan Computer Assisted Competency Test (CACT) untuk mengukur kompetensi serta potensi aparatur.

Data tersebut diarahkan menjadi database talenta ASN yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan karier, penempatan jabatan dan penyiapan calon pemimpin birokrasi.

Suwardi menegaskan, birokrasi harus berani menempatkan aparatur sesuai kemampuan.

“Ini bukan hanya tentang siapa yang menduduki jabatan hari ini, tetapi bagaimana kita menyiapkan talenta-talenta terbaik untuk memimpin birokrasi Soppeng ke depan,” ujar Suwardi.

Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa ukuran utama dalam pengelolaan ASN harus bergeser pada kompetensi, potensi dan kinerja.

Manajemen talenta pada akhirnya harus mampu menjawab persoalan klasik birokrasi: bagaimana memastikan orang yang memiliki kemampuan berada pada posisi yang membutuhkan kemampuan tersebut.

ASN yang kompeten tetapi salah ditempatkan berpotensi membuat organisasi tidak maksimal. Sebaliknya, posisi strategis yang diisi tanpa mempertimbangkan kompetensi dapat berdampak pada kualitas kerja birokrasi.

Karena itu, hasil assessment ASN Soppeng diharapkan tidak sekadar menjadi arsip kepegawaian.

Database talenta harus menjadi peta untuk membaca siapa yang memiliki potensi tinggi, siapa yang membutuhkan pengembangan dan siapa yang siap diberi tanggung jawab lebih besar.

Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi percepatan penerapan manajemen talenta di Sulawesi Selatan.

Zudan menekankan bahwa manajemen talenta harus digunakan untuk penempatan dan pengembangan ASN, bukan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga menegaskan pentingnya penempatan ASN berdasarkan kompetensi, kapasitas dan potensi.

Pesan tersebut sejalan dengan arah yang didorong Pemkab Soppeng.

Setelah proses assessment dilakukan, pekerjaan yang lebih berat justru dimulai: memastikan hasil pemetaan benar-benar digunakan dalam pengambilan keputusan birokrasi.

Ekspose tahap II ini diikuti 11 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Sebelumnya, 13 pemerintah daerah telah mendapatkan persetujuan penerapan Manajemen Talenta.

Bagi Bupati Suwardi, manajemen talenta harus menjadi pintu masuk untuk membangun birokrasi yang lebih profesional.

Sebab, yang dibutuhkan bukan sekadar banyak ASN, tetapi ASN terbaik di tempat yang tepat.

Dan pada akhirnya, keberhasilan manajemen talenta Soppeng tidak akan diukur dari tebalnya dokumen assessment, melainkan dari seberapa jauh sistem itu mampu melahirkan birokrasi yang bekerja lebih cepat, tepat dan berorientasi hasil.

(Red)

Sosiolog Unhas: Petani Laoli ke Kedatuan Luwu Bukan Bentuk Perlawanan terhadap Negara

Makassar, Sigapnews.com, Langkah masyarakat petani Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, mendatangi Kedatuan Luwu untuk menyampaikan persoalan konflik agraria mendapat sorotan dari Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Rahmat Muhammad, M.Si.

Rahmat menilai keputusan warga memilih mengadu ke institusi adat tersebut merupakan gambaran adanya kelelahan dan kebuntuan dalam mencari penyelesaian melalui jalur formal.

“Keputusan mendatangi institusi adat Kedatuan Luwu menunjukkan adanya kelelahan dan kebuntuan struktural,” kata Rahmat di Makassar, Rabu (26/8/2026).

Koordinator Program Studi S3 Sosiologi Unhas tersebut mengatakan, masyarakat akar rumput tidak selalu memiliki posisi yang seimbang ketika berhadapan dengan prosedur formal negara.

“Prosedur formal negara sering kali dirasa terlalu kaku, prosedural, atau asimetris bagi kelompok akar rumput,” ujarnya.

Menurut Rahmat, keputusan petani Laoli mendatangi Kedatuan Luwu tidak muncul secara tiba-tiba.

Sebelumnya, masyarakat mengaku telah menempuh sejumlah mekanisme formal untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.

Dalam surat permohonan audiensi kepada Datu Luwu tertanggal 1 Agustus 2026, masyarakat menyebut telah menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Mereka juga telah berdialog dengan DPRD Luwu Timur, mengadukan persoalan ke DPRD Sulawesi Selatan, menempuh upaya hukum sesuai ketentuan, hingga melapor kepada Komnas HAM.

Namun, berbagai upaya tersebut disebut belum memberikan titik temu yang diharapkan.

Di tengah proses tersebut, masyarakat mengaku pengosongan lahan telah berlangsung dan berdampak langsung terhadap kehidupan keluarga mereka.

Rahmat menegaskan, langkah masyarakat mendatangi Kedatuan Luwu tidak semestinya dimaknai sebagai bentuk perlawanan terhadap negara.

“Hal ini tentu saja bukan upaya melawan negara atau mencari pengadilan tandingan,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat sedang menggunakan modal sosial dan sejarah kultural yang masih memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Tana Luwu.

Dalam konteks konflik tersebut, Kedatuan Luwu dapat diposisikan sebagai otoritas moral yang memiliki legitimasi sosial dan historis.

“Kedatuan diposisikan sebagai otoritas moral yang dapat memfasilitasi dialog yang lebih egaliter,” kata Rahmat.

Ia menilai posisi tersebut berbeda dengan kewenangan lembaga peradilan atau pemerintahan.

Hal itu pun telah dipahami masyarakat petani Laoli. Dalam surat permohonan audiensi, mereka menyatakan mengetahui bahwa Kedatuan Luwu tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa pertanahan.

Karena itu, masyarakat tidak meminta keputusan hukum dari Datu Luwu.

Mereka berharap mendapatkan nasihat, pertimbangan, serta kemungkinan fasilitasi ruang dialog yang lebih sejuk dan bermartabat.

Menurut Rahmat, pilihan masyarakat mendatangi institusi adat menunjukkan bahwa modal sosial masih mempunyai peran ketika mekanisme formal belum mampu menghadirkan penyelesaian yang dirasakan adil.

Bagi petani Laoli, konflik yang mereka hadapi tidak hanya menyangkut persoalan tanah.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan keberlangsungan hidup keluarga, sumber penghidupan, rasa keadilan, dan hubungan masyarakat dengan pemerintah.

Karena itu, Kedatuan Luwu diharapkan dapat menjadi ruang untuk menghidupkan kembali dialog dan musyawarah.

Dalam suratnya, petani Laoli menyebut Kedatuan Luwu sebagai institusi adat yang secara historis lekat dengan nilai keadilan, persaudaraan, musyawarah, dan keharmonisan masyarakat Tana Luwu.

Audiensi yang berlangsung pada Jumat, 21 Agustus 2026, kemudian menjadi bagian dari proses pencarian ruang dialog tersebut.

Langkah itu bukan perpindahan dari hukum negara ke hukum adat, tetapi pemanfaatan modal sosial dan kultural untuk membantu mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik.

Rahmat juga memberikan peringatan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan pendekatan yang dapat memperbesar ketegangan.

Ia meminta seluruh pihak memberi ruang bagi proses mediasi.

