Bamsoet : Hadapi Krisis Global, Saatnya Kembali ke Ekonomi Pancasila

Sigapnews.com, Bogor (Jabar) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, akibat pandemi Covid 19 dunia seperti menuju kebangkrutan massal. Sistem ekonomi dunia terkoreksi. Virus Covid-19 bukan hanya menciptakan krisis kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik, melainkan juga menciptakan krisis bagi globalisasi akibat hantaman keras terhadap liberalisasi dan kapitalisme. Hal ini menjadi peluang bagi negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah seperti Indonesia untuk menegakan kedaulatannya di bidang ekonomi, tak melulu bergantung pada globalisasi.

"Inilah waktunya Indonesia kembali kepada sistem ekonomi Pancasila warisan founding fathers dari mulai Soekarno - Hatta, yang kemudian dilanjutkan para ekonom seperti Emil Salim, Mubyarto, Dawam Rahardjo, hingga kini Didin S Damanhuri dan Erani Yustika. Sebagai sebuah sistem ekonomi yang khas dan genuine, Ekonomi Pancasila dijabarkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai perwujudan dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," ujar Bamsoet saat menjadi keynote Speaker Seminar dan Bedah Buku 'Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi', kerjasama MPR RI, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan IPB Press, di Bogor, Sabtu (20/6/20).

Turut serta antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Rektor IPB Arif Satria, Rektor UI Ari Kuncoro, Wakil Rektor IPB Erika Budiarti Lakoni, Guru Besar UGM Mudrajat Kuncoro, Guru Besar IPB Didin S Damanhuri, Dekan Fakultas Ekonomi dan Managemen IPB Nunung Nuryantono, Staf Khusus Presiden Arif Budimanta, Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, serta Ekonomi Senior INDEF Ahmad Erani Yustika.

Mantan Ketua DPR RI ini menjabarkan, para pendiri bangsa secara tegas merumuskan sistem perekonomian nasional Indonesia bukanlah sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi. Bukan pula ekonomi kapitalis, dimana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi. 

"Sistem Ekonomi kita adalah Ekonomi Pancasila, yakni pengelolaan ekonomi negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, yang mengedepankan religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagaimana etika ekonomi dan bisnis yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan, cara-cara mengelola perekonomian negara yang bersifat etatisme, kolusi penguasa-pengusaha, dan perilaku monopolistik tidak sesuai dengan etika kehidupan berbangsa. Cara seperti ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan sosial dan melukai nilai keadilan sosial. 

"Untuk mempertegas politik ekonomi nasional yang berkeadilan sesuai tuntutan reformasi, maka MPR RI menerbitkan dua Ketetapan. Pertama, Ketetapan Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Sebagai arah kebijakan, stategi dan pelaksanaan pembangunan sistem perekonomian nasional yang kuat dan lebih memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional," tutur Bamsoet.

Kedua, lanjut Dewan Pakar KAHMI ini, Ketetapan MPR RI Nomor IX MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sebagai landasan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

"Namun pada prakteknya, pembangunan ekonomi sering kali tidak konsisten. Kerapkali dijumpai kecenderungan bersikap terlalu pragmatis di setiap era pemerintahan, sehingga landasan idiil dan landasan konstitusional dilupakan. Tak jarang karena alasan mengejar pertumbuhan ekonomi kita justru mengorbankan pemerataan. Efeknya lahirlah ekonomi konglomerasi yang diikuti ekploitasi sumber daya alam," papar Bamsoet.

Akibatnya, lanjut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, kesenjangan sosial dan ekonomi masih sangat tinggi. Sebagai contoh, kesenjangan dalam penguasaan tanah, yang sangat timpang. Pada satu sisi satu orang atau satu kelompok menguasai ratusan ribu hektar atau bahkan jutaan hektar tanah. Tetapi pada sisi lain jutaan petani hanya memiliki rata rata 0,3 hektar saja dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak memiliki tanah.

"Para pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah lebih condong berpihak pada para pengusaha besar dengan berbagai motivasi jangka pendek untuk kepentingan personal atau kelompok. Sehingga kelompok ekonomi bawah maupun kecil yang seharusnya menjadi prioritas justru tertinggal sama sekali di belakang," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai, jika sistem yang kontradiksi dalam demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ini terus terjadi, maka masalah kesejahteraan sosial sangat sulit diwujudkan. Ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi akan terus berjalan sehingga semakin jauh dari Pancasila dan cita-cita kemerdekaan bangsa.

"Tantangan terbesar Ekonomi Pancasila semata bukan hanya pada globalisasi, melainkan pada mental dan kualitas pejabatnya. Sebagus apapun konsep tatanan perekonomian tak akan membuahkan hasil maksimal jika dijalankan oleh para pejabat yang tak memiliki semangat nasionalisme dan berjiwa Pancasila," ujar Bamsoet. 

Seperti diketahui, lanjut Bamsoet di sektor pangan kondisi kedaulatan pangan Indonesia tampak mulai memprihatinkan sejak 2010. Sejak 2010 – 2013, setiap tahun Indonesia mengimpor 1,5 juta ton garam (50 persen kebutuhan garam nasional), 70 persen kebutuhan kedelai nasional, 12 persen kebutuhan jagung, 15 persen kebutuhan kacang tanah, 90 persen kebutuhan bawang putih, 30 persen konsumsi daging sapi nasional, 70 persen kebutuhan susu, dan impor buah serta sayuran yang terus meningkat.

Kondisi ini terus memburuk sehingga pada tahun 2017/2018 misalnya, Indonesia sudah menjadi importir gula terbesar dunia (4,45 juta ton) menggesar China (4,2 juta ton). Kondisi impor pangan yang lain juga tidak menunjukkan adanya perubahan yang berarti.

Saat ini, jelas Bamsoet, kondisi keuangan Indonesia dan juga banyak negara dunia lainnya sedang mengalami hantaman keras. Bisa dilihat dari penerimaan pajak yang terpukul, per April 2020 turun 3,1 persen menjadi Rp 376,3 triliun dengan defisit APBN mencapai Rp 74,5 triliun. Total hutang kita juga tak sedikit. Per April 2020, tercatat mencapai Rp 5.172,48 triliun yang terdiri dari Rp 4.338,44 triliun atau 83,9 persen dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 834,04 triliun atau 16,1 persen berasal dari pinjaman luar dan negeri. Dimana Rp 9,92 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri dan Rp 824,12 triliun dari pinjaman luar negeri.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini, dalam banyak pembahasan tentang sistem perekonomian Indonesia, disebutkan bahwa Indonesia memiliki sistem ekonomi tersendiri di luar sistem ekonomi besar dunia yang berlaku di banyak negara: Kapitalisame dan Sosialisme. Sistem perekonomian Indonesia adalah sebuah sistem khas dan genuine dirancang oleh para pendiri bangsa, yang merupakan “jalan ketiga” (the third way), dan bukan menjadi jalan tengah dari dua ideologi besar tersebut. 

“Sistem perekonomian nasional, secara yuridis konstitusional sesungguhnya telah diatur secara tegas dalam konstitusi kita. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. The founding fathers, secara tegas merumuskan sistem perekonomian nasional kita bukanlah sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi, dan bukan pula negara dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi,” pungkas Bamsoet. (*)

Begawan Ekonomi Indonesia Antisipasi Corona

Sigapnews.com,  Jakarta - Perekonomian Indonesia sedang mengalami hambatan yang begitu besar, apalagi dalam situasi Corona (Covid -19). Tak ada yang mengira memang, wabah yang bermula dari negeri antah barantah, akan sedemikian cepatnya menyebar di Republik Indonesia dan dunia saat ini. Sepertinya, sebarannya tak pandang bulu hingga merasuki sistem perekomomian bangsa Indonesia. Guncangan ekonomi namanya, terlihat begitu melesat jauh sehingga menggerus kepercayaan diri dari bangsa ini. Sehingga perekonomian Indonesiapun tersendat dengan banyaknya pengangguran tak terencana yang terjadi.

 

Neraca ekomomi Indonesia saat ini terjadi kemandulan, karena sebuah musibah pasti akan melahirkan paradoks berupa surutnya aktivitas ekonomi, apalagi bagi bangsa yang banyak bertumpu pada konsumsi domestik-belanja sehari-hari dan sector inpormal, tantangan ini tak bisa dibantah menuntut solusi dari pemerintah.

 

Meminjam istilah hadirnya bagawan pada harapan adanya sang penyelamat, kebijakan sang Menteri Kordinator Perekonomian Indonesia perlu di apresiasi.  Di tengah loyonya kinerja perdagangan global, loyonya lapangan kerja, pasar keuangan, nilai tukar, hingga aktivitas bisnis yang sudah diyakini dampaknya.

 

Setidaknya kebijakan pemerintah yang baru—baru ini di luncurkan oleh Menteri Kordinator Perekonomian Airlangga Hartato yaitu program kartu pra kerja di saat ini dianggap waktu yang tepat, disaat meloyonya perekomian Indonesia karena terkena dampak Covid-19. Program ini diharapkan menjadi solusi dari Menteri Kordinator Ekonomi yang bisa juga dianggap sebagai bagawan ekonomi Indonesia saat ini,  karena saat ini ditangan beliaulah bertumpu nasib dari ekonomi bangsa Indonesia apalagi terkait peningkatan sumber daya Indonesia yang siap bersaing secara ekonomi ditengah keterpurukan ekonomi Indonesia.

 

Skema kartu pra kerja yang akan ditujukan kepada setiap WNI yang berusia diatas 18 tahun dengan catatan tidak sedang menjalani pendidikan formal, lalu bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan bagi pegawai yang ingin meningkatkan keterampilan. Para peserta akan bisa mendapatkan skill baru dari program ini, meningkatkan keterampilan di bidang yang ditekuni  (upskilling), dan keterampilan baru (reskilling).

 

Melihat dari kondisi ekonomi global saat ini, Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020, dari 5,0-5,4 persen menjadi 4,2-4,6 persen. Proyeksi dipengaruhi adanya kasus pendemi virus corona (covid -19) yang juga melanda Indonesia.

 

Indonesia harus mengambil peluang ekonomi dari dampak Covid-19 ini, untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada posisi stabil. Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi rempah-rempah yang bekhasiat sebagia obat, diantaranya racikan jamu ‘empon-empon” yang menjadi konsumsi minuman kesehatan rutin Presiden dan keluarga sehari-hari. Empon-empon sendiri digunakan sebagai istilah yang dipakai untuk berbagai bahan baku dan rempah yang biasa digunakan untuk membuat minuman tradisional Indonesia yang terdiri dari jahe, kunyit, temulawak, dan kencur.

Berdasarkan study global yang diterbitkan kedalam Journal of Traditional and  Complementary Medicine tahun 2018, bertajuk “herbal beverages: Bioactive compounds and their role in disease risk reducation – A review” atau “ Minuman herbal: senyawa bioaktif dan perannya dalam mengurasi penyakit. Ulasan yang dilakukan oleh Anoma Chanrasekara dan Freidoon Shahidib, minuman herbal adalah minuman  yang terbuat dari bahan natural yang terdiri dari tanaman, daun, akar, batang, buah, dan bunga. Study ini mengatakan, minuman herbal dikonsumsi sebagai bagian dari diet yang dapat meningkatkan anti oksidan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

 

Banyak harapan dari kebijakan ekonomi program kartu pra kerja dari Bagawan ekonomi Indonesia saat ini, Program peningkatan skill sebagai implementasi program diharapkan melahirkan inovasi jamu-jamu khas dari rempah-rempah Indonesia asli, sehingga menjadi icon perdagangan obat-obatan dunia dari Indonesia.

 

Disaat mewabahnya Covid-19, Indonesia harus bergerak cepat saat ini, setidaknya untuk mulai mengenalkan obat-obat tradisional Indonesia kepada dunia. Pemerintah saat ini harus berinisiatif memulai untuk bersinergi dengan produsen obat-obat tradisional Indonesia, untuk bersama-sama memproduksi masal racikan obat-obatan tradisional tersebut. karena sejarah mebuktikan bahwa Indonesia pernah menjadi lumbung perdagangan rempah dunia terkait khasiat dan daya tariknya yang menyehatkan dan menyegarkan.

 

Penulis : Muhammad Rafik Perkasa Alamsyah

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Untuk Nawacita

Bamsoet : Majunya UMKM dan Koperasi Tumpuan Ekonomi Pancasila

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) akan berkerjasama meluncurkan buku sekaligus seminar 'Ekonomi Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi' karya Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Managemen IPB Prof. Dr. Didin S Damanhuri bersama Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Prof. Erani Yustika. Acara yang akan dilakukan secara virtual pada 27 Juni 2020 tersebut diharapkan dapat menjadi amplifier untuk semakin menggaungkan Ekonomi Pancasila, ditengah gempuran kapitalisme dan liberalisme yang melanda dunia.

"Pasal 33 UUD NRI 1945 sudah sangat jelas mengatur sistem ekonomi Indonesia yang mengedepankan gotong royong, bukan mengedepankan persaingan memupuk kekayaan untuk pribadi dan golongan. Sebagaimana dipondasikan Bung Hatta dan para founding father lainnya, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, dan diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional," ujar Bamsoet saat mengadakan pertemuan virtual dengan jajaran rektorat IPB, dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (15/6/20).

Turut serta secara virtual Rektor IPB Prof. Arif Satria, Wakil Rektor IPB Prof. Erika Laconi, Dekan FEM IPB Prof. Nunung Nuryartono, Guru Besar FEM IPB Prof. Dr. Didin S Damanhuri, Guru Besar FEB Univ. Brawijaya Prof. Erani Yustika, Ketua Panitia Seminar Ir. Prima Gandh M.Si, dan Direktur IPB Press Ir. Erick Wahyudyono.

Mantan Ketua DPR RI ini menambahkan, oleh para ekonom nasionalis, termasuk Prof. Didin S Damanhuri dan Prof. Erani Yustika, konsep perekonomian tersebut dijabarkan dalam sebuah bingkai yang bernama Ekonomi Pancasila. Secara terori, konsep Ekonomi Pancasila sudah sangat sempurna dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun secara prakteknya hingga kini, Ekonomi Pancasila masih menghadapi banyak tantangan dan pergulatan.

"Melalui buah pemikiran Prof. Didin S Damanhuri dan Prof. Erani Yustika dalam buku Ekonomi Pancasila, kita bisa mencari jalan keluar terhadap berbagai permasalahan globalisasi dan derasnya badai kapitalisme dan liberalisme yang menyerang Indonesia. Sangat penting bagi para mahasiswa dan pemangku kebijakan pemerintahan di bidang ekonomi, maupun anak bangsa yang bercita-cita menjadi pemimpinan nasional, untuk membaca dan mendalami buku tersebut," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, salah satu tumpuan Ekonomi Pancasila yakni dengan majunya UMKM dan koperasi. Hal itu jugalah yang mendasari pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak di awal pemerintahannya pada 2014 telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memajukan UMKM dan koperasi.

"Memang masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, namun setidaknya kita sudah mengarah pada track yang benar. Di saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah juga sigap mengeluarkan berbagai stimulus guna membantu UMKM dan koperasi. Baik dari segi perpajakan, maupun restrukturisasi kredit yang sudah menembus Rp 337 triliun per Mei 2020," pungkas Bamsoet. (*)

Erick Thohir Center (ETC), Kedepankan Edukasi, Sosial Ekonomi dan Budaya

Aksi Sosial Erick Thohir Center (ETC).

SIGAPNEWS.COM, Jakarta - Tepat  Rabu 2 Juni 2022 jam 10.15 WIB satu hari setelah Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 organisasi nirlaba organisasi perkumpulan Erick Thohir Center (ETC) resmi didirikan di Hotel Elmi Surabaya. Dimana pendiri awal yaitu, Aria Duta SH, Edi Prastio SH, MH, CLA dan Syafrudin Budiman SIP.

Selanjutnya para pendiri ditambah 2 orang lagi menyusul, AW Yudi dan Novaldan, SH. Dimana diputuskan pengurus inti adalah Aria Duta, SH sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Erick Thohir Center (DPP ETC), Edi Prastio, SH, MH, CLA sebagai Sekretaris Jenderal DPP ETC dan Novaldan, SH sebagai Bendahara Umum DPP ETC.

Erick Thohir Center (ECT) adalah organisasi berbasis kader dengan sebutan kader intelektual organik. Dimana para pengurus dan anggotanya adalah kader-kader yang lahir dari akar budaya dan tradisi masyarakat yang diharapkan mampu melihat realitas yang ada. Sehingga bisa dan mampu memecahkan problematika atau persoalan yang ada di masyarakat bawah.

"Kami para pendiri sengaja merekrut para cendikiawan, budayawan, advokat, dokter, seniman, mahasiswa, pekerja profesional, pengusaha dan pelaku UMKM. Problematika bangsa ini harus diselesaikan secara bersama-sama dengan kaum terdidik yang kita sebut intektual organik," kata Aria Duta, SH Ketua Umum DPP ETC, Jumat (10/06/2022) di Surabaya usai bagi-bagi nasi kotak Jumat Berkah di Depan Masjid Al-Falah.

Asas Perkumpulan Erick Thohir Center (ETC) yaitu berasaskan Pancasila dan UUD 1946 sebagai pedoman dalam bernegara, bermasyarakat dan beragama. Sehingga asas ini menjadi pandangan hidup atau nilai-nilai kehidupan (living education) dalam kehidupan sehari-hari dan berkegiatan organisasi.

Adapun Visi Erick Thohir Center (ETC) sebagai perkumpulan masyarakat atau organisasi masyarakat (ormas) yaitu, "Mewujudkan Indonesia Bergembira dan Berbahagia, untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sesuai Pancasila dan UUD 1945."

Selanjutnya Misi dari Erick Thohir Center (ETC) yaitu, Memperjuangkan Pendidikan, Memperjuangkan Sosial Ekonomi, Memperjuangkan Budaya dan Memperjuangkan Politik Indonesia, yang merdeka sebenar-benar Negara Republik Indonesia Merdeka.

"Kami ingin menciptakan dan mewujudkan politik Indonesia yang bergembira dan berbahagia. Terutama dalam memperjuangkan Pendidikan Sosial Ekonomi, Budaya dan Politik, agar kita sebagai warga negara yang merdeka bisa menikmati dan mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia," ujar Bung Aria sapaan akrabnya.

Selanjutnya, Erick Thohir Center (ETC) bertujuan mewujudkan dan memperjuangkan persamaan hak, penegakan hukum, keadilan sosial, kesetaraan ekonomi, ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan sebagai jalan menuju kemajuan ekonomi.

Dimana Erick Thohir Center (ETC) memiliki fungsi, memperkuat dan memperkokoh ideologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar bernegara, bermasyarakat dan beragama, Memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan di Negara Republik Indonesia dan Memperkuat dan memperkokoh nilai-nilai semangat nasionalisme dan kebangsaan sebagaimana tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu Mewujudkan negara kesejahteraan untuk terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Mewujudkan sistem politik pastisipatif, demokratis dan menjunjung nilai-nilai moral politik dan Mewujudkan sistem penegakan hukum dan hak asasi manusia yang berkeadilan, terbuka dan transparan.

Bahkan juga, Mewujudkan sistem perekonomian yang bersumber pada ekonomi kerakyatan, kesetaraan ekonomi dan kemajuan ekonomi, Menciptakan kader-kader bangsa yang bermoral, beradab, beretika dan memahami perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan Membangun karakter bangsa yang mengedepankan nilai-nilai budaya dan etika universal.

"Kami ETC berharap bisa mewujudkan dan memperjuangkan cita cita sosial, yaitu persamaan hak, penegakan hukum, keadilan sosial, kesetaraan ekonomi, ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan sebagai jalan menuju kemajuan ekonomi. Dimana juga memiliki tujuan yang ideal dan progresif kedepannya," jelas Bung Aria.

Erick Thohir Center (ETC) akan mengkampanyekan dan mensosialisasikan sosok figur Erick Thohir sebagai tokoh muda brilian di Indonesia. Yang mana kapasitas dan kapabilitas Erick Thohir dinilai sangat mumpuni dan memiliki kemampuan yang handal membangun Indonesia hari ini dan kedepannya.

"Bapak Erick Thohir layak maju ke Pilpres 2024. Erick Thohir sangat pantas dan bisa memegang tongkat estafet dari Bapak Jokowi. Erick Thohir bisa menjadi penerus dan pengganti Presiden Jokowi kedepannya. Dimana kepemimpinan beliau (red-Erick Thohir) terbukti sebagai pengusaha nasional dan internasional, menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin dan berhasil menjadi Menteri BUMN,” jelas Bung Aria.

Katanya, Erick Thohir Center (ETC) juga mengajak masyarakat dari yang tua dan muda sama-sama satu Visi dan Misi untuk menjadikan Indonesia semakin maju bersama Erick Thohir kedepannya. Dimana Erick Thohir Center memohon doa, semoga tongkat estafet kepemimpinan pak Jokowi bisa berlanjut kepada dirinya.

"ETC terus melakukan kegiatan sosial, sebagai bentuk aksi sosial kepedulian bersama dan sekaligus untuk melakukan sosialisasi perkenalkan figur dan sosok Erick Thohir. Kami terus bergerak dan sosialisasi untuk menguatkan dan meningkatkan elektabilitas Bapak ET (red-Erick Thohir) di seluruh Indonesia," ucap Bung Aria.

Menurut Bung Aria, saat ini banyak visi – misi Erick Thohir yang sudah tercapai di BUMN dengan menerapkan manajemen AHLAK dan penyatuan BUMN lewat Holding Company. Hal inilah yang harus kita dukung bersama dengan politik Kegembiraan

"Kami akan hadir di masyarakat untuk terus mengkampanyekan dan mensosialisasikan sosok Erick Thohir lewat progam-program pendidikan, sosial ekonomi, budaya dan politik," pungkas Bung Aria didampingi Edi Prastio, SH, MH, CLA Sekjen DPP ETC dan Novaldan, SH Bendahara Umum DPP ETC. (red)

Penulis: Gus Din

Editor : hamdani

Pjs Bupati Soppeng Ikuti Pertemuan Dengan Presiden Republik Indonesia, Ini Pembahasannya

Soppeng, Sigapnews.com, - Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia, melalui Aplikasi Zoom Meeting yang dilangsungkan di ruang SCC Lamataesso Kab. Soppeng

Rabu, 15 November 2020.

Acara ini dihadiri oleh Pjs Bupati Soppeng, Idham Kadir S.Sos, M.Si, turut didampingi Sekretaris Daerah Kab. Soppeng, Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. dan Kepala Bappelitbangda Kab. Soppeng, Dra.Hj. Andi Nur Lina, MM.

Presiden RI, Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, kita ketahui bersama bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit untuk dilalui dan di tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian, sehingga kecepatan, ketepatan dan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan kita, baik dibidang kesehatan maupun dibidang ekonomi.

APBN pada tahun 2021 akan fokus pada penanganan kesehatan utamanya pada vaksinasi covid-19, perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentang, program pemulihan ekonomi, dan membangun pondasi yang kuat baik dibidang kesehatan dan dibidang lainnya.

APBN Tahun Anggaran 2021, tumbuh 0,4 % jika dibandingkan Tahun 2020 yang digunakan untuk mendukung prioritas pembangunan diberbagai bidang diantaranya bidang pariwisata, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, ketahanan pangan, teknologi dan informasi.

APBN sebagai penggerak utama saat ekonomi Lesu, maka harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan sepertu lelang sejak dini (maka desember 2020, untuk gerakkan ekonomi 2021), serta Bantuan Sosial didistribusi awal januari (agar masyarakat bisa belanja dan gerakkan ekonomi lapisan bawah).

Lakukan reformasi anggaran dengan memegang prinsip cermat, efektif dan efisien dengan cara setiap rupiah uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, karena tugas utama kita adalah membantu masyarakat.

Dalam laporan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Proses penyerahan DIPA tahun 2021 yang dilaksanakan lebih awal diharapkan dapat mendukung penanganang Covid 19 dan berbagai prioritas pembangunan lainnya.

Keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis akibat pandemi covid-19, memberikan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi, sebagai persetujuan APBN 2020 diperkirakan mengalami pelebaran defisit yang diharapkan mampu menjadi kekuatan counter cyclical dari perlemahan ekonomi sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran -1,7% hingga -0,6% pada tahun 2020. Efektifitas APBN dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung pada pelaksanaan yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas.

Pokok-pokok APBN 2021 yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi diantaranya mendukung kelanjutan penanganan pandemi covid-19, mendukung reformasi pendidikan, serta mendukung reformasi perbaikan dan perlindungan sosial.

Berdasarkan fokus belanja pemerintah tahun 2021 dan kinerja pengelolaan anggaran dan keuangan terdapat 8 Kementerian / Lembaga yang menerima DIPA secara simbolis yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif /Badan Pariwisata dan ekonomi kreatif, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan.

Sumber: Humas Pemda Soppeng

Bamsoet Dorong Stimulus Ekonomi Pemerintah Digunakan Maksimal

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang melarang kementerian melakukan impor pemenuhan rapid test, PCR, alat pelindung diri, masker, hingga obat-obatan. Mengingat kemampuan produksi dalam negeri sudah mampu mencukupi kebutuhan nasional dalam menangani pandemi Covid-19. 

"Berbagai kementerian dengan anggaran terbesar yang tak terkait penanganan Covid-19 secara langsung, seperti Kementerian Pertahanan yang memiliki anggaran mencapai Rp 122,44 triliun, juga dilarang mengimpor Alutsista. Seluruh kementerian didorong untuk belanja dari dalam negeri. Sehingga bisa menggairahkan geliat ekonomi nasional, sekaligus mendorong produktifitas produksi dalam negeri. Kebijakan tersebut sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap industri dalam negeri," ujar Bamsoet saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada pengurus Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia (ARDIN Indonesia), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (9/7/20).

Pengurus ARDIN Indonesia yang hadir antara lain Wakil Ketua Umum Firmandez, Wakil Ketua Umum Berry, Wakil Bendahara Umum Yogi, Wakil Sekretaris Jenderal Nasfi, Ketua Bidang Hubungan Lembaga Siswaryudi, Ketua ARDIN Jakarta Oster dan Sekretaris ARDIN Jakarta Andin.

Mantan Ketua DPR RI ini mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan kondisi penurunan ekonomi nasional maupun global akibat pandemi Covid-19. Dalam pertemuan dengan pimpinan MPR RI pada Rabu (8/7/20), Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa kondisi ekonomi dunia sangat sulit, bahkan terancam resesi. Bank Dunia memprediksi, pertumbuhan ekonomi global di 2020 ini minus 5,2 persen, terdalam sejak Perang Dunia ke-II.

Di Kuartal I 2020 saja, pertumbuhan ekonomi China minus 6,8 persen, Amerika minus 4,8 persen, Jepang minus 2,2 persen, Jerman minus 2 persen, Inggris minus 2 persen, Thailand minus 1,8 persen. Indonesia masih lebih baik karena mampu tumbuh 2,97 persen.

"Di Kuartal II, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi menurun hingga minus 3,6 persen, Prancis minus 17,2 persen, Inggris minus 15,4 persen, Amerika Serikat minus 9,7 persen, Jepang minus 8,3 persen, Malaysia minus 8 persen, dan Singapura minus 6,8 persen. Agar di Kuartal III pertumbuhan ekonomi bisa membaik, Presiden Joko Widodo sudah meningkatkan stimulus pemulihan ekonomi mencapai Rp 905,1 triliun," ungkap Bamsoet.

Ketua Umum ARDIN Indonesia ini mengutarakan, sektor UMKM mendapat perhatian khusus dari pemerintah dengan mengalokasikan anggaran mencapai Rp 123,46 triliun. Terbagi dalam tujuh klaster, antara lain Rp 78,78 triliun untuk penempatan dana untuk restrukturisasi kredit, Rp 35,28 triliun untuk subsidi bunga, Rp 5 triliun untuk belanja imbal jasa penjaminan (IJP), Rp 2,4 triliun untuk Pph final UMKM ditanggung pemerintah, Rp 1 triliun penjaminan untuk modal kerja (stop loss), dan Rp 1 triliun untuk pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM.

"ARDIN Indonesia yang bermitra dengan UMKM bisa memanfaatkan stimulus bantuan tersebut agar pandemi Covid-19 yang sudah mengancam kesehatan tak sampai mengancam kegiatan ekonomi secara berkelanjutan. Antara kesehatan dan ekonomi tak bisa saling dipisahkan. Keduanya sangat penting agar kehidupan bisa tetap berjalan," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, pemerintah juga akan menggratiskan tagihan listrik pelanggan 450 VA selama enam bulan dan memberikan diskon 50 persen bagi pelanggan 900 VA selama enam bulan. Pemerintah juga menyiapkan sekitar Rp 2,6 triliun untuk penanganan Covid-19 di berbagai pondok pesantren. Ada juga bantuan untuk mengurangi beban mahasiswa akibat pengeluaran ekstra membeli kuota internet akibat perkuliahan daring sebagai dampak pandemi Covid-19.

"Hal penting lainnya, pemerintah juga sudah menyiapkan sekitar Rp 34 triliun agar Indonesia bisa memproduksi sendiri vaksin Covid-19. Ditargetkan Februari - April 2020, vaksinnya sudah tersedia dan bisa dinikmati seluruh anak bangsa. Sekaligus menunjukan kedaulatan bangsa ini terhadap vaksin, tak perlu bergantung kepada negara lain," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengungkapkan, sejauh ini China dan Inggris merupakan negara terdepan dalam penemuan vaksin Covid-19. Akhir Desember 2020, keduanya sudah bisa memproduksi vaksin secara massal untuk terlebih dahulu memenuhi kebutuhan masing-masing dalam negerinya.

"Jumlah penduduk di China saja sudah mencapai 1,4 miliar lebih. Jumlah penduduk Inggris dengan Uni Eropa sudah melebihi 500 juta. Karena itu sangat penting bagi Indonesia bisa memproduksi sendiri vaksin Covid-19, sehingga tak bergantung kepada negara lain," pungkas Bamsoet. (*)

APKLI Kerjasama PTPN XIV gelar pemulihan Ekonomi Nasional di event PESTA RAKYAT PEKAN RAYA GILING 2022

Sigapnews.com , Bone-Sukses menggelar event pemulihan Ekonomi Nasional dalam APKLI UMKM bangkit Ekonomi pulih 2021-2022 , Asosiasi pedagang kaki lima Indonesia , dewan pimpinan daerah kabupaten Bone 

DPD APKLI kembali akan menggelar Kegiatan pemulihan Ekonomi Rakyat untuk kebangkitan Ekonomi Nasional di Areal lapangan kawasan Pabrik gula Arasoe kerjasama dengan PTPN XIV 

Kegiatan Yang digelar pada saat Musim Panen dan tebu tahun 2022 Ini , Tgl 01 Agustus Sampai 01 September 2022 ,ikut mendukung Program Presiden H Joko Widodo untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dengan berbagai kegiatan ekonomi didalamnya Antara lain, Festival Kaki lima , bazar Kuliner ,lomba karaoke ,Lomba peragaan busana Adat dan wahana Permainan Anak-anak Juga kami siapkan ungkap" Iwan Hammer ketua DPD APKLI kab Bone Sulawesi Selatan, Jumat 29 Juli 2022 Via WhatsApp pribadinya 

Manager ADM PT PN XIV pabrik gula Arasoe . Andi Erwin sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan Pemulihan Ekonomi untuk membangkitkan UMKM kab Bone  yang terpuruk selama pandemic Covid-19 Yang akan dilaksanakan Asosiasi pedagang kaki lima Indonesia APKLI Kab Bone di lokasi kawasan lapangan pabrik gula Arasoe , pungkasnya Via WhatsApp pribadinya 

Tetap Semangat , tetap Menjaga Protokol kesehatan Covid-19 dan tentunya Yang Paling penting tetap Menjaga Ketertiban dan keamanan untuk kenyamanan bersama Serta tetap bersinergi dengan Kapolsek dan Anggota Dilokasi kegiatan Harap Kapolres Bone AKBP Ardiansyah Sik ,

Lanjutnya program Pemulihan ekonomi Nasional Ini Juga merupakan Salah Satu Program Kapolri ,jadi Semua Harus saling bersinergi dan mendukung untuk kebangkitan Ekonomi Nasional Tutupnya

Bupati Soppeng Beberkan Kebijakan Pemda Terhadap Anggaran Perubahan Tahun 2021

Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak, SE saat memberikan sambutan di acara rapat Paripurna DPRD kabupaten Soppeng (Ist).

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,-Dalam Rangka Penyerahan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS TA. 2021, DPRD kabupaten Soppeng menggelar Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Bupati Soppeng H.Andi Kaswadi Razak, Kamis 2/9/2021.

Rapat paripurna ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Soppeng H.Syahruddin M.Adam, S.Sos,MM.

Di kesempatan itu Ketua DPRD kabupaten Soppeng mengurai maksud tujuan dari rapat paripurna yang dilakukan itu.

Dia juga menjelaskan tentang anggaran, waktu dan kapan bisa dilakukan perubahan anggaran.

Dalam kegiatan itu dilakukan peyerahan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2021 kepada Ketua DPRD Kabupaten Soppeng oleh Bupati H.Andi Kaswadi Razak.

Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak, SE saat menyerahkan rancangan anggaran perubahan dan PPAS 2021. (Ist).

Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan," Melalui forum terhormat ini, izinkanlah saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat yang memberikan dukungan dan kerjasamanya dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di kabupaten Soppeng.

"Mudah-mudahan, kita senantiasa diberikan bimbingan dan kekuatan, untuk dapat melaksanakan dan meningkatkan kualitas tugas dan tanggung jawab kita dalam menyelenggarakan tugas tugas pemerintahan maupun pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Sebagai pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan Kepala daerah kabupaten Soppeng nomor 37 tahun 2021 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020 sebagaimana diamanatkan oleh perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perkenankanlah saya untuk menyerahkan rancangan kebijakan umum perubahan APBD TA 2021 dan PPAS perubahan APBD tahun 2021 yang merupakan tugas bersama antara eksekutif dan legislatif.

Pemerintah daerah tetap optimis untuk pencapaian target pertumbuhan pada tahun 2021 dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah multiplier effects dari berbagai proyek infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman program pemulihan ekonomi nasional seperti infrastruktur jalan, infrastruktur air minum dan infrastruktur perdagangan.

Proyek infrastruktur tersebut diharapkan akan memacu kenaikan produksi dan mendorong investasi swasta.

Selain itu, permintaan terhadap komoditas utama diperkirakan juga masih terjaga dan mendapat pengaruh positif dari kenaikan harga komoditas global.

Berdasarkan hasil analisis perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro kabupaten Soppeng pada tahun 2021 akan mengalami perubahan dibanding target pada APBD pokok 2021 perkembangan indikator yang tidak sesuai dengan target APBD pokok tahun 2021 antara lain adalah :

1. Adanya perubahan dalam asumsi perekonomian makro daerah yang menyebabkan terjadinya perubahan pendapatan daerah dari yang telah disusun dan ditetapkan pada APBD tahun 2021.

2. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari pemerintah pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi khususnya dalam penanganan covid 19 melalui refocusing anggaran.

3. Penyesuaian target pembangunan dengan target pada RPJMD kabupaten Soppeng tahun 2021-2026.

Hal-hal tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi makro yang telah ditetapkan sebelumnya, penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Soppeng sampai dengan akhir tahun 2021 diharapkan akan tetap tumbuh sebesar 5,8%, meskipun masih dalam keadaan pandemi.

2. Untuk tahun 2021, meski mengalami perlambatan, kondisi PDRB perkapita di targetkan sebesar Rp.55.119.000,-.

3.angka inflasi tahunan kabupaten Soppeng sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2021 adalah sebesar 2,37%. Di harapkan sampai dengan akhir tahun 2021, nilai inflasi tahunan akan berada pada kisaran 4%-5%.

4. Angka kemiskinan pada APBD pokok 2021 diasumsikan sebesar 6,42%, pada perubahan tahun 2021 akibat adanya pandemi covid 19 angka kemiskinan pada akhir tahun 2021 diasumsikan sebesar 7,15%.

5.IPM sebesar 69,71 %, meningkat dibanding target awal yang sebesar 69,33%.

6. Proyeksi kenaikan pendapatan daerah disesuaikan dengan kondisi perkembangan ekonomi serta perubahan kebijakan yang terkait dengan kebijakan anggaran transfer dari pemerintah pusat dan transfer dari pemerintah provinsi.

Penyesuaian asumsi makro tersebut mengacu pada sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMD 2021-2026 dan perkembangan dan prospek ekonomi domestik maupun nasional tahun 2021.

Di tahun 2021 fokus menghentikan penyebaran covid-19 tetap menjadi Prioritas pertama, dengan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kesehatan.

"Meskipun demikian pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga pemenuhan belanja yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti anggaran pendidikan minimal 20% dan anggaran kesehatan minimal 10%.

Beberapa hal yang berkaitan dengan rancangan kebijakan umum perubahan APBD T.A. 2021 dan PPAS perubahan APBD TA.2021 ini ada sebagai berikut:

1. Perubahan kebijakan pendapatan daerah.

Target pendapatan daerah pada APBD pokok tahun 2021 telah ditargetkan sebesar Rp.1.204.604.425.314,-, akan mengalami penyesuaian berdasarkan kondisi dan keadaan yang aktual sebagai berikut:

a. Pada penerimaan pendapatan asli daerah, penyesuaian dilakukan pada masing-masing komponen pajak daerah yang di sesuaikan perkembangannya dengan realisasi terakhir, dimana pendapatan asli daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 127.827.066.724,- rupiah setelah perubahan menjadi Rp.130.499.012.086,-.

b. Pada kelompok penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat, kebutuhan anggaran untuk menangani pandemi covid-19 juga membuat penetapan alokasi dana transfer ke daerah yang sebelumnya sebesar Rp.1.047.208.180.871,- setelah perubahan sebesar Rp.1.015.698.976.346,- atau berkurang sebesar Rp. 31.509.204.525,-.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan sebesar Rp.29.569.177.719,- setelah perubahan menjadi Rp.35.201.170.408,-.

2. perubahan kebijakan belanja daerah.

Belanja daerah diproyeksikan akan mencapai Rp.1.302.229.264.577,- .

Secara umum pada perubahan arah kebijakan belanja daerah tahun 2021 masih terdapat kenaikan belanja daerah sebesar Rp.99.624.839.263,- diakibatkan oleh adanya rencana peningkatan belanja infrastruktur dari program pemulihan ekonomi nasional dan silpa tahun 2020 yang dianggarkan kembali.

Adapun kebijakan belanja daerah di arahkan pada :

a. Penyesuaian terhadap kebijakan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung penanganan pandemi covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional.

b. Efisiensi terhadap belanja daerah yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi dengan tetap mengutamakan pelayanan ke masyarakat.

c. Belanja yang berasal dari Silva APBD TA 2020 yang telah ditetapkan penggunaannya, dialokasikan sesuai dengan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku,

d. Pergeseran anggaran antar perangkat daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian objek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan RKPD berdasarkan hasil Evaluasi Triwulan II RKPD tahun 2021.

e. Penambahan, pengurangan dan pergeseran/kegiatan belanja langsung disusun secara selektif berdasarkan prioritas.

f. Program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD tahun 2021-2026.

g. Program dan kegiatan baru yang timbul akibat adanya regulasi baru.

3. perubahan kebijakan pembiayaan daerah.

a. Pada tahun 2021 penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dari pinjaman melalui program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp.59.329.699.150,- dari total program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp.141.415.267.000,- dimana sisanya dari pemulihan ekonomi akan masuk pada APBD pokok Tahun 2022. Disamping itu pemerintah daerah menganggarkan kembali sisa lebih perhitungan anggaran (silva) tahun 2020 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2021 yang merupakan pelampauan penerimaan dan penghematan belanja sebesar Rp.63.500.406.587,-.

b. Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian target sustainable development goal's ( SDG's) tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum pemerintah Kabupaten Soppeng untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah air minum (PDAM) melalui penyertaan modal sebesar Rp.2.000.000.000,- .

"Pada kesempatan ini juga dijelaskan bahwa program pemulihan ekonomi nasional direncanakan 2 Tahun Anggaran, sehingga diperlukan persetujuan tersendiri terkait dengan penganggaran sub kegiatan tahun berjalan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Dengan harapan wujud kerjasama yang telah terjalin selama ini terus ditingkatkan, sehingga arus informasi dan komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif terus dikembangkan sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama dalam mewujudkan Soppeng yang lebih melayani, maju dan sejahtera dapat terwujud, papar Bupati Soppeng.

Kata Dia, Kepada para pimpinan SKPD dan pejabat terkait agar menghadiri rapat-rapat selanjutnya yang telah diagendakan oleh pihak legislatif, Pungkas Bupati Soppeng.

Acara Turut di hadiri Wakil Bupati Soppeng, para anggota Forkopimda, Sekda Soppeng, para pejabat eselon II lingkup pemerintah kabupaten Soppeng serta Camat se Kabupaten Soppeng. (Humas/JOIN).

Ini Pesan Sejumlah Pejabat Pemda Kota Beradat Saat Kadin Bone Gelar Audensi

Bone (Sulsel), Sigapnews.com,-

Hari kerja pertama setelah libur lebaran (Senin, 17 Mei 2020) menjadi momentum silaturahmi yang dimanfaatkan Kadin Bone untuk berkoordinasi untuk sinergitas Kadin Bone dengan Pemerintah Kabupaten Bone sesuai Arahan Ketua Umum Kadin Provinsi Sulawesi Selatan A. Iwan Darmawan Aras.

Sinergitas ini untuk melihat beberapa peluang potensional untuk membantu pemulihan ekonomi dampak covid 19 di tahun 2020. Audiensi dilakukan di masing-masing ruang kerja Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Bone.

Dilaporkan Plt. Ketua Kadin Bone H.M.Akbar Pamonroi saat ini sementara dibangun komunikasi ke beberapa sektor usaha baik pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, ekonomi kreatif, dan sektor Usaha lainnya. “Kadin juga merangkul beberapa assosiasi pengusaha diantaranya HIPMI, IWAPI, GAPENSI, APKLI dan juga assosiasi digital yang tergabung dalam Gradasi (Generasi Digital Indonesia) binaan Kementerian Kominfo, seria akan terus berkolaborasi dengan assosiasi pengusaha lainnya”.

Setelah merangkul beberapa assosiasi ini, disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Diklat dan Ristek Awaluddin, “kami akan mulai bekerja berbasis data, kami telah menyurat ke BPS Bone untuk sharing session berkenaan kondisi eksisting ekonomi Kabupaten Bone dan potensi ekonomi yang baik untuk percepatan pemulihan ekonomi”.

Hasil audiensi Kadin Bone, Bupati Bone A. Fahsar menyampaikan dengan tegas dukungan dan sinergitasnya, seirama dengan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bone. Disampaiakan Bupati Bone “Silahkan bergerak rangkul anak muda pengusaha untuk bersama membangun ekonomi di Kabupaten Bone”, sembari menitip salam ke Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Sulsel (Zulkarnain Arief) yang juga sahabat dekat beliau .

Wakil Bupati Bone, Ambo Dalle juga menyampaikan dukungannya bahwa Kadin ini dengan jiwa muda menjadi harapan baik ekonomi kita di Bone yang juga bercerita sejarah Kadin pertama di Bone hingga saat ini. A. Islamuddin, Sekda Bone juga menyampaikan pesan untuk Kadin bisa menjadi garda depan untuk membantu mempromosikan Kabupaten kita ke para investor,

"Bahwa bone adalah market yang baik dalam pengembangan ekonomi, dan menjadi Kabupaten yang produktif untuk dilaksanakannya beberapa event dengan fasilitas Hotel dan Pariwisata yang memadai. “Kita masih butuh hotel di Bone,

"Kita ada agenda tahunan seperti HJB dan kewalahan penginapan, silahkan mengajak investor untuk membangun fasilitas di Kabupaten Bone melalui gerbang Kadin Bone’.

Saat ini Kadin Bone berkolaborasi lintas assosiasi pengusaha, Plt. Ketua Kadin Bone, H.M.Akbar Pamonroi juga Ketua Gapensi Bone. Wakil Ketua Bidang Organisasi, Diklat dan Ristek, Awaluddin juga Ketua Generasi Digital Indonesia Kab Bone. Wakil Ketua Wakil Ketua Bid Perdagangan Umum, Hj. Farida Hanafing selaku Ketua IWAPI Kab Bone. Wakil Ketua Bid Jasa Konstruksi, H.Firdaus H.R. juga menjabat selaku Wakil Ketua Gapensi Bone. Wakil Ketua Bid Kewirausahaan, Energi, & Ekonomi Kreatif, H. Bahtiar, S.E. juga menjabat Ketua HIMPI Kab Bone. Plt Ketua Kadin Bone dan Para Wakil Ketua hadir dalam audensi ini. (MIH)

Gereja Sambut Baik Kolaborasi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Menekan Laju Inflasi

Jayapura, Sigapnews.com,– Menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo kepada seluruh Kepala Daerah dan unsur pimpinan TNI-Polri agar melakukan pemberdayaan perekonomian di semua sektor guna menghadapi krisis ekonomi yang diprediksi terjadi di tahun 2023 ini, Kodam XVII/Cenderawasih melalui Korem 172/PWY membuat satu program yang dimulai dari gereja dengan nama Pemberdayaan Ekonomi Gereja atau disebut Pasar Umat.  

Program ini di launching langsung oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, di Gereja GKI Yakhin Kampung Klewbleuw, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Minggu (05/02) siang.

Acara launching ditandai dengan penanaman sayuran dan cabe secara simbolis oleh Pangdam Cenderawasih di lahan disekitar gereja serta penebaran 15 ribu benih ikan yang dibagi ke dalam 15 petak keramba.

Saat ditemui, Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O Sembiring menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam program ini.

"Ide awalnya itu muncul setelah Rakornas dengan Presiden di Jakarta pada bulan Desember lalu, selanjutnya kami berdiskusi dengan Bapak Pangdam XVII/Cenderawasih sehingga muncul ide ini. Lalu kita akhirnya berdiskusi dengan Plh Gubernur, Bapak Ridwan Rumasukun dan beliau merespon baik, termasuk juga dengan Pejabat Bupati Jayapura dan akhirnya terciptalah kolaborasi ini," ujar Danrem.

Danrem menegaskan, program yang dilaksanakan tentunya akan berkelanjutan, tidak akan berhenti sampai disini, tapi akan terus berlanjut. 

“Nanti ujung tombaknya adalah para Babinsa yang akan terus melakukan pendampingan sampai nanti panen pertama. Para Babinsa nantinya akan meninjau sekaligus bersilaturahmi sehingga kendala yang dialami oleh masyarakat, terkait pupuk dan lainnya nanti akan dibantu," tegasnya.

Danrem berharap ketika panen pertama, hasilnya juga akan disisihkan sebagian untuk gereja.

Terkait pemasaran, Danrem menuturkan bahwa pihaknya telah memerintahkan kepada jajarannya untuk melakukan pendampingan.

“Saya sudah memerintahkan kepada Dandim jajaran, untuk membantu masyarakat dalam mobilisasi dengan menggunakan kendaraan yang dimiliki untuk membawa barang-barangnya dari kampung ke kota sehingga bisa dijual. Contohnya di Wamena hal ini sudah dilakukan bersama dengan pasukan Kostrad. 

Dengan gereja juga bisa seperti itu agar mengurangi ongkos produksinya sehingga harga jualnya juga stabil. Ini yang bisa kami lakukan. 

Apapun itu, saya fikir jika kita ada kemauan tentunya ada 1001 macam jalan tetapi kalau tidak ada kemauan akan muncul 1001 macam alasan,” pungkasnya.

Pada kesempatannya, Pangdam yang didampingi Ketua Persit KCK/Kodam Cenderawasih dan para tamu pejabat yang hadir meninjau Bazar UMKM yang digelar oleh persekutuan jemaat gereja di halaman gereja. Beragam kuliner, termasuk hasil kebun dan perikanan dari jemaat dijual dalam bazar tersebut.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dalam sambutannya menyatakan, momen launching ini bertepatan dengan peringatan Hari Pekabaran Injil ke-168 di Tanah Papua.

"Melalui program pemberdayaan ekonomi umat ini kita merancang suatu kerjasama, kolaborasi baik dengan pemerintah daerah, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, unsur Polri dan tentunya dengan jemaat. 

Contoh kecilnya seperti pemberdayaan di bidang pertanian, perikanan yang sifatnya berbentuk pendidikan, advokasi terhadap penyediaan SDM," ungkap Pangdam.

"Jadi kita kerjasama untuk pemanfaatan lahan, gereja ini kan banyak lahan yang kosong kita manfaatkan, kita tanam. Apabila ada di Gereja yaitu dekat dengan sumber air danau, maka kita kolaborasikan untuk program perikanan, kita bantu pembibitan ikan," sambung Pangdam.

Pangdam berharap, program ini bisa menciptakan daya tahan masyarakat dalam rangka menghadapi resesi atau menekan laju inflasi yang sesuai prediksi Menteri Keuangan akan terjadi resesi ekonomi di tahun 2023 ini. 

"Program ini kita launching di Korem 172, nanti seluruh Korem hingga ke jajaran Kodim, akan saya perintahkan untuk melakukan program yang sama untuk pemberdayaan ekonomi umat. Bahkan nanti bukan hanya gereja, tapi juga di tempat ibadah lainnya seperti di masjid, pura, wihara juga kita akan buat program yang sama," tegas Pangdam.

Pangdam berharap masyarakat khususnya jemaat gereja bisa berperan aktif untuk menghidupkan kembali pemberdayaan apa saja yang ada di sekitarnya.

"Dengan pemberdayaan ini, maka dengan sendirinya silaturahim, kolaborasi akan tercipta," pungkas Pangdam.

Ketua Jemaat GKI Yakhin Klewbleuw, Pendeta Heldi Harun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pangdam Cenderawasih, Danrem 172/PWY dan jajaran juga kepada Gubernur Papua dan Bupati Jayapura yang telah berkolaborasi dan memilih gereja GKI Yakhin sebagai pilot project program ini.

"Kami sangat senang, hari ini adalah titik tolak bagaimana kehidupan ekonomi jemaat akan lebih baik melalui bantuan Pangdam XVII/Cenderawasih bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab. Jayapura. Saya percaya bantuan ini akan menolong apa yang menjadi pergumulan dalam hal ini kesejahteraan ekonomi umat itu sendiri, sehingga kedepan jemaat benar-benar mandiri dari ekonominya, mereka sejahtera, hati mereka juga akan damai untuk datang dan beribadah kepada tuhan,” ucap Pendeta  Heldi. 

Ucapan senada juga disampaikan Penjabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo.

"Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Pangdam beserta jajaran begitu menaruh hati, memiliki kepedulian atas situasi yang terjadi saat ini. Dengan adanya upaya yang telah dilakukan, mengintervensi aktivitas ekonomi ini diharapkan bahwa kegiatan ini bisa bergulir, bermanfaat dan membawa dampak yang baik untuk masyarakat," ucapnya. 

Bupati Jayapura berharap, launching ini bukan hanya acara seremonial, tapi terus berkembang sehingga yang diharapkan adalah hasil pemasaran ikan, sayur dan kebutuhan pokok lainnya, adalah hasil yang dipasarkan, dijual dengan harga yang mudah terjangkau di masyarakat.

"Sehingga kita sama-sama menjaga dan memelihara daya beli masyarakat, dengan begitu dapat mempengaruhi, meredam gejala inflasi yang terus mengancam," harapnya.

Published: HSN

Lions Club Jakarta Centenial MH Thamrin 307-A1 Bersama FEB UKI Laksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat

Lions Club Jakarta Centenial MH Thamrin 307-A1 penandatanganan kerjasama Memorandum of Understanding (MoU dengan Fakultan Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia (FEB-UKI). Foto: Gus Din.

Sigapnews.com, Jakarta - Lions Club Jakarta Centenial MH Thamrin 307- A1 penandatanganan kerjasama Memorandum of Understanding (MoU dengan Fakultan Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia (FEB-UKI).

Hal ini dalam rangka memperluas wilayah pengabdian Lions Club MH Thamrin Jakarta, dengan menggandeng pihak universitas.

"Kami Lions Club saat ini melakukan MoU dengan Dekan FEB UKI. Penandatanganan ini melengkapi kerjasama-kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya. Baik di bidang pelatihan, penyuluhan dan peningkatan ketrampilan," kata Silvia Labbi Presiden Lions Club MH Thamrin 307-A1, Rabu (26/02/2020) di Aula Dekan FEB-UKI, Cawang, Jakarta Timur.

Menurutnya, ada beberapa Pokok-pokok Nilai Naskah Kerjasama Lions Club Jakarta Centennial MH Thamrin dengan FEB UKI. Dimana dengan ruang lingkup kerjasama meliputi; pertama, Penentuan topik dan tema program kerjasama pengabdian masyarakat yang dilandasi nilai-nilai etika, moral, dan kecerdasan yang berbudi luhur.

Selanjutnya, kedua Pemanfaatan Sumber Daya Manusia sebagai Tenaga Ahli, narasumber maupun fungsi pendukung untuk setiap penyelenggaraan program kerjasama. Dan ketiga, Kerjasama pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bidang lainnya bagi dosen dan mahasiswa, sesuai dengan kesepakatan bersama.

"Dalam implementasinya, kedua pihak akan mendayagunakan fasilitas yang dimiliki dan menyediakan SDM dengan kemampuan yang melekat didalamnya," terang perempuan berparas cantik asal Makassar ini.

Pada saat penandatanganan naskah kerjasama oleh Presiden Lions Club MH Thamrin Jakarta Cenntenial 307-A1 dan FEB UKI tampak dilakukan pemasangan pin Lions Club Indonesia (LCI). Dimana diberikan PDG Evi Pohan kepada Mantan Dekan FEB UKI Suzanna Josephine Tobing, yang juga Vice Presiden 2 Club MH Thamrin Jakarta didampingi Silvia Labbi Presiden Lions Club MH Thamrin Jakarta Cenntenial 307-A1.

Selain itu acara dilakukan pengenalan materi LCI dengan baik oleh PDG Evi Pohan dan materi pengabdian LCI di Indonesia oleh Distric Gubernur (DG) Lions Club MH Thamrin Jakarta, dr. Anwar Budiman.

Menurut Evi Pohan, sungguh luar biasa dan Puji Tuhan, bukan hanya dengan lima fokus pelayanan LCI. Akan tetapi katanya, Club ini juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat menengah ke bawah dengan kiat-kiat berusaha di era digital ekonomi.

"Mari kita anggota di Lions Club MH Thamrin Centennial Jakarta 307-A1 bersama-sama melakukan empowerment atau pemberdayaan masyarakat di sekitar kita. Salam Pengabdian," kata Evi Pohan.

Sementara dr. Anwar Budiman mengatakan semoga MoU FEB-UKI & Lions Club MH Thamrin Cenntenial Jakarta 307-A1 menghasilkan banyak hal yang bermanfaat. Terutama katanya, dalam pengabdianya mencerdaskan masyarakat akar rumput untuk mampu meningkatkan ekonomi.

"Apabila berhasil mengabdi pada masyarakat dan lapisan bawah di bidang ekonomi adalah hal yang luar biasa. Maka pengabdian itu adalah untuk pengabdian pada negara dalam memajukan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Yang menandatangani Silvia Labbi Presiden Lions Club MH Thamrin Centennial Jakarta 307-A1 dan Juaniva Sidharta, SE, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia (FEB-UKI).

Pada saat Lions Club Jakarta Centenial MH Thamrin 307-A1 penandatanganan kerjasama Memorandum of Understanding (MoU dengan Fakultan Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia (FEB-UKI). Dimana disaksikan Bapak dr. Anwar Budiman, PDG Evi Pohan Suzanna Josephine Tobing Wakil Rektor II Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Setiyadi Sudarmanto Sekretaris Lions Club MH Thamrin Centennial Jakarta 307-01.

Acara berlangsung sukses dan meriah diakhiri foto-foto bersama, antara pihak Lions Club dan FEB-UKI.

Penulis: Syafrudin Budiman SIP.

Belum Jelas Kapan Berakhir, Dolfie Rompas: Berdamai Dengan Virus Corona Patut Direspon Positif

Sigapnews.com, Jakarta - New Normal atau Kebiasaan Baru melalui ide berdamai dengan Virus Corona yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi patut direspon secara positif oleh masyarakat. 

Hal ini menjadi pilihan paling rasional karena sampai sekarang belum ada kepastian kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir, terutama karena belum ditemukan obat ataupun vaksinnya.

Akibat wabah Covid-19, pertumbuhan ekonomi mengalami tekanan paling berat di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi kita terancam bergerak dari skenario sebesar 2,3 persen menuju skenario sangat berat yaitu kontraksi minus 0,4 persen, seperti disampaikan Menkeu Sri Muliani dalam Rapat Paripurna DPR RI Selasa, 12 Mei 2020.

Menurut salah satu pemerhati masalah sosial kemasyarakatan, Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH, mengatakan bahwa dirinya mendukung langkah Pemerintah Indonesia untuk membuka kembali aktivitas perekonomian.

“Saya sangat mendukung langkah Pemerintah untuk membuka kembali aktivitas ekonomi, tentu dengan berbagai pertimbangan yang matang, karena persoalan ekonomi tidak kalah pentingnya dengan persoalan penanganan wabah Covid-19. Saat ini masyarakat harus produktif untuk dapat memulihkan keadaan ekonomi,” urai Rompas kepada media ini, Jumat, 22 Mei 2020. 

Menurutnya, persoalan wabah Covid-19 dan masalah ekonomi sama pentingnya, tergantung dari dampak kerusakannya. 

“Yang harus Pemerintah antisipasi adalah apabila terlalu fokus pada penanganan wabah Virus Corona, mengabaikan bidang ekonomi, maka hal itu akan berimbas kepada menurunnya secara drastic tingkat kesejahteraan rakyat. 

Kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya krisis sosial yang bisa saja membawa dampak kerusakan melebihi dampak kerusakan yang diakibatkan oleh wabah Covid-19,” terang Rompas yang sehari-hari sebagai praktisi hukum itu.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat, imbuh Dolfie Rompas, Pemerintah harus berpegang pada prinsip hukum ‘Salus Populi Supreme Lex Esto’. “Artinya kesehatan, kesejahteraan, kebaikan, keselamatan, dan kebahagian rakyat adalah Hukum Tertinggi. Berarti Kesejahteraan Rakyat dan Kesehatan Rakyat sama pentingnya,” pungkas Rompas. (Red).

Ketua Umum GPMN: Reaktivasi Jalur KA Madura Langkah Konkrit Dorong Ekonomi Kerakyatan*

Ketua Umum Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GPMN) Daddy Palgunadi.

Sigapnews.com, Bandung, 10 Maret 2023 - Reaktivasi jalur kereta Api Pulau Madura - Surabaya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur secara signifikan. Usulan reaktivasi jalur KA yang digagas oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi ini mendapat respon positif dari berbagai kalangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku pihaknya mendukung penuh reaktivasi jalur KA Madura dan sudah berkoordinasi dengan Kementerian terkait. Sementara Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah menjelaskan sudah ada investor dari Jepang yang berminat menggarap proyek reaktivasi jalur KA ini.

Ketua Umum Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GPMN) Daddy Palgunadi menyatakan dukungannya terhadap program reaktivasi jalur KA Madura yang digagas oleh Bupati Sumenep itu.

"Ini merupakan langkah konkrit dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Jika jalur KA ini dioperasikan kembali, tentunya efisiensi waktu dan biaya akan semakin ekonomis dan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah Pulau Madura," ujar Daddy saat dihubungi awak Maharaninewstime.com di kediamannya di Bandung, Jum'at siang (10/3/2023).

Daddy menambahkan, upaya memobilisasi penumpang dan barang melalui jalur KA Madura ini tentunya akan berskala masif dan tepat waktu, sehingga dirinya optimis terhadap gagasan Bupati Sumenep ini yang dapat membantu terwujudnya swasembada pangan dan taraf kehidupan ekonomi masyarakat.

Di kesempatan lain, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) GPMN Kabupaten Sumenep Bambang Supratman juga sangat mendukung reaktivasi jalur KA Madura.

"Saya sangat mendukung upaya Cak Fauzi (Bupati Sumenep Achmad Fauzi-red) yang akan me-reaktivasi jalur KA Madura mengingat Kabupaten Sumenep ini merupakan wilayah paling ujung timur di Pulau Madura," ujar Bambang.

Masyarakat Kabupaten Sumenep sangat antusias terhadap program reaktivasi jalur KA Madura karena upaya ini akan sangat membantu mobilitas warga sehari-hari yang selama ini menggunakan kendaraan bermotor dan sering terjebak dalam kemacetan atau menghadapi wilayah yang kondisi jalannya rusak. Menurut Bambang, dibutuhkan waktu sekitar 4 atau 5 jam untuk perjalanan dari Sumenep menuju Surabaya yang berjarak sekitar 165 km. Bambang berharap kehadiran jalur KA Madura-Surabaya akan sangat membantu mobilitas masyarakat dan lebih ekonomis.

"Warga Sumenep banyak yang memiliki usaha di perantauan seperti di Kota Surabaya. Kehadiran kereta api di Sumenep untuk melayani angkutan penumpang dan barang tentunya mendapat sambutan meriah dari masyarakat Sumenep. Warga sangat mendambakan angkutan yang murah dan cepat ini, karena kehadiran kereta api pastinya akan menunjang perekonomian masyarakat Sumenep," tutup Bambang.

Sebelumnya, Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk reaktivasi Jalur KA Madura dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Madura kaya akan komoditas garam, jagung, gula, dan daging sapi. Potensi kekayaan ini dapat menjadikan Madura sebagai andalan kekuatan nasional dalam mencapai target swasembada pangan," pungkas Achmad Fauzi.

Jalur kereta api di Pulau Madura mulai dibangun secara bertahap pada tahun 1897 dan 1913. Jalur ini kemudian ditutup sebagian pada tahun 1943. Pada tahun 1984, seluruh layanan kereta api di Pulau Madura secara resmi ditutup karena kalah bersaing dengan kendaraan bermotor.

Usulan reaktivasi jalur KA Madura selaras dengan Perpres No.80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan (Gerbangkertasusila). Rencananya trayek Kamal (Bangkalan) dan Kalianget (Sumenep) akan menjadi jalur pertama yang akan di-reaktivasi-kan.

*Tim Media Center GPMN*

 

Bamsoet Harap UMKM Selamatkan Indonesia Dari Resesi Ekonomi

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Pandemi Covid-19 telah memberikan pukulan telak terhadap sektor perekonomian. Bahkan, Indonesia saat ini tengah menuju masa resesi ekonomi. Daya beli masyarakat menurun, banyak industri gulung tikar, jumlah pengangguran meningkat, hingga tidak adanya kepastian investasi.

"Tak hanya rakyat kecil yang menderita. Para pengusaha papan atas pun merasakan imbas besar. Tak salah jika pemerintah memberikan perhatian khusus kepada usaha menegah kecil dan menengah (UMKM) untuk menggairahkan kembali roda perekonomian Indonesia," ujar Bamsoet saat bincang santai bersama Erick Hidayat, putera mantan Menteri Perindutrian MS Hidayat dan pengusaha dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Sabtu (19/7/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak perekonomian bangsa. Angka penyerapan tenaga kerja yang tinggi melalui UMKM bisa membantu pemerintah mengatasi resesi ekonomi akibat Covid-19. Untuk itu Bamsoet memberikan apresiasi kepada Erick sebagai pengusaha papan atas di bidang properti, kini berani ‘main’ kecil dengan membuka kafe untuk tetap memberikan lapangan pekerjaan bagi karyawannya.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan UMKM mampu menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja. Dimana 107,4 juta dari usaha mikro, 5,8 juta dari usaha kecil dan 3,7 juta dari usaha menengah," kata Bamsoet.

Tak hanya itu, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, UMKM juga memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat. Termasuk di wilayah pelosok tanah air. 

"Saat ini Indonesia di dominasi oleh para pelaku UMKM. Sebanyak 58 juta pelaku UMKM ada di negara ini. Jumlah ini mencapai 98 persen dari total unit usaha yang ada," urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara ini mengingatkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa kuartal diprediksi masih menurun tajam. Untuk kuartal II tahun 2020 bisa menyusut hingga minus 4,3%. Sementara untuk kuartal III tahun 2020 diprediksi hanya akan tumbuh dikisaran 1%. 

"Disini kita harapkan UMKM mampu menggerakan perekonomian Indonesia. Pemerintah akan memberikan tambahan anggaran bagi UMKM yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 123,46 triliun. Tambahan anggaran tersebut harus tepat sasaran. Sehingga, dapat memberi output yang optimal dan dampak yang efektif dari dalam mengatasi persoalan ekonomi akibat pandemi," pungkas Bamsoet. (*)

Dua Strategi Adnan Dalam Penanganan Kemiskinan, Ini Penjelasan Bupati Gowa

SIGAPNEWS.COM, Jakarta - Pembangunan ekonomi harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan. Sementara, untuk mendorong pemerataan distribusi pendapatan, maka dalam hal ini pemerintah daerah menjadikan sektor UMKM sebagai salah satu prioritas pembangunan di wilayah Kabupaten Gowa sejak 2016 hingga 2021 mendatang. 

Hal tersebut diungkapkan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan (API) saat mempresentasikan hasil essainya pada Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) X Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Kamis (10/10) di Jakarta. 

Bupati Adnan yang juga salah satu peserta Lemhanas ini mewakili kelompok B dengan nomor urut 6.

Dalam kesempatan tersebut dirinya menjelaskan, diangkatnya UMKM sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Gowa, karena UMKM merupakan penopang perekonomian rakyat. Terbukti UMKM tahan terhadap krisis ekonomi pada 1998 lalu. 

"Terlebih lagi karena sektor UMKM ini menyerap banyak tenaga kerja, baik di bidang perdagangan, jasa maupun produksi," jelasnya. 

Ia menyebutkan, jumlah UMKM di wilayah Kabupaten Gowa pada 2018 tercatat sekitar 7.000 pelaku UMKM. Nilai ini merupakan potensi ekonomi yang besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Lanjutnya, Pemkab Gowa juga mengambil tanggungjawab yang penuh dalam meningkatkan potensi para pelaku UMKMnya melalui pemberdayaan UMKM. Salah satunya dengan meluncurkan program "Satu UMKM Unggulan di Desa/Kelurahan.", melalui program tersebut Bupati Gowa berhasil menerima Piala Natamukti dari Menteri Koperasi dan UKM pada 2018 lalu. 

Pemberdayaan kepada pelaku UMKM secara berkelanjutan ini akan sangat mendorong geliat pelaku UMKM-UMKM baru, sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja yang pada gilirannya akan berdampak pada menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Gowa. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018  menunjukkan bahwa angka pengangguran sebesar 4,80 persen, berada di bawah Sulsel dan nasional dengan capaian yang sama sebesar 5,34 persen. Sedangkan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Gowa sebesar 7,83 persen yang berada di bawah Sulsel dengan 8,87 persen dan nasional 9,66 persen. 

Dalam pertemuan ini juga ia mengatakan, permasalahan pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Gowa adalah tingginya angka kemiskinan. Menurutnya, untuk menanggulangi kemiskinan mesti diterapkan dua strategi. 

Pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat. Kedua, mengurangi pengeluaran masyarakat. Peningkatan pendapatan ditempuh dengan cara menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan menciptakan lapangan kerja. Sedangkan pengeluaran pendapatan ditempuh dengan cara memberikan subsidi di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Intinya pendidikan dan kesehatan gratis bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Biaya pendidikan dan kesehatan bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya, baik usaha produktif maupun simpanan di bank. Dukungan data simpanan masyarakat pada 2015 hingga 2018 tercatat naik, salah satunya pada 2015 berapa pada Rp1,4 trilyun, dampaknya daya beli masyarakat meningkat," tegas Bupati Adnan. 

Atas pemaparan yang disampaikan tersebut Bupati Adnan berhasil terpilih sebagai pemaparan terbaik dari Kelompok B.

Ketua MPR RI Ajak Kaum Muda Menjadi Generator dan Dinamisator Pembangunan

Sigapnews.com - Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan tantangan dunia ke depan disaat dan pasca pandemi Covid-19 sangatlah berat. International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan terkontraksi hingga minus 4,9 persen, lebih rendah dari prediksi sebelumnya sebesar minus 3 persen. Bank Dunia juga memperkirakan produk domestik global dunia akan terkoreksi menjadi minus 5,2 persen pada tahun 2020.

"Para ahli ekonomi juga memperkirakan setengah lapangan pekerjaan di dunia akan hilang dan tidak akan kembali lagi. Dunia Industri akan berubah total. Kita akan semakin individualistik dan lebih cepat masuk ke dalam era teknologi, digitalisasi dan robotik. Dunia tak akan sama seperti dahulu. Karenaya kita pun harus bersiap diri melakukan perubahan," ujar Bamsoet saat menyampaikan orasi kebangsaan pada pelantikan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) periode 2020-2022, yang dilakukan secara virtual, di Jakarta, Jumat (26/6/20).

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, pada kuartal pertama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia meskipun tidak tinggi, tetapi juga tidak buruk, yakni sekitar 2,97 persen. Masih lebih baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain, misalnya Malaysia 0,7 persen, Singapura minus 0,7 persen, Thailand minus 1,8 persen, Tiongkok minus 6,8 persen, Jepang minus 2,2 persen, Inggris minus 2 persen, ataupun Jerman minus 2,2 persen.

"Namun, pada kuartal kedua diprediksi pertumbuhan ekonomi nasional akan terkoreksi menjadi minus 3,8 persen. Dengan melemahnya daya beli dunia, otomatis nilai ekspor kita juga menurun. Melemahnya produksi juga berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran. Diprediksi hingga tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka berpotensi naik mencapai 10,7 juta sampai 12,7 juta orang," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mengungkapkan, kondisi keuangan Indonesia dan juga banyak negara dunia lainnya sedang mengalami hantaman keras. Bisa dilihat dari penerimaan pajak yang terpukul, per April 2020 turun 3,1 persen menjadi Rp 376,3 triliun dengan defisit APBN mencapai Rp 74,5 triliun. Total hutang juga tak sedikit. Per April 2020, tercatat mencapai Rp 5.172,48 triliun yang terdiri dari Rp 4.338,44 triliun atau 83,9 persen dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 834,04 triliun atau 16,1 persen berasal dari pinjaman luar dan negeri. Di mana Rp 9,92 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri dan Rp 824,12 triliun dari pinjaman luar negeri.

"Kondisi permasalahan perekonomian ini sebaiknya tidak direspon dengan solusi instan, semisal dengan mengajukan hutang baru. Pemerintah harus mengedepankan berbagai terobosan dan inovasi melalui optimalisasi kinerja Kementerian Keuangan. Pemerintah juga harus fokus menyelesaikan masalah pandemi Covid-19, tanpa selesainya pandemi sulit bagi kita merestart kembali bangkitnya ekonomi," ungkap Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, selain pelemahan pada pertumbuhan perekonomian, pandemi juga telah mengoreksi paradigma pergeseran geopolitik global. Masyarakat global tersadarkan bahwa tidak ada satu pun negara di dunia, sekuat apapun kedudukan geopolitiknya, yang akan mampu bertahan secara mandiri untuk memajukan dan mempertahankan kesinambungan ekonominya.

"Wacana tradisional yang mendewakan negara-negara tertentu sebagai pusat kekuasaan dunia akan terkoreksi dengan sendirinya, karena negara-negara tersebut pun tidak kuasa menahan gelombang dan dampak pandemi. Sebagaimana terlihat di Amerika Serikat hingga Brazil, yang masih belum mampu menangani Covid-19, bahkan juga telah merembet ke berbagai krisis lainnya seperti krisis ekonomi, sosial hingga politik," tandas Bamsoet.

Melihat berbagai tantangan dan akibat yang ditimbulkan dari pandemi Covid 19, Dewan Pakar KAHMI ini mendorong kader HMI dapat mengambil peran sebagai generator dan dinamisator pembangunan. Organisasi HMI harus senantiasa menyiapkan kader tangguh yang bisa menjadi nahkoda maupun awak kapal yang bisa saling bekerjasama, membawa bahtera selamat dari berbagai badai yang menghantam.

"Bahtera hanya akan mampu bertahan apabila seluruh awak turut serta bahu membahu bekerja sama menyelamatkan bahtera. Apalagi, penumpang bahtera adalah pemuda yang berlabel mahasiswa. Ke depan, akan banyak dinamika, tantangan, dan liku-liku perjuangan dalam menjalankan organisasi, kalian harus menyiapkan diri sejak sekarang," pungkas Bamsoet. (*)

Bersama MAPANCAS, Bamsoet Ajak Kaum Muda Majukan Perekonomian Indonesia

Jakarta,  Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai peningkatan peringkat Indonesia yang baru saja dikeluarkan oleh Bank Dunia (World Bank), dari negara berpenghasilan menengah bawah menjadi negara berpenghasilan menengah atas, akan semakin meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Di sisi lain, juga menunjukan peluang Indonesia untuk mendongkrak daya saing global ke kancah yang lebih tinggi.

"Dalam pertemuan World Economic Forum 2015, berbagai lembaga ekonomi internasional seperti Standard Charted Bank dan Goldman Sach juga telah memperkirakan potensi Indonesia untuk naik kelas menjadi negara urutan ke-7 atau ke-8 ekonomi dunia di tahun 2020, setelah China, Amerika Serikat, India, Brazil, Meksiko, dan Rusia. Salah satu faktornya adalah geliat ekonomi digital yang semakin menggila di Indonesia. Hal ini tentu tak lepas dari faktor kaum muda yang melek teknologi informasi dan digitalisasi," ujar Bamsoet saat menerima pengurus DPP Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/7/20).

Para pengurus MAPANCAS yang hadir antara lain Ketua Umum Medi Sumaedi, Bendahara Umum Pilar Saga Ichsan, Ketua DPD DKI Jakarta Dimas Soesatyo, Wakil Sekjen Bidang Pemberdayaan Perempuan Erna Kartika, Wakil Sekjen Bidang Kerjasama Kelembagaan Anisa Putri, dan Wakil Sekjen Bidang Media dan Informasi Sarwanto.

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, berdasarkan riset manajemen konten HootSuite dan agensi pemasaran We Are Social dalam laporan Digital 2019, orang Indonesia telah menghabiskan sekitar USD 20,3 miliar untuk belanja online. Meningkat menjadi sekitar USD USD 32 miliar dalam riset terbaru Digital 2020.

"Menariknya, baik dalam riset tahun 2019 maupun 2020, pengeluaran terbesar justru dari belanja online tersebut terdapat pada sektor travel, termasuk pemesanan hotel dan tiket perjalanan. Yakni sebesar USD 9,376 miliar menjadi USD 13,06 miliar. Mengingat pandemi Covid-19 menerjang, mungkin dalam laporan selanjutnya di Digital 2021, pengeluaran untuk sektor perjalanan akan menurun, namun tak menurunkan geliat ekonomi digital. Karena kemungkinan besar, pandemi Covid-19 justru akan menaikan usaha digital di sektor makanan, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mendorong kalangan muda, bahkan yang masih berstatus mahasiswa, untuk melihat hasil riset tersebut dari berbagai perspektif. Misalnya dari segi bisnis, riset tersebut menunjukan bahwa peluang usaha yang terintegrasi secara digital akan semakin digandrungi. Peluang pengembangannya pun terbuka lebar.

"Agar Indonesia bisa mandiri secara ekonomi, dibutuhkan peran kaum muda untuk terjun dalam berbagai bisnis. Sehingga bangsa Indonesia tak hanya sekadar menjadi bangsa konsumen, namun bisa menjadi bangsa produsen. Dengan adanya digitalisasi ekonomi, peluang eksport pun terbuka. Sehingga bukan lagi menjadi alasan bagi kaum muda untuk sulit berusaha. Dimana ada kemauan, disitu pasti ada jalan," pungkas Bamsoet. (*)

Bupati Soppeng Bersama Gubernur Sulsel dan Mendagri Bahas Pemulihan Ekonomi dan Inflasi

Makassar, Sigapnews.com,-Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE menghadiri pengarahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, M. Tito Karnavian yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jum'at (27/1/2023). 

Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Sulsel, Forkopimda Sulsel, serta sejumlah Bupati/Walikota se Sulawesi Selatan.

Bupati Soppeng mengatakan bahwa pertemuan ini dalam rangka pengarahan Bapak Mendagri terkait Penanganan Pemulihan Ekonomi dan Inflasi (PEI) di Sulawesi Selatan.

Mendagri dalam arahannya mengatakan bahwa komposisi pendapatan APBD Provinsi Sulsel tahun anggaran 2023 tergolong kuat. Adapun komposisi pendapatan APBD Provinsi Sulsel TA 2023 tergolong kuat, dengan PAD 57,25 persen dan pendapatan transfer 42,65 persen.

"‌Sulsel ini (komposisi pendapatan APBD Provinsi Sulsel TA 2023) pendapatan transfer 42,65 persen dan PAD 57,25 persen. Saya melihat dari segi pendapatan, Sulsel agak kuat, sebut Tito Karnavian.

‌Tito Karnavian dalam kesempatan itu juga mengakui, bahwa ekonomi Sulsel memperlihatkan pertumbuhan yang baik, serta inflasi yang terkendali.

Dikatakan Mendagri, " Inflasi untuk Sulsel sementara ini cukup terkendali, pertumbuhan ekonominya juga bagus, katanya.

Bahkan kata Tito, Pertumbuhan ekonomi tersebut cukup terkendali karena sulsel sebagai penyumbang pangan dan swastanya juga hidup, terang Mendagri Tito Karnavian.

‌Dalam pertemuan itu Mendagri Tito Karnavian mendorong Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk terus mencari peluang agar PAD dapat meningkat. 

"Serta mengoptimalisasi belanja daerah melalui APBD untuk mempercepat pembangunan, mempercepat recovery, imbuhnya.

"Kita harap itu tepat sasaran dan bisa dimaksimalkan di sampai akhir tahun, tegas Tito Karnavian.

Sementara, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Alhamdulillah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bapak Muhammad Tito Karnavian memberikan arahan terkait penanganan pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi. 

"‌Kita harap dengan arahan bapak Mendagri kepada kami selaku Pemprov, Forkopimda, dan Bupati/Walikota dapat memaksimalkan upaya penanganan pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi, pungkas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

(Hendra/JOIN)

Ketua MPR RI Dorong Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Komite Penanganan Covid-19 Berkoordinasi dengan Kepala Daerah

Jakarta,Sigapnews.com- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Komite Penanganan Covid-19 agar segera berkoordinasi dengan para gubernur, bupati serta walikota. Koordinasi diperlukan untuk merumuskan keseragaman langkah dan kebijakan dalam upaya menurunkan angka penularan Covid-19. Selain, merumuskan strategi serta kebijakan yang diperlukan untuk pemulihan sektor industri dan bisnis.

"Mengacu pada data Covid-19 akhir-akhir ini, upaya pemulihan ekonomi bukan saja tidak mudah, tapi juga sarat risiko. Sebab kerja pemulihan mensyaratkan pelonggaran pembatasan sosial. Di dalam pelonggaran itulah terkandung risiko. Apalagi, dari 514 kabupaten/kota, 469 kabupaten/kota masih mencatatkan kasus Covid-19," ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (23/7/21).

Mantan Ketua DPR RI ini berharap Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Komite Penanganan Covid-19 tidak hanya berkoordinasi saja. Tetapi juga membangun sinergi dengan para kepala daerah di Pulau Jawa.  Alasannya, Pulau Jawa sebagai pusat industri dan jantung bisnis justru mencatatkan kasus Covid-19 paling banyak.

"Data Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa sektor Industri masih terpusat di Pulau Jawa, karena porsinya mencapai 75 persen. Juga data dari hasil survei ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016 yang menyebutkan bahwa dari total 26,71 juta perusahaan di dalam negeri, sebanyak 60,74 persen beroperasi di Pulau Jawa," urai Bamsoet.

Karenanya, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, untuk mewujudkan target menurunkan angka penularan Covid-19, maupun untuk target pemulihan ekonomi, kedua komite itu mau tak mau memang harus memberi perhatian ekstra untuk kota-kota di Pulau Jawa. Idealnya, strategi dan kebijakan hendaknya dirumuskan bersama antara kedua komite itu dengan para kepala daerah.

‘’Tentu saja semua rencana dan strategi yang dirumuskan dua komite itu perlu berpijak pada data. Baik data Covid-19 maupun data tentang sebaran industri dan perusahaan. Data tentang kasus Covid-19 menunjukan bahwa DKI Jakarta, Jateng, Jatim dan sebagian wilayah Jawa Barat (Bogor, Depok dan Bekasi) masih menjadi titik-titik penularan tertinggi. Sedangkan kota-kota besar di pulau tercatat sebagai pusat pertumbuhan,’’ pungkas Bamsoet. (*)