54 Peserta Ikuti Bimtek PAUDHI, Disdikbud Soppeng Tekankan Pemenuhan Hak Anak

Soppeng, Sigapnews.com, Upaya memperkuat kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Soppeng kembali dilakukan. Sebanyak 54 kepala satuan PAUD dari berbagai lembaga pendidikan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI).

Kegiatan tersebut resmi dibuka Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, Dr. Drs. H. Nur Alim, M.Pd., di TK Negeri Pembina Watansoppeng, Jalan Kayangan, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Jumat (25/9/2026).

Peserta berasal dari unsur Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Raudhatul Athfal (RA) se-Kabupaten Soppeng. Bimtek dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 25–26 September 2026.

Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat peran komunitas belajar (kombel) kepala satuan PAUD dalam memastikan pemenuhan standar layanan bagi anak usia dini.

Dalam sambutannya, Nur Alim mengingatkan bahwa pendidikan anak usia dini tidak boleh dipandang sebatas kegiatan belajar mengajar.

Menurutnya, tumbuh kembang anak membutuhkan dukungan berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari pendidikan hingga kesehatan, gizi, pengasuhan dan perlindungan.

“Penyelenggaraan PAUD harus mencakup pemenuhan hak esensial anak secara menyeluruh, yang meliputi layanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, hingga perlindungan melalui 8 indikator PAUDHI,” katanya.

Ia juga mendorong kepala satuan PAUD memanfaatkan komunitas belajar sebagai ruang untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kualitas layanan.

Melalui kombel, para kepala satuan PAUD dapat saling berbagi praktik baik, membahas berbagai kendala, mengevaluasi capaian, serta menyusun langkah perbaikan secara bersama.

“Komunitas belajar harus menjadi wadah yang efektif untuk berdiskusi, mengevaluasi capaian pemenuhan indikator, dan merumuskan solusi bersama terhadap berbagai tantangan di lapangan,” ujar Nur Alim.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan terus memberikan dukungan terhadap peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

Penguatan kompetensi tersebut diharapkan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan di setiap satuan PAUD.

Nur Alim berharap seluruh peserta dapat membawa hasil Bimtek tersebut ke satuan pendidikan masing-masing dan menerapkannya secara konsisten.

Dengan penguatan PAUDHI, layanan pendidikan anak usia dini di Soppeng diharapkan semakin mampu memenuhi kebutuhan anak secara utuh, sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

(Yund)

Perubahan APBD 2026 Disepakati, Suwardi Instruksikan OPD Percepat Program

Soppeng, Sigapnews.com, Kesepakatan Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026 menjadi titik awal bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng secara khusus meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mengambil langkah konkret setelah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2026 disepakati bersama DPRD.

Hal tersebut disampaikan Suwardi dalam Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Kabupaten Soppeng, Jumat (25/9/2026), dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Suwardi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Soppeng yang telah bersama-sama membahas perubahan APBD. Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan anggaran dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat.

Kini, setelah keputusan diambil, ia meminta jajaran OPD tidak lagi berlama-lama dalam menjalankan program yang telah memperoleh alokasi anggaran.

“Seluruh OPD harus segera melakukan langkah percepatan terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Meski meminta percepatan, Suwardi mengingatkan setiap pelaksanaan kegiatan harus tetap berada dalam koridor aturan. Program harus dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkualitas agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat.

Bukan hanya belanja, sisi pendapatan daerah juga menjadi perhatian Bupati. Perangkat daerah pengelola pendapatan diminta lebih aktif menggali dan mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.

Suwardi meminta intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dilakukan secara terukur serta tidak menimbulkan beban yang tidak semestinya bagi masyarakat.

“Saya kembali menegaskan pentingnya memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah secara terukur tanpa memberikan beban yang tidak semestinya kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, percepatan pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan satu unsur pemerintahan. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, OPD, dunia usaha serta masyarakat tetap dibutuhkan agar kebijakan yang telah disepakati dapat berjalan efektif.

Perubahan APBD 2026 juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Suwardi menegaskan bahwa ukuran keberhasilan program pemerintah bukan hanya pada terserapnya anggaran, tetapi pada manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Selanjutnya, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2026 akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Soppeng, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Pj. Sekretaris Daerah, jajaran pejabat Pemkab Soppeng, insan pers dan masyarakat.

(Yund) 

BRI Soppeng dan BPN Perkuat Kolaborasi, Layanan Masyarakat Jadi Fokus

Soppeng, Sigapnews.com, Sinergi antara sektor perbankan dan instansi pemerintah terus diperkuat di Kabupaten Soppeng. Hal tersebut terlihat dari kunjungan Pemimpin Cabang (Pinca) BRI Soppeng, Rahmatulloh Habibi, ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Soppeng, Kamis (24/9/2026).

Kunjungan yang berlangsung di Kantor BPN Soppeng, Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, tersebut disambut langsung Kepala BPN Soppeng, Agustini Pujiastuti, S.H., M.M., bersama jajaran.

Pertemuan itu tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi. Momentum tersebut sekaligus dimanfaatkan BRI Soppeng untuk menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran BPN dalam rangka Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru).

Rahmatulloh Habibi menuturkan, kolaborasi antara BRI dan BPN memiliki keterkaitan erat dalam mendukung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal layanan pertanahan yang berkaitan dengan sektor perbankan.

Menurutnya, aspek legalitas aset, hak tanggungan, hingga kemudahan akses layanan keuangan membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik antarinstansi.

“Melalui momentum perayaan Hantaru ini, kami berharap sinergitas dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik antara BRI dan BPN Soppeng dapat terus ditingkatkan demi mendukung percepatan ekonomi daerah serta pelayanan terbaik bagi masyarakat Soppeng,” kata Rahmatulloh.

Ia menambahkan, hubungan kelembagaan yang terjalin dengan baik diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kemudahan pelayanan masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di daerah.

Di sisi lain, Kepala BPN Kabupaten Soppeng, Agustini Pujiastuti, menyambut positif kunjungan tersebut. Ia mengapresiasi perhatian dan ucapan selamat yang disampaikan jajaran BRI Soppeng pada momentum Hantaru.

BPN Soppeng, kata dia, akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang serta menjaga hubungan kemitraan dengan berbagai sektor, termasuk perbankan.

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Selain berdiskusi mengenai penguatan kerja sama, kedua pihak juga membahas upaya optimalisasi pelayanan publik agar manfaatnya dapat semakin dirasakan masyarakat.

Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama sebagai simbol komitmen untuk terus menjaga sinergi antara BRI dan BPN dalam mendukung pelayanan serta pembangunan ekonomi di Kabupaten Soppeng.

(Yund)

100 Agen BRILink Soppeng Kumpul, Strategi Layanan dan Bisnis Dibedah

Soppeng, Sigapnews.com, Sebanyak 100 agen BRILink se-Kabupaten Soppeng berkumpul dalam Kopi Darat (Kopdar) BRILinkers di Hotel Maryam, Rabu malam (24/9/2026). Pertemuan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang membahas strategi penguatan layanan dan pengembangan bisnis agen di tengah kebutuhan transaksi keuangan masyarakat yang terus berkembang.

Kopdar tersebut dihadiri langsung Pemimpin Cabang BRI Soppeng, Rahmatulloh Habibi, Manajer Bisnis Mikro (MBM) Yusriadi Muliyadi, perwakilan Regional Office (RO) Makassar Yusram Purwanta, serta Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) Aswasi Samad.

Kehadiran jajaran manajemen BRI menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi langsung dengan para agen yang berada di garis depan pelayanan transaksi perbankan di tengah masyarakat.

Rahmatulloh Habibi mengatakan, Kopdar menjadi wadah untuk mempererat hubungan antara BRI dan BRILinkers sekaligus membuka ruang pertukaran pengalaman mengenai kondisi bisnis dan pelayanan di lapangan.

“Melalui kegiatan ini, kami menyampaikan berbagai informasi terkait perkembangan BRILink, peningkatan transaksi, serta strategi untuk meningkatkan aktivitas agen dan pelayanan kepada nasabah,” ujar Rahmatulloh.