“Selama proses mediasi berlangsung, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus menghentikan segala bentuk intimidasi dan upaya pengosongan lahan secara paksa,” tegasnya.

Rahmat menilai tindakan represif dapat memperdalam persoalan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

“Tindakan represif hanya akan mempertebal trust issue masyarakat terhadap negara dan memicu konflik terbuka,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa konflik agraria memiliki dimensi yang jauh lebih luas dibandingkan persoalan status hukum tanah.

Di dalamnya terdapat persoalan sumber penghidupan, kepentingan pembangunan, relasi kekuasaan, serta rasa keadilan masyarakat.

Jika hanya diselesaikan melalui pendekatan kekuasaan, sementara aspek sosial diabaikan, konflik berpotensi berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Karena itu, Rahmat melihat keterlibatan Kedatuan Luwu sebagai peluang untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas.

Bukan sebagai lembaga yang mengambil alih kewenangan negara, tetapi sebagai otoritas moral yang dapat membantu menciptakan suasana dialog.

Pada akhirnya, langkah petani Laoli mengetuk pintu Kedatuan Luwu menunjukkan bahwa ketika saluran formal belum menghasilkan titik temu, masyarakat masih mencari jalan untuk mempertahankan dialog.

Mereka tidak sedang mencari pengadilan tandingan, melainkan ruang untuk didengar dan mencari penyelesaian yang tetap menjunjung nilai keadilan serta martabat masyarakat.

(Tim)

Medan Terjal Tak Halangi Petugas, 10 Hektare Hutan Gunung Bila Tungke’E Terbakar

Soppeng, Sigapnews.com, Medan berbatu dan terjal tak menghalangi petugas gabungan berjibaku memadamkan kebakaran yang melanda kawasan hutan lindung Gunung Bila Tungke’E, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Selasa (25/8/2026).

Kebakaran yang melanda semak belukar dan hutan jati tersebut mulai terpantau sekitar pukul 15.00 Wita. Petugas Posko Resor Pengolahan Hutan (RPH) Neneconang bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Botto langsung bergerak menuju lokasi.

Kondisi medan menjadi tantangan utama. Kawasan yang terbakar berada di medan berbatu dan miring sehingga petugas kesulitan menjangkau titik api. Pemadaman pun dilakukan secara manual dengan peralatan seadanya.

Petugas bahkan memanfaatkan ranting kayu yang dibasahi untuk memukul dan mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas.

Tim gabungan yang terlibat terdiri dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, KPH Walanae, Polisi Kehutanan, penyuluh kehutanan, Komandan Regu/Komcad, staf UPTD KPH Walanae serta masyarakat setempat.

Setelah berjibaku kurang lebih empat jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 19.30 Wita.

Tim gabungan kemudian meninggalkan lokasi pada pukul 19.40 Wita. Namun, pemantauan tetap dilanjutkan untuk memastikan tidak ada bara atau titik api yang kembali menyala.

Kebakaran tersebut diperkirakan menghanguskan sekitar 10 hektare kawasan hutan lindung. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun personel yang mengalami kerugian dalam kejadian tersebut.

Kebakaran di Gunung Bila Tungke’E ini menambah daftar kejadian karhutla di wilayah Soppeng. Beberapa hari sebelumnya, kebakaran juga melanda kawasan Coppo Pelli Lawengeng, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, dengan luas area terdampak diperkirakan sekitar 15 hektare.

Sementara itu, pengalaman penanganan karhutla di kawasan Gunung Sewo pada 2023 juga menunjukkan bahwa medan sulit menjadi salah satu kendala utama. Saat itu, petugas terpaksa melakukan pemadaman secara manual menggunakan ranting karena lokasi tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam.

Hingga pemadaman selesai, tim gabungan terus meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah api kembali muncul dan meluas ke kawasan hutan lainnya.

Lokasi kebakaran Gunung Bila Tungke’E tercatat pada koordinat S 04° 22'45.2219" E.

(Yund)

Candra Muhctar: Maulid Nabi Momentum Perkuat Akhlak dan Kepedulian

Soppeng, Sigapnews.com, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Soppeng, Mohamad Candra Muhctar, S.Pd., M.Pd., mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum memperkuat akhlak, keimanan, dan kepedulian terhadap sesama.

Candra yang juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng sekaligus Ketua Fraksi Demokrat menyampaikan, keteladanan Rasulullah SAW memiliki nilai penting untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Candra, peringatan Maulid Nabi bukan sekadar mengenang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi menjadi pengingat agar umat Islam terus berupaya menerapkan akhlak mulia yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

“Meneladani akhlak Rasulullah SAW untuk membangun pribadi yang beriman, berilmu, dan berdaya guna bagi agama, bangsa, dan negara,” pesan Candra. Selasa (25/8/2026).

Ia menilai, kemajuan masyarakat tidak hanya membutuhkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus dibarengi dengan karakter serta akhlak yang baik.

Karena itu, momentum Maulid Nabi diharapkan mampu mendorong setiap individu untuk memperbaiki diri, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjaga hubungan baik dengan sesama.

Candra juga menyampaikan doa agar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 H membawa keberkahan bagi masyarakat Soppeng.

“Semoga cahaya Maulid membawa kedamaian, keberkahan, dan kebaikan bagi kita semua,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan umat Islam agar menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam menjalani kehidupan.

“Rasulullah lahir membawa petunjuk dan cahaya. Semoga kita termasuk umat yang setia mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW,” tutur Candra.

Candra berharap nilai-nilai keteladanan Rasulullah dapat terus hidup dalam kehidupan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih harmonis, berakhlak, dan saling menghargai.

Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat.

(AJS)

Pemda Kolaka Utara Dituding Paksa ASN Teken Surat Nonjob, BKN Disebut Blokir SiASN

Kolaka Utara, Sigapnews.com, Polemik pembebasan tugas atau nonjob sejumlah pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, kian memanas. Kebijakan tersebut dituding dilakukan tanpa prosedur kepegawaian yang semestinya, bahkan disertai dugaan tekanan agar pejabat yang telah dinonjobkan menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah pejabat administrator dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) tiba-tiba kehilangan jabatan tanpa terlebih dahulu menerima surat teguran, peringatan, maupun penjelasan yang memadai mengenai alasan pemberhentian dari jabatan.

Para pejabat terdampak juga mengaku tidak diberikan ruang klarifikasi ataupun kesempatan untuk menyampaikan pembelaan sebelum keputusan tersebut diberlakukan.

Persoalan disebut semakin serius karena kebijakan tersebut diklaim berdampak terhadap administrasi kepegawaian daerah. BKN RI disebut telah menjatuhkan sanksi berupa pemblokiran aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SiASN) di Kolaka Utara.

Akibatnya, layanan administrasi kepegawaian di daerah tersebut diklaim mengalami hambatan serius hingga disebut lumpuh.

Tak hanya soal pembebasan tugas, muncul pula dugaan adanya instruksi kepada kepala OPD untuk meminta pejabat yang telah dinonjobkan menandatangani surat pernyataan.

Isi pernyataan tersebut antara lain menyatakan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan, tidak keberatan dibebastugaskan, serta bersedia menghadapi proses etik.

Seorang pejabat yang terdampak mengaku penandatanganan surat tersebut bukan dilakukan secara sukarela.

