Sekda Soppeng : Keberhasilan RS Latemmamala Capai Target Program Nasional Jika Lakukan Hal Ini

Soppeng, Sigapnews.com, Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Drs HA Tenri Sessu, M.Si  menghadiri acara Sosialisasi Program Nasional dan Penguatan Jejaring Rujukan, yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Latemmamala dilangsungkan di Aula Hotel Maryam Palace. Jumat (4/8/2023).

Ketua Panitia, dr. Andi Nildawaty, Sp. PD dalam laporannya mengatakan, " Program Nasional merupakan program-program prioritas dari Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan taraf Kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. 

"Pada standar akreditasi RS, Program Nasional meliputi Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Penurunan Angka Kesakitan TB, Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS, Penurunan prevalensi stunting dan wasting, pelayanan KB RS Program Yang termasuk dalam Prognas ini Sebagian besar bukanlah sesuatu yang baru.

"Bagi tenaga Kesehatan, Program-program ini telah kita geluti bersama sejak puluhan tahun terakhir. 

"Namun bahkan dengan berbagai Upaya target-target dari program tersebut masih jauh dari harapan, misalnya angka kematian ibu nasional pada tahun 2022 berkisar 305 kematian per 100.000 KH (183), deteksi TBC di Indonesia mencapai rekor tertinggi di tahun 2022.

"Oleh karena itu, Kemenkes masih menjadikan kelima program tersebut sebagai prioritas pelayanan di tahun 2023 dan RS sebagai pusat pelayanan Kesehatan yang bersifat kuratif diharapkan berperan dalam menurunkan angka kematian dan kesakitan dari kasus-kasus tersebut, sehingga dimasukkanlah sebagai standar akreditasi RS, jelasnya.

"Namun segala Upaya tenaga Kesehatan di RS tidak akan memberikan hasil yang maksimal tanpa adanya kerja sama dari pemerintah daerah dan puskesmas sebagai fasilitas Kesehatan tingkat pertama. 

"Puskesmas dan pemerintah daerah, terutama dari lingkup terkecil, adalah ujung tombak dan berada di garis terdepan dalam memperbaiki taraf Kesehatan masyarakat, khususnya di Kabupaten Soppeng, katanya.

"Kami berharap dengan dilaksanakannya kegiatan hari ini dapat membuka wawasan kita Bersama mengenai kasus-kasus atau kondisi-kondisi masyarakat seperti apa yang harus kita kawal Bersama hingga mendapat pelayanan Kesehatan yang terbaik dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat Kabupaten Soppeng.

"Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yakni, Mensosialisasikan program nasional RS, Memberikan penyegaran dan tambahan pengetahuan dalam deteksi dini kasus di lapangan, kemudian tercapainya penguatan jejaring rujukan kasus yang termasuk dalam Program Nasional (Prognas).

Dalam kegiatan ini sebagai peserta yakni terdiri dari, Kepala DP3APPKB Kabupaten Soppeng Kabid Kesmas Dinas Kesehatan, Kabid P2P Dinas Kesehatan, Kabid Yankes Dinas Kesehatan, Para Camat, Kepala Puskesmas, Dokter Pkm, Bidan Koord, Tenaga Gizi PKM, sebut ketua panitia.

Ditempat yang sama, Direktur RSUD La Temmamala Soppeng, dr. Hj. Sitti Mudirusniah, M.Kes., Sp.KJ dalam sambutannya mengatakan, " Kegiatan ini kami sangat harapkan bagaimana koordinasi bisa berjalan antara pihak rumah sakit dengan pihak lainnya, dan para Camat yang hadir yang merupakan stakeholder kita,  yang tidak kalah pentingnya leading sektor para Kepala Puskesmas yang selalu mendukung program pemerintah dalam hal pelayanan rujukan yang ada di rumah sakit, sehingga program nasional ini dapat berjalan dengan baik, jelasnya.

"Kami sangat mengharapkan nantinya para teman-teman yang dari Puskesmas dapat menerima dan menyerap materi-materi dari para narasumber nantinya sehingga dapat mengimplementasikan di pelayanan, terutama penanganan stunting yang merupakan program nasional serta penanganan -penanganan kesehatan yang lainnya.

"Dan perlu kami sampaikan bahwa di RSUD Latemmamala akan melaunching Poliklinik stunting yang merupakan suatu inovasi aksi perubahan dari peserta diklatpim 3 yaitu Wakil Direktur II RSUD La Temmamala, Drg. Aswan M.Kes.

Sekretaris Daerah, Drs.H.A.Tenri Sessu, M.Si dalam sambutannya yang mewakili Bupati Soppeng sekaligus membuka Sosialisasi Program Nasional Dan Penguatan Jejaring Rujukan mengatakan bahwa," Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

"Pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) bidang kesehatan telah ditentukan prioritas pelayanan kesehatan dengan target yang harus dicapai. 

"Salah satu fungsi Rumah Sakit adalah melaksanakan program pemerintah dan mendukung tercapainya target-target pembangunan nasional. 

"Salah satu target tersebut terdapat pada standar akreditasi Rumah Sakit yaitu program nasional yang meliputi, peningkatan kesehatan ibu dan bayi, penurunan angka kesakitan tuberkulosis/TBC, penurunan angka kesakitan HIV/AIDS, penurunan prevalensi stunting dan wasting, pelayanan Keluarga Berencana rumah sakit.

"Pelaksanaan program Nasional oleh Rumah Sakit diharapkan mampu meningkatkan akselerasi pencapaian target RPJMN bidang kesehatan sehingga upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat segera terwujud. 

"Keberhasilan RS dalam mencapai target program nasional ini baru dapat terwujud dengan bantuan dan kerjasama dari segala sektor seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas DP3AAKB, dan Pemerintah Daerah. 

"Peran dari sektor tersebut terutama dalam hal deteksi dini kasus dan upaya percepatan rujukan melalui jejaring Pemda, Puskesmas, dan Dinkes ke Rumah Sakit.

"Saya berharap semoga kegiatan sosialisasi ini berjalan lancar sampai dengan selesai dan hasil yang diperoleh dapat bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Soppeng yang kita cintai, pungkas Sekda H Andi Tenri Sessu.

Turut Hadir pada kegiatan ini, Kadis Kesehatan, Kadis P3AAKB, Jajaran Manajemen RSUD La Temmamala kabupaten Soppeng.

Published : Edil Rauf 

Ketua MPR RI Sebut Kerjasama Kesehatan Indonesia - Kuba Perlu Ditingkatkan Dalam Melawan Covid-19

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai perlunya Indonesia meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan dengan Kuba dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebagai salah satu negara dengan sistem kesehatan terbagus di dunia, Kuba berhasil mengembangkan immunity booster Recombinant Interferon Alpha 2B (IFNrec). IFNrec terbukti berhasil meningkatkan imunitas tubuh guna menekan penyebaran Covid-19 dan berbagai penyebaran penyakit lainnya seperti kanker, infeksi terkait HIV, tumor, kutil kelamin, serta hepatitis tipe B dan C.

"Salah satu tantangan terbesar pandemi Covid-19 adalah ketatnya persaingan mendapatkan vaksin Covid-19 yang sedang dikembangkan berbagai negara. Belum tentu vaksin tersebut bisa tersedia pada tahun 2021, jikapun tersedia belum tentu Indonesia bisa cepat mendapatkannya. Sambil menunggu vaksin Covid-19, Indonesia bisa bekerjasama dengan Kuba dalam pengadaan IFNrec sebagai salah satu back up menekan penyebaran Covid-19 dan berbagai penyakit lainnya," ujar Bamsoet saat bertemu Duta Besar Kuba untuk Indonesia, H.E. Mrs. Tania Velazquez Lopez, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (15/6/20).

Turut hadir Konjen RI di Houston yang juga Calon Duta Besar RI untuk Kuba merangkap Jamaika, Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, dan Haiti, Mrs. Nana Yuliana.

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, sejak tahun 2017 Indonesia dan Kuba sudah memiliki MoU kerjasama di sektor kesehatan dengan fokus kerjasama di lima bidang. Pertama, pengembangan kerjasama medis dan produksi obat-obatan, termasuk vaksin. Kedua, kesehatan dan gizi ibu dan anak. Ketiga, penyakit menular dan penyakit tidak menular, termasuk malaria, demam berdarah, kanker, dan diabetes. Keempat, penelitian dan pengembangan bersama di bidang kesehatan terkait termasuk laboratorium, penelitian biofarmasi, bioteknologi, dan nanoteknologi. Kelima, pengembangan sumber daya manusia dan alih pengetahuan termasuk manajemen pelayanan kesehatan, pembiayaan, dan kebijakan kesehatan.

"MoU tersebut tak boleh hanya berakhir di atas kertas saja. Melainkan harus diimplementasikan demi kebaikan kedua negara. Kemajuan sektor kesehatan di Kuba sangat luar biasa. Memiliki sistem universal health care yang menggratiskan penduduknya mengakses kesehatan, serta mengedepankan proses pencegahan penyakit ketimbang pengobatan, telah membuat rakyat Kuba tak terlalu menderita akibat pandemi Covid-19," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, salah satu keunggulan sistem universal health care yang dikembangkan Kuba yakni dengan merevolusi poliklinik menjadi berbasis komunitas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan, sejak 2002 sudah 241 poliklinik di Kuba mengalami revolusi.

"Tujuannya untuk menambah layanan yang sebelumnya hanya tersedia di rumah sakit. Sekarang, rata-rata poliklinik di Kuba menawarkan 22 layanan, termasuk rehabilitasi, sinar-X, ultrasonografi, optometri, endoskopi, trombolisis, layanan darurat, traumatologi, laboratorium klinis, keluarga berencana, kedokteran gigi darurat, perawatan ibu-anak, imunisasi, dan perawatan diabetes dan lansia," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI memandang perlunya Indonesia mencontoh langkah Kuba tersebut dengan merevitalisasi berbagai Puskesmas. Sehingga berbagai permasalahan kesehatan yang menyangkut hajat hidup rakyat, tak lagi menjadi kendala.

"Kuba mengembangkan diplomasi gaya baru untuk meningkatkan perannya dalam percaturan politik internasional. Bukan dengan kekuatan senjata ataupun komunitas ekonomi perdagangan, melainkan dengan diplomasi kesehatan. Mengirim berbagai dokter dan tenaga kesehatan ke berbagai penjuru dunia, Kuba telah menjadi negara yang keberadaannya patut diperhitungkan. Apalagi ditengah situasi pandemi Covid-19 yang sedang menyelimuti berbagai negara dunia, Kuba sudah mengirimkan 1.400 dokter ke sekitar 20 negara," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia berharap selain kerjasama di bidang kesehatan, kerjasama ekonomi juga penting untuk ditingkatkan. Sebagai sesama negara Gerakan Non Blok, Indonesia dan Kuba telah menjalin kerjasama yang baik sejak tahun 1960, sejak Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan Kuba dibawah kepemimpinan Presiden Fidel Castro.

"Nilai perdagangan Indonesia dan Kuba pada tahun 2019 sebesar USD 6,7 juta. Indonesia sangat kuat di produk kelapa sawit dan turunannya. Jika tak bisa menjual ke Uni Eropa, kita bisa jual ke Kuba dan negara-negara Amerika Latin lainnya," pungkas Bamsoet. (*)

Dorong Hidup Sehat Siswa: Kolaborasi SDN 237 Aletellue dan Puskesmas Sewo

Soppeng, Sigapnews.com, Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan derajat kesehatan dan membentuk perilaku hidup sehat sejak dini, Tim Kesehatan dari UPTD Puskesmas Sewo melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Berkala bagi siswa-siswi kelas 2 hingga 6 di SDN 237 Aletellue, Kecamatan Lalabata. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa 22/4/2205 ini juga menyertakan skrining perilaku merokok sebagai langkah preventif.

Para siswa tampak antusias mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan mata, serta pemeriksaan lainnya yang bertujuan untuk mendeteksi dini potensi masalah kesehatan. 

Selain itu, tim kesehatan juga memberikan edukasi singkat mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri, mengonsumsi makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur.

Fokus pada pencegahan perilaku tidak sehat juga menjadi bagian penting dari kegiatan ini. Tim kesehatan UPTD Puskesmas Sewo melakukan skrining perilaku merokok kepada siswa sebagai upaya awal untuk mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan pemahaman tentang bahaya merokok bagi kesehatan.

Kepala Sekolah SDN 237 Aletellue, Muhlis, S.Pd, M.Pd, menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif dari UPTD Puskesmas Sewo ini. 

Muhlis menyampaikan bahwa kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala dan skrining perilaku merokok ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan perkembangan peserta didiknya.

"Kami sangat berterima kasih kepada tim kesehatan dari UPTD Puskesmas Sewo atas pelaksanaan kegiatan yang sangat penting ini. 

"Dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini, kami dapat memantau kondisi kesehatan siswa-siswi kami secara berkala". 

"Selain itu, skrining perilaku merokok juga menjadi langkah proaktif dalam mencegah kebiasaan buruk sejak usia dini," ujar Muhlis.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan di kalangan siswa SDN 237 Aletellue serta mendorong terbentuknya generasi muda yang sehat dan produktif.

UPTD Puskesmas Sewo berkomitmen untuk terus menjalin kerjasama dengan pihak sekolah dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

(Red) 

Adnan : Tempat Wisata dan Restoran yang Akan Beroperasi Wajib Perhatikan Protokol Kesehatan

Sigapnews.com, Gowa (Sulsel) - Seiring dengan pemberlakuan new normal atau tradisi baru di wilayah Kabupaten Gowa sejumlah tempat tempat-tempat umum secara perlahan akan mulai dibuka. Seperti rumah makan, rumah ibadah hingga tempat-tempat wisata.

Salah satunya kawasan wisata alam Kota Malino, di Kecamatan Tinggimoncong yang beberapa pekan ini ramai dikunjungi wisatawan. 

Olehnya itu Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan berharap agar tempat-tempat wisata dan rumah makan wajib menerapkan protokol kesehatan.

"Sebenarnya tempat-tempat wisata sudah boleh dibuka. Tetapi harus menerapkan protokol kesehatan yang menyesuaikan dengan standar yang berlaku saat ini," katanya saat memimpin rapat Forkopimda Kabupaten Gowa,  Selasa (23/6).

Apalagi lanjut Adnan, mengingat kepadatan pengunjung di daerah yang berjuluk Kota Bunga ini didominasi oleh pengunjung dari luar Kabupaten Gowa.

"Orang yang ke Malino itu 90 perses bukan warga lokal. Mereka dari luar Kabupaten Gowa sehingga potensi mendapatkan penularan virus cukup besar, apalagi mereka yang senakanya tidak menerapkan protokol kesehatan," ungkap Adnan.

Ia pun meminta agar pemerintah setempat dapat lebih tegas dalam mengawasi seluruh tempat wisata maupun restoran yang telah beroperasi. Bahkan ia menginstruksikan agar seluruh pemilik tempat wisata maupaun rumah makan sebelum membuka usahanya wajib menyiapkan skema protokol kesehatan. Antara lain, menyiapkan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, mengatur jarak, mengimbau agar pengunjung memakai masker, pelayanan di tempat makan wajib menggunakan face shield dan wajib bermasker dan menjaga kebersihan.

"Kalau sudah sesuai standar protokol kesehatan Covid-19 berarti mereka bisa buka dan baru kita beri izin buka. Tetapi kalau belum menerapkan tanda-tanda protokol kesehatan kami perintahkan untuk tidak dioperasikan," tegas Adnan.

Olehnya dirinya berharap seluruh pemilik tempat wisata dan  rumah makan terlebih dahulu mengajukan izin kepada Pemerintah Kabupaten Gowa sebelum membuka. Karena, akan ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi oleh tim yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah.

"Supaya betul-betul ada kesungguhan dari pemilik tempat wisata maupaun rumah makan untuk menerapkan standar kesehatan yang ada," harapnya.

Bahkan tambah Adnan, Pemerintah Kabupaten Gowa akan menyiapkan surat pernyataan untuk mengikuti protokol kesehatan dan akan dilakukan pengawasan selama satu bulan setelah usaha tersebut beroperasi. 

"Ketika tidak mengindahkan standar protokol kesehatan maka bersedia usahanya kembali ditutup oleh pemerintah sebagai sanksi. Olehnya itu, saya meminta Pak Sekda untuk membuat surat edaran kepada seluruh tempat wisata dan rumah makan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Rafiuddin mengaku setuju dengan penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di seluruh tempat-tempat wisata maupaun rumah makan di wilayah Kabupaten Gowa khususnya di Kota Malino.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga berharap penjagaan di pintu masuk juga lebih ditingkatkan untuk mendeteksi pengunjung agar mengikuti protokol kesehatan sebelum masuk ke wilayah tersebut. 

Di saat yang sama, Kapolres Gowa, AKBP Boy FS Samola mengatakan bahwa saat ini Tripika Kecamatan Tinggimoncong juga sudah membuat posko baik di pintu masuk maupaun lokasi wisata Malino untuk mengecek wisatawan yang akan masuk.(JN)

Polresta Sidoarjo Bantu Kesehatan Warga Desa Kedungbanteng Terdampak Banjir

Sidoarjo, Sigapnews.com, Sudah sepekan ini warga Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo terdampak banjir. Akibat curah hujan tinggi mengakibatkan air sungai mengarah ke daerah tersebut meluap.

Disampaikan Kepala Desa Kedungbanteng Budiono, Jumat (24/1/2025), hujan deras dalam tujuh hari terakhir mengakibatkan air sungai di desanya meluap ke perkampungan. Untuk penangan banjir juga sudah terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama stake holder terkait.

Bahkan bantuan sosial dan kesehatan juga mengundang perhatian pihak terkait. Salah satunya pada Jumat (24/1/2025), pihaknya menerima tim Dokkes Polresta Sidoarjo dipimpin AKP Rukwandi turun langsung melaksanakan bakti kesehatan.

