Profil Ahmad Lutfi Calon Pengganti Kapolri Idham Azis

Sigapnews.com, Jakarta - Bursa calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) diramaikan beberapa nama perwira tinggi kepolisian. Mulai dari Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana, hingga Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi. Kapolri Idham Azis rencananya pensiun pada Januari 2021. Orang-orang terbaik sedang ditimbang-timbang untuk menggantikan posisinya.

Irjen Pol Ahmad Luthfi menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah sejak 1 Mei 2020, menggantikan Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel. Sebelum menduduki jabatan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menjabat sebagai Wakapolda Jawa Tengah. Lulusan Sepamilsuk Polri 1989 ini berpengalaman dalam bidang intel.

Ahmad Luthfi lahir di Surabaya, Jawa Timur, 22 November 1966. Ia mengukir sejarah sebagai satu-satunya perwira tinggi Polri non-Akpol yang menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah.

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memutasi jabatan Kepala Divisi Humas Polri dan sembilan orang kapolda yang tertuang dalam surat telegram nomor ST/1377/V/KEP./2020, termasuk di dalamnya Brigjen Pol Drs Ahmad Lutfi dengan NRP 66110432 yang menjabat sebagai Wakapolda Jawa Tengah, dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yakin bahwa sosok Ahmad Luthfi mampu bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (Forkopimda), bahkan akan menjadi lebih solid. Terlebih dirinya dan Ahmad Luthfi merupakan sahabat lama.

“Pak Luthfi adalah sosok sahabat yang sudah lama berkecimpung dalam tugas-tugas kepolisian di Jateng, dari Solo ke Jateng, hari ini jadi Kapolda. Tentu kami berharap bisa melanjutkan tugas Pak Rycko, Pak Luthfi tidak ada yang baru (sudah berpengalaman),” kata Ganjar dalam keterangannya, Selasa, 5 Mei 2020.

Saat awal menjabat sebagaj Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi sudah dihadapkan dengan pandemi Covid-19. Ahmad pun melakukan beberapa upaya antisipasi untuk pencegahan penularan Covid-19. Salah satunya adalah memerintahkan seluruh Kepolisian Resor (Polres) untuk membuat peta potensi konflik di wilayah masing-masing.

“Mulai sekarang buat peta potensi konflik di wilayah masing-masing. Di Polda nanti akan saya buat Crisis Center yang dikelola oleh Karo Ops,” kata Ahmad saat melakukan kunjungan ke pos pengamanan (Pos Pam) Operasi Ketupat Candi (OKC) 2020 dan Pos Terpadu Covid-19, di Jembatan Timbang Sarang Desa Temperak Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Selasa, 26 Mei 2020.

Saat itu, dia juga menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan polres jika terjadi perubahan status menjadi merah I, II atau III.

Jika suatu daerah dinyatakan merah I, Kasatwil harus melakukan inventarisasi. Antara lain menyiapkan tempat pemakaman, sarana prasarana pendistribusian barang dan orang.

Ketika naik menjadi merah II, gudang sembako, bank-bank dan PDAM harus diamankan. Lakukan upaya preventif,pengamanan di tempat-tempat sentral masyarakat.

Dan ketika menjadi merah III, maka diberlakukanlah Sispam kota, gunanya untuk memotong masyarakat lain yang masuk ke wilayah kita, karena dimungkinkan wilayah kita kaya sumber alam. "Juga gunakan Sispam Mako (sistem pengamanan markas komando)," ujarnya saat itu.

Ahmad Luthfi juga menggagas pembentukan Pesantren Siaga Covid-19. Gagasan tersebut diungkapkan seusai mengunjungi ulama asal Solo, Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf, Kamis, 18 Juni 2020.

Dalam pembentukan Pesantren Siaga Covid-19, lanjutnya, Polda Jateng sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jateng.

Polri akan menjadi fasilitator dalam menciptakan Pesantren Siaga Covid-19. Artinya memberdayakan pesantren untuk memberi pengamanan diri sendiri dengan protokol kesehatan. Tapi itu semua diserahkan kepada para pengasuh pondok pesantren yang ada. Sehingga polisi hanya membuat suatu fasilitator, mendidik, kemudian mengimbau dan menerapkan.

Dia juga menargetkan pembentukan 8.000 kampung siaga Covid-19 di Jawa Tengah. Model kampung ini perlu diperbanyak guna menyongsong kenormalan baru.

Perjalanan Karier Ahmad Luthfi

Perjalanan karier Ahmad Luthfi sebagai perwira menengah berawal dari saat ia resmi menjabat Kapolresta Solo pada 5 Februari 2015.

Ahmad Lutfi menggantikan Kombes Pol Iriansyah yang akan bertugas sebagai Kepala Biro (Karo) Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Sulawesi Utara. Lalu, pada 14 Maret 2017, Ahmad Lutfi dimutasi bersama tujuh kapolres lainnya.

Berikutnya pada 21 Maret 2018, Ahmad Luthfi dilantik menjadi Wakapolda Jawa Tengah oleh Kapolda Irjen Pol Condro Kirono di Gedung Borobudur, kompleks Mapolda Jateng, Jalan Pahlawan Semarang.

Ahmad Lutfi menggantikan Brigjen Pol Indrajit yang telah mendapatkan amanat dan tugas sebagai Kapolda Kalimantan Utara. Luthfi pun naik pangkat bintang satu alias brigjen. Bintangnya bertambah lagi setelah menjabat Kapolda Jawa Tengah.

Riwayat Pendidikan Ahmad Luthfi

 Sepa (1989)

 Selapa (2000)

 Sespim (2005)

 Lemhanas PPRA (2017)

Riwayat Jabatan Ahmad Luthfi

Kapolres Batang

Wadir Intelkam Polda Jateng (2010)

Wakapolresta Surakarta (2011)

Kapolresta Surakarta (2015)

Analis Kebijakan Madya bidang Sosbud Baintelkam Polri (2017)

Wakapolda Jawa Tengah (2018)

Kapolda Jawa Tengah (2020).

Bamsoet Berikan Bantuan Ribuan Alat Rapid Test ke Pemprov Jawa Barat

Sigapnews.com, Bandung (Jabar) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberikan bantuan 5.000 pack rapid test kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bamsoet juga mengapresiasi kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus melakukan gebrakan guna menekan penyebaran Covid-19. Terbukti dengan rendahnya indeks reproduksi Covid-19 per tanggal 7 Juni 2020 berada di angka 0,72. Walaupun masih fluktuatif, namun dari 1 - 7 Juni 2020, nilainya selalu konsisten dibawah 1.

"Indeks reproduksi Covid-19 di atas 1 menandakan penyebaran Covid-19 meningkat tajam tak ubahnya seperti bola salju yang bergulir. Namun jika angkanya rendah seperti di Jawa Barat, menandakan penyebarannya sudah mulai berkurang signifikan. Mudah-mudahan jika konsisten selalu dibawah 1, Covid-19 akan segera hilang dari Jawa Barat. Tak lain berkat kerja keras Gubernur Ridwan Kamil dibantu gotong royong jajaran dibawahnya," ujar Bamsoet usai menyerahkan bantuan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Bandung, Jumat (12/6/20).

Mantan Ketua DPR RI ini mendorong berbagai provinsi bisa segera menyusul Jawa Barat. Terutama Jawa Timur dan DKI Jakarta yang masih tinggi penyebaran Covid-19. Per 11 Juni kemarin, DKI Jakarta memiliki 8.650 kasus positif, sedangkan Jawa Timur 7.103 kasus positif, sementara Jawa Barat 2.551 kasus positif.

"Salah satu kunci kesuksesan Jawa Barat yakni dengan memasifkan rapid test dan PCR. Memiliki 627 mobil test yang selalu bergerak ke berbagai penjuru kabupaten/kota, Pemprov Jawa Barat sudah melakukan rapid test terhadap 137.575 warga dan PCR terhadap 57.957 warga. Kunci lainnya pada tindakan cepat yang diambil tanpa menunda waktu. Contohnya, karena beberapa hari terakhir ini pasar menjadi salah satu epicentrum penyebaran Covid-19, Gubernur Ridwan Kamil langsung bergerak cepat melakukan test di 700 pasar," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menekankan, semakin cepat daerah berhasil menekan penyebaran Covid-19, semakin cepat pula perekonomian nasional kembali pulih. Saat ini, kondisi keuangan Indonesia dan juga banyak negara dunia lainnya sedang mengalami hantaman keras. Bisa dilihat dari penerimaan pajak yang terpukul, per April 2020 turun 3,1 persen menjadi Rp 376,3 triliun dengan defisit APBN mencapai Rp 74,5 triliun.

"Total hutang kita juga tak sedikit. Per April 2020, tercatat mencapai Rp 5.172,48 triliun yang terdiri dari Rp 4.338,44 triliun atau 83,9 persen dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 834,04 triliun atau 16,1 persen berasal dari pinjaman luar dan negeri. Dimana Rp 9,92 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri dan Rp 824,12 triliun dari pinjaman luar negeri," tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, seperti perjalanan dinas, rapat kerja di luar kantor, hingga mengusahakan penundaan pembayaran hutang negara beserta bunganya. Efisiensi juga perlu dilakukan di di berbagai BUMN yang notabene sebelum pandemi Covid-19 kondisi keuangannya sudah banyak yang tak sehat.

"Salah satu faktor penggerak perekonomian nasional adalah dengan menggerakan konsumsi rumah tangga. Agar konsumsi rumah tangga meningkat, tentu jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja maupun kejadian yang membuat psikologis rumah tangga menahan konsumsi. Karena itulah pentingnya stimulus terhadap berbagai dunia usaha hingga bantuan sosial langsung tunai kepada masyarakat bawah, yang cakupan penerimanya harus semakin diperluas," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, pemerintah sudah beberapa kali melakukan perubahan kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Awalnya hanya sebesar Rp 150 triliun, lalu naik menjadi Rp 318,09 triliun, dan terakhir menjadi Rp 669,7 triliun. Tak menutup kemungkinan akan naik kembali seiring berjalannya waktu.

"Jika perlu, pemerintah juga bisa mengumpulkan para konglomerat Indonesia yang total kekayaannya jika ditaksir secara keseluruhan mencapai Rp 1.884,4 triliun per Desember 2019. Dorong mereka agar memborong surat hutang negara. Jadi kita tak perlu menarik hutang lebih banyak dari pinjaman luar negeri dengan bunga yang mencekik," pungkas Bamsoet. (*)

Lembaga Survei Nasional : Capres Prabowo Subianto di Banten Masih Unggul 48,6 Persen

Jakarta, Sigapnews.com, – Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis survei terkait persaingan elektabilitas calon presiden (Capres) di daerah battlegrounds utama, salah satunya di Provinsi Jawa Barat.

Hasilnya, menunjukkan hegemoni Prabowo Subianto di provinsi Jawa Barat tidak tergoyahkan dan ia tetap unggul dibandingkan Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan.

“Berdasarkan hasil survei LSN ternyata Provinsi Jawa Barat alias Tatar Sunda masih menjadi lumbung suara utama Prabowo Subianto sebagaimana pada Pilpres 2014 dan 2019. Dugaan bahwa Anies Baswedan berhasil menggerus kantong-kantong suara Prabowo di tanah Sunda (Provinsi Jabar), tidak terbukti dalam survei LSN kali ini,” ungkap Direktur Eksekutif LSN, Gema N. Bakry dalam konferensi pers LSN, Sabtu (14/1/2023).

Gema menambahkan saat responden ditanya jika Pilpres dilaksanakan saat ini, sebanyak 58,4% responden di Jawa Barat menyatakan mereka akan memilih Prabowo sebagai Presiden.

Kemudian, disusul dengan suara Anies Baswedan sebanyak 24,8% dan 13,2% suara untuk Ganjar Pranowo.

Untuk itu, dalam kesimpulannya, LSN menyebut bahwa masyarakat Jawa Barat masih menjadi pemilih loyal (loyal voters) bagi Prabowo sekaligus Partai Gerindra.

Selain Jawa Barat, keunggulan serupa juga terjadi di Provinsi Banten, di mana LSN menyebut Prabowo tetap unggul dari Ganjar dan Anies dengan 48,6%.

Itu berarti sosok Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan masih tidak tergoyahkan di Provinsi Jawa Barat dan Banten, sebagai dua lumbung suara utamanya.

"Prabowo Subianto masih belum tergoyahkan hegemoninya di Jawa Barat. Dugaan bahwa Anies Baswedan berhasil menggerus kantong-kantong suara Prabowo di tanah Sunda, tak terbukti dalam survei LSN kali ini. Masyarakat Jawa Barat tetap menjadi pemilih loyal (loyal voters) bagi Prabowo sekaligus juga bagi Partai Gerindra," kata Direktur Eksekutif LSN Gema N Bakry, dalam konferensi pers virtual, Sabtu (14/1/2023).

Sementara, pada wilayah Jawa Timur, elektabilitas Prabowo dan Ganjar bersaing ketat. Namun, Prabowo tetap berada teratas dengan angka 42,1% dan Ganjar 41,9%. Lalu disusul Anies sebanyak 13,5% dan belum memilih 2,5%.

Untuk diketahui, survei LSN dilakukan pada 2-11 Januari 2023 di enam provinsi yang ada di seluruh Pulau Jawa dengan total responden sebanyak 810. Sampel diambil secara acak bertingkat (multistage random sampling).

Sementara itu, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka.

(Hendra/**)

LDII Jatim-Dinkes Launching Cek Kesehatan Gratis Serentak, Gresik Jadi Pusat Pelaksanaan

Gresik, Sigapnews.com, Kolaborasi antara Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menghadirkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digelar serentak di seluruh wilayah Jawa Timur, Minggu (13/9/2026).

Peluncuran program tersebut dipusatkan di Ballroom DPD LDII Kabupaten Gresik yang menjadi studio utama pelaksanaan kegiatan secara hybrid. Dari lokasi tersebut, rangkaian launching terhubung dengan jajaran DPD LDII kabupaten dan kota se-Jawa Timur secara daring.

Launching dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono dan Ketua DPW LDII Jawa Timur Ir. KH. M. Amrodji Konawi, S.E., M.T., IPM.

Sekitar 350 peserta mengikuti kegiatan secara langsung di Gresik. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan turut melibatkan 20 tenaga kesehatan dari Puskesmas Kebomas, Manyar, Duduk Sampeyan, dan Benjeng.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dr. Mukhibatul Khusnah, M.M., M.Kes., bersama sejumlah kepala puskesmas yang terlibat juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Ketua DPD LDII Kabupaten Gresik KH. Khusnul Hamidi, S.Pd.I., M.Pd.I., menyampaikan apresiasi terhadap sinergi LDII Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan gratis bukan sekadar memberikan akses layanan kesehatan, tetapi juga mendorong masyarakat membangun kesadaran terhadap pentingnya deteksi dini.

“Kesehatan merupakan bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pemeriksaan kesehatan secara dini, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya dan melakukan langkah-langkah pencegahan sejak awal,” ujarnya.

KH. Khusnul Hamidi juga menegaskan bahwa LDII Gresik siap mendukung keberlanjutan program tersebut agar manfaatnya tidak berhenti pada kegiatan launching.

“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada launching saja, tetapi dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. LDII siap bersinergi dengan pemerintah, khususnya dalam program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Antusiasme warga terlihat selama pelaksanaan pemeriksaan. Peserta mengikuti sejumlah tahapan pemeriksaan kesehatan sekaligus mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga kondisi tubuh dan melakukan deteksi dini.

Program tersebut sekaligus mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar tidak hanya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami keluhan, tetapi mulai menjadikan pemeriksaan rutin sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit.

Kolaborasi LDII Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ini diharapkan menjadi model sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam memperluas akses edukasi serta pemeriksaan kesehatan masyarakat.

Dengan pelaksanaan serentak di berbagai daerah, program CKG diharapkan mampu memperkuat budaya preventif dan deteksi dini, sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas.

(Redho)

Pasca Hari Raya Idul Fitri Capaian Rekor Pangan Indonesia: Prabowo Subianto Puji Upaya Petani di Panen Raya Majalengka

Majalengka, Sigapnews.com, Beberapa hari setelah Idul Fitri, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung Panen Raya Nasional di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. (7/4/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari panen serentak di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota, sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS mencatat bahwa pada April 2025, potensi luas panen nasional mencapai 1.595.583 hektare, dengan estimasi produksi sebesar 8.631.204 ton gabah kering giling (GKG) atau setara 4,97 juta ton beras. Secara kumulatif, produksi Januari–April 2025 tercatat 13.948.785 ton GKG, angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya terhadap capaian ini yang menurutnya merupakan hasil dari kerja keras para petani serta sinergi lintas sektor.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan ini bukan semata capaian teknis, namun juga keberhasilan moral dan sosial.

“Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah bekerja keras, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, jajaran pemerintah, dan tentu saja para petani.

"Saudara-saudara petani adalah tulang punggung bangsa, tanpa pangan, tidak ada negara, tanpa pangan, tidak ada NKRI,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga menyatakan kebahagiaannya karena pada Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, harga-harga pangan terkendali, stabil, dan terjangkau.

Ia menilai keberhasilan ini merupakan buah dari kerja nyata seluruh jajaran pemerintahan dan para petani di seluruh pelosok negeri.

“Banyak negara saat ini kekurangan beras, harga pangan menjulang. Bahkan di negara terkaya sekalipun, telur langka.

"Tapi kita, Alhamdulillah, sekarang ekspor telur dan harganya turun. Ini berkat kerja keras semua pihak.

"Ini hasil kebijakan yang masuk akal dan kesungguhan kita untuk membela rakyat,” tambah Presiden.

Empat belas provinsi utama seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Sumut, Kalbar, Kalteng, Kalsel, NTB, dan Sulsel tercatat menyumbang hampir 91,42% produksi nasional bulan ini. Dengan luas panen 1,43 juta hektare dan produksi 7,89 juta ton GKG, wilayah ini menjadi tulang punggung produksi nasional. Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar, disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di luar Pulau Jawa, kontribusi tertinggi berasal dari Sulsel, Lampung, dan NTB.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada capaian ini.

Program strategis seperti cetak sawah, distribusi pupuk, teknologi pertanian, dan koperasi desa akan terus diperluas untuk mendorong kemandirian pangan.

“Saya ingin jadi Presiden yang berhasil menjaga harga pangan".

"Saya ingin rakyat kita menikmati protein yang cukup, harga yang terjangkau". 

"Kita ingin desa punya gudang, cold storage, apotek murah, dan truk pengangkut hasil panen, dan Kita ingin petani hidup makmur,” ujarnya penuh semangat.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang hadir mendampingi Presiden menyampaikan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kebijakan yang tepat dan keberpihakan Presiden terhadap sektor pertanian.

“Terima kasih dari petani Indonesia. Harga gabah naik Rp6.500 per kilogram. Dan ini kebahagiaan petani seluruh Indonesia. Ada 100 juta petani yang berterima kasih kepada Bapak Presiden. 

"Kemudian juga terima kasih atas kebijakan pupuk yang lebih sederhana. Tadi kami keliling, petani berterima kasih karena mendapatkan pupuk lebih mudah dibanding sebelumnya,” ujar Mentan Amran.

Ia menambahkan, sebelumnya distribusi pupuk memerlukan tanda tangan dari 12 menteri, 38 gubernur, dan 500 wali kota/bupati. Namun kini, berkat Instruksi Presiden yang ditandatangani, pupuk dapat langsung disalurkan dari pabrik ke kelompok tani (Gapoktan).

“Ini betul-betul revolusi sektor pertanian, Bapak Presiden. Kemudian program pompanisasi telah meningkatkan produksi padi di Pulau Jawa sebesar 2,8 juta ton di saat krisis El Nino. Alhamdulillah produksi kita meningkat. 

"Menurut data dari BPS, terjadi peningkatan produksi sebesar 52 persen pada Januari, Februari, dan Maret,” lanjutnya.

Menutup sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa hormat dan kebanggaannya kepada seluruh petani Indonesia. 

Ia menyebut mereka sebagai pahlawan produksi, dan menegaskan bahwa pemerintahannya akan berdiri bersama mereka untuk membangun masa depan pangan Indonesia.

“Kami bangga mengabdi kepada rakyat. Tidak ada panggilan lebih mulia daripada membela petani. Karena itu, petani harus dimuliakan. Harus makmur. Dan kami akan buktikan itu bersama-sama,” tegas Presiden Prabowo.

Dengan komitmen kuat dan sinergi nasional, Indonesia melangkah mantap menuju swasembada pangan yang berkelanjutan, menjawab tantangan global dengan keberanian dan kerja nyata.

(Red) 

Kadis Kominfo Sulsel Sebut Akan Pertajam Layanan Publik Yang Ada di SPBE Dengan Regulasi Smart Province

SIGAPNEWS.COM, Semarang (Jateng) - Kegiatan "Forum Smart Province" dengan Tema  "Peran penting Pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Provinsi cerdas" dilaksanakan di Gumaya Hotel, Semarang, Jawa tengah, Kamis,(10/10/2019).

Dihadiri oleh utusan dari berbagai provinsi di Indonesia, Forum ini melahirkan diskusi dan terobosan baru ketika Provinsi Jawa Tengah melahirkan perda pertama dan menjadikan sebagai provinsi perda cerdas pertama di Indonesia.

Andi Hasdullah, Kadis Kominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir pada forum tersebut juga memberi apresiasi  lahirnya perda Smart province.

"Saya kira Jawa tengah ini yang pertama punya perda dan akan ikut aktif diskusi, tentu akan banyak masukan yang bisa diambil daerah lain termasuk propinsi Sulawesi-Selatan untuk menerbitkan suatu regulasi," Kata Andi Hasdullah saat diwawancarai sejumlah awak media disela kegiatan tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Andi Hasdullah menambahkan bahwa kebijakan smart provinsi ada dua pilihan kita bisa kita buat dalam bentuk perda ataukah cukup dengan pergub saja yang terpenting adalah komitmen kita dalam menghadirkan smart provinsi itu benar- benar bisa hadir mengsolusi berbagai permasalahan publik, mengefisienkan tatakelola sumberdaya dan memberikan layanan prima kepada rakyat yang berujung pada kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Perda agak lama prosesnya dan biayanya mahal tapi kalau pergub lebih cepat, murah dan fkeksibel. Jadi untuk Sulsel kita akan kaji dulu khususnya terkait regulasi Smart Province.

Hasdullah menambahkan, bahwa layanan SPBE provinsi yang ada sudah dikembangkan. Sebenarnya sudah mengcover ruang lingkup layanan publik yang ada pada smart province itu, tapi kemungkinannya kita bisa pertajam lagi dengan membuat regulasi khusus terkait smart province milik Jateng

"Saya ucapkan selamat kepada Pemprov Jawa tengah atas lahirnya perda Smart province ini dan selamat kepada pak Gubernur, Ganjar Pramono,"ucap Andi Hasdullah.

Sementara Itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen Mengemukakan kalau capaian Jawa tengah sebagai perda Provinsi cerdas pertama di Indonesia harus di push secara massif dan akan mengaplikasikan secepatnya.

"Apresiasi penghargaan ini harus kita aplikasikan bersama untuk pelayanan kepada masyarakat, Semoga ini bisa berkembang bukan hanya di Jawa tengah tapi juga dari Provinsi- Provinsi lain sehingga Indonesia lebih maju,"tutup Taj Yasin Maimoen.

Salurkan Sembako Untuk Warga Terdampak Banjir di Jateng, Ahmad Muzani: Ini Tidak Seberapa Mudah-Mudahan Dapat Diterima dan Dimanfaatkan

Jawa Tengah, Sigapnews.com, - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyalurkan bantuan berupa sembako dan kebutuhan pokok di sejumlah titik di wilayah Jawa Tengah, Minggu (8/1/2023). Ribuan paket sembako disalurkan.

Daerah yang dikunjungi antara lain Desa Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dan Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, serta Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. 

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, penyaluran bantuan 15 ribu paket sembako ini adalah wujud simpati dan empati Partai Gerindra kepada korban banjir di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. 

Kegiatan ini juga bagian dari arahan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar kader-kadernya turun ke bawah membantu masyarakat yang terkena musibah. 

"Pak Prabowo menyampaikan salam hormat kepada ibu dan bapak sekalian. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan bisa meringankan beban bapak ibu semua. 

"Pak Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf karena belum bisa hadir, tapi beliau mengutus kami-kami untuk langsung memberikan bantuan ini. 

"Ini adalah wujud simpati dan empati Partai Gerindra untuk membantu rakyat yang sedang kesulitan. 

"Mudah-mudahan kehadiran kami bisa memberi semangat untuk bisa melewati masa-masa sulit ini," kata Ahmad Muzani. 

Dikatakan Muzani, Prabowo selaku pimpinan Partai Gerindra selalu memberi pesan kepada kadernya agar terus berbuat baik untuk masyarakat. 

"Terutama kepada masyarakat yang kesusahan akibat terdampak bencana alam seperti banjir di sejumlah wilayah di Jawa Tengah ini. 

"Pak Prabowo selalu berpesan kepada kami untuk selalu berbuat baik kepada masyarakat terutama rakyat kecil yang terkena musibah dan sangat membutuhkan bantuan. 

"Jika tidak bisa berbuat baik untuk bangsa dan negara, minimal berbuat kebaikan untuk masyarakat sekitar. 

"Jika tidak bisa berbuat baik untuk masyarakat, minimal berbuat baik untuk keluarga. 

"Jika tidak bisa juga, ya paling tidak jangan menyusahkan orang lain. Itulah pesan Pak Prabowo yang selalu beliau sampaikan kepada kader-kadernya," jelas Muzani. 

Wakil Ketua MPR itu mengaku, bantuan yang diberikan kepada masyarakat Jawa Tengah ini berasal dari urunan internal kader Gerindra. Namun demikian, Muzani mengingatkan bahwa bantuan ini bukan bagian dari agenda politik untuk 2024. 

"Jangan pernah berpikir bahwa bantuan yang diberikan berkaitan dengan politik. Jangan pernah ada pikiran pilih apa mereka pada 2019 dan jangan berpikir bantuan ini diberikan dengan harapan terkait dengan 2024. 

"Bantuan yang diberikan semata-mata karena memang mereka memerlukan dan membutuhkan ini. Itulah kehadiran kami sebagai partai, sehingga partai bisa menjadi penenang dan penyelamat masyarakat disaat mereka membutuhkan bantuan," jelas Muzani yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPR itu. 

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono mengatakan, mudah-mudah ada pelajaran yang bisa diambil dari musibah banjir yang dialami masyarakat Jawa Tengah. 

Karena ujian sejatinya datang terkadang untuk menguji rasa kebersamaan dan kesetiakawanan antar sesama manusia itu sendiri. 

"Semoga ujian ini bisa kita lewati bersama-sama dan pada akhirnya kebersamaan kita meningkat dan semakin kuat. 

"Tidak banyak yang bisa kami berikan oleh DPP Gerindra dan mudah-mudahan diterima baik dan bermanfaat untuk bapak ibu semua," ujar anggota DPR RI Dapil Jateng I meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kudus dan Salatiga. 

Pada kesempatan ini Muzani didampingi Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono, Ketua OKK Prasetyo Hadi, Bendahara Fraksi Gerindra DPR Novita Wijayanti, Ketua DPP Jamal Mirdad dan Anggota DPR RI Sudewo, serta Ketua DPD Gerindra Jateng Abdul Wachid dan sejumlah anggota DPRD Gerindra Jawa Tengah.

(Edil Rauf)

Insan Pers Jatim Gelar Demo Tuntut KLB Organisasi PWI Pusat

Surabaya, Sigapnews.com- Insanpers dari berbagai media di Jawa Timur melakukan demontrasi di halaman depan Gedung PWI Jawa Timu di Jl Taman Apsari 15-17 Surabaya, Senin (22/07/2024) siang. 

Sambil  membentangkan poster bertuliskan hujatan terhadap kepengurusan PWI Pusat, massa juga menunutut segera digelar KLB (Kongres Luar Biasa).

Massa yang hadir dalam aksi tersebut juga meminta Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim untuk segera bersikap, supaya kemelut yang terjadi di kepengurusan PWI Pusat segera berakhir.

Pasalnya, dalam kongres di Bandung beberapa waktu lalu, pemegang mandate suara untuk melakukan pemilihan Ketua Umum PWI Pusat ada di pundak Ketua PWI Jawa Timur.

“Kami di daerah, khususnya di wilayah Jawa Timur merasa malu sebagai anggota PWI, karena kemelut di kepengurusan PWI Pusat  justru membuat marwah organisasi semakun terpuruk,” ujar Ita, peserta  aksi.

Menurutnya, pengurus PWI Pusat seharusnya memberi tauladan kepada seluruh anggotanya, bagaimana berorganisasi yang beretika, bermartabat dan terhormat.

“Tidak malah merusak serta mencoreng organisasi PWI,” ujarnya.

Karena itulah, sesuai tuntutan para peserta aksi, PWI Jawa Timur harus cepat bersikap, meminta segera digelar KLB, sehingga organisasi bisa segera terselamatkan.

“Segera lakukan KLB,  supaya marwah PWI  tidak semakin terpuruk di mata publik.”

Aksi damai yang dihadiri kurang lebih 50 wartawan dari berbagai media, yang menjadi anggota PWI, lalu menyampaikan tuntutan kepada Ketua PWI Jatim.

Perwakilan aksi demo para wartawan ini  diterima Ketua PWI Jawa Timur  Lutfil Hakim dan pengurus, serta dari Dewan Kehormatan PWI Jatim, Joko Tetuko dan Sekretaris Ferry Ismirza.

Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim saat menerima tuntutan peserta aksi berjanji akan menyampaikan tututan  ke PWI Pusat.

Sedang Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim  menambahkan, mendukung dan mendorong Pengurus Harian PWI Jatim, meneruskan dan bertanggung jawab atas aspirasi anggota PWI ke PWI Pusat.

"Kami akan mengusulkan Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat mendampingi Zulmansyah Sekedang yang ditunjuk untuk menjalankan roda organisasi sampai Kongres Luar Biasa (KLB) berlangsung," tambah Joko Tetuko.

(Redho)

Bamsoet: Marak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Jangan Paksakan Pola Hidup Baru

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan semua pemerintah daerah (Pemda) untuk semakin bijaksana dan lebih mengutamakan aspek kehati-hatian dalam melonggarkan ketentuan pembatasan sosial atau menerapkan pola hidup baru (new normal). Kalau masih ada kelompok-kelompok masyarakat menolak melaksanakan protokol kesehatan, penerapan kenormalan baru sebaiknya tidak dipaksakan.

 

‘’Kalau pelanggaran protokol kesehatan masih marak sebagaimana terlihat pada sejumlah kota di pulau Jawa, itu berarti pemerintah daerah masih gagal. Sehingga, sebagian masyarakatnya belum berkesadaran penuh akan pentingnya mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan,’’ tegas Bamsoet di Jakarta, Senin (27/7/21).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, maraknya pelanggaran protokol kesehatan masih terlihat di Jakarta dan sejumlah kota di Jawa Timur. Kecenderungan itu tercermin dari lonjakan kasus baru di Jakarta maupun Jawa Timur. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa penyebab lonjakan kasus Covid-19 di Jawa Timur adalah ketidakpatuhan sebagian masyarakat pada protokol kesehatan. Di Jakarta, aparatur Pemprov DKI sudah mencatat 27 ribu lebih kasus pelanggaran warga yang tidak menggunakan masker. 

‘’Ini menjadi penanda bahwa Jakarta, Jawa Timur dan beberapa kota lainnya memang belum siap menerapkan pola hidup baru. Karena itu jangan dipaksakan karena risikonya cukup besar,’’ tandas Bamsoet. 

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, jika ketidakpatuhan pada protokol kesehatan masih marak, lonjakan kasus baru Covid-19 seperti yang terjadi sekarang akan berkelanjutan. Kecenderungan seperti itu sudah  barang tentu akan membuat banyak orang takut dan ragu untuk mulai membiasakan pola hidup baru di ruang publik. 

"Lonjakan kasus baru yang berkelanjutan pun bisa berakibat fatal, seperti terjadi di Eropa, Amerika Serikat hingga Brasil. Sebagaimana dilaporkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Jumat (24/7) lalu, Eropa sedang mencatat peningkatan kasus Covid-19 dalam dua minggu terakhir. Dari sekitar 15 juta kasus Covid-19 di seluruh dunia, seperlimanya tercatat di Eropa dengan total kematian 207.118," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjabarkan, lonjakan kasus di benua Eropa terjadi akibat kelalaian warga Eropa melaksanakan protokol kesehatan selama fase pelonggaran. Sejak pekan lalu, Prancis, Jerman, Austria dan Inggris mulai memperketat lagi pelaksanaan protokol kesehatan. Utamanya penggunaan masker, serta menerapkan denda bagi siapa saja yang tidak mengenakan masker

"Dampak pandemi Covid-19 di Amerika Serikat dan Brasil bahkan lebih parah lagi. Pekan lalu, Amerika Serikat sudah mencatatkan 4 juta lebih kasus dengan total kematian 144.167. Sedangkan Brasil sudah mencatat kasus 2,2 juta dengan total kematian 82.771. Karenanya, saya meminta Pemda untuk mendorong semua elemen masyarakat di daerah agar patuh dan melaksanakan protokol kesehatan jika ingin menerapkan pola hidup baru,’’ pungkas Bamsoet.(*)

Ada Komunitas Media Lokal di Kabupaten Sampang Bakal Berurusan Dengan Polisi

Surabaya, Sigapnews.com, Komunitas media lokal di Kabupaten Sampang, Madura yang mengatasnamakan KOMPAK'S (Komunitas Media Penegak Keadilan' Sampang) 'meradang' bakal dilaporkan polisi. 

Nama KOMPAK'S tersiar di Kota Pahlawan Surabaya, komunitas itu dengan sengaja mencatut nama Komunitas Jurnalis Jawa Timur (KJJT) di dalam surat audensi yang ditujukan kepada Polres Sampang.

Tidak hanya KJJT yang dicatut, ada beberapa nama organisasi/perkumpulan pers lainya juga dibubuhkan di dalam isi surat audensi itu. 

Terlihat ada nomer surat, sifat penting, perihal permohonan audensi. Setelah rujukan, terbaca isinya menjelaskan pasal demi pasal bak layaknya sang pembuat surat audensi itu adalah seorang ahli hukum. Perkap Polri pun disebut.

Belum sampai disitu, surat itu juga berbunyi, perihal penegakan hukum (keadilan) dan penanganan perkara yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Kinerja kasie propam serta mendalilkan tidak ada transparasi dan keterbukaan publik isi dari surat itu.

KOMPAK'S yang mengaku ada beberapa asosiasi pegiat berita di dalamnya, ada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang namanya cukup tersohor, Aliansi Jurnalis Madura (AJM), Pewarta Online Sampang (POS).

Tujuannya audensi dengan Kapolres dan Kasat Reskrim, Kasie Propam dan Sie Hukum Polres Sampang, Madura. Membahas Dinamika Penegakan Hukum. Akunya.

Cara kerjanya pun hampir sama. Profesional seperti kerja Advokat, menerima kuasa kepada seseorang yang berperkara. Tanda tangan dan title SH dibelakang namanya. 

Bergening position, untuk meyakinkan calon pemberi kuasa, dengan menggunakan profesi ganda terkesan mengambil alih organisasi/komunitas pers yang dikendalikan oknum-oknum yang pastinya pemegang atau pemilik kartu pers.

Ada lima (5) oknum, namanya jelas membubuhkan tandatangan di dalam surat itu, ada setampel media masing-masing, jabatan gak tanggung - tanggung kepala biro dari nama media masing-masing.

Yang lebih ironisnya, mengetahui KJJT Pusat geram namanya dicatut tanpa ijin dalam surat audensi KOMPAK'S. Mereka bergegas membuat surat permohonan maaf kemudian di share ke setiap group WhatsApp. Tanpa klarifikasi atau menjelaskan kepada Komunitas Jurnalis Jawa Timur. 

Waspada dan lebih hati-hati, itulah kata-kata yang terucap dari Ketua Umum Komunitas Jurnalis Jawa Timur, hati-hati bila ada oknum-oknum mengatasnamakan solidaritas seprofesi tapi berujung pemanfaatan. 

Tidak salah, sebelumnya Dewan Pers melarang wartawan/jurnalis memiliki profesi ganda. "Disaat sepi job, tidak mendapatkan income jadi profesi, beralih menjadi anggota ormas atau lembaga-lembaga lain, kemudian ada kerjaan yang berbau hukum title SH nya digunakan," kata Ade.S Maulana dalam rilisnya, pada Selasa (30/07/2024).

Organisasi pers, seolah-olah dibuat untuk kepentingan pribadi atau sengaja dibuat kendaraan yang melebihi kewenangan tugas awak media atau pers itu sendiri. Artinya ini sudah di luar rambu-rambu. 

Adanya dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik. Meskipun sama-sama cara kerjanya sebagai kontrol sosial.

"Tapi tolong bedakan, mana organisasi/perkumpulan pers, mana pekerja pers. Setahu saya," ucap Ade.

Tidak mudah memang menjaga marwah profesi ini, jurnalis/wartawan tugasnya menulis pastinya terikat dengan kode etik jurnalistik UU Nomor 40. Tahun 1999.

"Kami tidak ingin profesi ini terpecah ataupun diacak-acak dan kami lebih menghargai yang beradab, dari pada yang biadap," ungkapnya.

Ade juga menyampaikan, hari ini KJJT akan berkordinasi dengan pihak Polres Sampang terkait dugaan tindak pidana dalam surat audensi yang mencatut nama Komunitas Jurnalis Jawa Timur.

"Segera akan kami lakukan, demi menjaga marwah organisasi dan profesi," ucapnya.

Sementara saat dikonfirmasi terkait surat audensi KOMPAK'S, Kapolres Sampang melalui selulernya (30/07/2024). Kepada komunitas jurnalis jawa timur membenarkan atas surat itu. Ada empat (4 ) organisasi termasuk KJJT.

"Namun anggota kami tetap melayani segala keluhan atau aduan dari masyarakat," terangnya.

AKBP Hendro Sukmono juga menyampaikan, pihaknya selalu bersinergi kepada rekan-rekan jurnalis ataupun organisasi pers lainya. Terkait nama adanya dugaan pencatutan nama KJJT.

"Itu sudah bukan kewenangan kami, kami tidak ingin intervensi atau mendukung pihak-pihak tertentu," kata mantan kasat reskrim Polrestabes Surabaya. 

Reporter : Redho Fitriyadi 

Rilis Resmi : Divisi Humas Komunitas Jurnalis Jawa Timur

Ketua MPR RI Dorong Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Komite Penanganan Covid-19 Berkoordinasi dengan Kepala Daerah

Jakarta,Sigapnews.com- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Komite Penanganan Covid-19 agar segera berkoordinasi dengan para gubernur, bupati serta walikota. Koordinasi diperlukan untuk merumuskan keseragaman langkah dan kebijakan dalam upaya menurunkan angka penularan Covid-19. Selain, merumuskan strategi serta kebijakan yang diperlukan untuk pemulihan sektor industri dan bisnis.

"Mengacu pada data Covid-19 akhir-akhir ini, upaya pemulihan ekonomi bukan saja tidak mudah, tapi juga sarat risiko. Sebab kerja pemulihan mensyaratkan pelonggaran pembatasan sosial. Di dalam pelonggaran itulah terkandung risiko. Apalagi, dari 514 kabupaten/kota, 469 kabupaten/kota masih mencatatkan kasus Covid-19," ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (23/7/21).

Mantan Ketua DPR RI ini berharap Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Komite Penanganan Covid-19 tidak hanya berkoordinasi saja. Tetapi juga membangun sinergi dengan para kepala daerah di Pulau Jawa.  Alasannya, Pulau Jawa sebagai pusat industri dan jantung bisnis justru mencatatkan kasus Covid-19 paling banyak.

"Data Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa sektor Industri masih terpusat di Pulau Jawa, karena porsinya mencapai 75 persen. Juga data dari hasil survei ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016 yang menyebutkan bahwa dari total 26,71 juta perusahaan di dalam negeri, sebanyak 60,74 persen beroperasi di Pulau Jawa," urai Bamsoet.

Karenanya, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, untuk mewujudkan target menurunkan angka penularan Covid-19, maupun untuk target pemulihan ekonomi, kedua komite itu mau tak mau memang harus memberi perhatian ekstra untuk kota-kota di Pulau Jawa. Idealnya, strategi dan kebijakan hendaknya dirumuskan bersama antara kedua komite itu dengan para kepala daerah.

‘’Tentu saja semua rencana dan strategi yang dirumuskan dua komite itu perlu berpijak pada data. Baik data Covid-19 maupun data tentang sebaran industri dan perusahaan. Data tentang kasus Covid-19 menunjukan bahwa DKI Jakarta, Jateng, Jatim dan sebagian wilayah Jawa Barat (Bogor, Depok dan Bekasi) masih menjadi titik-titik penularan tertinggi. Sedangkan kota-kota besar di pulau tercatat sebagai pusat pertumbuhan,’’ pungkas Bamsoet. (*)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Lepas Ribuan Pemudik Secara Gratis

Jakarta, Sigapnews.com, - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melepas mudik gratis Polri 2022 di Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Jumat (29/4/2022).

Sebanyak 220 bus dengan penumpang 11.300 mengikuti progam mudik gratis ini dengan tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur.

"Baru saja kita melepas mudik gratis tahap ketiga karena kita lakukan berturut-turut dari mulai dua hari lalu. Rata-rata mudik gratis ini diikuti saudara kita, ada yang PKL, tukang cukur, ada ASN, mahasiswa, buruh dan profesi lain," kata Sigit.

Sigit menuturkan, program mudik gratis yang dilaksanakan ini ada dua tujuan utama. Pertama untuk membantu masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman.

Kemudian kedua untuk mengurangi beban jalur mudik karena Pemerintah berusaha bagaimana jumlah masyarakat yang mudik menggunakan kendaraan pribadi atau sepeda motor bisa dikurangi.

"Karena kita prediksi tahun ini melonjak setelah dua tahun mudik tak dilakukan," ujar eks Kabareskrim Polri tersebut.

Dari pantauannya di lapangan, mantan Kapolda Banten ini mengatakan memang terjadi peningkatan kendaraan. Untuk itu, beberapa upaya rekayasa lalu lintas dilakukan mulai dari confra flow hingga One Way.

"Tadi malam kita lakukan kegiatan one way yang sebelumnya contra flow. One way dilaksanakan mulai jam 17.00 sampai 24.00 WIB.

Namun karena memang padat maka one way kita tarik sampai menjelang sahur. Ini untuk mengurangi beban," ujar Sigit.

Saat ini, ujar Sigit contraflow mulai dilakukan dari KM 47 dan one way mulai KM 60. Hal ini dilakukan supaya arus dari arah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ke DKI Jakarta menuju ke wilayah Sumatera bisa berjalan, terangnya.

"Upaya rekayasa kita terus evaluasi sehingga kita bisa urai kemacetan dengan baik," tutur Sigit.

Dalam kesempatan ini, Sigit tak henti-hentinya mengimbau masyarakat yang mau mudik juga memanfaatkan moda transportasi lainnya seperti kereta api dan kapal laut. Hal ini dilakukan guna mengurangi beban jalan dan menghindari kemacetan.

Selain itu, Sigit juga meminta masyarakat yang mudik tetap menjaga protokol kesehatan (prokes), serta melengkapi vaksinasi hingga dosis III atau booster jika belum dilakukan.

"Beberapa waktu lalu pasca idul fitri, natal dan tahun baru ada kecenderungan peningkatan Covid-19. Angka Covid-19 kita selama ini dijaga dengan baik. Positivity rate 0,58 di bawah 1. Angka harian 300-600 dan ini harus dipertahankan. Kita jaga mudik dengan aman namun sehat, juga pasca Idul Fitri angka Covid-19 bisa dikendalikan dan ini akan berdampak pertumbuhan ekonomi kita," tutup Sigit. (**)

Published : Edil JOIN

Tol Jakarta–Cikampek Terpantau Lancar, Bersama Dirgakkum Korlantas Polri, Wakapolri Pantau Langsung Pergerakan Pemudik

Jakarta, Sigapnews.com,– Kepolisian Republik Indonesia terus melakukan pemantauan intensif terhadap pergerakan arus mudik Lebaran melalui pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemantauan langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dedi Prasetyo terhadap kondisi lalu lintas di sejumlah jalur utama mudik.

Pemantauan tersebut dilakukan pada Sabtu (14/3/2026) dengan menggunakan jalur udara untuk melihat secara langsung kondisi arus kendaraan dari wilayah Jakarta menuju berbagai daerah di Pulau Jawa.

Setelah melakukan pemantauan dari udara, Wakapolri melanjutkan kegiatan dengan meninjau Command Center KM 29 Tol Jakarta–Cikampek, yang menjadi salah satu pusat pemantauan lalu lintas dalam Operasi Ketupat tahun ini.

Dalam kegiatan tersebut, Komjen Pol. Dedi Prasetyo didampingi oleh Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol. Faizal, S.I.K. yang juga menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kasatgas Kamseltibcarlantas) dalam Operasi Ketupat 2026.

Berdasarkan hasil pemantauan dari udara, arus kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju arah timur mulai mengalami peningkatan volume. Namun demikian, kondisi lalu lintas secara umum masih terpantau lancar tanpa adanya kepadatan yang signifikan.

Wakapolri menyampaikan bahwa situasi tersebut menunjukkan kesiapan aparat di lapangan dalam mengelola pergerakan kendaraan para pemudik.

“Secara umum saya pantau dari udara, arus lalu lintas yang keluar Jakarta berjalan sangat lancar. Meskipun sudah ada peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam kategori sangat lancar,” ujar Dedi saat memberikan keterangan kepada awak media di Command Center KM 29.

Ia menjelaskan, sejumlah jalur strategis yang menjadi lintasan utama para pemudik masih dapat dilalui dengan baik. Mulai dari ruas Tol Jakarta–Cikampek, jalur menuju Cirebon, hingga kawasan perbatasan Jawa Tengah di Kalikangkung, arus kendaraan masih bergerak dengan normal.

Tidak hanya wilayah Jawa Tengah, pemantauan juga dilakukan hingga jalur yang mengarah ke wilayah Jawa Timur. Menurut laporan yang diterima dari petugas di lapangan, pergerakan kendaraan menuju kawasan Ngawi juga masih dalam kondisi lancar.

Kondisi ini dinilai sebagai hasil dari berbagai strategi pengaturan lalu lintas yang telah diterapkan oleh aparat kepolisian bersama instansi terkait selama pelaksanaan Operasi Ketupat.

Berbagai skema rekayasa lalu lintas serta kesiapan personel di titik-titik rawan kemacetan dinilai mampu menjaga kelancaran perjalanan masyarakat yang mulai melakukan mudik lebih awal.

Selain jalur mudik menuju Pulau Jawa, perhatian juga diberikan terhadap jalur transportasi yang mengarah ke Pelabuhan Merak, Banten. Pelabuhan tersebut menjadi salah satu titik penting bagi masyarakat yang akan menyeberang menuju Pulau Sumatra.

Berdasarkan laporan petugas, arus kendaraan menuju kawasan pelabuhan juga masih terpantau lancar. Meski demikian, langkah-langkah antisipatif tetap disiapkan untuk mencegah terjadinya penumpukan kendaraan.

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pengalihan kendaraan berat bersumbu tiga keluar dari jalan tol menuju jalur arteri di wilayah Cilegon.

Langkah tersebut diambil untuk mengurangi beban kendaraan di jalan tol sehingga arus kendaraan pemudik dapat tetap terjaga kelancarannya.

“Untuk kendaraan sumbu tiga sudah dilakukan pengalihan keluar tol menuju jalur arteri. Ini bagian dari langkah antisipasi agar arus kendaraan pemudik tetap lancar,” jelas Dedi.

Dalam Operasi Ketupat 2026, Polri juga memanfaatkan sistem pemantauan berbasis teknologi melalui Command Center yang terintegrasi dengan berbagai perangkat pengawasan lalu lintas.

Melalui sistem tersebut, petugas dapat memantau kondisi jalan secara real time di berbagai titik jalur mudik nasional.

Dengan sistem pemantauan tersebut, aparat dapat segera mengambil langkah cepat apabila terjadi lonjakan volume kendaraan atau potensi gangguan lalu lintas di lapangan.

Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan operasi juga dilakukan secara rutin melalui kegiatan Analisis dan Evaluasi (Anev) yang dilaksanakan setiap hari.

Menurut Wakapolri, hasil evaluasi pada hari pertama dan kedua pelaksanaan Operasi Ketupat menunjukkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat masih berada dalam kondisi kondusif.

“Dari hasil Anev hari pertama dan hari kedua ini, secara umum situasi kamtibmas dalam kondisi sangat kondusif dan arus lalu lintas masih bisa dikendalikan dengan baik,” katanya.

Polri memastikan akan terus melakukan pemantauan intensif selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perjalanan masyarakat menuju kampung halaman dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan lancar.

Dengan dukungan personel di lapangan, rekayasa lalu lintas, serta pemantauan teknologi dari command center, diharapkan potensi kemacetan maupun gangguan keamanan selama periode mudik dapat diminimalkan.

(Yunandar)

Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024 Menggema di Surabaya

Loyalis Erick Thohir (Letho)

Sigapnews.com, Surabaya - Sekitar 500 Relawan Loyalis Erick Thohir (Letho) menggelar Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024 di Hotel Mercure Surabaya, Sabtu (04/06/2022). Acara yang dikemas meriah ini juga dibacakan Ikrar Dukungan Relawan Erick Thohir for President 2024.

Semua peserta menggunakan kaos bergambar wajah Erick Thohir dengan membawa poster-poster dukungan layaknya kampanye Pilpres. Bahkan para peserta Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024 ini meneriakkan Yel Yel Erick Thohir Presiden RI dan juga dihibur Tarian Flash Mob dari Perempuan Relawan Loyalis Erick Thohir.

Hadir Anshar Ilo Ketua Umum DPP Loyalis Erick Thohir (Letho) dan jajarannya, serta Edy Torana SH, MH, M.Kn, CLA Ketua DPD Letho Jawa Timur. Selain itu hadir juga Aria Duta SH Sekretaris DPW Letho Jawa Timur, Tarigan Wakil Ketua DPD Letho Jawa Timur dan AW. Yudi Wakil Sekretaris DPD Letho Jawa Timur. Tampak juga Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia dan Baehaki Purnawan ST Ketua Relawan Erick Thohir NTB.

Edy Torana, SH, MH, M.Kn, CLA Ketua DPD Letho Jawa Timur mengatakan, dirinya berterima kasih kepada semua pihak yang sudah mensukseskan acara ini. Dimana sudah banyak berkorban waktu, tenaga, pikiran dan biaya.

"Alhamdulillah acara Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024 berlangsung sukses sesuai rencana. Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut berjuang bersama," kata Bung Etor sapaan akrab pengacara muda ini.

Dalam sambutanya, ia mengaku belum pernah terlibat dalam kegiatan dunia politik apapun, baik itu relawan ataupun partai politik. Bung Etor merasa terpanggil ketika melihat sosok Erick Thohir tampil di kancah politik dan pemerintahan.

"Di usia saya yang 50 tahun ini baru kali ini saya terjun ke dunia politik. Akan tetapi setelah melihat sosok dan visi Erick Thohir di pemerintahan sebagai Menteri BUMN, saya jadi tertarik dan mendukung beliau untuk maju di Pilpres 2024 mendatang," ucapnya.

Menurutnya, Erick Thohir sangat kredibel dan prestasi beliau tidak usah diragukan, baik itu dalam dan luar negeri. Beliau (red-Erick Thohir) kata Bung Etor, orangnya berakhlak, humble, religius, humanis, dan beliau adalah harapan di masa depan.

"Itulah yang membuat saya selama 50 tahun hidup di muka bumi, ngak pernah cawe-cawe dan bergerak secara aktif di dunia politik. Untuk itu kita mengajak dan mendorong serta mensosialisasikan Erick Thohir maju sebagai Capres 2024," tegasnya 

Bung Etor juga mendoakan, semoga Allah SWT sebagai pemilik kerajaan langit dan bumi ini meridloi dan memberikan restunya. Agar Bapak Erick Thohir menjadi Presiden RI selanjutnya penerus Bapak Jokowi yang akan membawa Indonesia Emas.

"Yang akan memimpin Indonesia menjadi pemimpin bangsa-bangsa di dunia yang penuh dengan peradaban yang lebih baik dan modern," sambungnya.

Oleh karena itu kata Bung Etor, kami mengharapkan dukungan kawan-kawan semua Bapak dan Ibu sekalian, untuk terus mensosialisasikan dan menggelorakan tekad dan semangat ini. Ia mengajak, marilah sama-sama kita viralkan, kita sosialisasikan, kita naikkan, kita bantu beliau Erick Thohir dalam usaha dan cita-cita mulia.

"Saya yakin percaya, seandainya Allah SWT meridloi beliau memimpin Indonesia, kita akan menuju dan bisa Indonesia Emas 2045," tambahnya.

"Kenapa saya kok percaya? Ya tentu saya harus percaya diri, kalau saya tidak percaya diri saya tidak akan menjadi Ketua Relawan Erick Thohir, dan saya berdiri disini," kata Bung Etor penuh semangat.

Terakhir ia meminta kepada semua relawan-relawan setelah pulang dari acara Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024 untuk mensosialisasikan di daerah masing-masing. Marilah kita kibarkan Panji Erick Thohir for President ke seantero Sabang sampai Merauke.

"Kalau perlu bukan seantero negeri, tapi ke seantero dunia. Karena dengan teknologi canggih tidak ada kata susah, hanya tinggal kemauan dan tekat kita bersama, kegotongroyongan kita bersama. Terima kasih," pungkas pengusaha media bidang Show Biz dan pertunjukan ini.

Acara ditutup dengan doa dan hiburan musik elektone dengan penyanyi Yani Banyu Urip. Tampak juga para relawan bernyanyi dan berjoget bersama sambil meneriakkan Erick Thohir for President 2024. (red)

Penulis: Gus Din 

Duta Anti Narkoba Siti Rafika Hardhiansari Hadiri Undangan Talkshow Generasi Sehat Tanpa Narkoba

Surabaya, Sigapnews.com, Dalam Rangka memperingati hari Sumpah Pemuda tahun 2026 dengan tema Menyalakan Semangat Sumpah Pemuda, Generasi sehat tanpa Narkoba, GMDM DPD Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Talkshow di The Central Mall Gunawangsa Tidar, Jl. Tidar 350 Surabaya

Kegiatan Talkshow ini merupakan Sinergitas dengan Korwil Madas Nusantara Jawa Timur, terkait dengan PenandaTanganan PKS dengan Bakornas GMDM DPD Provinsi Jawa Timur sehubungan dengan Edukasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkotika ( P4GN), dengan memberikan sosialisasi/ penyuluhan di lingkungan Masyarakat dan lingkungan sosial. 

Kegiatan dihadiri Bakesbangpol Kota Surabaya, yang diwakili Drs. Ridwan Mubarun, M.Si. menjabat sebagai Sekretaris Badan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Ketua GMDM DPD Provinsi Jatim, Yayuk Sri Wahyuni ngsih, ST. SH, beserta jajaran pengurus DPD Provinsi Jatim maupun DPW Kota Surabaya, DPW Kota Blitar, DPW Kab.Gresik, DPW Kab. Malang, Korwil Madas Nusantara,H.Romlan, Duta Anti Narkoba Jawa Timur Siti Rafika Hardhiansari S,Si  & Pegiat Anti Narkoba Garda Semeru, Forum Pers Independent (FPII), Komunitas JJ Angels Line Dance dan Ratusan Siswa SMP/ SMA/ SMK di Kota Surabaya. 

Hadir pula di Lokasi Talkshow Generasi Sehat Tanpa Narkoba yaitu Duta Anti Narkoba Jawa Timur yang juga Seorang Aktivis Perempuan & Mitra Polri sekaligus Mitra BNN  Siti Rafika Hardhiansari

Talk show P4GN selaku moderator, Ketua DPW Kota Blitar,Joko Nurbatin.

- Pemateri pertama, Bahaya Dampak Narkoba dan Solusinya dari Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya,Rahmatika Ramadhan, S.Sos., M.I.Kom. 

- Pemateri ke dua, Aspek Hukum dalam P4GN disampaikan Ipda Gatot Supriyanto, Satresnarkoba Polrestabes Surabaya. 

Mbak Rafika sapaan akrabnya hadir dan mendukung penuh kegiatan Talkshow Generasi Sehat Tanpa Narkoba sesuai arahan Bapak Kapolri Jendral Suyudi Ario Seto untuk kita semua bersatu untuk Berantas Peredaran Narkoba & sesuai Asta Cita no 7 Bapak Presiden Prabowo yaitu tentang Pemberantasan Narkoba. 

Di tengah tengah kesibukannya Mbak Rafika hadir untuk memberi Suport Semangat kepada adik2 SMP SMA & Mahasiswa yang hadir untuk bersama berani mengatakan tidak pada Narkoba. 

Tema Menyalakan Semangat Sumpah Pemuda yang akan diperingati pada tanggal 28 Oktober 2026, Generasi Sehat Tanpa Narkoba harus terus kita gaungkan agar Generasi muda kita paham betapa Bahayanya Peredaran Gelap Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba, tutur Mbak Rafika Hardhiansari yang Hari Lahirnya bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026.

BNNK Surabaya mempunyai Program Salam Manis yang sangat bagus yaitu Sadar Lapor Mandiri, Akses Mudah, Aman & Humanis. Artinya jika pengguna/ pemakai narkoba sadar & lapor secara Mandiri ke BNNK Surabaya insyaAllah tidak akan ditahan (tidak dipenjara) dan akan direhabilitasi sampai sembuh secara Gratis (tanpa dipungut biaya). Karena sesungguhnya mereka (pemakai) adalah korban penyalahgunaan narkoba. 

Di hadapan awak media sebelum pamit untuk berkegiatan Jumat Berkah mbak Rafika menyampaikan, Mari kita sukseskan Program Salam Manis dari Kepala BNNK Surabaya KombesPol Heru Prasetyo untuk Generasi Sehat Tanpa Narkoba dan Mewujudkan Surabaya, Jatim & Indonesia Bersinar (Bersih Dari Narkoba) ucap Rafika Hardhiansari

(Redho)

Relawan Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024 di Surabaya, Ketum Partai UKM Indonesia Ucapkan Selamat

LETHO dan Syafrudin Budiman SIP, Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia

SIGAPNEWS.COM, Surabaya - Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia mengucapkan selamat dan sukses kepada Relawan Loyalis Erick Thohir (Letho) yang menggelar Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024. Gus Din sapaan akrabnya juga memberikan apresiasi atas kemeriahan dan kemegahan acara di Hotel Mercure Surabaya, Sabtu (04/06/2022).

"Saya atas nama Keluarga Besar Partai UKM Indonesia mengucapkan Selamat dan Sukses Deklarasi Nasional Erick Thohir for President RI 2024. Saya juga apresiasi kepada Edy Torana Ketua Panitia dan pengurus Relawan Loyalis Erick Thohir yang kompak untuk kesuksesan Erick Thohir sebagai kandidat di Pilpres 2024," kata Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia, Selasa (07/06/2022) di Surabaya.

Kata Gus Din, acara ini sangat bagus dengan adanya Ikrar Dukungan Relawan Erick Thohir for President 2024. Dimana Semua peserta menggunakan kaos bergambar wajah Erick Thohir dengan membawa poster-poster dukungan layaknya kampanye Pilpres.

"Para peserta Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024 ini meneriakkan Yel Yel Erick Thohir Presiden RI. Selain itu juga dihibur Tarian Flash Mob dari Perempuan Relawan Erick Thohir yang bernyanyi dan bergoyang bersama," terang Gus Din yang ikut bernyanyi dan berjoget bersama para relawan.

Partai UKM Indonesia secara khusus kata Gus Din juga mengirimkan ucapan karangan bunga sebagai bentuk dukungan kepada relawan. Dimana Partai UKM Indonesia juga mendukung Erick Thohir sebagai Capres dan Cawapres 2024.

"Kemandirian dan loyalitas relawan Erick Thohir ini menjadi bukti bahwa Bapak Erick Thohir diterima diberbagai kalangan dan wilayah  Salah satunya Deklarasi Nasional di Surabaya ini," tandas Gus Din Sarjana Ilmu Politik ulusan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini.

Dalam cara Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024, tampak hadir Anshar Ilo Ketua Umum DPP Loyalis Erick Thohir (Letho) dan jajarannya, serta Edy Torana SH, MH, M.Kn, CLA Ketua DPD Letho Jawa Timur.

Selain itu hadir juga Aria Duta SH Sekretaris DPD Letho Jawa Timur, Tarigan Wakil Ketua DPD Letho Jawa Timur dan AW. Yudi Wakil Sekretaris DPD Letho Jawa Timur. Tampak juga Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia dan Baehaki Purnawan ST Ketua Relawan Erick Thohir NTB.

Edy Torana, SH, MH, M.Kn, CLA Ketua DPD Letho Jawa Timur mengatakan, dirinya berterima kasih kepada semua pihak yang sudah mensukseskan acara ini. Dimana sudah banyak berkorban waktu, tenaga, pikiran dan biaya.

"Alhamdulillah acara Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024 berlangsung sukses sesuai rencana. Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut berjuang bersama," kata Bung Etor sapaan akrab pengacara muda ini.

Dalam sambutanya, ia mengaku belum pernah terlibat dalam kegiatan dunia politik apapun, baik itu relawan ataupun partai politik. Bung Etor merasa terpanggil ketika melihat sosok Erick Thohir tampil di kancah politik dan pemerintahan.

"Di usia saya yang 50 tahun ini baru kali ini saya terjun ke dunia politik. Akan tetapi setelah melihat sosok dan visi Erick Thohir di pemerintahan sebagai Menteri BUMN, saya jadi tertarik dan mendukung beliau untuk maju di Pilpres 2024 mendatang," ucapnya.

Acara ditutup dengan doa dan hiburan musik elektone dengan penyanyi Yani Banyu Urip. Tampak juga Gus Din Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia bersama para relawan bernyanyi dan berjoget bersama sambil meneriakkan Erick Thohir for President 2024.

"Surabaya memang kota yang ramah, walau saya lama meninggalkan Kota Surabaya, tetapi masyarakatnya masih humble dan gayeng kayak dulu. Kami bisa bernyanyi dan bergoyang bersama untuk membangun keakraban dan persaudaraan," pungkas Gus Din. (red)

Polres Majalengka Rintis Pesantren Tangguh Jawa Barat

Sigapnews.com, Majalengka– Jawa Barat memiliki akar historis sebagai wilayah religius. Obyek wisata religi dan pondok pesantren yang terdapat hingga ke pelosok desa di propinsi ini cukup menjadi bukti. 

Atas dasar itu, Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso terinspirasi untuk merintis berdirinya Pesantren Tangguh Jawa Barat. 

Di mulai dari Majalengka, orang nomor satu di Polres Majalengka Polda Jawa Barat ini menyambangi Pondok Pesantren Shobarul Yaqien di Desa Kawunggirang Kecamatan dan Kabupaten Majalengka, Jumat (12/6/2020).

“Pertama, tentunya kami ingin menjalin silaturahmi dan membangun solidaritas antara Polri dan Pondok Pesantren. Yang selama ini hubungannya sudah baik akan terjalin lebih erat lagi,” terang Dr. Bismo di sela-sela kunjungannya.

Lebih dari itu, Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19 dan tengah mempersiapkan fase Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau New Normal. 

“Dalam fase ini salah satunya kita perlu memperkuat ketahanan pangan masyarakat,” paparnya.

Di lingkungan Polres dan Polsek Jajaran, terang Bismo, pihaknya telah menyiapkan lumbung pangan melalui budidaya ikan lele dan sayuran kangkung dengn system hidroponik. 

Dari jerih payahnya itu, Polres Majalengka telah melakukan panen dan hasilnya dibagikan kepada masyarakat.

Kini pihaknya menyasar pondok pesantren. “Hari ini kami lakukan sosialisasi ke Pondok Pesantren Shobarul Yaqien yang memliki produktifitas pupuk organik yang memberi manfaat bagi petani,” ungkap Bismo.

Sebagai pelopor Pesantren Tangguh, dalam waktu dekat Polres Majalengka akan melakukan pencanangan Pesantren Tangguh sekaligus roadshow ke pesantren-pesantren untuk merealisasikannya.

“Sudah kami agendakan, dimulai dari ketahanan pangan dalam pesantren. Kami akan membagikan bibit ikan lele dan sayuran kangkung untuk dibudidayakan,” urainya.

Lulusan Terbaik Akpol 2001 ini menambahkan, pihaknya juga akan mengajak pondok pesantren untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan.

“Memakai masker, menjaga jarak aman dan rajin cuci tangan. Insya Allah kami juga akan siapkan bantuan untuk kelengkapan protokol kesehatan seperti masker dan tempat cuci tangan,” kata Dr Bismo lagi.

Pihaknya berharap, Pesantren Tangguh di Jawa Barat segera terwujud dan turut membantu program pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona Covid-19.

Tekan Sebaran Covid di Kudus Jateng, Ini Penyampaian Kapolri, Panglima dan Kepala BNPB

Kudus (Jateng), Sigapnews.com, – Usai meninjau pelaksanaan vaksinasi di tiga kabupaten di Jawa Tengah, Yaitu Kabupaten Blora, Ciacap dan Pati, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BNPB Ganip Warsito meninjau Kabupaten Kudus yang terkonfirmasi Covid-19 paling tinggi di Jawa Tengah, Minggu pagi (6/6/21).

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang diwakili Sekda Provinsi Jateng, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi, Pandam IV Kodam Diponegoro Mayjend TNI Rudianto, pejabat utama Polda Jateng dan Kodam IV Diponegoro.

Kapolri mengaku sangat prihatin dengan meningkatnya Covid-19 di Kabupaten Kudus ini. Dia meminta kepada semua pihak termasuk TNI dan Polri agar lebih intensif dalam penanganan Covid 19.

Dari data yang diterima, Sigit mengungkapkan jumlah yang terkonfirmasi Covi-19 ini berjumlah 7.975 orang, sedangkan sembuh 5.918 orang, dan meninggal dunia 659 orang. Hal ini menjadi perhatian khusus dirinya bersama Panglima dalam menangani Covid di Kabupaten Kudus.

"Hal ini memang menjadi perhatian kami, dengan adanya ketersediaan tempat tidur di 7 rumah sakit di Kabupaten Kudus yang semakin menipis dari 393 tempat tidur isolasi sudah terisi 359 tempat tidur (91%). Sementara ruang ICU dari jumlah 41 tempat tidur sudah terisi 38 tempat tidur (92%)," jelas Mantan Kapolda Banten ini.

Menurut Sigit dengan kondisi tersebut membuat Kabupaten Kudus dalam kondisi yang kurang baik apalagi jika terjadi penambahan kasus aktif di wilayah sekitarnya. Untuk itu dia meminta semua intansi baik TNI Polri, bersama sama menangani Covid di Kabupaten Kudus agar kembali pulih seperti semula.

“Masalah Covid-19 merupakan tanggung jawab kita bersama bukan hanya pemerintah, TNI ataupun Polri saja. Tetapi hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memutus mata rantai Covid-19, karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, oleh karena itu kita semua harus bergerak bersama," terangnya.

Dikatakan Sigit, saat ini pemerintah, TNI dan Polri membutuhkan peran serta masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19. Minimal kata dia kita semua saling mengingatkan untuk disiplin terhadap protokol kesehatan yaitu 3 M (memakai masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan).

Mantan Kabareskrim Polri ini menambahkan, Polri bersama dengan TNI telah menyiapkan 8 water Canon untuk dilakukan penyemprotan secara masal di semua tempat yang ada di Kabupaten Kudus.

“Water Canon ini akan berjalan 3 hari sekali di Kabupaten Kudus untuk melakukan penyemprotan Disinfektan. Dengan cara pola berjalan sesuai dengan arah, pertama untuk menyehatkan situasi, kedua memberikan wawasan kepada masyarakat, ketiga PPKM Mikro harus lebih maksimal dalam penangan Covid di Kudus ini, jika masih kurang kita akan tambah lagi water Canon,” ungkap Kaplolri.

Kapolri juga menyampaikan, telah memerintah Kapolda Jawa Tengah untuk lebih fokus menangani enam desa yang terpapar Covid 19 untuk menerjukan satu SSK pasukan Brimob menjaga desa tersebut. Sehingga, tidak ada warga yang keluar kemanapun selama Isolasi mandiri ini.

“Selain itu, semua pasukan baik dari Babinsa, Bahbinkamtibmas, Bataliyon dan Brimob serta tenaga kesehatan, semuanya kita Floting di Kabupaten Kudus ini. Dengan harapan Kita ingin Kabupaten Kudus kembali kesemula, target kita Covid harus hilang dari Kabupaten Kudus,” pungkasnya. (Humaspol).

Inovasi Polrestabes Semarang dan Polresta Surakarta Dapat Apresiasi dari Kompolnas

Semarang, Sigapnews.com,- Kompolnas mengapresiasi Polrestabes Semarang Polda Jawa Tengah atas penerapan pola pengamanan berbasis digital. Hal itu disampaikan saat Kompolnas melakukan kunjungan kerja ke Polda Jawa Tengah pada 13-14 November 2023.

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Tim Kerja Kompolnas Irjen. Pol. (Purn) Drs. Pudji Hartanto Iskandar dan didampingi anggota Kompolnas H. Mohammad Dawam. Kemudian, diterima oleh Wakapolda Jawa Tengah Brigjen. Pol. Abiyoso Seno Aji, S.I.K. dan PJU, serta Kapolrestabes Semarang, Kombes. Pol. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar  memulai pertemuan dengan memaparkan penggunaan sistem digitalisasi dalam rangka meminimalisir tindakan kriminalitas di Kota Semarang. Kemudian, Ketua Tim Kerja Kompolnas memandang, inovasi yang dibuat oleh Polrestabes Semarang adalah role model Polri yang bagus untuk penegakan hukum berbasis scientific. 

“Hal ini sangat positif dan perlu dikembangkan role model penegakan hukum berbasis IT ini sebagai aplikasi Program LIBAS (Polisi Hebat Semarang) Polrestabes Semarang dengan kerjasama yang terbangun antara masyarakat, Pemerintah Kota dan Polri dalam pemasangan CCTV sampai pada gang-gang terkecil diseluruh wilayah hukum Polrestabes Semarang,” jelasnya, Selasa (14/11/23). 

Tak hanya Polrestabes Semarang, Kompolnas juga melakukan kunjungan ke Polresta Surakarta yang diterima Kapolresta, Kombes Pol. Iwan Saktiadi, S.I.K., M.H., M.Si dan PJU. Saat kunjungan itu, Kompolnas mendapat paparan persiapan pengamanan Pemilu 2024. 

Anggota Kompolnas Mohammad Dawam menambahkan, seluruh anggota Polri harus terus meningkatkan kualitas profesionalitas dan netralitas sebagaimana perintah dan arahan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo. 

Di sisi lain, ia memandang inovasi positif jajaran Polres di Jawa Tengah dalam memastikan Kamtibmas dan Penegakan Hukum melalui Aplikasi Digital perlu diapresiasi. Ia menekankan, inovasi menjadi hal penting yang harus dilakukan jajaran Polri.

“Ini hal baik, inovasi dengan membangun semacam Rumah Deradikalisasi Napiter di Kota Surakarta maupun di Karanganyar ataupun Rumah Edukasi Bahaya Narkoba dengan bentuk  kerja sama bersama BNPT, Pemerintah Daerah dan semua pihak terkait,” ungkapnya.

Published : Alamsyah Rauf

Kolaborasi LKHAI dan JIMLY School Perkuat Kompetensi Profesional Hadapi Tantangan Hukum Bisnis

Surabaya, Sigapnews.com, Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) sukses menyelenggarakan Webinar Nasional bertajuk “Pengembangan Kompetensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Bisnis” secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu malam (21/10/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Surabaya tersebut diikuti hampir 200 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Webinar ini juga mendapat dukungan dari sembilan tokoh nasional lintas sektor sebagai bentuk apresiasi atas terjalinnya kolaborasi strategis antara LKHAI dan JIMLY School.

Webinar ini menjadi ruang edukasi dan diskusi untuk memperluas wawasan mengenai perkembangan hukum bisnis sekaligus mendorong peningkatan kompetensi profesional dalam menghadapi perubahan regulasi, kemajuan teknologi, serta dinamika dunia usaha yang semakin kompleks.

Didukung Sembilan Tokoh Nasional Lintas Sektor

Kolaborasi LKHAI dan JIMLY School mendapat dukungan dari berbagai kalangan, mulai dari unsur dunia usaha, KADIN, akademisi, hingga tokoh musik nasional. Dukungan tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi pengembangan pendidikan hukum dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Sembilan tokoh yang menyampaikan dukungan terhadap kolaborasi tersebut yakni:

Dr. H. Edi Purwanto, S.TP., M.M., Direktur PT Brawijaya Multi Usaha (PT BMU).
H. Adik Dwi Putranto, S.H., M.HP., Ketua Umum KADIN Jawa Timur.
Roy Jeconiah, penyanyi dan musisi rock Boomerang.
Dr. Agus Andi Subroto, S.TP., M.M., Dekan Fakultas Hukum dan Bisnis ITB Yadika Pasuruan.
Dhian Satria Yudha, S.Kom., M.Kom., Direktur Eksekutif Asrama Mahasiswa Nusantara Surabaya (AMN Surabaya).
Prof. Dr. Suparji, S.Pd., M.Pd., Dekan Fakultas Teknik UNESA.
Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR).
Prof. Dr. Ana Sopanah, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA., Wakil Rektor III Universitas Widya Gama Malang.
Ir. Insannul Kamil, M.Eng., Ph.D., IPU., ASEAN.Eng., APEC.Eng., Ketua LPJK Kementerian Pekerjaan Umum.

Para tokoh tersebut berharap kerja sama LKHAI dan JIMLY School dapat melahirkan berbagai program pendidikan hukum, pelatihan kompetensi tersertifikasi, serta seminar strategis yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas profesional di Indonesia.

Hampir 200 Peserta dari Berbagai Instansi

Antusiasme peserta terlihat dari keterlibatan hampir 200 orang yang berasal dari beragam latar belakang instansi pemerintah, perguruan tinggi, fasilitas pelayanan kesehatan, praktisi hukum, hingga pelaku usaha.

Peserta di antaranya berasal dari sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, UPN Veteran Jawa Timur, dan Universitas Bhayangkara Surabaya.

Selain itu, kegiatan ini diikuti perwakilan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dan RS Menur Surabaya, para praktisi hukum, pelaku dunia usaha, serta organisasi kemasyarakatan, termasuk Pemuda Pancasila.

Keberagaman peserta tersebut menunjukkan bahwa pemahaman hukum bisnis menjadi kebutuhan lintas profesi, tidak hanya bagi advokat dan praktisi hukum, tetapi juga bagi aparatur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan aktivitas ekonomi.

Pembina LKHAI: Kompetensi Menjadi Kebutuhan Mutlak

Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia sekaligus Pembina LKHAI, R. Mohammad Ali Zaini, menegaskan bahwa pengembangan kompetensi merupakan kebutuhan penting di tengah perubahan regulasi dan perkembangan dunia usaha.

“Pengembangan kompetensi merupakan kebutuhan penting di tengah dinamika perkembangan hukum dan dunia usaha. Melalui kegiatan webinar seperti ini, kita berharap para peserta dapat memperluas wawasan, meningkatkan pemahaman, serta mengikuti perkembangan regulasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pemahaman hukum bisnis tidak hanya diperlukan oleh kalangan praktisi hukum, tetapi juga oleh pelaku usaha dan berbagai pihak yang berperan dalam kegiatan ekonomi.

“Pemahaman hukum bisnis tidak hanya dibutuhkan oleh praktisi hukum, tetapi juga oleh pelaku usaha dan berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Karena itu, ruang diskusi dan edukasi seperti ini perlu terus dikembangkan,” tambahnya.

Webinar tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Drs. Lutfil Hakim, pemerhati ekonomi dan bisnis sekaligus Ketua PWI Jawa Timur, serta Prof. Dr. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum., Direktur LSP JIMLY sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Pelaksana Rachmatika Ramadhani, S.Psi., yang juga menjabat Direktur Utama PT Forjasi Lentera Indonesia.

Sementara itu, jalannya diskusi dipandu Direktur Eksekutif LKHAI, Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H., dengan dukungan notulis Rouli D. Marbun, S.H., M.H., dan Siti Julaicha, S.E., MSA., M.H.

LKHAI Dorong Edukasi Hukum Berkelanjutan

R. Mohammad Ali Zaini berharap webinar tersebut menjadi langkah awal bagi penyelenggaraan program edukasi hukum yang lebih luas dan berkelanjutan.

“Kami berharap kegiatan seperti ini tidak berhenti pada satu webinar saja. Ke depan, LKHAI dapat terus menghadirkan berbagai forum edukasi, baik melalui webinar, talk show, maupun kegiatan lainnya, sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat,” pungkasnya.

Penyelenggaraan webinar secara daring dinilai menjadi salah satu cara efektif untuk memperluas akses pendidikan dan diskusi hukum bagi masyarakat di berbagai wilayah tanpa terkendala batas geografis.

Melalui kolaborasi LKHAI dan JIMLY School, penguatan kompetensi profesional di bidang hukum bisnis diharapkan dapat terus dikembangkan melalui sinergi akademisi, praktisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan pemahaman hukum diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas individu, tetapi juga mendukung terciptanya aktivitas bisnis yang lebih profesional, adaptif, dan berlandaskan kepastian hukum.

(Redho Fitriyadi)