“Kami diminta menandatangani surat pernyataan untuk mundur dari jabatan, sementara kami sudah diberhentikan sejak sekitar empat bulan lalu. Kalau tidak bersedia tanda tangan, kami diancam akan dikenakan tindakan kepegawaian yang lebih berat,” ujar salah seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan. Senin (24/8/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kesan adanya tekanan terhadap ASN yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Dugaan tekanan tidak berhenti pada permintaan penandatanganan surat.

Salah seorang ASN nonjob lainnya mengungkapkan adanya pernyataan bahwa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan mengubah posisi mereka secara permanen.

Ia mengaku mendapat informasi bahwa sekalipun ASN menggugat ke PTUN dan memenangkan perkara, mereka disebut akan kembali dinonjobkan sehari setelah dikembalikan ke jabatannya.

“Disampaikan bahwa sekalipun kami menggugat ke PTUN dan menang, setelah dikembalikan ke jabatan, sehari kemudian akan dinonjobkan lagi. Kalau benar pernyataan itu disampaikan, ini sangat serius karena seolah-olah putusan lembaga peradilan tidak dihormati,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut, jika benar disampaikan oleh pejabat pemerintah, dinilai perlu diklarifikasi secara terbuka karena berpotensi menimbulkan persepsi bahwa proses hukum tidak memberikan kepastian bagi ASN yang mencari keadilan melalui jalur peradilan.

Polemik ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola manajemen ASN di Kolaka Utara.

Setiap keputusan yang berdampak pada status, jabatan, maupun karier ASN semestinya memiliki dasar hukum, alasan yang jelas, serta mengikuti mekanisme administrasi kepegawaian yang berlaku.

Jika benar terdapat ASN yang dipaksa menandatangani surat tertentu di bawah ancaman sanksi kepegawaian, persoalan tersebut tidak lagi sebatas mutasi atau pergantian jabatan, tetapi menyangkut dugaan tekanan dalam proses administrasi pemerintahan.

Para pejabat terdampak berharap Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, BKN RI, Kementerian PAN-RB, serta DPRD Kabupaten Kolaka Utara turun tangan melakukan pemeriksaan.

Mereka juga meminta adanya klarifikasi dari Bupati Kolaka Utara, Sekretaris Daerah, serta Kepala BKPSDM terkait dasar dan prosedur pembebasan tugas tersebut, termasuk kabar mengenai pemblokiran SiASN.

Para ASN yang merasa dirugikan menyatakan tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum apabila penyelesaian internal tidak memberikan kepastian dan keadilan.

Hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara dan Kepala BKPSDM Kolaka Utara belum memberikan tanggapan resmi mengenai tudingan pembebasan tugas tanpa prosedur, dugaan pemaksaan penandatanganan surat, maupun informasi terkait pemblokiran aplikasi SiASN.

Kasus ini kini menjadi ujian bagi Pemkab Kolaka Utara: apakah persoalan tersebut akan dibuka secara transparan dan diselesaikan sesuai aturan, atau justru berkembang menjadi polemik yang lebih besar terkait perlindungan hak ASN dan kepatuhan terhadap proses hukum.

(Red)

Aswan Jaya Sakti Resmi Sarjana, Perjuangan D3 hingga S1 Berbuah Nilai A

Makassar, Sigapnews.com, Satu lagi capaian membanggakan ditorehkan Aswan Jaya Sakti. Di tengah kesibukannya sebagai wartawan dan pemilik media online Mitrabuser.com, Aswan berhasil menuntaskan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Dipa Makassar.

Aswan dinyatakan lulus ujian skripsi dengan nilai A dalam ujian yang digelar di kampus Universitas Dipa Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Senin (24/8/2026).

Dalam ujian tersebut, Aswan mempresentasikan sekaligus mempertahankan skripsinya yang berjudul “Aplikasi Pengelolaan Berkas Nikah Berbasis Web pada Kantor Urusan Agama Kec. Ganra Menggunakan Algoritma Boyer-Moore.”

Nilai A menjadi penutup manis perjalanan akademiknya yang dimulai dari Soppeng hingga ke Kota Makassar.

Aswan merupakan lulusan SMAN 1 Soppeng tahun 2020. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, ia melanjutkan studi D3 di STMIK Amika Soppeng.

Selama tiga tahun, Aswan berhasil menyelesaikan pendidikan D3 hingga 2023. Tidak berhenti di sana, ia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di Universitas Dipa Makassar pada 2024.

Sekitar dua tahun kemudian, pendidikan S1 tersebut berhasil dituntaskannya dengan hasil membanggakan.

Saat menjalani ujian skripsi, Aswan mengaku mendapat pertanyaan dari ketua sidang sekaligus penguji pertama mengenai aplikasi yang dibuatnya.

“Ketua sidang sekaligus penguji satu hanya bertanya, disuruh menjelaskan aplikasi yang saya buat,” ujar Aswan.

Menariknya, keberhasilan tersebut diraih sembari tetap menjalankan aktivitas jurnalistik. Aswan dikenal sebagai wartawan sekaligus pemilik media online yang tergabung di Organisasi pers Jurnalis Online Indonesia (JOIN) dan aktif menyajikan berbagai informasi kepada masyarakat.

Bagi Aswan, gelar sarjana ini bukanlah akhir perjalanan. Justru menjadi modal untuk terus mengembangkan kemampuan di bidang teknologi informasi dan jurnalistik.

Ia berharap ilmu yang diperoleh selama menjalani pendidikan dapat memberikan manfaat lebih luas dan melahirkan karya-karya yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Dari Soppeng ke Makassar, tiga tahun menempuh D3, dilanjutkan dua tahun S1. Kini Aswan Jaya Sakti resmi menyandang gelar sarjana dengan skripsi bernilai A.

(Red)

Soppeng Kembali Diguncang Kasus Sabu, Laporan Warga Bongkar Dugaan Transaksi di Dekat Masjid

Illustrasi

Soppeng, Sigapnews.com, Peredaran narkotika di Kabupaten Soppeng kembali menjadi sorotan. Laporan warga kali ini mengarah pada seorang pria berinisial FF (24), yang diamankan Satresnarkoba Polres Soppeng dengan dua sachet kristal yang diduga sabu seberat total 0,58 gram.

FF diciduk Sabtu (22/8/2026) sekitar pukul 22.30 WITA di pelataran Masjid Nurul Qalam, Jalan Pakkanrebete, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata.

Informasi masyarakat menjadi pintu masuk pengungkapan kasus tersebut. Warga melaporkan adanya dugaan aktivitas peredaran narkotika di sekitar lokasi.

Tak ingin kecolongan, Kanit 2 Satresnarkoba Polres Soppeng Ipda Ibrahim Rahman, S.E., bersama personel langsung melakukan penyelidikan.

Petugas kemudian menemukan FF dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan penggeledahan.

Hasilnya, polisi menemukan dua sachet plastik bening berisi kristal yang diduga sabu dengan berat keseluruhan 0,58 gram. Barang tersebut ditemukan di dalam bungkus rokok merek ESSE.

Tak hanya itu. Polisi juga menemukan satu sachet plastik bening kosong di saku celana dan satu unit telepon genggam.

FF akhirnya diamankan dan dibawa ke Mapolres Soppeng bersama barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Belum Juga Reda, Kasus Narkotika Kembali Muncul

Pengungkapan ini menambah perhatian terhadap aktivitas dugaan peredaran narkotika di wilayah Lalabata. Sebelumnya, pada 11 Agustus 2026, polisi juga mengamankan dua pria di kawasan BTN Cahaya, Kelurahan Lalabata Rilau. Dari penindakan tersebut, polisi menyita total 11 sachet yang diduga berisi sabu.

Rentetan kasus tersebut menjadi alarm keras bahwa pemberantasan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan operasi kepolisian. Informasi warga terbukti menjadi salah satu kunci untuk membuka aktivitas yang diduga berlangsung secara tersembunyi.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan jajarannya tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Soppeng.

“Kami akan terus bergerak dan menindaklanjuti setiap informasi yang berkaitan dengan narkotika. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan,” ujar Hari Budiyanto.

Polisi kini masih mendalami perkara tersebut. Bukan hanya barang bukti, penyidik juga perlu mengurai dari mana narkotika itu diperoleh dan apakah FF berdiri sendiri atau memiliki keterkaitan dengan jaringan yang lebih besar.

FF diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Perkara masih dalam proses penyidikan. FF masih berstatus terduga dan belum dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan.

(Yund)

Dandim Soppeng Sambut Pangdam XIV/Hasanuddin, Sinergi TNI dan Pemda Diperkuat

Soppeng, Sigapnews.com, Dandim 1423/Soppeng Letkol Inf. Eko Yuliyanto menyambut kedatangan Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko dalam kunjungan kerja di Kabupaten Soppeng, Rabu (19/8/2026).

Pangdam XIV/Hasanuddin tiba di Makodim 1423/Soppeng, Jalan Merdeka Nomor 122, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, sekitar pukul 15.03 Wita. Kedatangan Pangdam didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XIV/Hasanuddin Ny. Renny Bangun Nawoko.

Dandim Letkol Inf. Eko Yuliyanto bersama Ketua Persit KCK Cabang XXXI Kodim 1423/Soppeng Ny. Dias Eko Yuliyanto berada di barisan depan menyambut kedatangan Pangdam.

Penyambutan turut dihadiri Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Soppeng.

Sejumlah pejabat daerah yang hadir antara lain Ketua DPRD Soppeng H.A. Muh. Farid, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, Kajari Soppeng Sulta D. Sitohang dan Ketua Pengadilan Negeri Soppeng Nur Kautsar Hasan.

Kunjungan kerja Pangdam menjadi momentum bagi jajaran Kodim 1423/Soppeng untuk memperkuat koordinasi sekaligus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan unsur Forkopimda.

Sinergi TNI bersama pemerintah daerah dan kepolisian dinilai penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Soppeng.

Selain itu, soliditas antarlembaga juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Pangdam XIV/Hasanuddin turut didampingi sejumlah pejabat Kodam, di antaranya Asintel Kasdam Kolonel Inf. Asyraf Aziz, Asops Kasdam Kolonel Inf. Dwi Agung Prihanto, Aster Kasdam Kolonel Arm Muh. Saifudin Khoiruzzamani, Aslog Kasdam Kolonel Arm Novi Herdian, Kapendam Kolonel Arm Andi Akbar serta Kasmin Pangdam Letkol Arm Emil Salim.

Penyambutan di Makodim 1423/Soppeng berlangsung dalam suasana hangat dan dihadiri personel Kodim, pengurus Persit serta sekitar 200 undangan.

Kunjungan Pangdam diharapkan semakin memperkuat soliditas internal TNI sekaligus mempererat hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda di Kabupaten Soppeng.

(Red)

Mantan Narapidana Korupsi Jadi Jurnalis, Akbar Polo Soroti Integritas dan Potensi Penyalahgunaan Media

Makassar, Ketua DPD Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Akbar Hasan Noma Dg Polo, menyoroti fenomena keterlibatan mantan narapidana kasus korupsi dalam dunia jurnalistik di Makassar.

Menurut Akbar, persoalan tersebut tidak semestinya dilihat semata-mata dari sisi hak seseorang untuk kembali bekerja setelah menjalani hukuman. Namun, ketika profesi jurnalistik dijadikan pilihan, terdapat tuntutan yang jauh lebih besar menyangkut integritas, independensi, kredibilitas, dan tanggung jawab kepada publik.

“Dunia jurnalistik dibangun di atas kepercayaan masyarakat. Karena itu, siapa pun yang memilih menjadi wartawan harus memahami bahwa media bukan alat untuk menyerang, menekan, apalagi membangun kepentingan pribadi,” kata Akbar.

Ia menegaskan, seseorang yang pernah menjalani hukuman pidana tetap memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan masa pidananya. Namun, hak tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban untuk menjaga standar etik dalam profesi yang dipilih.

Akbar menilai, latar belakang hukum seseorang dapat menjadi perhatian publik, khususnya apabila yang bersangkutan kemudian memiliki atau menggunakan media untuk memberitakan pihak tertentu. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai independensi dan kepentingan di balik pemberitaan.

“Yang perlu diperiksa bukan sekadar siapa orangnya, tetapi bagaimana praktik jurnalistiknya. Apakah pemberitaan dilakukan berdasarkan fakta, verifikasi, keberimbangan, dan kepentingan publik, atau justru media digunakan sebagai alat untuk menyerang pihak tertentu?” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan kemerdekaan pers sekaligus menempatkan wartawan pada tanggung jawab profesional. Kebebasan pers, kata dia, tidak boleh dipahami sebagai kebebasan tanpa batas.

“Pers harus kritis, tetapi tetap berdasarkan fakta. Kritik boleh keras, tetapi jangan berubah menjadi fitnah, intimidasi, pemerasan, atau pembentukan opini untuk kepentingan tertentu,” tegas Akbar.

Menurutnya, Dewan Pers dan organisasi profesi jurnalistik memiliki peran penting dalam menjaga kualitas insan pers. Standar kompetensi, kode etik, verifikasi informasi, hak jawab, dan keberimbangan pemberitaan harus menjadi bagian dari budaya jurnalistik.

Akbar juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menganggap setiap orang yang memiliki media atau mengaku sebagai wartawan otomatis memiliki legitimasi moral untuk melakukan pemberitaan.

“Jangan sampai media kehilangan fungsi kontrol sosial karena berubah menjadi alat kepentingan pribadi. Kalau itu terjadi, yang rusak bukan hanya nama seorang wartawan, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap pers secara keseluruhan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa sorotan tersebut bukan ajakan untuk mengucilkan atau menghukum seseorang untuk kedua kalinya karena masa lalunya. Sebaliknya, kritik tersebut ditujukan agar setiap orang yang masuk ke dunia jurnalistik memahami konsekuensi moral dari profesinya.

“Kalau seseorang sudah menjalani hukuman dan kemudian memilih menjadi wartawan, silakan. Tetapi setelah masuk ke dunia pers, jangan merasa kebal terhadap kritik dan aturan etik. Masa lalu harus menjadi pelajaran, bukan alasan untuk menggunakan media sebagai senjata,” ujar Akbar.

Akbar berharap insan pers di Makassar bersama organisasi wartawan, perusahaan media, dan Dewan Pers terus memperkuat profesionalisme agar kebebasan pers tetap menjadi instrumen kontrol sosial yang sehat.

Penulis: Akbar Hasan Noma, S.Sos. ( Dg Polo) 

Pemerhati Profesi Jurnalis dan Ketua DPD PJI Sulawesi Selatan

Tengah Malam di TMP Salotungo, Wabup Selle KS Dalle Kenang Jasa 155 Pahlawan

Soppeng, Sigapnews.com, Di tengah keheningan malam, Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle bersama jajaran Forkopimda mengikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Salotungo, Watansoppeng, Senin (17/8/2026) dini hari.

Kegiatan yang dimulai tepat pukul 00.00 WITA tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Soppeng. Apel dipimpin Dandim 1423/Soppeng Letkol Inf Eko Yulianto selaku Inspektur Upacara.

Wabup Selle KS Dalle hadir bersama Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid, serta jajaran Forkopimda dan pimpinan instansi vertikal.

Suasana semakin khidmat ketika cahaya obor menerangi pusara para pahlawan. Seluruh peserta berdiri memberikan penghormatan sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan dan pengorbanan mereka dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sebanyak 155 pahlawan dimakamkan di TMP Salotungo. Mereka terdiri atas 45 anggota Angkatan Bersenjata, lima Pegawai Negeri Sipil, 100 Pejuang Rakyat, dan lima Pahlawan Tak Dikenal.

Renungan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ikrar dan doa. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa perjuangan para pahlawan merupakan tanggung jawab generasi penerus untuk dilanjutkan melalui pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara.

Kehadiran Wabup Selle KS Dalle dalam prosesi tersebut juga memperlihatkan komitmen pemerintah daerah untuk terus menjaga nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, persatuan, dan penghormatan terhadap jasa para pahlawan.

Sebelumnya, Wabup Selle KS Dalle juga mengambil bagian dalam rangkaian Pawai Obor atau Taptu HUT ke-81 RI di Kota Watansoppeng. Ia memimpin apel sekaligus menyalakan obor sebelum ribuan peserta dilepas oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng.

Dari pawai obor hingga renungan suci, rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di Soppeng berlangsung dengan pesan yang sama: kemerdekaan harus terus dijaga dan diisi dengan pengabdian demi bangsa, daerah, dan generasi mendatang.

(Yund)

Bupati Suwardi Haseng Lepas Ribuan Peserta Taptu, Watansoppeng Jadi Lautan Obor

Soppeng, Sigapnews.com, Ribuan obor menyala dan menerangi pusat Kota Watansoppeng saat pawai Taptu dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (16/8/2026) malam.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E. bersama Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle melepas langsung ribuan peserta pawai obor dari halaman Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Jalan Merdeka Nomor 1, Watansoppeng.

Kegiatan berlangsung semarak dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari jajaran TNI-Polri, ASN, pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan hingga masyarakat umum turut ambil bagian dalam tradisi Taptu yang digelar setiap menjelang peringatan Hari Kemerdekaan.

Suwardi Haseng Lepas Langsung Barisan Taptu

Sebelum pawai dimulai, kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle. Setelah itu, Bupati Suwardi Haseng bersama jajaran Forkopimda secara resmi melepas peserta.

Turut hadir Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid, S.Sos., Dandim 1423/Soppeng Letkol Inf Eko Yulianto, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto serta unsur Forkopimda dan sejumlah pejabat daerah.

Suasana semakin hangat ketika Bupati, Wakil Bupati dan jajaran Forkopimda menyambut peserta dengan senyum dan lambaian tangan. Sejumlah peserta bahkan terlihat menghampiri pimpinan daerah untuk berjabat tangan.

Ribuan Peserta, Satu Semangat Kemerdekaan

Peserta Taptu berasal dari berbagai unsur, di antaranya Kodim 1423/Soppeng, Polres Soppeng, Satpol PP dan Damkar, Dinas Perhubungan, perangkat OPD, TP PKK, Persit Kartika Chandra Kirana, Bhayangkari, pelajar SD hingga SMA sederajat, mahasiswa, organisasi kepemudaan serta masyarakat.

Ribuan peserta kemudian bergerak membawa obor mengelilingi pusat Kota Watansoppeng. Cahaya obor yang memenuhi barisan menciptakan pemandangan spektakuler sekaligus menjadi simbol semangat perjuangan para pahlawan.

Taptu Bukan Sekadar Pawai Obor

Tradisi Taptu menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat rasa nasionalisme dan persatuan.

Berbagai elemen masyarakat yang berjalan bersama dalam satu barisan memperlihatkan bahwa semangat kemerdekaan mampu menyatukan perbedaan.

Kemeriahan pawai obor juga menjadi gambaran tingginya antusiasme masyarakat Soppeng menyambut 81 tahun Indonesia merdeka.

Dilanjutkan Renungan Suci

Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Soppeng kemudian dilanjutkan dengan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Salotungo pada pukul 23.30 Wita.

Renungan Suci menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa.

Semangat yang terpancar dari ribuan obor di Watansoppeng diharapkan menjadi energi positif untuk terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong dan bersama-sama membangun Kabupaten Soppeng.

(Red)

Dr Andre Yulius Kobarkan Semangat Kemerdekaan, Dorong Persatuan dan Keadilan Sosial

Sidoarjo, Sigapnews.com,– Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, semangat Merah Putih kembali dikobarkan AMC GROUP. Momentum 17 Agustus 2026 dimaknai bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi sebagai ajakan untuk memperkuat persatuan, menghidupkan kembali semangat gotong royong, serta menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa.

Segenap pimpinan, staf, dan jajaran AMC GROUP menyampaikan ucapan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Peringatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Bagi AMC GROUP, kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata. Semangat 17 Agustus diharapkan mampu menjadi energi bagi masyarakat untuk terus bergerak, berkarya, berinovasi, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Mengusung semangat “Bersatu, Berkarya, dan Terus Melangkah untuk Indonesia yang Maju, Tangguh, dan Bermartabat”, AMC GROUP mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan persatuan sebagai kekuatan menghadapi berbagai tantangan bangsa.

Mengisi Kemerdekaan dengan Karya dan Pengabdian

Kemerdekaan yang diraih melalui perjuangan panjang para pahlawan merupakan amanah bagi generasi penerus. Karena itu, menghormati jasa para pahlawan tidak cukup hanya dengan mengenang sejarah, tetapi juga dengan mengisi kemerdekaan melalui karya dan pengabdian.

Persatuan, kepedulian sosial, gotong royong, kreativitas, inovasi, prestasi, serta kontribusi nyata dinilai menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia.

AMC GROUP menegaskan bahwa pembangunan bangsa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran sesuai dengan bidang dan kapasitas masing-masing.

“Mari kita kobarkan semangat Merah Putih, mengisi kemerdekaan dengan prestasi, dedikasi, inovasi, dan kontribusi nyata demi terwujudnya Indonesia yang semakin maju dan sejahtera,” demikian pesan yang disampaikan AMC GROUP.

Dr. Andre Yulius: Bekerja dengan Hati, Hadir Memberi Manfaat

CEO AMC GROUP, Dr. dr. Andre Yulius, S.Th., M.PdK., M.H., CPLA, turut menyampaikan pesan kemerdekaan dengan menekankan pentingnya bekerja secara tulus serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Semangat tersebut tercermin melalui semboyan “Dokter Idola Rakyat — Bekerja dengan Hati.”

Menurutnya, kepedulian dan kebermanfaatan harus menjadi bagian dari setiap bentuk pengabdian. Kemajuan bangsa membutuhkan individu maupun organisasi yang tidak hanya mampu bekerja dan menghasilkan karya, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat.

Semangat bekerja dengan hati tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk terus menghadirkan pelayanan, kontribusi, dan karya yang memberikan dampak positif.

HUT Ke-81 RI Jadi Momentum Bangkitkan Optimisme

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI diharapkan menjadi energi baru untuk memperkuat rasa cinta Tanah Air sekaligus membangun optimisme menghadapi masa depan.

Semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui peningkatan prestasi, karya, inovasi, kepedulian sosial, serta menjaga persaudaraan di tengah keberagaman.

AMC GROUP mengajak masyarakat agar tidak kehilangan optimisme dalam menghadapi berbagai tantangan. Kebersamaan, kreativitas, keberanian, dan gotong royong menjadi modal penting untuk membawa Indonesia terus maju.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana generasi saat ini mengisi masa kini dan mempersiapkan masa depan dengan karya terbaik.

Dengan semangat Merah Putih, AMC GROUP berharap persatuan dan kepedulian sosial tetap menjadi fondasi dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, tangguh, sejahtera, adil, dan bermartabat.

(Redho)

Jasa “Aku Temani Healing”, Lelly Asal Sidoarjo Dibanjiri Pelanggan, Tarif Mulai Rp25 Ribu

Sidoarjo, Sigapnews.com, Tidak semua orang memiliki teman yang selalu bisa diajak menemani berbagai aktivitas. Mulai dari sekadar ngopi, kulineran, berbelanja, berolahraga, hingga mengunjungi tempat wisata.

Melihat kebutuhan tersebut, seorang perempuan asal Sidoarjo yang akrab disapa Lelly menghadirkan jasa unik bernama “Aku Temani Healing”. Layanan tersebut kini mulai diminati masyarakat, khususnya kaum hawa di wilayah Surabaya dan Sidoarjo.

Lelly yang aktif melalui akun TikTok “hi, ini lelly” mengaku telah menjalani profesi tersebut sekitar satu tahun. Konsepnya sederhana, yakni memberikan jasa sebagai teman bagi orang-orang yang membutuhkan pendamping untuk melakukan berbagai aktivitas.

“Sebetulnya banyak orang butuh teman jalan, tapi enggak mau banyak bicara. Karena kalau sama teman sendiri kadang bahasnya pekerjaan lagi atau hal yang sama. Jadi mungkin saja ada rasa bosan,” ujar Lelly. Minggu (16/8/2026). 

Menurutnya, kebutuhan pelanggan cukup beragam. Ada yang membutuhkan teman untuk menghilangkan stres dan sekadar bercerita, ada yang ingin ditemani menghadiri kondangan, berbelanja, menonton konser, berolahraga, hingga menemani ketika berobat ke rumah sakit.

Namun, aktivitas yang paling sering diminta pelanggan adalah nongkrong sambil ngopi. Dalam kesempatan tersebut, tidak jarang pelanggan kemudian mencurahkan berbagai cerita pribadi kepada Lelly.

“Kalau ada pelanggan yang curhat, pasti saya dengarkan. Karena terkadang seseorang itu merasa senang hanya sudah didengar ceritanya. Saya juga enggan kasih masukan yang berlebihan karena bukan ranah saya,” tuturnya.

Lelly mengatakan, setiap pelanggan bebas menentukan bentuk pendampingan yang diinginkan. Ada yang hanya membutuhkan teman berada di lokasi, sementara lainnya ingin ditemani sekaligus berbincang layaknya bersama seorang teman.

“Ternyata sejauh ini banyak klien saya yang minta ditemani ke lokasi. Ada yang terbuka untuk ngobrol seperti teman sendiri, ada juga yang memang minta ditemani saja,” jelasnya.

Untuk tarif, Lelly memasang biaya Rp25 ribu per jam khusus layanan menemani pelanggan di rumah sakit. Sementara untuk layanan pendampingan lainnya, tarif yang dikenakan sebesar Rp100 ribu untuk tiga jam.

Adapun biaya transportasi, makan, maupun jajan selama kegiatan menjadi tanggungan pelanggan.

Meski konsep jasanya terkesan santai, Lelly menegaskan bahwa profesionalisme tetap menjadi prioritas. Ia menetapkan batasan yang jelas agar hubungan dengan pelanggan tetap berada dalam konteks jasa pendampingan.

“Jadi saya tetap menetapkan batasan profesional karena saya di sini untuk menemani klien sesuai keinginannya,” tegasnya.

Tidak hanya menjaga batas profesional, aspek keamanan juga menjadi perhatian. Lelly mengaku melakukan skrining terhadap calon pelanggan sebelum menerima permintaan jasa.

Ia bahkan tidak keberatan memberikan identitas diri apabila diperlukan oleh calon pelanggan sebagai bagian dari upaya membangun rasa aman dan saling percaya.

Lelly menyadari bahwa layanan yang dijalankannya memiliki tantangan tersendiri. Baik dirinya maupun pelanggan sama-sama bertemu dengan orang yang sebelumnya belum dikenal.

“Sebetulnya di posisi ini saya dan pelanggan memang sama-sama takut, karena sama-sama ketemu orang asing. Tapi kalau bisa saling percaya, jasa ini bisa jadi solusi buat mereka yang butuh teman jalan,” pungkas Lelly.

Kini, Lelly terus mengembangkan layanan “Aku Temani Healing” melalui media sosial. Ia aktif membuat konten untuk memperkenalkan konsep jasa tersebut kepada masyarakat sekaligus membuka peluang bagi mereka yang membutuhkan teman untuk menjalani aktivitas tanpa harus merasa sendirian.

(Redho)

HUT ke-81 RI, DPP LPKAN Serukan Aparatur Negara All Out Mengabdi dan Jaga Integritas

Jakarta, Sigapnews.com, Memasuki usia ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (DPP LPKAN Indonesia) menyerukan seluruh aparatur negara untuk menjadikan momentum kemerdekaan sebagai ajang introspeksi, evaluasi, sekaligus pembuktian nyata dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat.

LPKAN menilai makna kemerdekaan tidak cukup hanya diukur dari usia republik, tetapi harus tercermin melalui meningkatnya kesejahteraan rakyat, pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang profesional, serta semakin kuatnya kedaulatan ekonomi bangsa.

Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali, didampingi Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid, menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan aparatur negara yang bekerja sungguh-sungguh dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

“81 tahun merdeka. Rakyat tidak butuh janji lagi. Rakyat butuh bukti nyata. Butuh pejabat yang hadir, bekerja siang malam untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegas R. Mohammad Ali di Jakarta.

LPKAN Dorong Empat Agenda Kebangsaan

Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, LPKAN Indonesia menyampaikan empat agenda kebangsaan yang dinilai penting untuk diperkuat.

Pertama, memperkuat semangat pengabdian yang tulus dan all out.

LPKAN mengingatkan bahwa sumpah jabatan merupakan ikrar kepada Tuhan, bangsa, dan negara. Karena itu, aparatur negara diminta meninggalkan ego, arogansi serta gaya hidup berlebihan dan kembali menempatkan pelayanan masyarakat sebagai orientasi utama.

Sekjen DPP LPKAN Indonesia, Abdul Rasyid, mengatakan aparatur negara sejati harus mampu hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.

“Mengabdi itu artinya hadir saat rakyat susah. Melayani tanpa pamrih. Bekerja tanpa hitung-hitungan. Itu baru aparatur negara sejati,” ujarnya.

Kedua, menegakkan integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

LPKAN mendorong pemberantasan korupsi, pungutan liar, serta penyalahgunaan kewenangan dilakukan secara tegas dan tanpa tebang pilih.

Selain itu, penguatan pengawasan internal, penerapan sistem merit dalam rekrutmen dan promosi, serta transparansi pengelolaan anggaran dinilai menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang kredibel.

“Integritas adalah harga mati. Tanpa integritas, pembangunan tidak akan pernah adil,” tegas R. Mohammad Ali.

Ketiga, mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keberpihakan kepada rakyat.

Menurut LPKAN, kemerdekaan politik harus berjalan beriringan dengan kemerdekaan ekonomi. Negara dinilai perlu memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

LPKAN mendorong empat kebijakan prioritas, yakni memperkuat UMKM, petani, nelayan dan buruh; memperkuat produk dalam negeri serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); menjaga stabilitas harga pangan, energi dan pendidikan; serta memastikan pemerataan pembangunan hingga ke desa, wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), termasuk kawasan Indonesia Timur.

“Jangan sampai di negeri yang kaya sumber daya ini, rakyat masih kesulitan lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok. Negara wajib hadir dan berpihak,” kata Abdul Rasyid.

Keempat, merawat persatuan dan menjaga kedaulatan ideologi.

Di tengah maraknya polarisasi dan disinformasi, LPKAN meminta aparatur negara menjadi teladan sekaligus perekat masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

DPP LPKAN Indonesia juga menyerukan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Daerah LPKAN Indonesia di berbagai daerah agar semakin memperkuat sinergi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Ketua Umum LPKAN Indonesia mengajak seluruh jajaran daerah untuk tidak hanya aktif dalam ruang administratif, tetapi juga turun langsung ke tengah masyarakat untuk mendengar aspirasi dan mengawal persoalan yang dihadapi rakyat.

“Mari kita kobarkan semangat persatuan, bersinergi, dan berkarya bersama. Turun ke lapangan, dengar aspirasi rakyat, dan jadilah mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehat, dan berwibawa,” serunya.

Menurutnya, pembangunan harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bermuara pada peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat.

LPKAN Indonesia menegaskan komitmennya sebagai garda pengawas kinerja aparatur negara sekaligus mitra strategis pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, konstruktif dan berbasis data.

Pengawasan, kata R. Mohammad Ali, bukan ditujukan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan pemerintah. Sebaliknya, pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan, program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Pengawasan bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan pemerintahan, tetapi memastikan setiap kebijakan, program, dan rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” pungkasnya.

Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, LPKAN juga menyampaikan penghormatan kepada seluruh ASN, TNI, Polri, guru, tenaga kesehatan dan para relawan yang selama ini memberikan pengabdian bagi bangsa dan negara.

LPKAN menilai Indonesia tidak boleh berhenti pada kebanggaan terhadap sejarah perjuangan masa lalu. Nasionalisme di era modern harus diwujudkan melalui kerja nyata, kejujuran dalam jabatan, profesionalisme dalam pelayanan, keberanian melawan korupsi, kecintaan terhadap produk dalam negeri, menjaga persatuan, serta kesungguhan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Kemerdekaan adalah warisan para pahlawan. Sementara kedaulatan, keadilan dan kemakmuran merupakan tanggung jawab generasi hari ini.

(Redho Fitriyadi)

Nurmal Idrus Soroti Tantangan Bankir di Era Digital, SDM Jadi Penentu Daya Saing

Soppeng, Sigapnews.com, Perubahan teknologi dan tuntutan industri perbankan yang semakin kompleks mendorong kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang lebih kompeten dan adaptif.

Hal tersebut menjadi sorotan Ketua Program Magister Manajemen Universitas Lamappapoleonro (UNIPOL) Soppeng, Dr. H. Nurmal Idrus, SE, MM, saat tampil sebagai pembicara dalam Forum Diskusi “Pengembangan SDM Perbankan & Sosialisasi Program Magister Manajemen (S2)” di Kantor Bank Sulselbar Cabang Soppeng, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan yang digelar bersama Bank Sulselbar Cabang Soppeng dan UNIPOL Soppeng itu mengangkat tema “Sinergi Akademik dan Industri Perbankan: Akselerasi Kompetensi SDM Menuju Perbankan Daerah yang Unggul dan Berdaya Saing.”

Nurmal menilai transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia perbankan. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan teknis saja dinilai belum cukup untuk menjawab tantangan yang dihadapi industri.

“Perubahan teknologi, tuntutan pelayanan nasabah, transformasi digital, serta semakin kompleksnya tantangan manajemen menuntut tenaga profesional perbankan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya,” kata Nurmal.

Ia menegaskan, bankir masa kini dituntut memiliki kemampuan yang lebih komprehensif, mulai dari manajemen, kepemimpinan, analisis hingga kemampuan mengambil keputusan strategis.

“Dunia perbankan membutuhkan SDM yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial, kepemimpinan, analisis dan pengambilan keputusan,” ujarnya.

Menurut Nurmal, peningkatan kapasitas melalui pendidikan tinggi menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh para profesional perbankan. Program Magister Manajemen, kata dia, dapat menjadi ruang untuk memperdalam wawasan sekaligus mengembangkan kemampuan profesional.

Ia juga menekankan bahwa pendidikan S2 tidak semata-mata diperuntukkan bagi kalangan akademisi. Para praktisi dan profesional yang berkecimpung dalam bidang keuangan, pemasaran, SDM, kepemimpinan maupun pengambilan keputusan juga membutuhkan penguatan kompetensi manajerial.

Forum tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri. Menurut Nurmal, hubungan yang semakin erat antara kampus dan perbankan dapat membantu memastikan pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Soppeng, Andi Yusri Nuralam, SE, turut memberikan pengantar dalam kegiatan tersebut.

Sebelumnya, Nurmal Idrus juga membawakan materi dengan tema serupa di hadapan para bankir BRI Cabang Soppeng. Antusiasme peserta dalam dua forum tersebut menunjukkan tingginya perhatian terhadap isu pengembangan SDM di sektor perbankan.

Nurmal berharap sinergi akademik dan industri dapat terus diperkuat sehingga mampu melahirkan SDM perbankan daerah yang semakin profesional, adaptif dan memiliki daya saing.

(Yund/JOIN)

Fiskal Terbatas, Bupati Soppeng Kunci Anggaran Perubahan 2026 untuk Program Prioritas

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama DPRD Soppeng resmi menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Soppeng, Jumat (14/8/2026).

Di balik kesepakatan itu, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng memberikan penekanan khusus mengenai penggunaan anggaran daerah. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pemerintah harus semakin cermat menentukan program yang akan dibiayai.

Suwardi menegaskan, pemerintah tidak ingin keterbatasan fiskal berdampak pada pelayanan dasar masyarakat.

“Dalam kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas, Pemerintah Kabupaten Soppeng tetap menempatkan pelayanan dasar dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama,” tegasnya.

Bupati meminta perangkat daerah melakukan penajaman terhadap program dan kegiatan yang diusulkan dalam perubahan anggaran.

Program yang tidak mendesak, kurang produktif atau tidak memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat harus dikendalikan. Sementara program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan harus mendapat perhatian.

Usulan OPD Bakal Disaring Lebih Ketat

Tak hanya meminta OPD lebih selektif, Suwardi juga menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memperketat proses verifikasi.

Setiap usulan perubahan anggaran harus diuji berdasarkan kebutuhan riil, urgensi, indikator kinerja dan kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan.

“Setiap usulan perubahan anggaran harus benar-benar berbasis kebutuhan riil, memiliki indikator kinerja yang jelas, serta selaras dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah,” kata Suwardi.

Ia meminta kesepakatan perubahan KUA-PPAS tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun program, kegiatan dan subkegiatan.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, kepala SKPD, camat, lurah, kepala desa dan insan pers.

Setelah kesepakatan tersebut, masing-masing perangkat daerah akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Tahapan selanjutnya yakni pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dengan arah kebijakan tersebut, Pemkab Soppeng berupaya memastikan keterbatasan anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan publik, sekaligus mendorong belanja daerah menjadi lebih selektif, efisien dan tepat sasaran.

(Red)

Semarak HUT RI ke-81, Ribuan Peserta Padati Jalanan Watansoppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Ribuan peserta memadati sejumlah ruas jalan utama Kota Watansoppeng, Jumat (14/8/2026) pagi, dalam kegiatan jalan santai memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan yang dipusatkan di Lapangan Gasis Watansoppeng tersebut berlangsung semarak. Sebelum berjalan santai, peserta terlebih dahulu mengikuti senam bersama.

Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi Haseng, bersama Wakil Ketua TP PKK Soppeng dr. Hj. Rahmawati Selle, Ketua Bhayangkari Soppeng dan jajaran Forkopimda secara resmi melepas ribuan peserta.

Menariknya, para pejabat yang hadir tidak hanya berdiri di garis start. Hj. Suarni Suwardi bersama unsur Forkopimda turut bergabung dalam barisan dan berjalan bersama peserta hingga menyusuri rute yang telah disiapkan.

Sejumlah pimpinan daerah dan pejabat lainnya juga ikut meramaikan kegiatan, termasuk Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid, Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufan, Kajari Soppeng, Kapolres Soppeng serta para pimpinan SKPD.

Peserta berasal dari berbagai unsur, mulai dari aparatur pemerintah daerah, TP PKK, Dharma Wanita, Bhayangkari, jajaran kecamatan hingga para pelajar.

Dari Lapangan Gasis, rombongan bergerak melewati Jalan Pemuda, Jalan Bila Selatan, Jalan Bakti, Jalan Bila Utara dan Jalan Merdeka. Peserta kemudian kembali ke Lapangan Gasis dengan jarak tempuh sekitar 2,5 kilometer.

Padatnya barisan peserta membuat suasana Kota Watansoppeng semakin semarak. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah, Forkopimda, organisasi perempuan, aparatur pemerintahan dan masyarakat.

Usai jalan santai, kemeriahan dilanjutkan dengan sejumlah lomba olahraga dan permainan tradisional yang diikuti unsur Forkopimda serta kepala SKPD.

Jalan santai ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI, dengan mengedepankan semangat persatuan, kebersamaan dan kegembiraan masyarakat.

(Yund)

BGN Sulsel Evaluasi Dapur MBG di Soppeng, Dapur yang Disuspend Diminta Segera Berbenah

Soppeng, Sigapnews.com, Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sulawesi Selatan melakukan evaluasi langsung terhadap sejumlah dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Soppeng, Kamis (13/8/2026).

Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar kelayakan, kebersihan, keamanan pangan, serta persyaratan operasional yang telah ditetapkan.

Tim dipimpin Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KAPPG) Regional BGN Sulsel, Handayani, S.KM., MPH, bersama Kepala Regional SPPI BGN Muh. Abdi, Korwil dan jajaran SPPI. Rombongan turut didampingi Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle.

Kunjungan diawali dengan pemeriksaan terhadap dua dapur MBG di Kecamatan Marioriwawo, tepatnya di wilayah Takkalala.

Di lokasi, tim BGN mengecek berbagai aspek, mulai dari kondisi bangunan, peralatan, alat masak, kelengkapan operasional hingga administrasi. Sejumlah persyaratan pendukung juga menjadi perhatian, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal, kualitas chef atau koki, serta kondisi kesehatan relawan yang bertugas di dapur.

Hasil pemantauan menunjukkan kondisi sejumlah dapur yang diperiksa secara umum cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa dapur yang dinilai perlu melakukan pembenahan agar dapat memenuhi seluruh standar yang dipersyaratkan.

Dapur yang sebelumnya disuspend atau dihentikan sementara operasionalnya menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi tersebut. Pengelola didorong segera memperbaiki berbagai kekurangan sehingga dapat memenuhi ketentuan dan kembali menjalankan pelayanan sesuai standar.

Usai pemeriksaan di Marioriwawo, rombongan bersama Wakil Bupati Soppeng menuju Kantor Bupati Soppeng untuk mengikuti Zoom Meeting bersama Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian, Plh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta sejumlah pimpinan SKPD yang tergabung dalam Satgas MBG Daerah.

Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan pemerintah pusat dan daerah terhadap pelaksanaan MBG, termasuk memastikan persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.

Setelah mengikuti rapat daring, tim BGN kembali melanjutkan pemantauan ke dapur MBG di Kecamatan Lalabata. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fasilitas, peralatan, kelengkapan operasional serta persyaratan pendukung lainnya.

Rangkaian kegiatan berlanjut hingga malam hari. Setelah jamuan makan malam di Rumah Jabatan Bupati Soppeng, tim BGN bersama Wakil Bupati kembali turun ke lapangan untuk memantau dua dapur MBG di Kecamatan Liliriaja.

Pemantauan dari sejumlah lokasi tersebut sekaligus menjadi sarana memperkuat komunikasi antara BGN, pemerintah daerah, Satgas MBG, yayasan dan mitra pelaksana.

Pemerintah daerah bersama seluruh pihak yang terlibat diharapkan terus meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Setiap kekurangan yang ditemukan diminta segera diperbaiki agar kualitas pelayanan MBG tetap terjaga.

Evaluasi lapangan ini sejalan dengan langkah BGN yang memperketat pengawasan terhadap dapur MBG yang belum memenuhi persyaratan. BGN sebelumnya juga menegaskan bahwa dapur yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk persyaratan higiene sanitasi, dapat dikenai tindakan tegas.

Dengan pembenahan dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Soppeng diharapkan semakin optimal dalam memenuhi standar serta mendukung pemenuhan gizi anak-anak hingga ke wilayah perdesaan.

(Yund)