Dengan adanya pemeriksaan kesehatan dan pembagian obat gratis dari Dokkes Polresta Sidoarjo, Budiono mengapresiasi sebagai upaya terkontrolnya kondisi kesehatan warga.

"Adanya pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis dari Polresta Sidoarjo, sejumlah keluhan kesehatan warga dapat di cek langsung oleh tim medis. Harapannya warga kami selalu sehat di tengah dampak banjir yang melanda saat ini," ungkapnya.

Ainur Rofiah, warga Desa Kedungbanteng, mengucapkan terima kasih kepada Polresta Sidoarjo yang memeriksa keluhan kesehatannya karena tiga hari ini kakinya merasakan gatal. "Terima kasih ini sudah diperiksa dokter polisi dan diberi obat gratis," ucapnya.

Kasi Dokkes Polresta Sidoarjo AKP Rukwandi mengatakan, bakti kesehatan Polresta Sidoarjo bagi warga terdampak banjir Desa Kedungbanteng merupakan wujud kepedulian Polri. Tujuannya untuk mengecek kondisi kesehatan warga di tengah cuaca ekstrem dan tinggal di lokasi banjir.

"Selain melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis, Si Dokkes Polresta Sidoarjo bersama pemerintah desa di Kedungbanteng juga menyiapkan Posko Kesehatan dengan menempatkan tim medis untuk siaga menangani bila ada keluhan kesehatan dari warga," ujarnya.

(Redho)

Bamsoet: Marak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Jangan Paksakan Pola Hidup Baru

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan semua pemerintah daerah (Pemda) untuk semakin bijaksana dan lebih mengutamakan aspek kehati-hatian dalam melonggarkan ketentuan pembatasan sosial atau menerapkan pola hidup baru (new normal). Kalau masih ada kelompok-kelompok masyarakat menolak melaksanakan protokol kesehatan, penerapan kenormalan baru sebaiknya tidak dipaksakan.

 

‘’Kalau pelanggaran protokol kesehatan masih marak sebagaimana terlihat pada sejumlah kota di pulau Jawa, itu berarti pemerintah daerah masih gagal. Sehingga, sebagian masyarakatnya belum berkesadaran penuh akan pentingnya mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan,’’ tegas Bamsoet di Jakarta, Senin (27/7/21).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, maraknya pelanggaran protokol kesehatan masih terlihat di Jakarta dan sejumlah kota di Jawa Timur. Kecenderungan itu tercermin dari lonjakan kasus baru di Jakarta maupun Jawa Timur. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa penyebab lonjakan kasus Covid-19 di Jawa Timur adalah ketidakpatuhan sebagian masyarakat pada protokol kesehatan. Di Jakarta, aparatur Pemprov DKI sudah mencatat 27 ribu lebih kasus pelanggaran warga yang tidak menggunakan masker. 

‘’Ini menjadi penanda bahwa Jakarta, Jawa Timur dan beberapa kota lainnya memang belum siap menerapkan pola hidup baru. Karena itu jangan dipaksakan karena risikonya cukup besar,’’ tandas Bamsoet. 

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, jika ketidakpatuhan pada protokol kesehatan masih marak, lonjakan kasus baru Covid-19 seperti yang terjadi sekarang akan berkelanjutan. Kecenderungan seperti itu sudah  barang tentu akan membuat banyak orang takut dan ragu untuk mulai membiasakan pola hidup baru di ruang publik. 

"Lonjakan kasus baru yang berkelanjutan pun bisa berakibat fatal, seperti terjadi di Eropa, Amerika Serikat hingga Brasil. Sebagaimana dilaporkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Jumat (24/7) lalu, Eropa sedang mencatat peningkatan kasus Covid-19 dalam dua minggu terakhir. Dari sekitar 15 juta kasus Covid-19 di seluruh dunia, seperlimanya tercatat di Eropa dengan total kematian 207.118," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjabarkan, lonjakan kasus di benua Eropa terjadi akibat kelalaian warga Eropa melaksanakan protokol kesehatan selama fase pelonggaran. Sejak pekan lalu, Prancis, Jerman, Austria dan Inggris mulai memperketat lagi pelaksanaan protokol kesehatan. Utamanya penggunaan masker, serta menerapkan denda bagi siapa saja yang tidak mengenakan masker

"Dampak pandemi Covid-19 di Amerika Serikat dan Brasil bahkan lebih parah lagi. Pekan lalu, Amerika Serikat sudah mencatatkan 4 juta lebih kasus dengan total kematian 144.167. Sedangkan Brasil sudah mencatat kasus 2,2 juta dengan total kematian 82.771. Karenanya, saya meminta Pemda untuk mendorong semua elemen masyarakat di daerah agar patuh dan melaksanakan protokol kesehatan jika ingin menerapkan pola hidup baru,’’ pungkas Bamsoet.(*)

Aliansi LSM Bersatu Gelar Diskusi Warkop Secara Virtual Bertajuk Covid 19 dan Implikasinya

Sigapnews.com, Soppeng (Sulsel) - Aliansi LSM Bersatu Peduli Rakyat (Ampera) menggelar Diskusi Warung Kopi dengan Nara sumber Kadis Kesehatan Sallang,SKM, M.Kes dan Praktisi Hukum Abdul Rasyid, SH dari LBH Cita Keadilan yang di langsungkan secara Virtual dengan aplikasi Zoom di Cafee Keadilan Jalan Salotungo Watansoppeng, Rabu (10/6/2020).

Diskusi warkop tersebut bertema "Covid 19 dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Fisik, Pshykis dan Sosial".

Dalam kegiatan itu di pandu langsung oleh Ketua Aliansi LSM Bersatu Jamal Hasan Basir, S.IP, M.Si yang juga sebagai host dalam diskusi terkait Covid 19.

Adapun tujuan diadakan diskusi warkop, sebagaimana tema yang yang ditampilkan adalah untuk memberikan penjelasan dalam perspektif peranan dinas kesehatan dalam mengatasi dan menanggulangi masalah-masalah covid serta bahaya yang akan di timbulkanya, ungkap Jamal.

"Jadi Kita mau melihat sejauhmana peranan dinas kesehatan dalam memberikan rasa aman dan menghilangkan kekhwatiran masyarakat terhadap virus ini, terang Jamal dalam diskusi itu.

Selain di hadiri langsung dari berbagai elemen, baik LSM, Jurnalis, Mahasiswa, organisasi pemuda KNPI, Petani, Buruh, Tukang Ojek dan praktisi hukum juga dalam aplikasi Zoom secara virtual di hadiri oleh anggota DPRD Kab.Soppeng Andi Wadeng, masyarakat umum dan personil polres Soppeng.

Bahkan dalam diskusi tersebut juga di hadiri secara virtual dari luar kabupaten Soppeng.

Dalam diskusi itu Andi agus wittiri dari Jurnalis mempertanyakan tentang biaya pasien covid 19 dengan anggaran 231 juta sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020.

Dari penjelasan Kadis Kesehatan terkait penanganan covid di kabupaten Soppeng menuturkan bahwa,"
Selama ini pasien yang terpapar covid 19 yang diisolasi di RS yang ada di Kab. soppeng itu biaya perawatannya di tanggung melalui BPJS, tuturnya.

"Sementara perawatan yang di sebut senilai 321 juta oleh menteri keuangan yang di pertanyakan peserta diskusi itu belum ada realisasi sampai sekarang. Semua biaya operasional di kabupaten itu masih menggunakan dana APBD, terangnya.

Meskipun telah di lansir di situs resmi Kemenkeu RI pada 15/4 lalu telah di sebutkan bahwa Pemerintah menanggung seluruh biaya perawatan pasien COVID-19, tidak hanya Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan positif corona namun juga Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai standar biaya perawatan dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Biaya yang ditanggung mencakup administrasi pelayanan, akomodasi ruang rawat inap, jasa dokter, pelayanan rawat jalan dan rawat inap, pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium), obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, alat pelindung diri (APD), ambulans rujukan hingga pemulasaran jenazah apabila pasien meninggal dunia.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mereimburse klaim yang diajukan rumah sakit (RS) setiap dua minggu sekali langsung sebesar 50%, kemudian sisanya akan diverifikasi lebih dulu oleh BPJS untuk mempercepat proses pencairan.

Pendanaan pasien COVID-19 diambil dari APBN 2020 dan APBD agar Fasilitas Kesehatan (Faskes) rujukan memiliki kepastian mendapatkan pembayaran merawat pasien (dilansir dari situs resmi Kemenkeu RI).

Dari hasil diskusi tersebut nampak bahwa ada beberapa keresahan-keresahan masyarakat yang dituangkan dalam diskusi tersebut sebagai salah satu contoh apa yang di sampaikan oleh anggota DPRD soppeng Andi Wadeng bahwa adanya miskomunikasi dengan satgas covid juru bicara degan kominfo dalam memberikan keterangan.

Disisi lain peserta diskusi menyoroti tidak ada education pada satgas covid dalam memberikan penjelasan bagaimana cara dan langkah menghadapi serta menghindari virus ini yang lebih banyak berbicara soal angka-angka semata, ungkap Andi Ayyub dari perwakilan LSM.

