-->

Jumat, 04 Agustus 2023

Sekda Soppeng : Keberhasilan RS Latemmamala Capai Target Program Nasional Jika Lakukan Hal Ini

Soppeng, Sigapnews.com, Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Drs HA Tenri Sessu, M.Si  menghadiri acara Sosialisasi Program Nasional dan Penguatan Jejaring Rujukan, yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Latemmamala dilangsungkan di Aula Hotel Maryam Palace. Jumat (4/8/2023).

Ketua Panitia, dr. Andi Nildawaty, Sp. PD dalam laporannya mengatakan, " Program Nasional merupakan program-program prioritas dari Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan taraf Kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. 

"Pada standar akreditasi RS, Program Nasional meliputi Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Penurunan Angka Kesakitan TB, Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS, Penurunan prevalensi stunting dan wasting, pelayanan KB RS Program Yang termasuk dalam Prognas ini Sebagian besar bukanlah sesuatu yang baru.

"Bagi tenaga Kesehatan, Program-program ini telah kita geluti bersama sejak puluhan tahun terakhir. 

"Namun bahkan dengan berbagai Upaya target-target dari program tersebut masih jauh dari harapan, misalnya angka kematian ibu nasional pada tahun 2022 berkisar 305 kematian per 100.000 KH (183), deteksi TBC di Indonesia mencapai rekor tertinggi di tahun 2022.

"Oleh karena itu, Kemenkes masih menjadikan kelima program tersebut sebagai prioritas pelayanan di tahun 2023 dan RS sebagai pusat pelayanan Kesehatan yang bersifat kuratif diharapkan berperan dalam menurunkan angka kematian dan kesakitan dari kasus-kasus tersebut, sehingga dimasukkanlah sebagai standar akreditasi RS, jelasnya.

"Namun segala Upaya tenaga Kesehatan di RS tidak akan memberikan hasil yang maksimal tanpa adanya kerja sama dari pemerintah daerah dan puskesmas sebagai fasilitas Kesehatan tingkat pertama. 

"Puskesmas dan pemerintah daerah, terutama dari lingkup terkecil, adalah ujung tombak dan berada di garis terdepan dalam memperbaiki taraf Kesehatan masyarakat, khususnya di Kabupaten Soppeng, katanya.

"Kami berharap dengan dilaksanakannya kegiatan hari ini dapat membuka wawasan kita Bersama mengenai kasus-kasus atau kondisi-kondisi masyarakat seperti apa yang harus kita kawal Bersama hingga mendapat pelayanan Kesehatan yang terbaik dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat Kabupaten Soppeng.

"Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yakni, Mensosialisasikan program nasional RS, Memberikan penyegaran dan tambahan pengetahuan dalam deteksi dini kasus di lapangan, kemudian tercapainya penguatan jejaring rujukan kasus yang termasuk dalam Program Nasional (Prognas).

Dalam kegiatan ini sebagai peserta yakni terdiri dari, Kepala DP3APPKB Kabupaten Soppeng Kabid Kesmas Dinas Kesehatan, Kabid P2P Dinas Kesehatan, Kabid Yankes Dinas Kesehatan, Para Camat, Kepala Puskesmas, Dokter Pkm, Bidan Koord, Tenaga Gizi PKM, sebut ketua panitia.

Ditempat yang sama, Direktur RSUD La Temmamala Soppeng, dr. Hj. Sitti Mudirusniah, M.Kes., Sp.KJ dalam sambutannya mengatakan, " Kegiatan ini kami sangat harapkan bagaimana koordinasi bisa berjalan antara pihak rumah sakit dengan pihak lainnya, dan para Camat yang hadir yang merupakan stakeholder kita,  yang tidak kalah pentingnya leading sektor para Kepala Puskesmas yang selalu mendukung program pemerintah dalam hal pelayanan rujukan yang ada di rumah sakit, sehingga program nasional ini dapat berjalan dengan baik, jelasnya.

"Kami sangat mengharapkan nantinya para teman-teman yang dari Puskesmas dapat menerima dan menyerap materi-materi dari para narasumber nantinya sehingga dapat mengimplementasikan di pelayanan, terutama penanganan stunting yang merupakan program nasional serta penanganan -penanganan kesehatan yang lainnya.

"Dan perlu kami sampaikan bahwa di RSUD Latemmamala akan melaunching Poliklinik stunting yang merupakan suatu inovasi aksi perubahan dari peserta diklatpim 3 yaitu Wakil Direktur II RSUD La Temmamala, Drg. Aswan M.Kes.

Sekretaris Daerah, Drs.H.A.Tenri Sessu, M.Si dalam sambutannya yang mewakili Bupati Soppeng sekaligus membuka Sosialisasi Program Nasional Dan Penguatan Jejaring Rujukan mengatakan bahwa," Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

"Pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) bidang kesehatan telah ditentukan prioritas pelayanan kesehatan dengan target yang harus dicapai. 

"Salah satu fungsi Rumah Sakit adalah melaksanakan program pemerintah dan mendukung tercapainya target-target pembangunan nasional. 

"Salah satu target tersebut terdapat pada standar akreditasi Rumah Sakit yaitu program nasional yang meliputi, peningkatan kesehatan ibu dan bayi, penurunan angka kesakitan tuberkulosis/TBC, penurunan angka kesakitan HIV/AIDS, penurunan prevalensi stunting dan wasting, pelayanan Keluarga Berencana rumah sakit.

"Pelaksanaan program Nasional oleh Rumah Sakit diharapkan mampu meningkatkan akselerasi pencapaian target RPJMN bidang kesehatan sehingga upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat segera terwujud. 

"Keberhasilan RS dalam mencapai target program nasional ini baru dapat terwujud dengan bantuan dan kerjasama dari segala sektor seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas DP3AAKB, dan Pemerintah Daerah. 

"Peran dari sektor tersebut terutama dalam hal deteksi dini kasus dan upaya percepatan rujukan melalui jejaring Pemda, Puskesmas, dan Dinkes ke Rumah Sakit.

"Saya berharap semoga kegiatan sosialisasi ini berjalan lancar sampai dengan selesai dan hasil yang diperoleh dapat bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Soppeng yang kita cintai, pungkas Sekda H Andi Tenri Sessu.

Turut Hadir pada kegiatan ini, Kadis Kesehatan, Kadis P3AAKB, Jajaran Manajemen RSUD La Temmamala kabupaten Soppeng.

Published : Edil Rauf 

Sabtu, 22 Februari 2020

Kepala Desa Bukan Untuk Ditakut-takuti, BKNDI Gelar Rakornas di Jakarta

Sigapnews.com, Jakarta - Pemerintah Pusat dan Daerah Jadikan Desa Sebagai Ujung Tombak Segala Bidang.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu segera melakukan langkah-langkah konkrit dan positif untuk mengembangkan desa sebagai ujung tombak dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) Isra A Sanaky mengungkapkan, selama ini tidak sedikit Kepala Desa (Kades) yang dijadikan bulan-bulanan atau sasaran ditakut-takuti oleh banyak pihak, yang menyebabkan mandeg-nya proses pembangunan desa dan penyelewengan Dana Desa.

Perlu diketahui, lanjutnya, Desa adalah kesatuan komunitas pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkecil.

Di Indonesia, tidak kurang dari 87 ribu desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air, bahkan hingga ke pelosok-pelosok, yang sampai saat ini mungkin sulit dijangkau dengan transportasi dan komunikasi canggih, ada desa atau dusun atau apapun namanya dalam bahasa masyarakat lokal.

Hal itu disampaikan Isra A Sanaky saat didatangi utusan atau delegasi Desa-Desa dari Papua yang akan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (Rakornas BKNDI) yang akan digelar pada Kamis-Jumat tanggal 27-28 Februari 2020, di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

“Saudara-saudara kita dari delegasi desa-desa dari Papua menyampaikan rasa cemas dan khawatirnya, karena mereka sering dijadikan sasaran untuk ditakut-takuti, terutama terkait pengelolaan Dana Desa.

Mereka dipersepsikan akan ditangkapi dan dipenjarakan dan akan dituduh korupsi Dana Desa. Saya jelaskan, tidak ada seperti itu. Justru Desa harus dikembangkan dan dimajukan, serta dididk untuk bisa mengelola Dana Desa secara efektif demi kemajuan masing-masing desa,” tutur Isra A Sanaky, saat menggelar pertemuan persiapan pelaksanaan Rakornas BKNDI, di Kantor Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (DPN BKNDI), Graha Tanjung Bunga Internasional, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 25, Kampung Melayu, Rawa Bunga, Jakarta Timur, Sabtu (22/02/2020).

Isra A Sanaky menyampaikan, untuk menjelaskan banyaknya informasi yang simpangsiur bahkan yang bernada negatif, yang cenderung merugikan masyarakat dan Kepala Desa, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, beserta seluruh aparat penegak hukum, dan stake holders, perlu berkoordinasi, mensosialisasikan dan mendidik masyarakat desa dengan benar.

Sebab, jika desa tidak dikelola dengan baik dan jika tidak dikembangkan, maka persoalan kemiskinan dan berbagai problematika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan terus-terusan terjadi kian pelik.

“Di sinilah, perlunya koordinasi, komunikasi dan sinergisitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, aparatur penegak hukum dan masyarakat, termasuk BKNDI, untuk menjembatani kesimpangsiuran informasi, mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Desa, mengembangkan potensi-potensi Desa. Sebab Desa adalah ujung tombak segala bidang di Indonesia,” tutur Isra A Sanaky.

Problema utama bangsa Indonesia, menurut Isra A Sanaky, ada di desa-desa. Solusinya pun harus dimulai dari desa-desa itu. Mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, pengembangan SDM Indonesia, pertahanan keamanan, pengembangan perekonomian Indonesia, bahkan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) desa-desa harus diutamakan di garis terdepan.

Itu semua sesuai juga dengan visi misi Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’aruf Amin, yang menekankan Nawacita juga harus dimulai dan dilakukan dari Desa sebagai ujung tombak Indonesia.

“Termasuk dalam menangkal isu terorisme, itu setiap Kepala Desa mesti mengetahui dan mencegah warga di desanya. Desa adalah ujung tombak,” tegasnya.

Ketua Umum DPN BKNDI Isra A Sanaky juga menyampaikan, bahwa pada Kamis-Jumat tanggal 27-28 Februari 2020, akan digelar Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (Rakornas BKNDI), bertempat di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Rakornas BKNDI ini juga mengumpulkan setiap delegasi dari desa-desa, kecataman dan kabupaten, serta pihak-pihak yang konsern dengan desa. Mereka mebawa persoalan-persoalan yang dihadapi di masing-masing desanya, untuk dibahas dan disampaikan secara langsung kepada Pemerintah Pusat dan berbagai stakeholders.

Karena itulah, dikatakan Isra A Sanaky, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof Dr Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian didapuk sebagai keynote speaker dalam Rakornas BKNDI itu. Supaya, Pemerintah Pusat bisa berkomunikasi langsung dan berkoordinasi langsung dengan para perangkat desa, atas persoalan-persoalan yang selama ini mungkin tidak tersampaikan.

Selain Mendagri Tito Karnavian, lanjutnya, Kementerian Desa PDTT, Kementerian BUMN, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Kementerian PUPR, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Dewan Pakar dan Tuan Rumah Jakarta yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sangat dibutuhkan kehadiran dan koordinasi maupun masukannya untuk menjaga dan mengembangkan desa-desa di seluruh Indonesia, agar semakin maju dan sejahtera.

“Rakornas BKNDI ini melibatkan semua pihak, terutama delegasi dari desa-desa, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, budayawan, para pemuda dan mahasiswa, Camat, SKPD dan semua stakeholders.

Ini semua untuk membangun desa yang lebih baik dan berkualitas, dengan pembangunan yang terarah dan efektif melalui pengembangan SDM desa dan sumber-sumber yang ada di desa juga,” tutur Isra A Sanaky.

Hingga saat ini, lanjutnya, para peserta yang akan mengikuti Rakornas BKNDI sudah berdatangan dari daerah ke Jakarta. Dia berharap, semua pihak bisa berkoordinasi dan saling menjaga keamanan dan ketertiban di Ibukota Jakarta.

“Kami berharap semua pihak, terutama Pak Mendagri Tito Karnavian, Gubernur DKI Bapak Anies Rasyid Baswedan, Pak Kapolri Jederal Pol Idham Azis dan semua pihak menyukseskan Rakornas ini, demi kemajuan desa-desa Indonesia. Menciptakan SDM Unggul dan mampu bersaing di kancah global,” tutup Isra A Sanaky.***

Untuk Informasi Lebih Lanjut Rakornas BKNDI Hubungi:
Kantor Pusat Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa Se-Indonesia (DPN BKNDI), Graha Tanjung Bunga Internasional, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 25, Kampung Melayu, Rawa Bunga, Jakarta Timur.
Kontak: 081288206926. Email: bkndi¬_indonesia@yahoo.com
Tim Media: 081218212734

Sabtu, 20 Juni 2020

Bamsoet : Hadapi Krisis Global, Saatnya Kembali ke Ekonomi Pancasila




Sigapnews.com, Bogor (Jabar) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, akibat pandemi Covid 19 dunia seperti menuju kebangkrutan massal. Sistem ekonomi dunia terkoreksi. Virus Covid-19 bukan hanya menciptakan krisis kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik, melainkan juga menciptakan krisis bagi globalisasi akibat hantaman keras terhadap liberalisasi dan kapitalisme. Hal ini menjadi peluang bagi negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah seperti Indonesia untuk menegakan kedaulatannya di bidang ekonomi, tak melulu bergantung pada globalisasi.

"Inilah waktunya Indonesia kembali kepada sistem ekonomi Pancasila warisan founding fathers dari mulai Soekarno - Hatta, yang kemudian dilanjutkan para ekonom seperti Emil Salim, Mubyarto, Dawam Rahardjo, hingga kini Didin S Damanhuri dan Erani Yustika. Sebagai sebuah sistem ekonomi yang khas dan genuine, Ekonomi Pancasila dijabarkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai perwujudan dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," ujar Bamsoet saat menjadi keynote Speaker Seminar dan Bedah Buku 'Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi', kerjasama MPR RI, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan IPB Press, di Bogor, Sabtu (20/6/20).

Turut serta antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Rektor IPB Arif Satria, Rektor UI Ari Kuncoro, Wakil Rektor IPB Erika Budiarti Lakoni, Guru Besar UGM Mudrajat Kuncoro, Guru Besar IPB Didin S Damanhuri, Dekan Fakultas Ekonomi dan Managemen IPB Nunung Nuryantono, Staf Khusus Presiden Arif Budimanta, Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, serta Ekonomi Senior INDEF Ahmad Erani Yustika.

Mantan Ketua DPR RI ini menjabarkan, para pendiri bangsa secara tegas merumuskan sistem perekonomian nasional Indonesia bukanlah sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi. Bukan pula ekonomi kapitalis, dimana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi. 

"Sistem Ekonomi kita adalah Ekonomi Pancasila, yakni pengelolaan ekonomi negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, yang mengedepankan religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagaimana etika ekonomi dan bisnis yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan, cara-cara mengelola perekonomian negara yang bersifat etatisme, kolusi penguasa-pengusaha, dan perilaku monopolistik tidak sesuai dengan etika kehidupan berbangsa. Cara seperti ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan sosial dan melukai nilai keadilan sosial. 

"Untuk mempertegas politik ekonomi nasional yang berkeadilan sesuai tuntutan reformasi, maka MPR RI menerbitkan dua Ketetapan. Pertama, Ketetapan Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Sebagai arah kebijakan, stategi dan pelaksanaan pembangunan sistem perekonomian nasional yang kuat dan lebih memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional," tutur Bamsoet.

Kedua, lanjut Dewan Pakar KAHMI ini, Ketetapan MPR RI Nomor IX MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sebagai landasan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

"Namun pada prakteknya, pembangunan ekonomi sering kali tidak konsisten. Kerapkali dijumpai kecenderungan bersikap terlalu pragmatis di setiap era pemerintahan, sehingga landasan idiil dan landasan konstitusional dilupakan. Tak jarang karena alasan mengejar pertumbuhan ekonomi kita justru mengorbankan pemerataan. Efeknya lahirlah ekonomi konglomerasi yang diikuti ekploitasi sumber daya alam," papar Bamsoet.

Akibatnya, lanjut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, kesenjangan sosial dan ekonomi masih sangat tinggi. Sebagai contoh, kesenjangan dalam penguasaan tanah, yang sangat timpang. Pada satu sisi satu orang atau satu kelompok menguasai ratusan ribu hektar atau bahkan jutaan hektar tanah. Tetapi pada sisi lain jutaan petani hanya memiliki rata rata 0,3 hektar saja dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak memiliki tanah.

"Para pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah lebih condong berpihak pada para pengusaha besar dengan berbagai motivasi jangka pendek untuk kepentingan personal atau kelompok. Sehingga kelompok ekonomi bawah maupun kecil yang seharusnya menjadi prioritas justru tertinggal sama sekali di belakang," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai, jika sistem yang kontradiksi dalam demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ini terus terjadi, maka masalah kesejahteraan sosial sangat sulit diwujudkan. Ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi akan terus berjalan sehingga semakin jauh dari Pancasila dan cita-cita kemerdekaan bangsa.

"Tantangan terbesar Ekonomi Pancasila semata bukan hanya pada globalisasi, melainkan pada mental dan kualitas pejabatnya. Sebagus apapun konsep tatanan perekonomian tak akan membuahkan hasil maksimal jika dijalankan oleh para pejabat yang tak memiliki semangat nasionalisme dan berjiwa Pancasila," ujar Bamsoet. 

Seperti diketahui, lanjut Bamsoet di sektor pangan kondisi kedaulatan pangan Indonesia tampak mulai memprihatinkan sejak 2010. Sejak 2010 – 2013, setiap tahun Indonesia mengimpor 1,5 juta ton garam (50 persen kebutuhan garam nasional), 70 persen kebutuhan kedelai nasional, 12 persen kebutuhan jagung, 15 persen kebutuhan kacang tanah, 90 persen kebutuhan bawang putih, 30 persen konsumsi daging sapi nasional, 70 persen kebutuhan susu, dan impor buah serta sayuran yang terus meningkat.
Kondisi ini terus memburuk sehingga pada tahun 2017/2018 misalnya, Indonesia sudah menjadi importir gula terbesar dunia (4,45 juta ton) menggesar China (4,2 juta ton). Kondisi impor pangan yang lain juga tidak menunjukkan adanya perubahan yang berarti.

Saat ini, jelas Bamsoet, kondisi keuangan Indonesia dan juga banyak negara dunia lainnya sedang mengalami hantaman keras. Bisa dilihat dari penerimaan pajak yang terpukul, per April 2020 turun 3,1 persen menjadi Rp 376,3 triliun dengan defisit APBN mencapai Rp 74,5 triliun. Total hutang kita juga tak sedikit. Per April 2020, tercatat mencapai Rp 5.172,48 triliun yang terdiri dari Rp 4.338,44 triliun atau 83,9 persen dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 834,04 triliun atau 16,1 persen berasal dari pinjaman luar dan negeri. Dimana Rp 9,92 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri dan Rp 824,12 triliun dari pinjaman luar negeri.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini, dalam banyak pembahasan tentang sistem perekonomian Indonesia, disebutkan bahwa Indonesia memiliki sistem ekonomi tersendiri di luar sistem ekonomi besar dunia yang berlaku di banyak negara: Kapitalisame dan Sosialisme. Sistem perekonomian Indonesia adalah sebuah sistem khas dan genuine dirancang oleh para pendiri bangsa, yang merupakan “jalan ketiga” (the third way), dan bukan menjadi jalan tengah dari dua ideologi besar tersebut. 

“Sistem perekonomian nasional, secara yuridis konstitusional sesungguhnya telah diatur secara tegas dalam konstitusi kita. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. The founding fathers, secara tegas merumuskan sistem perekonomian nasional kita bukanlah sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi, dan bukan pula negara dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi,” pungkas Bamsoet. (*)

Kamis, 19 Mei 2022

Penunjukan Pejabat Bupati dapat Dilakukan tanpa usulan atau diluar usulan Gubernur

OLEH : Muhammad Sidrat, SH., MH
(Praktisi dan Pengamat Hukum Sulawesi Tenggara)

Menakar penunjukan Pejabat Sementara Bupati/Walikota terlebih dahulu kita perlu memperhatikan Pasal 201 ayat (9) UU No 10 Tahun 2016 yang menyebutkan penjabat gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota akan memimpin daerah hingga Pilkada serentak nasional pada tahun 2024 memilih kepala daerah definitif.

Pada ayat berikutnya dijelaskan untuk mengisi jabatan gubernur dan wakil gubernur akan diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sementara, untuk bupati/walikota akan diangkat penjabat dari pimpinan tinggi pratama.

Selanjutnya, Penunjukan Pejabat  sementara Bupati/Walikota merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018,Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016,Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Pada pasal 5 ayat (2) menyebutkan, Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh menteri atas usul gubernur. (3) Dalam hal melaksanakan kepentingan strategis nasional, Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk oleh menteri tanpa usul gubernur.

Sedikit pandangan yang perlu saya jelaskan dari ketentuan pasal 5 ayat (2) dan (3).
Petama perlu dipahami pasal 5 ayat 2 dapat dikecualikan dengan alasan kepentingan strategis nasional. 

Kepentingan Strategis Nasional termasuk menciptakan stabilitas politik di daerah dalam mendukung stabilitas nasional. Penilaian terhadap adanya kepentingan strategis nasional berada pada kewenangan Kementrian dalam Negeri itu sendiri.

Kedua, Gubernur sebatas pengusul dan pengambil keputusan akhir ialah kementerian dalam Negeri, artinya sepanjang tidak melanggar ketentuan atau kriteria penunjukan pejabat sementara Bupati/Walikota, Kementerian Dalam Negeri Memiliki hak penuh untuk menentukan siapa yang akan memegang tanggung jawab pejabat sementara bupati/Walikota disuatu Kabupaten/Kota.

Ketiga, Kehawatiran penunjukan PJS Rentan dipolitisasi dan rawan lobi transaksional dapat ditepis dengan keberadaan  pasal 201 ayat (9) dalam penjelasannya menyebutkan Pj  menjabat selama satu tahun dapat dipilih kembali dengan orang yang sama atau orang berbeda. Artinya PJ memungkin untuk dievaluasi dan diganti sewaktu-waktu jika terdapat kesalahan ataupun melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Kesimpulannya, bahwa penunjukan pjs bupati/walikota dapat dilakukan tanpa usulan atau diluar usulan gubernur. Hal ini hanya merujuk pada satu ketentuan yakni permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Karena sampai dengan saat ini belum ada peraturan pemerintah khusus sebagai turunan dari UU Pemerintahan Daerah yang mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan,tata cara penunjukan dan masa jabatan penjabat dan bupati/wali kota.

Terakhir saya ingin menyampaikan pengisian jabatan sementara baik itu gubernur, walikota dan bupati  seyogyanya memerlukan mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel sehingga menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. 

Selain itu, dengan peran sentral yang dimiliki oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah serta dengan mempertimbangkan lamanya daerah dipimpin oleh penjabat kepala daerah, maka perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan penjabat kepala daerah dalam masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional yang sama dengan kepala daerah definitif. 
Sebab, dengan kewenangan penuh yang dimiliki penjabat kepala daerah yang ditunjuk maka akselerasi perkembangan pembangunan daerah tetap dapat diwujudkan tanpa ada perbedaan antara daerah yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah maupun yang definitif.

Penulis, Muhammad Sidrat, SH., MH (Praktisi dan Pengamat Hukum Sulawesi Tenggara).

Sabtu, 21 Mei 2022

Dilepas Wabup Banyumas, Personil Yonif 405/SK Dilepas Untuk Tugas Negara


Banyumas, Sigapnews.com, - Komandan Korem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Yudha Airlangga, S.E., hadiri upacara pengantar tugas prajurit Yonif 405/Surya Kusuma Brigif-4/Dewa Ratna yang akan berangkat Ops Pamwil Obvitnas PT. Freeport Indonesia Papua, Sabtu (21/5/2022) di Mako Yonif 405/Surya Kusuma Brigif-4/Dewa Ratna, Wangon, Banyumas.

Upacara pengantar tugas Satgas Pamwil Obvitnas PT. Freeport Indonesia Papua, selaku Irup Wakil Bupati Banyumas Drs. Sadewo Trilastyono, dihadiri pula Forkopimda Banyumas, Purbalingga dan Cilacap.

Bupati Banyumas Ir. Ahmad Husein dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Banyumas Drs. Sadewo Trilastyono menyampaikan apresiasinya kepada personel satgas pam Obvitnas PT. Freeport Indonesia Yonif 405/Surya Kusuma. "Atas nama pribadi dan pemerintah kabupaten Banyumas, menyampaikan selamat kepada satgas untuk melaksanakan tugas pengamanan salah satu obyek vital nasional", paparnya.


"Saudara-saudara adalah prajurit pilihan yang dinilai mampu mengemban tugas mulia ini, demi mewujudkan stabilitas keamanan yang menjadi modal dasar dari tumbuhnya investasi dan berkembangnya roda perekonomian. Saya yakin, saudara-saudara dapat menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab", pinta Bupati Banyumas.

Dikatakan Bupati Banyumas, seperti kita ketahui bahwa TNI mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara dimana TNI berfungsi menangkal setiap bentuk ancaman bersenjata baik dari dalam maupun dari luar terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Selain itu, TNI juga sebagai penindak dalam setiap bentuk ancaman serta bertugas terhadap pemulihan kondisi keamanan negara yang terganggu.

"Salah satu yang menjadi tugas TNI adalah menjaga keamanan obyek vital nasional. Karena ancaman dan gangguan terhadap obyek vital nasional, dapat mengakibatkan bencana kemanusiaan dan pembangunan nasional serta terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara", terangnya.

Dijelaskan Bupati Banyumas, tugas pengamanan obyek vital nasional ini, sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam Undang-undang nomor 34 tersebut, dinyatakan bahwa TNI adalah alat pertahanan NKRI yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa. Dengan menjalankan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), serta mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis.

"Sejalan hal tersebut, tugas yang saudara-saudara emban ini, merupakan tugas yang sangat penting dan strategis yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dan dengan rasa tanggung jawab", pesannya.

Bupati juga menyampaikan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan masyarakat Banyumas merasa bangga serta mendukung sepenuhnya tugas Satgas Yonif 405/Surya Kusuma dalam melaksanakan tugas pengamanan Obvitnas. Dan berharap, agar tugas yang diemban Yonif 405/Surya Kusuma tersebut dapat terlaksana dengan baik, aman dan lancar.

"Kami juga mendoakan agar seluruh personel diberi kemudahan, kesehatan dan keselamatan dalam menunaikan tugas ini baik dari pemberangkatan, pelaksanaan tugas di tanah Papua hingga kembali lagi ke Kabupaten Banyumas. Berangkat lengkap, pulang lengkap. Berangkat utuh, pulangpun utuh. Berangkat sehat, pulangpun dalan keadaan sehat. Kamipun mendoakan kepada keluarga yang ada dirumah, diberikan kesabaran untuk menanti saudara-saudara pulang, semoga keluarga yang dirumah juga diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Selamat bertugas",

Diketahui bahwa 555 personel prajurit Yonif 405/Surya Kusuma Brigif-4/Dewa Ratna siap untuk diberangkatkan ke tanah Papua dalam rangka pengamanan obyek vital nasional (Obvitnas) PT. Freeport Indonesia selama 9 bulan kedepan.

Mereka akan diberangkatkan siang ini dari Mako Yonif 405/Surya Kusuma Wangon menggunakan jalur darat ke Semarang dan keesokan harinya akan diterbangkan melalui bandara Ahmad Yani Semarang. Upacara pemberangkatan tersebut, akan dilepas oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetyono melalui upacara pemberangkatan satgas pam Obvitnas PT. Freeport Indonesia Papua.

Senin, 06 Juni 2022

Relawan Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024 di Surabaya, Ketum Partai UKM Indonesia Ucapkan Selamat

LETHO dan Syafrudin Budiman SIP, Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia

SIGAPNEWS.COM
, Surabaya - Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia mengucapkan selamat dan sukses kepada Relawan Loyalis Erick Thohir (Letho) yang menggelar Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024. Gus Din sapaan akrabnya juga memberikan apresiasi atas kemeriahan dan kemegahan acara di Hotel Mercure Surabaya, Sabtu (04/06/2022).

"Saya atas nama Keluarga Besar Partai UKM Indonesia mengucapkan Selamat dan Sukses Deklarasi Nasional Erick Thohir for President RI 2024. Saya juga apresiasi kepada Edy Torana Ketua Panitia dan pengurus Relawan Loyalis Erick Thohir yang kompak untuk kesuksesan Erick Thohir sebagai kandidat di Pilpres 2024," kata Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia, Selasa (07/06/2022) di Surabaya.

Kata Gus Din, acara ini sangat bagus dengan adanya Ikrar Dukungan Relawan Erick Thohir for President 2024. Dimana Semua peserta menggunakan kaos bergambar wajah Erick Thohir dengan membawa poster-poster dukungan layaknya kampanye Pilpres.

"Para peserta Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024 ini meneriakkan Yel Yel Erick Thohir Presiden RI. Selain itu juga dihibur Tarian Flash Mob dari Perempuan Relawan Erick Thohir yang bernyanyi dan bergoyang bersama," terang Gus Din yang ikut bernyanyi dan berjoget bersama para relawan.

Partai UKM Indonesia secara khusus kata Gus Din juga mengirimkan ucapan karangan bunga sebagai bentuk dukungan kepada relawan. Dimana Partai UKM Indonesia juga mendukung Erick Thohir sebagai Capres dan Cawapres 2024.

"Kemandirian dan loyalitas relawan Erick Thohir ini menjadi bukti bahwa Bapak Erick Thohir diterima diberbagai kalangan dan wilayah  Salah satunya Deklarasi Nasional di Surabaya ini," tandas Gus Din Sarjana Ilmu Politik ulusan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini.

Dalam cara Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024, tampak hadir Anshar Ilo Ketua Umum DPP Loyalis Erick Thohir (Letho) dan jajarannya, serta Edy Torana SH, MH, M.Kn, CLA Ketua DPD Letho Jawa Timur.

Selain itu hadir juga Aria Duta SH Sekretaris DPD Letho Jawa Timur, Tarigan Wakil Ketua DPD Letho Jawa Timur dan AW. Yudi Wakil Sekretaris DPD Letho Jawa Timur. Tampak juga Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia dan Baehaki Purnawan ST Ketua Relawan Erick Thohir NTB.

Edy Torana, SH, MH, M.Kn, CLA Ketua DPD Letho Jawa Timur mengatakan, dirinya berterima kasih kepada semua pihak yang sudah mensukseskan acara ini. Dimana sudah banyak berkorban waktu, tenaga, pikiran dan biaya.

"Alhamdulillah acara Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024 berlangsung sukses sesuai rencana. Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut berjuang bersama," kata Bung Etor sapaan akrab pengacara muda ini.

Dalam sambutanya, ia mengaku belum pernah terlibat dalam kegiatan dunia politik apapun, baik itu relawan ataupun partai politik. Bung Etor merasa terpanggil ketika melihat sosok Erick Thohir tampil di kancah politik dan pemerintahan.

"Di usia saya yang 50 tahun ini baru kali ini saya terjun ke dunia politik. Akan tetapi setelah melihat sosok dan visi Erick Thohir di pemerintahan sebagai Menteri BUMN, saya jadi tertarik dan mendukung beliau untuk maju di Pilpres 2024 mendatang," ucapnya.

Acara ditutup dengan doa dan hiburan musik elektone dengan penyanyi Yani Banyu Urip. Tampak juga Gus Din Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia bersama para relawan bernyanyi dan berjoget bersama sambil meneriakkan Erick Thohir for President 2024.

"Surabaya memang kota yang ramah, walau saya lama meninggalkan Kota Surabaya, tetapi masyarakatnya masih humble dan gayeng kayak dulu. Kami bisa bernyanyi dan bergoyang bersama untuk membangun keakraban dan persaudaraan," pungkas Gus Din. (red)

Rabu, 26 Januari 2022

Ini Harapan Firdaus Kades Timusu Terkait Lolosnya Masuk 10 Besar Tingkat Nasional Lomba Desa Pangan Aman Nasional


Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,- Kabar gembira datang dari Bumi Latemmamala sebab selangkah lagi Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng akan kembali mengharumkan nama provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng khususnya dalam lomba Desa Pangan Aman Nasional.

Hal ini berdasarkan data yang dihimpun media ini, bahwa hasil Tim Penilai Tingkat Nasional, Desa Timusu lolos ke tahap berikutnya bersama 10 Desa lainnya di Indonesia dalam Lomba Desa Pangan Aman Tingkat Nasional 2021.

Dari informasi yang diketahui, hal ini juga berdasarkan surat pemberitahuan dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan BPOM RI tertanggal 24 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat BPOM RI Dra Yunida Nugrahanti Soedarto Apt MP.


Sementara itu, Menurut Kepala Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Firdausz S,Sos bahwa apa yang dilakukan selama ini mereka cukup optimis untuk bisa meraih yang terbaik, karena ia yakin kerja keras dan niat yang baik dengan dukungan semua pihak khususnya Pemerintah Daerah dan BPOM Makassar dan lebih penting adalah dukungan masyarakat tentunya, ujar Firdaus saat dikonfirmasi, Rabu (26/1/2022).

Firdaus berharap Desa Timusu mewakili provinsi Sulawesi Selatan menjadi yang terbaik diantara 10 Desa yang lolos secara nasional.

Dirinya juga berharap dukungan dan doa dari semua pihak utamanya warga Desa Timusu, Soppeng dan Sulawesi Selatan, pungkasnya.

Sekedar diketahui berikut Nama Desa di Indonesia yang lolos untuk tahap berikutnya, yakni Desa Timusu Sulawesi Selatan, Desa Sungai Rasau Kalimantan Selatan, Kelurahan Sukoreno Jogjakarta, Desa'Buttu Baruga Sulawesi Barat, Kelurahan Ampah Kota Kalimantan Tengah, Desa Brubuh Jawa Timur, Desa Nagari Bayua Sumatra Barat dan Desa Tuwel Jawa Tengah.

(Red).

Kamis, 28 Juli 2022

APKLI Kerjasama PTPN XIV gelar pemulihan Ekonomi Nasional di event PESTA RAKYAT PEKAN RAYA GILING 2022

Sigapnews.com
 , Bone-
Sukses menggelar event pemulihan Ekonomi Nasional dalam APKLI UMKM bangkit Ekonomi pulih 2021-2022 , Asosiasi pedagang kaki lima Indonesia , dewan pimpinan daerah kabupaten Bone 
DPD APKLI kembali akan menggelar Kegiatan pemulihan Ekonomi Rakyat untuk kebangkitan Ekonomi Nasional di Areal lapangan kawasan Pabrik gula Arasoe kerjasama dengan PTPN XIV 

Kegiatan Yang digelar pada saat Musim Panen dan tebu tahun 2022 Ini , Tgl 01 Agustus Sampai 01 September 2022 ,ikut mendukung Program Presiden H Joko Widodo untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dengan berbagai kegiatan ekonomi didalamnya Antara lain, Festival Kaki lima , bazar Kuliner ,lomba karaoke ,Lomba peragaan busana Adat dan wahana Permainan Anak-anak Juga kami siapkan ungkap" Iwan Hammer ketua DPD APKLI kab Bone Sulawesi Selatan, Jumat 29 Juli 2022 Via WhatsApp pribadinya 

Manager ADM PT PN XIV pabrik gula Arasoe . Andi Erwin sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan Pemulihan Ekonomi untuk membangkitkan UMKM kab Bone  yang terpuruk selama pandemic Covid-19 Yang akan dilaksanakan Asosiasi pedagang kaki lima Indonesia APKLI Kab Bone di lokasi kawasan lapangan pabrik gula Arasoe , pungkasnya Via WhatsApp pribadinya 

Tetap Semangat , tetap Menjaga Protokol kesehatan Covid-19 dan tentunya Yang Paling penting tetap Menjaga Ketertiban dan keamanan untuk kenyamanan bersama Serta tetap bersinergi dengan Kapolsek dan Anggota Dilokasi kegiatan Harap Kapolres Bone AKBP Ardiansyah Sik ,

Lanjutnya program Pemulihan ekonomi Nasional Ini Juga merupakan Salah Satu Program Kapolri ,jadi Semua Harus saling bersinergi dan mendukung untuk kebangkitan Ekonomi Nasional Tutupnya

Minggu, 10 April 2022

Dr Drs Yesaya Buinei MM Resmi Jabat Ketua Panitia Rakernas I Gercin Indonesia di Jayapura Papua


Jakarta, Sigapnews.com, - Kota Jayapura Provinsi Papua ditetapkan sebagai Tuan Rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke I Gercin Indonesia dan Mantan Bupati Kabupaten Waropen Provinsi Papua Dr Drs Yesaya Bunie MM selaku Ketua Dewan Pembina Gercin Papua dipilih sebagai Ketua Panitia. Hal ini berdasarkan SK bernomor 17/Rakernas/DPN Gercin Indonesia/I/Januari/2022.

"Kita sudah resmi menetapkan Kota Jayapura Propinsi Papua sebagai tuan rumah Rakernas I Gercin Indonesia. Kami juga memilih saudara Dr Drs Yesaya Buinei MM sebagai Ketua Panitia," kata Titi Kusumawati, Sekretaris Jenderal DPN Gercin Indonesia, saat melakukan pembagian takjil di Taman Suropati Jakarta Pusat, Sabtu sore (09/04/2022).

Menurutyaz saat Rapat Pleno II DPM Gercin Indonesia, Sabtu 22 Januari 2022 lalu di Jakarta, telah memutuskan Kota Jayapura Provinsi Papua sebagai Tuan Rumah Rakernas ke I Gercin Indonesia. Dimana fasilitas umumnya sudah sangat lengkap semua, seperti perhotelan, transportasi dan sebagainya.

"Saat agenda rakernas akan dihadiri perwakilan dari 34 DPD Propinsi Gercin dan 514 DPC Kabupaten/Kota Gercin se-Indonesia. Dimana juga akan dihadiri oleh tamu undangan dan tokoh-tokoh nasional," jelas Titi sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, orang kedua di Gercin Indonesia ini mengatakan, Papua memiliki nilai politik yang sangat tinggi. Dimana katanya dalam Rapat Pleno II DPN Gercin Indonesia menetapkan Provinsi Papua dan Kota Jayapura sebagai Tuan Rumah Rakernas I Gercin Indonesia.

"Diharapkan dari hasil rakernas tersebut dapat juga memberikan solusi-solusi strategis dalam menyelesaikan persoalan Papua dengan pendekatan cinta dan damai. Selain itu sebagai instrumen atau media untuk memberitahukan bahwa Papua itu tetap solid menjadi bagian integral NKRI,” jelas Titi yang lulusan almamater UGM ini.

Kata Titi, rencananya Rakernas I Gercin Indonesia dilaksanakan di Provinsi Papua Kota Jayapura 21 – 22 Mei 2021. Semua persiapan sudah dilakukan oleh Ketua Panitia Nasional Dr Drs Yesaya Buinei MM untuk mensuksekan acara tersebut.

"Bung Yesaya Buinei selaku Ketua Panitia Nasional memiliki pengalaman politik dan birokrasi yang cakap dan mumpuni. Apalagi beliau juga mantan Bupati dan aktivis pergerakan, sehingga juga memiliki akses-akses yang sangat luas di pemerintahan di Provinsi Papua dan Jakarta," ucap Titi Sekjen DPN Gercin Indonesia.

Dr Drs Yesaya Buinei MM Bupati Waropen Provinsi Papua 2010-2015 (Ist)

Sementara Ketua Panitia Panitia Nasional Rerkenas Gercin Indonesia ke I Bung Dr Drs Yesaya Buinei MM mengatakan, sudah menerima SK Panitia rakernas 1 Minggu yang lalu dari DPN Gercin Indonesia di Jakarta. Saat ini dirinya dan Panitia yang telah dibentuk lagi berkerja keras dan melakukan audiensi dengan para pejabat-pejabat di Papua dan Papua Barat.

"Kami sampaikan Rakernas I Gercin Indonesia yang akan dilaksanakan di Jayapura Papua kiranya bisa melahirkan rekomendasi penting dalam program Kerja organisasi. Terutama dalam membantu pemerintah dalam menguatkan nilai-nilai kebangsaan, terutama untuk kepentingan Bangsa dan Negara," ujarnya

Kata Bung Yesaya Buinei akrabnya, setelah beraudiensi dengan para pejabat-pejabat terkait di Provinsi Papua dan Papua Barat, maka kami juga akan melakukan audiensi dengan pejabat-pejabat nasional. Terutama dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat di Jakarta. Sehingga dapat mendukung Rakernas I Gercin Indonesia pertama kali yang akan dilaksanakan di Kota Jayapura Provinsi Papua.

“Saya meminta dukungan doa masyarakat Indonesia dan kader-kader Gercin Indonesia dari Sabang sampai Merauke, untuk kesuksesan acara Rakernas I Gercin Indonesia. Semoga berjalan lancar dan tanpa halangan apapun," pungkas Bung Yesaya Buinei. (red)

Penulis: Gus Din

Sabtu, 05 Oktober 2024

Dandim 1423/Soppeng Letkol Inf Reinhard Haposan Manurung, S. Pd Pimpin Upacara Peringatan HUT TNI ke 79 Tahun 2024


Poto : Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2024 diselenggarakan di Stadion H. A. Wana Jl. Laburawung.

Sigapnews.com,-
Soppeng 5 Oktober 2024. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2024 diselenggarakan di Stadion H. A. Wana Jl. Laburawung Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng di pimpin langsung oleh Inspektur Upacara Dandim 1423/Soppeng Letkol Inf Reinhard Haposan Manurung, S. Pd. dengan mengusung tema "TNI Modern Bersama Rakyat Siap Mengawal Suksesi Kepemimpinan Untuk Indonesia Maju" Sabtu (05/10/2024)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Soppeng, H.Andi Kaswadi Razak S.E., Wakil Bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide, MP, Kapolres Soppeng AKBP DR.(C) H.Muh Yusuf Usman S.H. S.I.K M.T., Ketua DPRD Soppeng Sementara A. Muh. Farid S.Sos, Ketua PN Nur Kautsar SH MH, Kepala Kemenag Kab. Soppeng Afdal, SH., MH, Kajari Soppeng diwakili Rekafit SH MH, Ketua Pengadilan Agama diwakili Kabag Hj. Andi Kordiana Rumpan S, Ag, Wakapolres Soppeng AKBP Muhiddin Yunus SH MH, Kasdim 1423/Soppeng Mayor Inf Drs Baso Ratulangi, MM, Kepala BPN Kab.Soppeng Amir, S.ST. M.H, Ketua Darma Wanita Cab. Soppeng, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXI Kodim 1423/Soppeng Ny. Ida Reinhard Haposan, Ketua Bhayangkari Polres Soppeng, Rektor Unipol Dr. Hj. A. Adewiah, Para Pimpinan SKPD Kab. Soppeng, Para Perwira Staf, Danramil dan Danpos jajaran Kodim 1423/Soppeng, Para Perwira Staf Polres Soppeng, Ketua PPAD Kab. Soppeng Abd. Hanig, Ketua LVRI Kab. Soppeng H. Kaharuddin, Ketua Hipakad Kab. Soppeng Andi Sikin, Para Pimpinan BUMN, BUMD Kab. Soppeng, Para Masyarakat penerima bantuan Sosial, Para Siswa siswi perwakilan penerima piala (PBB) dan para tamu undangan sekitar 200 Orang.

Dalam amanat Panglima TNI menyampaikan bahwa Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI tahun 2024, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Peringatan HUT TNI kali ini mengambil tema "TNI Modern Bersama Rakyat Siap Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional Untuk Indonesia Maju". Tema tersebut sangat relevan dalam merefleksikan cita-cita, semangat dan tujuan TNI sebagai prajurit yang Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif, dalam menjaga serta mengawal kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Makna yang terkandung dalam tema tersebut, yaitu bahwa Prajurit TNI sebagai pilar Pertahanan Negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, serta mendukung percepatan program pembangunan nasional dan ketahanan negara dalam mewujudkan Indonesia Maju.

Pada kesempatan ini, Saya ingin mengingatkan kepada seluruh Prajurit bahwa kita dituntut untuk mengedepankan tugas dan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi. Sekecil apapun sikap dan tindakan yang kurang bijak akan dapat mengganggu bahkan merusak jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional.

Adapun penekanan bagi seluruh Prajurit untuk dipedomani dan dilaksanakan, yaitu :

Pertama, Perkokoh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan meluangkan waktu serta meluaskan hati untuk selalu beribadah.

Kedua, Pertahankan dan tingkatkan soliditas TNI serta kemanunggalan TNI dengan rakyat, agar kita selalu menjadi pemersatu dan perekat bangsa yang ber- Bhinneka Tunggal Ika.

Ketiga, Tingkatkan kewaspadaan, profesionalitas serta kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai tantangan tugas kedepan.

Keempat, Bangun koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah, semua instansi maupun komponen bangsa, guna menjamin terlaksananya Pilkada Serentak yang aman, tertib dan lancar.

"Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia"

Dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa rangkaian kegiatan diantaranya Penanda tanganan Prasasti, Pembagian Sembako kepada masyarakat yang kurang mampu, Penyerahan Hadiah Lomba PBB tingkat SMAN dan SMPN (putra/putri) dan Defile.

Diketahui bersama Dalam rangka memeriahkan HUT ke - 79 TNI Kodim 1423/Soppeng mengadakan lomba diantaranya Terompah Tempur, Balap Karung Tempur dan lomba Tarik Tambang Tempur.

(Dimsop)

Senin, 04 November 2019

Raih Juara 1 Stand Terbaik Sulsel Expo, Dinas Ketahanan Pangan TPH Sulsel Juara Umum Gebyar Perbenihan Nasional

Sigapnews.com, Papua, (Humas Sulsel) - Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan TPH Sulsel meraih Juara Umum Gebyar Perbenihan Nasional Tahun 2019.

Dari semua kegiatan/perlombaan yang diselenggarakan pada Gebyar Perbenihan tersebut, Kontingen dari Dinas Ketahanan Pangan TPH Provinsi Sulawes Selatan berhasil meraih “Juara Umum”.

Sulsel meraih juara di lima kategori yang dilombakan, masing-masing Juara 1 Peningkatan Kompetensi PBT, Terbaik 1 Stan Pameran, Juara Lomba Senam Maju Mundur Papua Barat, Juara 2 Lomba Menyanyi Duet dan juara 3 Lomba Stand Up Comedy.

"Tentu dengan perestasi yang diraih harapan kami kepada petani semangat mengelola usaha taninya saling bersinergi/bekerja sama satu dengan yang lainnya, petani yang diwadahi oleh kelompok (lembaga)," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan TPH Sulsel, Fitriani MP.

Fitriani juga berharap penyuluh setia mengawal dan membimbing dalam penerapan teknologi, menghasilkan produksi, mendukung ketersediaan dan ketahanan pangan.

"Serta kesejahteraan masyarakat Sulsel khusus dan nasional," sebutnya.

Gebyar ini telah berlangsung pada tanggal 28 – 31 Oktober 2019 bertempat di Gedung Aimas Convention Center Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan didampingi oleh Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, Kadis Pertanian Provinsi Papua Barat dan Bupati Kabupaten Sorong.

Mengusung tema “Melalui Gebyar Perbenihan Kita Tingkatkan Sumberdaya Manusia Perbenihan Dalam rangka Mendukung Ketersediaan Benih Untuk Menuju Kemandirian Benih Nasional Yang Berkelanjutan”.  

Kegiatan Gebyar Perbenihan ini merupakan agenda tahunan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi/Balai Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura se Indonesia.

Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dengan tujuan untuk menumbuh-kembangkan perbenihan tanaman pangan, sebagai ajang koordinasi dan komunikasi insan perbenihan serta mempercepat alih informasi dan teknologi perbenihan.  

Diikuti oleh Lembaga/Instansi yang menangani Perbenihan tanaman pangan dan para pelaku industri perbenihan dari seluruh Indonesia.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan display varietas tanaman pangan, yakni padi, jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian baik varietas lokal maupun varietas unggul nasional. Pameran teknologi dan informasi perbenihan. Peningkatan kompetensi bagi PBT (Pengawas Benih Tanaman), sarasehan, pertemuan Kepala BSMB, Kepala BBI dan Produsen benih dan beberapa perlombaan.

Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Tingkat Nasional ke VIII Tahun 2020 akan diselenggarakan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu di saat berasaman Dinas Ketahanan Pangan TPH Sulsel juga meraih juara 1 stan terbaik kategori OPD pada Sulsel Expo 2019 yang merupakan rangkaian hari jadi Sulsel.(*)

3 November 2019
Biro Humas Sulsel

Selasa, 13 April 2021

Polri Gelar Launching SIM Nasional, Kapolres Soppeng Ikuti Secara Virtual


Kapolres Soppeng bersama Wakil Bupati Soppeng dan unsur Forkopimda saat mengikuti launching SIM Nasional Secara Virtual (Foto Istimewa)

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,- Korps Lalu Lintas Mabes Polri melaksanakan program launching Sim Nasional Presisi yang disingkat SINAR serentak secara Virtual seluruh Indonesia, Selasa 13 April 2021.

Kapolres Soppeng Akbp Mohammad Roni Mustofa S.I.K M.I.K yang juga turut hadir menyaksikan langsung di Aula Patria Tama Polres Soppeng bersama Wakil Bupati Soppeng Ir. H. Lutfi Halide M.P, Ketua DPRD Soppeng H. M. Syaharuddin Adam S.Sos M.M, Ketua PN Negeri Ahmad Ismail S.H M.H, Kejari Soppeng Moh. Nasir, S.H M.H, Kapten M Sabah mewakili Dandim 1423 Soppeng, Kadis Perhubungan Hamzah Hola, Picab BNI Soppeng, Perwakilan PT Pos Indonesia, Perwira serta Personil Polres Soppeng

Kepala Sub Direktorat SIM Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Komisaris Besar Pol Jati mengungkapkan bahwa "SIM Nasional Presisi merupakan Aplikasi baru yang gagas oleh Korlantas Mabes Polri berisi layanan perpanjangan SIM A dan C secara online tanpa kehadiran pemohon, layanan uji teori sim secara online, lalu layanan pemeriksaan psikologi melalui aplikasi E-PPsi dan layanan pemeriksaan kesehatan melalui aplikasi E-Rikkes.

Dengan mengunduh aplikasi digital bernama SINAR (SIM Nasional Presisi) melalui “App Store” atau “Play Store” di telepon seluler. Melalui aplikasi SINAR, pemohon perpanjangan SIM A dan C tidak perlu lagi harus ke kantor Satpas SIM, terangnya.


SIM Nasional Presisi atau Sinar merupakan pelayanan pembuatan dan perpanjangan izin mengemudi secara online, berbasis aplikasi. Aplikasi ini untuk mempermudah pelayanan masyarakat dalam perpanjangan dan pembuatan SIM.



Namun untuk pembuatan SIM baru, pemohon tetap harus datang ke Satpas untuk melaksanakan ujian praktik.

Pemohon harus lolos saat pendaftaran atau registrasi online melalui aplikasi Sinar.

Untuk diketahui semua golongan SIM bisa menggunakan aplikasi SIM online tersebut.

“Untuk SIM baru setelah memenuhi persyaratan pada registrasi SIM online, selanjutnya wajib datang ke satpas yang dipilih untuk melaksanakan uji praktek,” terang Jati. (Red/Humas).

Selasa, 08 Oktober 2019

Wabup Wajo H. Amran Sebut Pemkab Akan Sinergikan Kearifan Lokal dengan Jaman Now


SIGAPNEWS.COM, Jakarta - Wakil Bupati Wajo H.Amran, SE bersama Kadis Pendidikan dan Kebudayaan hadiri acara Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) digelar 7-13 Oktober 2019, berlokasi di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta.

PKN sendiri merupakan rangkaian aktivitas kebudayaan yang bergerak dari desa sampai ke Ibukota.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menyampaikan bahwa PKN merupakan wujud implementasi dari agenda strategi pemajuan kebudayaan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) tahun 2019.

"Ini adalah wujud implementasi untuk menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif," tutur Hilmar

Adapun pada penyelenggaraannya kali ini, Pekan Kebudayaan Nasional mengusung tema "Ruang Bersama Indonesia Bahagia." Tema tersebut mengacu pada Stanza kedua lagu Indonesia Raya tiga Stanza "Marilah kita Mendo'a, Indonesia Bahagia".

"Pemilihan tema acara ini sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo pada penutupan Kongres Kebudayaan Indonesia yang lalu bahwa inti dari kebudayaan adalah kegembiraan," ucap Hilmar.

PKN diisi dengan Kompetisi permainan rakyat berbasis Objek Pemajuan Kebudayaan dari Daerah hingga pusat. Yang akan melibatkan banyak pihak mulai dari Provinsi hingga ke sekolah-sekolah, dengan sejumlah permainan rakyat yang dilombakan. 

Untuk eksebisi kebudayaan menampilkan Kekayaan Budaya 34 Provinsi, Intervensi Kementerian/Lembaga dalam Pemajuan Kebudayaan, Wastra Nusantara, Warisan Budaya Tak Benda, Warisan Dunia, hingga desa percontohan Pemajuan Kebudayaan.

"ada lima kegiatan utama dalam penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional, yaitu kompetisi permainan rakyat, konferensi pemajuan kebudayaan, ekshibisi kebudayaan, pergelaran karya budaya bangsa,dan pawai budaya," ujar Hilmar.

Konferensi Pemajuan Kebudayaan akan membicarakan mengenai Pengetahuan Tradisional, Florikultura, Ekonomi Budaya, Asalusul DNA, hingga Ketahanan Pangan. Pagelaran juga akan diisi dengan penampilan terbaik dari sejumlah seniman dan artis ternama salah satunya Didi Kempot, pemusik yang tengah diminati oleh masyarakat banyak. 

Pawai budaya menjadi kegiatan utama yang dinanti karena akan diikuti oleh 10,000 peserta, dan menampilkan Ritus Nyawiji, Suara Anak Bangsa dan Rampak Nusantara (640 GSMS), 200 Penari Indonesia Permai, dan Variasi Baris berbaris

Sri Hartini, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan,menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam hal ini telah mempersiapkan sejumlah aktivitas, baik secara subtansi maupun teknis pengorganisasian yang disusun sejak awal tahun.

"Selama awal persiapan, berbagai kegiatan pendukungan dan partisipasi PKN telah dimulai di daerah-daerah di Indonesia. Adapun bentuk pelaksanaannya terbagi menjadi empat bidang, yaitu Pasanggiri (kompetisi), Pagelaran, Pameran, dan Sawalawicara (konferensi)," ujarnya.


Sebelumnya setelah sukses menggulirkan Strategi Pemajuan Kebudayaan yang diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tahun lalu, Pekan Kebudayaan Nasional dirancang untuk menjadi salah satu wadah untuk mewujudkan Strategi Pemajuan Kebudayaan ketengah masyarakat dengan menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya, mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif, serta melindungi dan mengembangkan nilai ekspresi dan praktik kebudayaan nasional.

Diakhir acara Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE berharap Pemerintah Kabupaten Wajo sangat mengapresiasi dengan kegiatan pekan budaya nasional (PBN) ini.

"Tentu saya sangat mengharapkan, agar budaya budaya masyarakat Kabupaten Wajo tetap lestari untuk kearifan lokal kita, dan Insya Allah Pemerintah Kabupaten Wajo akan mensinergikan kearifan lokal ini dengan budaya jaman Now, terutama di bidang ekonomi kita, pariwisata kita, situs situs kita untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wajo," kata H. Amran, SE. (Humas,). 

Senin, 10 Oktober 2022

Pemdes Ganra Bakal Tunjukkan Inovasi Ikuti Lomba Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional

Kepala Desa Ganra Kabupaten Soppeng Andi Wahyu Gunawan (Ist).

Soppeng, Sigapnews.com,-Kepala desa sebagai penguasa wilayah kini dituntut untuk menjadi pimpinan yang inovatif, kreatif dan merakyat yang artinya, selalu turun langsung ke masyarakat untuk melihat dan mengetahui kondisi, potensi dan permasalahan yang ada di wilayah yang tidak hanya bekerja di kantor tetapi harus lebih rutin turun langsung ke masyarakat. 

Kades harus kreatif dan inovatif serta mampu menggali untuk mengoptimalkan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan mengelola APBD secara efektif, efisien dan transparan.

Pemerintah Desa merupakan salah satu pilar otonomi daerah yang berada di garda terdepan dalam pembangunan daerah. 

Kepala desa harus mampu menguasai semua potensi yang ada, mampu memberdayakan dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, serta mampu mendengar keluhan atau pertanyaan warga terhadap program-program desa, baik pelayan publik maupun pembangunan lainnya termasuk keterbukaan informasi publik.

Terkait hal itu dengan inovasi pemerintah Desa Ganra yang dipimpin kepala Desanya Andi Wahyu Gunawan berbagai inovasi telah di bangun dan kini Pemerintah desa (Pemdes) ganra kecamatan ganra kabupaten soppeng sulawesi selatan (Sulsel) bakal kembali mengikuti lomba keterbukaan informasi publik tingkat nasional tahun 2022.

Diketahui pada tahun 2021 Desa Ganra mengikuti lomba keterbukaan informasi publik tingkat provinsi sulsel yang digelar di hotel The Rinra makassar pada Rabu 15 Desember 2021. 

Dalam lomba tersebut, Desa Ganra berhasil meraih juara ll kategori informatif dengan nilai 94.00.

Dalam kegiatan lomba itu, ada 3 desa yang mewakili provinsi sulawesi selatan untuk mengikuti lomba keterbukaan informasi publik tingkat nasional tahun 2022 nantinya yakni Desa Ganra Kabupaten Soppeng, Desa Bana Kabupaten Bone dan Desa Senga Selatan Kabupaten Luwu.

Kepala Desa Ganra Andi Wahyu Gunawan mengatakan bahwa tahun 2022 Desa Ganra akan bersaing kembali di tingkat nasional.

Dikatakan Andi Wahyu sapaan akrab kepala Desa yang hobbi Sepakbola ini menegaskan bahwa pihaknya akan memaksimalkan untuk dapat bersaing di tingkat nasional, Insya Allah doakan kami pulang dengan membawa juara, pintanya, Senin, 10/10/2022.

Andi Wahyu berujar bahwa  pihaknya sangat berterima kasih kepada Pemkab Soppeng dalam hal ini Bupati beserta jajaran terkait, baik DPMD, diskominfo serta stakeholder lainnya. 

Dikatakan pula, "Semoga kami bisa membawa nama baik Kabupaten Soppeng ke tingkat Nasional dan menjadi juara,” harapnya.

"Semoga dalam setiap tahapan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara baik tanpa ada kendala apapun, tandasnya.

Untuk diketahui jadwal pelaksanaan tahapan evaluasi dan apresiasi desa sebagai berikut.

Tahapan Rekomendasi Desa
dari tanggal 7 Oktober – 1 November

Tahapan Desk Review
dari tanggal 2 November – 9 November

Tahapan Visitasi
dari tanggal 14 November – 25 November

Tahapan Penganugerahan/Apresiasi Desa, tanggal 8 Desember 2022.

(AM/Edil Rauf)

Kamis, 02 September 2021

Bupati Soppeng Beberkan Kebijakan Pemda Terhadap Anggaran Perubahan Tahun 2021

Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak, SE saat memberikan sambutan di acara rapat Paripurna DPRD kabupaten Soppeng (Ist).

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,-Dalam Rangka Penyerahan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS TA. 2021, DPRD kabupaten Soppeng menggelar Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Bupati Soppeng H.Andi Kaswadi Razak, Kamis 2/9/2021.

Rapat paripurna ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Soppeng H.Syahruddin M.Adam, S.Sos,MM.

Di kesempatan itu Ketua DPRD kabupaten Soppeng mengurai maksud tujuan dari rapat paripurna yang dilakukan itu.

Dia juga menjelaskan tentang anggaran, waktu dan kapan bisa dilakukan perubahan anggaran.

Dalam kegiatan itu dilakukan peyerahan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2021 kepada Ketua DPRD Kabupaten Soppeng oleh Bupati H.Andi Kaswadi Razak.

Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak, SE saat menyerahkan rancangan anggaran perubahan dan PPAS 2021. (Ist).

Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan," Melalui forum terhormat ini, izinkanlah saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat yang memberikan dukungan dan kerjasamanya dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di kabupaten Soppeng.

"Mudah-mudahan, kita senantiasa diberikan bimbingan dan kekuatan, untuk dapat melaksanakan dan meningkatkan kualitas tugas dan tanggung jawab kita dalam menyelenggarakan tugas tugas pemerintahan maupun pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Sebagai pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan Kepala daerah kabupaten Soppeng nomor 37 tahun 2021 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020 sebagaimana diamanatkan oleh perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perkenankanlah saya untuk menyerahkan rancangan kebijakan umum perubahan APBD TA 2021 dan PPAS perubahan APBD tahun 2021 yang merupakan tugas bersama antara eksekutif dan legislatif.

Pemerintah daerah tetap optimis untuk pencapaian target pertumbuhan pada tahun 2021 dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah multiplier effects dari berbagai proyek infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman program pemulihan ekonomi nasional seperti infrastruktur jalan, infrastruktur air minum dan infrastruktur perdagangan.

Proyek infrastruktur tersebut diharapkan akan memacu kenaikan produksi dan mendorong investasi swasta.

Selain itu, permintaan terhadap komoditas utama diperkirakan juga masih terjaga dan mendapat pengaruh positif dari kenaikan harga komoditas global.

Berdasarkan hasil analisis perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro kabupaten Soppeng pada tahun 2021 akan mengalami perubahan dibanding target pada APBD pokok 2021 perkembangan indikator yang tidak sesuai dengan target APBD pokok tahun 2021 antara lain adalah :

1. Adanya perubahan dalam asumsi perekonomian makro daerah yang menyebabkan terjadinya perubahan pendapatan daerah dari yang telah disusun dan ditetapkan pada APBD tahun 2021.

2. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari pemerintah pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi khususnya dalam penanganan covid 19 melalui refocusing anggaran.

3. Penyesuaian target pembangunan dengan target pada RPJMD kabupaten Soppeng tahun 2021-2026.

Hal-hal tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi makro yang telah ditetapkan sebelumnya, penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Soppeng sampai dengan akhir tahun 2021 diharapkan akan tetap tumbuh sebesar 5,8%, meskipun masih dalam keadaan pandemi.

2. Untuk tahun 2021, meski mengalami perlambatan, kondisi PDRB perkapita di targetkan sebesar Rp.55.119.000,-.

3.angka inflasi tahunan kabupaten Soppeng sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2021 adalah sebesar 2,37%. Di harapkan sampai dengan akhir tahun 2021, nilai inflasi tahunan akan berada pada kisaran 4%-5%.

4. Angka kemiskinan pada APBD pokok 2021 diasumsikan sebesar 6,42%, pada perubahan tahun 2021 akibat adanya pandemi covid 19 angka kemiskinan pada akhir tahun 2021 diasumsikan sebesar 7,15%.

5.IPM sebesar 69,71 %, meningkat dibanding target awal yang sebesar 69,33%.

6. Proyeksi kenaikan pendapatan daerah disesuaikan dengan kondisi perkembangan ekonomi serta perubahan kebijakan yang terkait dengan kebijakan anggaran transfer dari pemerintah pusat dan transfer dari pemerintah provinsi.

Penyesuaian asumsi makro tersebut mengacu pada sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMD 2021-2026 dan perkembangan dan prospek ekonomi domestik maupun nasional tahun 2021.

Di tahun 2021 fokus menghentikan penyebaran covid-19 tetap menjadi Prioritas pertama, dengan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kesehatan.

"Meskipun demikian pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga pemenuhan belanja yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti anggaran pendidikan minimal 20% dan anggaran kesehatan minimal 10%.

Beberapa hal yang berkaitan dengan rancangan kebijakan umum perubahan APBD T.A. 2021 dan PPAS perubahan APBD TA.2021 ini ada sebagai berikut:

1. Perubahan kebijakan pendapatan daerah.
Target pendapatan daerah pada APBD pokok tahun 2021 telah ditargetkan sebesar Rp.1.204.604.425.314,-, akan mengalami penyesuaian berdasarkan kondisi dan keadaan yang aktual sebagai berikut:

a. Pada penerimaan pendapatan asli daerah, penyesuaian dilakukan pada masing-masing komponen pajak daerah yang di sesuaikan perkembangannya dengan realisasi terakhir, dimana pendapatan asli daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 127.827.066.724,- rupiah setelah perubahan menjadi Rp.130.499.012.086,-.

b. Pada kelompok penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat, kebutuhan anggaran untuk menangani pandemi covid-19 juga membuat penetapan alokasi dana transfer ke daerah yang sebelumnya sebesar Rp.1.047.208.180.871,- setelah perubahan sebesar Rp.1.015.698.976.346,- atau berkurang sebesar Rp. 31.509.204.525,-.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan sebesar Rp.29.569.177.719,- setelah perubahan menjadi Rp.35.201.170.408,-.

2. perubahan kebijakan belanja daerah.

Belanja daerah diproyeksikan akan mencapai Rp.1.302.229.264.577,- .

Secara umum pada perubahan arah kebijakan belanja daerah tahun 2021 masih terdapat kenaikan belanja daerah sebesar Rp.99.624.839.263,- diakibatkan oleh adanya rencana peningkatan belanja infrastruktur dari program pemulihan ekonomi nasional dan silpa tahun 2020 yang dianggarkan kembali.

Adapun kebijakan belanja daerah di arahkan pada :

a. Penyesuaian terhadap kebijakan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung penanganan pandemi covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional.

b. Efisiensi terhadap belanja daerah yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi dengan tetap mengutamakan pelayanan ke masyarakat.

c. Belanja yang berasal dari Silva APBD TA 2020 yang telah ditetapkan penggunaannya, dialokasikan sesuai dengan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku,

d. Pergeseran anggaran antar perangkat daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian objek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan RKPD berdasarkan hasil Evaluasi Triwulan II RKPD tahun 2021.

e. Penambahan, pengurangan dan pergeseran/kegiatan belanja langsung disusun secara selektif berdasarkan prioritas.

f. Program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD tahun 2021-2026.

g. Program dan kegiatan baru yang timbul akibat adanya regulasi baru.

3. perubahan kebijakan pembiayaan daerah.

a. Pada tahun 2021 penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dari pinjaman melalui program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp.59.329.699.150,- dari total program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp.141.415.267.000,- dimana sisanya dari pemulihan ekonomi akan masuk pada APBD pokok Tahun 2022. Disamping itu pemerintah daerah menganggarkan kembali sisa lebih perhitungan anggaran (silva) tahun 2020 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2021 yang merupakan pelampauan penerimaan dan penghematan belanja sebesar Rp.63.500.406.587,-.

b. Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian target sustainable development goal's ( SDG's) tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum pemerintah Kabupaten Soppeng untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah air minum (PDAM) melalui penyertaan modal sebesar Rp.2.000.000.000,- .

"Pada kesempatan ini juga dijelaskan bahwa program pemulihan ekonomi nasional direncanakan 2 Tahun Anggaran, sehingga diperlukan persetujuan tersendiri terkait dengan penganggaran sub kegiatan tahun berjalan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Dengan harapan wujud kerjasama yang telah terjalin selama ini terus ditingkatkan, sehingga arus informasi dan komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif terus dikembangkan sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama dalam mewujudkan Soppeng yang lebih melayani, maju dan sejahtera dapat terwujud, papar Bupati Soppeng.

Kata Dia, Kepada para pimpinan SKPD dan pejabat terkait agar menghadiri rapat-rapat selanjutnya yang telah diagendakan oleh pihak legislatif, Pungkas Bupati Soppeng.

Acara Turut di hadiri Wakil Bupati Soppeng, para anggota Forkopimda, Sekda Soppeng, para pejabat eselon II lingkup pemerintah kabupaten Soppeng serta Camat se Kabupaten Soppeng. (Humas/JOIN).

Jumat, 04 Agustus 2023

Bupati Andi Kaswadi Buka Perkemahan Hari Pramuka ke-62 Tahun 2023 dan Pelantikan Pengurus Kwartir Cabang Soppeng Periode 2023-2028

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak SE menghadiri acara Pembukaan Perkemahan Hari Pramuka ke-62 Kwartir Cabang Soppeng Tahun 2023 dengan Tema “Generasi Muda yang Profesional dan Proporsional” yang dilangsungkan di Kawasan Wisata Waduk Ompo. Jumat, 4 Agustus 2023.

Sebelum acara Pembukaan perkemahan dimulai, terlebih dahulu dilakukan Pelantikan pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Soppeng Masa Bakti 2023-2028 serta pelepasan kontingen oleh Ketua Mabicab Gerakan Pramuka Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE.

Adapun susunan kepengurusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Soppeng masa bakti 2023-2028 yaitu :

Ketua : H. Syahruddin M. Adam, S. Sos, MM.

Ketua harian : Hadi Indrajaya, S, Ip.

Selain acara pelantikan, juga dilakukan Pelepasan Kontingen Raimuna Nasional dan Penerimaan Karang Pamitran Nasional Tahun 2023.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Panitia, Drs.Sulo, M.Si dalam laporannya, Kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan kegiatan yang kreatif, bermanfaat, menantang, menggembirakan dan tidak lepas dari unsur pendidikan, unsur keagamaan, memupuk rasa persaudaraan, serta persatuan demi terciptanya pramuka yang mandiri sebagai gerakan generasi muda yang profesional dan proporsional.

Adapun maksud dan tujuan perkemahan dalam rangka hari pramuka ke-62 ini dilaksanakan demi terbentuknya kepribadian yang luhur bagi peserta didik untuk menjadi kadar bangsa yang tangguh, percaya diri sesuai dengan Tri Satya dan Dasa Darma serta mengevaluasi kegiatan yang telah dicapai di gugus depan masing-masing dengan motto “Satyaku kudarmakan, Darmaku kubaktikan”.

Adapun peserta perkemahan dari penggalan yang berpangkalan di SD sebanyak 22 gugus depan, penggalan yang berpangkalan di SMP sebanyak 36 gugus depan, penegak yang berpangkalan di SMA, SMK, MA sebanyak 17 gugus depan dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 1.200 orang. Didampingi oleh para pembina mabigus masing-masing dari pangkalan SD sebanyak 88 pembina, dari pangkalan SMP, MTS sebanyak 144 pembina, dan dari gugus depan yang berpangkalan di SMA,SMK,MA sebanyak 68 pembina dan dibantu oleh panitia sebanyak 72 anggota panitia. Dan jumlah keseluruhan yang akan mengikuti kegiatan perkemahan sebanyak 1.572 orang.


Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak yang juga bertindak selaku pembina Upacara yang dalam amanatnya mengatakan, atas nama pemerintah daerah dan dan selaku majelis pembimbing pramuka menyampaikan selamat hari pramuka yang ke 62, dan sekaligus tidak lupa menyampaikan selamat kepada ketua Kwarcab beserta seluruh pengurus yang baru dilantik dan kepada seluruh peserta Karang Pamitra Nasional serta peserta Raimuna Nasional baik yang telah dan akan mengikuti kegiatan di tingkat Nasional, semoga amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

"Sebagai organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan, Pramuka mempunyai fungsi membentuk karakter dan kepribadian, menanamkan cinta tanah air dan bangsa, menggali potensi diri serta meningkatkan keterampilan para generasi muda sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

"Dalam kegiatan kepramukaan, dibutuhkan sebuah kedisiplinan, komitmen dan harus konsisten karena tidak menutup kemungkinan kedepan diantara kita diberikan tanggung jawab dan amanah, maka kedisiplinan inilah yang dapat kita jadikan bekal kedepannya. Inilah yang saya lakukan, karena saya juga merupakan bagian dari pramuka, pungkas Andi Kaswadi Razak.

Sumber : Soppengkab.go.id

Published : ER/AR

Rabu, 15 Juli 2020

Penyuluh dan Petani Sukseskan Gerakan Ketahanan Pangan Melalui Panen Bawang di Kab. Tojo Una-Una



Tojo Una-Una (Sulteng), - Sigapnews.com, -Dampak dari pandemi covid 19 yang berkepanjangan menyebabkan dimasa new normal ini, banyak sektor kehidupan yang terganggu. Mulai dari sektor ekonomi, jasa dan tidak terkecuali dengan sektor pertanian terutama dari segi distribusi dan pemasaran. Rabu (15/7/2020). 

Menjawab permasalahan tersebut, Kementerian Pertanian terus berupaya melakukan pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia.  Melalui gerakan ketahanan pangan yang digaungkan oleh Kementerian Pertanian, peran penyuluh dan petani sangatlah penting. 

Oleh karena itu, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo kembali menegaskan bahwa gerakan ketahanan pangan Nasional harus didukung oleh banyak pihak, terutama petani dan penyuluh. Gerakan ketahanan pangan diwujudkan salah satunya dengan mengawal beberapa komoditas strategis Nasional. 

“Di masa new normal, yang memiliki prospek untuk menghidupi masyarakat ada di sektor pertanian. Jika pangan tersedia maka masyarakat bisa hidup. Untuk merealisasikan kemajuan pertanian, Pemerintah akan terus mengawal 11 komoditas utama serta stabilisasi harga hulu ke hilir. Langkah ini penting dilakukan mengingat kebutuhan pangan adalah komoditas utama yang menjadi konsumsi masyarakat Indonesia. Kesebelas bahan pokok tersebut adalah beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula, dan minyak goreng,” kata SYL.

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi mengatakan Kementerian Pertanian telah merumuskan metode 4 Cara Bertindak untuk mencapai ketahanan pangan.

“Kementan sudah merumuskan metode Cara Bertindak untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Terdiri dari Cara Bertindak 1 yaitu peningkatan kapasitas produksi. Di dalamnya, kita mengajak insan pertanian melakukan percepatan tanam padi Musim Tanam II 2020 seluas 6,1 juta ha, kemudian pengembangan lahan rawa di Kalteng 164.598 ha, termasuk intensifikasi lahan rawa 85.456 ha dan ekstensifikasi lahan 79.142 ha. Kita juga melakukan perluasan areal tanam baru (PATB) untuk padi, jagung, bawang merah, dan cabai di daerah defisit, peningkatan produksi gula, daging sapi, dan bawang putih untuk mengurangi impor,” tutur Dedi Nursyamsi.


Dalam rangka mewujudkan gerakan Ketahanan Pangan Nasional, Kelompok Tani Wana Lestari, Desa Bongkakoy, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan ketua kelompok, Abd. Karim Marala, melakukan kegiatan panen bawang merah varietas Brebes. Panen ini dilakukan pada lahan seluas 1 Ha dari total luas lahan  2 Ha, dengan produktivitas 9 ton/Ha. Kegiatan panen ini didampingi langsung oleh Penyuluh, Abd.Rahman Masri. 

Menurut Rahman, sebagai penyuluh sudah tugas mereka dalam mengawal petani dan mewujudkan ketahanan pangan Nasional. “Pengawalan terhadap petani tak henti-hentinya kami lakukan, walau dengan kondisi masih merebaknya virus covid 19, pertanian tak boleh berhenti. Tetap lakukan pengawalan tapi senantiasa menerapkan protokoler kesehatan, demi mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern” ujar Rahman. 


Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una, Ir. M .Nur Rahmat Lahay, juga mengatakan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan pertanian yang menjadi visi dari Bapak Bupati.  yaitu mewujudkan Touna Hebat di bidang Pertanian, Kelautan dan Pariwisata. 

“Salah satu yang menjadi motivasi petani dan penyuluh dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah bekerja ikhlas demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia, dan hal tersebut sepenuhnya di dukung oleh Bupati Tojo Una-Una, Muhammad Lahay,SE,MM. Beliau sangat perhatian dan mendukung pengembangan sektor pertanian,dan ini dapat dirasakan oleh masyarakat disaat pandemi covid melanda,"ujar Nur Rahmat.

Penulis : Rezky dan Rosdiana 
Sumber ;   Ir. M .Nur Rahmat Lahay (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una). 


© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved