Begini Harapan Sekda Soppeng Andi Tenri Sessu Saat Buka Sosialisasi PPID dan SP4N LAPOR

Sekda Soppeng HA Tenri Sessu, MSi (Ist).

Soppeng, Sigapnews.com  ,- Sekda Soppeng Drs Andi Tenri Sessu mewakili Bupati Soppeng menghadiri sekaligus membuka kegiatan Pembukaan Sosialisasi Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Tata Kelola Layanan Informasi Publik, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakya (SP4N LAPOR), serta Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Kab. Soppeng yang dilaksanakan di Canephora Cafe dan Garden, Jl. Kayangan Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata, Senin, 07 Maret 2022

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Soppeng yang dihadiri oleh Sekda Soppeng Andi Tenri Sessu mewakili Bupati dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Ir. H. Benny Mansjur, ST, MT Koordinator Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabid Humas, Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Diskominfo Kabupaten Soppeng, Nasyithah Usman, SKM
dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pengelola PPID, pengelola SP4N LAPOR dari seluruh unit kerja, dan  Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa/Kelurahan tentang tugas, kewenangan, serta semua hal-hal yang terkait dengan informasi publik, pengelolaan pengaduan, informasi yang terbuka untuk publik, serta informasi yang dikecualikan dari masing-masing unit kerja.

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan kegiatan PPID, SP4N LAPOR, dan KIM di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.

Untuk memberikan saran/masukan perbaikan kepada PPID, Admin PPID, dan KIM dalam  melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat, Admin, atau Kelompok yang mengelola Informasi Publik yang berorientasi pada hasil.

Untuk dapat meningkatkan Nilai PPID tahun sebelumnya pada Evaluasi PPID tahun ini, semoga menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama, ujar Nasyithah.

Dikatakannya, "Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan  akan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, serta pemahaman yang sama tentang tugas, kewenangan, dan hal-hal lain yang terkait dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kepada seluruh Sekretaris selaku PPID Pembantu, Admin PPID dari seluruh unit kerja serta kepada seluruh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dari seluruh Desa/Kelurahan lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari, yakni mulai hari  Senin s/d Rabu, Tanggal 7 s/d 9 Maret 2022.

Adapun  jumlah peserta sebanyak 172 orang yang terdiri dari Sekretaris SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng selaku PPID Pembantu sebanyak 34 orang, Admin PPID SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Soppeng sebanyak 34 orang, Admin/Pengelola SP4N LAPOR SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Soppeng sebanyak 34 orang, Ketua Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebanyak 70 orang dari 70 Desa/Kelurahan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.

"Jika ada masyarakat yang ingin melakukan pengaduan dan aspirasi terkait layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dapat diakses melalui laman website https://lapor.go.id

Sementara itu, Mewakili Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan,  Ir. H. Benny Mansjur, ST, MT (Koordinator Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan) dalam sambutannya mengatakan,"
"Saya yakin bahwa kegiatan ini adalah  salah satu kegiatan yang cukup strategis untuk melihat bagaimana kabupaten Soppeng dalam mengelola pemerintahan ke depan yang dapat dikategorikan sebagai pemerintahan yang transparan, terbuka dan akuntabel.

"Kegiatan  ini merupakan kegiatan yang penting karena salah satu kunci bagaimana mitigasi atau pencegahan terjadinya tindakan- tindakan penyalahgunaan kewenangan korupsi dan lain-lain adalah transparansi dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

"Komisi informasi adalah salah satu lembaga Mandiri yang memiliki tiga tugas utama yaitu bisa berperan sebagai eksekutif dalam hal ini bagaimana kita memberi pembinaan kepada semua perangkat daerah yang ada di kabupaten/kota maupun di provinsi melalui pembinaan Diklat, Bimtek dan sosialisasi, yang kedua adalah sebagai legislatif, dimana komisi informasi memiliki kewenangan untuk menyusun petunjuk-petunjuk terkait dengan tata kelola atau keterbukaan informasi publik.

Yang ketiga adalah solusi indikatif memutuskan sengketa, jadi tidak ada lembaga lain yang mempunyai kewenangan ini, karena ombudsman hanya mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi mal administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sedangkan jika komisi informasi itu menyelesaikan dan mengeluarkan keputusan sengketa, tandasnya.

Bupati Soppeng yang diwakili oleh Sekda Drs.Andi Tenri Sessu, M.Si dalam kesempatan membuka secara resmi kegiatan ini, dalam sambutannya mengatakan,"Dengan melihat arti dari PPID yaitu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, jadi jika kita ingin mencapai apa yang namanya keterbukaan informasi, maka diperlukan pengelola informasi, ujarnya mengawali sambutannya.

"Perlu diketahui bersama bahwa di setiap tahun mulai dari bulan Januari sampai bulan Mei, ada 7 laporan yang harus diselesaikan dan itu semua membutuhkan informasi dan dokumentasi.

"Sehingga kita tidak boleh menganggap bahwa hal ini tidak penting, padahal hal inilah yang sangat diperlukan untuk menyelesaikan laporan itu, tegas Sekda.

"Dalam hal persoalan pengelolaan,  PPID harus mencari apa yang mau diolah untuk menjadi suatu informasi, karena pemahaman saya informasi adalah suatu proses intelektual yang memiliki banyak indikator diantaranya pengalaman dan pendidikan sehingga untuk menyempurnakan proses intelektual itu maka perlu dilakukan lagi konfirmasi, apakah bahan informasi itu betul atau tidak sehingga bisa menciptakan Keterbukaan Informasi itu sendiri, jelas Sekda Andi Tenri Sessu.

"Oleh karena itu, para admin dan pengelola PPID perlu memahami tugas dan tanggung jawabnya yang akan disampaikan nanti oleh para pemateri, sehingga saya berharap kepada para peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan baik, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya agar nanti ke depan kita bisa menciptakan keterbukaan informasi sesuai dengan harapan peraturan perundang-undangan yang ada, Pungkasnya.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber yaitu Ir. H. Benny Mansjur, ST, MT (Koordinator Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan) dan Fauziah Erwin, SH., CLA (Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan edukasi komisi informasi Provinsi Sulawesi Selatan), yang dipandu oleh Rachmawati Halik, SH selaku moderator kegiatan sosialisasi ini.

Turut hadir, para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

(Red/Edil Rauf).

Sekda Kota Medan Digugat Ke Komisi Informasi, Diduga Tidak Beritikad Baik

Sigapnews.com,MEDAN - Sekda (Sekretaris Daerah) Kota Medan digugat oleh Pemantau Keuangan Negara untuk wilayah kota medan dan Deli serdang secara resmi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara terkait informasi publik yang dimohonkan PKN tak kunjung diberikan dengan itikad baik oleh Sekda Kota Medan kepada PKN hingga masa surat keberatan melewati batas 30 hari kerja. Gugatan atau sengketa informasi publik ini didaftarkan langsung oleh tim PKN wilayah kota Medan dan Deli Serdang ke bagian pelayanan dan registrasi sengketa informasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Jl. Alfalah No 22 Medan pada Kamis lalu.(11/8)

Sekretaris PKN Kota Medan – Deli Serdang, Mariyus Giawa S.I.P., Kepada media di Hari Minggu 14 Agustus dikantornya, dikatakan  pihaknya menjelaskan bahwa permohonan informasi ini diajukan kepada PPID kota medan pada tanggal 10 mei 2022 untuk meminta informasi publik yang bersifat terbuka terhadap beberapa Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD/Dinas) di Lingkungan Pemerintahan Kota Medan yang dimohonkan secara tertulis dengan surat nomor :

1. 01/PI/KOTA MEDAN/PKN/V/2022 terdiri atas 6 Dinas

2. 02/PI/KOTA MEDAN/PKN/V/2022 terdiri atas 5 Dinas

3. 03/PI/KOTA MEDAN/PKN/V/2022 terdiri atas 5 Dinas

Namun PPID Kota medan tidak menanggapi surat permohonan.

Informasi yang dimohonkan PKN hingga mengirimkan Surat Keberatan Kepada Sekda Kota Medan Selaku Atasan PPID Kota Medan pada tanggal 15 Mei 2022, akan tetapi Sekda Kota Medan tidak menggubris atau menanggapinya sehingga Sekda Kota Medan diduga abai atau sejalan dengan sikap PPID Kota medan yang tak kunjung menanggapi Permohonan informasi publik yang diajukan PKN sebelumnya. 

Tutur Mariyus Lebih detail dijelaskan lagi, Bahwa Karena Permohonan dan Surat keberatan yang diajukan tidak direspon secara Itikad baik oleh PPID maupun Sekda Kota Medan, maka berdasarkan UU no 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik, Pasal 22 (7) menyatakan bahwa paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi. 

Dan apabila tidak tidak ada respon dalam tenggat waktu tersebut maka sesuai Pasal 35 (1) disebutkan bahwa pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atas PPID apabila permohonannya tidak ditanggapi oleh PPID., dan Pasal 36 (2) juga disebutkan bahwa PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya surat keberatan. 

Tahap demi tahap ini PKN sudah melakukan dan melaluinya secara profesional dan taat hukum. Tapi karena surat keberatannya tidak tanggapi oleh Sekda Kota Medan Selaku Atas PPID kota Medan maka berdasarkan Pasal 37 (1) UU KIP tersebut maka PKN menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara agar diselesaikan melalui sidang Ajudikasi Nonlitigasi. 

Demikian dijelaskan Mariyus giawa ketika ditanya media saat keluar dari Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Di samping itu, ketua PKN Kota Medan dan Deli Serdang, Kusumawati menyampaikan harapan agar pihak tergugat ini nantikan dapat menunjukan Itikad baik dan kooperatif dalam menaati hukum yang berlaku di indonesia terutama dalam hal kewajibannya memberikan informasi secara terbuka kepada Pemohon informasi publik sesuai UU No 14 tahun 2018, karena Undang-undang ini sudah menjadi kebutuhan dan konsumsi publik yang tidak dapat dikesampingkan dalam alasan apapun, serta tergugat dapat menunjukan kerjasamanya dalam mengikuti sidang di Komisi Informasi secara bersama-sama nantinya sehingga dapat tercipta kepercayaan publik serta terkesan Pro-Rakyat dalam hal memberikan informasi secara baik dan transparasi dikatakan Kusumawati yang telah kecewa kepada Sekda Kota Medan.***

Keterbukaan Informasi Publik: Fondasi Pemerintahan yang Akuntabel

Jakarta, Keterbukaan Informasi Publik adalah konsep dan praktik di mana informasi yang dimiliki oleh badan publik harus dapat diakses oleh masyarakat luas. 

Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara berhak mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah dan badan publik lainnya, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Olehnya itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, “Keterbukaan diperlukan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dengan mengontrol atau melakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut. 

"Saat ini, keterbukaan informasi merupakan hal yang penting dan menjadi kebutuhan bagi setiap orang, sehingga baik pemerintah atau badan publik maupun swasta wajib menyediakan dan melayani pemberian informasi kepada publik khususnya yang terkait dengan kepentingan publik,” ujar Mentan Amran. 

Sejalan dengan penyampaian Mentan Amran, Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi mengatakan wajib hukumnya untuk insan BPPSDMP berjuang melakukan keterbukaan informasi publik dengan transparan.

“Apalagi keterbukaan informasi publik sepertinya sudah menjadi kebutuhan buat kita semua. Oleh karena itu, kita semua harus berkomitmen mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan BPPSDMP,” kata Dedi.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis BPPSDMP Kementerian Pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku mengikuti sosialisasi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2024 secara daring. 

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri.

Dalam sambutannya, Kabiro Humas dan Informasi Publik, Kuntoro Boga Andri, menyatakan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik (KIP) dilaksanakan untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi sesuai dengan amanat UU No 14 tahun 2008. 

“Pemeringkatan KIP dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di PPID UK/UPT,” ungkapnya.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memantau kualitas KIP, memberikan umpan balik, dan memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan KIP.

Peserta yang mengikuti monitoring dan evaluasi KIP tahun 2024 terdiri dari 8 PPID Pelaksana eselon I, 38 PPID Pelaksana eselon II, dan 74 PPID pelaksana UK/UPT. Kick-off kegiatan dimulai pada tanggal 26 Juni 2024 dan penilaian akan dilakukan melalui dua tahap: tahap I berupa penilaian berdasarkan hasil pengisian Self-Assessment Questionnaire dan Website, serta tahap II berupa penilaian berdasarkan validasi standar layanan informasi publik dan wawancara.

Kepala BBPP Batangkaluku, Muhammad Sidiq, yang turut mengikuti sosialisasi tersebut, menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas organisasi.

“Kami berkomitmen untuk menyediakan akses informasi yang mudah dan cepat bagi masyarakat, baik melalui media digital maupun layanan langsung di kantor kami,” ungkapnya.

Sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pelaksanaan KIP di BBPP Batangkaluku, Muhammad Sidiq menambahkan bahwa seluruh jajaran telah menandatangani komitmen bersama pelaksanaan KIP. 

"Komitmen ini mencakup penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, serta pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

(Red) 

Kominfo SP Bagi-bagi Brosur Untuk Perkenalkan Keterbukaan Informasi

Sigapnews.com, Makassar - Keterbukaan informasi merupakan jaminan hukum bagi setiap orang. Hak untuk memperoleh informasi publik menjadi bagian dari hak asasi manusia dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Namun sayang, hingga saat ini, masyarakat belum sepenuhnya tahu akan hal ini. Sehingga Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo SP) gencar melalukan sosialisasi.

Salah satunya, dengan membagi-bagikan brosur terkait tata cara memperoleh informasi di lingkup badan publik pada kegiatan car free day.

Pada Minggu (13/10/2019), pejabat hingga staf di lingkup Dinas Kominfo SP Sulsel turun ke lima titik car free day di Makassar. Diantaranya Jalan Boulevard, GOR Sudiang, Taman Pakui Sayang, Pantai Losari, dan Jenderal Sudirman depan rumah jabatan gubernur.

Kepala Dinas Kominfo SP, Andi Hasdullah menekankan, hak publik untuk tahu seluruh informasi yang berkaitan dengan publik, di luar informasi yang dikecualikan.

"Selama ini, masyarakat mungkin belum banyak yang tahu bagaimana prosedur memperoleh informasi dari badan-badan publik. Jadi kami turun membagi-bagikan brosur," ungkap Andi Hasdullah.

Dia mengatakan, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman terus berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang terbuka, transparan, bersih, dan melayani.

"Di era keterbukaan informasi ini, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur mengundang partisipasi publik untuk memainkan peran dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, dan melayani, dalam rangka percepatan pembangunan" jelas Andi Hasdullah.

Dia menambahkan, sosialisasi akan terus dilakukan baik di lingkup provinsi hingga kabupaten/kota.

"Salah satunya, dengan memanfaatkan aktifitas di ruang publik seperti car free day ini," tambahnya.

Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah mengatakan transparansi pemerintahan sangat penting. Masyarakat punya hak untuk mengetahui apa-apa saja yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan uang rakyat.

"Kan kita membangun menggunakan pajak rakyat. Jadi memang pengelolaannya harus transparan," kata Nurdin.

Orang nomor satu Sulsel itu menambahkan, para investor juga ingin menanamkan modalnya di daerah jika pemerintahannya terbuka dan melayani.

"Jadi saya akan mengapresiasi seluruh elemen di Pemprov Sulsel yang mau berubah lebih baik. Terutama dalam transparansi dan lebih melayani. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Korsubgah KPK yang sudah mendorong Pemprov Sulsel mewujudkan hal itu," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Informartika, Badaruddin menjelaskan, saat ini merupakan era keterbukaan informasi. Masyarakat bisa ikut terlibat dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan publik serta pembuatan keputusan publik yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat.

Layanan keterbukaan informasi dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 dan Permendagri No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi.

"Jika ada publik yang mengajukan permohonan informasi, maka PPID yang akan menindaklanjuti. PPID melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana," ungkapnya.

Tapi, dia mengatakan, publik juga perlu tahu jika tidak semua informasi bisa dibuka ke masyarakat karena ada informasi yang dikecualikan. Salah satunya informasi terkait rahasia negara.

Dia menambahkan, pihaknya sengaja menyasar momen seperti car free day karena banyak warga yang melakukan aktifitas olah raga di sana. (*)

Bangun Komitmen Bersama Terkait Layanan Informasi Satu Pintu, Dr.Sabir Harap Sesuai UU No 14/2008

Sigapnews.com, BBPP Batangkaluku - Dalam rangka memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat mendukung Pertanian Maju, Mandiri dan Modern, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku melaksanakan penandatanganan  dokumen komitmen bersama pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Kamis. 18/06/2020.

Sebagaimana pada Undang-Undang KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian sebagai  badan publik wajib memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sekaligus menciptakan dan menjamin keterbukaan akses seluas-luasnya atas informasi publik yang dimiliki dengan mudah dan tepat kepada masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan Penandatanganan komitmen yang dilakukan oleh Kepala BBPP Batangkaluku, Dr. Sabir, S. Pt, M.Si bersama dengan Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, para Kasubag dan kepala Seksi, Pejabat Fungsional Tertentu, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID), serta disaksikan oleh seluruh pegawai.

Kepala Balai dalam arahannya menyampaikan bahwa dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) di lingkungan BBPP Batangkaluku diharapkan masyarakat yang akan  menyampaikan permohonan informasi dilayani satu pintu agar lebih mudah dan tidak berbelit belit.

Beliau juga menambahkan bahwa sebagai instansi pemerintah, kita harus berkomitmen untuk senantiasa menyampaikan hal-hal berkenaan dengan informasi publik dan melakukan pelayanan cepat, tepat, akurat, dan transparan, sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. tapi tentunya tetap harus selektif dalam menyebarkan informasi, maka masyarakat yang butuh informasi juga harus mengikuti prosedur permohonan informasi yang telah ditetapkan.

“Petugas PPID juga diharapkan terus mengupdate data-data terkait dengan informasi publik. Selain itu, pelayanan BBPP Batangkaluku kedepannya bisa lebih baik lagi dan unsur terkait dalam PPID ini, bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga masyarakat akan memperoleh informasi yang mereka butuhkan,”Harapnya.

Data dan informasi bisa diperoleh masyarakat dengan mendatangi langsung bagian PPID BBPP Batangkaluku dengan mengikuti alur pelayanan yang telah ditentukan maupun mengakses website PPID BBPP Batangkaluku  pada alamat http://bbpp-batangkaluku.ppid.pertanian.go.id, Data dan informasi tersebut terus menerus diperbaharui serta dapat diperoleh secara gratis. (BBPP-BK).

Penulis : Al Aziz

Bongkar Box Kontainer Rotan Illegal Oleh Pihak Bea Cukai Secara Tertutup, Diduga Tidak Transparansi

Pontianak Kalbar, Sigapnews.com, Aneh tapi nyata sebanyak 8  box kontainer  berisikan rotan hasil tangkapan petugas Kanwil Bea Cukai Kalbar pada hari  Jumat 16 Agustus 2024  sekitar pukul 15.30 Wib kepergok awak media sedang dilakukan pembongkaran dan ada  kemungkinan akan dipindahkan ke suatu tempat dengan secara tertutup tanpa ada satu awak media yang meliput di lokasi yang berada di pelabuhan Duwi Kora Pontianak.

Dari hasil tangkapan foto dan video sejumlah wartawan saat melihat kejadian  dilapangan tampak beberapa orang mengungkap satu persatu gulungan rotan dari dalam kontainer.

Ada suatu pertanyaan yang sangat aneh sekali wartwan  sebelum mendapat foto dan gambar pembongkaran rotan, sejumlah wartawan dilarang masuk ke area pelabuhan untuk meliput pembongkaran barang hasil tangkapan Bea Cukai ini.

Ada  seorang keamanan Pelindo menahan masuk, dengan alasan harus ada ijin dan masukan surat dulu kepada pihak Pelindo apa bila wartwan ingin meliput.

Saat di tanya oknum tersebut mengatakan kalau dirinya Pihak Pelindo Pontianak  yang orangnya tidak  bersedia  menyebut identitasnya (nama maupun jabatannya, red).. !! .dia juga takmemberi ijin kepada wartawan dengan alasan, karena pembusukan rotan tersebut merupakan ranahnya  Bea Cukai.

Setelah kejadian tersebut  sejumlah  wartawan pun kembali menemui pihak Kanwil BC Kalbar  namun “sami mawon”, wartawan juga tak bisa mendapat penjelasan, karena humasnya juga tak berada ditempat. ” Lowongan kerja gak ada orang pak”, jelas satpam Kanwil BC Kalbar.

Tidak.sampai disitu para wartawan tidak. kehabisan akal, berhasil mengambil foto dan video melalui pagar batas di Jalan Pak Kasih kota  Pontianak,pembongkaran rotan dari 6 kontainer tampak jelas walau pun dari luar pagar untuk mengambil dokumentasinya.

Saat mengambil gambar/video seorang petugas bertubuh gemuk merasa terusik, dia mendatangi dan melarang mengambil gambar. Tapi karena pengambilan dari luar areal pelabuhan, larangan tersebut diabaikan wartawan dan wartawan juga tanya siapa namanya malah orang tersebut lari menghindar.

Seperti diberitakan media baru baru ini pihak Kanwil Kalbr Bea Cukai berhasil mengamankan Kapal Motor (KM) Indo Sukses V 130 disekitar perairan pelabuhan Pontianak yang membawa rotan ilegal, diduga mau diselundupkan ke luar negeri. Perusahaan Mahkota Agro Industri disebut sebagai pengirim rotan tersebut.

Dalam modusnya, perusahaan mencantumkan dalam dokumen sebagai barang kelapa. Namun setelah di periksa pihak BC ternyata berisi rotan mentah. Kasi humas Kanwil Kalbar BC Murtini membenarkan hal tersebut dan mengatakan masih dalam proses nanti akan di sampekan kepada pimpinan cetusnya.

Sebelum berita ini di terbitkan berdasarkan UU keterbukaan publik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. 

Undang-undang ini juga menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Pemohon informasi publik harus dapat memperoleh informasi dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 

Badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali jika informasi tersebut dapat menghambat proses penegakan hukum. Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, misalnya, informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana, dan mengungkapkan data intelijen kriminal. 

Secara tidak langsung sudah di langgar oleh Kanwil Bea Cukai sebab tidak transparan dalam hal ini.

Sumber : Tim Awak Media

DPK Soppeng Gelar Bimtek Sasar Pustakawan dan Pegiat Literasi

Soppeng, Sigapnews.com, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Literasi Informasi Tingkat Kabupaten Soppeng tahun 2025 yang dilangsungkan di Aula Kantor Kecamatan Lalabata.

Acara yang berlangsung pada Selasa (29/7) ini diikuti oleh 150 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pustakawan, guru, pegiat literasi, pengelola perpustakaan, serta masyarakat umum yang peduli terhadap peningkatan literasi.

Ketua panitia Bimtek, Ahmad, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan peserta dalam mencari, mengelola, dan menggunakan informasi secara efektif.

“Kami berharap peserta dapat memperoleh kemampuan yang relevan dan siap diaplikasikan di lingkungan kerja maupun masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, acara ini juga mempersiapkan para pustakawan dan pegiat literasi menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan agar mampu memberikan pelayanan terbaik.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng, Abdullah, SE, dalam sambutannya yang mewakili Bupati menegaskan pentingnya literasi informasi di era digital.

“Literasi informasi adalah keterampilan penting yang harus dimiliki setiap individu".

"Melalui Bimtek ini, kami ingin mendorong budaya literasi yang lebih kuat di Kabupaten Soppeng,” katanya.

Abdullah juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang cerdas dan adaptif terhadap teknologi.

Selama Bimtek berlangsung, lima narasumber menghadirkan materi mulai dari teknik pencarian informasi yang efektif, pengelolaan data dan arsip digital, pemanfaatan teknologi informasi dalam literasi, hingga pengembangan layanan perpustakaan berbasis digital.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pejabat, termasuk akademisi Dr. Nurmal Idrus, Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Nur Alim, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Hj. A. Musniati, S.Sos., M.Si.

Dengan diselenggarakannya Bimtek Literasi Informasi 2025 ini, diharapkan kualitas layanan perpustakaan dan kemampuan literasi masyarakat di Kabupaten Soppeng semakin meningkat.

Hal ini menjadi langkah penting menuju terciptanya generasi yang melek informasi dan siap bersaing di era digital.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng bertanggung jawab atas pengelolaan perpustakaan dan arsip daerah serta pengembangan literasi informasi masyarakat. Dinas ini berkomitmen mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.

(Yun/*)

Perluas Gerakan Literasi hingga Desa dan Komunitas, Pemkab Soppeng Fokus Bangun SDM Berkualitas

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mendorong penguatan budaya literasi sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Literasi Informasi Tahun Anggaran 2026 yang melibatkan 150 peserta dari berbagai unsur masyarakat.

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng itu berlangsung di Aula Kantor Camat Lalabata, Kamis (5/11/2026), dengan mengusung tema “Literasi untuk Kecerdasan dan Kesejahteraan Masyarakat”. Pelaksanaan kegiatan ini didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.

Bimtek tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan gerakan literasi, tidak hanya melalui lingkungan sekolah dan perpustakaan, tetapi juga hingga tingkat desa, kelurahan, keluarga, dan komunitas masyarakat.

Sebanyak 150 peserta mengikuti kegiatan ini. Mereka berasal dari berbagai unsur, di antaranya Bunda Literasi dari delapan kecamatan, pengelola perpustakaan sekolah, desa, kelurahan dan kecamatan, pengelola perpustakaan khusus Lapas, pegiat literasi hingga insan pers.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng, Andi Herill Dolly, S.E., menyebut keterlibatan berbagai elemen tersebut diharapkan mampu memperkuat jejaring dan kolaborasi dalam mengembangkan budaya literasi di tengah masyarakat.

Bunda Literasi Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, Staf Ahli Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia Pemkab Soppeng, Abdullah, S.E., M.M., mewakili Sekretaris Daerah sekaligus membacakan sambutan Sekda.

Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa literasi informasi menjadi kebutuhan mendasar masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan arus informasi digital.

Kemampuan literasi saat ini tidak cukup hanya sebatas membaca dan menulis. Masyarakat juga dituntut memiliki kecakapan dalam mencari, memahami, mengolah, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi secara tepat dan bertanggung jawab.

Terlebih, derasnya arus informasi melalui media sosial dan berbagai platform digital membuat masyarakat harus semakin cermat dalam membedakan informasi yang benar dengan berita yang belum jelas sumber maupun kebenarannya.

Karena itu, penguatan literasi dipandang penting untuk membentuk masyarakat yang berpikir kritis, memiliki wawasan luas, serta mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memperkuat kapasitas peserta, panitia menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten. Materi utama disampaikan Dr. Andi Bunga Tongeng, S.T., M.T., dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus Founder Komunitas Literasi Gowa Menyala.

