-->

Ads

Nasional

Kesehatan

Internasional

TOP NEWS

Rabu, 18 November 2026

Bunda PAUD Soppeng Turun Langsung, Pastikan Revitalisasi PAUD di Marioriwawo Berjalan Optimal


Soppeng, Sigapnews.com, Komitmen meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini terus ditunjukkan Bunda PAUD Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi. Kali ini, ia melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program revitalisasi dua satuan PAUD di Kecamatan Marioriwawo, Rabu (18/11/2026).

Dua lembaga pendidikan yang dikunjungi yakni TK ABA Madekkang di Desa Congko dan Kelompok Bermain (KB) Anakita di Desa Watutoa.

Dalam kunjungan tersebut, Hj. Suarni Suwardi meninjau langsung kondisi fasilitas, sarana dan prasarana, serta lingkungan belajar yang menjadi bagian dari program revitalisasi.

Peninjauan ini bertujuan memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik dan fasilitas yang telah diberikan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran.

Tidak hanya melihat perkembangan revitalisasi, kunjungan tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengetahui kebutuhan masing-masing satuan PAUD agar peningkatan kualitas layanan pendidikan dapat terus dilakukan.

Menurutnya, keberadaan fasilitas pendidikan yang layak dan lingkungan belajar yang nyaman merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung proses tumbuh kembang anak sejak usia dini.

Melalui monitoring dan evaluasi ini, diharapkan program revitalisasi tidak sekadar menghadirkan pembaruan fisik bangunan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi anak-anak.

Kehadiran Bunda PAUD Kabupaten Soppeng tersebut sekaligus menegaskan perhatian pemerintah daerah terhadap penguatan pendidikan anak usia dini, termasuk satuan PAUD yang berada di wilayah pedesaan.

(Yund)

Pencinta Kuliner di Soppeng Wajib Coba, Mie Hotplate Gacor Sajikan Mie Panas dengan Sensasi Mendesis


Soppeng, Sigapnews.com, Satu lagi pilihan kuliner hadir meramaikan Kota Watansoppeng. Mie Hotplate Gacor menawarkan sensasi menikmati mie dengan cara berbeda, yakni disajikan dalam kondisi panas di atas hotplate yang mengeluarkan suara mendesis saat dihidangkan.

Berlokasi di Jalan Kemakmuran, Watansoppeng, gerai kuliner ini mulai beroperasi melalui opening uji coba (soft opening) pada 13 November 2026.

Mengusung konsep kuliner kekinian, Mie Hotplate Gacor hadir di bawah naungan kemitraan PT Kuliner Kreasindo Inovasi dan dikelola oleh owner Andi Magfirah.

Kehadirannya menjadi alternatif bagi masyarakat Soppeng yang ingin mencoba sajian mie dengan sensasi penyajian berbeda, terutama bagi penggemar makanan pedas.

Andi Magfirah menjelaskan, konsep yang ditawarkan bukan sekadar menyajikan mie sebagai makanan sehari-hari, melainkan memberikan pengalaman kuliner yang memiliki daya tarik tersendiri.

"Bagi pencinta mie, Mie Hotplate Gacor bisa menjadi pilihan. Ini bukan hanya soal mie biasa, tetapi ada sensasi tersendiri, mulai dari proses memasak hingga penyajiannya," ungkap Magfirah, Rabu (19/11/2026).

Salah satu keistimewaannya adalah mie dihidangkan langsung di atas hotplate dalam keadaan panas. Suara mendesis ketika sajian tiba di meja pelanggan menjadi ciri khas yang memberikan pengalaman berbeda.

Selain itu, tersedia berbagai pilihan topping untuk melengkapi sajian, mulai dari ayam, bakso hingga topping premium lainnya.

Kombinasi bumbu rempah dan cita rasa pedas yang berpadu dengan suhu panas hotplate menjadi daya tarik tersendiri. Penyajian tersebut juga membuat hidangan tetap hangat lebih lama sehingga pelanggan dapat menikmati mie dengan lebih nyaman.

Menurut Magfirah, pemilihan Soppeng sebagai lokasi pengembangan usaha didorong oleh potensi pasar dan minat masyarakat terhadap aneka kuliner kekinian.

Ia berharap Mie Hotplate Gacor dapat menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat sekaligus ikut meramaikan pertumbuhan usaha kuliner lokal.

"Kami berharap kehadiran Mie Hotplate Gacor mendapat sambutan positif dari masyarakat Soppeng. Mohon doa dan dukungannya," katanya.

Bagi masyarakat yang ingin mencicipi menu tersebut, Mie Hotplate Gacor beroperasi mulai pukul 11.30 hingga 20.30 WITA di Jalan Kemakmuran, Watansoppeng.

Dengan menawarkan sensasi mie panas mendesis dan aneka pilihan topping, Mie Hotplate Gacor siap meramaikan pilihan wisata kuliner di Kabupaten Soppeng.

(Red)

Selasa, 17 November 2026

Pj Sekda Buka Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa, Pemkab Soppeng Tekankan Kepatuhan Regulasi


Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran melalui peningkatan kapasitas para pejabat pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan Pelaku Pengadaan bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2026, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng itu dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. H. A. Haeruddin, M.Si.

Peserta sosialisasi terdiri atas seluruh kepala SKPD, kepala bagian, camat, lurah, dan kepala puskesmas lingkup Pemkab Soppeng.

Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman terhadap perkembangan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah agar para pejabat yang memiliki kewenangan anggaran mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Soppeng, Muhammad Ihsan, S.STP, M.Si, CPSp, mengatakan bahwa perubahan regulasi harus diikuti dengan peningkatan pengetahuan para pelaku pengadaan. Hal ini penting agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam penerapan aturan di masing-masing perangkat daerah.

“Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan seragam kepada seluruh perangkat daerah dalam menerapkan aturan-aturan terbaru mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terkhusus Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 beserta peraturan turunannya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, materi sosialisasi mencakup sejumlah ketentuan terbaru, termasuk Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Regulasi tersebut menjadi acuan penting bagi perangkat daerah dalam memahami tata cara pemanfaatan Katalog Elektronik serta proses pengadaan melalui penyedia.

Menurut Muhammad Ihsan, PA dan KPA memiliki posisi strategis dalam memastikan pengadaan barang/jasa terlaksana secara benar, mulai dari aspek perencanaan hingga pertanggungjawaban sesuai kewenangan masing-masing.

Karena itu, pemahaman terhadap regulasi tidak boleh dipandang hanya sebagai urusan administrasi. Lebih dari itu, hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemkab Soppeng berharap kegiatan ini mampu mendorong terciptanya kesamaan pemahaman, meningkatkan disiplin terhadap aturan, serta memperkuat integritas seluruh pelaku pengadaan.

Dengan demikian, pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan lebih profesional, tepat prosedur, transparan, dan akuntabel sehingga penggunaan anggaran daerah benar-benar mendukung pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(Yund)

Hak Pekerja Belum Dibayar, Mahmud Cambang Datangi Waskita dan Tagih Janji Penyelesaian Proyek Sekolah Rakyat Soppeng


Soppeng, Sigapnews.com, Persoalan pembayaran upah pekerja dan keterlambatan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Soppeng kembali mencuat. Ketua LSM Saluran Informasi dan Investigasi Korupsi (Sidik), Mahmud Cambang, mendatangi pihak PT Waskita untuk meminta penjelasan sekaligus menagih komitmen penyelesaian proyek, Rabu (18/11/2026).

Proyek yang berlokasi di Lempa, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, tersebut menjadi perhatian setelah Mahmud mengaku menerima banyak pengaduan dari warga yang bekerja dalam pembangunan fasilitas pendidikan itu, tetapi belum mendapatkan pembayaran upah.

Menurut Mahmud, persoalan tersebut bukan kali pertama dipertanyakan. Pada awal Oktober 2026, dirinya telah mendatangi pihak Waskita dan bertemu Koordinator Wilayah (Korwil), Poernomo. Dalam pertemuan itu, Poernomo disebut berjanji akan menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan.

Namun, keluhan mengenai hak pekerja yang belum dibayarkan masih diterima.

Sejumlah kontraktor lokal Soppeng yang dikonfirmasi menyampaikan bahwa pembayaran kepada pekerja terkendala karena dana dari pihak Waskita belum dicairkan.

Bersama sejumlah wartawan dan elemen LSM lainnya, Mahmud kembali mendatangi kantor pihak Waskita. Rombongan awalnya menemui seorang staf yang akrab disapa Pak Tomo.

Dalam keterangannya, Tomo mengaku tidak mengetahui persoalan keuangan karena hanya bertugas sebagai staf. Ia juga menyebut bagian keuangan dan pimpinan wilayah belum berada di tempat.

Tidak lama kemudian, Poernomo tiba dan memberikan keterangan kepada rombongan.

Saat ditanya mengenai keterlambatan pembangunan, Poernomo mengarahkan agar persoalan tersebut dikonfirmasi kepada PUPR Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Aswar Anas selaku PPK.

"Kami hanya berkontrak dengan PUPR Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan dikonfirmasi ke pihak PUPR," ujarnya.

