Kapolres Sergai AKBP Robin Simatupang Hadiri Kunjungan Kerja Menteri Pertanian RI SYL

Sigapnews.com, Sergai -- Kapolres Serdang Bedagai (Sergai) AKBP R. Simatupang, SH, M.Hum menghadiri kegiatan Kunjungan Kerja Menteri Pertanian RI Dr.Syahrul Yasin Limpo, SH,M.Si,MH (SYL) ke Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Launching SIKOMANDAN dan Panen Pedet ( anakan sapi),  Kamis 20 Februari 2020 di halaman Masjid Agung Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

Hadir dalam kegiatan itu Mentan RI, Dr. H.Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH, Ka Badan Karantina : Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D, Ka Badan Litbang : Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si, Ka BPPSDMP : Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr, Dirjen PSP : Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M, Dirjen TP : Dr. Ir. Suwandi, M.Si, Dirjen Perkebunan : Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc, Ka BKP : Dr. Agung Hendriadi, M.Eng, Dirjen PKH : Dr. drh. I Ketut Diarmita, MP,  Dirjen Horti : Dr. Ir. Prihasto Setyanto MSc,Irjen : JUSTAN RIDUAN SIAHAAN, AK, M. ACC, CA, QIA, Staf Khusus Mentan : Dr. Ir. Imam Mujahidin Fahmid, M.T. Dev, Sekda Provinsi Sumatera Utara R.Sabrina, Msi, Bupati Serdang Bedagai Ir. H. Soekirman. Mewakili Pangdam I BB.Dandim 0204 DS. Kajari Sergai.para kepala OPD provinsi dan Sergai. Kelompok tani dan ternak. Ketua PKK , GOTKI dan  DWP Sergai.

Sambutan Bupati Sergai Ir H Soekirman : Kami merasa bangga dengan kehadiran bapak menteri di tempat kami ini kami mengundang Bapak menteri dan hari ini pada tanggal tanggal 20 Februari 2020 langkah rezeki pertemuan hanya Allah yang mengatur dan Bapak menteri hadir di Kabupaten Serdang Bedagai.

Hari ini bukan hanya bapak yang menteri tetapi ribuan sapi lembu dan kambing kita hadirkan sini sebagai mewujudkan rasa cinta Bapak menteri pertanian terhadap ekonomi rakyat di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara.

Kami melaporkan beberapa tahun yang lalu program sapi wajib bunting dan hari ini dengan adanya panen pedet atau panen anakan sapi.

Kami mengharapkan satu Desa satu PPL dan dikelola di pusat hari ini kami berterima kasih bahwa Kabupaten Serdang Bedagai program panen pedet di Sumatera Utara dan kami mohon petunjuk bimbingan dan arahan Bapak menteri karena Serdang Bedagai adalah daerah agraris dengan banyak perkebunan persawahan perkebunan PTPN maupun swasta dan di sini ada menghasilkan kecambah sawit yang diekspor ke luar negeri itu adanya di kebun socfindo di Kabupaten Serdang Bedagai dan kami telah mengenalkan ke tanzania Afrika dan ekspor kecambah sampai ke kancah internasional.

Karena sudah teruji kecambah kelapa sawit Kabupaten Serdang Bedagai terhadap gulma dan hama kelapa sawit lainnya di Kabupaten Serdang dan  juga menjadi pilot project kita masuk produksi sorgum Dan kita mulai membudidayakan tanaman Sorgum di Kabupaten Serdang Bedagai yang nantinya tanaman Sorgum itu bisa dijadikan pakan sapi dan kambing sehingga sapi sapi atau kambing kambing masyarakat bisa dapat terjaga nutrisinya dari tanaman Sorgum.

Kami memiliki irigasi yang luas  dan dengan adanya jalan tol yang melewati panjangnya Kabupaten ini dan sekarang harga tanah di sini sangat menggiurkan Kami khawatir orang-orang beli sawah tapi tidak untuk jadikan sawah padahal kita sudah punya peraturan tentang sawah oleh karena itu saya katakan pada petani kita harus tingkatkan produksi bukan hanya dari agronomi dan sekarang kita mengembangkan wisata Tani agar ada penghasil yang lain selain daripada hasil pertanian bisa aja meningkatkan produktivitas di luar tingkatnya konvensional.

Bapak menteri, banyak juga tanaman keras yang kembali ke sawah karena harga padi yang bagus dan  kami mohon dibantu alat-alat berat seperti excavator Dozer di Dinas pertanian kita agar di Kabupaten Serdang Bedagai dapat mencetak persawahan baru bagi masyarakat.

Kami pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada forkopimda Sumatera, kementerian pusat menteri pertanian dan rombongan mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak insya Allah pertanyaan kita bertambah maju.

Sambutan gubernur Sumatera Utara yang diwakili sekda Provinsi Sumatera Utara Ir. Sabrina :

Panen pedet yang dilaksanakan di Kabupaten Serdang Bedagai atas nama pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak menteri pertanian beserta seluruh rombongan pembangunan pertanian di provinsi Sumatera Utara mempunyai peranan yang cukup strategis dalam mewujudkan visi dan misi Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023 yaitu Sumatera Utara yang maju aman dan bermartabat .

langkah-langkah strategis telah dilakukan guna memotivasi para petani dan peternak untuk berinovasi dalam pengembangan sektor peternakan dan pertanian sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum faktor yang menggambarkan kesejahteraan peternak dapat dilihat dari capaian nilai tukar peternak untuk sektor peternakan ini tahun 2019.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan ternak telah dilakukan upaya peningkatan populasi dan produktivitas ternak melalui program antara lain optimalisasi bereproduksi pada ternak sapi dan kerbau melalui kegiatan inseminasi buatan .

Akses pembiayaan bagi pelaku usaha peternakan perlindungan dan pemberdayaan petani perbaikan infrastruktur peternakan dalam rangka meningkatkan populasi dan produktivitas ternak telah dicanangkan program upaya khusus sapi dan kerbau induk wajib bunting yang sudah dimulai sejak tahun 2017 dan ini semakin dikuatkan lagi dengan program sapi dan kerbau komoditas andalan negeri atau si komandan .

Sambutan Menteri Pertanian :

Kita hadir di sini di Kabupaten Serdang Bedagai ini merupakan takdir Allah dan saya yakin takdir Allah datang dari ketulusan seorang bupati yang hebat.

Saya merasa bahagia dan gembira dan saya merasa memiliki energi sebagai menteri pertanian yang baru 4 bulan saya merasa apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian-bagian dari bagian panggilan-panggilan Indonesia panggilan rasa kebangsaan kita panggilan untuk besok kita menghasilkan yang baik untuk daerah yang baik ini di Sumatera Utara ,panggilan untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang besok harus lebih baik dari apa yang telah kita capai sekarang.

Kalau hanya melihat sapi 1000, 2000 tuh gampang tapi membangun kemauan , membangun semangat , membangun sebuah Visi untuk menghadirkan sebuah daerah yang memiliki potensi yang memanfaatkan alam ini merupakan harga yang sangat mahal saya berada di sini.

Negara kita merupakan negara yang kaya negara kita negara tropis dengan matahari yang terus bersinar angin yang terus bertiup dan air yang setiap saat akan turun negara kita negara yang kaya adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri bersama-sama kemudian masyarakat yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara adalah masyarakat yang banyak sekali jutaan orang yang ada di sini dan mereka sudah terbiasa dengan hawa aroma dan nafas nafas yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan perkebunan perikanan sekalipun kita terbiasa kalau begitu Pak Bupati dan segenap Muspida dan tinggal bagaimana sebuah negara dengan pemerintah mampu memenej mempertemukan kekayaan alam dan kemampuan masyarakat dan rakyat yang banyak itu untuk bersenyawa dengan upaya-upaya yang maksimal yang hadir di sekitarnya memanfaatkan kesuburan kita pada hari ini dan salah satu jaminan yang paling pasti adalah pertanian bahwa pertanian tidak mengenal resesi dan pertanian tidak mengalami resesi.

Tidak ada orang di dunia yang tidak membutuhkan pertanian tidak ada orang di dunia yang tidak membutuhkan makanan dan itulah Sumatera Utara adalah bagian dari Indonesia kita terus di Serdang Bedagai adalah pilar pilar kekuatan bangsa bangsa di Sumatera Utara dan kekuatan itu adalah kekuatan pertaniannya.

Dengan demikian kita harus mengulang lebih kuat lebih besar lebih dahsyat lagi dan semua kepala dinas yang ada yang di intervensi kita adalah kemauan kemudian semangat kebersamaan dan kekompakan antara masyarakat dengan pemerintah antara pemerintah yang ada di provinsi dan kabupaten antara TNI polri dan jajaran lainnya untuk memberikan ruang yang kita urus adalah rakyat.

Tempat-tempat cara menanam tepat waktunya pasti hasilnya akan maksimal dan kredit pasti akan gampang untuk mengasih memberinya.

Para peternak yang ada di sini tetap baik-baik dan 200 kelompok ternak yang tercatat saya mau mereka memiliki kemampuan yang lebih dari hari ini dan kepada perusahaan-perusahaan yang telah membina kami ucapkan terima kasih dan saya mau ini dilipatgandakan dua sampai tiga sampai empat kali dan itu adalah bukti kita cinta pada negeri dan bangsa ini.

Bella kepentingan rakyat perbankan tidak boleh ribet kalau bisa dijamin oleh pemerintah Kabupaten oleh pemerintah provinsi dan menteri sekalipun.

Apa yang kita dapatkan rakyat bangsa dan negara ini kita menghasilkan pertanian yang besok yang mampu memberi jawaban di daerah ini dan Sikomandan di daerah ini segera ini kita gulirkan dengan bismilah hirohman nirohim. (RH)

Pengamat Politik: Partai Golkar Sumut Harus Berikan Bantuan Hukum kepada Yasir Ridho Lubis

Sigapnews.com, Medan - Rabu (03/07/2020) Wakil Ketua DPRD Sumut, Yasir Ridho Lubis telah mengembalikan uang sirup senilai Rp 17.500.000 ke penyidik KPK. Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara diduga tersangkut dan terlibat kasus gratifikasi atau suap kepada anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Pengamat Komunikasi Politik, RB. Syafrudin Budiman, SIP menilai demi menjaga marwah dan martabat Partai Golkar khususnya Sumatera Utara, Yasir Ridho Lubis harus menonaktifkan diri sebagai Ketua Harian DPD Partai Golkar Sumatera Utara dan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara secara legowo.

"Sebaiknya Saudara Yasir Ridho Lubis mengajukan diri untuk non-aktif di Partai Golkar, baik sebagai Ketua Harian DPD Partai Golkar Sumatera Utara dan Wakil DPRD Sumetera Utara yang mewakili Fraksi Partai Golkar. Langkah ini sangat tepat, agar Yasir Ridho Lubis bisa berkonsentrasi menyelesaikan kasus hukumnya dan demi menghindari interes politik," kata Gus Din saat dihubungi, Sabtu pagi (11/07/2020).

Direktur Andalan Institute (Analisa Media dan Sosial Politik) ini mengatakan, Saudara Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku Ketua Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara harus memberikan advokasi dan pendampingan hukum kepada Yasir Ridho Lubis. Kata Gus Din, bagaimanapun sosok Yasir Ridho Lubis adalah sosok pejuang dan kader militan di Partai Golkar yang harus didampingi.

"Partai Golkar Sumatera Utara tetap harus memandang kasus yang menimpa Yasir Ridho Lubis, secara praduga tak bersalah. Apabila pada nantinya tidak terbukti secara hukum atau dinyatakan tidak terlibat, maka nama baiknya harus dipulihkan," tukas Sarjana Ilmu Politik lulusan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini.

Terakhir kata Gus Din, sudah sepantasnya Yasir Ridlo Lubis untuk fokus pada masalah hukum yang menimpanya dan tidak perlu mencalonkan diri lagi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, yang akan digelar pada akhir bulan Juli 2020 di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta. Sebab katanya, ada 9 syarat Calon Ketua Partai Golkar Sumut yang harus dimiliki para kandidat, sebagaimana tertuang di AD/ART Partai Golkar.

"Salah satunya seorang kandidat harus memiliki prestasi, dedikasi, dispilin, loyalitas dan tidak tercela (red-PD2LT). Tentu dengan adanya kasus hukum ini, akan bisa mengganjal Yasir Ridho Lubis sebagai kandidat Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara," pungkasnya.

Sebelumnya sebagaimana dikatakan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (03/06/2020), Yasir Ridho Lubis telah mengembalikan uang sirup senilai Rp 17.500.000 ke penyidik KPK.

"Iya benar (duitnya dikembalikan) oleh Yasir Ridho Lubis Wakil Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara," katanya.

Selanjutnya kata Ali Fikri, uang tersebut akan disita oleh KPK, setelah izin penyitaan akan diminta kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"Penyidik telah menerima slip bank yang uangnya sudah disetorkan ke rekening KPK. Penyidik KPK akan meminta izin penyitaan dari dewas. Untuk selanjutnya penyidik akan menyita uang tersebut dari yang bersangkutan," tuturnya.

Saat dihari yang sama, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah mantan anggota DPRD Sumut. Pemeriksaan dilakukan di dua lokasi berbeda yakni markas Polda Sumut dan Lapas Kelas I Tanjung Gusta.

Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan suap kepada anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang dilakukan tersangka RN dan kawan-kawan. KPK memeriksa enam mantan anggota DPRD Sumut yakni Dermawan Sembiring, Enda Mora Lubis, Ferry Suando Tanuray Kaban, Yusuf Siregar, Ida Budiningsih, dan Brillian Moktar, 

"Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk para tersangka anggota DPRD Sumut. Mereka saksi untuk tersangka RN, dkk, yang juga mantan anggota DPRD Sumut," pungkasnya. (red)

Presiden Prabowo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Kunjungi Ogan Ilir untuk Tanam Padi Serentak

Ogan Ilir - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko Pangan, Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan hari ini dalam rangka memimpin kegiatan tanam padi serentak di 14 provinsi secara nasional. Dalam kegiatan tersebut, Presiden turut serta dalam kegiatan tanam padi menggunakan drone pertanian yang mampu menyebar benih secara efisien di area yang luas.

“Alhamdulillah, hari ini saya diundang oleh Menteri Pertanian dan Gubernur Sumatra Selatan untuk melihat peningkatan  lahan dari yang tadinya rawa dan tidak produktif dan katanya disini adalah tempat buaya. Sekarang sedang dibangun 105.000 hektare sawah dengan teknik-teknik yang paling modern di dunia. Tadi saya sendiri mencoba , kaget juga, saya untuk pertama kali mengendalikan drone,”ujar Presiden Prabowo pada kegiatan tanam di Desa Pelabuhan Dalam Kec. Pamulutan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Rabu(23/4).

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas upaya yang dilakukan berbagai pihak dalam mendorong swasembada pangan nasional. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya manajemen air dan perawatan lahan yang optimal untuk memastikan hasil panen maksimal.

“Drone itu yang menebarkan benih. Ini ternyata bisa satu hari 25 hektare. Yang  tadinya 1 hektare ke tenaga manusia  dikerjakan selama 25 hari sekarang 25 hektare 1 hari dan ini nanti ada 100.000 hektar sawah yang produktif disini,”kata Presiden Prabowo. 

 Presiden Prabowo mengatakan sesuai laporan yang di terima Beliau, program ini diperkirakan akan meningkatkan produksi beras Sumsel dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton per tahun—kenaikan sebesar 25 persen. Langkah nyata ini tentu menjadikan Indonesia tidak hanya swasembada pangan, tetapi menuju posisi sebagai lumbung pangan dunia.

“Kita sudah bisa membantu negara sahabat seperti Malaysia. Kita bukan negara yang minta-minta, kita negara yang membantu. Ini membanggakan. Negara kuat adalah negara yang mampu menjamin ketahanan pangannya sendiri,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan petani sebagai produsen pangan utama bangsa. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh petani dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam transformasi sektor pertanian ini.

“Terima kasih kepada semua unsur , Terima kasih Menteri Pertanian dan semua jajarannya , semua stakeholder, semua unsur saya ucapkan terima kasih juga pemerintah-pemerintah daerah para gubernur, bupati, pemimpin-pemimpin di daerah, kelompok tani”.

“Semuanya bahu-bahu dari semua daerah kita angkat kemampuan kita, kita angkat penerimaan janji yang didapat oleh para petani kita, para petani kita adalah kelompok produsen, kelompok yang menghasilkan pangan untuk seluruh bangsa Indonesia kalau pangan kita aman , negara aman”kata Presiden Prabowo. 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Mentan menyampaikan bahwa pada bulan April ini, penanaman serentak dilakukan di 160 kabupaten di seluruh Indonesia, melibatkan 8 gubernur dan 3 wakil gubernur. Target tanam bulan ini mencapai 1,3 juta hektare, dengan proyeksi hasil sebesar 7,5 juta ton gabah atau setara 3,5–4 juta ton beras. Angka ini jauh di atas kebutuhan bulanan nasional yang berkisar di 2,5 juta ton.

“Khusus Sumatera Selatan, tahun lalu produksinya mencapai 2,9 juta ton. Tahun ini kita optimis bisa mencapai 3,7 juta ton. Ini bukan hanya target, tapi berdasar realita dan tren positif serapan serta produksi,” ujar Mentan Amran.

Mentan Amran juga menambahkan bahwa serapan beras nasional hingga April ini menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir, dan stok beras nasional tembus 3 juta ton—angka tertinggi dalam 20 tahun terakhir.

“Dalam program ini, pemerintah juga telah memperbaiki irigasi di seluruh Indonesia dengan cakupan hingga 2 juta hektare lahan sawah, yang akan semakin mendukung keberhasilan tanam dan produktivitas petani,” kata Mentan Amran.

Menko Pangan, Zulkifli Hasan, turut menyatakan keyakinannya terhadap kinerja sektor pertanian nasional. Ia menyebut Menteri Pertanian sebagai sosok tangguh yang telah mendorong produksi dalam negeri ke arah swasembada.

“April ini stok beras kita 3 juta ton. Jika kondisi normal hingga 2026, kita tidak perlu impor beras lagi. Apalagi Mentan terus menggenjot penanaman dan membuka lahan baru, walaupun irigasi belum semuanya selesai. Jika irigasi tuntas dan tidak ada kemarau panjang, produksi akan melimpah,” kata Menko Zulhas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga April 2025 produksi gabah nasional telah mencapai 13,9 juta ton, sementara kebutuhan beras sekitar 2,6 juta ton per bulan. 

“Artinya, Indonesia saat ini berada dalam kondisi surplus pangan yang signifikan,” tutup Menko Zulhas. 

Diketahui, kegiatan tanam serentak ini dilaksanakan secara hybrid di 14 provinsi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, hingga NTB dengan melibatkan ribuan petani dan penyuluh lapangan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan, jajaran Forkopimda, serta ribuan petani yang antusias mengikuti proses tanam padi secara langsung.

(Red) 

Kadisdik Batu Bara Ilyas : Bupati Batu Bara Harapkan tidak ada lagi sekolah yang peringkat akreditasi C di Batu Bara

Sigapnews.com, Batu Bara - Berbagai program kegiatan yang telah dilaksanakan BAN S/M Provinsi Sumatera Utara salah satunya adalah ter akreditasinya sekolah kita di Kabtpaten Batu Bara ini, dan dibuktikan pada hari ini telah diserahkan kepada sekolah sekolah kita berupa Pemberian Sertifikat Akreditasi kepada sekolah langsung oleh ketua BAN S/M Provinsi Sumatera Utara, 

Prof. Subhilhar, M.A., Ph.D,.

Hal tersebut dikatakan Kadis Pendidikan Kabupaten Batu Bara, Ilyas Sitorus, S. E., M Pd., saat menyampaikan sambutan selamat datang kepada BAN S/M yang di ketuai Prof. Subhilhar, M.A., Ph.D.,

pada acara penyerahan serifikat Akreditasi kepada perwakilan sekolah SD dan SMP di di SMPN 3 Air Putih, 03/03/2020.

Ilyas mengatakan bahwa Bupati Batubara, Ir. H. Zahir, M AP., setelah mendengar masih ada sekolah di Batu Bara memperoleh Perinkat Akreditasi C, meminta Kadisdik mencari tau kenapa hal itu terjadi, tolong pelajari, kalau perlu lakukan pembinaan teknis dalam hal akreditasi sekokah tersebut hadirkan nara sumber yang tepat untuk itu seperti BAN S/M kata Ilyas menuturkan harapan Bupati.

Masih menurut Ilyas bahwa Berdasarkan Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 (pasal 1 ayat 2) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, ujar Ilyas.

Ilyas juga menyampaikan permohonan maafnya karena pada jam yang di sama masih berada di sebuah kegiatan Pelantikan Pengurus Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia (APSI) Yang dilanjutkan dengan Seminar terkait dengan merdeka Belajar Kabupaten Batu Bara. 

Disamping itu juga Ilyas terlihat sangat senang ternyata Ilyas bertemu kembali dengan para seniornya sekaligus sahabat-sahabat lamanya semasa di Kanwil Depdikbud/ke Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Utara.

Sementara Ketua BAN Sumatera Utara, Prof. Subhilhar, M.A., Ph.D., 

yang di dampingi Drs. Hermansyur, M. Si, Mangasal Singarimbun, S.H., Drs. Bahrizal, M. Pd., Riris Simamora, S.E., M. AP dan tim lainnya mengatakan bahwa, Hasil kerja BAN-S/M yang merupakan Jenjang sebuah Akreditasi satuan pendidikan sangat perlu di ketahui masyarakat guna memperoleh informasi tentang status dan peringkat akreditasi sekolah/madrasah yang bersangkutan. Selamat kepada sekokah yang memperoleh predikat Akreditasi A dan B di kabupaten Batu Bara, Ujar 

Subhilhar juga berpesan kepada sekolah sekolag yang telah mendapat akreditasi agar segera mensosialisasikannya. Masyarakat perlu memperoleh informasi tentang status dan peringkat akreditasi sekolah/madrasah. Untuk itu, hasil akreditasi perlu disosialisasikan bersama sama baik oleh BAN-S/M dan BAP-S/M maupun sekolah yang bersangkutan kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan dapat melalui media massa, website, dan media lainnya termasuk pada saat pertemuan dengan orangtua atau masyarakat luas

Di akhir sambutannya, Subhilhar sangat menyambut baik harapan Pak Bupati Batu Bara, Ir. H. Zahir, M. AP., yang merupakan sahabat baik saya sebagai mana yang di sampaikan Kadisdik Batu Bara, Ilyas yang akan melaksanakan pembimbingan secara teknus kepada sekolah khusus bagi sekolah yang masih memperoleh peringkat Akreditasi C dengan mengundang Tim BAN S/M Provinsi untuk membantu proses kelengkapan administrasi dan sejenisnya dalam keperluan Akreditasi ke depannya. Kami sambut baik itu dan salam hirmat untuk Pak Bupati. Kami juga ber berharap agar sekolah sekolah di Sumatera Utara ini peringkat Akreditasinya minimal B, tutup Subhilhar.(RH)

Ket Photo : kadisdik batu bara ikyas sitorus saat menyampaikan ucapan selamat datang disebelahnya prof Ibnu hajar, Prof. Sulbhihar, dan Hermansyur.

Masyarakat Adat Geram, Tuntut Pengembalian Tanah Adat Ulayat Raja Kotarih Yang Dikuasai Sepihak Oleh PT SRA

Sigapnews.com, Serdang Badegai  - Masyarakat Adat Raja Kotarih Memohon Kepada Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Menuntut Pengembalian Tanah Adat Ulayat Raja Kotarih terletak di Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Yang Dikuasai Sepihak Oleh PT Sri Rahayu Agung (SRA) seluas 2092.92.Ha. 

Sebagaimana pernyataan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen untuk mengembalikan total 12.7 juta hektar lahan kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat. Presiden juga mengakui pentingnya peran masyarakat adat dalam mengelola kelestarian hutan dan lahan mereka.

 

Pernyataan sikap masyatakat adat raja kotarih dibacakan oleh Narman Purba, di sekitar lokasi Tanah Adat Ulayat Raja Kotarih (Jumat, 06 Maret 2020) dalam pernyataan sikapnya manyarakat memohon kepada Presiden RI Ir. H. Joko Widodo untuk membantu masyarakat dalam proses pengembalian tanah adat raja kotarih. 

"Kami memohon kepada presiden joko widodo untuk membantu masyarakat atas hak tanah adat raja kotarih yang sampai hari ini masih dikuasai sepihak oleh PT SRA, kami memohon agar dibantu pengembalian tanah adat ulayat raja kotarih dan juga kami memohon perlindungan hukum sebagai rakyat Indonesia kepada pemerintah khususnya kepada presiden republik indonesia" Jelas Narman Purba kepada media. (06/03/2020)

Narman Purba menambahkan, HGU PT Sri Rahayu Agung (SRA) sudah habis sejak tahun 2013 sampai hari ini masih menguasai sepihak tanah adat ulayat raja kotarih seluas 2092.92.Ha. kami masyarakat adat raja kotarih menuntut tanah adat ulayat kami segera di kembalikan. 

"Apabila PT Sri Rahayu Agung tidak segera hengkang dari tanah adat ulayat kami, maka kami masyarakat adat raja kotarih akan mengusir kalian dan mengambil paksa tanah adat ulayat raja kotarih yang secara syah milik kami hak keturunan masyarakat adat raja kotarih" Tegasnya. https://youtu.be/Hi-ZpTs1cMY

Langkah masyarakat adat ulayat raja kotarih, kecamatan kotarih, kabupaten serdang bedagai provinsi sumatera utara ini sejalan dengan langkah Presiden Indonesia Joko Widodo yang telah mengembalikan dan menghargai hak masyarakat adat dengan mengumumkan pengembalian 13,000 hektar wilayah adat kepada sembilan kelompok masyarakat adat, termasuk masyarakat adat Tanah Batak, Pandumaan - Sipituhuta di Sumatra Utara, Indonesia. Ini komitmen presiden jokowi atas hak wilayah masyarakat adat ulayat diakui oleh pemerintah nasional Indonesia.

Masyarakat adat raja kotarih sudah mengadukan kepada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM dengan hasil melaui surat No. HAM.2-HA.01.01-140 sudah melayangkan surat klarifikasi kepada Kakanwil BPN Sumatera Utara serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan juga tembusan kepada Menteri ATR/BPN RI dan sudah di tindaklajuti untuk penerbitan sertifikat dan pengembalian tanah adat ulayat raja kotarih akan tetapi sampai hari ini Kantor Pertanahan Serdang Bedagai maupun Kanwil BPN Sumatera Utara belom bertindak untuk eksekusi lahan masyarakat yang saat ini di kuasai oleh PT Sri Rahayu Agung (PT SRA).

Masyarakat juga menunjukan surat dari KEMENKUMHAM No. HAM.2-HA.01.02-33 yang di tujukan kepada Kementerian Agraria dan Tataruang /BPN RI, Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Perihal Klarifikasi dan Informasi, untuk mendorong penyelesaian lebih lanjut di Daerah dari Kementerian ATR/BPN RI serta penerbitan sertifikat dan pengembalian tanah adat ulayat raja kotarih kepada masyarakat, demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat atas tanah adat ulayat raja koyarih. 

Merujuk kepada ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, serta melaksanakan asal 18 huruf C undang undang noner 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Kementerian Hukum dan Ham, Melaui Direktur Jenderal Hak Asasi Manuasia Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat, sudah selesai melakukan investigasi dan klarifikasi terkait Tanah adat ulayat rajah kotarih yang di kuasai sepihak oleh PT Sri Rahayu Agung (PT. SRA) dengan hasil tanah tersebut adalah hak Masyarakat adat raja kotarih yang harus di terbitkan sertifikat dan di kembalikan kepada masyarakat. Maka atas kalrifikasi dan surat dari KEMENKUMHAM kepada Kementerian ATR/BPN RI serta BPN Sumut dan Kator Pertanahan Serdang Bedagai untuk segera menindaklanjuti hak masyarakat adat atas tanah adat ulayat rajah kotarih Serdang Bedagai untuk segera di terbitkan sertifikat dan di kembalikan kepada masyarakat yang berhak atas tanah tersebut. (Tim/AWPI). 

Video Pernyataan Sikap: https://youtu.be/Hi-ZpTs1cMY

Bamsoet Desak Kementerian ATR Selesaikan Konflik Agraria di Deli Serdang

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mencabut izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 171/2009 yang diberikan kepada PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) untuk menguasai lahan seluas 854,26 hektar. Penerbitan HGU tersebut telah menyebabkan konflik agraria antara PTPN II dengan masyarakat petani di Desa Simalingkar A, Desa Durin Tunggal, dan Desa Namu Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Kementerian ATR juga harus menyelesaikan konflik agraria seluas 557 hektar antara PTPN II dengan masyarakat petani di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua konflik agraria yang telah berlangsung sejak tahun 1975-an ini harus segera diselesaikan. Sangat ironis, menjelang 75 tahun kemerdekaan, bangsa Indonesia masih dihadapi konflik agraria antara negara dengan rakyat," ujar Bamsoet saat menerima perwakilan Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/7/20).

Para petani yang hadir antara lain Aris Wiyono, Sura Sembiring, Jasa Surbakti, Sulaeman Wardana, Yudi, Musliadi, Ronal Sihombing, Pendi Surbakti, Agnes Irianta, dan Tenang Sembiring. Mereka sudah hampir satu bulan berjalan kaki dari Deli Serdang, Sumatera Utara menuju Jakarta untuk mencari keadilan. 171 petani lainnya masih dalam perjalanan, saat ini sedang berisitirahat di Pekanbaru, Riau.

Mantan Ketua DPR RI ini mengungkapkan, dari laporan yang disampaikan SPSB dan STMB diketahui bahwa tanah pertanian yang menjadi sumber konflik agraria tersebut, pada masa pra kemerdekaan Indonesia awalnya dikuasi orang-orang Belanda melalui mascapai Deli Kuntur. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945 menyebabkan orang-orang Belanda pergi, masyarakat kemudian mengambil alih untuk tempat tinggal dan bertani.

Presiden Soekarno melalui UU Pokok Agraria No. 5/1960 mengambil alih aset-aset yang dikuasi Belanda untuk kemakmuran rakyat. Tahun 1975, pemerintahan Orde Baru melalui Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK untuk PTPN II (saat itu bernama PTPN IX) untuk mengelola lahan pertanian tersebut. Dari situlah awal mula terjadinya konflik agraria negara dengan masyarakat.

"Saat ini pemerintah provinsi Sumatera Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi menjadi leading sector yang menangani konflik agraria tersebut. DPR RI dan pemerintah pusat juga harus turun tangan, karena masalah yang dihadapi tak mudah, namun juga tak sulit. Kuncinya dibutuhkan keberpihakan terhadap rakyat," jelas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI yang menangani masalah Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mendorong Kepolisian untuk menangani konflik agraria ini secara persuasif. Jangan sampai ada kesan aparat menggunakan kekerasan untuk mengusir rakyat dari lahan dan rumah yang selama ini telah mereka tempati. 

"Komisi II DPR RI harus segera memanggil Kementerian ATR, sementara Komisi VI DPR RI memanggil Kementerian BUMN dan PTPN II. Sehingga berbagai sengkarut konflik agraria tersebut bisa segara diselesaikan. Apalagi Presiden Joko Widodo sejak awal periode pemerintahannya di tahun 2014 sudah menggelorakan Reformasi Agraria dengan memberikan sertifikat lahan secara gratis untuk rakyat," pungkas Bamsoet. (*)

Polisi Selidiki Penyalur Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Kamboja

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi.

BERITAREPUBLIK.COM, Medan- Polda Sumut bersama Bareskrim Polri terus mendalami pihak penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Kamboja.

Berdasarkan informasi diperoleh, Selasa (16/8/2022) menyebutkan, ke 212 PMI ilegal tersebut disalurkan melalui PT MEB yang berada di Jakarta Barat.

Diduga, ke 212 warga Indonesia dari berbagai provinsi itu akan dipekerjakan bos judi online merek PAY4D di Kamboja. 

Namun, upaya penyaluran ratusan pekerja itu digagalkan Polda Sumut bersama BP3MI Sumut saat hendak terbang menggunakan pesawat Lion Air di Bandara Kualanamu.

"Sejauh ini, kasus penyaluran warga Indonesia untuk bekerja secara ilegal di Kamboja masih didalami. Begitu juga perusahaan penyalurnya masih dalam penyelidikan," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Selasa (16/8/2022).

Hadi mengungkapkan, ke 212 PMI ilegal itu sudah ditempatkan di penampungan yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Ada dua lokasi yang dijadikan sebagai tempat penampungan para PMI itu, yakni di LPMP, Jalan Bunga Raya, dan BPSDM, Jalan Perintis Kemerdekaan," ungkapnya.

Ditanya mengenai PT MEB yang menjadi penyalur pekerja ilegal untuk bekerja di tempat judi di Kamboja itu, Hadi mengakui. 

"Tim masih melakukan pendalaman terhadap perusahaan penyalurnya. Untuk apakah mereka (PMI) itu bekerja di tempat judi di Kamboja juga dalam penyelidikan," akunya. 

Sebelumnya, Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak menegaskan, pihaknya dan Bareskrim Polri tengah memburu bos perusahaan yang hendak memberangkatkan PMI ilegal ke Kota Sihanoukville, Kamboja, di Bandara Kualanamu, Jumat (12/8/2022) lalu. 

"Perusahaan penyedia (PMI) ilegal sedang kita kejar di Jakarta bersama-sama dengan Bareskrim. Begitu juga soal kabar dipekerjakan sebagai operator situs judi. Bosnya kita buru, mudah-mudahan terungkap," tegasnya.

Untuk diketahui, sebelum diberangkatkan ke Kamboja, ke 211 PMI nonprosedural itu bekerja sebagai operator judi online yang ada di Komplek JC, Kecamatan Medan Johor. 

Kuat dugaan, Sumatera Utara, khususnya Kota Medan menjadi salah satu destinasi bagi pengelola judi online. Sebab, beberapa waktu yang lalu, pihak kepolisian berhasil mengungkap beberapa lokasi judi online yang ada di Kota Medan.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumut, Siti Rolijah, mengaku 211 PMI ilegal diduga akan dipekerjakan di sebuah perusahaan judi online.

"Ratusan PMI ilegal yang diamankan itu tergolong masih muda dengan usia rata-rata 20 tahun hingga 30 tahun. Mereka berasal dari berbagai provinsi, yakni Jakarta, Jambi, Lampung, Sumut, Bali, Kalimantan Timur, Banten, Kalimantan Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Aceh, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat," akunya.

"Mengarah kalau dugaan perwakilan kita dan Kementerian Luar Negeri diduga mereka terindikasi dipekerjakan di casino dan situs judi online," pungkasnya. (red)

Sekda Kota Medan Digugat Ke Komisi Informasi, Diduga Tidak Beritikad Baik

Sigapnews.com,MEDAN - Sekda (Sekretaris Daerah) Kota Medan digugat oleh Pemantau Keuangan Negara untuk wilayah kota medan dan Deli serdang secara resmi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara terkait informasi publik yang dimohonkan PKN tak kunjung diberikan dengan itikad baik oleh Sekda Kota Medan kepada PKN hingga masa surat keberatan melewati batas 30 hari kerja. Gugatan atau sengketa informasi publik ini didaftarkan langsung oleh tim PKN wilayah kota Medan dan Deli Serdang ke bagian pelayanan dan registrasi sengketa informasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Jl. Alfalah No 22 Medan pada Kamis lalu.(11/8)

Sekretaris PKN Kota Medan – Deli Serdang, Mariyus Giawa S.I.P., Kepada media di Hari Minggu 14 Agustus dikantornya, dikatakan  pihaknya menjelaskan bahwa permohonan informasi ini diajukan kepada PPID kota medan pada tanggal 10 mei 2022 untuk meminta informasi publik yang bersifat terbuka terhadap beberapa Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD/Dinas) di Lingkungan Pemerintahan Kota Medan yang dimohonkan secara tertulis dengan surat nomor :

1. 01/PI/KOTA MEDAN/PKN/V/2022 terdiri atas 6 Dinas

2. 02/PI/KOTA MEDAN/PKN/V/2022 terdiri atas 5 Dinas

3. 03/PI/KOTA MEDAN/PKN/V/2022 terdiri atas 5 Dinas

Namun PPID Kota medan tidak menanggapi surat permohonan.

Informasi yang dimohonkan PKN hingga mengirimkan Surat Keberatan Kepada Sekda Kota Medan Selaku Atasan PPID Kota Medan pada tanggal 15 Mei 2022, akan tetapi Sekda Kota Medan tidak menggubris atau menanggapinya sehingga Sekda Kota Medan diduga abai atau sejalan dengan sikap PPID Kota medan yang tak kunjung menanggapi Permohonan informasi publik yang diajukan PKN sebelumnya. 

Tutur Mariyus Lebih detail dijelaskan lagi, Bahwa Karena Permohonan dan Surat keberatan yang diajukan tidak direspon secara Itikad baik oleh PPID maupun Sekda Kota Medan, maka berdasarkan UU no 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik, Pasal 22 (7) menyatakan bahwa paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi. 

Dan apabila tidak tidak ada respon dalam tenggat waktu tersebut maka sesuai Pasal 35 (1) disebutkan bahwa pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atas PPID apabila permohonannya tidak ditanggapi oleh PPID., dan Pasal 36 (2) juga disebutkan bahwa PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya surat keberatan. 

Tahap demi tahap ini PKN sudah melakukan dan melaluinya secara profesional dan taat hukum. Tapi karena surat keberatannya tidak tanggapi oleh Sekda Kota Medan Selaku Atas PPID kota Medan maka berdasarkan Pasal 37 (1) UU KIP tersebut maka PKN menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara agar diselesaikan melalui sidang Ajudikasi Nonlitigasi. 

Demikian dijelaskan Mariyus giawa ketika ditanya media saat keluar dari Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Di samping itu, ketua PKN Kota Medan dan Deli Serdang, Kusumawati menyampaikan harapan agar pihak tergugat ini nantikan dapat menunjukan Itikad baik dan kooperatif dalam menaati hukum yang berlaku di indonesia terutama dalam hal kewajibannya memberikan informasi secara terbuka kepada Pemohon informasi publik sesuai UU No 14 tahun 2018, karena Undang-undang ini sudah menjadi kebutuhan dan konsumsi publik yang tidak dapat dikesampingkan dalam alasan apapun, serta tergugat dapat menunjukan kerjasamanya dalam mengikuti sidang di Komisi Informasi secara bersama-sama nantinya sehingga dapat tercipta kepercayaan publik serta terkesan Pro-Rakyat dalam hal memberikan informasi secara baik dan transparasi dikatakan Kusumawati yang telah kecewa kepada Sekda Kota Medan.***

Milad Ke- 4 Tahun PT. Tribun MEDIA Sumut Santuni Yatim-Piatu

Keluarga besar TribunSumut.net peringati hari ulang tahun ke 4.

Sigapnews.com,Sumut - Keluarga besar TribunSumut.net peringati hari ulang tahun ke 4  sebagai bentuk rasa syukur kepa Allah SWT  atas  PT. Tribun MEDIA Sumut yang bergerak di media Online  hadir di tengah tengah masyarakat dan hadir di Instansi Pemerintahan.

