Siswi di Soppeng Akhirnya Terima Ijazah Setelah Sempat Terkendala Isu Sumbangan Komite

SOPPENG Sigapnews.com Seorang siswi berinisial F akhirnya menerima langsung ijazah kelulusannya di SDN 37 Kabaro, Kabupaten Soppeng, Sabtu (30/5/2026). Penyerahan ini mengakhiri isu yang beredar tentang adanya penahanan ijazah oleh pihak sekolah.

F datang didampingi orang tua dan keluarganya, lalu menerima ijazah asli beserta fotokopi yang telah dilegalisir. Ia mengakui keterlambatan pengambilan ijazah disebabkan oleh kesalahpahaman. F mengira masih memiliki kewajiban membayar sumbangan komite sebesar Rp300 ribu, sehingga tidak segera datang ke sekolah.

Ijazah saya sebenarnya sudah terbit sejak 2024, tapi saya kira harus bayar dulu. Ternyata sudah tidak ada pembayaran. Saya juga tidak baca pengumuman di grup karena waktu itu tidak punya HP,” ungkap F.

F dan keluarga menyampaikan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada pihak sekolah atas kekeliruan tersebut.

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala SDN 37 Kabaro, Muhammad Ali Ramli, S.Pd., menegaskan bahwa sekolah tidak pernah menahan ijazah siswa. Ijazah sejak awal sudah tersedia dan bisa diambil kapan saja tanpa syarat pembayaran, tegasnya.

Ia menjelaskan, sumbangan komite sebesar Rp300 ribu memang pernah disepakati pada 2023 namun setelah dirinya menjabat, kebijakan tersebut dirapatkan kembali dan dihapus sejak 2024. Pihak sekolah juga telah menginformasikan kepada orang tua F pada 11 Desember 2024 bahwa ijazah sudah bisa diambil.

Penyerahan ijazah turut dihadiri oleh guru, Ketua Komite serta keluarga siswa. Pihak sekolah berharap tidak ada lagi kesalahpahaman di masyarakat terkait isu penahanan ijazah dan menegaskan seluruh siswa berhak mengambil ijazah tanpa pungutan.

(Yund)

Lurah Botto: Suasana di Open House Wabup Soppeng Terasa Seperti Keluarga Sendiri, Coto dan Ketupat Jadi Menu Primadona,

Soppeng, Sigapnews.com, Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai kegiatan Open House yang digelar Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, di Rumah Jabatan Wakil Bupati Soppeng, Jalan Pemuda, Jumat (29/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat tanpa memandang status maupun jabatan. Sejak pagi, rumah jabatan Wakil Bupati dipadati tamu dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat pemerintahan, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Soppeng, kepala OPD, ASN, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, hingga warga umum.

Di antara para tamu yang hadir tampak Lurah Botto, H. Munadir Nurdin, S.Sos., bersama jajaran staf Kelurahan Botto. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Wakil Bupati dengan suasana penuh keakraban.

Suasana yang tercipta jauh dari kesan formal. Para tamu terlihat bercengkerama santai, saling bertukar cerita, dan menikmati momen kebersamaan yang jarang ditemukan dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari.

Selain silaturahmi, sajian kuliner khas yang disediakan tuan rumah turut menjadi perhatian para tamu. Coto lengkap dengan ketupat menjadi menu favorit yang paling banyak diminati. Aroma rempah yang khas membuat banyak pengunjung rela mengantre untuk menikmati hidangan tersebut.

Lurah Botto, H. Munadir Nurdin, mengapresiasi pelaksanaan Open House tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi sarana efektif untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

"Suasana yang terbangun sangat hangat. Tidak ada kesan berjarak antara pemimpin dan masyarakat. Semua berbaur seperti keluarga besar," ungkap Munadir.

Ia juga menilai Wakil Bupati Soppeng menunjukkan sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Menurutnya, Selle KS Dalle menyambut dan melayani tamu dengan ramah tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial.

Hal senada disampaikan Ketua Laskar Merah Putih, Sahar. Ia menilai sikap terbuka dan komunikatif Wakil Bupati menjadi contoh kepemimpinan yang dicintai masyarakat.

"Ini yang namanya pemimpin dekat dengan rakyat. Tidak ada sekat. Komunikasi berjalan lancar dan masyarakat merasa nyaman untuk berinteraksi secara langsung," ujarnya.

Menurut Sahar, antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya warga yang meminta berfoto bersama Wakil Bupati. Momen tersebut menjadi bukti bahwa kehadiran pemimpin di tengah masyarakat masih sangat dihargai.

Sepanjang kegiatan berlangsung, para tamu memanfaatkan kesempatan untuk berswafoto bersama Wakil Bupati maupun sesama tamu yang hadir. Suasana akrab dan penuh kekeluargaan terasa hingga acara berakhir.

Sebagai lurah di wilayah tempat berdirinya Rumah Jabatan Wakil Bupati Soppeng, Munadir yang akrab disapa "Lurah Metro" berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat terus dipelihara.

Menurutnya, hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat merupakan modal penting dalam mendukung pembangunan daerah serta menciptakan suasana yang kondusif di tengah kehidupan bermasyarakat.

Open House yang digelar Wakil Bupati Soppeng tidak hanya menjadi agenda silaturahmi, tetapi juga simbol kedekatan antara pemimpin dan masyarakat. Kehangatan yang tercipta selama kegiatan berlangsung menjadi gambaran nyata bahwa komunikasi yang baik mampu memperkuat rasa persaudaraan di Kabupaten Soppeng.

(Red)

ASN Soppeng Mulai Mengeluh Diam-Diam! Aplikasi Setara Disebut Bikin Pegawai Lebih Takut Absen Daripada Terlambat Kerja”

Soppeng, Sigapnews.com, Polemik aplikasi absensi digital “Setara” kini makin ramai diperbincangkan masyarakat di Soppeng. Setelah sebelumnya menuai sorotan soal aturan jam pulang pada hari Jumat, kini publik kembali dibuat terkejut setelah mengetahui sistem absensi ASN dan PPPK dilakukan hingga empat kali dalam sehari.

Mulai dari absensi masuk pagi, absensi saat jam istirahat, absensi setelah istirahat, hingga absensi pulang sore,  seluruh pegawai diwajibkan aktif memantau aplikasi setiap hari kerja.

Di tengah upaya pemerintah mendorong disiplin digital, suara-suara keluhan mulai terdengar pelan dari kalangan ASN sendiri. Terutama guru dan pegawai lapangan yang merasa ritme absensi semakin menyita perhatian mereka saat bekerja.

“Kadang kami lebih khawatir soal titik absensi daripada pekerjaan utama di lapangan,” ungkap salah seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Keluhan serupa juga mulai ramai dibicarakan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan apakah sistem pengawasan digital seperti ini benar-benar efektif meningkatkan pelayanan atau justru menambah tekanan administratif baru di lingkungan birokrasi.

Ketua LSM LIDIK, Gasali Makkaraka, menilai pemerintah perlu segera mengevaluasi pola penggunaan aplikasi tersebut sebelum menimbulkan kejenuhan di kalangan pegawai.

“Digitalisasi itu penting, tetapi jangan sampai ASN lebih sibuk mengejar notifikasi absensi dibanding melayani masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan aplikasi secara intens hingga empat kali sehari mulai menimbulkan kesan birokrasi yang terlalu kaku.

“Publik mendukung disiplin pegawai. Tetapi kalau sistem terasa terlalu menekan, itu justru bisa berdampak pada psikologis kerja ASN,” tambahnya.

Sorotan paling keras datang dari kalangan guru ASN yang bertugas jauh dari pusat kota. Mereka mengaku ritme absensi digital terasa cukup memberatkan, khususnya pada hari Jumat yang waktunya sering beririsan dengan salat Jumat serta perjalanan pulang.

“Kami ini fokus mengajar siswa. Kadang suasana kelas terganggu hanya karena memikirkan jadwal absensi berikutnya,” ujar seorang guru. Jum'at (29/5/2026).

Di media sosial lokal, pembahasan mengenai aplikasi Setara mulai berkembang liar. Sebagian masyarakat mendukung pengawasan disiplin ASN, namun tidak sedikit pula yang meminta pemerintah daerah lebih bijak dalam menerapkan sistem digital.

Beberapa warga bahkan mulai membandingkan ketatnya pengawasan absensi dengan berbagai persoalan birokrasi lain yang dianggap belum sepenuhnya dibenahi, seperti distribusi tenaga guru, pelayanan administrasi, hingga penempatan pegawai.

“Jangan hanya ASN yang dituntut disiplin per menit. Sistem pelayanan publik juga harus dibenahi serius,” tulis salah satu komentar warga yang ramai diperbincangkan.

Gazali kembali mengingatkan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap suara publik yang mulai berkembang di tengah masyarakat.

“Yang berbahaya kalau aplikasi akhirnya terasa lebih menekan daripada membantu. Teknologi harus jadi solusi, bukan sumber keresahan baru,” tegasnya.

Kini desakan evaluasi terhadap aplikasi Setara mulai bermunculan. Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat mengkaji ulang efektivitas absensi empat kali sehari agar transformasi digital tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan kerja ASN di lapangan.

Sebab jika tidak dievaluasi dengan baik, sistem yang awalnya dibuat untuk meningkatkan disiplin dikhawatirkan justru berubah menjadi simbol birokrasi yang terlalu sibuk mengawasi, tetapi kurang memahami kondisi nyata pegawai dan pelayanan masyarakat sehari-hari.

(**)

PLT Terus, Kepsek Tak Bergeser” Polemik Jabatan di Soppeng Dinilai Cermin Birokrasi Pendidikan yang Kehilangan Arah

Soppeng, Sigapnews.com, Polemik penataan jabatan kepala sekolah di Kabupaten Soppeng kini bukan lagi sekadar pembicaraan internal dunia pendidikan. Isu tersebut telah berkembang menjadi kritik terbuka terhadap cara birokrasi daerah mengelola kewenangan, menjalankan regulasi, hingga menjaga rasa keadilan di lingkungan guru dan tenaga pendidikan.

Di tengah aturan periodisasi kepala sekolah yang seharusnya menjadi instrumen regenerasi dan evaluasi kepemimpinan, justru muncul kondisi yang dianggap bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi.

Sejumlah kepala sekolah disebut masih bertahan dalam posisi strategis meski masa periodisasinya menjadi sorotan, sementara di sisi lain banyak jabatan lain dibiarkan berstatus Pelaksana Tugas (PLT) dalam waktu panjang tanpa kepastian definitif.

Situasi ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang mulai mempertanyakan apakah penataan jabatan benar-benar dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja dan aturan, atau justru dipengaruhi faktor kedekatan serta kepentingan kelompok tertentu.

Kritik paling keras datang dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Fraksi PDI Perjuangan, Ardi Doma, secara terbuka meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas dan objektif sebelum persoalan tersebut semakin merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi pendidikan.

“Kalau memang tidak mampu menata secara profesional dan objektif, serahkan kepada orang yang benar-benar memahami tata kelola pendidikan dan regulasi jabatan,” tegas Ardi. Jum'at (29/5/2026). 

Menurutnya, polemik ini sudah melampaui urusan administrasi biasa. Persoalan tersebut dinilai telah menyentuh marwah birokrasi pendidikan dan menyangkut rasa keadilan bagi para guru yang selama ini berharap adanya sistem promosi yang sehat dan transparan.

“Guru-guru melihat semuanya. Mereka bisa membedakan mana kebijakan yang lahir dari aturan dan mana kebijakan yang hanya lahir dari bisikan kelompok tertentu. Jangan sampai birokrasi kehilangan wibawa karena terlalu banyak mendengar pembisik yang tidak memahami regulasi,” ujarnya.

Ardi menilai lambannya penataan jabatan kepala sekolah dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Terlebih ketika muncul kesan bahwa sebagian pihak tetap nyaman menikmati jabatan, sementara yang lain harus bertahan lama dalam status PLT tanpa kejelasan arah karier.

“Ini berbahaya. Publik bisa menangkap kesan bahwa ada pihak tertentu yang dipertahankan terus, sedangkan yang lain hanya dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” katanya.

Di ruang-ruang publik, mulai dari warung kopi hingga forum diskusi masyarakat, isu tersebut semakin ramai diperbincangkan. Bahkan muncul sindiran satir yang menyebut birokrasi pendidikan jangan sampai terlihat seperti “sibuk menikmati fasilitas jabatan tetapi lupa menyelesaikan pekerjaan utama.”

Sejumlah pemerhati pendidikan juga mulai angkat suara. Mereka menilai ketidakjelasan penataan jabatan dapat berdampak serius terhadap motivasi guru-guru potensial yang selama ini berharap promosi dilakukan berdasarkan kompetensi dan rekam jejak kinerja.

“Yang paling berbahaya ketika guru mulai percaya bahwa prestasi dan pengabdian tidak lagi cukup untuk mendapat kesempatan. Kalau persepsi itu tumbuh, maka semangat kompetisi sehat di dunia pendidikan bisa rusak,” ujar seorang pemerhati pendidikan di Soppeng.

Kondisi jabatan PLT yang berlangsung terlalu lama juga dinilai dapat mengganggu efektivitas pengambilan kebijakan di sekolah. Sebab pejabat berstatus PLT umumnya memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan strategis.

Akibatnya, banyak sekolah dinilai berjalan dalam situasi serba menunggu. Program pengembangan pendidikan menjadi kurang maksimal karena kepemimpinan tidak berjalan dalam posisi definitif yang kuat dan stabil.

Di sisi lain, masyarakat mulai mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip meritokrasi birokrasi. Sebab jika aturan periodisasi diterapkan, maka seharusnya kebijakan tersebut berlaku secara merata tanpa pengecualian.

“Jangan sampai aturan hanya tajam kepada sebagian orang, tetapi tumpul kepada pihak lain. Itu yang membuat publik bertanya-tanya,” kata seorang tokoh masyarakat.

Hingga kini, tekanan publik terus mengarah kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng agar segera membuka secara transparan dasar evaluasi, periodisasi, serta mekanisme penempatan kepala sekolah.

Publik menilai keterbukaan penting dilakukan untuk menghindari berkembangnya asumsi liar yang dapat merusak citra pemerintahan daerah maupun dunia pendidikan itu sendiri.

Sebab jika polemik ini terus dibiarkan tanpa penjelasan yang terang, maka yang dipertaruhkan bukan hanya jabatan kepala sekolah semata, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme birokrasi pendidikan di Kabupaten Soppeng.

(**)

Bukan Sekadar Ngopi. Pertemuan Aktivis, Media dan Kajari di La Daffa Cafe Soppeng, Isyarat Bangkitnya Kontrol Sosial

SOPPENG Sigapnews.com Malam di La Daffa Cafe and Coffee tampak biasa. Kopi tersaji, tawa sesekali pecah dan obrolan mengalir santai. Namun di balik suasana kasual itu, pertemuan sejumlah figur vokal dalam isu publik menyulut tanda tanya besar: sekadar silaturahmi atau awal dari menguatnya gelombang kontrol sosial di Kabupaten Soppeng

Sejumlah nama hadir dalam diskusi informal tersebut, antara lain Ketua JOIN Soppeng, Herwan, SH., M.Si Ketua LSM SIDIK, Mahmud Cambang. Pimpinan Redaksi Rilisinnfonews.id Andi Irfan Makmum serta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumba Timur. Kombinasi unsur media, aktivis sosial dan aparat penegak hukum ini langsung menjadi perhatian.

Pertemuan itu berlangsung di tengah meningkatnya kegelisahan publik terhadap berbagai isu daerah, mulai dari transparansi tata kelola pemerintahan, pengawasan pembangunan, hingga persoalan lingkungan. Dalam diskusi tersebut, muncul satu benang merah. masyarakat hari ini tidak lagi cukup diberi narasi seremonial.

Ketua JOIN Soppeng, Herwan, SH., M.Si menegaskan bahwa media dan organisasi sosial wajib menjaga independensi moral di tengah derasnya arus kepentingan.

"Kalau semua memilih aman dan diam, maka siapa yang akan menjaga kewarasan publik? Demokrasi hidup karena ada keberanian mengingatkan, ujarnya.

Nada lebih tajam disampaikan Pimpinan Redaksi Rilis Info, Andi Irfan Makmum. Ia menyoroti fenomena sosial yang menurutnya mulai membuat masyarakat jenuh terhadap pencitraan tanpa substansi.

Publik sekarang bukan lagi penonton pasif. Masyarakat sudah bisa membedakan mana kerja nyata dan mana yang hanya sibuk mengelola kesan. Media tidak boleh hanya menjadi pengeras suara kekuasaan tetapi harus tetap berdiri sebagai ruang kontrol dan edukasi masyarakat, tegasnya.

Sementara itu, Ketua LSM SIDIK, Mahmud Cambang, mengingatkan bahwa kritik berbasis data bukanlah ancaman bagi pemerintah atau lembaga mana pun. Justru kritik yang sehat menjadi tanda bahwa masyarakat masih peduli terhadap arah daerah.

"Yang berbahaya bukan kritik. Yang berbahaya itu ketika publik mulai apatis karena merasa suaranya tidak lagi didengar, ungkap Mahmud.

Kehadiran Kajari Sumba Timur di tengah diskusi informal tersebut ikut memicu beragam tafsir publik. Meski dalam suasana santai, keberadaan unsur penegak hukum bersama insan media dan aktivis dinilai memberi pesan simbolik bahwa komunikasi lintas elemen tetap penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat.

Seorang pemerhati sosial lokal yang enggan disebutkan namanya menilai, pertemuan seperti ini mencerminkan meningkatnya kesadaran kolektif di masyarakat Soppeng.

"Kalau media mulai tajam, aktivis mulai intens berdiskusi, dan publik mulai berani bertanya, itu pertanda kontrol sosial sedang bangkit. Dan biasanya, itu membuat banyak pihak mulai gelisah,ujarnya.

La Daffa Cafe malam itu bukan lagi sekadar tempat menikmati kopi. Ia berubah menjadi ruang lahirnya percakapan yang mengandung pesan kuat: masyarakat kini tidak mudah puas dengan slogan, pencitraan, atau narasi formalitas. Di era keterbukaan, publik tidak hanya melihat apa yang ditampilkan, tetapi mulai membaca apa yang selama ini disembunyikan.

(Yund)

Kunjungan BI Sulsel ke TWA Lejja, Pemilik Sabbena Cantika Serahkan Kain Motif Pemandian Air Panas

Soppeng Sigapnews.com Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, melakukan kunjungan ke Tempat Wisata Alam (TWA) Lejja pada Kamis (28/5/2026). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroda PT Lamataesso Mattappa, Musdar Asman.

Dalam kunjungannya Rizki Ernadi Wimanda didampingi oleh pemilik Sabbena Cantika, Hj. Nurlaela, S.Sos. Sebagai bentuk dukungan terhadap promosi potensi wisata dan kearifan lokal, Hj. Nurlaela menyerahkan kain hasil kurasi Citra Nusa atau Inovasi Wastra Indonesia kepada perwakilan BI. Kain tersebut memiliki motif khas TWA Lejja.

Hj. Nurlaela menjelaskan bahwa pemilihan motif TWA Lejja dalam karya wastra tersebut bertujuan untuk mengangkat identitas visual destinasi wisata alam itu ke dalam produk kreatif.

Motif ini kami kurasi khusus untuk menangkap esensi keindahan alam Lejja, terutama nuansa pemandian air panasnya. Harapannya, melalui kain ini, cerita dan pesona Lejja dapat dibawa lebih luas lagi, tidak hanya sebagai destinasi wisata tetapi juga sebagai bagian dari kebanggaan budaya dan ekonomi kreatif Sulawesi Selatan, ujar Nurlaela.

Sementara itu, Musdar Asman menyatakan bahwa kunjungan pimpinan BI di wilayah Sulsel merupakan suatu kehormatan bagi pengelola TWA Lejja. Ia menilai suasana alam Lejja, khususnya pemandian air panas, menciptakan momen santai dan penuh kebersamaan selama kunjungan berlangsung.

Sinergi dan kolaborasi yang terjalin diharapkan dapat terus mendorong promosi TWA Lejja agar semakin dikenal luas serta menjadi destinasi wisata unggulan yang membanggakan Sulawesi Selatan, ujar Musdar.

Sebagai informasi, Gubernur Bank Indonesia pusat yang membawahi seluruh wilayah Indonesia saat ini adalah Perry Warjiyo, sementara untuk tingkat provinsi di Sulsel dijabat oleh Rizki Ernadi Wimanda.

(Yund)

Pemerintah Kabupaten Soppeng Gelar Shalat Idul Adha 1447 H di Lapangan Gasis, Ribuan Masyarakat Tumpah Ruah.

Soppeng Sigapnews.com Pemerintah Kabupaten Soppeng melaksanakan Shalat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah/2026 Masehi dengan penuh khidmat di Lapangan Gasis Watansoppeng, Rabu (27/5/2026). Ribuan masyarakat memadati lokasi shalat untuk bersama-sama merayakan Hari Raya Kurban dalam suasana religius dan penuh kebersamaan.

Pelaksanaan Shalat Idul Adha dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE, jajaran Forkopimda, para Kepala SKPD, Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Soppeng.

Bertindak selaku khatib yakni Dr. H. Musriadi, S.Ag., M.H., Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Soppeng, sementara imam shalat dipimpin oleh Muh Tang Abu, S.Pd.I., M.Pd.I., Imam Masjid Agung Darussalam Watansoppeng.

Dalam khutbahnya, khatib mengajak umat Islam untuk meneladani keikhlasan dan pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, serta memperkuat nilai kepedulian sosial, persatuan dan semangat berbagi kepada sesama melalui ibadah kurban.

Momentum Idul Adha adalah saat terbaik untuk merefleksikan makna pengorbanan dan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari, ujar Dr. H. Musriadi.

Momentum Idul Adha tahun ini juga menjadi wujud kuatnya semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat Soppeng. Berdasarkan data dari 8 kecamatan di Kabupaten Soppeng, jumlah hewan kurban yang tercatat mencapai 1.475 ekor, terdiri dari 1.410 ekor sapi dan 65 ekor kambing.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berupa satu ekor sapi kurban jenis limosin dengan bobot mencapai 924 kilogram.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas tingginya partisipasi masyarakat Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M. Menurutnya, jumlah hewan kurban yang mencapai 1.475 ekor menjadi bukti kuatnya semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan nilai gotong royong masyarakat Soppeng.

Alhamdulillah, semangat berkurban masyarakat Kabupaten Soppeng tahun ini sangat luar biasa. Ini mencerminkan tingginya rasa kepedulian dan kebersamaan antar sesama, sekaligus menjadi wujud nyata pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, ungkapnya.

Bupati Soppeng juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban jenis limosin berbobot 924 kilogram yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Soppeng.

Atas nama Pemerintah Kabupaten dan seluruh masyarakat Soppeng, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas perhatian dan bantuan sapi kurban untuk masyarakat Kabupaten Soppeng. Bantuan ini tentunya menjadi bentuk kepedulian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah,” tuturnya.

Ia berharap momentum Idul Adha dapat semakin mempererat ukhuwah islamiyah, memperkuat solidaritas sosial, serta menghadirkan keberkahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng.

(Yund)

Soppeng Kembali Bikin Bangga! Pemkab Raih WTP 2025, Bupati Suwardi: Ini Hasil Kerja Bersama

Soppeng, Sigapnews.com, Soppeng kembali mencuri perhatian di tingkat Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Soppeng sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Tak tanggung-tanggung, Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah pertama di Sulsel yang menerima opini WTP tahun ini bersama Makassar.

Penyerahan opini bergengsi tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Senin (25/5/2026), dan diterima langsung oleh Suwardi Haseng bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Suwardi Haseng tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan biasa, melainkan bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Soppeng berjalan dengan baik dan transparan.

“Ini hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Disiplin, integritas, dan komitmen menjadi kunci utama,” ujar Suwardi.

Bupati Soppeng itu juga mengingatkan seluruh OPD agar tidak cepat berpuas diri. Ia meminta seluruh jajaran tetap menjaga profesionalisme dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan melalui proses pemeriksaan ketat terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurutnya, ada empat indikator penting yang menjadi penilaian utama BPK, mulai dari kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap aturan, hingga kecukupan pengungkapan laporan keuangan.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP ini semakin memperkuat citra Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Sulawesi Selatan.

Kini masyarakat berharap capaian tersebut bisa sejalan dengan peningkatan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin dirasakan langsung oleh warga.

(Yund)

Heboh di Seoul! Tiga Mahasiswa S3 Unesa Wakili Indonesia di Forum Pendidikan Dunia ICETT 2026

Tiga Akademisi Muda Indonesia Tampil Percaya Diri di Panggung Global (ist). 

Korsel, Sigapnews.com, Nama Indonesia kembali mencuri perhatian di dunia akademik internasional. Kali ini, tiga mahasiswa Program Doktor (S3) Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) berhasil tampil dalam forum pendidikan dunia bergengsi bertajuk 2026 12th International Conference on Education and Training Technologies (ICETT 2026) yang berlangsung pada 22–24 Mei 2026 di Skypark Kingstown Hotel Dongdaemun, Seoul, Korea Selatan.

Tiga mahasiswa tersebut adalah Muldiyana, Muhammad Hanif, dan Asmaul Husnah. Kehadiran mereka bukan hanya sekadar peserta konferensi biasa, tetapi menjadi simbol meningkatnya kualitas akademik dan riset pendidikan Indonesia di tingkat internasional.

Konferensi ICETT 2026 dikenal sebagai salah satu forum akademik global yang mempertemukan para peneliti, profesor, praktisi pendidikan, pengembang teknologi pembelajaran, hingga inovator digital dari berbagai negara. Tahun ini, konferensi mengangkat tema besar “Educate. Train. Innovate.” yang berfokus pada masa depan pendidikan berbasis teknologi dan kecerdasan buatan.

Di tengah persaingan akademik dunia yang semakin kompetitif, mahasiswa doktoral Unesa mampu berdiri sejajar dengan peserta dari berbagai universitas ternama dunia. Mereka aktif berdiskusi, berbagi ide, serta mengikuti berbagai sesi ilmiah terkait perkembangan teknologi pendidikan modern.

Keikutsertaan mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan Unesa menjadi perhatian tersendiri karena menunjukkan bahwa akademisi muda Indonesia mampu bersaing dalam forum internasional yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai negara.

Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis pendidikan global menjadi topik utama pembahasan. Mulai dari transformasi digital pendidikan, pemanfaatan artificial intelligence (AI) dalam pembelajaran, pengembangan media pembelajaran interaktif, hingga model pelatihan berbasis teknologi yang kini menjadi kebutuhan utama dunia pendidikan modern.

Banyak peserta konferensi mempresentasikan hasil penelitian terbaru mereka terkait inovasi pembelajaran digital, virtual learning environment, adaptive learning system, hingga integrasi AI dalam proses pendidikan.

Di tengah arus perkembangan teknologi yang sangat cepat, kehadiran mahasiswa Indonesia dalam forum tersebut dinilai menjadi bukti bahwa kualitas riset pendidikan nasional semakin diperhitungkan di mata dunia.

Tidak hanya membawa nama kampus, ketiga mahasiswa tersebut juga membawa perspektif pendidikan Indonesia ke hadapan komunitas akademik internasional.

Salah satu peserta mengungkapkan rasa bangga dan antusiasmenya bisa menjadi bagian dari forum dunia tersebut.

“Kami merasa sangat bangga bisa berada di forum internasional ini. Banyak wawasan baru yang kami dapatkan terkait perkembangan teknologi pendidikan dunia. Ini menjadi motivasi besar untuk terus mengembangkan inovasi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman,” ujarnya.

Pengalaman mengikuti konferensi internasional juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana negara-negara lain mengembangkan sistem pendidikan berbasis teknologi secara lebih efektif dan inovatif.

Partisipasi mahasiswa doktoral Unesa di Korea Selatan menjadi sinyal kuat meningkatnya eksistensi perguruan tinggi Indonesia di level global.

Dalam beberapa tahun terakhir, internasionalisasi kampus memang menjadi salah satu strategi penting yang terus didorong oleh banyak perguruan tinggi di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas jejaring akademik internasional, serta memperkuat reputasi riset di tingkat dunia.

Keikutsertaan dalam konferensi internasional seperti ICETT membuka peluang besar bagi mahasiswa maupun dosen untuk membangun kolaborasi penelitian lintas negara.

Selain itu, forum semacam ini juga menjadi ruang pertukaran ide dan pengalaman antarnegara dalam menghadapi tantangan pendidikan modern yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi digital.

Melalui keterlibatan aktif dalam konferensi internasional, mahasiswa Indonesia juga memiliki kesempatan untuk memperluas akses terhadap publikasi ilmiah bereputasi internasional.

Hal tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan kualitas akademik perguruan tinggi di era globalisasi pendidikan.

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat membuat dunia pendidikan mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir.

Artificial intelligence, virtual learning, big data education, hingga adaptive learning system kini mulai menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan global.

Banyak institusi pendidikan di dunia mulai memanfaatkan teknologi untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih fleksibel, efektif, dan personal.

Transformasi ini juga mendorong lahirnya berbagai inovasi pendidikan berbasis digital yang mampu menjawab tantangan zaman.

Dalam konteks tersebut, mahasiswa doktoral memiliki peran strategis sebagai peneliti dan pengembang inovasi pendidikan.

Mereka dituntut tidak hanya mampu menghasilkan penelitian berkualitas, tetapi juga menciptakan solusi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan generasi masa depan.

Keikutsertaan mahasiswa Unesa dalam ICETT 2026 menjadi bukti bahwa akademisi muda Indonesia siap ikut berkontribusi dalam membangun masa depan pendidikan dunia.

Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian dalam konferensi ICETT 2026 adalah pemanfaatan artificial intelligence dalam pendidikan.

AI dinilai mampu menghadirkan sistem pembelajaran yang lebih adaptif dan personal sesuai kebutuhan setiap peserta didik.

Teknologi ini juga memungkinkan guru dan institusi pendidikan untuk melakukan analisis data pembelajaran secara lebih cepat dan akurat.

Selain AI, berbagai inovasi lain seperti gamification learning, augmented reality (AR), virtual reality (VR), serta learning analytics juga menjadi topik hangat dalam forum tersebut.

Para peserta konferensi berdiskusi tentang bagaimana teknologi dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Bagi mahasiswa Indonesia, pengalaman mengikuti diskusi global semacam ini menjadi kesempatan penting untuk memperluas wawasan sekaligus memahami arah perkembangan pendidikan dunia di masa depan.

Perjalanan tiga mahasiswa doktoral Unesa menuju Seoul menjadi simbol semangat generasi muda Indonesia dalam membawa perubahan melalui pendidikan.

Mereka membuktikan bahwa perjuangan akademik tidak berhenti di ruang kelas, tetapi juga harus mampu hadir di forum internasional untuk berbagi gagasan dan inovasi.

Pengalaman, wawasan global, serta jejaring internasional yang diperoleh dari konferensi ICETT 2026 diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan teknologi pendidikan di Indonesia.

Khususnya di lingkungan Universitas Negeri Surabaya, pengalaman tersebut diyakini dapat menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi pembelajaran di tanah air.

Dengan semangat kolaborasi global dan inovasi berkelanjutan, mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan Unesa menunjukkan bahwa akademisi muda Indonesia mampu tampil maju, modern, dan kompetitif di mata dunia.

Dari Surabaya menuju Seoul, mereka membawa mimpi besar pendidikan Indonesia untuk terus berkembang dan bersaing di era global.

Keberhasilan mahasiswa doktoral Unesa tampil di forum pendidikan internasional diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia lainnya.

Partisipasi aktif dalam konferensi global bukan hanya meningkatkan pengalaman akademik, tetapi juga membuka peluang besar untuk membangun kerja sama internasional yang bermanfaat bagi kemajuan pendidikan nasional.

Di era transformasi digital saat ini, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menentukan kemajuan sebuah bangsa.

Karena itu, dukungan terhadap riset, inovasi pendidikan, dan pengembangan teknologi pembelajaran perlu terus diperkuat.

Ke depan, diharapkan semakin banyak mahasiswa Indonesia yang mampu tampil di panggung akademik internasional dan membawa nama bangsa menjadi lebih diperhitungkan di dunia.

Dengan semangat belajar, inovasi, dan kolaborasi global, pendidikan Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang menuju masa depan yang lebih maju.

(Red)

PJI Sulsel Kecam Dugaan Pemukulan Wartawan di Takalar

Makassar, Sigapnews.com, Persatuan Jurnalis Indonesia mengecam dugaan penganiayaan dan ancaman pembunuhan terhadap seorang wartawan media online di Takalar. Kasus tersebut kini menjadi perhatian publik setelah korban resmi melapor ke pihak kepolisian.

Korban diketahui bernama Sholeh Sibali. Ia diduga menjadi korban pemukulan dan intimidasi oleh seorang pria berinisial BB pada Jumat (22/5/2026) sekitar pukul 16.55 WITA.

Peristiwa itu terjadi di pos penjagaan Perumahan Istana Permai, Kecamatan Pattallassang, Kelurahan Kalabbirang, Kabupaten Takalar. Dugaan penganiayaan disebut dipicu pemberitaan media terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dugaan penganiayaan anak yang sebelumnya viral di media sosial dan sejumlah portal berita.

Ketua PJI Sulsel, Akbar Hasan Noma Dg Polo, mengecam keras tindakan yang diduga dilakukan pelaku. Menurutnya, kekerasan terhadap wartawan merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers dan demokrasi.

“Kami meminta Kapolres Takalar segera menangkap pelaku dugaan pemukulan terhadap jurnalis Saudara Sholeh Sibali. Kekerasan terhadap wartawan adalah tindakan yang mencederai demokrasi dan kebebasan pers,” tegas Akbar, Minggu (24/5/2026).

Ia juga meminta aparat penegak hukum bergerak cepat dan profesional agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Kalau aparat lamban menangani kasus ini, publik tentu akan mempertanyakan keseriusan penegakan hukum di Takalar. Wartawan dilindungi Undang-Undang Pers dan tidak boleh diintimidasi,” lanjutnya.

Akbar menegaskan, intimidasi maupun kekerasan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran serius terhadap kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sementara itu, berdasarkan pengakuan korban, saat kejadian dirinya sedang berada di pos keamanan sebelum pelaku datang dalam kondisi emosi.

“Pelaku tiba-tiba datang menghampiri saya lalu mengambil paksa barang-barang di atas meja dan melemparkannya ke arah wajah saya,” ujar Sholeh.

Korban mengaku pelaku kemudian turun dari sepeda motor dan melakukan pemukulan menggunakan sebuah buku tebal milik petugas keamanan.

Akibat kejadian tersebut, korban mengaku mengalami luka di bagian wajah, tangan, dan perut. Ia juga mengaku sempat diludahi, dicaci maki, hingga mendapat ancaman pembunuhan.

“Pelaku mengatakan wartawan yang memberitakan dirinya adalah wartawan palsu dan mengancam akan membunuh wartawan,” ungkap korban.

Dugaan kemarahan pelaku disebut berkaitan dengan pemberitaan kasus KDRT dan dugaan penganiayaan anak yang sempat viral pada Januari 2026. Dalam video yang beredar di media sosial, pelaku diduga melakukan kekerasan terhadap anak kandung dan mantan istrinya. Namun, pelaku disebut menganggap informasi tersebut sebagai hoaks.

Usai kejadian, Sholeh Sibali langsung melaporkan dugaan penganiayaan dan ancaman pembunuhan tersebut ke Polres Takalar.

Korban berharap aparat penegak hukum segera memproses laporannya secara profesional dan transparan.

“Saya sudah melaporkan tindakan pemukulan dan ancaman pembunuhan ini ke pihak berwajib. Kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan,” tutupnya.

(Red)

Bupati Soppeng Buka Review SID Optimasi Lahan Non Rawa 2026, Targetkan Luas 8.315 Hektare untuk Swasembada Pangan.

SOPPENG Sigapnews.com Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mematangkan persiapan program optimasi lahan non rawa tahun 2026. Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, secara resmi membuka kegiatan Review Hasil Survei Investigasi dan Desain (SID) Optimasi Lahan Non Rawa Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Gabungan Dinas, Watansoppeng, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan ini menjadi tahapan krusial untuk memastikan kesiapan teknis sebelum program dilaksanakan di lapangan, khususnya pada kawasan pertanian non rawa yang diarahkan meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman petani.

Dalam sambutannya, Suwardi Haseng menegaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Soppeng. Karena itu, dibutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari pengolahan lahan, penyediaan air irigasi, hingga sarana pascapanen.

Ketepatan data dan desain menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pertanian daerah. Kami mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan non rawa agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional, ujar Suwardi.

Review SID ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang memaparkan hasil kajian teknis oleh tim LPPM Universitas Hasanuddin selaku penyusun desain program.

Berdasarkan data hasil SID, luas usulan awal program tercatat 6.256,51 hektare. Namun, setelah dilakukan delineasi lapangan, luas potensi lahan yang bisa dioptimalkan mencapai 8.315,58 hektare—bertambah sekitar 2.057,07 hektare. Program direncanakan mencakup delapan kecamatan, 45 desa dan 164 kelompok tani yang telah tersurvei.

Menariknya, hasil SID merekomendasikan bahwa sekitar 84 persen pekerjaan optimasi lahan non rawa tahun 2026 berupa pembangunan pompa dan sumur bor berbasis energi listrik. Hal ini sejalan dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Soppeng yaitu Listrik Masuk Sawah. Terdapat sekitar 533 titik sumur bor yang tersebar di delapan kecamatan yang dinilai menjadi potensi besar mempercepat realisasi program tersebut.

Mayoritas lokasi (140 lokasi atau 85,4 persen dari total survei) diarahkan untuk peningkatan indeks pertanaman (IP) menjadi 200.dua kali panen dalam setahun. Sumber air dominan berasal dari air tanah (sumur), dengan infrastruktur paling banyak direkomendasikan berupa pompa air dan jaringan irigasi air tanah (JIAT) pada 132 lokasi.

Selain itu review menemukan tujuh indikasi kelompok tani ganda yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum penetapan lokasi program.

Rekomendasi prioritas yang disampaikan antara lain:

.Percepatan pembangunan pompa air dan JIAT pada 132 lokasi.
· Penanganan 21 lokasi yang belum memiliki sumber air.
· Peningkatan sumber air pada 24 lokasi dengan IP masih 100 (satu kali panen per tahun).
· Verifikasi indikasi ketua kelompok tani ganda.
· Koordinasi dengan P3A dan GP3A terkait operasional dan pemeliharaan infrastruktur.
· Percepatan penetapan lokasi dan anggaran tahun 2026.
· Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pascakonstruksi secara berkala.

Melalui proses review ini, diharapkan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta indeks pertanaman petani secara berkelanjutan, ungkap Suwardi Haseng.

Kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng bersama LPPM Unhas ini dihadiri unsur pemerintah daerah, tim pengawas, penyuluh pertanian, serta tim LPPM Universitas Hasanuddin.

Pemerintah daerah berharap hasil review SID tersebut dapat menjadi acuan teknis yang kuat dalam pelaksanaan program optimasi lahan tahun 2026, guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan swasembada pangan nasional

(Yund)

Bupati Soppeng Resmi Melantik Andi Haeruddin sebagai Penjabat Sekda.Jaga Stabilitas, Perkuat Sinergi dan Rasakan Manfaatnya oleh Rakyat.

SOPPENG Sigapnews.com Sorak sorai birokrasi menggema di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Jumat (22/5/2026). Di tengah agenda strategis yang sarat makna, Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, dengan tegas melantik Drs. H. Andi Haeruddin, M.Si sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng. Pelantikan yang berlangsung khidmat ini bukan sekadar seremonial, melainkan panggung peneguhan kepemimpinan di gerbang pemerintahan daerah.

Wakil Bupati Soppeng, jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, serta sejumlah undangan lingkup Pemkab Soppeng tampak hadir memenuhi ruangan. Tak ada yang salah duga.posisi Sekda adalah jantung birokrasi.

Dalam sambutannya yang membakar semangat, Bupati Suwardi memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Andi Muhammad Surahman yang telah setia mengemban amanah sebagai Penjabat Sekda sejak 10 Juni 2025. Namun, hari ini adalah babak baru. Pak Andi Haeruddin, saudara kini memegang kunci koordinasi pemerintahan, penggerak birokrasi dan jembatan antara kepala daerah dengan seluruh perangkat daerah. Ini bukan jabatan biasa.ini adalah titik pusat kemenangan program rakyat, tegasnya.

Bupati pun melontarkan tantangan luar biasa kepada Penjabat Sekda yang baru.

Jaga stabilitas birokrasi. Pastikan koordinasi tetap melesat. Rawat ritme pelayanan publik hingga ke pelosok. Dan yang paling penting.perkuat sinergi antar perangkat daerah. Jangan sampai ada lagi ruang lengah

Tidak cukup sampai di situ, Suwardi juga mengajak seluruh kepala perangkat daerah untuk memberikan dukungan penuh. Jika Pak Andi Haeruddin berhasil, maka kita semua berhasil. Rakyat Soppeng tidak perlu tahu siapa yang bekerja, yang mereka butuhkan adalah hasil nyata di depan mata

Pelantikan spektakuler ini sah berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.3.3/2139/BKD tanggal 30 April 2026 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng. Sebuah mandat sejarah yang kini diemban dengan penuh tanggung jawab oleh Andi Haeruddin.

Soppeng bersiap menyaksikan perubahan. Birokrasi digerakkan. Layanan publik melesat. Andi Haeruddin telah mengambil sumpah, dan tak ada kata mundur untuk membawa Soppeng semakin hebat

(Yund)

Bupati Soppeng Turun Tangan Bahas Lahan Eks HGU dan Revisi RTRW, Ada Sejumlah Lokasi Jadi Sorotan

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng mulai bergerak serius menangani persoalan pertanahan dan tata ruang yang selama ini menjadi perhatian publik. Dalam sebuah rapat penting yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Kamis (21/5/2026).

Dalam kesempatan itu Bupati Soppeng memimpin langsung Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun Anggaran 2026.

Rapat tersebut menjadi sorotan karena membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penanganan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) hingga revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng yang kini memasuki tahap penting.

Sejumlah unsur penting hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Forkopimda, Kantor Pertanahan, organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, lurah, hingga kepala desa. Kehadiran lintas sektor itu menunjukkan bahwa persoalan agraria dan tata ruang kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Rakor ini juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan bersama Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 April 2026 lalu. Fokus utamanya adalah optimalisasi peran GTRA dalam merespons berbagai persoalan strategis pertanahan yang dinilai berpengaruh terhadap pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar program administratif, tetapi bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program strategis nasional.

“Persoalan lahan eks HGU harus segera mendapat perhatian serius agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” tegasnya di hadapan peserta rapat.

Beberapa lokasi yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut antara lain lahan milik PT Coppo Bina Atakka di Desa Sering, PT Sering Raya di Desa Sering, serta eks HGB PTPN di Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja. Diketahui, sejumlah hak atas lahan tersebut telah berakhir masa berlakunya namun hingga kini belum diperpanjang.

Tak hanya itu, rapat juga membahas revisi RTRW Kabupaten Soppeng yang disebut-sebut akan menjadi dasar penting arah pembangunan daerah ke depan. Saat ini proses revisi RTRW telah memasuki tahap persetujuan substansi.

Bupati meminta seluruh instansi terkait agar lebih aktif dan maksimal dalam memberikan dukungan serta keterlibatan terhadap proses revisi tersebut agar dapat segera dituntaskan sesuai target.

Di akhir kegiatan, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota GTRA Kabupaten Soppeng atas komitmen dan kerja sama yang terus dibangun dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria di daerah.

Ia berharap rapat koordinasi itu mampu melahirkan langkah konkret dan solusi nyata bagi penyelesaian persoalan pertanahan serta mendukung visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden.

(Yund) 

Corak Lejja Jadi Sorotan Soppeng Berwastra 2026, Perpaduan Budaya, Fesyen, dan Ekonomi Kreatif

Soppeng, Sigapnews.com, Peluncuran Corak Lejja dalam ajang “Soppeng Berwastra 2026: Kemilau Sutra” di Taman Kalong, Rabu (21/5/2026), menjadi perhatian publik sebagai langkah baru dalam penguatan identitas budaya Kabupaten Soppeng melalui pengembangan wastra lokal berbasis kearifan alam dan tradisi kawasan Lejja.

Kegiatan yang digagas oleh IKALONG tersebut menghadirkan finalis Duta Budaya Soppeng 2026 sebagai peserta fashion competition. Para peserta menampilkan berbagai karya busana berbahan wastra dengan motif Corak Lejja yang mengangkat karakteristik alam, nilai historis, serta filosofi budaya yang hidup di kawasan wisata Lejja.

Motif Corak Lejja dirancang bukan sekadar ornamen fesyen, melainkan sebagai simbol identitas budaya yang merepresentasikan kekayaan lokal Soppeng. Melalui inovasi ini, wastra diharapkan mampu menjadi media edukasi budaya sekaligus produk kreatif yang bernilai ekonomi tinggi.

Ajang ini juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri kreatif, dan organisasi masyarakat dalam memperkuat ekosistem ekonomi berbasis budaya. Kehadiran berbagai pihak menunjukkan bahwa pengembangan wastra daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab satu sektor, tetapi merupakan kerja bersama lintas elemen.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Perseroda Lamataesso Mattappa dan IKALONG. Kesepakatan ini mencakup pengembangan desain, produksi, serta pengelolaan hak cipta Corak Lejja sebagai produk wastra daerah yang memiliki nilai ekonomi dan budaya.

Plt Direktur PT Perseroda Lamataesso Mattappa, Musdar Asman, menyampaikan bahwa pengembangan Lejja tidak hanya difokuskan pada sektor wisata alam, tetapi juga pada penguatan identitas budaya yang menjadi bagian penting dari kawasan tersebut.

“Lejja memiliki potensi alam dan budaya yang sama-sama kuat. Melalui Corak Lejja, kami ingin menghadirkan nilai tersebut dalam bentuk karya yang dapat dikenali, digunakan, dan dibanggakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, sambutan Bupati Soppeng yang dibacakan oleh Asisten III Setda Soppeng, Andi Ibrahim Harta, menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kelestarian budaya daerah. Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap budaya lokal merupakan fondasi penting dalam membangun karakter generasi masa depan.

“Generasi muda harus terus mengenal dan mencintai budaya daerahnya sendiri agar tidak kehilangan jati diri di tengah arus globalisasi,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng sekaligus Ketua Dekranasda, Hj. Suwarni Suwardi, secara resmi membuka kegiatan Soppeng Berwastra 2026. Ia memberikan apresiasi terhadap kreativitas generasi muda yang mampu mengangkat budaya lokal ke dalam karya fesyen yang modern dan kompetitif.

Menurutnya, inisiatif ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan perkembangan zaman, tanpa menghilangkan nilai tradisional yang melekat pada identitas daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi wanita, serta sejumlah kepala perangkat daerah, termasuk Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas BKKBN, serta unsur Bhayangkari dan Persit Kartika Chandra Kirana.

Dengan peluncuran Corak Lejja, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap wastra ini dapat menjadi ikon baru daerah yang tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis lokal serta memperkuat posisi kawasan Lejja sebagai destinasi wisata dan ruang budaya yang berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

(Yund) 

PGRI Soppeng Kirimkan Ratusan Guru ke Porseni PGRI Sulsel di Sidrap, Andalkan Vokal Solo dan Grup

SOPPENG Sigapnews.com Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Soppeng menyatakan kesiapan penuh menghadapi Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) PGRI tingkat Sulawesi Selatan yang akan digelar di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) pada 2 Juni 2026 mendatang. Ratusan guru dipastikan akan diberangkatkan untuk berlaga di berbagai cabang olahraga dan seni.

Ketua PGRI Kabupaten Soppeng, Naharuddin, saat menerima kunjungan silaturahmi media di kantornya, Kamis (21/5/2026), mengungkapkan bahwa seluruh jajaran saat ini terus mematangkan persiapan teknis maupun nonteknis.

Meski bukan tuan rumah, Soppeng tetap berpartisipasi besar. Semangat guru-guru kita sangat luar biasa, ujar Naharuddin.

Dari sejumlah cabang yang diikuti, vokal solo dan vokal grup menjadi perhatian utama. Naharuddin menyebut salah satu guru PPPK asal Kecamatan Marioriwawo memiliki kualitas vokal yang sangat baik dan dinilai mampu bersaing dengan peserta dari daerah lain.

Kami optimis bisa bersaing di cabang seni, tegasnya.

Selain mempersiapkan peserta lomba, PGRI Soppeng juga telah mengoordinasikan tempat tinggal rombongan selama di Sidrap. Beberapa rumah warga dan fasilitas sekolah disiapkan untuk menampung kontingen. Seluruh rombongan dijadwalkan berangkat pada 1 Juni 2026, sehari sebelum pembukaan resmi.

Tak hanya atlet dan peserta lomba, tim penggembira juga ikut diberangkatkan untuk memberikan dukungan moral.

Tim penggembira akan ikut berangkat untuk memberikan support kepada atlet-atlet kita, tambah Naharuddin.

Meski tidak memasang target khusus, Naharuddin berharap seluruh peserta dapat tampil maksimal dan membawa nama baik Soppeng di kancah provinsi. Ia menekankan bahwa kebersamaan dan partisipasi menjadi yang utama, namun prestasi tentu menjadi doa bersama.

Yang paling utama adalah kebersamaan. Namun tentu kita semua berharap bisa membawa pulang prestasi untuk Soppeng, tandasnya.

Porseni PGRI Sulsel tahun ini diperkirakan berlangsung meriah, diikuti ribuan guru dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan mendapat perhatian dari kementerian pendidikan. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi serta pengembangan bakat dan kreativitas para guru.

(Yund)

Geger! Eks Pejabat KPU Sumba Timur Divonis 6 Tahun Penjara, Kerugian Negara Tembus Rp1,2 Miliar, Kajari Raih Apresiasi

Waingapu, Sigapnews.com, Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret oknum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumba Timur akhirnya memasuki babak akhir. Majelis hakim resmi menjatuhkan vonis enam tahun penjara kepada terdakwa Simon Bili Dapawando dalam sidang yang digelar Selasa (19/5/2026).

Vonis tersebut langsung menyita perhatian publik karena perkara korupsi itu terjadi di lembaga penyelenggara pemilu yang selama ini diharapkan menjadi simbol integritas dan transparansi demokrasi.

Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp400 juta subsider pidana kurungan. Putusan hakim tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta hukuman delapan tahun penjara.

Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur, Akwan Annas, menegaskan bahwa putusan majelis hakim membuktikan seluruh proses hukum berjalan profesional dan sesuai prosedur.

“Majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa kasus korupsi di KPU Sumba Timur dengan terdakwa Simon Bili Dapawando selama enam tahun penjara,” ujar Akwan Annas kepada wartawan.

Meski tuntutan jaksa tidak sepenuhnya dikabulkan, Kejaksaan menilai substansi utama perkara telah terbukti secara sah di persidangan. Dalam kasus tersebut, negara disebut mengalami kerugian mencapai Rp1.249.207.914.

Jaksa sebelumnya juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara. Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang tersebut tidak dibayarkan, maka aset milik terdakwa dapat disita dan dilelang sesuai ketentuan hukum.

Kasus ini menjadi perhatian serius masyarakat Nusa Tenggara Timur, termasuk pegiat antikorupsi dan pengamat hukum. Mereka menilai pengungkapan perkara di tubuh lembaga penyelenggara pemilu menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Ketua LSM SIDIK turut memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Sumba Timur atas keberhasilan membongkar perkara tersebut hingga tuntas.

“Kami memberikan apresiasi tinggi kepada Kajari Sumba Timur beserta seluruh jajaran yang telah bekerja profesional dalam menangani perkara ini hingga selesai. Ini menunjukkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan, terutama di lembaga yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan demokrasi.

Ia juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan serta pengawasan masyarakat agar penyimpangan anggaran negara bisa dicegah sejak dini.

Sementara itu, sosok Kajari Sumba Timur Akwan Annas kini turut menjadi perhatian publik. Kajari asal Soppeng tersebut dinilai berhasil menghadirkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan dalam penanganan kasus korupsi di wilayah Sumba Timur.

Pengamat hukum menilai putusan terhadap terdakwa menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan penggunaan anggaran negara di lembaga publik. Mereka berharap aparat penegak hukum tetap konsisten menindak setiap dugaan penyimpangan yang merugikan negara.

Kasus korupsi di tubuh KPU Sumba Timur sendiri dianggap sebagai tamparan keras bagi lembaga penyelenggara pemilu. Pasalnya, institusi tersebut seharusnya menjadi contoh dalam menjaga integritas dan akuntabilitas di tengah masyarakat.

Kini masyarakat menantikan langkah lanjutan aparat penegak hukum, khususnya terkait pemulihan kerugian negara dan penguatan sistem pengawasan internal agar kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Perkara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan sistem demokrasi di Indonesia.

(Red)

Perkuat Konsolidasi, Ketua LMP Soppeng Silaturahmi ke Desa Barae. Diapresiasi Tokoh Masyarakat

Soppeng sigapnews.com Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Soppeng, Sahar, terus menunjukkan komitmennya memperkuat konsolidasi organisasi di seluruh wilayah setempat. Setelah resmi menerima mandat kepemimpinan tingkat kabupaten, Sahar aktif melakukan koordinasi dan silaturahmi lintas desa untuk membangun soliditas internal sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.

Kegiatan terbaru digelar di Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, Rabu (20/5/2026). Dalam kunjungan tersebut, Sahar didampingi Wakil Ketua LMP Soppeng, Anto Maslan, serta sejumlah pimpinan media dan organisasi pers.

Rombongan LMP Soppeng disambut hangat oleh Kepala Desa Barae, Eka Sakti Amiruddin, S. Keb. Acara juga dihadiri tokoh masyarakat setempat, Drs. Amiruddin, mantan Anggota DPRD dari Partai Golkar sekaligus mantan Kepala Desa Barae dua periode. Pertemuan berlangsung akrab dan penuh kekeluargaan.

Sahar memperkenalkan organisasi Laskar Merah Putih kepada pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Kami ingin LMP hadir bukan hanya sebagai organisasi, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam menjaga kebersamaan dan persatuan, ujarnya.

Pertemuan itu semakin bermakna karena bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan dinilai sebagai pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan memperkuat rasa kebangsaan.

Dalam dialog santai namun penuh makna, Drs. Amiruddin memberikan dukungan dan apresiasi. Ia menilai pendekatan komunikasi lintas desa sebagai langkah positif mempererat hubungan organisasi dengan masyarakat. Semangat kebangkitan harus terus dijaga. Persatuan dan kebersamaan adalah modal penting membangun daerah. Kami berharap LMP Soppeng memberi kontribusi nyata bagi masyarakat, ungkapnya.

Ia juga berharap organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat gotong royong.

Sahar menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Pemerintah Desa Barae dan seluruh tokoh masyarakat. Ia mengaku sangat menghargai masukan dari para senior, terutama Drs. Amiruddin. Beliau sosok senior dengan pengalaman besar. Nasihat dan dukungannya menjadi motivasi bagi kami untuk terus bergerak dan memberi manfaat bagi masyarakat, kata Sahar.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat jaringan komunikasi LMP Soppeng di berbagai desa dan kecamatan. Dengan pendekatan kebersamaan dan komunikasi intensif, LMP Soppeng menargetkan organisasi yang solid, dekat dengan masyarakat serta mampu berkontribusi menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah.

(Yund)

Peringatan Harkitnas ke-118 di Soppeng. Kapolres Bacakan Sambutan Pentingnya Jaga Generasi Muda

Soppeng Sigapnews.com Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar upacara peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) dengan khidmat di Halaman Kantor Bupati Soppeng, Rabu (20/5/2026). Mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, upacara ini dihadiri oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pejabat pemerintah kabupaten, serta berbagai elemen masyarakat.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana membacakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid. Dalam sambutannya disampaikan bahwa peringatan 20 Mei merupakan momentum refleksi lahirnya Boedi Oetomo pada 1908 sebagai tonggak kesadaran berbangsa dan awal perjuangan menuju kedaulatan.

Ditekankan pula bahwa kebangkitan nasional adalah proses dinamis yang harus terus beradaptasi dengan tantangan zaman, termasuk saat ini yang tidak hanya menyangkut kedaulatan teritorial tetapi juga kedaulatan informasi dan transformasi digital. Tema Harkitnas 2026 menegaskan pentingnya melindungi generasi muda sebagai fondasi masa depan bangsa sekaligus memperkuat kemandirian negara di berbagai sektor strategis.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menjalankan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, peningkatan mutu pendidikan, serta layanan cek kesehatan gratis. Selain itu, penguatan ekosistem kesejahteraan melalui sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan yang terintegrasi, termasuk hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai kekuatan ekonomi baru di tingkat desa.

Di ruang digital, pemerintah memberikan perhatian besar pada perlindungan anak melalui penerapan PP TUNAS serta pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan aman. Momentum Harkitnas ini juga menjadi ajakan bagi seluruh elemen bangsa untuk menghidupkan kembali semangat Boedi Oetomo melalui solidaritas sosial, peningkatan literasi digital, dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Turut hadir dalam upacara tersebut para anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Penjabat Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, Staf Ahli, Kepala SKPD, Kepala Bagian Setda Kabupaten Soppeng, serta Kepala BPS Kabupaten Soppeng.

(Yund)

Satresnarkoba Polres Soppeng Amankan Dua Pria di Liliriaja, Barang Bukti Sabu 0,81 Gram

SOPPENG Sigapnews.com Satuan Reserse Narkoba Polres Soppeng kembali mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu di Kabupaten Soppeng. Dua orang pria diamankan dalam operasi di wilayah Jampu, Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, pada Jumat (15/5/2026) dini hari.

Kedua terduga pelaku berinisial MR (23) dan I (31), yang merupakan warga Kabupaten Bone. Petugas menyita barang bukti tiga bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat total sekitar 0,81 gram.

Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya transaksi narkoba di wilayah tersebut. Tim Satresnarkoba yang dipimpin Kanit 1 IPDA Zainandar Zain, SH, kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kedua pelaku.

Saat diinterogasi, keduanya mengakui sabu tersebut milik mereka yang akan digunakan bersama-sama, ujar Kapolres. Kedua pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolres Soppeng untuk proses hukum lebih lanjut.

Kapolres menegaskan komitmennya memberantas narkoba di wilayah hukum Soppeng dan mengajak masyarakat aktif memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan.

Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman, pemeriksaan saksi serta mengirimkan barang bukti dan sampel urine ke laboratorium forensik.

Kedua terduga pelaku dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

(Yund)

Polemik Absennya Bupati Soppeng, Supriansa: Jangan Diperbesar karena tidak ada masalah

Soppeng, Sigapnews.com, Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan II yang dipusatkan di Soppeng pada Sabtu, 16 Mei 2026, menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Agenda tersebut dinilai berlangsung sukses, meriah, dan penuh semangat kekeluargaan antar kader Partai Golkar.

Kegiatan yang dihadiri perwakilan Ketua DPD II dari sembilan kabupaten/kota itu bahkan disebut memiliki atmosfer layaknya Musyawarah Daerah (Musda). Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh H. Muhiddin M. Said saat memberikan sambutan dalam kegiatan konsolidasi tersebut.

Namun di balik suksesnya acara, muncul polemik terkait ketidakhadiran H. Suwardi Haseng. Sejumlah pihak menyayangkan absennya kader Partai Golkar tersebut dalam agenda penting partai.

Menanggapi hal itu, politisi senior Golkar, Supriansa, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan.

“Pak Muhiddin sudah menjelaskan bahwa Pak Bupati Soppeng meminta izin karena ada kegiatan dinas di Jakarta,” ujar Supriansa, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, komunikasi terkait ketidakhadiran Bupati Soppeng juga telah dilakukan sebelum kegiatan berlangsung.

“Malam sebelumnya juga Pak Bupati Soppeng menelepon kepada saya dan menyampaikan kemungkinan tidak sempat hadir pada kegiatan konsolidasi, dan hal itu sudah saya sampaikan kepada Plt Ketua Golkar Sulsel,” ujarnya.

Mantan Anggota DPR RI Komisi III periode 2019–2024 itu menilai, substansi utama dari kegiatan tersebut adalah keberhasilan Golkar Sulsel dalam memperkuat soliditas dan kebersamaan kader.

“Kita ini harus melihat substansi kegiatan. Konsolidasi berjalan sukses, kader hadir, semangat kebersamaan juga terlihat sangat kuat. Jadi jangan lagi persoalan ini diperbesar,” tegasnya.

Supriansa juga mengingatkan seluruh kader agar tidak membangun asumsi yang dapat memicu kesalahpahaman di internal partai. Ia berharap seluruh elemen Golkar tetap menjaga kekompakan dan fokus menghadapi agenda politik ke depan.

“Ini untuk kepentingan Golkar. Jangan sampai hal-hal kecil justru memunculkan tafsir yang tidak perlu. Kita harus tetap solid,” tambahnya.

Kegiatan Konsolidasi DPD I Golkar Sulsel II di Soppeng sendiri menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai salah satu agenda strategis partai setelah sebelumnya dilaksanakan di Takalar dan Pinrang.

Atmosfer kegiatan yang penuh semangat dan kebersamaan dinilai menunjukkan bahwa Golkar Sulsel tengah berada dalam momentum konsolidasi yang kuat menjelang agenda politik mendatang.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Golkar tetap besar, solid, dan terus hadir untuk masyarakat,” tutup Supriansa.

(Yund)