Sementara mengenai laporan pekerja yang belum menerima upah, Poernomo mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Ia juga meminta agar kontraktor lokal yang mengaku bekerja sama dengan Waskita memperlihatkan legalitas perusahaannya.

Dalam pertemuan itu, Poernomo maupun Tomo mengakui adanya pembicaraan dengan salah satu kontraktor lokal. Pembayaran disebut dijadwalkan pada 28 November 2026.

Menyikapi hal tersebut, Mahmud menegaskan pihaknya akan mengawal janji pembayaran tersebut. Ia menyatakan tidak akan tinggal diam apabila hak para pekerja kembali tidak dipenuhi.

Bahkan, Mahmud mengancam akan mengerahkan massa lebih besar jika sampai 28 November 2026 pembayaran belum direalisasikan.

"Kami hanya memperjuangkan masyarakat kecil yang bekerja. Jangan sampai mereka sudah bekerja dan mengeluarkan tenaga, tetapi haknya tidak dibayarkan," tegasnya.

Selain persoalan upah pekerja, pembangunan Sekolah Rakyat tersebut juga mendapat perhatian Ketua PWI Kabupaten Soppeng, A. Jumawi.

Ia menilai pihak Waskita perlu lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan media mengenai progres pembangunan.

Menurut Jumawi, proyek pembangunan yang menggunakan uang negara tidak boleh lepas dari pengawasan publik. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan pekerjaan serta sejauh mana proyek tersebut telah diselesaikan.

Ia juga menyoroti komunikasi pihak Waskita dengan wartawan yang dinilai belum berjalan baik. Sejumlah upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan disebut tidak mendapatkan jawaban. Bahkan, muncul dugaan nomor WhatsApp wartawan diblokir.

"Ini pembangunan menggunakan uang rakyat. Maka rakyat juga berhak mengetahui sejauh mana progres pembangunan Sekolah Rakyat ini. Kami meminta Waskita terbuka dan jangan ada yang ditutup-tutupi," tegas Jumawi.

Ia berharap seluruh pekerjaan dapat segera dituntaskan sehingga Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Soppeng bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Menurutnya, keberadaan fasilitas pendidikan tersebut sangat penting untuk menunjang kenyamanan dan keamanan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Dalam kunjungan itu turut hadir Akbar, Ariyanto Kasus, Alfred, Firman, A. Irfan, serta sejumlah wartawan lainnya.

(Red)

Buronan Kasus Narkoba Dibekuk di Lilirilau, Polisi Sita 11 Sachet Sabu Seberat 1,50 Gram


Soppeng, Sigapnews.com, Pelarian seorang pria berinisial S (40), yang telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak September 2026, akhirnya berakhir. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Soppeng berhasil meringkus pria tersebut di wilayah Cabbenge, Kecamatan Lilirilau, Rabu (18/11/2026) dini hari.

Dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan 11 sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,50 gram serta satu unit telepon genggam merek Vivo.

Penangkapan berlangsung sekitar pukul 00.10 WITA di Jalan Ranjau, Kelurahan Cabbenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di sebuah rumah di wilayah Cabbenge.

Berbekal informasi tersebut, personel Satresnarkoba Polres Soppeng bergerak melakukan penyelidikan. Operasi dipimpin Kanit 2, IPDA Ibrahim Rahman, S.E. Setelah melakukan pemantauan, petugas akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan S yang diketahui berstatus DPO.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 11 sachet plastik bening yang diduga berisi sabu dengan berat total 1,50 gram. Polisi juga menyita satu unit handphone merek Vivo yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Di hadapan petugas, S mengakui bahwa barang yang diduga narkotika tersebut merupakan miliknya.

Selanjutnya, terduga pelaku beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Soppeng untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa jajarannya tidak akan memberikan ruang bagi peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Soppeng.

“Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kami dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. Kami akan terus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap siapa pun yang terlibat. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika,” tegasnya.

Hingga kini, penyidik Satresnarkoba Polres Soppeng masih mendalami kasus tersebut dengan memeriksa terduga pelaku dan sejumlah saksi, melengkapi administrasi penyidikan, serta mengirimkan barang bukti dan sampel urine untuk pemeriksaan laboratorium.

Atas dugaan perbuatannya, S disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Polres Soppeng kembali mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu kepolisian dengan melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dinilai menjadi salah satu kunci dalam memutus mata rantai peredaran narkoba demi menjaga Kabupaten Soppeng tetap aman dari ancaman narkotika.

(Yund)

Darurat Tata Kelola Pemilu: Ketika Keterlambatan Timsel KPU dan Mandeknya UU Pemilu Menjadi "Teror" di Daerah

Oleh: Amrayadi, SH., MH (Mantan Ketua KPU Kabupaten Soppeng dan Komisioner Bawaslu Provinsi Sulsel)

​Siklus suksesi penyelenggara pemilu kembali diwarnai tanda tanya besar. Di balik menara gading Senayan, tarik-menarik kepentingan politik mengancam stabilitas demokrasi dari akar rumput.​

Proses suksesi kepemimpinan di tubuh penyelenggara pemilu kembali menghadapi ancaman serius yang kerap diulang dari siklus ke siklus.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan, Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) atau Timsel Calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2027–2032 seharusnya telah ditetapkan paling lambat pada Oktober 2026 atau enam bulan sebelum masa jabatan komisioner periode 2022–2027 purna tugas pada April 2027.

​Hingga melewati tenggat waktu tersebut, molornya pengumuman Timsel ini berjalan beriringan dengan mandeknya pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu di parlemen.

Sebagai seseorang yang telah mendedikasikan hidup selama dua dekade di KPU Kabupaten dan satu periode di Bawaslu Provinsi, saya melihat polemik ini bukan sekadar diskursus akademik di ruang-ruang seminar, melainkan sebuah ancaman nyata yang langsung menghantam urat nadi operasional di tingkat bawah.

Musuh Utama Penyelenggara: Ketidakpastian di Pusat

​Selama puluhan tahun mengawal pemilu dari tingkat kabupaten hingga provinsi, saya merasakan betul satu kebenaran empiris: musuh terbesar penyelenggara pemilu bukanlah dinamika masyarakat atau riuhnya kontestan, melainkan ketidakpastian regulasi yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang di pusat.

​Ketika DPR dan pemerintah menunda-nunda pembahasan revisi UU Pemilu dengan dalih kehati-hatian atau kompromi politik, mereka seringkali lupa atau sengaja mengabaikan efek domino yang harus ditanggung oleh jajaran di daerah.

​UU Pemilu yang terlambat disahkan berarti Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) akan lahir dalam kondisi kejar-kejaran dengan tahapan. Akibatnya, jajaran KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi harus melakukan bimbingan teknis kepada badan ad-hoc (PPK, PPS, hingga KPPS) dengan materi yang masih mentah.

​Aturan main yang berubah-ubah atau terlambat ditetapkan memaksa penyelenggara di tingkat tapak bekerja di bawah tekanan psikologis yang ekstrim. Dari pengalaman empiris, ketidakpastian norma hukum sering kali menjadi pemicu utama terjadinya human error di tingkat TPS, yang pada akhirnya mendiskreditkan integritas KPU dan Bawaslu, padahal akar masalahnya berasal dari lambannya legislator di Senayan.

Dilema Yuridis dan Kalkulasi Elit yang Pragmatis

​Dari sudut pandang hukum tata negara, belum dibahasnya UU Pemilu melahirkan dilema yuridis yang akut. Penundaan revisi yang terlalu lama membuat sinkronisasi antara UU Pemilu, UU Pilkada, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi compang-camping. Penyelenggara pemilu dipaksa menafsirkan norma yang abu-abu di tengah tekanan tahapan yang berjalan.

​Sementara itu, di ranah politik, mandeknya pembahasan ini mencerminkan dominasi kalkulasi pragmatis kaum politisi. Perdebatan alot seputar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan desain sistem pemilu selalu menjadi batu sandungan utama. Partai-partai di Senayan cenderung menunda pembahasan demi mengamankan zona nyaman dan kepentingan kelompok masing-masing, tanpa memikirkan dampak sistemiknya terhadap kesiapan teknis penyelenggara.

​Politik dagang sapi ini membuat pembahasan sengaja diulur hingga mendekati detik-detik akhir agar kompromi kekuasaan dapat diselipkan melalui mekanisme injury time, sebuah praktik legislasi yang mengabaikan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
​
Menyelamatkan Marwah Demokrasi

​Keterlambatan pembentukan Timsel KPU RI 2027–2032 dan mandeknya pembahasan UU Pemilu adalah potret buram dari ego sektoral kekuasaan yang mengorbankan stabilitas demokrasi elektoral.

​Berdasarkan pengalaman nyata selama hampir 20 tahun (termasuk Panwaslu 3 kali) mengurus pemilu di daerah, saya tegaskan bahwa setiap detik keterlambatan regulasi di pusat adalah malapetaka operasional di daerah.

​Jika para pembuat undang-undang di Jakarta terus mempermainkan waktu dan kepastian hukum demi kepentingan politik sesaat, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar nasib para penyelenggara pemilu di tingkat bawah, melainkan legitimasi dan kepercayaan rakyat terhadap hasil demokrasi itu sendiri.