Ucapan rasa sukur dibuktikan dengan berbagi rejeki  kepada Anak Yatim-Piatu dan warga kurang mampu, yang dilaksanakan di kediaman Pimpina Umum  di jln Sei Blumai Dusun II (dua). Desa Tanjung Morawa Deli Serdang Sumatera Utara., pada hari  Sabtu (03/09/22) pukul 14:00 Wib hingga selesai.

Pimpinan umum TribunSumut.net dalam arahannya mengatakan,  acara sederhana ini hanyalah bentuk rasa sukur saya dan seluruh keluarga TribunSumut.net kepada Allah SWT.

"Saya mewakili keluarga besar PT. Tribun Media Sumut mengucapkan terimakasih kepada para undangan dari aparat pemerintahan Khusus nya Deli Serdang Sumatera Utara dan rekan rekan wartawan juga LSM dan rekan  Korps Sibhara wilayah Tembung  dan tak terlepas dari seluruh undangan,"imbuhnya. 

Masih kata Marpaung, di sore hari ini saya sangat bahagia sekali terutama dengan rekan rekan para media  di acara momen ulang tahun ala kadarnya kami banyak mendapat bantuan dan dukungan dari semua rekan yang semua tidak bisa saya sebutkan.

"Sekali lagi saya mengucapkan kepada,. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji S.I.K., M.H.,  KaDes Batang Kuis Pekan Khairul Anzani, KaDes Bakaran Batu. Muslim Susanto. Kades Sena, Yuli, Kades Dalu X.A, Sugianto S.H, Kades Medan Estate, Asdat Lubis, juga Kades yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih juga kepada  Ketua Ikatan Wartawan Online Deli Serdang  (IWOnDes) Gunawan  M SEKIP., Ketua Ikatan Jurnalis Beringin Pantai Labu (IJBP) Awaluddin Sikumbang, Ketu Perkumpulan Wartawan Deli Serdang ( PWDS)., Ketua Perwakilan media Presisi Polri, Edi Yansah, dan jajaran Wa Grub media yang tergabung Sekali Lagi Keluarga besar PT. Tribun MEDIA Sumut mengucapkan terimakasih," Tutup Pimpinan TribunSumut.net mengakhiri.

Senada juga disampaikan Direktur utama PT Tribun MEDIA Sumut, Feri Afrizal  yang diwakili Pendiri PT. Tribun Media Sumut, Muslim Susanto dalam arahannya, mengatakan, Alhamdulilah Wa Syukurilah, atas terselenggaranya ulang tahun yang ke 4 tahun TribunSumut.net kami dari keluarga besar pendiri penasehat dan seluruh pengurus sangat berbesar hati sekali.

"Kepada Bapak /Ibu Khusus nya para undangan yang hadir  rasa syukur dan ucapan terimakasih kami, semoga TribunSumut.net ke depan dalam peliputan dan pemberitaan bisa lebih dipercaya dan diminati pembaca dan lebih hadir ditengah tengah masyarakat dan dikalangan pemerintah khususnya di Provinsi Sumatera Utara, "ujar pendiri yang juga pejabat Kepala Desa Bakaran Batu Batang Kuis.

Salam Hormat Kami : Dewan Penasehat Arist Merdeka Sirait Tokoh Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Imran Obos S.E., AKBP (p) Darwin Hutagaol., Iptu Tumanggor Simanjuntak ,  Muslim Susanto. 

    Dewan Pembina :  Junaidi Malik., Rahmat Panjaitan., Junaidi S.E. Masi., Asdat Lubis., Iwan Gayo S.H. *(Rizky Zulianda)*

Pelaku Pembacokan Dihadiahi Timah Panas Oleh Tim Anti Bandit Polsek Medan Area

Sigapnews.com, Medan (Sumut) - Hanya dalam tempo 15 jam personil Polsek Medan Area yang dibackup Sat Reskrim Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara berhasil menangkap perampok sadis yang membacok dua orang korbannya hingga kritis.

Pelaku terpaksa dilumpuhkan Polsek Medan Area dengan menembak kedua kakinya karena melawan dan melarikan diri saat ditangkap di Jalan Ghandi, Medan, Sumatera Utara, Jumat (26/6/2020) sekitar pukul 20:30 WIB. Reza Wijaya alias Midun (30) warga Jalan Ismaliyah Kelurahan Komat I Kecamatan Medan Area, Medan, SumaterA Utara, ini merupakan pecandu narkoba, saat sakau (teler) pria yang bekerja sebagai tukang parkir ini bingung lantaran tak punya uang untuk membeli narkoba.

Sangkin sakaunya, pelaku masuk ke rumah Hasim (80) di Jalan Sabarudin, Kelurahan Sei Regas Permata Kecamatan Medan Area, melalui atap seng rumah korban, Jumat (26/6/2020) sekitar pukul 04:30 WIB.

Setiba di dalam rumah, pelaku mengambil 3 unit hape dan kepergok oleh Lukman (50), anak korban. Panik pelaku langsung membacok kepala korban dengan menggunakan pisau. Membuat korban rubuh bersimbah darah.

Kemudian pelaku lari menuju pintu depan untuk kabur. Namun dihalangi oleh Hasim. Melihat korban menghalanginya, pelaku membacok korban di bagian kepala sebanyak dua kali. Seketika korban ambruk dengan bersimbah darah.

Pelaku yang berhasil kabur kemudian menjual 3 unit HP hasil curinya kepada Zulkifli seharga Rp900 ribu. Namun Zulkifli, hanya mempunyai uang Rp50 ribu dan memberikannya kepada Reza. Uang Rp50 ribu tersebut langsung digunakan pelaku untuk membeli sabu.

15 jam kemudian, polisi berhasil meringkus pelaku saat berada di Jalan Gandhi. Pelaku melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri terpaksa dilumpuhkan dengan menembak kedua kakinya. Selanjutnya petugas Polsek Medan Area membawanya ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk mengobati kedua kakinya lalu mengamankannya ke Mapolsek Medan Area.

Barang bukti yang digunakan pelaku berhasil disita berupa, topi merah,pisau, celana pendek, kaos hitam, jaket jeans dan kayu.

Kapolsek Medan Area Kompol Faidir SH.MH mengatakan bahwa Polsek Medan Area tidak akan main main dan tidak akan memberikan toleransi untuk semua pelaku tindak pidana kejahatan , sesuai dengan progam kerja Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin ,M.Si

Lanjut Faidir , dimana atas perbuatan pelaku kedua korban menderita luka bacok di bagian kepala dan masih kritis di Rumah Sakit Methodist Medan ,“Aksi pelaku terekam kamera CCTV dan berhasil kita amankan di Jalan Gandhi,” kata Faidir. (Red/Leo).

Gerhana Matahari, Kemenag Imbau Daerah Aman Covid Gelar Salat Kusuf

Sigapnews.com, Jakarta -Fenomena alam berupa gerhana matahari di perkirakan kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan data astronomis, ada 31 provinsi di Indonesia yang dapat mengamati  Gerhana Matahari Sebagian pada Minggu, 21 Juni 2020 bertepatan 29 Syawal 1441H. 

“Ada 31 Provinsi yang secara astronomis dapat mengamati gerhana matahari ini,” terang Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin di Jakarta, Sabtu (20/06).

Kementerian Agama, lanjut Kamaruddin Amin, mengimbau umat Islam yang daerahnya mengalami gerhana dan aman Covid-19 untuk menggelar Salat Gerhana Matahari atau Salat Kusuf. “Kami imbau kaum muslim pada daerah yang mengalami gerhana dan aman Covid-19, untuk menggelar shalat sunnah gerhana sesuai tuntunan syariah. Tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan,” tuturnya.

Salat Kusuf atau Salat Gerhana Matahari dilakukan dua rakaat dengan rangkaian sebagai berikut: 1) Berniat di dalam hati (Misalnya, _Usalli sunnatan likusuufis-syamsi ma’muuman/imaaman lillaahi ta'aala_); 2) Takbiratul ihram seperti shalat biasa; 3) Membaca do’a iftitah dan berta’awudz, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang panjang dengan di-jahr-kan (perdengarkan) suaranya. 

4) Kemudian ruku’ sambil memanjangkannya;  5) Bangkit dari ruku’ (i’tidal); 6) Setelah I’tidal ini tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang (berdiri yang kedua lebih singkat dari pertama).

7) Ruku’ kembali (ruku’ kedua) yang panjangnya lebih pendek dari ruku’ sebelumnya; 8) Bangkit dari ruku’ (i’tidal); 9)  Sujud yang panjangnya sebagaimana ruku’, lalu duduk di antara dua sujud kemudian sujud kembali; 10) Bangkit dari sujud lalu mengerjakan raka’at kedua sebagaimana raka’at pertama (bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat dari sebelumnya); 11) Tasyahud; dan 12) Salam.

“Setelah salat, Imam lalu menyampaikan khutbah kepada para jama’ah yang berisi anjuran untuk berdzikir, berdo’a, beristighfar, sedekah, dan hal baik lainnya,” jelas Kamaruddin. 

“Masyarakat juga dianjurkan membaca takbir, memperbanyak zikir, istighfar, sedekah, dan amal-amal kebajikan lainnya. Jangan lupa berdo`a agar wabah Covid-19  segera berakhir dan juga doa untuk keselamatan bangsa dan Negara,” sambungnya.

“Salat gerhana sunah dilakukan di masjid secara berjamaah. akan tetapi boleh juga dilakukan seorang diri,” kata Kamarudddin mengutip Kitab Al-Mughni, karya Ibnu Qudamah.

Menurut Kamaruddin, pelaksanaan Salat Kusuf menyesuaikan waktu gerhana matahari di wilayah masing-masing. Berdasarkan data astronomis,  berikut data terjadinya Gerhana Matahari Sebagian pada 31 Provinsi di Indonesia: 

1. Aceh, mulai 13.16 WIB, puncak gerhana 14.40 WIB, dan gerhana  berakhir  15.48 WIB. 

2. Sumatera Utara, mulai 13.37 WIB, puncak gerhana 14.48 WIB, dan gerhana berakhir 15.48 WIB. 

3. Sumatera Barat, mulai 14.03 WIB, puncak gerhana 14.54 WIB, dan gerhana berakhir 15.37 WIB.

4. Riau, mulai 13.53 WIB, puncak gerhana 14.57 WIB, dan gerhana berakhir 15.50 WIB.

5. Bengkulu, mulai 14.29 WIB, puncak gerhana 14.59 WIB, dan gerhana berakhir 15.21 WIB.

6. Jambi, mulai 14.16 WIB, puncak gerhana 15.00 WIB, dan gerhana berakhir 15.44 WIB.

7. Kepulauan Riau, mulai 14.00 WIB, puncak gerhana 15.06 WIB, dan gerhana berakhir 16.12 WIB.

8. Sumatera Selatan, mulai 14.31 WIB, puncak gerhana 15.04 WIB, dan gerhana berakhir 15.36 WIB.

9. Lampung, mulai 14.41 WIB, puncak gerhana 15.07 WIB, dan gerhana berakhir 15.33 WIB.

10. Bangka Belitung, mulai 14.25 WIB, puncak gerhana 15.10 WIB, dan gerhana berakhir 15.51 WIB.

11. Indramayu Jawa Barat,  mulai 15.11 WIB, puncak gerhana 15.14 WIB, dan gerhana berakhir 15.16 WIB. 

12. Jawa Tengah, mulai 14.59 WIB, puncak gerhana 15.18 WIB, dan gerhana berakhir 15.38 WIB.

13. Jawa Timur, mulai 14.57 WIB, puncak gerhana 15.21 WIB, dan gerhana berakhir 15.48 WIB.

14. Kalimantan Barat,  mulai 14.13 WIB, puncak gerhana 15.17 WIB, dan gerhana berakhir 16.14 WIB.

15. Kalimantan Tengah,  mulai  14.26 WIB, puncak gerhana  15.22 WIB, dan gerhana berakhir  16.14 WIB.

16. Kalimantan Selatan,  mulai  15.32 WITA, puncak gerhana  16.25 WITA, dan gerhana  berakhir  17.11 WITA.

17. Kalimantan Timur,  mulai  15.20 WITA, puncak gerhana  16.26 WITA, dan gerhana  berakhir  17.23 WITA.

18. Kalimantan Utara,  mulai  15.15 WITA, puncak gerhana  16.25 WITA, dan gerhana  berakhir  17.25 WITA. 

19. Bali,  mulai  16.03 WITA, puncak gerhana  16.24 WITA, dan gerhana  berakhir 16.44 WITA.

20. Nusa Tenggara Barat,  mulai  15.59 WITA, puncak gerhana  16.27 WITA,  gerhana  berakhir  16.56 WITA.

21. Nusa Tenggara Timur,  mulai  15.53 WITA, puncak gerhana  16.27 WITA, dan gerhana  berakhir  17.10 WITA.

22. Sulawesi Barat,  mulai  15.31 WITA, puncak gerhana  16.29 WITA, dan gerhana berakhir  17.20 WITA.

23. Sulawesi Selatan,  mulai  15.35 WITA, puncak gerhana  16.30 WITA, dan gerhana  berakhir  17.19 WITA.

24. Sulawesi Tengah,  mulai  15.26 WITA, puncak gerhana  16.30 WITA, dan gerhana  berakhir  17.25 WITA.

25. Sulawesi Tenggara,  mulai  15.38 WITA, puncak gerhana  16.32 WITA, dan gerhana  berakhir  17.18 WITA.

26. Gorontalo,  mulai  15.28 WITA, puncak gerhana  16.31 WITA, dan gerhana  berakhir  17.26 WITA.

27. Sulawesi Utara,  mulai  15.24 WITA, puncak gerhana  16.32 WITA, dan gerhana  berakhir  17.31 WITA.

28. Maluku Utara,  mulai  16.29 WIT, puncak gerhana  17.34 WIT, dan gerhana  berakhir  18.30 WIT.

29. Maluku,  mulai  16.39 WIT, puncak gerhana  17.35 WIT, dan gerhana  berakhir 18.26 WIT.

30. Papua Barat,  mulai 16.34 WIT,  puncak gerhana  17.36 WIT. 

31. Papua,  mulai  16.36 WIT,  puncak gerhana  17.37 WIT. (Humas).

Dinatal Lumbantobing Soroti Tuntutan Jaksa Terhadap Oknum DPRD Tapsel

Sumatera Utara, Sigapnews.com, Terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, oknum anggota DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel), ESS, dituntut hukuman penjara selama 4 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan perkara nomor 450/Pid.B/2024/PN Psp di Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan, Rabu (22/01/2025).

Adapun oknum anggota DPRD Tapsel tersebut sebelumnya diketahui telah ditangkap dan ditahan di Polres Padang Sidimpuan karena diduga terlibat sebagai dalang atau provokator demo anarkis dan pengeroyokan karyawan PT SAE di Gate R17 pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, pada Jumat (16/2/2024) yang lalu.

Menyikapi hal tersebut tim Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Sumatera Utara (Sumut) telah melakukan investigasi dan pengembangan terkait kasus yang melibatkan oknum anggota DPRD Tapsel yang telah dituntut 4 tahun penjara itu.

Tim DPW PWDPI Sumut telah mencoba melakukan konfirmasinya ke Ketua DPW Partai Nasdem Sumut Iskandar ST, namun belum mendapatkan tanggapan,Rabu (22/1/2025)

“Sebagai social control kami telah melakukan investigasi dibantu oleh DPC PWDPI Tapsel untuk melakukan pengembangan terhadap kasus yang melibatkan oknum anggota DPRD Tapsel. Kita sangat menyesali peristiwa tersebut, yang dimana selaku anggota DPRD itu seharusnya melindungi rakyatnya bukan malah terlibat dalam kasus yang diduga sebagai dalang atau provokator timbulnya kerusuhan kapada masyarakat kecil. Oleh karenanya kami sangat mengecam keras perlakuan oknum DPRD Tapsel ESS itu,” tegas Dinatal Lumbantobing SH selaku Ketua DPW PWDPI Sumut kepada wartawan, Kamis (23/01/2025).

Lebih lanjut, menurut DL Tobing dalam sapaan akrabnya, bahwa tuntutan Jaksa itu dinilai sangat terlalu rendah dan tidak sebanding dengan perbuatan oknum anggota DPRD Tapsel tersebut. DL Tobing selaku Ketua DPW PWDPI Sumut berharap agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan vonis yang seadil-adilnya.

Selain itu DL Tobing juga meminta kepada Ketua Umum Partai Nasdem agar dapat dengan segera mengambil keputusan untuk mengevaluasi kadernya yang telah menjadi terpidana tersebut. DL Tobing juga menuturkan bahwa dalam waktu dekat ini DPW PWDPI Sumut akan menggelar Konfrensi Pers dengan mengundang 100 lebih wartawan.

“Kami menilai tuntutan Jaksa tersebut terlalu rendah hanya 4 tahun penjara. Kami harap Hakim Yang Mulia nantinya dapat menjatuhkan vonis yang seadil-adinya. Disamping itu kami juga meminta kepada Ketua Umum Partai Nasdem bapak Surya Paloh agar dapat mengevaluasi kadernya selaku anggota DPRD Tapsel yang sudah terpidana tersebut. Hal ini bukan saja mencoreng nama baik partai Nasdem, akan tetapi juga turut mencoreng nama baik suatu lembaga selaku anggota DPRD di Tapsel provinsi Sumatera Utara. Dalam waktu dekat PWDPI Sumut akan mengelar konfrensi pers mengundang 100 lebih wartawan,” pungkas DL Tobing yang dikenal sebagai pemilik PT Media Global Group ini.

Korban Keberatan

Para korban penganiayaan yang merupakan staf humas PT. SAE yang hadir di Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan, usai menghadiri sidang, kepada wartawan telah menyatakan keberatannya atas tuntutan Jaksa. Menurut mereka tuntutan 4 tahun penjara itu terlalu rendah.

“Kami menilai tuntutan jaksa yang hanya 4 tahun penjara ini tidak sebanding dengan penderitaan yang kami alami saat dikeroyok  massa pengunjukrasa yang antara lain ada terdakwa ESS,” ungkap Hamdani Rambe bersama Nurman Ahmad Ngolu Panjaitan dan Parlindungan Hutasoit alias Unyil.

Ungkapnya lagi, karena ramainya massa yang melakukan pengeroyokan itu badan mereka menjadi babak belur dan orang-orang yang menyaksikan itu mengira bahwa mereka sudah tewas ditempat.

“Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kami masih bisa selamat dan sehat walafiat sampai hari ini,” ujar Unyil.

Para korban penganiayaan berharap agar keadilan dapat ditegakkan.

"Harapan kami semoga Majelis Hakim dapat menjatuhi vonis hukuman penjara 5 sampai 7 tahun penjara kepada si terdakwa,“ ucap para korban.

 (PWDPI Sumut / Tim)

Humas Pemprovsu , Soal Jalan Rusak di Sugau, Akan Kami Kordinasikan Dengan Bina Marga

SIGAPNEWS.COM, Deli Serdang, (Sumut) - Sebuah Mobil Damtruk yang bertujuan ke arah Medan di kabarkan mendadak terbalik dan menyebabkan kemacetan panjang di Jalan Jamin Ginting Km 25 Dusun 1 Desa Sugau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serang Sumatera Utara Selasa 8/10/2019, Sekitar Pukul 22.00 Wib .

Menurut informasi yang kami kutip di lapangan , pemicu terbaliknya truck tersebut adalah jalan yang rusak dan segi kemiringan jalan di sisi sebelahkiri sangat lah miring dan beberda ukuran dengan bagian sebelah kanan .

Di kilometer 25 Desa Sugau ini , kalau melintas disini kita harus pelan pelan pak , dan harus hati hati sekali , karena di jalan ini sering terjadi kecelakaandan mobil terbalik sembari menunjuk ke arah tempat truk terbalik di km 25 Desa Sugau Tersebut.

Menurut Pandi (40) Pria Asal Binjai tersebut , penyebab truck terbalik tersebut adalah jalan yang rusak dan sebelah sisi kiri badan jalan jika kita menuju ke arah berastagi itu sangatlah curam berbeda dengan sisi kanan yang sangat tinggi dan berbeda di kedua sisi ungkap Pandi Seorang Pengendara Truck yang melintas , semoga pemeritah segera memperbaiki jalan tesebut pungkasnya berlalu ke arah sibolangit.

Sama hal nya dengan seorang warga setempat yang tinggal di Desa Sugau , Menurut Pria yang bertubuh gempal tersebut memang kerap terjadi kecelakaan di titik tersebut , karena sisinya berbeda bang , pokoknya sangat rawan dan berbahaya jika melintasi jalan tersebut .

“Saya berharap kepada pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya bagian untuk perbaikan jalan , supaya segera meninjau serta melakukan perbaikan terhadap jalan ini , karena kami sangat resah akan sisi jalan yang miring itu, kami khawatir nanti akan menimbulkan korban jiwa jika tidak segera di perbaiki pungkasnya berharap .

Dahlan Purba Kepada Desa Sugau Saat di konfirmasi membernarkan bahwa ada truck yang terbalik , “ Sering Pak di Tekongan itu Kecelakaan dan Mobil terbaik, apalagi kalau cuaca hujan hanpir tiap minggu ada kecelaakn di lokasi tersebut pungkasnya.

Masi Kata Kades ,” Hal tersebut sudah pernah kami laporkan secara lisan ke Pihak Kecamatan Pancur Batu dan sudah dilakukan perbaikan tapi perbaikan tersebut hanya bertahan beberapa saat saja karena ribuan truck tiap harinya melintasi jalan tersebut .

“ Warga Desa Sugau sangat berharap kepada pemerintah Sumatera Utara untuk segera melakukan perbaikan total terhadap jalan tersebut , karena saya saya khawatir akan keselamatan warga saya yang sehari harinya melintasi jalan tersebut untuk mencari nafkah .

Kabag Humas Prov Sumut M Ikhsan saat di konfirmasi (10/9/2019) mengatakan akan bahwa dirinya akan segera kordinasikan soal jalan rusak tersebut dengan pihak Bina Marga .

(Leodepari)

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumut Gelar Aksi Berbagi Untuk Warga

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumut, melakukan aksi sosial.

Sigapnews.com, Sumut - Sejumlah mahasiswa di Sumatera Utara yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumut, melakukan aksi sosial membagikan 50 paket beras "Berbagi, Indonesia Sehat Indonesia Hebat" kepada warga tidak mampu yang terdampak pandemi covid-19, Rabu (15/6/2022). 

Koordinator Wilayah I PP GMKI Sumut-Aceh Hendra L. Manurung menyatakan kegiatan ini dilaksanakan berkolaborasi antara Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumut dengan Gerakan Berbagi Indonesia Sehat Indonesia Hebat di Kecamatan Helvetia untuk meringankan beban masyarakat.

"Kolaborasi antara Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumut dengan Gerakan Berbagi Indonesia Sehat Indonesia Hebat di Kecamatan Helvetia untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan" ucapnya. 

Menurutnya, kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumut dengan Gerakan Berbagi Indonesia Sehat Indonesia Hebat yang mendirikan posko di jalan Cik Ditiro Medan. Selama pandemi Covid-19, Gerakan Berbagi tersebut telah turun langsung dari rumah ke rumah untuk memastikan tidak ada warga yang tidak bisa makan karena kehabisan bahan pangan. 

50 Paket beras ini dibagikan kepada warga di sekitaran Kecamatan Helvetia Kota Medan. 

"Kegiatan ini juga untuk membuka mata gerakan mahasiswa lain untuk peduli terhadap lingkungan," paparnya. 

Untuk itu ia berharap agar kegiatan ini terus rutin diadakan dan semakin banyak mahasiswa yang mau ikut andil dalam gerakan sosial ini. 

Sementara saat dijumpai, Warga Jalan Bakti Selatan, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan helvetia bernama Melati Kusuma berterima kasih kepada Gerakan Berbagi, Indonesia Sehat Indonesia Hebat Sumatera Utara karena membantu masyarakat yang membutuhkan. 

"Terima kasih kepada Gerakan Berbagi, Indonesia Sehat Indonesia Hebat Sumatera Utara telah membantu masyakarat disini," ucapnya. 

Rizky Zulianda

Editor : Hamdani

Pasca Sarjana Kompol Sarimin Pinem, Pelaku dan Korban Lakalantas Ringan Diusul Boleh Berdamai

Sigapnews.com, Batu Bara -- Mantan Kasatlantas Poltabes Medan, Kompol Dr Sri Pinem (tengah), foto bersama Rektor USU, prof Runtung Sitepu (kiri) dan Dekan Fakultas Hukum USU (kanan), usai diwisuda di Auditorium USU, Kamis (27/2/2020).

“Kenapa dirimu Suntuk kali Kulihat,” sapa Kompol Dr Sri Pinem kepada seorang penyidik berwajah kusut dan galau.

Pelaku dan korban’ lakalantas udah berdamai. Tapi kasus ‘kan tak boleh dihentikan. Mereka pada komplain merasa makin susah dibikin polisi,” jawab si penyidik yang disapa dengan wajah tertekuk.

Dialog serupa kerap terekam mantan Kasatlantas Polrestabes Medan ini, selama kiprahnya di lapangan.

Sebagai aparat penegak hukum, polisi memang diharapkan untuk menegakkan hukum normatif.  Jika ada pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, atau meninggal dunia, diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 310 ayat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Di ayat 1 disebutkan, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1 juta.

Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 juta.

Ayat 3, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.

Ayat 4, dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta.

“Nah, pengalaman kami di lapangan, kasus lakalantas itu umumnya bukan unsur kesengajaan. Mungkin kelalaian ya… tetapi jarang karena disengaja. Dalam hal itu, semua pihak sebenarnya ‘korban’. Baik pelaku maupun korban sama-sama syok dan trauma,” kata Kompol Serimin Pinem, yang baru saja meraih gelar doktornya di Pascasarjana Hukum USU, kepada wartawan,Rabu (26/2).

Selain sama-sama trauma, pelaku dan korban pun sama-sama menderita kerugian, baik secara psikis maupun material. “Dan mereka makin menderita lagi karena diproses secara hukum,” katanya wanita kelahiran 18 Juli 1965 ini dengan nada bersemangat.

Pengalaman para penyidik di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, lanjut perwira yang saat ini menjabat sebagai Kasubbag Sumda di Polres Batubara, untuk kecelakaan lalulintas kategori ringan, kedua belah pihak umumnya lebih suka berdamai. Berdamai dalam hal ini, biasanya pihak yang dianggap lalai membayar ganti rugi kepada pihak yang dianggap korban, misalnya biaya perobatan atau ganti rugi perbaikan kendaraan.

“Khusus untuk lakalantas ringan yang tidak memakan korban jiwa, kabanyakan lebih suka damai. Bahkan dalam kasus lakalantas berat pun, ada yang lebih suka berdamai,” kata ibu 4 anak ini.

Berangkat dari temuan-temuan di lapangan, perwira yang juga mengajar di jurusan hukum Universitas Medan Area ini, melakukan penelitian kualitatif lewat teknik pengumpulan data dan teknik wawancara, di 29 Polres di bawah naungan Polda Sumatera Utara.

Kesimpulannya, dari ratusan kasus lakalantas kategori ringan yang ditangani, paling hanya 2-3 kasus yang sampai ke pengadilan. Mengapa?

“Karena kedua belah pihak yang lebih suka jalan damai dan tak suka ribet. Jika kasusnya tetap diproses, mereka sering komplain. Katanya, kami ini sudah susah karena terlibat kecelakaan, kok makin disusahkan? Di sinilah posisi penyidik jadi dilema. Di satu sisi kasihan pada kedua belah pihak. Tapi di sisi lain, wajib menegakkan hukum normatif,” jelasnya.

Temuan Sri di lapangan, secara umum penyidik di lapangan sebenarnya mau saja mengentikan kasus lakalantas yang korbannya lebih suka berdamai.

Masalahnya, jika kasusnya tidak diproses, penyidik terancam kena sanksi administrasi dari Irwasda. Dianggap memetieskan kasus, sementara kasus lakalantas paling gampang dilengkapi karena selalu ada barang bukti dan saksi.

Meski ada oknum-oknum penyidik yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, dengan ‘menekan’ pengendara yang dianggap ‘pihak yang bersalah’ untuk keuntungan pribadi, temuan Sri di lapangan, secara umum para penyidik lebih suka menyelesaikan kasus lakalantas ringan dengan cara berdamai.

“Tujuan hukum itu kan ‘keadilan. Adil bagi siapa saja. Nah, berdamai pun kadang dinilai juga sebagai keadilan oleh kedua belah pihak. Berdamai di sini artinya menyelesaikan masalah dengan cara mediasi dan adanya restorative (ganti rugi),” jelasnya.

Karena seluruh penyidik serta pelaku dan korban lakalantas yang diwawancarainya, setuju jalan mediasi, istri AKBP Darwin Sitepu ini pun mengajukan disertasinya berjudul: Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, dengan studi lakalantas di wilayah hukum Poldasu.

Dalam disertasinya, ia mengusulkan agar dirumuskan peraturan setara UU yang membolehkan pihak-pihak yang terlihat dalam kecelakaan lalulintas, untuk berdamai. Khususnya untuk lakalantas ringan yang hanya merugikan secara material.

“Saya berhasil mempertahankan disertasi yang dalam jurnal bahasa Inggris dipublish dengan judul: Alternative Dispute Resolution in Traffic Accidents in North Sumatera Highway’. Nilainya A,” kata wanita yang meraih gelar doktoralnya dalam tempo 3,5 tahun ini semringah.

Berhasil mempertahankan disertasinya, wanita dengan 1 bintang di pundak ini lulus cumlaude dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,92. Ia diwisuda dengan gelar doktor di Auditorium USU, Senin (24/2) baru lalu.

“Saya berharap, disertasi ini bisa menjadi terobosan hukum untuk kasus lakalantas di Indonesia. Harapannya, ada UU yang memperbolehkan kedua boleh pihak yang terlibat lakalantas untuk menyelesaikan lakalantas secara kekeluargaan, sehingga tidak wajib diproses hukum lagi,” katanya.

Dalam perdamaian itu, aparat penegak hukum hanya campur tangan sebagai mediator saja. Tentu, aparatnya sudah diassesment sebagai mediator yang kompeten melakukan mediasi.

“Ide ini muncul karena sekarang kepolisian sedang mengedepankan aspek problem solving untuk kasus-kasus pidana yang sifatnya ringan,” lanjutnya.

Berhasil meraih gelar doktornya dengan nilai cemerlang, wanita yang kelahiran Dairi ini langsung menerima SK pengangkatan sebagai dosen Non PNS dari Rektor USU, untuk mengajar di Magister Kenotariatan USU.

Wah, makin sibuk dong? Gimana caranya membagi waktu?

“Pertama tentu mendahulukan urusan kantor di kepolisian. Kalau mengajar di UMA, biasanya ‘kan sore hari sepulang dari tukas kantor. Kalau kuliah S3, selama ini hanya Jumat-Sabtu. Jadi relatif tidak mengganggu,” cetusnya manis.

Untuk keluarga, sebisa mungkin ia mengatur waktunya agar berkumpuĺ dengan keluarga di waktu malam. Untungnya, keempat anak-anaknya sudah besar-besar, bahkan sebagian sudah memiliki karir sendiri.

“Niatnya, jika memungkinkan, saya berharap ke depan bisa menjadi profesor. Karena selain dunia kepolisian, saya juga mencintai dunia mengajar. Jika pensiun nanti, saya ingin Full waktu saya  mengajar di kampus-kampus,” cetusnya lagi.

Belajar, diakuinya, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tetapi ia lebih suka belajar secara terstruktur dan terprogram, karena rasanya lebih jelas.

“Kalau di kepolisian, rasanya karir sudah cukuplah. Tetapi soal akademik, saya memang agak gigih karena saya suka ingin tahu tentang hal-hal yang belum saya tahu,” cetusnya mantap.

Pencapaian di dunia akademik, baginya menjadi kebanggaan bagi keluarga, sekaligus memotivasi anak cucu agar terus bergerak maju, serta agar berguna bagi bangsa –minimal bagi mahasiswa yang dididiknya. (RH)

Kapolri Himbau Untuk Terus Bergerak Hadapi Pandemi Covid 19

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Foto Istimewa).

Jakarta, Sigapnews.com, - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin video conference (vicon) kepada seluruh kapolda dalam rangka mengecek langsung upaya penanganan pandemi Covid-19 setelah Lebaran, Selasa (1/6/2021).

Para kapolda yang dipilih memaparkan hasil penanganan Covid-19 diwilayahnya masing-masing. Seperti Polda Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepri dan Polda Metro Jaya.

Pemaparan termasuk jumlah yang terkonfirmasi, kematian, sembuh, kendala termasuk sarana dan prasarana.

Dalam arahannya, Kapolri menekankan beberapa hal. Diantaranya mewaspadai klaster baru Covid-19. Disini, Sigit menekankan seluruh Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) untuk peka dalam merespon situasi penyebaran Covid-19 khususnya klaster baru.

"Kita harus terus bergerak dan bergerak menghadapi situasi sulit pandemi ini. Garda terdepan yang diharapkan pemerintah adalah TNI-Polri," ujar Sigit dalam keterangannya tertulisnya.

Mantan Kabareskrim ini juga meminta agar jajarannya mengawal upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian. “Pemulihan ekonomi nasional harus terus dikawal sehingga mengalami peningkatan,” tekannya.

Sigit juga mengingatkan percepatan vaksinasi. Kemudian memaksimalkan atau terus mengawal PPKM Mikro dalam upaya mencegah dan memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Waspadai lonjakan tinggi di Malaysia. Perkuat manajemen penanganan Covid-19 dengan ketat khususnya di perbatasan negara,” tandas.Sigit. (Edil Rauf).

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Sumut Sebut Peran Media Penting Sebagai Sarana Informasi Untuk Mencegah HIV/AIDS di Masyrakat

Redaksi Media Online Delinews24.net poto bersama pengurus PKBI Sumut.

SIGAPNEWS.COM,Deli Serdang - Jajaran Redaksi Media Online Delinews24.net terima kunjungan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) SUMUT. Rabu (08/06/22). 

Agenda kunjungan menindaklanjuti Surat Permohonan Kunjungan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) SUMUT perihal Pemberitahuan Kegiatan Media Visit yang diterima Redaksi Media Online Delinews24.net pada tanggal 06/06/2022. Ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Daerah Siti Chairani Nasution, S.Sos. 

Kunjungan Tim PKBI SUMUT diterima langsung oleh Pimpinan Umum Delinews24.net Angka Wijaya, S.H, M.H didampingi Feri Afrizal Pemimpin Redaksi dan Pewarta di Kantor Redaksi Jl.Payapasir No 24, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. 

Pembahasan dalam pertemuan tersebut menitik beratkan kepada issue penyitas HIV/AIDS di Sumatera Utara khususnya Kabupaten Deliserdang yang saat ini berdasarkan keterangan PKBI SUMUT Kabupaten Deliserdang menjadi peringkat kedua penyitas HIV/AIDS terbanyak setelah Kota Medan. 

Kegiatan ini adalah agenda Media Visit (BL 06) pada Program CSS HR bertujuan untuk mensosialisasikan program PKBI SUMUT khususnya Kabupaten Deliserdang dan sebagai sarana untuk meningkatkan sansitisasi media dalam penyampaian issue HIV/AIDS pada masyarakat agar lebih humanis dan berpihak kepada komunitas yang terdampak, demikian disampaikan Erwin selaku Koordinator SSR PKBI SUMUT. 

Disebut olehnya, PKBI SUMUT sebagai organisasi pemerhati penyitas HIV/AIDS di Sumatera Utara sangat memahami peran vital media sebagai sarana publikasi  agar masyarakat mengetahui keberadaan penyitas HIV/AIDS di SUMUT. Maka tujuan kunjungan kami disini adalah untuk menjalin sinergitas kepada media khususnya kepada Delinews24.net menjadi mitra PKBI SUMUT dalam penyampaian program PKBI SUMUT di Kabupaten Deliserdang terkait HIV/AIDS. 

Kami berharap lanjutnya, melalui kunjungan ini akan terjalin MoU yang kedepannya dapat bermanfaat bagi kita dan masyarakat melalui pemberitaan. Hal ini penting karena media adalah sarana edukasi dan informatif yang cepat diserap masyarakat, ujarnya dalam kesempatan pertemuan. 

Kunjungan PKBI SUMUT direspon positif oleh Angka Wijaya, S.H., M.H selaku pimpinan Umum Delinews24.net. Dirinya menyampaikan siap bekerjasama melalui ikatan MoU kedepannya. 

" Terimakasih atas kunjungan rekan-rekan PKBI SUMUT dikantor redaksi kami. Melalui penjabaran maksud kunjungan rekan-rekan, disini kami siap menjalin kerjasama seperti apa yang disampaikan oleh perwakilan PKBI SUMUT", jelas Angka menegaskan. 

Selain dalam hal publikasi, program-progran kedepan dari PKBI kita akan dukung, karena sebagai media kami punya kewajiban untuk berperan serta menyampaikan pentingnya informasi bahaya Seks Bebas, Narkoba dan memberikan edukasi melalui isi pemberitaan yang mendidik dan informatif kepada masyarakat bagaimaan masyarakat dapat terhindar dari HIV/AIDS, pungkas Angka yang diketaui juga berprofesi sebagai advokat. 

Menimpali apa kata Pimpinan Umum, Feri Afrizal selaku Pemimpin Redaksi sejalan dengan pandangan Angka Wijaya, bahwa saat ini peran media sangat dibutuhkan dan menjadi sarana informasi utama yang langsung diserap masyarakat. 

Untuk komitmen awal sebagai bukti komitmen Delinews24.net mendukung program kerja PKBI SUMUT, dirinya siap dan akan memfasilitasi program penyuluhan bahaya seks bagi remaja karena akan terdampak HIV/AIDS di Kecamatan Batang Kuis. 

" Tahap awal implementasi dari kunjungan rekan-rekan, Delinews24.net akan fasilitasi program penyuluhan PKBI SUMUT di salahsatu Desa di Kecamatan Batang Kuis, saya akan kordinasikan kepada Kepala Desa Bakaran Batu agar kita bisa penyuluhan bahaya Seks Bebas bagi remaja", kata Feri disambut positif PKBI drngan tepuk tangan peserta pertemuan. 

Diketaui PKBI SUMUT bekerjasama dengan Indonesia Aids Coalition sebagai Principal Recepient (PR) dan Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) sebagai Sub Recipent (SR) pada program Community System' Strengthening Human Rights (CSS HR). 

Melalui amatan langsung awak media, turut hadir dalam kunjungan PKBI SUMUT diantaranya  Erwin Kordinator SSR, Muhammad Irvan  CBMF Officer, Antono Advokasi Officer,  Samsidar Barus dan Hemalea Ginting selaku Paralegal Officer. 

Hadir juga Mitra PKBI SUMUT diantaranya Abdul Muluk dari KDS Deliserdang Plus, Hendra Susilo Yayasan Medan Plus, Taufik Hidayat, Yayasan Mentari Meraki Alsa Bosek dari Cleopatra dan Harianto Yayasan Caritas PSC . 

Sementara Delinews24.net hadir dalam pertemuan tersebut, Angka Wijaya, S.H, M.H selaku Pimpinan Umum, Feri Afrizal selaku Pemimpin Redaksi, Rio Syahdian Lubis selaku editor dan Hanafi, Redi W, Muliono, Dedek S, Jamaluddin selaku Pewarta Deliserdang. 

Pewarta : Rizky Zulianda

Edit : hamdani