Sementara perwakilan junarlis mediata Agus Setiawan PH Rauf mempertanyakan tentang peranan dan tugas pokok juru bicara satgas covid, dia meminta bahwa tugas satgas dalam hal ini juru bicara bukan saja masalah angka-angka tetapi bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tentang covid 19.

Sebagai pembanding andi baso peserta diskusi dari bulukumba memberikan ulasan fakta di lapangan mengenai penanganan tim medis pada almarhumah istri yang di vonis covid dan hasil tes swab ternyata negatif, sementara mayatnya di kebumikan secara sistem porotap Covid 19 sehingga ini menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu pengambilan paksa mayat di berbagai rumah sakit di makassar, paparnya.

Terakhir Kadis Kesehatan Sallang, SKM, M.Kes membuka ruang bagi organisasi ataupun stakeholder yang peduli untuk bersama-sama mengedukasi warga terkait pencegahan covid 19, tutupnya.

Ini Pesan Anggota DPR RI Komisi IX Hj Aliyah Mustika Ilham Saat Bersama Bupati Soppeng Sosialisasikan Germas

Soppeng, Sigapnews.com,-Sosialisasi gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE yang dilangsungkan di Maryam Palace Hotel, Jl Kayangan, Selasa, 18 Oktober 2022.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan,"Atas nama pemerintah daerah Kab. Soppeng mengucapkan selamat datang kepada ibu Hj. Aliyah bersama rombongan yang nanti akan dilakukan sosialisasi tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Kab. Soppeng.

"Sosialisasi ini dilakukan untuk menambah pemahaman kita bahwa gerakan masyarakat hidup sehat perlu selalu digelorakan apalagi dimasa Pandemi Covid-19 yang belum berlalu serta penyakit lainnya yang harus diwaspadai.

"Tentunya melalui kegiatan yang difasilitasi untuk anggota TP. PKK ini dilakukan karena semua jaringannya sampai di tingkat Dusun dan semua rumah tangga bisa dimasuki untuk menyampaikan hal-hal terkait Germas ini, sehingga hari ini kita berikan sosialisasi, kami yakin TP. PKK adalah yang paling tepat untuk menyambungkan informasi ini kepada masyarakat agar program Germas dapat dilakukan dengan baik.

Pada kesempatan ini pula saya sampaikan bahwa ibu Hj. Aliyah ini sangat membantu pemerintah dan masyarakat Kabupaten Soppeng.

"Karena semua fasilitas kesehatan, hampir semuanya dibantu walaupun bukan dapilnya, namun dengan hubungan emosional, kekeluargaan dan kekerabatan ini sehingga kita masyarakat Soppeng beruntung untuk mendapatkan fasilitas seperti itu, dengan demikian silaturahmi ini perlu terus terjaga dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu hj. Aliyah.

"Saya berharap Kepada para peserta agar menyimak dengan baik sosialisasi ini, karena kita adalah pelopor dan pejuang yang memberikan inovasi kepada masyarakat dengan cara pola hidup sehat.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi IX Hj. Aliyah Mustika Ilham dalam arahannya mengatakan, "Kami bersama pemerintah terus gencar mensosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang di fokuskan pada tiga kegiatan yakni melakukan gerakan senam setiap hari, di samping itu mengkonsumsi buah dan sayuran serta memeriksakan kesehatan secara rutin.

"Di sini kami bersama pemerintah terus mengadakan, mensosialisasikan dan memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik di Provinsi Sulawesi Selatan maupun di Kabupaten Soppeng pada umumnya serta Provinsi seluruh Indonesia.

"Saat ini kami sedang gencar-gencarnya melaksanakan giat bersama Kementerian Kesehatan untuk terus mengupayakan dan mengadakan fasilitas-fasilitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan melalui Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

"Oleh karena itu, kami menghimbau melalui Bupati Soppeng untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepesertaan BPJS yang memang ada subsidi dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota terkait dengan hal ini.

"Sekali lagi saya menghimbau kepada Masyarakat Soppeng untuk ikut mendukung program kerja pemerintah pusat dengan tetap menjaga dan memperhatikan kesehatan baik diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar.

"Karena apa yang kami lakukan merupakan tanggung jawab kami dengan tidak memilh-milih Kabupaten mana yang akan kami bantu, tapi kami selektif terhadap pemerintah Daerah yang memang mau di bantu,. pungkasnya.

Acara dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Sallang, SKM, M.Kes kepada para peserta sosialisasi.

Sebelumnya, kedatangan Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE disambut baik oleh Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE di Rumah Jabatan Bupati Soppeng yang selanjutnya melakukan kunjungan kerja di UPTD Puskesmas Salotungo bersama Kepala Balai Besar pelatihan Kesehatan Makassar, Dedi Mulyadi, SKM., M.Kes.

Turut hadir, Wakil Bupati Soppeng, Pengurus TP. PKK Kab. Soppeng, para Ketua TP. PKK Kecamatan se Kab. Soppeng.

(Red/Edil Rauf)

Penurunan Level PPKM, Kapolri Ajak Pemda Dikawal TNI-POLRI Pastikan Kepatuhan Prokes Yang Kuat

Jakarta, Sigapnews.com, - Pemerintah telah memutuskan memperpanjang PPKM Level 4, dengan memberikan kelonggaran terhadap pusat perekonomian masyarakat seperti pasar agar tetap beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat.

Begitu yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meninjau Posko PPKM di Pasar Modern BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (29/7/2021).

“Oleh karena itu tadi kami meninjau langsung untuk memastikan bahwa terkait dengan beraktivitasnya pasar, tentunya pengaturan terkait protokol kesehatan harus dilaksanakan,” kata Sigit.

Sigit menekankan sebagaimana Instruksi Mendagri No 24/2021 terdapat Level dalam penerapan PPKM mulai dari 1-4, yang dimana setiap level berebeda aturan pengetatannya. Untuk itu, Sigit mengingatkan penurunan Level dalam penerapan PPKM merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat dengan tetap menegakan protokol kesehatan.

“Ini adalah kesempatan untuk kita semua bagaimana seluruh wilayah bisa menurunkan level. Dengan menurunkan level otomatis akan ada peningkatan pelonggaran sehingga aktivitas ekonomi bisa lebih baik di level yang diturunkan,” tekan mantan Kapolda Banten ini.

Nantinya, lanjut Sigit, akan ada asesment setiap minggunya oleh Kementerian Kesehatan bagi wilayah yang memang memenuhi syarat untuk diturunkan level PPKM-nya. Oleh karena itu, Sigit mendorong agar masyarakat dan Pemda dengan dikawal TNI-Polri, untuk memastikan kepatuhan protokol kesehatan yang kuat, seperti memakai masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun.

"Dengan prokes yang kuat tentunya akan menurunkan angka positif harian dan mingguan atau positivity rate, menurunkan angka kematian, meningkatkan angka kesembuhan, menurunkan BOR rumah sakit," kata Sigit.

Menurut Sigit, apabila penegakan protokol kesehatan dilakukan secara disiplin, hal itu akan menurunkan tingkat level PPKM. Dengan begitu, pembatasan berkurang dan perekonomian masyarakat akan kembali bergerak.

"Dengan posisi begitu maka suatu wilayah akan turun level, dan saat turun level maka pembatasan juga akan berkurang disesuaikan dengan level yang baru, artinya pergerakan disektor ekonomi untuk pedagang dan kelompok yang ditentukan juga akan semakin meningkat karena adanya kurangnya pembatasan sesuai dengan level," ucap Sigit.

Sigit menyebut, untuk menurunkan level PPKM tersebut diperlukan kerjasama seluruh stakeholder masyarakat dengan Satgas Covid-19 Pemda, TNI dan Polri.

"Ini perlu kerjasama antara masyarakat dan seluruh stakeholder terkait, Pemda di backup satgas, TNI-Polri, dan lainnya, sehingga angka covid menurun dan kegiatan perekonomian meningkat," tutur Sigit.

Dalam asesmen mingguan, di seluruh Provinsi Indonesia masih berada di level 3 dan 4. Atau dengan kata lain, penerapan protokol kesehatan masih harus terus dilaksanakan secara disiplin dan ketat. Penentuan asesmen situasi sendiri menggunakan dua perbandingan yakni, indikator transmisi komunitas dan indikator kapasitas respon.

Pada penentuan tingkat transmisi komunitas, menggunakan jumlah kasus, jumlah kasus rawat, dan jumlah kematian yang dihitung per 100 ribu penduduk per minggu sebagai indikator utama. Pemerintah telah menetapkan nilai-nilai ambang untuk masing-masing indikator sehingga dapat membagi indikator ke dalam tingkat transmisi tertentu.

Misalnya, kasus konfirmasi di bawah 20/100.000 penduduk/minggu dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 1. Sedangkan kematian di atas 5/100.000 penduduk/minggu dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 4. Kesimpulan tentang tingkat transmisi komunitas diambil berdasarkan indikator dengan tingkat transmisi tertinggi.

Sementara untuk kapasitas respons kesehatan dikategorikan memadai, sedang, atau terbatas berdasarkan tiga indikator, yakni positivity rate dari testing dengan mempertimbangkan rasio testing, rasio kontak erat yang dilacak untuk setiap kasus, dan keterisian tempat tidur perawatan.

Oleh sebab itu, Sigit menekankan soal kepatuhan terhadap protokol kesehatan di Pasar Modern BSD tetap dipertahankan. Pelonggaran terhadap sektor perekonomian masyarakat ini, menurut Sigit harus dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dengan betul-betul memperhatikan kapasitas pengunjung pasar yang diperbolehkan hanya 50 persen dan mengatur alur masuk pengunjung.

Dalam tinjauannya, Sigit juga menyempatkan berinteraksi pemilik tempat pangkas rambut atau Barber Shop. Ia menyosialisasikan soal pentingnya protokol kesehatan agar pengelola dan pengunjung aman dari virus corona.

"Nanti yang potong rambut harus pakai APD ya. Ada APD nya kan. Karena kan yang dipotong dibuka tuh. Biar aman semuanya ya," kata Sigit saat beriteraksi dengan pemilik Barber Shop.

Selanjutnya, Sigit juga menyapa para pedagang di Pasar Modern BSD. Warga yang berjualan pun menyampaikan ke Sigit bahwa penghasilannya sedikit berkurang, namun tetap bersyukur saat ini diperbolehkan untuk kembali beraktivitas.

"Sedikit ya. Tapi alhamdulillah yang penting sekarang masih bisa kerja ya, terima kasih," ujar Sigit.

Dalam kesempatan yang sama, Sigit menyalurkan bantuan sosial PPKM Level 4 kepada pengelola pasar dan masyarakat lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban di tengah Pandemi Covid-19.

Diketahui, posko PPKM di pasar terdapat vaksinasi mobile dalam rangka percepatan pembentukan Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap Covid-19 yang target sasaranya pengunjung pasar dan pedagang dengan kuota 50 orang perhari.

Posko PPKM di pasar itu nantinya juga menyiapkan bantuan sosial (bansos) PPKM level 4 dari pemerintah. Pembentukan posko PPKM di pasar itu mulai dilakukan pada Selasa (27/7). Tercatat, sudah ada 9.213 posko PPKM di seluruh Indonesia. Jumlah itu berasal dari unsur TNI, Polri dan relawan.

2 Jamaah Calhaj Soppeng 2025 Sakit Sebelum Ke Madinah, Bupati Suwardi Haseng Doakan Kesembuhan

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Kesehatan melaporkan kondisi kesehatan jemaah haji asal Kabupaten Soppeng yang sedang akan menunaikan ibadah haji di Makassar. 

Dari total 276 jemaah haji, termasuk dua orang dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), sebanyak 274 jemaah telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan dalam kondisi sehat dan baik.

Dua jemaah lainnya memerlukan perawatan medis. Ibu Maleha Binti Dahi mendapat perawatan di Klinik Asrama Haji Makassar akibat diabetes melitus dan luka di kaki. 

Beruntung, setelah menjalani perawatan, kondisi Ibu Maleha kini membaik. Sedangkan Bapak Baharuddin Bin Dellang dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo di Makassar karena mengalami beberapa masalah kesehatan serius, antara lain tidak buang air besar selama beberapa hari, sesak napas dengan saturasi oksigen rendah, riwayat penyakit jantung, dan kadar gula darah tinggi. 

Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng terus mengikuti perkembangan kesehatan Bapak Baharuddin.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Drs. Muhammad Evinuddin, MPA, menyatakan, “Kami terus berkoordinasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Soppeng mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan terbaik selama berada di Makassar.”.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menambahkan, "Atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng, kami mendoakan kesembuhan Bapak Baharuddin dan Ibu Maleha". 

"Kami juga terus bersatu dan memberikan dukungan penuh kepada seluruh jemaah haji kami". 

"Semoga ibadah haji mereka berjalan lancar dan kembali ke Soppeng dalam keadaan sehat walafiat.", harap Bupati Soppeng Suwardi Haseng. 

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk selalu mendoakan keselamatan dan kelancaran ibadah seluruh jemaah haji asal Kabupaten Soppeng serta memastikan mereka menerima pelayanan kesehatan yang terbaik selama menjalankan ibadah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, termasuk pemantauan kesehatan dan dukungan penuh bagi jemaah haji asal Kabupaten Soppeng demi kelancaran dan keselamatan ibadah mereka.

(Red) 

Kolaborasi BPJS Kesehatan dan Pemerintah Soppeng Menuju Layanan Kesehatan Optimal

Soppeng, Sigapnews.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Ibu Indira Azis Rumalutur, S.Si., SE., MM., AAK, beserta rombongan di Lounge Kantor Bupati Soppeng, Senin, 10 Maret 2025.

 

Dalam kunjungan tersebut, Ibu Indira menyampaikan capaian positif JKN di Kabupaten Soppeng.  Saat ini, kepesertaan JKN telah mencapai 98%, dengan tingkat keaktifan mencapai 77,92%.  

"BPJS Kesehatan menargetkan peningkatan keaktifan minimal 80% dalam waktu dekat dan optimis dapat tercapai, ujar Indira. 

Ibu Indira juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung program JKN,  menjamin akses layanan kesehatan bermutu bagi masyarakat.

 

Kata Indira, "BPJS Kesehatan berharap sinergitas dan kolaborasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng dapat terus berlanjut,  sehingga komitmen peningkatan pelayanan kesehatan tetap terjaga", harapnya. 

 

Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle sangat mendukung mudah-mudahan dalam waktu dekat ada penyesuaian terkait dengan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan agar memasti masyarakat tetap mendapatkan penjamin UHC Prioritas dapat dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng. Dimana keunggulan dari BPJS Prioritas adalah Anda bisa mendaftar dan mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan pada hari yang sama. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal dengan penerapan layanan setara, tandasnya.

Turut mendampingi, Kepala BPKPD, kepala Dinas Kesehatan, dan Kabag Hukum Setda Soppeng.

(Red/hms) 

Jaga Citra Kota, Wali Kota Makassar Terapkan Sertifikat Standar Higienitas di Rumah Makan

Makassar, Sigapnews.com,– Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Munafri Arifuddin terus memperkuat komitmen dalam melindungi kesehatan masyarakat di Kota Daeng. 

Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar guna memastikan obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat aman, bermutu, dan layak konsumsi.

Komitmen tersebut mengemuka saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi BBPOM Makassar di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1/2026). 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Makassar didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, bersama jajaran terkait di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pertemuan ini menjadi momentum penyatuan langkah antara pemerintah daerah dan otoritas pengawasan obat dan makanan dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari keamanan pangan, penggunaan obat yang rasional, hingga peningkatan daya saing produk UMKM lokal.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menyampaikan pertemuan ini bagian dari silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar, dan BBPOM Makassar dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta menjamin keamanan, mutu, dan perlindungan kesehatan masyarakat

"Ini silaturahmi, juga menjajaki komitmen dalam hal pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar," ujarnya. 

Ia menjelaskan, bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan isu yang sangat penting dan strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kualitas hidup warga.

"Ketika kita berbicara tentang obat dan makanan, ini sangat penting dan strategis, karena menyangkut kesehatan, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya," ujarnya. 

Lanjut dia, untuk memastikan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat, tentu BBPOM tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan peran serta semua pihak, terutama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Yosef menjelaskan, BBPOM memiliki sejumlah program yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam peningkatan keamanan pangan. 

Program tersebut antara lain intervensi di sekolah, keluarga, hingga pasar komunitas. Kota Makassar sendiri pernah menjadi lokasi intervensi program keamanan pangan pada tahun 2020.

"Fokus kami adalah bagaimana menanamkan kesadaran terkait keamanan pangan sejak dini, mulai dari anak-anak, keluarga, hingga masyarakat luas. Program pangan aman ini bertujuan memastikan pemenuhan standar keamanan pangan di semua lini," jelasnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang selama ini menjadi mitra strategis BBPOM dalam berbagai program pengawasan dan edukasi. 

Kolaborasi yang terjalin dinilai telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman.

Dalam audiensi tersebut, Yosef turut menekankan pada persoalan resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) yang menjadi tantangan global.

Ia mengapresiasi langkah strategis Wali Kota Makassar, melalui penerbitan Surat Edaran (SE) tentang rasionalitas penggunaan antibiotik.

Menurut Yosef, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti menghentikan konsumsi sebelum dosis habis, dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal. 

Dampaknya sangat berbahaya, mulai dari perawatan yang lebih lama di rumah sakit, peningkatan biaya kesehatan, hingga risiko kematian akibat infeksi berat seperti sepsis yang sudah tidak mempan diobati.

"Karena itu, kami berharap melalui Surat Edaran ini, Pemerintah Kota Makassar dapat membantu mengedukasi masyarakat terkait penggunaan antibiotik yang benar," tegasnya.

Selain itu, BBPOM juga mendorong kepatuhan seluruh sarana pelayanan kefarmasian agar tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. 

Yosef menambahkan, penggunaan antibiotik yang berlebihan pada hewan ternak juga perlu diawasi karena residunya dapat berpindah ke manusia melalui konsumsi daging.

Pada sektor ekonomi, BBPOM Makassar menyatakan kesiapan mendukung program unggulan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Saat ini, jumlah pelaku usaha di Kota Makassar yang memiliki izin edar BPOM masih tergolong rendah, yakni di bawah 50 pelaku usaha.

"Kami ingin mendorong UMKM untuk memiliki izin edar. Bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan branding, kepercayaan konsumen, dan nilai jual produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas," terangnya. 

BBPOM Makassar menyediakan berbagai program insentif bagi UMKM, mulai dari pendampingan perizinan, pengujian produk gratis, hingga keringanan biaya PNBP yang berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp250 ribu setelah diskon.

Selain itu, BBPOM juga siap mendukung aspek keamanan pangan dalam program makan gratis agar memenuhi standar kesehatan. 

Pelatihan dan pengawasan akan dilakukan secara intensif guna mencegah terjadinya kasus keracunan pangan.

"Kami siap diberdayakan, kami tidak ingin hanya menjadi pelengkap. Melalui program Starlink (Sertifikasi Layanan Keliling)," tuturnya

"Kami juga melakukan pengujian sampel makanan langsung di lapangan untuk memastikan produk UMKM di Makassar aman, bermutu, dan layak konsumsi," lanjut Yosef.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menuturkan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Menurut Munafri, dukungan dari berbagai pihak, khususnya BBPOM, menjadi faktor kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal.

Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antar-OPD dan mitra strategis merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Kami memang membutuhkan banyak dukungan, semua bergantung pada bagaimana kolaborasi di tingkat OPD. Pada prinsipnya, sinergi ini sudah berjalan dengan baik dan ke depan harus terus diperkuat," ujar Munafri.

Salah satu fokus utama Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, adalah memastikan seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner, memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. 

Kebijakan ini dinilai penting tidak hanya untuk menjamin kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Kota Makassar.

"Saya selalu menegaskan kepada seluruh UMKM, terutama yang bergerak di bidang makanan, wajib memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Ini menjadi syarat mutlak," tegasnya.

Selain aspek sanitasi makanan, Munafri juga menyoroti persoalan fasilitas toilet di rumah makan dan tempat usaha kuliner. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada rumah makan dengan fasilitas toilet yang tidak memenuhi standar.

"Masalah toilet ini tidak bisa dianggap sepele. Pertama menyangkut estetika dan kesehatan, kedua berkaitan dengan citra kota," kata Appi. 

"Di era digital, satu atau dua tempat dengan toilet yang tidak layak lalu terekspos ke publik bisa merusak citra Makassar secara keseluruhan. Itu yang kami tidak inginkan," sambung Ketua Golkar Makassar itu.

Munafri berharap BBPOM dapat berperan aktif dalam mendukung proses sertifikasi higienitas dan sanitasi, termasuk melalui pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha.

Selain itu, Wali Kota Makassar, juga menekankan pentingnya sosialisasi penggunaan obat yang rasional, khususnya antibiotik. 

Ia menilai, kebiasaan masyarakat yang mudah mengonsumsi obat, termasuk antibiotik, tanpa indikasi medis yang jelas dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang berbahaya.

Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar berharap BBPOM benar-benar menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan obat di masyarakat melalui edukasi dan pengawasan yang intensif.

"Kami berharap BBPOM bisa benar-benar bersama kita untuk mencegah hal-hal ini. Bahkan saya sendiri, kalau sakit, jarang sekali mengonsumsi obat," pungkasnya. (*)

Door to door Kodim Muna Periksa Kesehatan Warga

Muna, Sigapnews.com,--Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 118 Kodim 1416/Muna yang tergabung dalam petugas Kesehatan selalu aktif memeriksa kesehatan anggotanya dan warga yang berada di lokasi di Kel. Tombula Kec. Tongkuno Kab. Muna, (25/9/2023).

Pelda Laode Haliri mengatakan bahwa kami yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada personel Satgas maupun masyarakat di lokasi sasaran TMMD ke 118 di Kel. Tombula ini. 

"Secara bergantian mereka rutin menemani dan melayani Tim Satgas TMMD serta masyarakat yang ingin berobat.

"Bagi yang mempunyai keluhan dan mengalami sakit Tim Kesehatan yang bertugas saat itu akan memberikan pertolongan pertama, berupa obat serta pencegahannya.

"Pengecekan ini ditujukan untuk memastikan kesehatan semua kalangan, baik dari anggota Satgas TMMD dan masyarakat terjaga guna mendukung pelaksanaan TMMD ini,"ucapnya.

"Langkah ini merupakan salah satu hal yang sangat efektif guna memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada warga, terlebih mengenai kesehatan.

“Kita terapkan sistem door to door. Jadi, Satgas harus datang dan memastikan kesehatan warga,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, La Angke (65) mengaku jika dirinya sangat menyambut kedatangan personel TMMD di rumahnya untuk pemeriksaan kesehatannya

Pasalnya, ia menuturkan jika dirinya tak perlu lagi untuk datang ke Puskesmas yang lokasinya terbilang agak jauh dari tempat ia tinggal.

“Terimakasih kepada satgas TMMD yang sudah berkunjung dan memeriksa kesehatan”,tutupnya.(*)

Bupati Soppeng Tegaskan Perlindungan Kesehatan dengan UHC Award Madya

Jakarta, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menerima penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards yang diselenggarakan pada Selasa, 27 Januari 2026 di JIExpo Convention Centre (JIEXPO Kemayoran), Jakarta.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen daerah dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan masyarakat.

Penghargaan kategori Madya diberikan kepada pemerintah daerah yang memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen dari total jumlah penduduk, tingkat keaktifan peserta minimal 85 persen dengan porsi PBI/PBPU Pemda minimal 10 persen dari total penduduk, atau tingkat keaktifan minimal 80 persen dengan porsi PBPU Pemda minimal 25 persen, status UHC Prioritas Kabupaten/Kota, serta status pembayaran iuran PBPU Pemda lunas hingga September 2025.

Capaian tersebut sejalan dengan perkembangan program JKN di Kabupaten Soppeng. Sebelumnya, dalam kunjungan silaturahmi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur, S.Si., SE., MM., AAK, bersama rombongan ke Kantor Bupati Soppeng pada Senin, 10 Maret 2025, disampaikan bahwa kepesertaan JKN di Soppeng telah mencapai 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta 77,92 persen.

Per 31 Desember 2025 Kepesertaan JKN di Soppeng telah mencapai di atas 98 persen, dengan tingkat keaktifan telah mencapai 80,21 persen.

Saat menerima penghargaan UHC Awards 2026, H.Suwardi Haseng menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen daerah.

> “Penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, tetapi pengakuan atas kerja kolektif seluruh perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta dukungan masyarakat Soppeng dalam membangun sistem perlindungan kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut memiliki makna langsung bagi masyarakat.

> “Bagi kami, penghargaan ini adalah tentang rakyat. Tentang bagaimana masyarakat bisa berobat tanpa rasa takut biaya, tanpa hambatan administrasi, dan tanpa rasa khawatir ditolak layanan,” lanjutnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah.

> “Ke depan, kami ingin jaminan kesehatan benar-benar hadir sebagai perlindungan nyata bagi setiap keluarga di Soppeng,” tegas Bupati Soppeng.

Penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya ini menjadi penegasan posisi Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah yang konsisten mendorong universalitas jaminan kesehatan nasional, baik dari sisi cakupan kepesertaan, keberlanjutan pembiayaan, maupun komitmen kebijakan daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

(**)

Pasca Libur Idul Fitri 1446 H, Bupati Suwardi Mulai Kerja dengan Sidak di Berbagai Instansi

Soppeng, Sigapnews.com, Setelah menjalani libur panjang perayaan Idul Fitri, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, memulai aktivitas kerja dengan melakukan pemantauan langsung ke berbagai instansi pemerintah di Kabupaten Soppeng pada Selasa, 8 April 2025.

Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dengan baik, disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap terjaga, serta adanya kesatuan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. 

Dalam agenda ini, Bupati Suwardi tidak hanya mengecek absensi ASN, tetapi juga melihat langsung kualitas pelayanan publik, kebersihan, dan kondisi kantor yang mendukung operasional pelayanan. 

Aktivitas ini juga merupakan momen silaturahmi yang penting antara Bupati dan para ASN serta non-ASN.

Dalam rangka memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Bupati Suwardi mengedepankan pentingnya disiplin di kalangan ASN.

“Disiplin harus ditegakkan, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya dengan tegas. 

Menurutnya, loyalitas dan ketertiban dalam bekerja merupakan fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang optimal". 

Seperti yang diketahui, pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat. 

ASN sebagai abdi negara dituntut untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku demi menjaga citra institusi pemerintahan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

Oleh karena itu, pemantauan yang dilakukan Bupati ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menegakkan kedisiplinan, mendapatkan data real-time mengenai kehadiran serta kinerja ASN, dan mendorong mereka untuk lebih proaktif dalam memberikan pelayanan yang memuaskan.

Selama kegiatan pemantauan, Bupati Suwardi mengunjungi sejumlah instansi penting di Kabupaten Soppeng, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Peternakan, dan Dinas Kesehatan. 

Kunjungan ini tidak hanya bertujuan untuk menginspeksi kehadiran ASN, tetapi juga untuk mendengarkan langsung tantangan yang dihadapi masing-masing instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, Bupati banyak berdiskusi dengan pihak Dinas Kesehatan mengenai pentingnya penyediaan obat-obatan serta pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Melalui pemantauan ini, Bupati berharap dapat mendorong kolaborasi antar instansi dalam rangka mencapai tujuan pelayanan publik yang lebih baik.

Salah satu fokus utama kunjungan Bupati adalah memberikan perhatian khusus kepada Dinas Kesehatan. 

Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya penyediaan, pemeliharaan, dan penyaluran obat-obatan yang memadai. 

“Kita adalah abdi masyarakat. Kehadiran kita untuk melayani masyarakat dengan baik sesuai aturan,” kata Bupati Suwardi. 

Ia juga mengingatkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas untuk selalu berkoordinasi dengan cepat terkait masalah penyediaan obat dan pelayanan kesehatan di masyarakat. 

Koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas diharapkan bisa mengatasi masalah yang muncul di lapangan sehingga pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. 

Hal ini penting mengingat kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama dan langsung berkaitan dengan kualitas hidup mereka.

Kegiatan pemantauan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, pasca libur Lebaran ini menjadi momen penting untuk menegakkan disiplin ASN dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. 

Melalui inspeksi ke beberapa instansi, Bupati Soppeng mengambil langkah strategis untuk mendengarkan langsung apa yang dibutuhkan oleh masing-masing instansi demi meningkatkan sinergisitas dan efektivitas pelayanan. 

Disiplin ASN pun menjadi perhatian utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Dengan penekanan pada pentingnya pelayanan kesehatan, Bupati mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat. 

Kunjungan dan pemantauan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

(Red/Yun) 

Ormas Pekat IB Desak Polisi Usut Kasus Pelanggaran Prokes Raffi Ahmad

Lisman Hasibuan (Kanan) bersama Syafrudin Budiman (Foto Istimewa).

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua Infokom Organisasi Masyarakat (Ormas) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB), Lisman Hasibuan mendesak polisi untuk segera menetapkan Raffi Ahmad sebagai tersangka, terkait pelanggaran protokol kesehatan (protkes).

Didampingi Syafrudin Budiman, SIP Ketua Barisan Pembaharuan, Lisman sambil membawa surat juga meminta orang-orang yang berada bersama Raffi Ahmad malam itu diproses secara hukum.

Lisman Hasibuan dan Syafrudin Budiman di depan awak media (Foto Istimewa).

"Ini ada suratnya. Kami minta Raffi Ahmad serta kawan-kawan menjadi tersangka. Kami minta demi keadilan semuanya diproses secara hukum," ujar Lisman Hasibuan di Polda Metro Jaya, Jumat (15/1/2021).

Selain itu, Lisman juga melaporkan Raffi Ahmad di Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

"Pertama, dia public figure. Kedua, dia influencer, baru suntik vaksin sama Pak Presiden. Terus melakukan pesta dan melakukan pemotretan tanpa pakai masker. Berarti itu menunjukkan ke publik bahwa seolah-olah Covid-19 ini nggak ada apa-apanya," kata Lisman menjelaskan.

Lisman mengaku, hasilnya sudah melapor ke SPKT Polda Metro Jaya (PMJ) dan kasus ini kata Direktur Reskrimsus sudah berjalan dan diproses oleh Polres Jakarta Selatan. Katanya, Lisman berencana akan ke Polres Jakarta Selatan untuk mempertanyakan dan mengawal kasus pelanggaran protkes ini.

"Kami sudah berkordinasi dengan Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, hasilnya kasus ini sudah berjalan dan diproses di Polres Jakarta Selatan. Ini Gus Din atau Syafrudin Budiman yang menjadi saksi saat konsultasi dengan Reskrimsus Polda Metro Jaya tadi," ujar Lisman.

Karena menurut pihak Polda seperti itu, artinya kasus ini sudah diproses secara hukum di Polres Jakarta Selatan. Apalagi Lisman mengaku sudah mengirim surat langsung lewat Serum Polda ke Kapolda Metro terkait kasus Raffi Ahmad dkk.

"Laporan kami tak perlu dilanjutkan, karena sudah diproses Polres Jakarta Selatan.. Namun kami besok (red-16/01/2021) akan ke Polres Jakarta Selatan untuk mengawal sejauh mana. Apakah Raffi Ahmad dkk sudah jadi tersangka apa belum," tandas Lisman.

Syafrudin Budiman (Foto Istimewa)

Sementara itu Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum Barisan Pembaharuan yang ikut hadir ke Polda Metro Jaya (PMJ) mendampingi Lisman Hasibuan mengatakan, demi rasa keadilan semua orang harus diproses secara hukum kalau melanggar. Apalagi katanya Polda Metro Jaya bukan lagi menerima laporan tetapi berkomitmen memburu para pelanggar protkes.

"Kalau rakyat kecil pasti ini cepat ditindak dan ditahan. Kami meminta polisi adil dan siapapun yang melanggar dihukum tanpa pandang bulu," kata Gus Din sapaan akrabnya, pria yang berprofesi sebagai Konsultan Media ini.

Katanya, jika dalam proses hukum Raffi Ahmad dkk, benar melanggar protokol kesehatan. Raffi terancam dikenakan Pasal 93 UU Karantina Kesehatan No 6/2018:

"Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” terang Gus Din yang ketahui aktif sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Usaha Kecil Menengah (Partai UKM).

Sebelumnya, Raffi Ahmad menjadi artis pertama yang menerima vaksin Covid-19. Raffi disuntik di hari pertama bersama Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Rabu (13/01/2021) di Jakarta.

Di hari itu juga, ayah Rafathar ini langsung menuai kontroversi lantaran diduga melanggar protokol kesehatan saat menghadiri sebuah pesta di rumah Ricardo Gelael. Raffi hadir bersama sang istri dan rekan artis lainnya seperti Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), Gading Marten, Anya Geraldine, Sean Gelael dan lainnya. (red)

Bamsoet : Taat Protokol Kesehatan Menjadi Jalan Keluar Dari Resesi

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak semua elemen masyarakat untuk memahami protokol kesehatan pada era pola hidup baru sebagai landasan atau jalan keluar bersama dari resesi ekonomi. Dengan kepatuhan mutlak pada protokol kesehatan, era pola hidup baru akan mampu mewujudkan kepastian baru di tengah pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. 

‘’Kita semua perlu membangun kesadaran bersama bahwa  protokol kesehatan merupakan sebuah inisiatif berani yang menjadi bagian dari upaya dan langkah semua orang mewujudkan kepastian baru di tengah pandemi Covid-19 yang telah merusak segala-galanya,’’ ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (21/6/20).

Mantan Ketua DPR RI ini mengingatkan dengan kepatuhan pada protokol kesehatan, dua target sekaligus bisa diwujudkan masyarakat Indonesia. Pertama, memutus rantai penularan Covid-19. Kedua, menjadi upaya bersama mengakhiri ketidakpastian yang ditimbulkan oleh wabah virus corona. 

"Ketidakpastian sekarang ini telah dibayar dengan sangat mahal. Karena semua komunitas bersepakat menghentikan hampir semua lini aktivitas perekonomian," urai Bamsoet. 

Tidak hanya itu, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, resesi ekonomi menyulitkan semua orang untuk merencanakan masa depan. Inisiatif apa pun menjadi sangat sulit karena wabah corona masih akan mengancam kehidupan manusia untuk jangka waktu yang belum bisa ditentukan. Sementara vaksin penangkal Covid-19 belum juga bisa dihadirkan.

‘’Saya yakin bahwa upaya mewujudkan kepastian baru menjadi kehendak semua orang. Karena siapa pun ingin kembali bekerja, berbisnis atau berdagang. Remaja dan anak-anak pun ingin kembali ke kampus dan sekolah," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menegaskan, agar era pola hidup baru bisa mengakhiri pandemi Covid-19, keharusan mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan mutlak dilakukan semua elemen masyarakat. Banyak negara juga telah dengan berani menerapkan pola hidup baru dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. 

‘’Kita di Indonesia pun harus berani menerapkan pola hidup baru itu tetapi dengan kepatuhan mutlak pada protokol kesehatan. Hanya dengan strategi seperti itu, kita akan mampu menghidupkan lagi mesin perekonomian nasional,’’ pungkas Bamsoet. (*)

Tim Pemkab Gowa Kembali Lakukan Sidak Pastikan ASN Patuhi Aturan Wajib Pakai Masker

Sigapnews.com, Gowa - Tim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa kembali melakukan inspeksi mendadak (Sidak) sebagai bentuk pengawasan ketat pada penerapan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang penggunaan wajib masker. Khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tim yang telah dibentuk ini terdiri dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Gowa.

Kabid Pembinaan BKPSDM Kabupaten Gowa, Agus Harahap  mengatakan sidak dilakukan di kantor-kantor SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa. Target utamanya yaitu untuk memastikan penerapan protokol kesehatan setiap kantor khususnya penggunaan masker yang saat ini diwajibkan berjalan dengan baik dan disiplin.

Dari hasil sidak tersebut, ia menyebutkan secara keseluruhan kantor-kantor pemerintahan khususnya kantor pelayanan publik sudah menerapkan protokol kesehatan dengan sangat baik.

"Adapun yang mungkin kurang memahami sehingga masih ada yang memakai masker di bawa hidung. Jadi kami mengingat untuk menggunakan masker yang benar," katanya usai sidak, Rabu (24/6).

Pada kesempatan teesebut, Agus meminta kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meminta jajaran mengikuti protokol kesehatan khususnya penggunaan masker.

"Seluruh ASN bisa diingatkan untuk selalu pakai masker. Kalau tidak bawa sama sekali suruh pulang untuk mengambil masker atau membeli masker. Jangan sampai Perbup yang sudah dikeluarkan ini kita sendiri yang tidak mengindahkan," ujarnya di sela-sela sidak.

Dirinya juga menyebutkan akan terus mengkontrol aktivitas ASN yang tidak mengindahkan khususnya penggunaan masker akan diberi pembinaan, seperti membersihkan ruangan dan akan diviralkan sebagai pembelajaran bagi ASN lainnya melalui media sosial.

"Saya mengharapkan teman-teman ASN untuk mengindahkan dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk selalu mengingat bagaimana protokol kesehatan itu. Karena betapa pentingnya kesehatan kita sehingga harus dijaga, karena menjaga kesehatan akan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan keluarga," harapnya.

Salah satu kantor yang sudah menerapkan protokol kesehatan yaitu Kantor Inspektorat Kabupaten Gowa.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa, Hj Kamsinah mengatakan saat ini di kantornya sangat ketat dalam penerapan protokol kesehatan khususnya penggunaan masker.

"Kami sudah menindaklanjuti Perbup yang telah dikeluarkan. Kami menyampaikan kepada ASN yang ada di lingkup Inspektorat ini agar semua ASN maupaun bukan ASN yang masuk di wilayah kantor Inspektorat ini wajib memakai masker," tegasnya.

Bahkan Kamsinah menyebutkan setiap ASN sudah dilengkapi persediaan masker di meja masing-masing. Begitupun saat keluar sosialisasi juga dilengkapi persediaan masker.

"Selain itu, begitu ada pegawai yang flu saya langsung telpon Puskesmas untuk mengecek dan langsung rapid test atau bahkan swab. Kami juga istirahatkan pegawai yang merasa sakit lalu kita telpon Puskesmas untuk mendatangi rumahnya," tambahnya.(JN).

Kaswadi Razak Membawa Soppeng ke Arah Yang Lebih Baik

Soppeng, Sigapnews.com,- Tran's Institute baru-baru ini menyampaikan hasil survei yang menunjukkan kenaikan dukungan Paslon Cabup H. Andi Kaswadi Razak. SE, dan Wabup Ir Lutfi Halide. MP (AKAR-LHD) yang diperediksi mencapai 96 Persen di Pilkada 2020 Soppeng.

Berdasarkan Survei Tran's Institute pada bulan Oktober, diperoleh hasil bahwa angka kemenangan AKAR-LHD mencapai 96,0 persen dengan sistem sampling, margin error 3,5 persen dengan jumlah responden sebanyak 800 orang.(red)

Calon Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak dikenal sosok sederhana dan merakyat juga pekerja keras dan ulet ini memang pemimpin yang telah banyak membawa prubahan dan kemajuan Kabupaten Soppeng. Berikut kami menyampaikan ke masyarakat raihan prestasi dari Calon Bupati Soppeng H.Andi Kaswadi Razak. SE yang kami sampaikan untuk diketahui :

Tercatat H. Andi Kaswadi Razak telah banyak menghasilkan kemajuan serta terobosan pro masyarakat soppeng dan kemajuan dibidang pembagunan yang nampak dan nyata, tercatat dalam periode pertamanya (2017-2021) berbagai prestasi penting telah diraihnya.

Salah satu Prestasi besar yang diraih oleh H. Andi Kaswadi Razak kembalinya Soppeng meraih Piala bergengsi Adipura yang mana Adipura adalah salah satu kebanggaan masyarakat Soppeng di tahun 2019, yang langsung diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla saat itu ke H. Andi Kaswadi Razak (13/01/19).

Dalam kepemimpinannya H. Andi Kaswadi Razak pun adalah figur pemimpin yang sangat mempedulikan dunia pendidikan. Di tengah maraknya pembicaraan anggaran beasiswa terjadi pemangkasan anggaran, akibat adanya wabah virus covid-19. H. Andi Kaswadi Razak. SE menjawab bahwa beasiswa tetap ada, dan berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada pengaruh masalah corona, ini sudah menjadi komitmen saya pada dunia pendidikan, (2/06/20). Terbukti dengan keluarnya surat penetapan No.312/V/2020 oleh Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak Tentang Penerima penghargaan bagi peserta didik berprestasi Akademik tahap 1 tahun anggaran 2020. beasiswa tetap ada dan berjalan sebagaimana mestinya."Di ketahui Pemkab Soppeng telah merealisasikan anggarannya ke setiap penerima beasiswa".

Salah satu Program Unggulan Calon Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak yang juga sangat dirasakan masyarakat ialah Kartu MACCA, yang merupakan kartu yang memuat program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yang memuat beberapa layanan diantaranya layanan kesehatan gratis, layanan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi, dan layanan beras sejahtera, kartu Macca ini sebagian mengalami integrasi dengan program nasional sehingga layanan yang ada pada kartu MACCA terintegrasi dengan program nasional diantaranya BPJS.

Program ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan anak usia sekolah secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik dari tingkat dasar hingga menengah, mencegah murid mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi, serta mendorong anak yang putus sekolah agar kembali bersekolah.

Untuk layanan kesehatan gratis diperuntukkan bagi masyarakat soppeng untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan, sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita. Sejak tahun 2016 jumlah penerima manfaat untuk kesehatan gratis terus mengalami peningkatan.

Untuk anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng pada layanan kesehatan ini sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 untuk pendanaan pembayaran premi bagi masyarakat. Perlu juga disampaikan bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pemerintah daerah Kabupaten Soppeng telah menerapkan UHC dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Selain program pendidikan dan kesehatan , kartu MACCA juga memiliki layanan RASTRA atau beras sejahtera yang telah terintegrasi dengan program pusat selama tahun 2016 sampai dengan 2020 alokasi anggaran untuk program RASTRA dari pemerintah daerah telah diterima masyarakat (Red-BPKPD Soppeng).

“Program-program inilah yang menjadi substansi dari kartu MACCA yang pada dasarnya telah terintegrasi dengan program pusat. Sehingga sejak tahun 2016 program kartu MACCA telah hadir dam memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Soppeng,”

Tak salah dan memang layak jika berdasar hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Tran's Institute, angka kemenangan AKAR-LHD di Pilkada Soppeng diprediksi mencapai 96,0 persen meningkat sekira 6 persen dari Survei yang lalu,

ketokohan dan bukti kerja AKAR serta kepercayaan yang diberikan masyarakat atas naiknya Elektabilitas dan Popularitas tersebut. Masyarakat telah jelas melihat keberhasilan yang telah diraih, dengan nyata adanya perubahan perubahan yang tercapai di Kabupaten Soppeng. (Red.IWO)

Prioritaskan Kesehatan, Bupati Soppeng Pertahankan UHC

Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Pada Rabu (3/9/2025), Pemkab Soppeng bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Watampone menandatangani addendum rencana kerja untuk memastikan keberlanjutan layanan JKN bagi penduduk Soppeng.

Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Bupati Soppeng ini menegaskan kembali status Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) prioritas. Status ini memungkinkan masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah langsung dapat menggunakan layanan JKN tanpa masa tunggu.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur, menyampaikan apresiasinya atas kecepatan Pemkab Soppeng dalam memenuhi seluruh persyaratan.

 "Seharusnya perpanjangan rencana kerja ini dilakukan akhir September, namun karena Pemkab Soppeng telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, prosesnya kita lakukan lebih awal.

"Ini adalah salah satu bentuk privilege yang hanya bisa dicapai karena adanya dukungan, kemauan, dan komitmen kuat dari pemerintah daerah," jelas Indira.

Sementara itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kerja sama semua pihak. "Bagi kami, kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. 

Komitmen ini bukan sekadar memenuhi target nasional, tetapi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat Soppeng. Harapan kami, dengan adanya addendum ini, layanan kesehatan dapat semakin optimal dan seluruh warga Soppeng bisa merasakan manfaat JKN tanpa hambatan," jelas Bupati Suwardi Haseng.

Bupati juga menambahkan bahwa Pemkab Soppeng akan terus berupaya mempertahankan capaian UHC ini di tahun-tahun mendatang, pungkasnya.

Dengan diperbarui dan dipercepatnya rencana kerja ini, masyarakat Soppeng diharapkan akan semakin mudah dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas melalui JKN.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Evinuddin.