Sudah saatnya publik bersuara keras: hentikan politisasi waktu, dan kembalikan kepastian tata kelola pemilu ke rel konstitusi.


Senin, 16 November 2026

Ketua JOIN Soppeng Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Jurnalis Senior Buhriadi Abu


Soppeng, Sigapnews.com, Kabar duka menyelimuti dunia jurnalistik Kabupaten Soppeng. Jurnalis senior Buhriadi Abu, S.Sos., meninggal dunia pada Selasa (17/11/2026) pukul 08.00 Wita di RSUD Latemmamala dalam usia 73 tahun.

Kepergian almarhum meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga, sahabat, serta rekan-rekan sesama insan pers yang pernah berinteraksi dan menjalani aktivitas jurnalistik bersama almarhum.

Duka cita tersebut turut disampaikan Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kabupaten Soppeng, Herwan, S.H., M.Si. Ia menyampaikan rasa kehilangan dan belasungkawa atas berpulangnya salah seorang wartawan senior yang pernah mewarnai perjalanan jurnalistik di Kabupaten Soppeng.

"Selamat jalan, senior. Terima kasih atas segala pengabdian, dedikasi, dan kebersamaan selama ini. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT," ungkap Herwan.

Sebelum terjun ke dunia jurnalistik, Buhriadi Abu merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng. Jabatan terakhirnya berada di Dinas Perhubungan sebelum memasuki masa purnabakti.

Setelah pensiun, almarhum tetap aktif berkegiatan dengan memilih menekuni dunia jurnalistik, baik melalui media cetak maupun media online. Ia juga pernah terlibat dalam aktivitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SIMAK.

Dalam kesehariannya, almarhum dikenal sebagai sosok yang santun, sederhana, dan bersahaja. Ia merupakan kakak kandung Buhari Abu, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).

Almarhum meninggalkan seorang istri dan empat orang anak, terdiri atas satu perempuan dan tiga laki-laki.

Jenazah disemayamkan di rumah duka di Bila Utara, Kabupaten Soppeng. Rencananya, pemakaman dilaksanakan pada Selasa sore setelah salat Ashar di pekuburan JeraE.

Herwan juga mendoakan agar seluruh amal ibadah almarhum diterima Allah SWT, segala khilaf dan dosanya diampuni, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan.

"Semoga Allah SWT melapangkan kuburnya, mengampuni segala khilaf semasa hidupnya, dan menjadikan surga sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberi ketabahan dan keikhlasan," tutupnya.

Selamat jalan, senior. Jejak pengabdian dan kebersamaanmu akan selalu menjadi kenangan bagi insan pers Soppeng.

(Yund)

Bupati Soppeng Pimpin HKN ke-62, Penghargaan Nasional Stunting hingga UHC Warnai Peringatan


Soppeng, Sigapnews.com, Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 di Kabupaten Soppeng diwarnai penyerahan lima penghargaan di bidang kesehatan. Capaian tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang dipimpin langsung Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., di halaman Kantor Bupati Soppeng, Selasa (17/11/2026).

Upacara yang mengangkat tema “Sehat untuk Semua” itu berlangsung khidmat dengan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan organisasi profesi kesehatan.

Lima penghargaan yang diserahkan terdiri atas tiga penghargaan untuk Pemerintah Kabupaten Soppeng dan dua penghargaan untuk RSUD Latemmamala.

Kabupaten Soppeng memperoleh penghargaan dari Menteri Kesehatan RI sebagai Kabupaten/Kota dengan Intervensi Spesifik Stunting Terbaik Tahun 2026 Wilayah Regional Tengah.

Penghargaan lainnya diberikan atas Cakupan Imunisasi Kejar Harapan Pertama dalam program Sepekan Mengejar Imunisasi (PENARI), serta UHC Awards Tahun 2026 kategori Madya dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar.

Sementara RSUD Latemmamala Soppeng meraih Juara II Pameran Layanan dan Inovasi Rumah Sakit dari PERSI/MAKERSI Wilayah Sulselbar Periode 2022–2026. Rumah sakit tersebut juga menerima penghargaan dari Ikatan Perawat Dialisis Indonesia (IPDI) Provinsi Sulawesi Selatan atas partisipasi dan kontribusinya dalam kegiatan IPDI Night 2026.

Setelah penyerahan penghargaan, Bupati Suwardi Haseng bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan sambutan seragam Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin.

Dalam sambutan tersebut, disampaikan bahwa tema “Sehat untuk Semua” mengandung pesan penting mengenai pemerataan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Tidak boleh ada warga yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses maupun lokasi tempat tinggal.

Menteri Kesehatan menggarisbawahi tiga prioritas transformasi kesehatan nasional, yakni mencegah masyarakat sebelum jatuh sakit, mendekatkan pelayanan kesehatan yang lengkap, serta memastikan peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu upaya nyata dalam memperkuat pencegahan. Hingga 1 November 2026, lebih dari 114 juta penduduk telah menjalani pemeriksaan kesehatan melalui program yang telah menjangkau seluruh kabupaten/kota tersebut.

Pemerintah juga terus mendorong deteksi dini penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan kanker. Edukasi pola hidup sehat serta inovasi Nutri-Level diperkuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kandungan gizi dan konsumsi gula.

Di sektor penanganan penyakit menular, lebih dari 700 ribu kasus tuberkulosis berhasil ditemukan tahun ini, dengan 90 persen di antaranya telah memulai pengobatan. Pemerintah menargetkan Indonesia bebas TB pada 2030.

Sementara itu, peningkatan fasilitas kesehatan dilakukan melalui pembangunan hampir 2.000 Puskesmas baru, renovasi lebih dari 8.000 Puskesmas, serta peningkatan kelas 66 RSUD dari Kelas D menjadi Kelas C.

Penguatan sumber daya manusia kesehatan juga terus dilakukan melalui pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit, penugasan tenaga medis di daerah terpencil, dan pemberian beasiswa.

Dari sisi perlindungan pembiayaan, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menjangkau 284 juta jiwa atau sekitar 98 persen penduduk Indonesia.

Menutup sambutannya, Menteri Kesehatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan, kader, pemerintah daerah, mitra pembangunan, dunia usaha, dan masyarakat yang selama ini bergotong royong mendukung pembangunan kesehatan.

Upacara tersebut turut dihadiri Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, para kepala SKPD, kepala bagian Setda, camat, kepala desa/lurah, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, kepala Puskesmas, serta para ketua organisasi profesi kesehatan se-Kabupaten Soppeng.

(Red)

Catatan Kelam di Balik Kilauan Lampu Karaoke: Darurat Perlindungan Anak dari Jerat "LC" di Bawah Umur

Oleh: Amrayadi Arafah, SH. MH (Praktisi Hukum dan Pemerhati Sosial)

​Malam di sudut-sudut Kabupaten Soppeng sering kali tampak hidup dengan deretan lampu neon dari tempat-tempat hiburan malam (THM) dan rumah bernyanyi. 

Di balik alunan musik yang menghentak dan gemerlap ruangan karaoke, tersimpan sebuah ironi sosial yang mengoyak nurani, masih ditemukannya anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai Ladies Companion (LC) atau pemandu lagu.

​Praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif jam operasional atau persoalan kenakalan remaja biasa. Ini adalah bentuk eksploitasi anak yang sistemik, tersembunyi, dan mengancam masa depan generasi bangsa. 

Ketika anak-anak usia sekolah harus bergelut dengan asap rokok, minuman beralkohol, dan lingkungan berisiko tinggi demi lembaran uang, negara dan masyarakat di daerah sedang menghadapi darurat moral yang nyata.

​Langkah Tegas Aparat: Apresiasi untuk Polres Soppeng

​Titik terang dan ketegasan dalam memberangus praktik kotor ini baru saja ditunjukkan oleh aparat penegak hukum di bumi Latemmamala. Melalui langkah sigap yang terekam dalam pemberitaan bertajuk “Temukan Tiga LC Diduga di Bawah Umur, Polres Soppeng Dalami Indikasi Perdagangan Orang” (Treninfo, 2026), Kepolisian Resor (Polres) Soppeng patut mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya.

​Tindakan proaktif kepolisian dalam merazia, menemukan, dan kini mendalami indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di balik mempekerjakan tiga anak di bawah umur tersebut adalah bukti nyata bahwa hukum tidak tinggal diam.

Langkah ini bukan sekadar penertiban biasa, melainkan hantaman telak bagi sindikat yang mencoba meraup untung di atas penderitaan anak-anak. 

Ketegasan Polres Soppeng memberikan pesan moral yang kuat bahwa ruang gerak bagi eksploitasi anak di Kabupaten Soppeng harus ditutup rapat-rapat.

​Eksploitasi Terselubung dan Dampak Psikologis

​Secara sosiologis dan psikologis, anak-anak berada dalam fase rentan pencarian identitas dan pembentukan karakter.

Memasukkan mereka ke dalam ekosistem tempat hiburan malam berarti menjerumuskan mereka ke dalam pusaran eksploitasi ekonomi dan moral. Seperti yang tengah diusut oleh pihak kepolisian, profesi terselubung ini kerap kali bersinggungan langsung dengan jeratan sindikat TPPO, pelecehan, hingga kekerasan psikis dan fisik. ​

Dampaknya sangat destruktif. Anak-anak ini kehilangan hak atas pendidikan yang layak, mengalami trauma psikologis mendalam, serta menanggung stigma sosial berkepanjangan dari masyarakat. Alih-alih mendapatkan perlindungan pengasuhan yang baik, mereka justru dipaksa menanggung beban ekonomi keluarga atau terjebak dalam lingkaran setan calo tenaga kerja ilegal.

​Ketegasan Hukum Tanpa Kompromi

​Secara normatif, hukum positif di Indonesia telah memberikan pagar perlindungan yang sangat ketat untuk menjerat para pelaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76I secara tegas melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, atau melibatkan anak dalam eksploitasi ekonomi maupun seksual. 

Pelanggaran atas pasal ini diancam dengan pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp200 juta (Pasal 88).

​Di ranah ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 68) secara mutlak melarang mempekerjakan anak. Lingkungan tempat hiburan malam dikategorikan secara mutlak sebagai pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak, sehingga pengusaha yang melanggar dapat dijerat sanksi pidana penjara 1 hingga 4 tahun serta denda hingga Rp400 juta.

​Lebih jauh lagi, sejalan dengan langkah penyelidikan yang sedang ditempuh Polres Soppeng, jika perekrutan ini melibatkan unsur tipu daya, ancaman, atau penjeratan utang oleh sindikat, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) siap menjerat para pelaku dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun.

​Sinergi Nyata di Tingkat Daerah

​Langkah berani yang diambil oleh Polres Soppeng harus menjadi momentum kebangkitan bersama. 

Ketentuan hukum yang tegas tidak boleh berhenti di meja penyidik saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektoral yang masif dan berkelanjutan.

​Sanksi Administratif Tegas oleh Pemkab Soppeng: 

Pemerintah daerah melalui instansi perizinan dan dinas terkait harus mendukung penuh kepolisian dengan memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha secara permanen bagi pengelola THM yang terbukti mempekerjakan anak di bawah umur.

​Penguatan Peran Akar Rumput (Desa dan Kelurahan):

Tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemuda desa harus bahu-membahu memperkuat ketahanan keluarga. Tradisi kepedulian sosial seperti sipakatau dan sipakainge harus dihidupkan kembali untuk mendeteksi dini anak-anak yang rentan diiming-imingi pekerjaan instan.

​Rehabilitasi Komprehensif bagi Korban: 

Anak-anak yang menjadi korban dalam pusaran ini wajib mendapatkan pendampingan psikososial yang intensif, pemulihan trauma, serta jaminan kepastian agar mereka bisa kembali mengenyam dunia pendidikan.

​Penutup.

​Tentu saja, catatan ini tidak bermaksud menerbitkan pukul rata bahwa seluruh tempat hiburan malam mengabaikan aturan; faktanya, terdapat pula pengelola usaha yang selektif dan mematuhi regulasi ketenagakerjaan dalam merekrut karyawannya. 

Bagi tempat hiburan yang kedapatan mempekerjakan anak di bawah umur, boleh jadi hal tersebut dilandasi oleh ketidaktahuan atau kekurangpahaman pengelola bahwa tindakan itu merupakan pelanggaran hukum yang berat. 

Oleh karena itu, langkah penindakan hukum harus selalu diiringi dengan masifnya edukasi, sosialisasi, dan pengawasan berkelanjutan.

​Semoga Bumi Latemmamala senantiasa terawat budaya dan adat istiadatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, menjadi tanah yang aman bagi tumbuh kembang anak-anak kita hari ini dan demi masa depan peradaban esok hari.

Minggu, 15 November 2026

Korwil APKLI Merah Putih Sulawesi Ingatkan Pedagang Bone: Jangan Korbankan Persatuan karena Kepentingan Pribadi


Jakarta, Sigapnews.com, Persatuan dan solidaritas antarpelaku usaha kecil menjadi pesan utama yang disampaikan Koordinator Wilayah (Korwil) Sulawesi APKLI Merah Putih, Irwan N Raju, kepada seluruh pelaku UKM, UMKM, dan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Bone.

Irwan mengingatkan agar dinamika internal yang berkembang di kalangan pengurus maupun pegiat UMKM tidak sampai memicu perpecahan. Menurutnya, perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kecil harus tetap berada di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Ia menyayangkan apabila kebersamaan yang seharusnya menjadi kekuatan dalam memperjuangkan ekonomi rakyat justru terganggu akibat persoalan kepemimpinan.

"Saya harap pelaku UMKM dan pedagang di Kabupaten Bone jangan terpecah belah hanya karena adanya pemimpin yang tidak bisa menjadi panutan. Kita ini berjuang untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi," tegas Irwan di Jakarta.

Ia menekankan, siapa pun yang mengambil peran dalam memperjuangkan kepentingan pedagang harus mampu menjaga kepercayaan, membangun komunikasi, serta memberikan contoh yang baik.

Irwan juga mengajak seluruh elemen yang bergerak di sektor usaha kecil untuk tidak saling menjatuhkan dan tetap menjaga hubungan baik.

"Berjuanglah untuk kepentingan bersama. Tetap jalin silaturahmi kepada teman-teman. Jangan saling menjatuhkan," ujarnya.

Amanah Organisasi, Perjuangan Lintas Provinsi

Sebagai aktivis yang konsisten menyuarakan aspirasi pelaku UKM, UMKM, dan PKL, Irwan kini dipercaya mengemban amanah dalam jajaran Pengurus DPP APKLI Merah Putih periode 2026–2031.

Tanggung jawab tersebut membuat aktivitasnya semakin luas. Ia menyebut setiap bulan harus mengunjungi 70 kabupaten dan 11 kota yang tersebar di enam provinsi di Pulau Sulawesi.

Keenam provinsi tersebut meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Meski memiliki agenda organisasi yang padat, perhatian Irwan terhadap para pedagang di Kabupaten Bone tetap menjadi bagian dari aktivitasnya.

Setiap kali kembali ke Bone, ia selalu menyempatkan diri menyambangi sejumlah pusat aktivitas PKL di Kota Watampone, termasuk Lapangan Merdeka, Epicentrum, dan Pasar Palakka.

"Tak lupa pula harus singgah di Lapangan Merdeka, Epicentrum, Pasar Palakka, dan tempat-tempat sentra PKL di Kota Watampone," tuturnya.

Irwan berharap seluruh perjuangan membela kepentingan pedagang kecil dapat diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar menjadi slogan atau wacana.

Ia mendorong terbangunnya sinergi antara organisasi pedagang, pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat agar sektor UMKM semakin berkembang.

Menurutnya, pedagang kecil membutuhkan dukungan, perlindungan, dan ruang untuk tumbuh. Karena itu, perbedaan seharusnya menjadi ruang untuk berbenah, bukan alasan untuk saling bermusuhan.

(Tim)

Dirjen Kemendikdasmen Pantau Langsung Hasil Revitalisasi Sekolah, Empat Satuan Pendidikan di Soppeng Dikunjungi


Soppeng, Sigapnews.com, Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan terus diperkuat. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD, Dikdas, dan PNF) Kemendikdasmen RI, Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Soppeng, Minggu (15/11/2026).

Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan sejumlah sekolah yang mendapatkan bantuan program revitalisasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ada empat sekolah yang dikunjungi, yakni TK Aisyiyah Bustanul Athfal Bila, TK Negeri Nilla Gading, SD Negeri 32 Ukkee, dan SMP Muhammadiyah Watansoppeng.

Kehadiran pejabat tinggi Kemendikdasmen tersebut menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi fasilitas pendidikan sekaligus memastikan hasil program revitalisasi dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah.

Dalam agenda tersebut, Gogot Suharwoto didampingi Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Imran, S.Kom., M.T., Kabag Umum Dr. Rudi, S.Si., M.Si., dan Widiyaprada Dra. Aulia Hafid, M.Pd.

Rombongan diterima oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. H. A. Haeruddin, M.Si., bersama Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Drs. H. Nur Alim, M.Pd., serta sejumlah pejabat terkait, pengawas sekolah, pengurus MKKS, dan Koordinator Wilayah Donri-Donri.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen juga menyerahkan bantuan secara langsung kepada empat sekolah yang dikunjungi. Dukungan tersebut diharapkan dapat menambah semangat satuan pendidikan dalam mengembangkan fasilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

Suasana kunjungan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Di SD Negeri 32 Ukkee, rombongan disambut melalui pertunjukan tari Padduppa oleh murid-murid yang tergabung dalam ekstrakurikuler seni. Prosesi penyambutan dilanjutkan dengan pengalungan kain sutra khas Kabupaten Soppeng.

Selain meninjau fasilitas sekolah, Gogot juga menyempatkan diri berdialog dengan berbagai unsur sekolah, mulai dari kepala sekolah, tenaga pendidik hingga peserta didik.

Kehadirannya mendapat sambutan antusias dari para murid. Sejumlah siswa bahkan berebut kesempatan untuk mengabadikan momen dengan berfoto bersama Dirjen dan rombongan.

Kunjungan ini diharapkan menjadi dorongan bagi penguatan kualitas pendidikan di Kabupaten Soppeng. Program revitalisasi yang didukung pemerintah pusat diharapkan tidak berhenti pada pembenahan fisik bangunan, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya proses pembelajaran yang lebih baik.

Dengan fasilitas yang semakin memadai dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, satuan pendidikan di Kabupaten Soppeng diharapkan mampu menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang generasi masa depan.

Pada kesemptan yang sama Bapak Dirjen Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D menyempatkan diri bersilaturrahim dengan keluarga besarnya di Kabupaten Soppeng yakni di dusun Ukkee di Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dan  di Villa Alinda  rumah kediaman Dr. A. Zainal, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Andi Nurlinda, S.KM., M.Kes.

(Yund) 

Sabtu, 14 November 2026

Mutasi Pejabat Kolaka Utara Jadi Sorotan, Jalur Karier Diduga Dilangkahi, Bupati dan BKPSDM Diminta Buka-bukaan


Kolaka Utara, Sigapnews.com, Kebijakan mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mulai menjadi sorotan. Sejumlah penempatan jabatan memunculkan tanda tanya serius terkait kepatutan jenjang karier, kesesuaian kompetensi, hingga konsistensi penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sorotan ini bukan tanpa alasan. Sejumlah nama dan riwayat jabatan pejabat yang mengalami pergeseran posisi memunculkan pertanyaan apakah proses promosi telah berjalan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan pengalaman, atau justru terdapat pola penempatan yang perlu dijelaskan secara terbuka.

"Salah satu yang menjadi perhatian adalah Ismail, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dipercaya menduduki posisi Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Sekretariat Daerah, ungkap Salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya, Minggu (15/11/2026). 

Selain itu, terdapat informasi mengenai pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi), Hamka,SH kemudian dipercaya menjadi Camat Pakue Utara. Sementara Lurah Lasusua Baso Hendra Jaya disebut langsung menduduki jabatan Camat definitif di Kecamatan Tiwu.

Rangkaian penempatan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apa parameter yang digunakan dalam menentukan pejabat yang mendapat promosi? Bagaimana rekam jejak, pengalaman manajerial, kompetensi teknis, dan persyaratan administrasi masing-masing calon dinilai?

Dalam birokrasi pemerintahan, jabatan bukan hadiah, bukan pula sekadar kewenangan politik kepala daerah. Setiap posisi memiliki tanggung jawab, standar kompetensi, dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Terlebih, jabatan Asisten Sekretariat Daerah merupakan posisi strategis yang membutuhkan kapasitas koordinasi pemerintahan dan pengalaman manajerial. Demikian pula jabatan camat yang menuntut kemampuan memimpin wilayah, mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, publik berhak mempertanyakan dasar pertimbangan di balik setiap keputusan pengangkatan tersebut.

Pemerintah selama ini mendorong penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Prinsip tersebut menempatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi sebagai dasar utama pengelolaan karier aparatur.

Namun, ketika muncul penempatan pejabat dengan jalur karier yang dipertanyakan, pemerintah daerah tidak cukup hanya berlindung di balik kewenangan kepala daerah.

Kewenangan melakukan mutasi dan promosi tetap harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keputusan administratif tidak boleh mengabaikan prinsip profesionalitas dan objektivitas.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah seluruh persyaratan jabatan telah dipenuhi? Apakah pejabat yang bersangkutan telah melalui proses evaluasi kompetensi? Apakah terdapat pertimbangan khusus yang menjadi dasar penunjukan? Dan apakah proses tersebut terdokumentasi serta dapat dipertanggungjawabkan?

Bupati Kolaka Utara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) perlu memberikan penjelasan terbuka agar kebijakan mutasi dan promosi tidak menjadi ruang spekulasi publik.

Begitu pula BKPSDM Kolaka Utara. Institusi yang memiliki fungsi dalam pengelolaan kepegawaian tersebut perlu menjelaskan mekanisme, persyaratan, serta dasar administrasi pengangkatan pejabat yang kini dipersoalkan.

Jangan sampai muncul kesan bahwa jenjang karier ASN dapat dilompati tanpa penjelasan yang transparan. Sebab, jika proses pembinaan karier tidak dikelola secara objektif, hal itu berpotensi menimbulkan demotivasi bagi ASN lain yang telah meniti karier melalui tahapan dan pengalaman panjang.

Lebih jauh, praktik penempatan yang tidak disertai penjelasan memadai dapat menggerus kepercayaan aparatur terhadap sistem pembinaan karier di lingkungan pemerintah daerah.

Persoalan ini harus dijawab dengan dokumen, dasar hukum, dan penjelasan administratif, bukan sekadar pernyataan bahwa mutasi merupakan hak prerogatif kepala daerah.

Apabila seluruh pengangkatan telah sesuai ketentuan, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menutup informasi mengenai dasar dan mekanisme pengambilannya.

Namun, apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian persyaratan atau prosedur, evaluasi harus dilakukan oleh instansi yang berwenang, termasuk melalui mekanisme pengawasan kepegawaian.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar posisi sejumlah pejabat, melainkan kredibilitas sistem birokrasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Sebab, birokrasi yang sehat tidak dibangun dengan kedekatan dan keputusan tanpa penjelasan, tetapi melalui kompetensi, integritas, rekam jejak, serta aturan yang berlaku sama bagi semua ASN.

(Red) 

Golkar Sulsel Serahkan Diskresi kepada Andi Kaswadi Razak, Jadwal Musda Soppeng Belum Ditentukan


Makassar, Sigapnews.com, Konsolidasi internal Partai Golkar Sulawesi Selatan mulai bergerak menuju penyelesaian kepengurusan di tingkat kabupaten/kota. Namun, di tengah penyerahan diskresi kepada lima calon ketua DPD, jadwal Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kabupaten Soppeng hingga kini belum ditetapkan.

Keputusan tersebut mengemuka dalam rapat pleno pengurus harian DPD Partai Golkar Sulsel yang berlangsung di Kantor DPD Golkar Sulsel, Sabtu (14/11/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPD Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin, didampingi Ketua Harian Supriansa dan Sekretaris DPD Golkar Sulsel, Rahman Pina.

Dalam rapat tersebut, salah satu agenda penting adalah penyerahan diskresi kepada lima calon ketua DPD Golkar kabupaten. Mereka masing-masing Andi Kaswadi Razak untuk Kabupaten Soppeng, Basli Ali untuk Kepulauan Selayar, Islam Iskandar untuk Jeneponto, Hj. Megawati Jamal untuk Luwu Utara, dan Saleh Rahim untuk Enrekang.

Ilham Arief Sirajuddin menjelaskan, penyerahan diskresi dan penjadwalan Musda merupakan bagian dari langkah percepatan konsolidasi organisasi Partai Golkar di Sulawesi Selatan.

Menurutnya, penyelesaian Musda di seluruh kabupaten/kota menjadi hal penting agar roda organisasi berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan partai.

Selain penyerahan diskresi, rapat pleno juga menetapkan jadwal Musda di sejumlah daerah. Musda Golkar Gowa dijadwalkan pada 16 November, disusul Jeneponto pada 19 November.

Selanjutnya, Musda Luwu Timur dan Luwu Utara akan berlangsung pada 24 November. Sementara pada 25 November, agenda serupa dijadwalkan di Toraja Utara, Tana Toraja, dan Enrekang.

Menariknya, meski nama Andi Kaswadi Razak telah masuk dalam daftar penerima diskresi, jadwal pelaksanaan Musda Golkar Soppeng belum tercantum dalam agenda yang ditetapkan pada rapat pleno tersebut.

Kondisi ini membuat tahapan konsolidasi Golkar di Soppeng masih menyisakan satu agenda penting, yakni penetapan waktu pelaksanaan Musda.

Ilham menegaskan, seluruh tahapan konsolidasi diarahkan untuk menuntaskan kepengurusan partai di tingkat kabupaten/kota melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

Penyerahan lima diskresi dan penetapan jadwal Musda tersebut menjadi bagian dari upaya DPD Golkar Sulsel memperkuat soliditas kader sekaligus memastikan konsolidasi organisasi berjalan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

(Yund)

Dorong Ekonomi Kerakyatan, PADMI Sulsel Gelar Festival UMKM dan Karaoke di Bone


Bone, Sigapnews.com, Dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi kerakyatan dan memperluas ruang promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pengurus Wilayah Perkumpulan Angkatan Muda Dinamika Indonesia (PW PADMI) Sulawesi Selatan akan menggelar kegiatan bertajuk PADMI UMKM Bangkit, Ekonomi Pulih 2026 di Kabupaten Bone.

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 14 November hingga 5 Desember 2026 tersebut dipusatkan di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, melalui kolaborasi dengan APKLI Merah Putih Kabupaten Bone dan Pemerintah Kelurahan Tanete.

Sejumlah agenda telah disiapkan untuk memeriahkan kegiatan tersebut, di antaranya Festival Karaoke, Festival Kaki Lima dan UMKM, donor darah, pelayanan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) gratis, serta lomba senam aerobic.

Festival Karaoke menjadi salah satu agenda utama yang dijadwalkan berlangsung pada 17–24 November 2026. Panitia membuka pendaftaran secara gratis dengan total hadiah mencapai Rp15 juta, berupa trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan.

Sistem penjurian menggunakan komposisi 50 persen nilai dewan juri dan 50 persen dukungan kupon dari para pendukung peserta.

Selain memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan bakat dan kreativitas, kegiatan ini juga menghadirkan program pemberdayaan ekonomi melalui fasilitasi pembuatan NIB gratis bagi pelaku UMKM.

Pelayanan pembuatan NIB tersebut dijadwalkan pada 25–26 November 2026 di Kantor Kelurahan Tanete.

Agenda berikutnya adalah lomba senam aerobic yang akan berlangsung pada 3–5 Desember 2026. Pendaftaran ditetapkan sebesar Rp250 ribu per tim, dengan total hadiah piala dan uang pembinaan mencapai Rp7,5 juta. Panitia menyediakan kuota sebanyak 50 tim.

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti Festival Karaoke, dapat menghubungi Alfian Handayani melalui WhatsApp 0852-4084-7913.

Sementara informasi lomba senam aerobic dapat diperoleh melalui Arni Summer di nomor WhatsApp 0853-4053-0939.

Pendaftaran online lomba senam aerobic juga tersedia melalui transfer BCA ke rekening 8745148251 atas nama Irwan N Raju.

Melalui kegiatan PADMI UMKM Bangkit, Ekonomi Pulih 2026, penyelenggara berharap tercipta ruang interaksi ekonomi, promosi produk lokal, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

Kegiatan ini sekaligus diharapkan menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi organisasi, pemerintah setempat, pelaku usaha, dan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Bone.

(Yund)

Jumat, 13 November 2026

Ketika Hukum Menjadi Alat, dan Takdir Menutup Jalan: Refleksi Politik Kekuasaan, Putusan MK 90, serta Skenario "Tangan Tuhan

Oleh : AMRAYADI, SH, MH, Advokat dan Pemerhati Hukum, Sabtu (14/11/2026). 

​Sejarah politik modern sering kali memperlihatkan bagaimana hukum tidak lagi dipandang sebagai panglima, melainkan diperlakukan sebagai plastisin tanah liat lunak yang dapat diremas, dibentuk, dan ditekan sedemikian rupa sesuai cetakan syahwat kekuasaan.

Ambisi politik yang berpadu dengan kontrol terhadap suprastruktur negara berpotensi melahirkan apa yang disebut sebagai constitutional engineering (rekayasa konstitusi): hukum dibentuk bukan untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk melegitimasi suksesi dan melanggengkan dinasti.

​Namun, di sinilah ironi terbesar dari kekuasaan manusia diuji. Seberapa rapi pun sebuah jaring hukum dirajut untuk memuluskan jalan kekuasaan, selalu ada batas di mana logika manusia menemui dinding pembatasnya. Ketika ambisi berbenturan dengan realitas kebenaran, hukum yang direkayasa itu justru berbalik menjadi bumerang yang meruntuhkan legitimasi dari dalam.

​1. Rekayasa Awal: Ketika Mahkamah Konstitusi Menjadi Kendaraan Ambisi (Putusan MK Nomor 90).

​Ingatan publik masih lekat pada Oktober 2023, ketika Mahkamah Konstitusi, lembaga yang seharusnya menjadi penjaga murninya konstitusi _(the guardian of the constitution) mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. 

​Betapa kasat mata ambisi politik bekerja melalui pintu gerbang yudisial ini. Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang secara limitatif membatasi syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun, tiba-tiba "disulap" melalui tafsir tambahan: atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.  

​Keputusan ini melahirkan karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka untuk melenggang ke panggung kontestasi nasional. Aspek etik diabaikan, konflik kepentingan ditutup mata, dan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian membuktikan adanya pelanggaran etik berat di balik palu sidang tersebut. Ini adalah puncak dari tesis bahwa hukum dapat ditata dan diatur sedemikian rupa demi memuluskan syahwat kekuasaan jangka pendek. Karpet merah telah digelar, singgasana kekuasaan berhasil direngkuh.  

​2. Hukum yang Membalik Keadaan: Putusan MA dan Runtuhnya Legitimasi Administratif

​Tetapi kekuasaan yang dibangun di atas fondasi rekayasa tidak pernah benar-benar kokoh. Roda waktu berputar, dan hukum yang tadinya dijinakkan berbalik menjadi instrumen penelanjangan.

​Puncak dari kerapuhan itu dikonfirmasi lewat rangkaian proses hukum lanjutan, termasuk terbitnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA yang selama ini melekat sebagai alas administratif. 

Lebih telak lagi, pertimbangan hukum dalam putusan-putusan terkait turut mengungkap fakta fundamental ketiadaan dokumen otentik berupa ijazah SMA dalam lintasan pembuktian material".

​Suket yang sebelumnya dianggap sebagai jalan pintas legalitas seketika rontok. Kementerian terkait diwajibkan mencabut keabsahan dokumen tersebut. Konsekuensinya amat fatal secara ketatanegaraansyarat formil pencalonan yang dulu dipaksakan lolos melalui karpet merah yudisial kini runtuh oleh palu keadilan administratif di tingkat kasasi.

​3. Waktu dan "Tangan Tuhan" Bekerja

​Di sinilah dimensi teologis dan filosofis kehidupan bermain. Manusia boleh merancang strategi puluhan tahun, mengendalikan lembaga, memelintir pasal-pasal, dan mendesain suksesi tanpa celah. Namun, sejarah dan keadilan semesta memiliki jalannya sendiri untuk menyeimbangkan keadaan.

​Waktu menunjukkan bahwa kebohongan administratif dan rekayasa konstitusi memiliki masa kedaluwarsa. Ketika rekayasa demi rekayasa mulai runtuh satu per satu dimulai dari cacat moral etik di MK, berujung pada koreksi telak oleh Mahkamah Agung terkait keabsahan dokumen, hingga gelombang tekanan politik yang berujung pada pilihan pengunduran diri, publik disadarkan pada satu hukum alam yang absolut kekuasaan yang diperoleh dengan cara menabrak kepatutan tidak akan pernah membawa ketenangan._

​Rangkaian peristiwa ini seolah menegaskan bahwa ada batas akhir bagi kesombongan kekuasaan. Ketika ikhtiar manusia untuk merekayasa hukum mencapai titik nadirnya, di situlah _*"Tangan Tuhan" bekerja melalui skenario waktu.

Kasus demi kasus terbuka bukan karena kekuatan politik tandingan yang hebat, melainkan karena kebenaran memiliki gravitasi sendiri untuk ditarik ke permukaan.

​Pada akhirnya, sejarah akan mencatat: _hukum yang disetir oleh ambisi politik mungkin bisa berkuasa sesaat, tetapi waktu dan keadilan sejati pada akhirnya akan merobohkan singgasana yang dibangun di atas fondasi kepalsuan_

Ini adalah pelajaran bahwa sekuat apapun kekuasaan jika Tuhan berkehendak maka tidak ada yang abadi.

(Yund) 

Polemik ASN Kolut Memanas, Kepala BKPSDM Ikut Disorot, LSM PRI Desak Bupati Turun Tangan

Illustrasi

Kolaka Utara, Sigapnews.com, Polemik penonaktifan jabatan atau nonjob sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) kembali menjadi sorotan. Meski telah dikembalikan ke jabatan masing-masing setelah menjalani masa nonjob sekitar lima hingga enam bulan, sejumlah ASN mengaku masih menghadapi dugaan intimidasi dan perlakuan yang dinilai tidak adil.

Pengakuan tersebut disampaikan salah seorang ASN yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan kepada media ini, Jumat (13/11/2026).

Ia menyebut, pengembalian jabatan yang semestinya menjadi akhir dari persoalan sebelumnya justru diikuti munculnya persoalan baru. Bahkan, mereka mengaku kembali berhadapan dengan pemeriksaan kode etik dan persoalan administrasi kehadiran.

"Betul, kami sudah dikembalikan setelah sebelumnya dinonjobkan. Namun, setelah itu kami justru kembali mendapat intimidasi," ungkap sumber tersebut.

Menurut pengakuannya, persoalan absensi menjadi salah satu hal yang dipersoalkan dalam proses penegakan disiplin ASN. Ia menduga terdapat pencatatan kehadiran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga mereka seolah-olah tercatat tidak masuk kantor selama puluhan hari.

"Sudah disidang kode etik lagi, kemudian dibuatkan masalah absensi. Kehadiran kami seolah-olah direkayasa hingga tercatat puluhan hari tidak masuk kantor, dengan tujuan agar kami bisa diberhentikan," bebernya.

Selain persoalan absensi, sumber tersebut juga mempertanyakan mekanisme pembentukan tim pemeriksa kode etik. Ia menilai terdapat anggota tim yang memiliki pangkat dan jabatan lebih rendah dibandingkan ASN yang diperiksa.

"Yang aneh, ada tim yang menyidangkan kami justru memiliki jabatan dan pangkat lebih rendah daripada yang disidang. Bahkan, ada pejabat setingkat kepala bidang seperti Ismail, Kabid Diknas, yang ikut menyidangkan pejabat setingkat kepala bagian," ujarnya.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu mendapat perhatian karena setiap proses pemeriksaan ASN harus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sorotan juga diarahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kolaka Utara. Sumber tersebut meminta Bupati Kolaka Utara, Nurahman, tidak hanya menerima laporan dari bawahannya, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan di lingkungan BKPSDM.

Ia berharap Bupati memastikan tidak ada tindakan yang merugikan ASN maupun praktik penegakan disiplin yang dilakukan secara tidak proporsional.

"Jangan sampai Pak Bupati tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di bawah. Kami berharap Bupati juga mengevaluasi Kepala BKPSDM yang diduga melakukan tindakan menekan ASN," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pejabat yang membidangi kepegawaian semestinya memahami secara mendalam regulasi ASN, terutama terkait manajemen kepegawaian, kode etik, disiplin, serta mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi.

"Seorang Kepala BKPSDM harus banyak belajar dan benar-benar memahami aturan ASN. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan merugikan aparatur," tambahnya.

Menurut sumber tersebut, penegakan disiplin tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Seluruh ASN harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya tekanan ataupun perlakuan diskriminatif.

"Kalau memang mau menegakkan kode etik dan disiplin, seharusnya berlaku untuk semua ASN. Jangan hanya kami yang sebelumnya dinonjobkan menjadi sasaran," katanya.

LSM PRI: Bupati Jangan Biarkan Persoalan ASN Berlarut-larut

Menanggapi polemik tersebut, LSM PRI (Public Research Institute), Muhammad Abduh Azizul Gaffar, turut angkat bicara. Ia menilai pemerintah daerah semestinya lebih fokus mencari solusi untuk mendorong kemajuan daerah dan menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi seluruh ASN.

Menurutnya, tujuan utama pemerintahan daerah adalah menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan membiarkan persoalan internal birokrasi terus berlarut-larut hingga mengganggu kenyamanan aparatur dalam menjalankan tugas.

Ia mengingatkan Bupati maupun Kepala BKPSDM agar mengedepankan pembinaan, penyelesaian masalah, serta penerapan aturan secara objektif dan berkeadilan.

"Seharusnya yang dicari adalah solusi, bagaimana Kabupaten Kolaka Utara bisa semakin maju, masyarakat sejahtera dan bahagia, serta para ASN bisa bekerja dengan tenang untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat. Bukan justru terus-menerus mendapat tekanan dan perlakuan yang dirasakan sebagai penindasan, seolah tidak ada habis-habisnya," tegas Muhammad Abduh Azizul Gaffar.

Ia berharap Bupati Kolaka Utara tidak menutup mata terhadap berbagai keluhan yang muncul di lingkungan birokrasi. Evaluasi terhadap jajaran yang membidangi kepegawaian dinilai perlu dilakukan agar setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurutnya, ASN membutuhkan kepastian hukum, rasa aman, serta lingkungan kerja yang profesional. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal tanpa dibayangi persoalan internal yang berkepanjangan.

Bupati Diminta Pastikan Penegakan Disiplin Berjalan Objektif

Dalam keterangannya, sumber ASN tersebut juga menyampaikan kekecewaan terhadap penanganan persoalan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Ia berharap kepala daerah turun tangan untuk memastikan tata kelola birokrasi berjalan secara profesional dan berkeadilan.

Hingga berita ini diterbitkan, tudingan mengenai dugaan intimidasi, ketidaksesuaian pencatatan absensi, serta persoalan komposisi tim pemeriksa masih berdasarkan keterangan sepihak dari sumber yang bersangkutan dan belum disertai dokumen pendukung yang dapat diverifikasi media.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada Bupati Kolaka Utara, Kepala BKPSDM, tim pemeriksa kode etik, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

Evaluasi terhadap persoalan ini dinilai penting agar tidak muncul kesan bahwa penegakan disiplin ASN hanya menyasar kelompok atau individu tertentu. Pemerintah daerah diharapkan memastikan setiap kebijakan kepegawaian berjalan sesuai aturan, transparan, objektif, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Sebab, birokrasi yang sehat bukan hanya diukur dari ketegasan dalam menerapkan disiplin, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menciptakan lingkungan kerja yang adil, profesional, dan memberikan ruang bagi ASN untuk mengabdi kepada masyarakat.

(Red)

Kamis, 12 November 2026

PMI Soppeng Tutup KBK PMR 2026, Perkuat Pembinaan dan Kepedulian Kemanusiaan di Kalangan Pelajar


Soppeng, Sigapnews.com, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembinaan generasi muda melalui kegiatan Kemah Bakti dan Karya (KBK) Palang Merah Remaja (PMR) Tahun 2026.

Kegiatan yang melibatkan anggota PMR dari berbagai sekolah se-Kabupaten Soppeng tersebut resmi ditutup pada Jumat (13/11/2026), di Lapangan Sepak Bola Ganra, Kecamatan Ganra, setelah berlangsung selama lima hari sejak 9 November 2026.

Dengan mengusung tema “PMR Berkreasi, Berbakti, dan Berkarya”, KBK PMR menjadi wadah bagi pelajar untuk mengasah keterampilan, memperluas wawasan, serta menanamkan nilai kepedulian dan solidaritas terhadap sesama.

Berbagai kegiatan selama perkemahan memberikan pengalaman kepada peserta dalam mengembangkan kemampuan kepalangmerahan, melatih kedisiplinan, membangun kemandirian, dan meningkatkan kemampuan bekerja sama.

Tidak kalah penting, kegiatan ini menjadi sarana memperkuat hubungan persaudaraan antarpelajar sekaligus menumbuhkan semangat untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Sekretaris PMI Kabupaten Soppeng, Drs. M. Evinuddin, MPA, saat menutup kegiatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya KBK PMR 2026.

Ia mengharapkan seluruh peserta dapat memanfaatkan pengalaman selama kegiatan sebagai bekal untuk mengembangkan aktivitas PMR di sekolah masing-masing.

Evinuddin juga menekankan perlunya perhatian terhadap keberlanjutan pembinaan PMR, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia para pembina.

Menurutnya, kegiatan orientasi dan penguatan pemahaman materi kepalangmerahan bagi pembina perlu terus didorong agar pembinaan anggota PMR di setiap sekolah dapat berjalan lebih baik.

PMI Kabupaten Soppeng berharap KBK PMR tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap perkembangan organisasi PMR dan pembentukan karakter pelajar.

Sebagai bagian dari rangkaian penutupan, PMI Kabupaten Soppeng menyerahkan penghargaan kepada sekolah-sekolah yang telah berpartisipasi dalam persembahan pada acara pembukaan.

Penutupan tersebut turut dihadiri Camat Ganra, Kapolsek Ganra, para kepala sekolah, pembina dan bina damping PMR, panitia pelaksana, serta seluruh peserta KBK PMR PMI se-Kabupaten Soppeng Tahun 2026.

Melalui kegiatan ini, PMI Soppeng berharap semakin banyak pelajar yang tumbuh menjadi generasi terampil, berkarakter, memiliki kepedulian sosial, dan siap mengamalkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

(Red)

Menteri UMKM Maman Dukung APKLI Merah Putih Turun Gunung, Percepat UMKM Naik Kelas


Jakarta, Sigapnews.com, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih untuk turun langsung mempercepat pemberdayaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Dukungan tersebut disampaikan Maman saat bertemu Ketua Umum APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 60 menit di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis malam (12/11/2026).

Pertemuan itu membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan ekonomi kerakyatan, percepatan UMKM naik kelas, penguatan organisasi pelaku usaha, hingga penyempurnaan Basis Data Tunggal UMKM Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Maman menegaskan bahwa keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap UMKM harus diwujudkan melalui program nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Mas Ali, kita dukung penuh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Keberpihakan nyata beliau kepada UMKM harus terus kita wujudkan,” kata Maman, yang juga menjabat Dewan Kehormatan APKLI Merah Putih.

Ia secara khusus mendorong APKLI Merah Putih untuk mengambil peran aktif membantu pemerintah mempercepat pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Saya mendukung penuh APKLI Merah Putih turun gunung melakukan percepatan realisasi agenda dan program nyata yang dibutuhkan pelaku UMKM di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Menurut Maman, tantangan pemberdayaan UMKM bukan hanya meningkatkan jumlah pelaku usaha, tetapi juga mendorong usaha mikro agar berkembang menjadi usaha yang lebih kuat, produktif, formal, dan memiliki daya saing.

Upaya tersebut membutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari legalitas usaha, akses pembiayaan, peningkatan kualitas produk, sertifikasi, transformasi digital, pemasaran, hingga perluasan kemitraan.

“Kita wujudkan UMKM naik kelas dan Data Tunggal UMKM Indonesia sebagaimana amanah Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Maman menilai organisasi pelaku usaha seperti APKLI Merah Putih memiliki posisi strategis dalam menjangkau kelompok usaha di tingkat akar rumput, khususnya pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh layanan formal.

Karena itu, keterlibatan organisasi masyarakat dan pelaku usaha dinilai penting agar kebijakan pemerintah tidak sebatas program di atas kertas, melainkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain pemberdayaan usaha, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya percepatan penyempurnaan Basis Data Tunggal UMKM Indonesia.

Basis data yang akurat dan terpadu menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, menentukan sasaran bantuan, memperluas akses pembiayaan, serta mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan.

Melalui pendataan yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran lebih jelas mengenai identitas, lokasi, sektor usaha, skala bisnis, kebutuhan pembiayaan, dan perkembangan masing-masing pelaku UMKM.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum APKLI Merah Putih dr. Ali Mahsun ATMO menyatakan kesiapan organisasinya untuk membantu pemerintah melalui jaringan organisasi yang tersebar di berbagai daerah.

“APKLI Merah Putih siap bergerak untuk membantu percepatan program yang benar-benar dibutuhkan UKM PKL. Pendataan harus dilakukan secara mudah, inklusif, dan tidak membebani pelaku usaha,” kata Ali.

Ia mengingatkan bahwa sebagian pedagang kecil masih menghadapi keterbatasan literasi digital dan akses teknologi. Oleh karena itu, sistem pendataan harus dibuat sederhana dan disertai pendampingan langsung.

Menurutnya, pelaku usaha mikro membutuhkan pelayanan yang praktis, tidak berbelit-belit, serta mudah dijangkau agar mereka tidak merasa terbebani oleh proses administrasi.

Ali menyambut positif dukungan Menteri UMKM tersebut. Ia menegaskan APKLI Merah Putih siap menindaklanjuti pertemuan melalui program kerja konkret yang menyentuh kebutuhan pelaku usaha.

Sejumlah agenda yang menjadi perhatian organisasinya meliputi pendampingan usaha, perluasan akses pasar, penguatan kelembagaan, perlindungan ruang usaha, serta peningkatan kapasitas pedagang kaki lima dan pelaku UMKM.

Ali juga menyampaikan dukungan terhadap program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), serta Sekolah dan Rumah Rakyat.

“APKLI Merah Putih mendukung penuh program unggulan Presiden Prabowo Subianto khususnya MBG, KDKMP, KNMP, Sekolah dan Rumah Rakyat. Dukungan itu akan kami wujudkan melalui kerja nyata untuk membantu UKM dan PKL tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Maman atas kesempatan berdiskusi mengenai kebutuhan nyata pelaku usaha mikro dan pedagang kaki lima.

“Siap bergerak, Pak Menteri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bersilaturahmi dan membahas kebutuhan nyata pelaku usaha,” ujar Ali.

Pertemuan tersebut mempertegas pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan pemberdayaan UMKM, memperluas kesempatan usaha, serta memastikan pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro mendapatkan akses yang lebih baik terhadap berbagai program pemerintah.

Ali Mahsun berharap dukungan Menteri UMKM dapat menjadi awal dari kerja sama yang lebih konkret, terukur, dan berkelanjutan.

“Insyaallah, kerja sama ini dapat menebarkan manfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara,” pungkas Ali Mahsun ATMO, yang juga merupakan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI periode 1995–1998.

(Yund)

Tunggakan Utang Pengurus Lama Golkar Makassar Jadi Beban Pengurus Baru, Transparansi Keuangan Disorot


Makassar, Sigapnews.com, Pergantian kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Makassar menyisakan persoalan serius. Pengurus baru kini dihadapkan pada sejumlah tunggakan kewajiban pembayaran yang disebut-sebut merupakan peninggalan kepengurusan sebelumnya. Kamis (12/11/2026).

Kondisi tersebut memunculkan sorotan terhadap tata kelola administrasi dan keuangan internal partai. Bahkan, sejumlah pengurus baru menilai persoalan itu tidak semestinya dibiarkan tanpa penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak yang mengelola organisasi sebelumnya.

Informasi yang diperoleh awak media menyebutkan, terdapat beberapa tagihan yang belum terselesaikan. Mulai dari tunggakan layanan WiFi selama dua bulan, tagihan konsumsi atau makan yang nilainya diperkirakan mencapai Rp50 juta, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kantor DPD II Golkar Kota Makassar yang disebut belum dibayarkan selama tiga tahun.

Sejumlah pengurus baru membenarkan adanya informasi tunggakan tersebut ketika dikonfirmasi awak media, Selasa (10/11/2026).

Mereka mengaku prihatin karena persoalan yang diduga terjadi pada masa kepengurusan lama justru harus menjadi perhatian pengurus yang baru terbentuk.

"Ini tentu menjadi persoalan. Pengurus baru tidak seharusnya langsung dibebani kewajiban yang muncul pada periode sebelumnya tanpa kejelasan mengenai asal-usul dan pertanggungjawabannya," ungkap salah seorang pengurus yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Sorotan semakin menguat ketika muncul pertanyaan mengenai pengelolaan dana operasional organisasi. Pasalnya, Golkar sebagai partai politik mendapatkan dukungan anggaran operasional dari Kesbangpol serta dukungan kegiatan melalui dana fraksi Golkar di DPRD Kota Makassar.

Lantas, bagaimana pengelolaan anggaran tersebut sehingga masih muncul sejumlah kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan?

Pertanyaan itu dinilai perlu dijawab melalui pemeriksaan administrasi dan keuangan secara menyeluruh. Namun, hingga informasi ini disusun, belum terdapat rincian yang dapat memastikan penyebab munculnya tunggakan maupun alokasi penggunaan anggaran pada periode sebelumnya.

Persoalan ini tidak cukup hanya menjadi pembicaraan di internal partai. Pengurus lama perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan saling menyalahkan.

Klarifikasi mengenai tagihan WiFi, konsumsi, serta tunggakan PBB perlu disertai bukti administrasi, catatan pembayaran, dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pengurus baru juga perlu memastikan proses serah terima aset, dokumen, serta kewajiban organisasi dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pergantian kepemimpinan seharusnya menjadi momentum memperkuat organisasi, bukan mewariskan persoalan yang belum jelas penyelesaian dan tanggung jawabnya.

Sangat disayangkan apabila kantor partai besar seperti Golkar Kota Makassar masih dibayangi persoalan tunggakan administrasi yang seharusnya dapat dikelola dengan tertib.

Kader dan masyarakat tentu berhak berharap agar pengelolaan organisasi politik berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

Hingga berita ini diterbitkan, ruang klarifikasi tetap terbuka bagi pengurus lama DPD II Golkar Kota Makassar maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan dan hak jawab atas informasi tersebut.

(AP/Red)

Rabu, 11 November 2026

Soppeng Raih Pengakuan Kemenkes RI, Suwardi Haseng Terima Penghargaan Penanganan Stunting di Jakarta


Jakarta, Sigapnews.com, Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Soppeng mendapat apresiasi pemerintah pusat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan Soppeng sebagai salah satu dari enam kabupaten/kota penerima penghargaan nasional atas capaian intervensi spesifik stunting tahun 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026, Kamis (12/11/2026).

Prosesi penyerahan berlangsung di Lapangan Upacara Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D.

Capaian ini menempatkan Soppeng dalam jajaran enam daerah yang memperoleh apresiasi nasional berdasarkan pelaksanaan intervensi spesifik percepatan penurunan stunting.

Dari Regional Tengah yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat, terdapat dua kabupaten asal Sulawesi Selatan yang menerima penghargaan, yakni Soppeng dan Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

Empat daerah lainnya masing-masing Kabupaten Pesisir Barat dan Kota Pekalongan dari Regional Barat, serta Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate dari Regional Timur.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya dalam pencegahan dan penanganan stunting.

Ia mengapresiasi seluruh jajaran yang telah bekerja dan berpartisipasi dalam menjalankan berbagai program intervensi kesehatan di Kabupaten Soppeng.

"Kita dapat lagi penghargaan bersama lima kepala daerah se-Indonesia untuk kategori intervensi spesifik stunting. Ini untuk upaya kita bersama. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dan berupaya maksimal dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Soppeng," kata Suwardi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Retno Saputra Swedye, S.KM., M.Kes., mengungkapkan bahwa penilaian intervensi spesifik meliputi berbagai bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan secara langsung kepada kelompok sasaran.

Beberapa indikator yang menjadi perhatian meliputi pemeriksaan anemia dan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pemeriksaan kehamilan, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK), pemantauan pertumbuhan balita, ASI eksklusif, pemenuhan gizi anak, serta pelayanan imunisasi.

Pelaksanaan intervensi tersebut diarahkan untuk memastikan kebutuhan kesehatan dan gizi masyarakat terpenuhi sejak masa remaja, kehamilan, hingga periode pertumbuhan anak.

Penghargaan ini menjadi salah satu bentuk apresiasi atas pelaksanaan program kesehatan di Kabupaten Soppeng. Pemerintah daerah diharapkan terus menjaga konsistensi program, memperluas pelayanan kesehatan hingga tingkat masyarakat, serta memperkuat koordinasi seluruh pihak dalam menekan risiko stunting.

Dengan demikian, capaian yang diraih tidak berhenti pada penghargaan, tetapi berlanjut menjadi peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak serta tumbuh kembang generasi penerus di Kabupaten Soppeng.

(Red)

Photos

Internasional

Ekonomi

Politik

HUKUM KRIMINAL

© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved