-->

Jumat, 04 Agustus 2023

Sekda Soppeng : Keberhasilan RS Latemmamala Capai Target Program Nasional Jika Lakukan Hal Ini

Soppeng, Sigapnews.com, Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Drs HA Tenri Sessu, M.Si  menghadiri acara Sosialisasi Program Nasional dan Penguatan Jejaring Rujukan, yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Latemmamala dilangsungkan di Aula Hotel Maryam Palace. Jumat (4/8/2023).

Ketua Panitia, dr. Andi Nildawaty, Sp. PD dalam laporannya mengatakan, " Program Nasional merupakan program-program prioritas dari Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan taraf Kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. 

"Pada standar akreditasi RS, Program Nasional meliputi Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Penurunan Angka Kesakitan TB, Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS, Penurunan prevalensi stunting dan wasting, pelayanan KB RS Program Yang termasuk dalam Prognas ini Sebagian besar bukanlah sesuatu yang baru.

"Bagi tenaga Kesehatan, Program-program ini telah kita geluti bersama sejak puluhan tahun terakhir. 

"Namun bahkan dengan berbagai Upaya target-target dari program tersebut masih jauh dari harapan, misalnya angka kematian ibu nasional pada tahun 2022 berkisar 305 kematian per 100.000 KH (183), deteksi TBC di Indonesia mencapai rekor tertinggi di tahun 2022.

"Oleh karena itu, Kemenkes masih menjadikan kelima program tersebut sebagai prioritas pelayanan di tahun 2023 dan RS sebagai pusat pelayanan Kesehatan yang bersifat kuratif diharapkan berperan dalam menurunkan angka kematian dan kesakitan dari kasus-kasus tersebut, sehingga dimasukkanlah sebagai standar akreditasi RS, jelasnya.

"Namun segala Upaya tenaga Kesehatan di RS tidak akan memberikan hasil yang maksimal tanpa adanya kerja sama dari pemerintah daerah dan puskesmas sebagai fasilitas Kesehatan tingkat pertama. 

"Puskesmas dan pemerintah daerah, terutama dari lingkup terkecil, adalah ujung tombak dan berada di garis terdepan dalam memperbaiki taraf Kesehatan masyarakat, khususnya di Kabupaten Soppeng, katanya.

"Kami berharap dengan dilaksanakannya kegiatan hari ini dapat membuka wawasan kita Bersama mengenai kasus-kasus atau kondisi-kondisi masyarakat seperti apa yang harus kita kawal Bersama hingga mendapat pelayanan Kesehatan yang terbaik dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat Kabupaten Soppeng.

"Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yakni, Mensosialisasikan program nasional RS, Memberikan penyegaran dan tambahan pengetahuan dalam deteksi dini kasus di lapangan, kemudian tercapainya penguatan jejaring rujukan kasus yang termasuk dalam Program Nasional (Prognas).

Dalam kegiatan ini sebagai peserta yakni terdiri dari, Kepala DP3APPKB Kabupaten Soppeng Kabid Kesmas Dinas Kesehatan, Kabid P2P Dinas Kesehatan, Kabid Yankes Dinas Kesehatan, Para Camat, Kepala Puskesmas, Dokter Pkm, Bidan Koord, Tenaga Gizi PKM, sebut ketua panitia.

Ditempat yang sama, Direktur RSUD La Temmamala Soppeng, dr. Hj. Sitti Mudirusniah, M.Kes., Sp.KJ dalam sambutannya mengatakan, " Kegiatan ini kami sangat harapkan bagaimana koordinasi bisa berjalan antara pihak rumah sakit dengan pihak lainnya, dan para Camat yang hadir yang merupakan stakeholder kita,  yang tidak kalah pentingnya leading sektor para Kepala Puskesmas yang selalu mendukung program pemerintah dalam hal pelayanan rujukan yang ada di rumah sakit, sehingga program nasional ini dapat berjalan dengan baik, jelasnya.

"Kami sangat mengharapkan nantinya para teman-teman yang dari Puskesmas dapat menerima dan menyerap materi-materi dari para narasumber nantinya sehingga dapat mengimplementasikan di pelayanan, terutama penanganan stunting yang merupakan program nasional serta penanganan -penanganan kesehatan yang lainnya.

"Dan perlu kami sampaikan bahwa di RSUD Latemmamala akan melaunching Poliklinik stunting yang merupakan suatu inovasi aksi perubahan dari peserta diklatpim 3 yaitu Wakil Direktur II RSUD La Temmamala, Drg. Aswan M.Kes.

Sekretaris Daerah, Drs.H.A.Tenri Sessu, M.Si dalam sambutannya yang mewakili Bupati Soppeng sekaligus membuka Sosialisasi Program Nasional Dan Penguatan Jejaring Rujukan mengatakan bahwa," Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

"Pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) bidang kesehatan telah ditentukan prioritas pelayanan kesehatan dengan target yang harus dicapai. 

"Salah satu fungsi Rumah Sakit adalah melaksanakan program pemerintah dan mendukung tercapainya target-target pembangunan nasional. 

"Salah satu target tersebut terdapat pada standar akreditasi Rumah Sakit yaitu program nasional yang meliputi, peningkatan kesehatan ibu dan bayi, penurunan angka kesakitan tuberkulosis/TBC, penurunan angka kesakitan HIV/AIDS, penurunan prevalensi stunting dan wasting, pelayanan Keluarga Berencana rumah sakit.

"Pelaksanaan program Nasional oleh Rumah Sakit diharapkan mampu meningkatkan akselerasi pencapaian target RPJMN bidang kesehatan sehingga upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat segera terwujud. 

"Keberhasilan RS dalam mencapai target program nasional ini baru dapat terwujud dengan bantuan dan kerjasama dari segala sektor seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas DP3AAKB, dan Pemerintah Daerah. 

"Peran dari sektor tersebut terutama dalam hal deteksi dini kasus dan upaya percepatan rujukan melalui jejaring Pemda, Puskesmas, dan Dinkes ke Rumah Sakit.

"Saya berharap semoga kegiatan sosialisasi ini berjalan lancar sampai dengan selesai dan hasil yang diperoleh dapat bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Soppeng yang kita cintai, pungkas Sekda H Andi Tenri Sessu.

Turut Hadir pada kegiatan ini, Kadis Kesehatan, Kadis P3AAKB, Jajaran Manajemen RSUD La Temmamala kabupaten Soppeng.

Published : Edil Rauf 

Senin, 15 Juni 2020

Ketua MPR RI Sebut Kerjasama Kesehatan Indonesia - Kuba Perlu Ditingkatkan Dalam Melawan Covid-19



Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai perlunya Indonesia meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan dengan Kuba dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebagai salah satu negara dengan sistem kesehatan terbagus di dunia, Kuba berhasil mengembangkan immunity booster Recombinant Interferon Alpha 2B (IFNrec). IFNrec terbukti berhasil meningkatkan imunitas tubuh guna menekan penyebaran Covid-19 dan berbagai penyebaran penyakit lainnya seperti kanker, infeksi terkait HIV, tumor, kutil kelamin, serta hepatitis tipe B dan C.

"Salah satu tantangan terbesar pandemi Covid-19 adalah ketatnya persaingan mendapatkan vaksin Covid-19 yang sedang dikembangkan berbagai negara. Belum tentu vaksin tersebut bisa tersedia pada tahun 2021, jikapun tersedia belum tentu Indonesia bisa cepat mendapatkannya. Sambil menunggu vaksin Covid-19, Indonesia bisa bekerjasama dengan Kuba dalam pengadaan IFNrec sebagai salah satu back up menekan penyebaran Covid-19 dan berbagai penyakit lainnya," ujar Bamsoet saat bertemu Duta Besar Kuba untuk Indonesia, H.E. Mrs. Tania Velazquez Lopez, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (15/6/20).

Turut hadir Konjen RI di Houston yang juga Calon Duta Besar RI untuk Kuba merangkap Jamaika, Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, dan Haiti, Mrs. Nana Yuliana.

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, sejak tahun 2017 Indonesia dan Kuba sudah memiliki MoU kerjasama di sektor kesehatan dengan fokus kerjasama di lima bidang. Pertama, pengembangan kerjasama medis dan produksi obat-obatan, termasuk vaksin. Kedua, kesehatan dan gizi ibu dan anak. Ketiga, penyakit menular dan penyakit tidak menular, termasuk malaria, demam berdarah, kanker, dan diabetes. Keempat, penelitian dan pengembangan bersama di bidang kesehatan terkait termasuk laboratorium, penelitian biofarmasi, bioteknologi, dan nanoteknologi. Kelima, pengembangan sumber daya manusia dan alih pengetahuan termasuk manajemen pelayanan kesehatan, pembiayaan, dan kebijakan kesehatan.