Selain itu, turut memberikan materi Dr. H. Nur Alim, S.Pd., M.Pd., Syamsuddin, S.E., M.Si., dan Achmad Saifuddin Fahri, S.P., M.Agb.

Kehadiran para narasumber diharapkan memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, serta strategi praktis bagi peserta dalam mengembangkan program literasi yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

Keterlibatan Hj. Suarni Suwardi sebagai Bunda Literasi Kabupaten Soppeng juga menjadi bagian penting dalam mendorong gerakan literasi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Melalui kolaborasi tersebut, budaya membaca dan kecakapan informasi diharapkan dapat tumbuh mulai dari lingkungan keluarga, kemudian berkembang melalui sekolah, perpustakaan, pemerintah desa dan kelurahan hingga berbagai komunitas masyarakat.

Pemkab Soppeng berharap para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan selama mengikuti Bimtek, tetapi juga mampu menjadi penggerak sekaligus perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarluaskan budaya literasi.

Dengan penguatan gerakan literasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, Soppeng diharapkan mampu membangun masyarakat yang lebih cerdas, kritis, produktif dan bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, berpengetahuan dan memiliki daya saing untuk mendukung pembangunan daerah.

Turut hadir Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng Andi Herill Dolly, S.E., Camat Lalabata Risqun, S.STP., M.Si., serta para pengelola perpustakaan desa, kelurahan, sekolah dan Rutan.

(Red)

Kadis Kominfo-SP Sulsel Hadiri Festival Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik di Babel

Sigapnews.com, Babel - Festival Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) Tingkat Nasional 2019 di Provinsi Bangka Belitung (Babel) mulai berlangsung. Event Kominfo yang diikuti oleh seluruh provinsi termasuk Sulsel itu dibuka oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementrian Kominfo RI, Widodo Muktiyo di Hotel Novotel, Kota Pangkal Pinang, Kamis, 24 Oktober 2019. 

Widodo dalam sambutannya mengatakan, Festival SAIK 2019 ini menjadi momentum bagi Kehumasan untuk lebih cerdas dalam memanfaatkan internet sebagai wadah informasi dalam mendukung percepatan pembangunan Indonesia. Agar informasi pembangunan efektif, kata dia dibutuhkan sinergi antara pusat dan daerah. 

"Peran kehumasan  harus terus ditingkatkan. GPR harus mampu memberikan informasi yang jujur dan benar. Selanjutnya informasi yang disampaikan itu mengundang partisipasi publik dalam penguatan kolaborasi  peningkatan kinerja informasi  dan komunikasi publik di tanah air," harap Widodo.

Kepala Dinas Kominfo Sulsel, Andi Hasdullah mengapresiasi Festival SAIK 2019 di Babel. Menurutnya, event ini memberi energi bagi peserta dalam menjawab tantangan Industri 4.0. "Kita juga merespon positif imbauan Pak Dirjen IKP  untuk melakukan sinergitas pusat dan daerah di bidang Kominfo," ucap Hasdullah. 

Hal senada juga dilontarkan Wakil Gubernur (Wagub) Babel, Abdul Fattah. Orang nomor dua di Provinsi Babel itu, berharap acara SAIK berjalan lancar dan memberi manfaat yang optimal kepada seluruh peserta. "Selamat datang di Babel peserta Festival SAIK. Semoga event ini berjalan lancar dan memberi manfaat sesuai yang diharapkan," tandas Abdul Fattah. (**). 

Diskominfo Soppeng Terima Kunker DPRD Pangkep, Bahas Integrasi Satu Data Indonesia

Soppeng, Sigapnews.com, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Soppeng menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) di Lounge Kantor Bupati Soppeng, Senin (15/6/2026).

Kunjungan yang dipimpin Ketua Tim, H. Mantiri Mashud Hadade, SH, tersebut bertujuan untuk melakukan konsultasi sekaligus bertukar pengalaman terkait pengelolaan pusat data, sistem informasi, serta strategi komunikasi publik di lingkungan pemerintah daerah.

“Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk belajar dan berbagi pengalaman mengenai pengelolaan pusat data, informasi, dan komunikasi publik,” ujar Mantiri.

Kepala Diskominfo Kabupaten Soppeng, Drs. Kanaruddin, M.Si, menyambut baik kunjungan tersebut sebagai momentum memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital dan keterbukaan informasi publik.

Dalam pemaparannya, Kanaruddin menjelaskan bahwa Diskominfo Soppeng menjalankan tugas dan fungsi melalui tiga bidang utama, yakni Bidang Humas dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi dan Informatika, serta Bidang Statistik dan Persandian.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses mengenai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

“Penyebarluasan informasi dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari media sosial resmi pemerintah daerah, media massa, layanan live streaming kegiatan pemerintahan, hingga pemanfaatan videotron,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Statistisi Ahli Muda Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Soppeng, Wettoing, SE., M.Si, memaparkan perkembangan Portal Satu Data Kabupaten Soppeng yang telah terbentuk sejak Desember 2025.

Ia menyampaikan bahwa portal tersebut saat ini tengah dalam proses integrasi dengan Satu Data Indonesia. Untuk mendukung proses tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menyampaikan surat kepada Bappenas dan kini menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.

Setelah sesi diskusi dan tanya jawab, rombongan Komisi I DPRD Pangkep bersama jajaran Diskominfo Soppeng meninjau langsung ruang server dan Soppeng Command Center (SCC).

Dalam kunjungan lapangan tersebut, peserta melihat berbagai fasilitas pendukung pengelolaan data dan teknologi informasi, termasuk sistem jaringan serta pusat pemantauan CCTV yang menjadi bagian dari upaya penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital di Kabupaten Soppeng.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar daerah dalam pengembangan teknologi informasi, pengelolaan data yang terintegrasi, serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital.

(Yund)

Bontangku Resmi Kembali di Hari Pers Nasional 2026, Perkuat Literasi Digital Kalimantan Timur

Bontang, Sigapnews.com,– Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum bersejarah bagi perkembangan media digital di Kalimantan Timur. Bertepatan dengan hari istimewa bagi insan pers Indonesia, platform media massa modern Bontangku resmi mengumumkan keaktifannya kembali dengan formasi tim yang lebih solid serta legalitas formal di bawah naungan PT Okin Kreatif Digital.

Kembalinya Bontangku bukan sekadar aktivasi ulang platform media, tetapi menandai transformasi besar dalam manajemen, struktur organisasi, serta arah pengembangan bisnis perusahaan yang kini berorientasi pada ekosistem digital terintegrasi.

Perjalanan Bontangku dimulai sejak 18 Mei 2018 sebagai pionir informasi berbasis media sosial di Kota Bontang. Dalam kurun waktu tersebut, Bontangku dikenal luas sebagai sumber informasi cepat dan relevan bagi masyarakat.

Seiring dinamika industri media digital, Bontangku terus berbenah. Puncaknya terjadi pada Oktober 2023 ketika platform ini resmi bergabung dalam Ekosistem Promedia, sebuah jaringan media nasional yang memperkuat kapasitas pemberitaan, distribusi konten, serta integrasi informasi lintas daerah.

Langkah strategis tersebut menjadi fondasi penting dalam menghadirkan jurnalisme yang lebih mendalam, terverifikasi, dan terhubung secara nasional.

“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Momentum ini kami jadikan titik balik untuk menghadirkan jurnalisme yang lebih cerdas, inovatif, dan inklusif bagi masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Muhammad Olifiansyah, Pimpinan Redaksi sekaligus Direktur Utama PT Okin Kreatif Digital. Rabu (11/2/2026).

Kebangkitan Bontangku kali ini juga ditandai dengan penguatan aspek legal dan manajerial. Sejak 19 November 2025, perusahaan secara resmi memiliki payung hukum tetap melalui PT Okin Kreatif Digital.

Transformasi ini memperluas peran Bontangku tidak hanya sebagai portal berita, tetapi juga sebagai pusat industri kreatif yang mencakup:

Periklanan digital

Produksi film dan animasi

Desain multimedia

Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Manajemen konten digital

Dengan struktur hukum yang kuat, Bontangku kini siap bersaing dalam industri media modern yang menuntut profesionalisme, transparansi, dan inovasi berkelanjutan.

Di bawah kepemimpinan Muhammad Olifiansyah sebagai Pimpinan Redaksi sekaligus Direktur Utama, Bontangku didukung oleh Handika Pratama Putra selaku Komisaris Utama.

Operasional pemberitaan dikelola oleh Rizky Maulizar sebagai Redaktur Pelaksana, bersama tim kontributor berita yang terdiri dari:

Dani Putra Hermawan

Muhammad Hasyim Muzakki

Fergi Julian

Sementara itu, penulisan konten kreatif didukung oleh:

Khusnul Khotimah

Siti Nur Amalia

Kualitas visual dan produksi multimedia dipercayakan kepada Rusli Azis sebagai fotografer dan videografer. Distribusi serta jangkauan informasi di media sosial dikelola oleh tim digital yang terdiri dari:

Agustian Saputra

Muhammad Reihan Wahyudi

Mauluddin Khan

Rasdiana

Nurul Azmi

Di sisi manajemen internal, perusahaan diperkuat oleh:

Eny Ardhika Putri (HRD)

Laila Salsabila (Sekretaris Redaksi)

Dewi Anjani (Finance & Accounting)

Pendampingan aspek hukum dilakukan oleh R. Imam Rahmat Sjafi’i, SH., M.Kn selaku Penasehat Hukum.

Komitmen di Tengah Pembangunan IKN
Kembalinya Bontangku hadir di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Momentum ini dinilai sebagai peluang besar bagi media lokal untuk mengambil peran strategis dalam membangun literasi informasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital daerah.

Dengan mengusung motto “Membangun Wawasan Luas Dari Kalimantan Timur”, Bontangku berkomitmen menjadi pusat ekosistem digital yang menginspirasi kemajuan masyarakat.

“Vakumnya kami di masa lalu adalah bagian dari proses pendewasaan. Hari ini, di Hari Pers Nasional, kami kembali dengan komitmen penuh untuk memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat kepada siapa saja,” pungkas Olifiansyah.

Bontangku diterbitkan secara resmi oleh PT Okin Kreatif Digital yang beralamat di:

Dusun Wonosari, RT.09, RW.05
Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari
Kabupaten Malang

Dengan fondasi hukum yang kuat, tim profesional, serta jaringan media nasional, Bontangku optimistis dapat menjadi salah satu media digital terdepan di Kalimantan Timur sekaligus bagian dari penggerak literasi informasi nasional.

(Red)

Kasi Humas Polres Soppeng dan Insan Pers Satu Frekuensi, Kawal Informasi Publik Lewat Semangat Kebersamaan

Soppeng, Sigapnews.com, Membangun kepercayaan publik tidak cukup hanya melalui pelayanan di lapangan, tetapi juga membutuhkan komunikasi yang baik dan keterbukaan informasi. Prinsip inilah yang terus dibangun Kasi Humas Polres Soppeng, AKP H. Husain, S.Sos., S.H., bersama insan pers.

Kedekatan tersebut terlihat dalam suasana silaturahmi dan diskusi santai bersama awak media online Wartasulselnews.com dan Kabartujuhsatu.news di Warkop Abadi, Jalan Kemakmuran, Kamis (5/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu menjadi ruang komunikasi untuk memperkuat hubungan kemitraan antara kepolisian dan media dalam mendukung penyampaian informasi yang objektif, akurat, dan berimbang kepada masyarakat.

AKP H. Husain memandang insan pers sebagai mitra strategis yang memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi antara kepolisian dan masyarakat.

Menurutnya, keberadaan media sangat membantu menyampaikan berbagai program, kegiatan, serta pesan-pesan kamtibmas agar dapat diketahui dan dipahami masyarakat secara luas.

"Media adalah perpanjangan tangan kami untuk menyapa masyarakat secara luas. Melalui sinergi yang terbangun erat, semangat Polisi Bersama Masyarakat benar-benar kami wujudkan agar informasi yang sampai ke warga tidak hanya cepat, tetapi juga menyejukkan dan mencerahkan," ungkapnya.

Ia menambahkan, Humas Polres Soppeng terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui publikasi kegiatan kepolisian yang humanis, penyampaian perkembangan kamtibmas, serta respons terhadap berbagai persoalan dan pengaduan masyarakat.

Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, penyampaian informasi yang benar dan terverifikasi menjadi kebutuhan penting. Karena itu, kolaborasi dengan insan pers juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menangkal hoaks dan menjaga ruang informasi publik tetap sehat.

Sinergi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa tugas menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa.

Melalui komunikasi yang terbuka dan hubungan kemitraan yang terjaga, Polres Soppeng berharap kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

Semangat Polisi Bersama Masyarakat pun menjadi landasan untuk terus membangun kedekatan, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan suasana Kabupaten Soppeng yang aman, damai, serta harmonis.

(Red)

Herwan Ketua JOIN Soppeng Minta Pengelola MBG Jalan Kemakmuran Klarifikasi Tudingan terhadap Wartawan

Soppeng, Sigapnews.com, Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kabupaten Soppeng, Herwan, S.H., M.Si., menyampaikan keprihatinan atas pernyataan seorang karyawan yayasan pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Kemakmuran, Kabupaten Soppeng, yang diduga mengaitkan pemberitaan media dengan permintaan uang oleh wartawan.

Pernyataan tersebut mencuat setelah seorang karyawan perempuan menyampaikan keberatan ketika dimintai keterangan mengenai terhentinya penyaluran makanan MBG ke sejumlah sekolah. Pernyataan itu dikutip dalam pemberitaan Potretsulsel.com.

Dalam pemberitaan tersebut, karyawan itu mempertanyakan alasan media mengangkat persoalan penghentian distribusi makanan, dengan alasan tidak adanya keberatan dari orang tua murid.

Bahkan, ia menyampaikan dugaan bahwa pemberitaan serupa kerap berujung pada permintaan uang kepada pihak yayasan oleh wartawan.

Pernyataan tersebut mendapat perhatian dari Herwan. Ia menilai, tudingan yang menyangkut integritas profesi wartawan seharusnya tidak disampaikan secara umum tanpa penjelasan mengenai fakta dan bukti yang mendasarinya.

Menurut Herwan, tugas wartawan adalah mencari, mengumpulkan, memverifikasi, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, konfirmasi kepada pihak terkait merupakan bagian penting untuk memperoleh informasi yang berimbang.

“Ketika ada persoalan dalam pelayanan publik, media memiliki kepentingan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Konfirmasi kepada pengelola merupakan bagian dari kerja jurnalistik, bukan alasan untuk langsung mengaitkannya dengan tudingan tertentu,” demikian inti sikap yang disoroti dalam persoalan tersebut.

Ia juga menilai, jika memang terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum wartawan, hal itu perlu dijelaskan secara spesifik dan disertai bukti agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap seluruh insan pers.

Penghentian Distribusi MBG Perlu Dijelaskan

Selain polemik pernyataan karyawan, perhatian publik juga tertuju pada informasi mengenai penghentian sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Kemakmuran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, dapur tersebut disebut telah dua kali mengalami suspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena diduga bermasalah.

Namun, informasi mengenai frekuensi penghentian, penyebab, dan status operasional terkini masih membutuhkan penjelasan resmi dari BGN maupun pihak pengelola.

Kejelasan tersebut dinilai penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai alasan distribusi makanan terhenti dan bagaimana kelanjutan pelayanan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat.

Sebagai program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi, pelaksanaan MBG membutuhkan pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap persoalan operasional perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

Herwan pun meminta pihak pengelola memberikan klarifikasi terhadap pernyataan karyawannya sekaligus menjelaskan persoalan operasional dapur MBG di Jalan Kemakmuran.

Media memiliki peran dalam menyampaikan informasi kepada publik, sementara pihak pengelola juga memiliki hak untuk menjelaskan duduk persoalan berdasarkan fakta yang ada.

Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi resmi dari pihak yayasan dan BGN terkait pernyataan tersebut serta informasi penghentian sementara dapur masih diperlukan.

Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.

(Yund)

Sosialisasikan Nilai Kebangsaan, Andi Nurhidayati Ajak Masyarakat Dalam Bermedsos Agar Ditelaah Sebelum Dipublikasikan

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,- Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Nurhidayati Zainuddin menggelar Sosialisasi Nilai-Nilai Kebangsaan di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, Minggu (18/7/2021).

Kegiatan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel ini digelar di dua lokasi yakni di Kampung Awo Kelurahan Jennae dan di Cangadi Kelurahan Appanang.

"Kegiatan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan ini sengaja diagendakan oleh DPRD Sulsel sebagai wujud dari peran untuk menjaga kesatuan bangsa, memupuk semangat kebangsaan dan menguatkan solidaritas sosial di tengah-tengah masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini.

Dalam paparannya, Andi Nurhidayati yang akrab disapa Andi Etti ini, mengungkapkan perkembangan informasi yang sangat cepat di media sosial adalah hal yang baik, namun disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk menyebar kebohongan.

"Perkembangan teknologi informasi hari ini sangat luar biasa, misalnya melalui facebook kita dapat mengetahui banyak informasi, namun kita perlu hati-hati karena tidak semua itu benar, kita jangan asal share sebelum mengetahui kebenaran informasi tersebut," ujarnya.

Wakil Ketua PPP Sulsel mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, harus betul-betul menverifikasi dan menelaah kebenaran informasi sebelum disebarluaskan, karena terkadang informasi yang tidak benar tersebut menggangu stabilitas sosial di tengah masyarakat.

"Karena informasi yang keliru terkadang inilah yang menjadi sumber konflik di tengah masyarakat. Makanya, kita harus cerdas dan tidak mudah mempercayai isu-isu yang berkembang agar tidak terprovokasi hingga menyebalkan persoalan muncul yang mengganggu kehidupan sosial kemasyarakatan," ujar Legislator Sulsel 2 periode ini.

Hadir pemateri dalam sosialisasi tersebut, Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Soppeng, Ahmad Wardiman dan Ridwan Majid (ASN). Hadir pula Lurah Appanang, dan Kapolsek Liliriaja.

Proyek Tanpa Papan Informasi di Wajo, Ada Apa di Balik Layar?

 

Wajo, Sigapnews.com, Sebuah proyek pekerjaan pembangunan perlengkapan Trotoar di Kabupaten Wajo menjadi sorotan warga setelah ditemukan telah berjalan selama kurang lebih satu minggu tanpa menampilkan papan informasi kegiatan sebagaimana yang diwajibkan dalam aturan transparansi proyek pemerintah.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya serta dugaan adanya ketidakterbukaan dari pihak pelaksana.

Pantauan warga setempat pada Rabu, 19 November 2025, menunjukkan bahwa proyek tersebut sudah memasuki tahap pekerjaan lapangan, namun hingga kini tidak terdapat papan informasi yang memuat keterangan sumber anggaran, pelaksana, nilai proyek, dan waktu pengerjaan.

Beberapa warga yang enggan disebut namanya mengaku heran karena pekerjaan sudah berlangsung cukup lama, tetapi tidak disertai informasi publik yang semestinya tersedia.

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, pihak media mencoba mengonfirmasi Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wajo melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini disusun, belum ada respons ataupun penjelasan resmi dari yang bersangkutan.

Tidak adanya jawaban dari Pihak Dinas terkait membuat publik semakin mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam proyek tersebut.

Selain itu, beredar dugaan di tengah masyarakat bahwa proyek tersebut terkait dengan pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan pejabat daerah.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi yang dapat menguatkan atau membantah informasi tersebut.

Warga berharap dinas terkait segera memberikan penjelasan agar tidak muncul spekulasi lebih jauh.

Ketiadaan papan informasi proyek dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi standar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Warga juga mempertanyakan peran pihak berwenang yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran publik.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Wajo segera memberikan keterangan resmi sekaligus memastikan bahwa setiap proyek yang dikerjakan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan demi menjaga kepercayaan publik.

(ER)

Dugaan Alih Fungsi LSD di Gambiran Disorot, LPLH-TN Tagih Jawaban Polresta Banyuwangi soal “Lampu Hijau

Banyuwangi, Dugaan penggunaan dan perubahan fungsi lahan sawah untuk aktivitas kolam pancing di Dusun Lidah, Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, kembali menjadi sorotan.

Kali ini, Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Tapal Kuda Nusantara (LPLH-TN) DPC Kabupaten Banyuwangi secara terbuka menagih kejelasan kepada Polresta Banyuwangi terkait penanganan pengaduan yang disebut telah berjalan sejak Desember 2024.

Surat bernomor 103/LPLH-TN/SOM/B/VIII/2026, tertanggal 30 Agustus 2026, ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi c.q. Kasat Reskrim.

Isi surat tersebut tidak sekadar meminta jawaban administratif. LPLH-TN meminta kepastian status perkara, transparansi proses penanganan, verifikasi status Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), hingga klarifikasi atas informasi yang mengatasnamakan institusi kepolisian.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah lamanya proses penanganan.

LPLH-TN menyebut pengaduan telah disampaikan pada 23 Desember 2024, kemudian terdapat dokumen/tanda terima penanganan Polresta Banyuwangi Nomor Li/15/Res.1.24/2025 tertanggal 8 Januari 2025.

Jika merujuk tanggal tersebut, hingga surat permintaan klarifikasi diterbitkan pada 30 Agustus 2026, prosesnya telah berjalan sekitar 19 bulan.

Pertanyaan publik pun kini mengarah ke meja penyidik:

Sebenarnya perkara ini sudah sampai di mana?

Masih penyelidikan?

Sudah dihentikan?

Sudah ditingkatkan ke penyidikan?

Atau ada tindakan hukum lain yang telah dilakukan?

LPLH-TN meminta agar persoalan tersebut tidak berhenti pada jawaban normatif semata.

BUKAN CUMA KOLAM PANCING, STATUS LSD YANG DIPERTARUHKAN

Persoalan yang diangkat LPLH-TN bukan semata keberadaan kolam pancing.

Yang lebih krusial adalah status lahan dan legalitas perubahan penggunaannya.

LPLH-TN menyebut lokasi tersebut telah didokumentasikan pada 26 September 2024, lengkap dengan dokumentasi lokasi dan GPS.

Lembaga itu juga mengklaim memiliki dokumen maupun keterangan dari instansi terkait mengenai dugaan status lahan sebagai LSD.

Namun status tersebut tentu harus diuji melalui data dan peta resmi instansi berwenang, bukan hanya berdasarkan klaim salah satu pihak.

Karena itu, LPLH-TN mendesak dilakukan verifikasi menyeluruh terhadap peta LSD, status pertanahan, tata ruang, KKPR, dokumen perizinan, serta dasar hukum perubahan penggunaan tanah.

Pertanyaan sederhananya:

Jika memang legal, apa dasar legalitasnya?

Izin apa yang dimiliki?

Siapa yang menerbitkan?

Apakah sesuai tata ruang?

Apakah lokasi tersebut masuk LSD?

Jika masuk LSD, apakah perubahan penggunaannya telah melalui mekanisme yang dipersyaratkan?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang semestinya dijawab dengan dokumen, bukan sekadar pernyataan.

Perpres Nomor 4 Tahun 2026 sendiri secara khusus mengatur pengendalian alih fungsi lahan sawah, termasuk penetapan peta LSD, pengendalian alih fungsi, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

“LAMPu HIJAU” POLISI, FAKTA ATAU SEKADAR NARASI?

Sorotan paling sensitif muncul terkait informasi mengenai istilah “lampu hijau”.

LPLH-TN menyebut terdapat video yang dipublikasikan melalui akun Facebook atas nama EPP yang memuat pernyataan mengenai komunikasi dan/atau informasi yang diklaim berasal dari pihak kepolisian.

Dalam informasi tersebut, kegiatan di lokasi disebut-sebut “tidak ada masalah” atau telah memperoleh “lampu hijau”.

LPLH-TN tidak langsung menyimpulkan bahwa informasi tersebut benar.

Justru sebaliknya, lembaga itu meminta klarifikasi resmi.

Sebab jika benar ada pernyataan dari aparat, publik berhak mengetahui dalam kapasitas apa pernyataan itu diberikan.

Namun jika ternyata tidak benar, pertanyaan berikutnya juga tak kalah penting:

Siapa yang membawa-bawa nama institusi kepolisian?

Mengapa nama aparat dikaitkan dengan legalitas kegiatan?

Dan apakah informasi tersebut pernah disampaikan secara resmi oleh pejabat yang berwenang?

Persoalan ini jangan dibiarkan menjadi rumor.

Sebab ketika nama institusi penegak hukum disebut sebagai pemberi “lampu hijau”, yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah kegiatan usaha, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

19 BULAN, PUBLIK MENUNGGU KEJELASAN

Di titik inilah Polresta Banyuwangi dituntut memberikan penjelasan.

Bukan untuk menghakimi siapa pun.

Bukan pula untuk membenarkan tuduhan LPLH-TN.

Melainkan untuk memastikan apakah sebuah pengaduan masyarakat benar-benar telah ditangani sesuai prosedur dan sampai di mana perkembangannya.

Jika belum selesai, jelaskan statusnya sesuai ketentuan.

Jika dihentikan, apa dasar penghentiannya?

Jika naik penyidikan, bagaimana perkembangannya?

Jika tidak ditemukan pelanggaran, apa hasil pemeriksaan dan dasar kesimpulannya?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena pemerintah telah memperkuat kerangka pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui Perpres 4/2026.

LPLH-TN BERIKAN BATAS WAKTU 7 HARI KERJA

Dalam suratnya, LPLH-TN meminta Polresta Banyuwangi memberikan tanggapan tertulis paling lambat 7 hari kerja sejak surat diterima.

Sedikitnya ada tujuh poin yang diminta, yakni:

Kepastian status pengaduan Nomor 09/LPLH-TN/DPC/XII/2024;
Penjelasan status dokumen Li/15/Res.1.24/2025;
SP2HP apabila perkara telah masuk tahap penyidikan;
Penjelasan perkembangan apabila masih berada pada tahap penyelidikan;
Verifikasi status LSD dan dokumen pertanahan serta tata ruang;
Klarifikasi informasi mengenai “lampu hijau” yang dikaitkan dengan kepolisian;
Tindakan sesuai kewenangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

LPLH-TN juga meminta koordinasi dengan Pemkab Banyuwangi, Kantor Pertanahan/BPN dan instansi teknis lainnya.

JIKA ADA OKNUM, PROPAM DIMINTA TURUN

LPLH-TN bahkan membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah pengawasan internal apabila hasil klarifikasi menemukan indikasi pelanggaran disiplin, kode etik atau penyalahgunaan kewenangan oleh anggota Polri.

Fungsi Propam disebut menjadi salah satu jalur yang akan ditempuh apabila memang ditemukan dasar yang cukup.

Ini menjadi penting karena kritik terhadap penegakan hukum tidak semestinya langsung dipandang sebagai serangan terhadap institusi.

Sebaliknya, pengawasan publik justru dapat menjadi instrumen kontrol agar proses hukum berjalan transparan dan profesional.

JIKA POLRESTA DIAM, KE MANA LAGI?

LPLH-TN menyatakan siap menggunakan saluran pengawasan lain apabila tidak memperoleh jawaban yang dianggap memadai.

Di antaranya melalui Propam Polda Jawa Timur, Polda Jawa Timur, Kompolnas, Ombudsman RI maupun lembaga pengawasan lain sesuai kewenangannya.

Kini bola berada di tangan Polresta Banyuwangi.

Publik tidak sedang meminta seseorang dinyatakan bersalah tanpa proses hukum.

Publik hanya membutuhkan satu hal:

KEJELASAN.

Jika kolam pancing tersebut legal, buka dasar legalitasnya.

Jika lahan bukan LSD, tunjukkan dasar dan data resminya.

Jika memang masuk LSD tetapi perubahan penggunaannya sah, jelaskan mekanisme serta dokumen yang menjadi dasarnya.

Namun jika ternyata ditemukan pelanggaran, masyarakat tentu berhak mengetahui langkah hukum yang dilakukan aparat.

Begitu pula dengan isu “lampu hijau”.

Jika benar berasal dari kepolisian, jelaskan siapa yang memberikan dan dalam kapasitas apa.

Jika tidak benar, luruskan secara terbuka agar nama institusi tidak digunakan untuk membangun persepsi seolah sebuah kegiatan telah mendapat restu aparat.

Sebab hukum tidak boleh berhenti pada kalimat “katanya”.

Hukum harus berbicara melalui dokumen, data dan alat bukti.

Dan ketika menyangkut lahan sawah yang diduga masuk kawasan dilindungi, pertanyaannya bukan lagi sekadar “boleh atau tidak?”

Tetapi:

siapa yang memberi izin, atas dasar apa, dan apakah seluruh prosesnya benar-benar sesuai hukum?

Kini masyarakat menunggu jawaban resmi Polresta Banyuwangi.

Bukan jawaban normatif. Bukan sekadar “masih diproses”. Tetapi jawaban yang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan.

(Redho)

Polres Soppeng Amankan Pria Terkait Kebakaran Pasar Batu-Batu, Barang Bukti Diamankan

Soppeng, Sigapnews.com, Kepolisian Resor (Polres) Soppeng mengamankan seorang pria berinisial Muh. Ashar (29) yang diduga berkaitan dengan peristiwa kebakaran Pasar Sentral Batu-Batu, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sabtu malam (24/10/2026).

Pria tersebut diamankan Tim URC Resmob Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Soppeng sekitar pukul 22.00 Wita, setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran yang menghanguskan sejumlah lapak dan kios di pasar tersebut.

Peristiwa kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 19.00 Wita. Api diduga bermula dari salah satu lapak di bagian dalam pasar sebelum menjalar ke sejumlah lapak dan kios lainnya, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, personel Sat Reskrim Polres Soppeng bergerak mengumpulkan informasi dan menelusuri dugaan keterlibatan pihak tertentu. Dari hasil penyelidikan awal, petugas kemudian mengidentifikasi seorang pria yang diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut.

Tim URC Resmob selanjutnya mendatangi kediaman pria itu di wilayah Kecamatan Marioriawa dan membawanya ke Mapolres Soppeng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam proses pengamanan, polisi turut menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut, yakni satu buah korek api berwarna oranye dan satu botol berisi bensin.

Berdasarkan keterangan awal yang disampaikan kepada penyidik, pria tersebut mengaku membeli bensin, menyiramkannya ke salah satu lapak kios di bagian tengah pasar, kemudian menyalakan korek api. Meski demikian, keterangan tersebut masih perlu didalami dan dicocokkan dengan alat bukti serta hasil penyelidikan lainnya.

Informasi awal juga menyebutkan bahwa yang bersangkutan memiliki riwayat penanganan medis terkait kondisi kejiwaan. Aspek tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan lanjutan, termasuk melalui penilaian tenaga profesional yang berwenang untuk memastikan kondisi kesehatannya.

Penilaian tersebut penting agar proses hukum berjalan secara objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku. Status hukum serta pertanggungjawaban pidana yang bersangkutan tetap harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan proses hukum, bukan semata-mata berdasarkan pengakuan awal.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pihaknya menangani kasus tersebut secara serius mengingat dampaknya terhadap masyarakat dan aktivitas ekonomi para pedagang.

“Setiap peristiwa yang menimbulkan kerugian dan keresahan masyarakat harus ditangani secara serius, profesional, dan berdasarkan fakta. Kami berkomitmen mengungkap peristiwa ini secara menyeluruh, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta memperhatikan setiap aspek yang relevan dalam proses pemeriksaan,” tegas Kapolres.

Ia menambahkan, pengamanan terhadap pria tersebut bukan akhir dari penanganan perkara. Penyidik masih akan mendalami keterangan yang diperoleh, memeriksa barang bukti, serta mengumpulkan informasi tambahan guna memastikan penyebab dan rangkaian peristiwa kebakaran terungkap secara utuh.

Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama terkait identitas, kondisi kesehatan, dan dugaan keterlibatan seseorang dalam peristiwa tersebut.

“Di tengah situasi seperti ini, kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Apabila memiliki informasi yang berkaitan dengan kejadian tersebut, silakan sampaikan kepada pihak kepolisian agar dapat membantu proses penyelidikan,” tambahnya.

Hingga berita ini disusun, pria tersebut masih diamankan di Mapolres Soppeng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kepolisian menyatakan akan terus mendalami kasus tersebut guna memastikan setiap fakta terungkap melalui proses hukum yang profesional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(Red)

Bahas Sistem Keamanan Informasi, Dinas Kominfo Soppeng Gelar Sosialisasi Hubungan Komunikasi Sandi

Sosialisasi hubungan komunikasi sandi oleh Dinas Kominfo Kabupaten Soppeng (Ist).

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,- Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng melalui bidang statistik dan persandian menggelar kegiatan sosialisasi hubungan komunikasi sandi bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, dihadiri oleh perwakilan masing-masing SKPD yang dilangsungkan di Ruang Kantor Bupati. Selasa, 28 September 2021.

Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng yang diwakili diwakili PLT. Sekretaris A. Saharuddin,M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa dengan kegiatan ini akan menjadi momentum dalam mewujudkan pengelolaan persandian dan pengamanan informasi lebih profesional berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, ujarnnya di awal sambutan.

Kata Dia, "Peran persandian sangatlah kompleks dan berat, keamanan informasi menjadi aspek penting, mengingat bocornya informasi strategis akan berpengaruh terhadap kinerja birokrasi dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah di berbagai bidang.

"Olehnya itu, lanjutnya, " keamanan cyber merupakan upaya yang mesti dilakukan secara berkelanjutan untuk melindungi jaringan sistem dan semua data dari penggunaan yang tidak sah atau berbahaya, tandas Mantan Camat Ganra ini.

Adapun pemateri dalam kegiatan ini yaitu, Yoyok Darmanto dari Badan Siber dan Sandi Negara yang menyampaikan materi tentang "Sistem Keamanan Informasi" .

Sementara Ahmad Tasyrif Arief, S.T., M.T dari Diskominfo Provinsi Sulawesi Selatan, bidang statistik dan persandian yang memaparkan materi tentang "Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Kebijakan Manajemen Keamanan Info SPBE".

(Red/Humas).

Cegah Kesalahpahaman Masyarakat Petani dan Pihak PT Benindo, Legislator DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Gelar RDP

Makassar, Sigapnews.com, - Anggota DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin merespon cepat keluhan petani jagung di Kabupaten Soppeng yang hasil panennya belum dibayarkan oleh pihak PT Benindo Perkasa Utama

Diketahui PT Benindo memiliki kerjasama bantuan bibit jagung gratis kepada petani se Sulawesi Selatan termasuk Soppeng dan Wajo, dengan perjanjian setelah panen dijual kembali ke PT Benindo dan dibayar 15 hari.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini menginisiasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulsel, Selasa (4/5/2021), dengan mengundang pihak PT Benindo Perkasa Utama, masyarakat perwakilan petani dan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Pekan lalu waktu ada kunjungan kerja di Soppeng Saya menerima aspirasi dari beberapa petani jagung terkait keterlambatan pembayaran dari PT Benindo, padahal petani mendapatkan informasi bahwa pemerintah provinsi sudah mencairkan anggaran PT Benindo, tapi pihak PT Benindo menyampaikan belum ada pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi," ujarnya.

"Saat itu, Saya langsung berkomunikasi dengan  Kepala Dinas (Kadis) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terkait pembayaran, dan Pak Kadis sampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh pihak PT Benindo, belum dibayarkan. Tapi masyarakat tetap percaya informasi yang beredar bahwa sudah dibayarkan, hingga Saya menginisiasi RDP ini," lanjutnya.

Andi Etti sapaannya, menegaskan, RDP ini dilaksanakan untuk memperjelas informasi terkait keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT Benindo kepada petani jagung, dan berharap petani tidak mudah mempercayai informasi yang diterima.

"(RDP) Ini untuk mencegah kesalahapahaman antar masyarakat dengan PT Benindo, terlebih ada informasi yang tidak utuh diterima masyarakat terkait pembayaran, bahkan informasi itu bisa memperkeruh hubungan kerjasama yang selama ini terbangun antar petani dengan PT Benindo," jelasnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Andi Ardin Tjahjo dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Rasyid, kata Andi Ettix Petani mendengarkan langsung kondisi sesungguhnya terkait keterlambatan pembayaran yang dialami petani.

"Ada Rp. 10,3 milyar uang PT Benindo belum dibayarkan pemprov. Terkait pembayaran ke petani, PT Benindo juga menyampaikan ada beberapa yang sudah dibayarkan, menggunakan dana sendiri dan pinjaman. Bahkan PT Benindo mengajukan pinjaman ke Bank Sulsel untuk membayar petani," jelasnya.

"Dan juga tadi Pak Rasyid menyampaikan komitmennya untuk secepatnya memproses dana PT Benindo, dengan beberapa utang yang ada di dinas pertanin sebesar Rp. 34 milyar," ungkap Legislator Sulsel dua periode ini. (Red/Edil Rauf).

Bamsoet : Untuk Pertama Kalinya MPR RI Bersama PMII Gelar Sosialisasi Empat Pilar Secara Virtual

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengukir sejarah dengan menerapkan Gaya Hidup Baru dalam pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Jika di masa sebelum pandemi Covid-19 sosialisasi dilakukan di ruangan luas dengan menghadirkan ratusan peserta secara langsung, kini sosialisasi dilakukan secara virtual menggunakan berbagai sarana teknologi informasi. Pandemi Covid-19 tak menjadi halangan bagi MPR RI melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Rumah Kebangsaan menjaga solidaritas bangsa. Khususnya, dalam menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Empat Pilar MPR RI.

"Justru dengan virtual, cakupan peserta sosialisasi bisa lebih banyak lagi. Siapapun dari manapun bisa mengakses pelaksanaan sosialisasi. Tatap muka secara virtual tak mengurangi nilai kehangatan yang dirasakan dari berjumpa secara fisik. Terpenting pesan dari muatan materinya tersampaikan," ujar Bamsoet saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/20).

Ketua Umum PB PMII Agus Mulyono Herlambang turut hadir mendampingi sosialisasi. Sedangkan ratusan kader PMII diberbagai daerah mengikuti sosialisasi secara virtual dari tempatnya masing-masing.

Mantan Ketua DPR RI ini menegaskan, generasi muda, termasuk kader PMII, harus bangkit terlebih dahulu dan berdiri di garda terdepan dalam menyuarakan perlindungan bagi seluruh masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Generasi muda bangsa harus peka dan peduli terhadap beragam problematika di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara.

"Saat ini yang perlu kita lakukan adalah pertama, mengimplementasikan semangat optimisme bersama dalam menghadapi pandemi ini. Kedua, menggerakkan solidaritas dan kegotongroyongan bersama untuk saling membantu elemen bangsa lainnya. Dan ketiga, membangun kerangka berfikir dan bertindak bersama untuk mempersiapkan diri memasuki gaya hidup baru atau new normal," urai Bamsoet.

Tak hanya itu, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga meminta para generasi muda bangsa bisa mengambil peran sebagai agen yang memberikan edukasi mencerahkan bagi masyarakat. Mengingat masih banyak ditemui kalangan masyarakat termakan informasi hoax bahkan menyesatkan seputar Covid-19. Dari mulai mempercayai teori konspirasi bahwa Covid-19 adalah buatan elite globalis sehingga cenderung mengabaikan protokol kesehatan, sampai tak mempercayai rapid test dan hasil PCR.

"Senin (8/6/20) kemarin, 300 warga di Kabupaten Kediri berunjukrasa menolak pemeriksaan masal rapid test dengan cara menutup portal akses masuk tenaga Gugus Tugas Penangan Covid-19. Kejadian yang tak jauh berbeda juga terjadi di Makasar dan Ambon. Penolakan dilakukan lantaran masyarakat memercayai informasi di media sosial bahwa pelaksanaan rapid test dalam prosesnya malah bisa membuat orang terinfeksi Covid-19. Padahal informasi tersebut sangat menyesatkan. Karena itu generasi muda harus membanjiri sosial media dengan informasi yang edukatif," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPII ini menambahkan, selain informasi hoax dan menyesatkan tentang Covid-19, di situasi pandemi ini juga diwarnai berbagai krisis multidimensi, antara lain krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial, dan bahkan krisis politik. Untuk krisis kesehatan dan krisis ekonomi sudah terjadi di berbagai negara dunia. Per 9 Juni 2020, penyebaran Covid-19 sudah terjadi di 215 negara dengan menginfeksi 7.131.261 warga dunia dan menyebabkan 413.731 warga dunia meninggal dunia.

"Krisis sosial juga mulai terlihat seperti terjadi di beberapa negara, antara lain Brazil, India, dan Amerika Serikat yang warganya menggelar demonstrasi menolak kebijakan lockdown. Sehingga situasi masyarakat terbelah antara yang mendukung dengan yang menolak. Di Amerika Serikat, misalnya, aksi protes warga menolak kebijakan lockdown dilakukan di berbagai negara bagian seperti Michigan, Colorado, Texas, hingga Ohio. Krisis sosial di Amerika semakin keruh akibat adanya demonstrasi isu rasial akibat kematian George Floyd, warga kulit hitam di kaki polisi kulit putih," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, di Amerika Serikat bahkan sudah terjadi krisis politik akibat tidak berjalannya koordinasi antara presiden dengan para gubernur di negara bagian yang menyebabkan adanya isu impeachment terhadap Presiden Donald Trump. Kejadian yang tak jauh berbeda terjadi di Brazil, Presiden Jair Bolsonaro bergabung bersama warga yang berdemonstrasi memprotes kebijakan berdiam diri di rumah yang diterapkan para gubernur.

"Alhamdulilah berbagai kejadian tersebut tak terjadi di Indonesia. Kita punya Pancasila dengan semangat Gotong Royong. Sehingga dalam menghadapi musibah, semua elemen bangsa bergotongroyong saling menguatkan. Pemerintah pusat dan daerah di dukung masyarakat berada dalam satu barisan. Memang dalam prakteknya masih ada satu-dua hal teknis yang perlu diselaraskan, namun itu tak sampai mengganggu kehidupan kebangsaan kita," ujar Bamsoet. 

Eksistensi bangsa, tambah Bansoet sangat bergantung dengan kualitas sumber daya manusianya, oleh karena itu, MPR konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa (nation character building) melalui pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI yang pada hakikatnya adalah pembangunan karakter dan jati diri bangsa Indonesia.

Empat Pilar MPR itu adalah Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam untaian kemajemukan bangsa. 

Patut menjadi bahan renungan untuk kita semua, bahwa bangsa Indonesia hingga saat ini masih tegak berdiri adalah karena adanya ikatan persatuan dan kesatuan rasa dari seluruh elemen bangsa, yang terus terjalin antar generasi. Karenanya, peran generasi milenial, generasi penerus bangsa Indonesia tidak boleh berhenti sampai di sini saja, tetapi harus terus eksis dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia. 

Dalam konteks kekinian, di masa pandemi Covid-19, peran dan eksistensi generasi muda sangat krusial, karena beberapa alasan. Pertama, dengan segala potensi sebagai sosok yang penuh energi, dinamis, dan optimis, diharapkan pemuda dapat memainkan peran nya sebagai agen perubahan yang mendorong terjadinya transformasi gaya hidup dan perilaku ke arah perbaikan, misalnya dengan berperan aktif dalam mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat serta memberi keteladanan dalam mematuhi protokol kesehatan.

Kedua, di tengah lompatan perkembangan ilmu pengetahuan dan laju modernisasi, pemanfaatan teknologi menjadi keniscayaan, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19. Generasi muda adalah kelompok masyarakat yang paling mampu beradaptasi dan responsif dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi. Ke depan, cara kita menghadapi pandemi akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita memanfaatkan perkembangan teknologi.

Ketiga, bila kita merujuk pada data kependudukan, jumlah pemuda Indoensia diperkirakan mencapai lebih dari 64 juta jiwa. Dengan jumlah yang cukup signifikan tersebut, dimaknai bahwa peran dan kiprah generasi muda sangat menentukan kesuksesan dalam perjuangan melewati pandemi. Kiprah ini dapat diwujudkan baik secara individu, kelompok, organisasi, maupun kolektif, melalui berbagai metode untuk menginspirasi dan bergotong royong membantu masyarakat terdampak Covid-19, misalnya melalui influencing di media sosial, atau secara langsung terjun di tengah-tengah masyarakat.(*)