Menurutnya, kualitas pelayanan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah. Karena itu, agen BRILink didorong tidak hanya aktif melakukan transaksi, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang baik dan berkelanjutan.

Kopdar berlangsung interaktif. Para agen diberi ruang menyampaikan berbagai persoalan yang mereka temui dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari kendala teknis hingga persoalan operasional.

Berbagai masukan tersebut kemudian dibahas bersama untuk mencari solusi dan menentukan langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan secara bersama antara agen dan pihak BRI.

Bagi BRI, keberadaan BRILinkers memiliki posisi penting dalam memperluas akses layanan keuangan hingga ke tingkat masyarakat yang lebih dekat dengan agen.

Melalui pertemuan tersebut, BRI Soppeng berharap para agen semakin mampu mengembangkan aktivitas usahanya, memperluas jangkauan layanan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kopdar 100 BRILinkers di Hotel Maryam pun menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem layanan keuangan berbasis agen di Kabupaten Soppeng—dengan komunikasi, pelayanan, dan sinergi sebagai fondasi untuk terus berkembang.

(Yund)

Wabup Selle Dorong Generasi Muda Rawat Tradisi Pattaungeng di Tottong

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mendorong masyarakat untuk menjaga warisan budaya dan kearifan lokal. Hal itu terlihat dari kehadiran Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, dalam pesta adat Pattaungeng yang digelar masyarakat Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kamis (24/9/2026).

Pesta adat tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk mempertahankan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selain sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi, Pattaungeng juga menjadi ruang berkumpulnya masyarakat dalam suasana kebersamaan dan gotong royong.

Sejumlah tokoh adat, tokoh masyarakat serta warga Desa Tottong turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Kehadiran berbagai unsur masyarakat menunjukkan bahwa tradisi masih memiliki tempat penting dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.

Wakil Bupati Selle KS Dalle menyampaikan apresiasi terhadap masyarakat Desa Tottong yang tetap konsisten menjaga tradisi leluhur di tengah perkembangan zaman.

Menurutnya, keberadaan tradisi lokal tidak semestinya hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi harus terus diwariskan dan dipahami oleh generasi berikutnya.

“Pemerintah Daerah mengapresiasi setinggi-tingginya semangat warga Desa Tottong dalam melestarikan pesta adat Pattaungeng ini,” kata Selle.

Ia menilai Pattaungeng memiliki nilai yang lebih luas dari sekadar pelaksanaan ritual adat. Tradisi tersebut menjadi sarana mempererat hubungan sosial, membangun kebersamaan serta memperkuat identitas budaya masyarakat Soppeng.

“Tradisi ini bukan hanya sekadar ritual kebudayaan, tetapi juga wadah untuk mempererat silaturahmi, menjaga persatuan, serta menjadi potensi pariwisata budaya yang bernilai tinggi bagi Kabupaten Soppeng,” lanjutnya.

Selle berharap keterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat terus ditingkatkan. Dengan demikian, pengetahuan mengenai budaya dan tradisi lokal tidak terputus hanya karena perubahan zaman.

Pemerintah daerah, kata dia, akan terus memberikan perhatian terhadap upaya masyarakat dalam menjaga kekayaan budaya daerah. Tradisi yang hidup di tengah masyarakat diharapkan tetap menjadi bagian dari identitas Kabupaten Soppeng sekaligus dapat dikembangkan sebagai potensi budaya dan pariwisata.

Pesta adat Pattaungeng di Desa Tottong akhirnya bukan sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi ruang untuk mempertemukan nilai budaya, kebersamaan dan semangat masyarakat dalam menjaga warisan leluhur.

(Yund)

Di Maulid Akbar Marioriawa, Bupati Soppeng Sampaikan Pesan Kebersamaan dan Peluang Bioetanol

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng mengajak masyarakat Kecamatan Marioriawa menjadikan keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dalam membangun kehidupan sosial yang rukun, peduli dan penuh kebersamaan.

Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M tingkat Kecamatan Marioriawa di Lapangan Lade' Welonge, Desa Laringgi, Rabu (23/9/2026).

Peringatan Maulid yang mengusung tema “Meneladani Rasulullah SAW untuk Mewujudkan Masyarakat yang Rahmatan Lil Alamin” itu diikuti lebih dari 1.000 warga.

Dalam sambutannya, Suwardi mengatakan nilai-nilai yang dicontohkan Rasulullah SAW perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya saling menghormati, memperkuat ukhuwah, membangun empati dan membantu sesama.

Bupati juga mengajak masyarakat mempertahankan semangat gotong royong dan Yassisoppengi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Soppeng.

“Semangat kebersamaan ini harus terus kita jaga. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat dalam menjalankan pembangunan,” kata Suwardi.

Ia kemudian memaparkan sejumlah langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, Pemkab Soppeng terus membangun sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mendapatkan dukungan terhadap berbagai program prioritas.

Di bidang kesehatan, pemerintah mendorong pembangunan CT Scan dan fasilitas penyimpanan darah di RSUD La Temmamala. Sementara di bidang infrastruktur, peningkatan sejumlah ruas jalan terus dilakukan melalui dukungan anggaran pusat dan provinsi.

Pembangunan Sekolah Rakyat juga menjadi salah satu program yang disebut Bupati.

Sementara sektor pertanian terus didorong melalui program optimasi lahan rawa dan nonrawa, bantuan sarana pendukung pertanian serta program listrik masuk sawah.

Marioriawa dan Peluang Bioetanol

Suwardi juga menyinggung potensi pertanian yang dimiliki Marioriawa.

Menurutnya, sejumlah lahan di wilayah tersebut masih memiliki peluang untuk dikembangkan dan dapat mendukung program pemerintah, termasuk pengembangan komoditas bahan baku bioetanol.

Pemerintah pusat tengah mendorong pengembangan bahan baku energi dari komoditas pertanian, antara lain tebu dan umbi-umbian.

Karena itu, Bupati meminta potensi lahan yang belum termanfaatkan dapat diidentifikasi dan dikelola secara baik dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

“Potensi yang ada harus kita kelola dengan baik sehingga bisa memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.

Suwardi menegaskan pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Ia berharap semangat Maulid yang mempertemukan ribuan masyarakat tersebut dapat terus menjadi energi positif dalam memperkuat persatuan dan kebersamaan.

Turut hadir Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Soppeng, para kepala OPD lingkup Pemkab Soppeng, Kapolsek Marioriawa, Kepala KUA Marioriawa, para kepala desa/lurah, para kepala sekolah serta masyarakat se-Kecamatan Marioriawa.

(Yund)

Koperasi Mawar Kembali Bangkit, Pengurus Baru Diminta Buktikan Lewat Kerja Nyata

Soppeng, Sigapnews.com, Koperasi Wanita PKK Mawar Kabupaten Soppeng kembali menggeliat setelah sempat vakum beberapa tahun. Di bawah kepengurusan baru periode 2026–2028, koperasi ini kini diarahkan untuk memperkuat usaha melalui pengembangan unit toko.

Momentum tersebut ditandai dengan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Rabu (23/9/2026).

RAT sekaligus menjadi forum pemilihan dan pelantikan pengurus baru. Ny. Nurjannah Chair terpilih sebagai Ketua Koperasi Wanita PKK Mawar periode 2026–2028, menggantikan Ny. Hermawati Dipa, S.Pd.

Koperasi Wanita PKK Mawar telah berbadan hukum sejak 10 Juni 1991. Hingga Tahun Buku 2025, koperasi tersebut tercatat memiliki 343 anggota.

Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, mengatakan kembalinya aktivitas Koperasi Mawar harus menjadi momentum untuk membangun organisasi secara lebih serius.

“RAT hari ini memiliki makna yang istimewa, karena bukan sekadar forum evaluasi tahunan, melainkan juga menjadi penanda kebangkitan kembali Koperasi Mawar setelah masa vakum tersebut,” ujarnya.

Hj. Suarni meminta pengurus baru menjadikan pengalaman masa vakum sebagai bahan evaluasi. Menurutnya, koperasi membutuhkan pengelolaan yang amanah, jujur, transparan dan komunikasi yang terjaga dengan seluruh anggota.

Salah satu keputusan penting dalam RAT adalah perubahan fokus usaha. Koperasi Mawar yang sebelumnya bergerak pada simpan pinjam akan mengembangkan unit toko sebagai sumber pendapatan utama.

Hj. Suarni mengingatkan agar perubahan tersebut disiapkan dengan perencanaan yang matang.

Pengurus perlu menghitung kebutuhan modal, menentukan lokasi yang strategis, memilih jenis barang sesuai kebutuhan pasar serta memastikan seluruh transaksi tercatat dalam sistem keuangan yang tertib.

“Jangan hanya membuka usaha, tetapi harus dipikirkan bagaimana usaha itu bisa bertahan dan memberikan keuntungan secara berkelanjutan,” katanya.

Hj. Suarni juga mengajak seluruh pengurus TP PKK Kabupaten Soppeng menjadi anggota Koperasi PKK Mawar sebagai bentuk dukungan terhadap kebangkitan koperasi.

Sementara Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng diminta memberikan pendampingan secara konsisten. Audit dan pelatihan manajemen bagi pengurus dinilai penting agar pengelolaan koperasi semakin profesional.

Pesan Hj. Suarni kepada pengurus baru pun tegas.

“Jangan biarkan Mawar vakum lagi.”

Ia berharap kepengurusan baru segera bergerak menjalankan hasil RAT dan menjadikan Koperasi Wanita PKK Mawar sebagai wadah ekonomi yang aktif, produktif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota.

RAT turut dihadiri Kepala Dinas PPK & UKM Kabupaten Soppeng, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng dr. Hj. Rahmawati Selle, Ketua Dekopinda Kabupaten Soppeng serta anggota Koperasi Wanita PKK Mawar.

(Yund)

PMI Soppeng Cetak Relawan Tangguh, Wabup: Pengabdian Kemanusiaan Tak Kenal Waktu

Soppeng, Sigapnews.com, Pengabdian di bidang kemanusiaan tidak mengenal waktu. Pesan itulah yang ditekankan Wakil Bupati Soppeng saat menghadiri peringatan HUT ke-81 Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Soppeng, Rabu (23/9/2026).

Peringatan HUT PMI tersebut dirangkaikan dengan pelantikan Forum Relawan PMI (Forpis) PMI Kabupaten Soppeng Tahun 2026 di Markas PMI Kabupaten Soppeng.

Mengusung tema “Peduli, Bergerak, Bersama”, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat semangat pengabdian sekaligus kesiapsiagaan para relawan dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

Wakil Bupati mengingatkan bahwa tantangan kemanusiaan dapat datang kapan saja. Kabupaten Soppeng sendiri memiliki potensi bencana, khususnya banjir dan longsor, sehingga kesiapan relawan menjadi bagian penting dalam memberikan respons kepada masyarakat.

“Dengan segala kecintaan kita terhadap daerah ini, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus siap ketika dibutuhkan,” kata Wakil Bupati.

Ia menilai seorang relawan harus memiliki kepedulian sekaligus kesiapan untuk bergerak. Tidak cukup hanya memahami tugas, relawan juga dituntut mampu membangun kerja sama dan saling menguatkan ketika berada dalam situasi darurat.

“Sekali kita menjadi aktivis kemanusiaan, maka kita harus siap jika dipanggil kapan saja. Karena tugas kemanusiaan membutuhkan kesiapan, keikhlasan, dan kebersamaan,” tuturnya.

Menurutnya, semangat yang terkandung dalam tema HUT PMI tahun ini harus diterjemahkan dalam tindakan nyata. Peduli berarti peka terhadap kondisi masyarakat, bergerak berarti hadir ketika dibutuhkan, sedangkan bersama berarti membangun kekuatan melalui kerja tim.

Pelantikan Forpis PMI Kabupaten Soppeng juga diharapkan menjadi bagian dari regenerasi relawan. Forum tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang memiliki kepedulian sosial, jiwa pengabdian, serta kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan kemanusiaan.

Wakil Bupati menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus dan anggota Forpis yang dilantik. Ia berharap amanah tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Peringatan HUT ke-81 PMI akhirnya bukan hanya menjadi penanda perjalanan organisasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat barisan kemanusiaan di Kabupaten Soppeng.

Di tengah ancaman bencana yang tidak mengenal waktu, kesiapan relawan menjadi salah satu kekuatan penting agar pertolongan dapat hadir lebih cepat ketika masyarakat membutuhkan.

Peduli kepada sesama, bergerak tanpa menunggu, dan bersama menghadapi setiap keadaan.

(Yund)

Sertifikat Hj. Habibi Kembali Mandek, LSM SIDIK Soroti Sanggahan Kedua: “Dasarnya Apa?”

Soppeng, Sigapnews.com, Proses penerbitan sertifikat tanah atas nama Hj. Habibi di Lappae, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, kembali tersendat.

Ironisnya, proses tersebut disebut telah melewati sejumlah tahapan administrasi, mulai dari kelengkapan berkas, verifikasi, pendaftaran hingga pembayaran billing yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng.

Namun, ketika proses kembali berjalan, muncul sanggahan kedua yang membuat penerbitan sertifikat kembali tertahan.

Kondisi ini memantik sorotan Ketua LSM Saluran Informasi dan Investigasi Korupsi (SIDIK), Mahmud Cambang.

Mahmud mempertanyakan dasar dimasukkannya kembali objek tanah Hj. Habibi dalam sanggahan terbaru. Pasalnya, objek tersebut sebelumnya telah dicek bersama dan disebut tidak masuk dalam bidang tanah yang menjadi objek sanggahan.

“Kalau sekarang kembali disanggah, pertanyaannya sederhana: apa dasarnya? Sebelumnya sudah dicek dan tanah yang kami urus tidak masuk dalam objek sanggahan,” tegas Mahmud.

Mahmud mengaku mendapat kuasa dari Hj. Habibi untuk mengurus proses penerbitan sertifikat tanah tersebut.

Ia menyebut berbagai dokumen persyaratan telah disiapkan dan proses administrasi telah berjalan di Kantor Pertanahan. Bahkan, kewajiban pembayaran berdasarkan billing yang diterbitkan Pertanahan juga telah dipenuhi.

“Prosesnya sudah berjalan. Billing dari Pertanahan juga sudah kami bayar,” katanya.

Sudah Dicek, Kenapa Disanggah Lagi?

Menurut Mahmud, persoalan bermula ketika pihak lain mengajukan keberatan terhadap sejumlah bidang tanah yang diklaim memiliki keterkaitan dengan objek yang sedang diproses Hj. Habibi.

Merespons keberatan tersebut, dilakukan pengecekan bersama pemerintah setempat dan pihak Kantor Pertanahan.

Pengecekan, kata Mahmud, dilakukan dengan melihat data serta peta blok di Kelurahan Lemba.

Hasilnya, bidang tanah yang sedang diurus Hj. Habibi disebut tidak termasuk dalam objek yang disanggah.

“Sudah dilakukan pengecekan. Bahkan peta blok juga dilihat. Hasilnya, objek tanah Hj. Habibi tidak masuk dalam objek sanggahan sebelumnya,” ungkapnya.

Dengan hasil tersebut, proses penerbitan sertifikat kemudian kembali berjalan.

Tetapi persoalan kembali muncul.

Pihak yang sebelumnya menyampaikan keberatan disebut kembali memasukkan objek tanah Hj. Habibi dalam surat sanggahan kedua. Dampaknya, proses penerbitan sertifikat kembali dihentikan sementara.

“Menurut informasi dari Pertanahan, pihak tersebut kembali membuat surat sanggahan dan memasukkan objek tanah yang kami urus,” ujar Mahmud.

Bagi LSM SIDIK, kondisi ini membutuhkan penjelasan yang terang.

Sebab, apabila sebuah objek telah diperiksa dan dinyatakan tidak termasuk dalam bidang yang disanggah, maka munculnya sanggahan kedua terhadap objek yang sama tentu menimbulkan pertanyaan mengenai dasar, bukti dan batas objek yang dipersoalkan.

“Kami bukan mempersoalkan orangnya. Yang kami pertanyakan adalah dasar hukumnya, objeknya dan bukti yang digunakan. Jangan sampai masyarakat hanya dibuat menunggu tanpa mengetahui apa yang sebenarnya menjadi persoalan,” tegas Mahmud.

Jangan Biarkan Proses Menggantung

Mahmud menyebut pihaknya memiliki sejumlah dokumen yang menjadi dasar pengurusan sertifikat Hj. Habibi.

Dokumen tersebut antara lain PBB atas nama Hj. Habibi serta surat pembagian warisan yang ditandatangani I Suha Indo Dalang, istri almarhum La Cebe, yang disebut sebagai nenek Hj. Habibi.

Dokumen tersebut, menurut Mahmud, menjadi bagian dari dasar keluarga Hj. Habibi dalam menjelaskan asal-usul penguasaan tanah tersebut.

Namun, ia menegaskan pihaknya tetap menyerahkan penentuan status hukum tanah kepada Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya.

Yang diminta, kata dia, adalah proses yang transparan dan kepastian bagi pemohon.

“Kami menghormati kewenangan Pertanahan. Silakan semua dokumen diperiksa. Tetapi harus ada kejelasan. Kalau ada sanggahan, tunjukkan objeknya, dasar dan bukti yang digunakan,” katanya.

Ia meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa penjelasan kepada pemohon.

“Kalau memang masih ada persoalan hukum, jelaskan apa persoalannya. Kalau tidak ada, tentu proses harus diberikan kepastian sesuai aturan,” ujar Mahmud.

Mahmud bahkan menyatakan LSM SIDIK mempertimbangkan membawa persoalan tersebut ke Kementerian ATR/BPN apabila tidak mendapatkan kejelasan.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini agar masyarakat yang mengurus haknya mendapatkan kepastian,” tandasnya.

Pertanahan Belum Menjawab

Media telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, khususnya pihak yang menangani persoalan sengketa.

Konfirmasi menyangkut status permohonan sertifikat Hj. Habibi, hasil pengecekan objek sebelumnya, dasar munculnya sanggahan kedua, serta alasan proses kembali dihentikan sementara.

Konfirmasi tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada Kantor Pertanahan menyampaikan penjelasan dan memastikan pemberitaan tetap berimbang.

Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng belum memberikan tanggapan.

(Yund)

Wabup Selle Puji Prestasi MAN 1 Soppeng: Bawa Harum Nama Daerah

Soppeng, Sigapnews.com, Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, memuji sederet prestasi yang ditorehkan MAN 1 Soppeng di tingkat provinsi hingga nasional.

Pujian itu disampaikan Selle saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H yang digelar keluarga besar MAN 1 Soppeng, Selasa (22/9/2026).

Di hadapan ratusan siswa dan tenaga pendidik, Selle menyebut capaian MAN 1 Soppeng sebagai bagian penting dalam mengangkat nama Kabupaten Soppeng melalui jalur pendidikan.

“Respect dan hormat saya atas sejumlah karya dan prestasi luar biasa yang telah ditorehkan MAN 1 Soppeng. Prestasi seperti ini menjadi kebanggaan kita bersama dan membawa harum nama daerah,” kata Selle.

Menurutnya, prestasi yang diraih siswa tidak lahir begitu saja. Ada kerja keras siswa, guru, serta dukungan seluruh keluarga besar madrasah di balik setiap capaian tersebut.

Selle berharap prestasi yang telah diraih tidak berhenti pada penghargaan, tetapi menjadi pemicu bagi siswa untuk terus mengembangkan kemampuan dan menghasilkan karya baru.

Di tengah perkembangan teknologi, Wabup juga menekankan pentingnya pendidikan karakter. Ia menilai keteladanan Nabi Muhammad SAW harus menjadi bagian dari pembentukan generasi muda agar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap berjalan bersama nilai moral dan akhlak.

“Generasi muda harus berilmu, tetapi juga harus berakhlak. Inilah yang menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan era digital,” ujarnya.

Kepala MAN 1 Soppeng, Dr. Musmuliadi, S.Ag., M.A., menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Bupati sekaligus dukungan yang diberikan pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan madrasah terus diperkuat untuk membuka lebih banyak ruang bagi siswa dalam mengembangkan potensi dan prestasinya.

Peringatan Maulid mengangkat tema “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW sebagai Pondasi Membangun Karakter Generasi Muda yang Beradab dan Berilmu di Era Digital.”

Hikmah Maulid disampaikan H. Erwing Nade, Lc., M.A. Penyampaiannya dikemas interaktif melalui sesi tanya jawab seputar kehidupan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW.

Suasana semakin semarak ketika siswa yang berhasil menjawab pertanyaan mendapatkan bungkusan telur Maulid sebagai bentuk apresiasi.

Acara turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Soppeng, Kementerian Agama Soppeng, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala DP3AP2KB, Ketua KPU Soppeng, perwakilan Bawaslu, Ketua Komite Sekolah, para kepala sekolah SMA/SMP se-Kecamatan Lalabata, serta pengurus OSIS MAN 1 Soppeng.

(Yund)

BRINS Bayarkan Klaim Rp45 Juta untuk Rumah Wardihan yang Terbakar di Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Musibah kebakaran yang menimpa rumah Wardihan di Paddepung, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, mendapat perlindungan melalui Asuransi Mikro BRINS Rumahku.

BRI Insurance (BRINS) membayarkan klaim asuransi sebesar Rp45 juta kepada Wardihan setelah rumahnya mengalami kebakaran. Penyerahan klaim dilakukan melalui BRI Unit Jennae, Selasa (22/9/2026).

Pemimpin Cabang BRI Soppeng Rahmatulloh Habibi menyerahkan santunan tersebut secara langsung kepada Wardihan. Dalam kesempatan itu, ia didampingi Kepala Unit BRI Jennae Abdul Dhohir dan Supervisor Layanan Fitrawansyah.

Wardihan diketahui memiliki tiga polis Asuransi Mikro BRINS Rumahku. Untuk setiap polis, ia hanya membayar premi sebesar Rp50 ribu per tahun.

Perlindungan tersebut kemudian memberikan manfaat ketika risiko kebakaran menimpa rumahnya.

Rahmatulloh mengatakan, perlindungan asuransi merupakan langkah antisipasi terhadap risiko yang tidak dapat diprediksi.

“Musibah memang tidak ada yang tahu kapan datangnya. Namun, keputusan Bapak Wardihan untuk menyisihkan sedikit rezekinya melindungi tempat tinggal dengan Asuransi BRINS Rumahku terbukti sangat membantu mengurangi beban finansial di saat kritis seperti ini,” ujarnya.

Menurutnya, pengalaman Wardihan menunjukkan bahwa asuransi mikro dengan premi terjangkau dapat memberikan manfaat ketika nasabah menghadapi musibah.

Asuransi Mikro BRINS Rumahku dirancang sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap tempat tinggal dari risiko tertentu yang dijamin dalam polis.

BRI melalui jaringan unit kerjanya juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan aset keluarga. Kesadaran untuk mengantisipasi risiko sejak dini dinilai dapat membantu masyarakat menghadapi dampak finansial ketika musibah terjadi.

Penyaluran klaim kepada Wardihan menjadi salah satu contoh bahwa perlindungan asuransi dapat memberikan dukungan finansial pada saat nasabah menghadapi kondisi yang tidak terduga.

(Yund)

IAS Susun Kekuatan Baru Golkar Sulsel, Supriansa Dipasang sebagai Ketua Harian

Makassar, Sigapnews.com, Kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) di DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan mulai memperlihatkan arah konsolidasi organisasi. Jajaran pengurus periode 2026–2031 diperkenalkan dalam rapat pleno sekaligus silaturahmi yang berlangsung di Swiss-Belhotel Waterfront Makassar, Senin (21/9/2026).

Dalam struktur baru tersebut, IAS menempatkan Supriansa sebagai Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel. Posisi ini membuat Supriansa berada di lingkar pimpinan inti bersama IAS untuk mengawal jalannya organisasi dan konsolidasi partai.

Sementara posisi Sekretaris dipercayakan kepada Rahman Pina, sedangkan Amirullah Nur dipercaya sebagai Bendahara Umum.

IAS dalam forum tersebut menekankan pentingnya membangun soliditas internal. Menurutnya, target memperkuat kembali posisi Golkar di Sulawesi Selatan tidak akan tercapai apabila hanya mengandalkan figur ketua.

“Pleno pertama ini menjadi catatan untuk mewujudkan ikhtiar kita bersama mencapai tujuan, yakni mengantarkan kejayaan Partai Golkar pada pemilu mendatang. IAS tidak bisa berbuat untuk mencapai target kejayaan itu tanpa kerja sama kita semua. Tanpa teman, saya bukan siapa-siapa,” kata IAS.

Ia meminta seluruh pengurus menjadikan struktur baru sebagai titik awal untuk bekerja lebih terukur. Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah pemetaan potensi di setiap daerah.

Pemetaan tersebut diarahkan untuk membaca kekuatan organisasi sekaligus menyusun strategi peningkatan perolehan kursi legislatif Golkar di seluruh tingkatan di Sulawesi Selatan.

Supriansa dan seluruh jajaran pengurus diminta mengambil peran dalam proses tersebut. Konsolidasi di tingkat provinsi diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan struktur partai di kabupaten dan kota.

“Potensi daerah harus kita petakan. Dari sana kita bisa menentukan langkah dan kerja yang harus dilakukan,” ujar IAS.

Rapat pleno juga menetapkan sejumlah agenda organisasi dalam waktu dekat. DPD I Golkar Sulsel menyepakati pembentukan panitia pelantikan kepengurusan baru.

Amirullah Nur ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelantikan. Selain itu, persiapan Rapat Kerja Daerah atau Rakerda mulai dilakukan dengan target pelaksanaan pada Oktober 2026.

Agenda Rakerda nantinya akan menjadi bagian dari konsolidasi untuk menyatukan program kerja dan memperkuat koordinasi struktur Golkar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Dengan susunan baru tersebut, IAS menempatkan konsolidasi sebagai pekerjaan awal kepengurusan. Supriansa bersama jajaran pengurus lainnya kini mendapat tugas untuk memastikan struktur organisasi bergerak, koordinasi berjalan, dan target penambahan kursi legislatif diterjemahkan menjadi kerja nyata di lapangan.

Bagi Golkar Sulsel, rapat pleno perdana ini bukan sekadar forum perkenalan pengurus. Ini menjadi langkah awal untuk menyatukan barisan menghadapi agenda politik berikutnya.

(Yund)

Uang Daerah Mengendap, Puluhan Miliar Kerugian Kolut Dipertanyakan: Inspektorat Harus Buka Data Penagihan

Kolaka Utara, Sigapnews.com, Puluhan miliar rupiah yang tercatat sebagai kerugian daerah di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) kembali memantik pertanyaan. Bukan hanya soal besarnya nilai kerugian, tetapi tentang nasib uang daerah yang seharusnya dikembalikan namun belum kunjung masuk ke kas daerah.

Di tengah pemerintah daerah yang sedang mengejar optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan efisiensi anggaran, kondisi ini menjadi ironi tersendiri.

Uang baru dicari, sementara uang lama yang telah dinyatakan sebagai kewajiban pengembalian justru masih menjadi pekerjaan rumah.

Sorotan publik pun mengarah kepada Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara.

Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internal pemerintah daerah, Inspektorat dituntut tidak hanya mencatat persoalan, tetapi juga memastikan proses penyelesaian kerugian daerah berjalan sesuai ketentuan.

Namun, hingga kini publik masih membutuhkan penjelasan yang lebih terbuka mengenai berapa nilai kerugian yang belum tertagih, siapa pihak yang wajib mengembalikan, serta sejauh mana langkah penagihan telah dilakukan.

Angka Besar, Pertanyaan Lebih Besar

Persoalan menjadi semakin serius setelah muncul tudingan dari pihak eksternal mengenai dugaan “main mata” antara oknum Inspektorat dengan pihak rekanan yang disebut masih memiliki kewajiban menyelesaikan kerugian daerah.

Tudingan tersebut belum merupakan fakta hukum dan membutuhkan pembuktian serta klarifikasi.

Namun, ketika menyangkut uang publik, setiap dugaan yang muncul semestinya dijawab dengan data, dokumen, dan proses pemeriksaan, bukan dibiarkan menjadi tanda tanya.

Pertanyaan paling mendasar pun muncul:

Mengapa kewajiban yang sudah tercatat belum juga selesai?

Apakah persoalannya karena proses administrasi?

Apakah terdapat keberatan atau sengketa?

Apakah pihak yang wajib membayar tidak memiliki kemampuan?

Atau terdapat hambatan lain dalam proses penagihan?

Semua itu membutuhkan penjelasan resmi.

Wabup Sudah Dorong Percepatan

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumardin, SE, sebelumnya mendorong percepatan penyelesaian kerugian daerah sebagai bagian dari upaya optimalisasi penerimaan daerah.

Langkah tersebut dinilai penting karena pemerintah daerah tidak seharusnya hanya mencari sumber penerimaan baru, tetapi juga memastikan seluruh hak daerah yang sudah dapat ditagihkan benar-benar kembali.

Jumardin menegaskan pemerintah daerah telah berupaya memacu proses tersebut.

“Kami sudah berupaya memacu percepatan, namun jika di tingkat penugasan dan eksekusi ada hambatan yang tidak jelas alasannya, tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persoalan tidak cukup diselesaikan melalui rapat atau pencatatan.

Yang dibutuhkan adalah eksekusi dan kepastian pengembalian.

APIB Soroti Pekerjaan yang Disebut Prioritas

Ketua APIB Sulawesi Tenggara, Sapridona, turut menyoroti persoalan tersebut.

Ia meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada agenda optimalisasi PAD. Menurutnya, apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran dalam proses penyelesaian kerugian daerah, harus ada tindakan sesuai ketentuan.

Sapridona secara khusus menyoroti pekerjaan pematangan lahan bandara dan pekerjaan pengaspalan yang menurutnya perlu menjadi prioritas penagihan.

Ia menyebut kedua pekerjaan tersebut penting mendapat perhatian karena anggarannya disebut bersumber dari pinjaman daerah.

“Paling tidak dari dua kasus tersebut harus menjadi prioritas karena anggarannya bersumber dari pinjaman daerah,” ujarnya.

Sorotan juga diarahkan kepada seorang rekanan pengaspalan berinisial S.

Menurut Sapridona, rekanan tersebut disebut beberapa kali kembali memperoleh paket pekerjaan pengaspalan meskipun menurut keterangannya pekerjaan yang bersangkutan kembali menjadi temuan BPK.

Ia kemudian mempertanyakan mengapa rekanan tersebut disebut tidak masuk daftar hitam.

Sapridona bahkan menyampaikan dugaan adanya pengaturan dalam proses tender.

“Ini mengindikasikan adanya pengaturan pemenang tender,” tegasnya.

Pernyataan tersebut merupakan tudingan pihak APIB dan belum menjadi kesimpulan hukum. Pemerintah daerah, pihak pengadaan, maupun rekanan yang disebut perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi.

Publik Berhak Tahu

Di sinilah persoalan kerugian daerah seharusnya tidak berhenti sebagai angka dalam laporan.

Masyarakat berhak mengetahui:

Berapa total kerugian daerah yang belum tertagih?
Siapa pihak yang wajib mengembalikan?
Berapa nilai kewajiban masing-masing?
Kapan kewajiban tersebut jatuh tempo?
Berapa yang telah dibayar?
Berapa yang masih tersisa?
Apa langkah penagihan yang telah dilakukan?
Mengapa prosesnya belum selesai?
Apakah ada hambatan hukum atau administratif?
Siapa yang bertanggung jawab memastikan uang tersebut kembali?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah proses penyelesaian kerugian daerah benar-benar berjalan atau hanya berhenti pada administrasi.

Sebab mencatat kerugian bukanlah akhir dari pekerjaan.

Tujuan akhirnya adalah memastikan kerugian tersebut dipulihkan sesuai mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku.

Inspektorat Jangan Biarkan Publik Menebak

Sampai berita ini diterbitkan, Kepala Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan kelalaian, dugaan “main mata” dengan rekanan, maupun lambannya proses penyelesaian kerugian daerah.

Ketiadaan penjelasan justru membuat ruang pertanyaan semakin lebar.

Inspektorat perlu menjelaskan apakah proses penagihan telah dilakukan, berapa nilai yang sudah berhasil dipulihkan, berapa yang masih menjadi kewajiban, dan apa kendala yang menyebabkan sebagian kerugian belum tertagih.

Jika memang seluruh proses berjalan sesuai prosedur, publik tentu membutuhkan data untuk mengetahuinya.

Sebaliknya, apabila ditemukan hambatan atau pelanggaran, masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana pemerintah daerah menanganinya.

Pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar puluhan miliar rupiah.

Ini menyangkut uang publik, akuntabilitas, dan kepastian bahwa setiap kerugian daerah benar-benar diupayakan untuk dipulihkan.

Sebab uang daerah bukan angka yang cukup dicatat dalam laporan.

Jika sudah menjadi kewajiban pengembalian, pertanyaan publik hanya satu: kapan uang itu kembali ke kas daerah?

(Red)

Korupsi Tak Cukup Dipenjara, DePA-RI Desak Negara Kejar dan Kembalikan Aset Hasil Kejahatan

Solo, Sigapnews.com, Pemberantasan korupsi dinilai belum cukup jika hanya berujung pada penangkapan dan hukuman terhadap pelaku. Negara juga dituntut mampu mengejar, menyita melalui mekanisme hukum, dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), Dr. TM. Luthfi Yazid, SH, LL.M, dalam pidatonya pada pelantikan pengurus DPC DePA-RI Kota Surakarta, Wonogiri, Boyolali, Sukoharjo, Sragen, dan Karanganyar di Hotel Adhi Wangsa, Solo.

Luthfi menilai korupsi telah menjadi persoalan serius karena dampaknya tidak berhenti pada kerugian keuangan negara. Praktik korupsi juga dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan mencoreng citra Indonesia di dunia internasional.

Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi semestinya tidak hanya diukur dari berapa banyak tersangka ditangkap maupun berapa banyak perkara yang masuk ke pengadilan.

“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana negara dapat memastikan hasil kejahatan korupsi dikembalikan kepada negara dan tidak tetap dinikmati oleh pelaku, keluarga, anak maupun pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut,” ujar Luthfi.

Ia kemudian menyinggung pendekatan pemberantasan korupsi di China yang menurutnya memberikan perhatian besar terhadap hukuman berat bagi pejabat maupun elite politik yang terbukti melakukan korupsi.

Namun, bagi Luthfi, persoalan paling mendasar tetap terletak pada bagaimana hasil kejahatan tersebut dapat dipulihkan.

“Korupsi bukan sekadar persoalan hukum. Korupsi menyangkut martabat bangsa,” katanya.

Luthfi mengingatkan, korupsi yang terus terjadi juga berpotensi memengaruhi kepercayaan dunia usaha dan investor terhadap Indonesia.

RUU Perampasan Aset Disorot

DePA-RI juga menaruh perhatian terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset.

Luthfi meminta DPR RI tidak membiarkan agenda tersebut berlarut-larut dan merealisasikan target penyelesaian sebelum akhir 2026 sebagaimana komitmen yang telah disampaikan.

“Waktu yang tersisa kurang dari tiga bulan. Berarti harus rampung,” tegasnya.

Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto memperkuat komitmen pemberantasan korupsi, termasuk mengambil tindakan terhadap menteri maupun pejabat negara yang terbukti terlibat korupsi sesuai ketentuan hukum.

Bagi DePA-RI, pendekatan follow the money harus semakin diperkuat. Penegak hukum tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga menelusuri ke mana uang hasil korupsi mengalir dan di mana aset hasil kejahatan tersebut berada.

“Jangan sampai seseorang dipidana, tetapi aset yang diperoleh dari hasil korupsi tetap aman dan kemudian dinikmati oleh keluarga, anak dan kroninya. Pemberantasan korupsi harus menyentuh hasil kejahatannya,” tegas Luthfi.

Ia menambahkan, dirinya pernah mengikuti pelatihan pencegahan korupsi selama sebulan pada 2002 di UNAFEI, Tokyo.

Tegas Bukan Berarti Abaikan Hukum

Meski mendorong efek jera yang kuat, DePA-RI mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tetap harus berada dalam koridor negara hukum.

Luthfi menegaskan prinsip due process of law, praduga tak bersalah, hak atas pembelaan dan independensi peradilan harus tetap dihormati.

“Kita membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi ketegasan hukum tidak boleh menghilangkan prinsip praduga tak bersalah, hak atas pembelaan dan independensi peradilan. Efek jera harus lahir dari proses hukum yang adil, bukan dari trial by media,” ujarnya.

Sebagai organisasi profesi advokat, DePA-RI menyatakan advokat memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses hukum berjalan secara profesional, objektif dan berkeadilan.

Kredo Justitia Omnibus atau keadilan untuk semua menjadi salah satu prinsip yang dipegang organisasi tersebut. Advokat tetap berkewajiban membela setiap orang yang berhadapan dengan hukum, namun pembelaan tidak berarti membenarkan tindak pidana.

Advokat Diminta Tak Jadi Penonton

DePA-RI juga mendorong penguatan pencegahan korupsi, terutama di lingkungan pemerintahan daerah.

Kehadiran DPC DePA-RI di sejumlah daerah di Jawa Tengah diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat budaya antikorupsi.

“Kami ingin DPC DePA-RI di Jawa Tengah menjadi bagian dari masyarakat yang ikut mengawal tegaknya hukum dan pemerintahan yang bersih. Advokat tidak boleh hanya menjadi penonton ketika persoalan korupsi terjadi,” kata Luthfi.

Menurutnya, perang melawan korupsi bukan semata tugas lembaga penegak hukum. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, akademisi, media dan profesi hukum memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan dan berintegritas.

“DePA-RI siap memberikan kontribusi pemikiran dan ikut mengawal agenda pemberantasan korupsi. Kita ingin Indonesia dikenal bukan karena banyaknya kasus korupsi, tetapi karena keberhasilannya membangun sistem hukum yang mampu mencegah korupsi, memberikan efek jera kepada pelaku, dan mengembalikan aset negara,” pungkasnya.

(Megy)

Dari SEA Games Kickboxing Kembali ke Karate, Andi Jerni Tantang Piala Panglima 2026

 

Jakarta, Sigapnews.com, Nama Andi Mesyara Jerni Maswara, S.I.Kom. kembali menghiasi arena tatami. Setelah sukses membawa pulang medali perunggu dari SEA Games Thailand 2025 melalui cabang kickboxing, atlet asal Soppeng, Sulawesi Selatan, itu kini kembali ke cabang yang pernah membesarkan namanya, karate.

Andi Jerni dipastikan turun pada Kejuaraan Karate Piala Panglima 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada 28–30 September 2026.

Kepastian tersebut disampaikan langsung Andi Jerni saat dikonfirmasi, Sabtu (19/9/2026).

“InsyaAllah, tanggal 28 sampai 30 September akan turun di Kejuaraan Karate Piala Panglima,” ujarnya.

Kembalinya Andi Jerni ke arena karate bukan sekadar penampilan biasa. Ia memiliki sejarah panjang di kejuaraan tersebut.

Pada Piala Panglima 2017 di Cilangkap, Andi Jerni berhasil keluar sebagai juara pertama. Prestasi itu kemudian kembali dipertahankannya pada penyelenggaraan tahun berikutnya serta juara 1 Piala Mendagri di Lampung.

Jejak prestasinya juga terbentang hingga kompetisi internasional. Andi Jerni pernah meraih gelar juara pada ajang AKF di Kinabalu, Malaysia, serta mencatat prestasi pada kejuaraan tingkat AKF di Thailand.

Dalam perjalanan kariernya, Andi Jerni juga pernah memperkuat kontingen Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.

Namun, kiprahnya kemudian melebar ke cabang kickboxing. Di arena tersebut, ia kembali menunjukkan kemampuan dengan meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional.

Puncaknya terjadi ketika Andi Jerni tampil pada SEA Games Thailand 2025. Pada 16 Desember 2025, ia sukses meraih medali perunggu, menambah panjang daftar prestasinya di olahraga bela diri.

Kini, pengalaman dari dua cabang olahraga bela diri itu dibawanya kembali ke arena karate.

Piala Panglima 2026 menjadi panggung bagi Andi Jerni untuk kembali menguji kemampuan sekaligus bernostalgia dengan arena yang pernah mengantarkannya meraih gelar juara.

Putri pasangan Dr. Andi Zainal, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Andi Nurlinda, S.KM., M.Kes. tersebut saat ini juga mengemban tugas sebagai Letnan Dua (Letda) TNI Angkatan Udara di Mabes AU.

Dengan rekam jejak di karate, pengalaman bertanding di kickboxing, serta jam terbang hingga SEA Games, kehadiran Andi Jerni dipastikan menambah warna persaingan Piala Panglima 2026.

Kini, tatami kembali menjadi panggungnya.

(Red)

Rektor UNIPOL Soppeng Teken Kontrak Pendanaan Riset 2026, Dorong Kampus Makin Produktif

Makassar, Sigapnews.com, Universitas Lamappapoleonro (UNIPOL) Soppeng terus mendorong penguatan tradisi akademik melalui penelitian dan pengembangan inovasi.

Hal itu terlihat dari kehadiran Rektor UNIPOL, Dr. Hj. Andi Adawiah, S.E., M.M., pada Penandatanganan Kontrak Program Pendanaan Riset dan Pengembangan Tahun 2026 di Kantor LLDIKTI Wilayah IX Sultanbatara, Tamalanrea, Makassar, Jumat (18/9/2026).

Penandatanganan tersebut menjadi momentum bagi UNIPOL untuk meningkatkan kapasitas dosen dan peneliti dalam menghasilkan karya riset yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

Agenda itu turut dihadiri Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.M.(K)., M.MedEd., serta para pimpinan perguruan tinggi swasta di Sulawesi Selatan.

Dukungan pendanaan riset diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi civitas akademika UNIPOL untuk mengembangkan penelitian, menghasilkan inovasi, serta meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah.

Namun bagi UNIPOL, capaian tersebut tidak hanya diukur dari seberapa banyak penelitian yang dihasilkan. Kampus juga mendorong agar hasil riset dapat diterapkan dan memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.

Rektor UNIPOL, Dr. Hj. Andi Adawiah, menyebut pendanaan tersebut sebagai amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

“Penandatanganan kontrak pendanaan riset ini menjadi momentum penting bagi UNIPOL untuk terus memacu budaya inovasi di kalangan civitas akademika. Kami berkomitmen memanfaatkan riset ini agar tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga meminta agar para dosen semakin aktif memanfaatkan peluang pendanaan penelitian untuk memperkuat rekam jejak akademik sekaligus meningkatkan kualitas publikasi.

Menurutnya, budaya penelitian yang konsisten merupakan bagian penting dalam membangun perguruan tinggi yang mampu melahirkan lulusan berdaya saing.

“Riset yang kuat akan menjadi salah satu fondasi untuk melahirkan generasi yang unggul, inovatif, memiliki jiwa entrepreneurship dan siap menghadapi tantangan global,” katanya.

Dengan mengikuti Program Pendanaan Riset dan Pengembangan Tahun 2026, UNIPOL Soppeng terus memperkuat ekosistem akademik yang mengintegrasikan pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Upaya tersebut sejalan dengan visi UNIPOL untuk menjadi perguruan tinggi yang Unggul, Profesional, Entrepreneurship, dan Global.

(Red)

Pertumbuhan Ekonomi Soppeng Hanya 2,91 Persen, Kalah dari Sidrap, Wajo, Barru dan Bone

Soppeng, Sigapnews.com, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada Triwulan II 2026 tercatat 2,91 persen secara year-on-year (y-on-y). Angka ini menjadi perhatian karena berada di bawah pertumbuhan sejumlah kabupaten di kawasan sekitarnya.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Kabupaten Soppeng Nomor 04/09/7312/Th. III yang dirilis 7 September 2026, pertumbuhan ekonomi Soppeng pada Triwulan II 2026 tercatat 2,91 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebagai pembanding, pertumbuhan ekonomi Sidrap mencapai 6,83 persen, Barru 5,59 persen, Bone 5,47 persen, dan Wajo 4,84 persen.

Dengan angka tersebut, Soppeng mencatat pertumbuhan paling rendah dibanding empat daerah pembanding tersebut dalam data yang disebutkan.

Ekonomi Soppeng Justru Tertekan Secara Triwulanan

Tidak hanya pertumbuhan tahunan yang perlu dicermati.

Jika dibandingkan dengan Triwulan I 2026, ekonomi Soppeng mengalami kontraksi 2,15 persen secara q-to-q.

Meski demikian, secara kumulatif selama Januari hingga Juni 2026, ekonomi Soppeng masih tumbuh 6,09 persen secara c-to-c.

PDRB atas dasar harga berlaku pada Triwulan II 2026 tercatat Rp4.453,95 miliar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp2.269,00 miliar.

Angka-angka tersebut menunjukkan ekonomi Soppeng masih tumbuh, tetapi laju pertumbuhannya mengalami tekanan pada periode Triwulan II.

Sektor Terbesar Justru Minus

Persoalan lain terlihat dari struktur ekonomi Soppeng.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar PDRB dengan kontribusi 29,26 persen.

Namun, sektor tersebut mengalami pertumbuhan minus 2,56 persen secara y-on-y.

Kondisi ini menjadi perhatian karena hampir sepertiga struktur ekonomi Soppeng masih bertumpu pada sektor tersebut.

Di sisi lain, beberapa sektor mencatat pertumbuhan positif.

Sektor Konstruksi berkontribusi 14,47 persen dan tumbuh 9,03 persen.

Industri Pengolahan menyumbang 11,96 persen dan tumbuh 6,95 persen.

Sementara Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi 12,92 persen dengan pertumbuhan 1,28 persen.

Sektor Administrasi Pemerintahan juga mencatat pertumbuhan 10,60 persen, dengan distribusi sebesar 5,04 persen.

Konsumsi Masih Menjadi Penopang

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih mendominasi struktur PDRB Soppeng.

Kontribusinya mencapai 55,88 persen, dengan pertumbuhan 2,76 persen secara y-on-y.

Sementara itu, PMTB atau investasi fisik memiliki kontribusi 39,96 persen dan tumbuh 9,86 persen.

Konsumsi pemerintah hanya memiliki distribusi 5,07 persen dengan pertumbuhan 0,26 persen.

Adapun konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga berkontribusi 0,84 persen dan tumbuh 1,59 persen.

Pertumbuhan Positif, Tetapi Ada Pekerjaan Rumah

Data BPS memperlihatkan dua wajah ekonomi Soppeng pada Triwulan II 2026.

Di satu sisi, ekonomi masih tumbuh secara tahunan dan pertumbuhan kumulatif semester pertama mencapai 6,09 persen.

Namun di sisi lain, pertumbuhan y-on-y sebesar 2,91 persen berada di bawah sejumlah kabupaten pembanding. Secara q-to-q, ekonomi juga mengalami kontraksi 2,15 persen.

Yang paling penting, sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB justru mencatat pertumbuhan negatif.

Karena itu, angka pertumbuhan 2,91 persen tidak cukup dibaca sebagai sekadar pertumbuhan positif.

Data tersebut juga memperlihatkan tantangan struktural: bagaimana menjaga sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi sekaligus mempercepat sektor-sektor lain agar mampu menghasilkan pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Bagi Soppeng, angka-angka Triwulan II 2026 menjadi potret penting tentang kondisi ekonomi daerah—bukan hanya seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi juga dari mana pertumbuhan itu datang dan sektor mana yang mulai kehilangan tenaga.

(Red)

Rumah Terbakar, Syamsuria Terima Santunan Rp45 Juta dari BRI Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Musibah kebakaran yang menimpa rumah Syamsuria di Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, mendapat perhatian dari BRI Cabang Soppeng.

Melalui perlindungan Asuransi Mikro BRINS Rumahku, Syamsuria menerima santunan klaim sebesar Rp45 juta.

Santunan tersebut diserahkan langsung Pemimpin Cabang (Pinca) BRI Soppeng, Rahmatulloh Habibi, didampingi Kepala Unit BRI Jennae Abdul Dhohir dan Supervisor Layanan BRI Unit Jennae Fitrawansyah, Jumat (18/9/2026).

Penyerahan dilakukan di kediaman Syamsuria sebagai bentuk pendampingan BRI terhadap nasabah yang terdampak musibah.

Rahmatulloh Habibi mengatakan, perlindungan asuransi diharapkan dapat membantu nasabah menghadapi dampak finansial yang timbul akibat risiko kebakaran.

“Musibah kebakaran datang tanpa bisa diprediksi dan membawa dampak finansial yang tidak sedikit. Melalui Asuransi Mikro BRINS Rumahku, kami ingin memastikan bahwa nasabah tidak berjuang sendirian,” ujar Habibi.

Syamsuria sebelumnya tercatat memiliki tiga polis Asuransi Mikro BRINS Rumahku. Setiap polis memiliki premi Rp50 ribu untuk masa perlindungan selama satu tahun.

Dengan tiga polis, total premi yang dibayarkan mencapai Rp150 ribu. Setelah terjadi musibah kebakaran, Syamsuria memperoleh total santunan klaim sebesar Rp45 juta, sesuai perlindungan polis yang dimilikinya.

Habibi mengatakan, proses klaim BRINS dirancang dengan prosedur yang mudah, transparan dan cepat sehingga nasabah yang mengalami risiko dapat segera memperoleh manfaat perlindungan sesuai ketentuan.

“Harapan kami, santunan ini dapat meringankan beban Ibu Syamsuria dan keluarga serta membantu proses pemulihan setelah musibah,” katanya.

Penyerahan klaim tersebut juga menjadi momentum bagi BRI untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan aset, khususnya rumah tinggal.

Asuransi Mikro BRINS Rumahku menawarkan perlindungan dengan premi yang relatif terjangkau dan dapat diakses masyarakat melalui kantor BRI Unit terdekat.

Bagi nasabah, kepemilikan proteksi menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi risiko finansial ketika musibah yang tidak diharapkan terjadi.

(Yund)

NasDem Soppeng Bawa 10 Kader ke Jakarta, Belajar Langsung di “Laboratorium” Gerakan Perubahan

Jakarta, Sigapnews.com, NasDem Soppeng tak ingin kaderisasi berhenti di ruang rapat atau sekadar menjadi agenda seremonial. Sebanyak 10 kader DPD Partai NasDem Kabupaten Soppeng dikirim ke Jakarta untuk mengikuti Gerakan Perubahan 2.0 “NasDem Naik Kelas” di Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, 17–20 September 2026.

Lebih dari 400 peserta dari sejumlah daerah mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berasal dari unsur pengurus, kader dan Fraksi NasDem.

NasDem Soppeng mengirim 10 kader, terdiri dari empat anggota Fraksi NasDem DPRD Soppeng serta enam kader dari unsur pengurus dan sayap partai.

Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari langkah NasDem Soppeng memperkuat kualitas sumber daya manusia partai.

Di ABN, para kader tidak hanya menerima materi organisasi. Mereka juga didorong memperkuat kapasitas kepemimpinan, memperluas wawasan, membangun perspektif politik yang lebih matang serta memahami bagaimana gagasan perubahan diterjemahkan menjadi kerja nyata.

Ketua DPD NasDem Soppeng Ade Irawan W menegaskan, kaderisasi merupakan proses yang harus terus berjalan.

“Tak ada alasan untuk tidak terus belajar,” ujarnya, Jumat (18/9/2026).

Menurut Ade, pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh para kader di ABN diharapkan tidak berhenti di Jakarta. Setelah kembali ke Soppeng, mereka harus mampu mengimplementasikannya melalui kerja organisasi dan pengabdian kepada masyarakat.

“Insyaallah NasDem akan melahirkan tokoh penggerak yang berintegritas dengan segala gagasan dan inovasinya, tangguh dalam kemandiriannya, serta berdiri tegak untuk kehormatannya,” katanya.

Ade juga mengingatkan bahwa menjadi kader bukan sekadar memiliki posisi dalam struktur partai.

“Kader harus mampu bergerak, membangun komunikasi dengan masyarakat, memahami persoalan di lapangan, sekaligus menghadirkan gagasan yang dapat menjawab kebutuhan publik,” ujarnya.

Karena itu, jargon “NasDem Naik Kelas” bagi NasDem Soppeng tidak hanya berbicara mengenai organisasi. Ada tuntutan peningkatan kualitas kader agar lebih siap menghadapi perubahan dan lebih mampu bekerja di tengah masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPD NasDem Soppeng Ade Irawan W bersama Ketua DPW NasDem Sulsel H. Syaharuddin Alrif juga terlihat berpose bersama Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh.

Momen tersebut memperlihatkan keterlibatan jajaran NasDem Soppeng dalam agenda kaderisasi yang mempertemukan kader dari berbagai wilayah.

Bagi NasDem Soppeng, perjalanan ke ABN Jakarta bukan sekadar perjalanan menghadiri kegiatan partai. Ini adalah bagian dari proses menempa kader agar semakin siap membawa gagasan, bekerja di tengah masyarakat dan meneruskan semangat gerakan perubahan di daerah.

(Red)

27 Motor Kena Sikat! Satlantas Polres Soppeng Perang terhadap Knalpot Brong

Soppeng, Rajapena.com, Knalpot brong kembali bikin telinga warga panas. Suara meraung yang tak kenal waktu akhirnya dibalas tindakan tegas Satuan Lalu Lintas Polres Soppeng.

Dalam patroli Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada Kamis malam, 17 September 2026, sebanyak 27 sepeda motor ditindak lantaran menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

Patroli dimulai sekitar pukul 21.00 WITA. Personel Satlantas menyisir sejumlah kawasan di wilayah hukum Polres Soppeng, terutama ruas jalan di seputaran Kota Watansoppeng yang menjadi salah satu titik aktivitas kendaraan pada malam hari.

Operasi dipimpin Kanit Turjawali Satlantas Polres Soppeng, Ipda Fahril Nurdin, S.H.

Tak ada ruang bagi kendaraan yang ditemukan menggunakan knalpot tidak sesuai standar. Satu per satu motor diperiksa, dan kendaraan yang kedapatan melanggar langsung diamankan untuk menjalani proses penindakan sesuai aturan.

27 motor bukan angka kecil. Itu menunjukkan persoalan knalpot brong bukan sekadar urusan modifikasi kendaraan, tetapi sudah bersentuhan langsung dengan kenyamanan masyarakat.

Ketika sebagian warga mulai beristirahat, suara knalpot yang meraung justru memecah keheningan malam. Di titik inilah kebebasan pengendara berhadapan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan ketenangan.

Kasat Lantas Polres Soppeng Iptu Asdar, S.Sos, menegaskan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis menjadi salah satu pelanggaran yang terus menjadi perhatian jajarannya.

Ia mengimbau pengendara tidak mengubah spesifikasi kendaraan secara sembarangan dan tetap menggunakan kendaraan sesuai standar.

Penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) sekaligus merespons keluhan masyarakat.

Patroli berlangsung aman dan lancar.

Knalpot boleh dimodifikasi, tetapi kenyamanan warga bukan untuk dikorbankan. Di jalan raya, suara paling keras bukan berarti paling berkuasa. Aturan tetap menjadi batasnya.

(Red)