"MoU tersebut tak boleh hanya berakhir di atas kertas saja. Melainkan harus diimplementasikan demi kebaikan kedua negara. Kemajuan sektor kesehatan di Kuba sangat luar biasa. Memiliki sistem universal health care yang menggratiskan penduduknya mengakses kesehatan, serta mengedepankan proses pencegahan penyakit ketimbang pengobatan, telah membuat rakyat Kuba tak terlalu menderita akibat pandemi Covid-19," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, salah satu keunggulan sistem universal health care yang dikembangkan Kuba yakni dengan merevolusi poliklinik menjadi berbasis komunitas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan, sejak 2002 sudah 241 poliklinik di Kuba mengalami revolusi.

"Tujuannya untuk menambah layanan yang sebelumnya hanya tersedia di rumah sakit. Sekarang, rata-rata poliklinik di Kuba menawarkan 22 layanan, termasuk rehabilitasi, sinar-X, ultrasonografi, optometri, endoskopi, trombolisis, layanan darurat, traumatologi, laboratorium klinis, keluarga berencana, kedokteran gigi darurat, perawatan ibu-anak, imunisasi, dan perawatan diabetes dan lansia," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI memandang perlunya Indonesia mencontoh langkah Kuba tersebut dengan merevitalisasi berbagai Puskesmas. Sehingga berbagai permasalahan kesehatan yang menyangkut hajat hidup rakyat, tak lagi menjadi kendala.

"Kuba mengembangkan diplomasi gaya baru untuk meningkatkan perannya dalam percaturan politik internasional. Bukan dengan kekuatan senjata ataupun komunitas ekonomi perdagangan, melainkan dengan diplomasi kesehatan. Mengirim berbagai dokter dan tenaga kesehatan ke berbagai penjuru dunia, Kuba telah menjadi negara yang keberadaannya patut diperhitungkan. Apalagi ditengah situasi pandemi Covid-19 yang sedang menyelimuti berbagai negara dunia, Kuba sudah mengirimkan 1.400 dokter ke sekitar 20 negara," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia berharap selain kerjasama di bidang kesehatan, kerjasama ekonomi juga penting untuk ditingkatkan. Sebagai sesama negara Gerakan Non Blok, Indonesia dan Kuba telah menjalin kerjasama yang baik sejak tahun 1960, sejak Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan Kuba dibawah kepemimpinan Presiden Fidel Castro.

"Nilai perdagangan Indonesia dan Kuba pada tahun 2019 sebesar USD 6,7 juta. Indonesia sangat kuat di produk kelapa sawit dan turunannya. Jika tak bisa menjual ke Uni Eropa, kita bisa jual ke Kuba dan negara-negara Amerika Latin lainnya," pungkas Bamsoet. (*)

Selasa, 23 Juni 2020

Adnan : Tempat Wisata dan Restoran yang Akan Beroperasi Wajib Perhatikan Protokol Kesehatan




Sigapnews.com, Gowa (Sulsel) - Seiring dengan pemberlakuan new normal atau tradisi baru di wilayah Kabupaten Gowa sejumlah tempat tempat-tempat umum secara perlahan akan mulai dibuka. Seperti rumah makan, rumah ibadah hingga tempat-tempat wisata.

Salah satunya kawasan wisata alam Kota Malino, di Kecamatan Tinggimoncong yang beberapa pekan ini ramai dikunjungi wisatawan. 

Olehnya itu Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan berharap agar tempat-tempat wisata dan rumah makan wajib menerapkan protokol kesehatan.

"Sebenarnya tempat-tempat wisata sudah boleh dibuka. Tetapi harus menerapkan protokol kesehatan yang menyesuaikan dengan standar yang berlaku saat ini," katanya saat memimpin rapat Forkopimda Kabupaten Gowa,  Selasa (23/6).

Apalagi lanjut Adnan, mengingat kepadatan pengunjung di daerah yang berjuluk Kota Bunga ini didominasi oleh pengunjung dari luar Kabupaten Gowa.

"Orang yang ke Malino itu 90 perses bukan warga lokal. Mereka dari luar Kabupaten Gowa sehingga potensi mendapatkan penularan virus cukup besar, apalagi mereka yang senakanya tidak menerapkan protokol kesehatan," ungkap Adnan.

Ia pun meminta agar pemerintah setempat dapat lebih tegas dalam mengawasi seluruh tempat wisata maupun restoran yang telah beroperasi. Bahkan ia menginstruksikan agar seluruh pemilik tempat wisata maupaun rumah makan sebelum membuka usahanya wajib menyiapkan skema protokol kesehatan. Antara lain, menyiapkan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, mengatur jarak, mengimbau agar pengunjung memakai masker, pelayanan di tempat makan wajib menggunakan face shield dan wajib bermasker dan menjaga kebersihan.

"Kalau sudah sesuai standar protokol kesehatan Covid-19 berarti mereka bisa buka dan baru kita beri izin buka. Tetapi kalau belum menerapkan tanda-tanda protokol kesehatan kami perintahkan untuk tidak dioperasikan," tegas Adnan.

Olehnya dirinya berharap seluruh pemilik tempat wisata dan  rumah makan terlebih dahulu mengajukan izin kepada Pemerintah Kabupaten Gowa sebelum membuka. Karena, akan ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi oleh tim yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah.

"Supaya betul-betul ada kesungguhan dari pemilik tempat wisata maupaun rumah makan untuk menerapkan standar kesehatan yang ada," harapnya.

Bahkan tambah Adnan, Pemerintah Kabupaten Gowa akan menyiapkan surat pernyataan untuk mengikuti protokol kesehatan dan akan dilakukan pengawasan selama satu bulan setelah usaha tersebut beroperasi. 

"Ketika tidak mengindahkan standar protokol kesehatan maka bersedia usahanya kembali ditutup oleh pemerintah sebagai sanksi. Olehnya itu, saya meminta Pak Sekda untuk membuat surat edaran kepada seluruh tempat wisata dan rumah makan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Rafiuddin mengaku setuju dengan penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di seluruh tempat-tempat wisata maupaun rumah makan di wilayah Kabupaten Gowa khususnya di Kota Malino.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga berharap penjagaan di pintu masuk juga lebih ditingkatkan untuk mendeteksi pengunjung agar mengikuti protokol kesehatan sebelum masuk ke wilayah tersebut. 

Di saat yang sama, Kapolres Gowa, AKBP Boy FS Samola mengatakan bahwa saat ini Tripika Kecamatan Tinggimoncong juga sudah membuat posko baik di pintu masuk maupaun lokasi wisata Malino untuk mengecek wisatawan yang akan masuk.(JN)

Senin, 27 Juli 2020

Bamsoet: Marak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Jangan Paksakan Pola Hidup Baru



Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan semua pemerintah daerah (Pemda) untuk semakin bijaksana dan lebih mengutamakan aspek kehati-hatian dalam melonggarkan ketentuan pembatasan sosial atau menerapkan pola hidup baru (new normal). Kalau masih ada kelompok-kelompok masyarakat menolak melaksanakan protokol kesehatan, penerapan kenormalan baru sebaiknya tidak dipaksakan.
 
‘’Kalau pelanggaran protokol kesehatan masih marak sebagaimana terlihat pada sejumlah kota di pulau Jawa, itu berarti pemerintah daerah masih gagal. Sehingga, sebagian masyarakatnya belum berkesadaran penuh akan pentingnya mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan,’’ tegas Bamsoet di Jakarta, Senin (27/7/21).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, maraknya pelanggaran protokol kesehatan masih terlihat di Jakarta dan sejumlah kota di Jawa Timur. Kecenderungan itu tercermin dari lonjakan kasus baru di Jakarta maupun Jawa Timur. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa penyebab lonjakan kasus Covid-19 di Jawa Timur adalah ketidakpatuhan sebagian masyarakat pada protokol kesehatan. Di Jakarta, aparatur Pemprov DKI sudah mencatat 27 ribu lebih kasus pelanggaran warga yang tidak menggunakan masker. 

‘’Ini menjadi penanda bahwa Jakarta, Jawa Timur dan beberapa kota lainnya memang belum siap menerapkan pola hidup baru. Karena itu jangan dipaksakan karena risikonya cukup besar,’’ tandas Bamsoet. 

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, jika ketidakpatuhan pada protokol kesehatan masih marak, lonjakan kasus baru Covid-19 seperti yang terjadi sekarang akan berkelanjutan. Kecenderungan seperti itu sudah  barang tentu akan membuat banyak orang takut dan ragu untuk mulai membiasakan pola hidup baru di ruang publik. 

"Lonjakan kasus baru yang berkelanjutan pun bisa berakibat fatal, seperti terjadi di Eropa, Amerika Serikat hingga Brasil. Sebagaimana dilaporkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Jumat (24/7) lalu, Eropa sedang mencatat peningkatan kasus Covid-19 dalam dua minggu terakhir. Dari sekitar 15 juta kasus Covid-19 di seluruh dunia, seperlimanya tercatat di Eropa dengan total kematian 207.118," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjabarkan, lonjakan kasus di benua Eropa terjadi akibat kelalaian warga Eropa melaksanakan protokol kesehatan selama fase pelonggaran. Sejak pekan lalu, Prancis, Jerman, Austria dan Inggris mulai memperketat lagi pelaksanaan protokol kesehatan. Utamanya penggunaan masker, serta menerapkan denda bagi siapa saja yang tidak mengenakan masker

"Dampak pandemi Covid-19 di Amerika Serikat dan Brasil bahkan lebih parah lagi. Pekan lalu, Amerika Serikat sudah mencatatkan 4 juta lebih kasus dengan total kematian 144.167. Sedangkan Brasil sudah mencatat kasus 2,2 juta dengan total kematian 82.771. Karenanya, saya meminta Pemda untuk mendorong semua elemen masyarakat di daerah agar patuh dan melaksanakan protokol kesehatan jika ingin menerapkan pola hidup baru,’’ pungkas Bamsoet.(*)

Rabu, 10 Juni 2020

Aliansi LSM Bersatu Gelar Diskusi Warkop Secara Virtual Bertajuk Covid 19 dan Implikasinya




Sigapnews.com, Soppeng (Sulsel) - Aliansi LSM Bersatu Peduli Rakyat (Ampera) menggelar Diskusi Warung Kopi dengan Nara sumber Kadis Kesehatan Sallang,SKM, M.Kes dan Praktisi Hukum Abdul Rasyid, SH dari LBH Cita Keadilan yang di langsungkan secara Virtual dengan aplikasi Zoom di Cafee Keadilan Jalan Salotungo Watansoppeng, Rabu (10/6/2020).

Diskusi warkop tersebut bertema "Covid 19 dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Fisik, Pshykis dan Sosial".

Dalam kegiatan itu di pandu langsung oleh Ketua Aliansi LSM Bersatu Jamal Hasan Basir, S.IP, M.Si yang juga sebagai host dalam diskusi terkait Covid 19.

Adapun tujuan diadakan diskusi warkop, sebagaimana tema yang yang ditampilkan adalah untuk memberikan penjelasan dalam perspektif peranan dinas kesehatan dalam mengatasi dan menanggulangi masalah-masalah covid serta bahaya yang akan di timbulkanya, ungkap Jamal.

"Jadi Kita mau melihat sejauhmana peranan dinas kesehatan dalam memberikan rasa aman dan menghilangkan kekhwatiran masyarakat terhadap virus ini, terang Jamal dalam diskusi itu.

Selain di hadiri langsung dari berbagai elemen, baik LSM, Jurnalis, Mahasiswa, organisasi pemuda KNPI, Petani, Buruh, Tukang Ojek dan praktisi hukum juga dalam aplikasi Zoom secara virtual di hadiri oleh anggota DPRD Kab.Soppeng Andi Wadeng, masyarakat umum dan personil polres Soppeng.

Bahkan dalam diskusi tersebut juga di hadiri secara virtual dari luar kabupaten Soppeng.

Dalam diskusi itu Andi agus wittiri dari Jurnalis mempertanyakan tentang biaya pasien covid 19 dengan anggaran 231 juta sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020.

Dari penjelasan Kadis Kesehatan terkait penanganan covid di kabupaten Soppeng menuturkan bahwa,"
Selama ini pasien yang terpapar covid 19 yang diisolasi di RS yang ada di Kab. soppeng itu biaya perawatannya di tanggung melalui BPJS, tuturnya.

"Sementara perawatan yang di sebut senilai 321 juta oleh menteri keuangan yang di pertanyakan peserta diskusi itu belum ada realisasi sampai sekarang. Semua biaya operasional di kabupaten itu masih menggunakan dana APBD, terangnya.

Meskipun telah di lansir di situs resmi Kemenkeu RI pada 15/4 lalu telah di sebutkan bahwa Pemerintah menanggung seluruh biaya perawatan pasien COVID-19, tidak hanya Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan positif corona namun juga Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai standar biaya perawatan dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Biaya yang ditanggung mencakup administrasi pelayanan, akomodasi ruang rawat inap, jasa dokter, pelayanan rawat jalan dan rawat inap, pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium), obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, alat pelindung diri (APD), ambulans rujukan hingga pemulasaran jenazah apabila pasien meninggal dunia.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mereimburse klaim yang diajukan rumah sakit (RS) setiap dua minggu sekali langsung sebesar 50%, kemudian sisanya akan diverifikasi lebih dulu oleh BPJS untuk mempercepat proses pencairan.

Pendanaan pasien COVID-19 diambil dari APBN 2020 dan APBD agar Fasilitas Kesehatan (Faskes) rujukan memiliki kepastian mendapatkan pembayaran merawat pasien (dilansir dari situs resmi Kemenkeu RI).

Dari hasil diskusi tersebut nampak bahwa ada beberapa keresahan-keresahan masyarakat yang dituangkan dalam diskusi tersebut sebagai salah satu contoh apa yang di sampaikan oleh anggota DPRD soppeng Andi Wadeng bahwa adanya miskomunikasi dengan satgas covid juru bicara degan kominfo dalam memberikan keterangan.

Disisi lain peserta diskusi menyoroti tidak ada education pada satgas covid dalam memberikan penjelasan bagaimana cara dan langkah menghadapi serta menghindari virus ini yang lebih banyak berbicara soal angka-angka semata, ungkap Andi Ayyub dari perwakilan LSM.

Sementara perwakilan junarlis mediata Agus Setiawan PH Rauf mempertanyakan tentang peranan dan tugas pokok juru bicara satgas covid, dia meminta bahwa tugas satgas dalam hal ini juru bicara bukan saja masalah angka-angka tetapi bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tentang covid 19.

Sebagai pembanding andi baso peserta diskusi dari bulukumba memberikan ulasan fakta di lapangan mengenai penanganan tim medis pada almarhumah istri yang di vonis covid dan hasil tes swab ternyata negatif, sementara mayatnya di kebumikan secara sistem porotap Covid 19 sehingga ini menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu pengambilan paksa mayat di berbagai rumah sakit di makassar, paparnya.

Terakhir Kadis Kesehatan Sallang, SKM, M.Kes membuka ruang bagi organisasi ataupun stakeholder yang peduli untuk bersama-sama mengedukasi warga terkait pencegahan covid 19, tutupnya.

Selasa, 18 Oktober 2022

Ini Pesan Anggota DPR RI Komisi IX Hj Aliyah Mustika Ilham Saat Bersama Bupati Soppeng Sosialisasikan Germas



Soppeng, Sigapnews.com,-Sosialisasi gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE yang dilangsungkan di Maryam Palace Hotel, Jl Kayangan, Selasa, 18 Oktober 2022.


Pada kesempatan tersebut, Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan,"Atas nama pemerintah daerah Kab. Soppeng mengucapkan selamat datang kepada ibu Hj. Aliyah bersama rombongan yang nanti akan dilakukan sosialisasi tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Kab. Soppeng.

"Sosialisasi ini dilakukan untuk menambah pemahaman kita bahwa gerakan masyarakat hidup sehat perlu selalu digelorakan apalagi dimasa Pandemi Covid-19 yang belum berlalu serta penyakit lainnya yang harus diwaspadai.

"Tentunya melalui kegiatan yang difasilitasi untuk anggota TP. PKK ini dilakukan karena semua jaringannya sampai di tingkat Dusun dan semua rumah tangga bisa dimasuki untuk menyampaikan hal-hal terkait Germas ini, sehingga hari ini kita berikan sosialisasi, kami yakin TP. PKK adalah yang paling tepat untuk menyambungkan informasi ini kepada masyarakat agar program Germas dapat dilakukan dengan baik.

Pada kesempatan ini pula saya sampaikan bahwa ibu Hj. Aliyah ini sangat membantu pemerintah dan masyarakat Kabupaten Soppeng.

"Karena semua fasilitas kesehatan, hampir semuanya dibantu walaupun bukan dapilnya, namun dengan hubungan emosional, kekeluargaan dan kekerabatan ini sehingga kita masyarakat Soppeng beruntung untuk mendapatkan fasilitas seperti itu, dengan demikian silaturahmi ini perlu terus terjaga dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu hj. Aliyah.

"Saya berharap Kepada para peserta agar menyimak dengan baik sosialisasi ini, karena kita adalah pelopor dan pejuang yang memberikan inovasi kepada masyarakat dengan cara pola hidup sehat.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi IX Hj. Aliyah Mustika Ilham dalam arahannya mengatakan, "Kami bersama pemerintah terus gencar mensosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang di fokuskan pada tiga kegiatan yakni melakukan gerakan senam setiap hari, di samping itu mengkonsumsi buah dan sayuran serta memeriksakan kesehatan secara rutin.

"Di sini kami bersama pemerintah terus mengadakan, mensosialisasikan dan memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik di Provinsi Sulawesi Selatan maupun di Kabupaten Soppeng pada umumnya serta Provinsi seluruh Indonesia.

"Saat ini kami sedang gencar-gencarnya melaksanakan giat bersama Kementerian Kesehatan untuk terus mengupayakan dan mengadakan fasilitas-fasilitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan melalui Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).


"Oleh karena itu, kami menghimbau melalui Bupati Soppeng untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepesertaan BPJS yang memang ada subsidi dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota terkait dengan hal ini.

"Sekali lagi saya menghimbau kepada Masyarakat Soppeng untuk ikut mendukung program kerja pemerintah pusat dengan tetap menjaga dan memperhatikan kesehatan baik diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar.

"Karena apa yang kami lakukan merupakan tanggung jawab kami dengan tidak memilh-milih Kabupaten mana yang akan kami bantu, tapi kami selektif terhadap pemerintah Daerah yang memang mau di bantu,. pungkasnya.

Acara dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Sallang, SKM, M.Kes kepada para peserta sosialisasi.


Sebelumnya, kedatangan Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE disambut baik oleh Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE di Rumah Jabatan Bupati Soppeng yang selanjutnya melakukan kunjungan kerja di UPTD Puskesmas Salotungo bersama Kepala Balai Besar pelatihan Kesehatan Makassar, Dedi Mulyadi, SKM., M.Kes.

Turut hadir, Wakil Bupati Soppeng, Pengurus TP. PKK Kab. Soppeng, para Ketua TP. PKK Kecamatan se Kab. Soppeng.

(Red/Edil Rauf)

Kamis, 29 Juli 2021

Penurunan Level PPKM, Kapolri Ajak Pemda Dikawal TNI-POLRI Pastikan Kepatuhan Prokes Yang Kuat


Jakarta, Sigapnews.com, - Pemerintah telah memutuskan memperpanjang PPKM Level 4, dengan memberikan kelonggaran terhadap pusat perekonomian masyarakat seperti pasar agar tetap beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat.

Begitu yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meninjau Posko PPKM di Pasar Modern BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (29/7/2021).

“Oleh karena itu tadi kami meninjau langsung untuk memastikan bahwa terkait dengan beraktivitasnya pasar, tentunya pengaturan terkait protokol kesehatan harus dilaksanakan,” kata Sigit.

Sigit menekankan sebagaimana Instruksi Mendagri No 24/2021 terdapat Level dalam penerapan PPKM mulai dari 1-4, yang dimana setiap level berebeda aturan pengetatannya. Untuk itu, Sigit mengingatkan penurunan Level dalam penerapan PPKM merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat dengan tetap menegakan protokol kesehatan.

“Ini adalah kesempatan untuk kita semua bagaimana seluruh wilayah bisa menurunkan level. Dengan menurunkan level otomatis akan ada peningkatan pelonggaran sehingga aktivitas ekonomi bisa lebih baik di level yang diturunkan,” tekan mantan Kapolda Banten ini.

Nantinya, lanjut Sigit, akan ada asesment setiap minggunya oleh Kementerian Kesehatan bagi wilayah yang memang memenuhi syarat untuk diturunkan level PPKM-nya. Oleh karena itu, Sigit mendorong agar masyarakat dan Pemda dengan dikawal TNI-Polri, untuk memastikan kepatuhan protokol kesehatan yang kuat, seperti memakai masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun.

"Dengan prokes yang kuat tentunya akan menurunkan angka positif harian dan mingguan atau positivity rate, menurunkan angka kematian, meningkatkan angka kesembuhan, menurunkan BOR rumah sakit," kata Sigit.

Menurut Sigit, apabila penegakan protokol kesehatan dilakukan secara disiplin, hal itu akan menurunkan tingkat level PPKM. Dengan begitu, pembatasan berkurang dan perekonomian masyarakat akan kembali bergerak.

"Dengan posisi begitu maka suatu wilayah akan turun level, dan saat turun level maka pembatasan juga akan berkurang disesuaikan dengan level yang baru, artinya pergerakan disektor ekonomi untuk pedagang dan kelompok yang ditentukan juga akan semakin meningkat karena adanya kurangnya pembatasan sesuai dengan level," ucap Sigit.

Sigit menyebut, untuk menurunkan level PPKM tersebut diperlukan kerjasama seluruh stakeholder masyarakat dengan Satgas Covid-19 Pemda, TNI dan Polri.

"Ini perlu kerjasama antara masyarakat dan seluruh stakeholder terkait, Pemda di backup satgas, TNI-Polri, dan lainnya, sehingga angka covid menurun dan kegiatan perekonomian meningkat," tutur Sigit.

Dalam asesmen mingguan, di seluruh Provinsi Indonesia masih berada di level 3 dan 4. Atau dengan kata lain, penerapan protokol kesehatan masih harus terus dilaksanakan secara disiplin dan ketat. Penentuan asesmen situasi sendiri menggunakan dua perbandingan yakni, indikator transmisi komunitas dan indikator kapasitas respon.

Pada penentuan tingkat transmisi komunitas, menggunakan jumlah kasus, jumlah kasus rawat, dan jumlah kematian yang dihitung per 100 ribu penduduk per minggu sebagai indikator utama. Pemerintah telah menetapkan nilai-nilai ambang untuk masing-masing indikator sehingga dapat membagi indikator ke dalam tingkat transmisi tertentu.

Misalnya, kasus konfirmasi di bawah 20/100.000 penduduk/minggu dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 1. Sedangkan kematian di atas 5/100.000 penduduk/minggu dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 4. Kesimpulan tentang tingkat transmisi komunitas diambil berdasarkan indikator dengan tingkat transmisi tertinggi.

Sementara untuk kapasitas respons kesehatan dikategorikan memadai, sedang, atau terbatas berdasarkan tiga indikator, yakni positivity rate dari testing dengan mempertimbangkan rasio testing, rasio kontak erat yang dilacak untuk setiap kasus, dan keterisian tempat tidur perawatan.

Oleh sebab itu, Sigit menekankan soal kepatuhan terhadap protokol kesehatan di Pasar Modern BSD tetap dipertahankan. Pelonggaran terhadap sektor perekonomian masyarakat ini, menurut Sigit harus dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dengan betul-betul memperhatikan kapasitas pengunjung pasar yang diperbolehkan hanya 50 persen dan mengatur alur masuk pengunjung.

Dalam tinjauannya, Sigit juga menyempatkan berinteraksi pemilik tempat pangkas rambut atau Barber Shop. Ia menyosialisasikan soal pentingnya protokol kesehatan agar pengelola dan pengunjung aman dari virus corona.

"Nanti yang potong rambut harus pakai APD ya. Ada APD nya kan. Karena kan yang dipotong dibuka tuh. Biar aman semuanya ya," kata Sigit saat beriteraksi dengan pemilik Barber Shop.

Selanjutnya, Sigit juga menyapa para pedagang di Pasar Modern BSD. Warga yang berjualan pun menyampaikan ke Sigit bahwa penghasilannya sedikit berkurang, namun tetap bersyukur saat ini diperbolehkan untuk kembali beraktivitas.

"Sedikit ya. Tapi alhamdulillah yang penting sekarang masih bisa kerja ya, terima kasih," ujar Sigit.

Dalam kesempatan yang sama, Sigit menyalurkan bantuan sosial PPKM Level 4 kepada pengelola pasar dan masyarakat lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban di tengah Pandemi Covid-19.

Diketahui, posko PPKM di pasar terdapat vaksinasi mobile dalam rangka percepatan pembentukan Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap Covid-19 yang target sasaranya pengunjung pasar dan pedagang dengan kuota 50 orang perhari.

Posko PPKM di pasar itu nantinya juga menyiapkan bantuan sosial (bansos) PPKM level 4 dari pemerintah. Pembentukan posko PPKM di pasar itu mulai dilakukan pada Selasa (27/7). Tercatat, sudah ada 9.213 posko PPKM di seluruh Indonesia. Jumlah itu berasal dari unsur TNI, Polri dan relawan.

Minggu, 24 September 2023

Door to door Kodim Muna Periksa Kesehatan Warga


Muna, Sigapnews.com,--Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 118 Kodim 1416/Muna yang tergabung dalam petugas Kesehatan selalu aktif memeriksa kesehatan anggotanya dan warga yang berada di lokasi di Kel. Tombula Kec. Tongkuno Kab. Muna, (25/9/2023).

Pelda Laode Haliri mengatakan bahwa kami yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada personel Satgas maupun masyarakat di lokasi sasaran TMMD ke 118 di Kel. Tombula ini. 

"Secara bergantian mereka rutin menemani dan melayani Tim Satgas TMMD serta masyarakat yang ingin berobat.

"Bagi yang mempunyai keluhan dan mengalami sakit Tim Kesehatan yang bertugas saat itu akan memberikan pertolongan pertama, berupa obat serta pencegahannya.

"Pengecekan ini ditujukan untuk memastikan kesehatan semua kalangan, baik dari anggota Satgas TMMD dan masyarakat terjaga guna mendukung pelaksanaan TMMD ini,"ucapnya.

"Langkah ini merupakan salah satu hal yang sangat efektif guna memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada warga, terlebih mengenai kesehatan.

“Kita terapkan sistem door to door. Jadi, Satgas harus datang dan memastikan kesehatan warga,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, La Angke (65) mengaku jika dirinya sangat menyambut kedatangan personel TMMD di rumahnya untuk pemeriksaan kesehatannya

Pasalnya, ia menuturkan jika dirinya tak perlu lagi untuk datang ke Puskesmas yang lokasinya terbilang agak jauh dari tempat ia tinggal.

“Terimakasih kepada satgas TMMD yang sudah berkunjung dan memeriksa kesehatan”,tutupnya.(*)

Jumat, 15 Januari 2021

Ormas Pekat IB Desak Polisi Usut Kasus Pelanggaran Prokes Raffi Ahmad



Lisman Hasibuan (Kanan) bersama Syafrudin Budiman (Foto Istimewa).

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua Infokom Organisasi Masyarakat (Ormas) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB), Lisman Hasibuan mendesak polisi untuk segera menetapkan Raffi Ahmad sebagai tersangka, terkait pelanggaran protokol kesehatan (protkes).

Didampingi Syafrudin Budiman, SIP Ketua Barisan Pembaharuan, Lisman sambil membawa surat juga meminta orang-orang yang berada bersama Raffi Ahmad malam itu diproses secara hukum.


Lisman Hasibuan dan Syafrudin Budiman di depan awak media (Foto Istimewa).

"Ini ada suratnya. Kami minta Raffi Ahmad serta kawan-kawan menjadi tersangka. Kami minta demi keadilan semuanya diproses secara hukum," ujar Lisman Hasibuan di Polda Metro Jaya, Jumat (15/1/2021).

Selain itu, Lisman juga melaporkan Raffi Ahmad di Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

"Pertama, dia public figure. Kedua, dia influencer, baru suntik vaksin sama Pak Presiden. Terus melakukan pesta dan melakukan pemotretan tanpa pakai masker. Berarti itu menunjukkan ke publik bahwa seolah-olah Covid-19 ini nggak ada apa-apanya," kata Lisman menjelaskan.

Lisman mengaku, hasilnya sudah melapor ke SPKT Polda Metro Jaya (PMJ) dan kasus ini kata Direktur Reskrimsus sudah berjalan dan diproses oleh Polres Jakarta Selatan. Katanya, Lisman berencana akan ke Polres Jakarta Selatan untuk mempertanyakan dan mengawal kasus pelanggaran protkes ini.

"Kami sudah berkordinasi dengan Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, hasilnya kasus ini sudah berjalan dan diproses di Polres Jakarta Selatan. Ini Gus Din atau Syafrudin Budiman yang menjadi saksi saat konsultasi dengan Reskrimsus Polda Metro Jaya tadi," ujar Lisman.

Karena menurut pihak Polda seperti itu, artinya kasus ini sudah diproses secara hukum di Polres Jakarta Selatan. Apalagi Lisman mengaku sudah mengirim surat langsung lewat Serum Polda ke Kapolda Metro terkait kasus Raffi Ahmad dkk.

"Laporan kami tak perlu dilanjutkan, karena sudah diproses Polres Jakarta Selatan.. Namun kami besok (red-16/01/2021) akan ke Polres Jakarta Selatan untuk mengawal sejauh mana. Apakah Raffi Ahmad dkk sudah jadi tersangka apa belum," tandas Lisman.


Syafrudin Budiman (Foto Istimewa)

Sementara itu Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum Barisan Pembaharuan yang ikut hadir ke Polda Metro Jaya (PMJ) mendampingi Lisman Hasibuan mengatakan, demi rasa keadilan semua orang harus diproses secara hukum kalau melanggar. Apalagi katanya Polda Metro Jaya bukan lagi menerima laporan tetapi berkomitmen memburu para pelanggar protkes.

"Kalau rakyat kecil pasti ini cepat ditindak dan ditahan. Kami meminta polisi adil dan siapapun yang melanggar dihukum tanpa pandang bulu," kata Gus Din sapaan akrabnya, pria yang berprofesi sebagai Konsultan Media ini.

Katanya, jika dalam proses hukum Raffi Ahmad dkk, benar melanggar protokol kesehatan. Raffi terancam dikenakan Pasal 93 UU Karantina Kesehatan No 6/2018:

"Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” terang Gus Din yang ketahui aktif sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Usaha Kecil Menengah (Partai UKM).

Sebelumnya, Raffi Ahmad menjadi artis pertama yang menerima vaksin Covid-19. Raffi disuntik di hari pertama bersama Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Rabu (13/01/2021) di Jakarta.

Di hari itu juga, ayah Rafathar ini langsung menuai kontroversi lantaran diduga melanggar protokol kesehatan saat menghadiri sebuah pesta di rumah Ricardo Gelael. Raffi hadir bersama sang istri dan rekan artis lainnya seperti Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), Gading Marten, Anya Geraldine, Sean Gelael dan lainnya. (red)

Sabtu, 20 Juni 2020

Bamsoet : Taat Protokol Kesehatan Menjadi Jalan Keluar Dari Resesi



Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak semua elemen masyarakat untuk memahami protokol kesehatan pada era pola hidup baru sebagai landasan atau jalan keluar bersama dari resesi ekonomi. Dengan kepatuhan mutlak pada protokol kesehatan, era pola hidup baru akan mampu mewujudkan kepastian baru di tengah pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. 

‘’Kita semua perlu membangun kesadaran bersama bahwa  protokol kesehatan merupakan sebuah inisiatif berani yang menjadi bagian dari upaya dan langkah semua orang mewujudkan kepastian baru di tengah pandemi Covid-19 yang telah merusak segala-galanya,’’ ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (21/6/20).

Mantan Ketua DPR RI ini mengingatkan dengan kepatuhan pada protokol kesehatan, dua target sekaligus bisa diwujudkan masyarakat Indonesia. Pertama, memutus rantai penularan Covid-19. Kedua, menjadi upaya bersama mengakhiri ketidakpastian yang ditimbulkan oleh wabah virus corona. 

"Ketidakpastian sekarang ini telah dibayar dengan sangat mahal. Karena semua komunitas bersepakat menghentikan hampir semua lini aktivitas perekonomian," urai Bamsoet. 

Tidak hanya itu, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, resesi ekonomi menyulitkan semua orang untuk merencanakan masa depan. Inisiatif apa pun menjadi sangat sulit karena wabah corona masih akan mengancam kehidupan manusia untuk jangka waktu yang belum bisa ditentukan. Sementara vaksin penangkal Covid-19 belum juga bisa dihadirkan.

‘’Saya yakin bahwa upaya mewujudkan kepastian baru menjadi kehendak semua orang. Karena siapa pun ingin kembali bekerja, berbisnis atau berdagang. Remaja dan anak-anak pun ingin kembali ke kampus dan sekolah," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menegaskan, agar era pola hidup baru bisa mengakhiri pandemi Covid-19, keharusan mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan mutlak dilakukan semua elemen masyarakat. Banyak negara juga telah dengan berani menerapkan pola hidup baru dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. 

‘’Kita di Indonesia pun harus berani menerapkan pola hidup baru itu tetapi dengan kepatuhan mutlak pada protokol kesehatan. Hanya dengan strategi seperti itu, kita akan mampu menghidupkan lagi mesin perekonomian nasional,’’ pungkas Bamsoet. (*)

Rabu, 24 Juni 2020

Tim Pemkab Gowa Kembali Lakukan Sidak Pastikan ASN Patuhi Aturan Wajib Pakai Masker



Sigapnews.com, Gowa - Tim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa kembali melakukan inspeksi mendadak (Sidak) sebagai bentuk pengawasan ketat pada penerapan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang penggunaan wajib masker. Khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tim yang telah dibentuk ini terdiri dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Gowa.

Kabid Pembinaan BKPSDM Kabupaten Gowa, Agus Harahap  mengatakan sidak dilakukan di kantor-kantor SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa. Target utamanya yaitu untuk memastikan penerapan protokol kesehatan setiap kantor khususnya penggunaan masker yang saat ini diwajibkan berjalan dengan baik dan disiplin.

Dari hasil sidak tersebut, ia menyebutkan secara keseluruhan kantor-kantor pemerintahan khususnya kantor pelayanan publik sudah menerapkan protokol kesehatan dengan sangat baik.

"Adapun yang mungkin kurang memahami sehingga masih ada yang memakai masker di bawa hidung. Jadi kami mengingat untuk menggunakan masker yang benar," katanya usai sidak, Rabu (24/6).

Pada kesempatan teesebut, Agus meminta kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meminta jajaran mengikuti protokol kesehatan khususnya penggunaan masker.

"Seluruh ASN bisa diingatkan untuk selalu pakai masker. Kalau tidak bawa sama sekali suruh pulang untuk mengambil masker atau membeli masker. Jangan sampai Perbup yang sudah dikeluarkan ini kita sendiri yang tidak mengindahkan," ujarnya di sela-sela sidak.

Dirinya juga menyebutkan akan terus mengkontrol aktivitas ASN yang tidak mengindahkan khususnya penggunaan masker akan diberi pembinaan, seperti membersihkan ruangan dan akan diviralkan sebagai pembelajaran bagi ASN lainnya melalui media sosial.

"Saya mengharapkan teman-teman ASN untuk mengindahkan dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk selalu mengingat bagaimana protokol kesehatan itu. Karena betapa pentingnya kesehatan kita sehingga harus dijaga, karena menjaga kesehatan akan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan keluarga," harapnya.

Salah satu kantor yang sudah menerapkan protokol kesehatan yaitu Kantor Inspektorat Kabupaten Gowa.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa, Hj Kamsinah mengatakan saat ini di kantornya sangat ketat dalam penerapan protokol kesehatan khususnya penggunaan masker.

"Kami sudah menindaklanjuti Perbup yang telah dikeluarkan. Kami menyampaikan kepada ASN yang ada di lingkup Inspektorat ini agar semua ASN maupaun bukan ASN yang masuk di wilayah kantor Inspektorat ini wajib memakai masker," tegasnya.

Bahkan Kamsinah menyebutkan setiap ASN sudah dilengkapi persediaan masker di meja masing-masing. Begitupun saat keluar sosialisasi juga dilengkapi persediaan masker.

"Selain itu, begitu ada pegawai yang flu saya langsung telpon Puskesmas untuk mengecek dan langsung rapid test atau bahkan swab. Kami juga istirahatkan pegawai yang merasa sakit lalu kita telpon Puskesmas untuk mendatangi rumahnya," tambahnya.(JN).

Selasa, 10 November 2020

Kaswadi Razak Membawa Soppeng ke Arah Yang Lebih Baik




Soppeng, Sigapnews.com,- Tran's Institute baru-baru ini menyampaikan hasil survei yang menunjukkan kenaikan dukungan Paslon Cabup H. Andi Kaswadi Razak. SE, dan Wabup Ir Lutfi Halide. MP (AKAR-LHD) yang diperediksi mencapai 96 Persen di Pilkada 2020 Soppeng.

Berdasarkan Survei Tran's Institute pada bulan Oktober, diperoleh hasil bahwa angka kemenangan AKAR-LHD mencapai 96,0 persen dengan sistem sampling, margin error 3,5 persen dengan jumlah responden sebanyak 800 orang.(red)

Calon Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak dikenal sosok sederhana dan merakyat juga pekerja keras dan ulet ini memang pemimpin yang telah banyak membawa prubahan dan kemajuan Kabupaten Soppeng. Berikut kami menyampaikan ke masyarakat raihan prestasi dari Calon Bupati Soppeng H.Andi Kaswadi Razak. SE yang kami sampaikan untuk diketahui :

Tercatat H. Andi Kaswadi Razak telah banyak menghasilkan kemajuan serta terobosan pro masyarakat soppeng dan kemajuan dibidang pembagunan yang nampak dan nyata, tercatat dalam periode pertamanya (2017-2021) berbagai prestasi penting telah diraihnya.

Salah satu Prestasi besar yang diraih oleh H. Andi Kaswadi Razak kembalinya Soppeng meraih Piala bergengsi Adipura yang mana Adipura adalah salah satu kebanggaan masyarakat Soppeng di tahun 2019, yang langsung diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla saat itu ke H. Andi Kaswadi Razak (13/01/19).

Dalam kepemimpinannya H. Andi Kaswadi Razak pun adalah figur pemimpin yang sangat mempedulikan dunia pendidikan. Di tengah maraknya pembicaraan anggaran beasiswa terjadi pemangkasan anggaran, akibat adanya wabah virus covid-19. H. Andi Kaswadi Razak. SE menjawab bahwa beasiswa tetap ada, dan berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada pengaruh masalah corona, ini sudah menjadi komitmen saya pada dunia pendidikan, (2/06/20). Terbukti dengan keluarnya surat penetapan No.312/V/2020 oleh Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak Tentang Penerima penghargaan bagi peserta didik berprestasi Akademik tahap 1 tahun anggaran 2020. beasiswa tetap ada dan berjalan sebagaimana mestinya."Di ketahui Pemkab Soppeng telah merealisasikan anggarannya ke setiap penerima beasiswa".

Salah satu Program Unggulan Calon Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak yang juga sangat dirasakan masyarakat ialah Kartu MACCA, yang merupakan kartu yang memuat program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yang memuat beberapa layanan diantaranya layanan kesehatan gratis, layanan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi, dan layanan beras sejahtera, kartu Macca ini sebagian mengalami integrasi dengan program nasional sehingga layanan yang ada pada kartu MACCA terintegrasi dengan program nasional diantaranya BPJS.

Program ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan anak usia sekolah secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik dari tingkat dasar hingga menengah, mencegah murid mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi, serta mendorong anak yang putus sekolah agar kembali bersekolah.

Untuk layanan kesehatan gratis diperuntukkan bagi masyarakat soppeng untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan, sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita. Sejak tahun 2016 jumlah penerima manfaat untuk kesehatan gratis terus mengalami peningkatan.

Untuk anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng pada layanan kesehatan ini sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 untuk pendanaan pembayaran premi bagi masyarakat. Perlu juga disampaikan bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pemerintah daerah Kabupaten Soppeng telah menerapkan UHC dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Selain program pendidikan dan kesehatan , kartu MACCA juga memiliki layanan RASTRA atau beras sejahtera yang telah terintegrasi dengan program pusat selama tahun 2016 sampai dengan 2020 alokasi anggaran untuk program RASTRA dari pemerintah daerah telah diterima masyarakat (Red-BPKPD Soppeng).

“Program-program inilah yang menjadi substansi dari kartu MACCA yang pada dasarnya telah terintegrasi dengan program pusat. Sehingga sejak tahun 2016 program kartu MACCA telah hadir dam memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Soppeng,”

Tak salah dan memang layak jika berdasar hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Tran's Institute, angka kemenangan AKAR-LHD di Pilkada Soppeng diprediksi mencapai 96,0 persen meningkat sekira 6 persen dari Survei yang lalu,
ketokohan dan bukti kerja AKAR serta kepercayaan yang diberikan masyarakat atas naiknya Elektabilitas dan Popularitas tersebut. Masyarakat telah jelas melihat keberhasilan yang telah diraih, dengan nyata adanya perubahan perubahan yang tercapai di Kabupaten Soppeng. (Red.IWO)

Rabu, 24 Juni 2020

Tingkatkan Pencegahan Virus Corona, KPU Barru Teken MoU Dengan GTPP Covid-19



Sigapnews.com, Barru (Sulsel) - Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan mencegah Virus Corona (Covid-19) di 14 tahapan Pilkada 2020, KPU Barru melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19.

Hal itu dilakukan Ketua Gugus Covid-19 Suardi Saleh bersama Ketua KPU Barru Sarifuddin Ukkas, di Media Center Covid-19 pada Selasa (23/6/2020) sore.

Ketua KPU Barru Sarifuddin Ukkas mengatakan, kegiatan MoU ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai perotokol kesehatan disemua kegiatan Pilkada Barru 2020.
“Termasuk juga mencegah penyebaran Covid-19,” ujarnya Sarifuddin Ukkas.

Sarifuddin Ukkas menambahkan, MoU pertokol kesehatan ini dilakukan baru KPU Kabupaten Barru yang melakukan, belum ada didaerah lainya, artinya kita sudah siap melaksanakan Pilkada,” ucapnya.

Dirinya pun menghimbau agar bersama kita cegah penyebarannya dengan tidak melakukan pertemuan secara luas dan tidak banyak dan mengikuti pertokol kesehatan sesuai aturan pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Gugus Suardi Saleh apresiasi KPUD Barru telah melakukan SOP, sangat cepat dan belum ada di daerah lainnya selain barru yang melakukan begitu cepat, ia mengatakan tujuan MOU ini untuk menjalin proses pertokol kesehatan.

“Kalau terkait Virus Corona sudah disampaikan kita jangan panik tapi waspada kita melakukan peningkatan kesehatan diri, dengan meningkatkan daya tahan tubuh, gaya hidup sehat, serta hindari kerumunan,” pungkasnya.(red).

Selasa, 26 Mei 2020

Panglima TNI : Pendisiplinan Protokol Kesehatan di 4 Provinsi dan 25 Kab/Kota



Sigapnews.com, Jakarta - Presiden didampingi Panglima TNI, Kapolri dan Gubernur Provinsi DKI usai melihat secara langsung pendisiplinan protokol kesehatan agar masyarakat bisa melaksanakan kegiatan dan aman terhadap Covid-19, di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (26/5/2020).

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Marsekal Hadi Tjahjanto, menyampaikan bahwa rencana pendisiplinan protokol kesehatan ini akan dilaksanakan, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), adalah 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota.

”Objeknya adalah tempat-tempat lalu lintas masyarakat, kemudian mal-mal, pasar-pasar rakyat, kemudian tempat pariwisata,” ujar Panglima TNI usai mendampingi Presiden melihat secara langsung pendisiplinan protokol kesehatan agar masyarakat bisa melaksanakan kegiatan dan aman terhadap Covid-19, di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (26/5).

Dari data yang ada, Panglima TNI sampaikan bahwa kegiatan tersebut akan dilakukan di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota serta ada 1.800 objek yang akan dilaksanakan pendisiplinan tersebut.

”Dalam tahap pertama ini kita laksanakan secara serentak di 4 tempat, yaitu di DKI Jakarta khususnya adalah di Bundaran HI, kemudian di wilayah Bekasi, berikutnya adalah Provinsi Jawa Barat, Sumatra Barat, dan Gorontalo,” imbuh Panglima TNI.

Pelaksanaan pendisiplinan, menurut Panglima TNI, dilaksanakan secara bertahap, seperti contoh saat ini adalah melaksanakan tempat lalu lintas masyarakat di stasiun kereta.

”Kemudian siang nanti rencananya Bapak Presiden juga akan meninjau adalah tempat niaga khususnya adalah foodhall di daerah Bekasi,” ungkap Panglima TNI.

Termasuk, menurut Panglima TNI, adalah tempat-tempat untuk mendukung kepentingan masyarakat yaitu tempat-tempat penjualan Apotek/penjualan obat yang akan terus diawasi.

Yang akan dilaksanakan di antaranya, menurut Panglima TNI, adalah pendisiplinan protokol kesehatan, sebagai berikut:

Pertama, seluruh masyarakat perlu diawasi supaya tetap memakai masker;

Kedua, masyarakat dalam kegiatan juga harus menjaga jarak aman;

Ketiga, siapkan tempat mencuci tangan atau alat hand sanitizer.

”Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, tahap pertama bisa berjalan dengan baik,” ungkap Panglima TNI.

Tahap pertama, menurut Panglima TNI akan diatur, contohnya adalah mal yang kapasitasnya 1.000 mungkin akan diizinkan untuk 500 orang saja dan diawasi.

”Termasuk juga rumah makan harusnya mungkin 500 orang kita batasi mungkin hanya 200 orang saja,” tandas Marsekal Hadi.

Menurut Panglima TNI, kerja sama antara TNI/Polri dengan pemerintah daerah termasuk koordinasi dengan Gugus Tugas mudah-mudahan apa yang diinginkan semua masyarakat tetap beraktivitas tapi aman dari Covid-19.

”Oleh sebab itu, saya mohon dukungan dari seluruh rekan-rekan untuk berhasilnya pelaksanaan pendisiplinan protokol kesehatan tersebut,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI sampaikan harapan agar 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota tersebut nantinya R0-nya bisa turun sampai 0,7 sampai dengan bawah lagi yang lebih bagus.

Sebagai tambahan, Panglima TNI sampaikan anggota Polri yang dilibatkan kurang lebih 340.000 karena harus mengamankan di 1.800 lokasi tersebut.

”Nanti siang di sini juga aktivitas di atas juga segera akan kita laksanakan setelah di bawah, siang ini langsung di atas Stasiun MRT HI segera kita laksanakan pendisiplinan terhadap protokol kesehatan tersebut,” pungkas Panglima TNI. (Red).

Sabtu, 30 Mei 2020

Wujudkan Aman Covid 19, Menag Terbitkan Edaran Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Dirumah Ibadah



Sigapnews.com, Jakarta (Kemenag) - Menteri Agama Fachrul Razi hari ini menerbitkan surat edaran tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi.

Menag Fachrul Razi mengatakan surat edaran ini diterbitkan sebagai respon atas kerinduan umat beragama untuk kembali melaksanakan ibadah di rumah ibadah masing-masing dengan tetap menaati protokol kesehatan, terutama  dalam rangka pencegahan persebaran Covid-19 dan perlindungan masyarakat dari risiko ancaman dampaknya. 

“Rumah ibadah harus menjadi contoh terbaik pencegahan persebaran Covid-19,” terang Menag di Jakarta, Sabtu (30/05).

Menurutnya, surat edaran mencakup panduan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah pada masa pandemi, yang lazimnya  dilaksanakan secara berjamaah atau kolektif. Di dalamnya mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah, berdasarkan situasi riil terhadap pandemi Covid-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut, bukan hanya berdasarkan status Zona yang berlaku di daerah. 

“Meskipun daerah berstatus Zona Kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah/kolektif,” tegas Menag. 

Menag menggarisbawahi, rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka R-Naught/RO dan angka Effective Reproduction Number/RT, berada di Kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19.  Hal itu ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama Majelis-majelis Agama dan instansi terkait di daerah masing-masing. 

“Surat Keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan,” jelasnya.

"Sanksi pencabutan itu dilakukan agar pengurus rumah ibadah juga ikut proaktif dan bertanggungjawab dalam menegakkan disiplin penerapan protokol Covid-19," sambungnya.    

Untuk mendapatkan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19, kata Menag, pengurus rumah ibadah dapat mengajukan permohonan surat keterangan secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai tingkatan rumah ibadahnya. Adapun rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya, pengurus dapat mengajukan surat keterangan aman Covid-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.

SE rumah ibadah ini juga mengatur kewajiban pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah. Ada 11 kewajiban yang diatur, yaitu:

a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;

d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu > 37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
g. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak; 

h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
i. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
j. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
k. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.

Selain itu, SE ini juga mengatur kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah. Ada sembilan poin, yaitu:

a. Jemaah dalam kondisi sehat;
b. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman Covid-19 dari pihak yang berwenang;
c. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;

d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer;
e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
f. Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;

g. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
h. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19;
i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.

Jika rumah ibadah akan digunakan untuk kegiatan  sosial keagamaan, seperti akad pernikahan/perkawinan, maka selain tetap mengacu pada ketentuan di atas, aturan berikut harus juga dipatuhi:

a. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif Covid-19;
b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal  20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang; dan
c. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

"Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur secara khusus oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Majelis-majelis Agama terkait. Panduan ini akan dievalusi sesuai dengan perkembangan pandemi Covid-19,” tandasnya.(red).

Selasa, 16 November 2021

Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng Buka Seminar Kesehatan Srikandi Pemuda Pancasila


Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com, - Dalam rangka memperingati hari kesehatan nasional 2021. Srikandi Pemuda Pancasila Soppeng Menggelar seminar kesehatan dengan tema tetap sehat jiwa dan raga dalam menghadapi era 4.0 di baruga rumah jabatan bupati soppeng. (Rabu), 2021/11/17.

Seminar kesehatan yang dibuka langsung oleh ketua tim penggerak PKK kabupaten soppeng ini dihadiri oleh sejumlah tamu undangan termasuk diantaranya perwakilan puskesmas setiap kecamatan serta beberapa organisasi kepemudaan dan profesi.


Dalam kegiatan ini, ketua DPC Srikandi Pemuda Pancasila Soppeng, dr. Hj. Siti mudirusniah, M.Kes,.Sp.KJ mengatakan revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini telah membawa perubahan prilaku dalam masyarakat apabila hal tersebut tidak kita sikapi dengan bijak maka jelas akan berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang.

"Revolusi industri 4.0 hadir dengan membawa ancaman khususnya dibidang kesehatan, olehnya itu langkah-langkah strategis harus kita tempuh untuk menghadapinya, " ungkapnya.


Sementara itu, Andi Muhammad Rasyidi, S.Sos, M.Si selaku ketua MPC pemuda pancasila Soppeng dalam sambutannya mengapresiasi pengurus srikandi pemuda pancasila soppeng serta mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan mensukseskan kegiatan ini.

"Terimakasih atas partisipasi dan kontribusinya, Semoga kegiatan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua". Tandasnya. (Edil Rauf).

Rabu, 27 Mei 2020

Pasi Ops Kodim 1423/Soppeng Hadiri Pelepasan Peserta Karantina di Hotel Delta Ompo



Sigapnews.com, Soppeng - Dandim diwakili Pasi Ops Dim 1423/Soppeng Kapten Inf Irfan Nasir menghadiri kegiatan Pelepasan Peserta Karantina di Halaman Hotel Delta Ompo Kel. Ompo Kec. Lalabata Kab. Soppeng, Kamis (28/05/2020).

Peserta karantina yang berjumlah 26 orang dilepas langsung oleh Kadis Kesehatan Kab. Soppeng Sallang SKM, M.Kes dan diberikan surat keterangan berbadan sehat dari Dinas Kesehatan Kab. Soppeng melalui Tim Kesehatan Puskesmas Malaka.

Kadis Kesehatan Kab. Soppeng Sallang SKM, M.Kes menyampaikan selaku Pemerintah Daerah Kab. Soppeng kami sangat berharap selama masa karantina dapat mengambil banyak pelajaran.

"Kami himbau agar senantiasa rajin memakai masker dan cuci tangan terutama setelah melaksanakan aktifitas kerja"

"Jaga kesehatan dengan melakukan pola hidup sehat guna sesuai arahan protokoler kesehatan untuk menghindari penyebaran virus covid 19".

Turut hadir Kepala Puskesmas Ainuddin  S.Kep.Ns, Pasi Ter Kapten Inf Sailela, Pasiintel Dim 1423/Soppeng diwakili Pasandi Letda Inf Endang Hermana, Gabungan petugas jaga karantina dari Polres, Dishub dan Pol PP. (Jeff).

Sabtu, 27 Juni 2020

Sosialisasikan Protokol Kesehatan, Polresta Tangerang Gandeng Tokoh Agama



Sigapnews.com, Tangerang (Banten) -Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menggelar pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tangerang, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tangerang, dan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kabupaten Tangerang di salah satu rumah makan di kawasan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Sabtu (27/6/2020).

"Polresta Tangerang terus melakukan berbagai kegiatan untuk mengajak masyarakat menerapkan protokol kesehatan salah satu upaya itu adalah dengan menggandeng tokoh agama," kata Ade.

Ade menyampaikan, pertemuan dengan para pemuka agama merupakan bentuk silaturahmi untuk membangun kesepahaman. Selain mendistribusikan isu-isu aktual, pada silaturahmi itu pun disepakati bahwa institusi pemerintah dalam hal ini kepolisian dan para pemuka lintas agama siap bergotong-royong untuk terus mengedukasi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan 

Kata Ade, imbauan protokol kesehatan kepada masyarakat merupakan bagian dari kesiapan menuju new normal. Ade berharap, kerja sama dan gotong-royong semua pihak dapat memberikan kekuatan hingga bisa menjalani dan mengatasi pandemi dengan baik.

"Yakni dengan berkurangnya angka yang terkena positif dan masyarakat dapat melaksanakan aktivitas normal seperti biasa," ujarnya.

Ade mengajak semua elemen masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Hal yang paling minimal dalam hal mematuhi protokol kesehatan adalah menggunakan masker. Langkah itu, lanjut Ade, akan lebih baik bila diikuti kebiasaan mencuci tangan dan menjaga jarak.

"Apabila gotong-royong dan disiplin, mudah-mudahan kita aman dan dapat melewati semua ini dengan baik," tandasnya.

Kamis, 19 Maret 2020

Ketua Dewan Etik IWO Soppeng Ingatkan Wartawan Jaga Kesehatan Saat Bertugas

Ketua Dewan Etik IWO Soppeng Allin Beddu ( Foto Istimewa, 20/3/2020) 

Sigapnews.com, Soppeng - Ketua Dewan Etik Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Soppeng Agusman, S.IP meminta seluruh jurnalis yang meliput untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan. Terlebih, Pemerintah Sulawesi Selatan telah menyatakan adanya satu pasien positif tertular Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Sulsel.

“Satu pasien sudah dinyatakan positif corona dan satu meninggal, jadi Tolong kawan-kawan yang meliput di lapangan tetap memperhatikan kesehatan,” ujar Allin Beddu sapaan akrab Agusman S,IP Jumat (20-3-2020).

Allin menegaskan pada kondisi saat ini, wartawan diminta untuk mengutamakan kesehatan agar tidak mudah terhindar dari virus tersebut. 

“Ingat, tidak ada berita seharga nyawa, utamakan keselamatan dan kesehatan, karena sehat itu mahal harganya,” imbaunya.

Dia juga meminta seluruh media massa menyiapkan alat-alat kesehatan yang bisa meminimalisir penyebaran virus corona.

 “Media kalau bisa wartawannya dibekali dengan hand sanitizer, masker dan menyiapkan alat pengukur suhu di kantor,” tuturnya.

Selain itu, dia meminta seluruh wartawan yang meliput terkait pasien corona untuk melindungi identitasnya dan mengedepakan kode etik jurnalistik. “Berita yang disampaikan kepada masyarakat juga harus jelas. Jangan sampai menimbulkan kepanikan dan keresahan masyarakat,” pungkas Allin. (red).

Senin, 15 Agustus 2022

Masyarakat Batubara Demo, Minta Gubernur Sumut Tak Goyah Penolakan Hibah RSU Indrapura


Aksi Demo Masyarakat Batubara di Simpang Kuala Tanjung menyesalkan sikap penolakan hibah RSU Indrapura.

Sigapnews.com, Batubara - Ratusan Masyarakat Batubara aksi demo di Tugu Inalum Simpang Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Batubara,Senin (15/8/2022).

Mereka  menyatakan sikap penyesalan dan kecewa atas  penolakan Partai Golkar melalui Fraksi Golkar DPRD Sumut terhadap pemberian hibah asset RSU Indrapura kepada Pemkab Batubara.

Elemen masyarakat Batubara yang demo Gemkara,KNPI,Pemuda Pancasila,AMPI, NU,GP Ansor,Pujakesuma,Generasi Muda Alittihadiyah,SPSI,STIT.

Aksi demo bejalan damai,mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian serta arus lalulintas lancar.

Dalam orasinya ,Zulkarnain Achmad, Sawaluddin Pane dan Burhan  mengecam keras sikap Fraksi DPRD Sumut menolak pemberian hibah asset RSU Indrapura. Mereka tidak pro rakyat padahal rakyat Batubara juga ada anggotanya.

Sawaluddin minta Pak Airlangga Hartarto mencopot Anggota Fraksi DPRD Sumut Irham Buana dan Dodi Thahir bisa merusak citra partai di tengah rakyat,tegas Sawaluddin.

Zulkarnain Achmad juga tidak yakin Ketua Partai Golkar Musa Rajekshah menginstruksikan Fraksi Golkar menolak hibah asset  RSU Indrapura ke Pemkab Batubara meskipun Fraksi merupakan  perpanjangan Partai. Sebab,Musa Rajekshah memiliki ikatan emosional sangat kuat dengan  Batubara.

Ketua Umum Gemkara (Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Kabupaten Batu Bara) Khairul Musim membacakan 
pernyataan sikap , mendukung kebijakan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi  menghibahkan asset  RSU Indrapura kepada Pemkab  Batubara.

Kebijakan arif dan bijaksana  Gubernur Edy Rahmayadi itu memiliki alasan sangat  kuat demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Sumut  di Kabupaten Batubara.

Faktanya selama ini, UPT RSU  Indrapura milik Pemprov Sumut itu belum dikelola secara  baik dan maksimal  sehingga belum memberi manfaat sebesar-besarnya  bagi upaya meningkatkan pelayanan  kesehatan masyarakat Kabupaten Batubara.

Maka sangat wajar bila Gubernur Edy menghibahkan RSU  Indrapura supaya dikelola dengan  manajemen profesional. Apalagi lokasi  rumah sakit  berdekatan dengan Kawasan Industri Strategis Nasional Kuala Tanjung membutuhkan  rumah sakit  representatif dan modern.

Berkaitan penolakan  Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, hal  itu urusan mereka. Berarti mereka tidak peka dan tidak mau membantu masyarakat Batubara.Namun harus diingat , ini  hak azasi rakyat Batubara.

Justru itu, jangan ada satupun  oknum atau kelompok atau bahkan  partai yang coba-coba menghalangi upaya pemerintah atau Gubernur Edy Rahmayadi untuk memberi fasilitas kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Batubara.

Hibah  RSU  Indrapura  menunjukkan bukti  Gubernur   Edy Rahmayadi memiliki komitmen tinggi  mewujudkan  rakyat Batubara sehat,cerdas  dan sejahtera.

Pak Edy  jangan ragu, jangan takut, jangan gentar, tidak goyah,tidak mundur setapakpun.Rakyat Batubara siap berada di depan dan  dibelakang Gubernur,tegas Khairul.


Fraksi Partai  Golkar DPRD Sumut  tidak memiliki kepekaan  terhadap persoalan kesehatan masyarakat Batubara karena menolak  hibah RSU Indrapura. Kenapa keberatan ?.  Padahal rumah sakit  milik rakyat dan  tidak perlu dipersoalkan.

Menjawab wartawan ada peraturan dilanggar dalam proses hibah ?. Khairul yakin Gubernur pasti  sudah melakukan kajian dari berbagai aspek termasuk soal regulasi. Itu kita serahkan kepada pak Gubernur,tandasnya.

Aliansi Masyarakat
Batubara juga menyampaikan pernyataan sikap ke DPRD Batubara  diterima H.Darius,SH, Ahmad Mumtaz,Sarianto Damanik,Syahril,Mukhlis Bahtin.

DPRD Batubara mendukung pemberian hibah RSU Indrapura peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. "Dewan juga telah mengalokasikan  anggaran Rp.1,4 Miliar untuk pembangunan/renovasi RSU Indrapura",Ahmad Mumtaz dari Fraksi PKS

Pemberian hibah asset RSU Indrapura berdasarkan NPHD Anatar Pemprov Sumut dan Pemkab Batu Bara  Nomor 593/7406/2022, Nomor 032/3969/2022 tanggal  7 Juli 2022  ditandatangani Sekda Provinsi Sumut H.Affi Lubis,SH dan Sekda Kabupaten Batu Bara H.Sakti Alam Siregar.***
© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved