Diakui Bapenas, Ini Program Kementan Yang Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Petani Yang Dilakukan di Sulsel

Gowa, Sigapenews.com, Program Rural Empowerment Agriculture Development Scaling up Innitiative (READSI) Kementerian Pertanian (Kementan) terus dioptimalkan sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan produksi pangan pertanian daerah.

Program tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

Saat ini Sumber daya manusia (SDM) dipandang masih menjadi persoalan dalam menciptakan tata kelola keuangan usaha tani dan keuangan rumah tangga petani yang lebih baik.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi menyampaikan bahwa tujuan utama Program READSI adalah meningkatkan penghidupan petani kurang mampu di daerah sasaran program agar berdaya.

“READSI turut mendukung program-program yang sedang dijalankan Kementerian Pertanian, utamanya untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang juga dapat peningkatan kualitas SDM pertanian.

Ditambahkan Dedi Nursyamsi, bahwa salah satu hal penting untuk diketahui petani adalah literasi keuangan.

“Literasi keuangan penting untuk diketahui petani, dan Petani harus bisa mengelola keuangan, bagaimana caranya ada bankable, sehingga bisa mendapatkan pinjaman seperti KUR, kalau petani menguasai ini, kita yakin petani Indonesia akan mandiri,” katanya.

Karena itu Kementerian Pertanian melalui Program Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READSI) menggelar Training of Trainer (TOT) Literasi Keuangan Lanjutan bagi Penyuluh dan Fasilitator Desa Program READSI, yang dilaksanakan selama 3 hari efektif, 8 s/d 10 November 2023 di BBPP Batangkaluku.

Tujuan pelaksanaan pelatihan ini adalah meningkatkan kemampuan penyuluh dan fasilitator Desa dalam memfasilitasi pelatihan literasi keuangan bagi petani dengan memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan rumah tangga dan keuangan usaha pertanian

Peserta pelatihan terdiri dari penyuluh dan fasilitator desa yang berasal dari wilayah READSI Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur yang masing-masing berjumlah 36 orang dengan total 108 peserta.

Muhammad Amin, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian saat membuka pelatihan via Zoom mengatakan bahwa program READSI dinilai sebagai program yang cukup berhasil oleh BAPENAS, kita telah berhasil memberdayakan para petani kita, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan produksi, termasuk penguatan dan kelembagaan di Desa termasuk kemitraan yang terus berjalan.

"Berdasarkan keberhasilan tersebut pemerintah dalam hal ini kementerian pertanian menilai bahwa program READSI ini sebagai salah satu model dalam rangka untuk memberdayakan yang telah mampu mendukung pencapaian pembangunan nasional baik itu jangka panjang maupun jangka pendek ,terkait dengan peningkatan kesejahteraan bagi keluarga petani baik secara individu maupun secara kelompok-kelompok, " Katanya

"Tentu dengan harapan READSI ini bagaimana untuk meningkatkan dan kehidupan bagi rumah tangga petani, oleh karena itu kementerian pertanian saat ini terus berupaya melalui program READSI  bisa terus memberikan pemberdayaan bagi masyarakat kita terutama masyarakat berpendapatan rendah agar mereka mampu meningkatkan produktivitasnya tentu dengan peningkatan produktivitas dan ini akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan bagi petani serta keluarganya, "jelas Amin.

Ia berharap dengan pelaksanaan TOT ini betul-betul bisa mengelola keuangan yang lebih baik.

"Literasi keuangan ini merupakan salah satu keterampilan yang penting dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat terkait dengan kesejahteraan individu maupun kelompok serta nantinya  mampu mengelola keuangan sebaik- baiknya sehingga secara administrasi bisa dipertanggungjawabkan tapi secara teknis betul-betul bisa berdampak dilapangan, bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para petani kita, pungkasnya.

(Red)

Inovasi Protokol 3 Bahasa dan Penampilan Alat Musik Hadroh Warnai Acara Maulid Nabi Muhammad SAW di SDN 7 Salotungo

Soppeng, Sigapnews.com, Ada yang berbeda di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilangsungkan di Halaman SDN 7 Salotungo, Rabu (1/11/2023).

Kegiatan yang dihadiri Bupati Soppeng HA Kaswadi Razak, SE dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng HA Sumangerukka serta sejumlah pejabat tersebut menggunakan 3 bahasa yang disampaikan oleh Siswi SDN 7 Salotungo.

Ketiga siswi tersebut yakni Protokol Bahasa Indonesia disampaikan oleh Aulia Muttahara, protokol
Bahasa Inggris disampaikan oleh Afika Sahrah Putri Ashari, dan Protokol Bahasa Arab Alula Faisa.

Para undangan kegiatan tersebut tampak kagum dengan kemampuan bahasa yang digunakan oleh para siswi tersebut.

Sementara itu kelompok Hadroh juga mewarnai kegiatan tersebut.

Hadroh ini adalah merupakan kesenian rebana yang mengakar pada kebudayaan Islam yang sering disebut sebagai kegiatan syiar lewat syair.

Pelatih kelompok Hadroh ini, Hermawan Wijaya dari Pondok Pesantren Yasrib mengakui bahwa kegiatan kelompok musik Hadroh ini pertama kali dilakukan di Sekolah Dasar (SD) yakni di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW SDN 7 Salotungo, terangnya.

Wawan sapaan akrab pelatih Kelompok Musik Hadroh tersebut membeberkan bahwa alat ini sebenarnya adalah pemilik Pimpinan Ponpes Yasrib KH Muhammad Taslim Basri Daud, LC.

Usai kegiatan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilangsungkan di Halaman SDN 7 Salotungo, Kepala UPTD SPF Abdul Asis, S.Pdi menyampaikan ucapan terimakasih atas terlaksananya kegiatan ini kepala seluruh pihak, baik orang tua siswa siswi, anggota komite sekolah, para guru-guru dan terkhusus pelatih kelompok musik Hadroh ini, pungkasnya.

(Red/JOIN)

Pelayanan Air PDAM Lutim Buruk, LHI: Bisa Langgar HAM

Lutim, Sigapnews.com, Sejumlah Desa di Kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, mengeluhkan air bersih PDAM yang tidak mengalir, apakah ini imbas kemarau atau memang dikarenakan pengelolaan Air bersih oleh PDAM dan Pemda Luwu Timur yang tidak maksimal.

Itulah yang menjadi pertanyaan sejumlah kalangan termasuk Aktivis LSM dari LHI, Kamis (25/10/2023).

Awaluddin salah seorang warga yang juga aktivis pemerhati di Luwu Timur mengatakan "Sudah hampir sebulan aliran air macet, bahkan 2 tahun terakhir masalah air bersih selelu menjadi keluhan di Kabupaten Lutim, dan kini masyarakat hanya mengharap dan atau mendapat bantuan yang di Suplai Air dari mobil Tangki, itupun tidak setiap hari, sementara warga sangat butuh Air bersih disetiap harinya, ungkapnya.

"Kita tidak tahu apakah ini imbas kemarau atau memeng pengelolan PDAM yang tidak maksimal di tambah pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur yang diduga kurang perhatian atas kondisi ini, ucapnya sedikit kesal.

Menurutnya, "Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Luwu Timur dinilai lebih mementingkan menghadiri kegiatan-kegiatan Bimtek di luar daerah dari pada mendengar keluh kesah masyarakat yang saat ini telah mengalami krisis air bersih khususnya di wilayah kecamatan Malili yang notabene ibu kota kabupeten,.tandasnya.

Kata Dia, "Setidaknya Bapak Bupati Luwu Timur melalui Dinas terkait mestinya memberikan solusi untuk dapat menyelesaikan masalah krisis air bersih serta diharapkan ada ketegasan Bupati terkait hal itu demi untuk kepentingan masyarakat dan jangan hanya mementingkan menghadiri kegiatan Bimtek di luar daerah, tegasnya.

"Satu kesyukuran karena air Sungai Malili beberapa bulan terakhir ini kondisinya jernih, jadi warga bisa menggunakannya  untuk mandi ataupun mencuci  pakaian, ungkap Awaluddin.

Sementara itu, Kalakhar LHI Iskaruddin mengatakan bahwa Dengan kurang perhatiannya (KUPER) Pemerintah terhadap krisis air bersih yang melanda Luwu Timur khususnya di Ibu kota kabupeten, ini bisa menjadi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemda Luwu Timur, tuturnya.

Iskar beralasan bahwa Kabupaten Luwu Timur adalah wilayah yang memiliki sumber air yang memadai bahkan bisa dikatakan Surganya Air, namun kenyataannya apa yang kita lihat seolah-olah dampak kemarau yang di jadikan narasi alasan atau dijadikan kambing hitam yang membuat krisis air bersih terjadi di Lutim ini, katanya.

"Itupun kalau ini adalah dampak kemarau ya ! yang seharusnya Pemda hadir untuk memberikan solusi, tutur Aktivis kemanusiaan ini.

Menurutnya," Dalam aturan sangat jelas utamanya pada Pasal 28H UU 45 ayat (1)  menyebutkan bahwa setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, jelasnya.

"Hak atas air memang tidak diatur tersendiri di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun, hak atas air adalah bagian dari terpenuhi dan terlindunginya hak untuk hidup, sebab air adalah komponen terpenting untuk memenuhi dan melindungi hak untuk hidup yang merupakan hak mutlak dan tidak bisa dikurangi atau dengan kata lain non derogable right, sebutnya.

"Negara dalam hal ini Pemerintah pusat atau pemerintah daerah menjamin Hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari bagi kehidupan sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kwalitas yang baik aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.

"Dan hal ini di atur dalam UU Nomor 17/2019 Tentang Sumber Daya Air, tegasnya.

"Dengan demikian, menurut Iskar, ' Pemkab Lutim selaku penyelenggara pemerintahan berkewajiban memenuhi hak warga atas air bersih, tegasnya lagi.

"Disamping itu, PDAM adalah badan usaha dan pelanggan adalah konsumen, sudah jelas dalam perjanjian yang mengatur antara hak dan kewajiban perusahaan dan pelanggan, sehingga jika salah satunya lalai dari kewajibannya maka disebut wanprestasi, tuturnya.

"Pelanggan bisa saja menggugat secara hukum PDAM yang lalai memenuhi kewajiban, dengan kata lain PDAM tidak memenuhi hak pelanggan" jelas Iskar.

Iskar menegaskan, kiranya DPRD Lutim memanggil pihak instansi terkait melakukan untuk dilakukan 'hearing' atas persoalan PDAM itu, imbuhnya.

Terakhir Iskar menyampaikan bahwa melalui lembaga LHI berencana akan memasukkan pengaduan ke ombudsman RI dan KPI jika tidak ada tanggapan dari pemerintah setempat, tegasnya.

(Red)

Relawan SIGAP SINJAI Sukses Deklarasi Bersatu Menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Editor: Supriadi Buraerah

Sinjai (Sulsel)  Sigapnews.com - Relawan Solidaritas Ganjar Pranowo (SIGAP) Kabupaten Sinjai siap menjadi bagian dari dukungan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024.

Hal tersebut disampaikan seluruh Relawan SIGAP Sinjai dalam pelaksanaan deklarasi yang digelar di Warkop Sulappa, Minggu (15/10/2023).

Tampak suasana giat tersebut meriah dan Spektakuler. Sejumlah Masyarakat turut hadir memberikan dukungan atas suksesnya deklarasi ini. Rahmat salah satunya mengatakan kepada sinjai.news “GANJAR di mata Kami (Rakyat) merupakan sosok yang dinanti memimpin Indonesia untuk lebih maju”, Ujarnya saat ditemui di Kota Bersatu, Sinjai. Senada Saiful salah satu tokoh Masyarakat menuturkan Jauh hari sebelum deklarasi ini berlangsung kita semua telah menyatakan siap mendukung Ganjar maju Pilpres dan memenangkan Ganjar pada Pemilu 2024.

"Hari ini seluruh relawan SIGAP Sinjai deklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo yang juga hari ini dilaksanakan serentak se-sulsel," kata Koordinator SIGAP Kabupaten Sinjai Fahmi Nur.

Dalam acara deklarasi tadi, kata Fahmi juga dirangkaikan kegiatan seperti pertandingan domino dan gunting rambut gratis bagi seluruh relawan SIGAP Sinjai.

Sementara itu, Koordinator SIGAP Kabupaten Sinjai Fahmi Nur, mengemukakan bahwa seluruh relawan SIGAP Sinjai mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Dalam acara deklarasi khusus di Sinjai ini dirangkaikan kegiatan pertandingan domino dan gunting rambut gratis bagi seluruh relawan SIGAP Sinjai.

“Seluruh relawan SIGAP Sinjai berkomitmen mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024, karena sosoknya yang cinta kepada masyarakat, khususnya masyarakat akar rumput,”Imbuh Fahmi.

Fahmi menambahkan, filosofi SIGAP mencerminkan kekuatan, gesit, lincah, bersemangat dan giat serta berkomitmen untuk bersama-sama memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden di tahun 2024 yang akan datang.

"Kegiatan deklarasi tadi mengumpulkan semua relawan yang telah terbentuk, yakni pengurus koordinator kabupaten 3 orang, 9 orang pengurus koordinator kecamatan dan 80 orang pengurus koordinator desa/kelurahan se-kabupaten sinjai," pungkasnya. (TIM).

Safari Subuh Terbanyak, Kapolres Soppeng Raih Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia ( MURI )

Jakarta, Sigapnews.com, Kapolres Soppeng AKBP DR (C) H.M YUSUF USMAN SH.,S.IK., MT., CIPA diganjar dengan  penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas prestasi melaksanakan kegiatan Safari Kamtibmas Subuh terbanyak pada tingkat Polres selama satu tahun, Prosesi penyerahan penghargaan diberikan oleh Osmar Semesta Susilo, MIB. Selaku Wakil Direktur MURI, di Kantor Galery MURI, MOI Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat 13 Oktober 2023.

Hal tersebut tentunya merupakan Anugerah dan Dedikasi yang luar biasa yang telah ditorehkan oleh Kapolres Soppeng AKBP DR (C) H.M YUSUF USMAN SH.,S.IK., MT., CIPA yang telah membangun komunikasi dengan warga dan masyarakatnya melalui kegiatan Program Safari Subuh tersebut.

Dikonfirmasi diselah waktu penerimaan penghargaan mantan Kasatlantas Polrestabes Makassar tersebut menyampaikan rasa Terimakasih dan bangga kepada seluruh personil Polres Soppeng yang telah bekerjasama dalam melaksanakan salah satu program unggulan dalam membina dan menciptakan Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Soppeng.

"Terimakasih dan bangga kepada seluruh personil Polres Soppeng yang telah bekerjasama dalam melaksanakan salah satu program unggulan dalam membina dan menciptakan Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Soppeng", terangnya.

Dirinya juga mendedikasikan penghargaan tersebut untuk seluruh personil Polres dan Masyarakat Soppeng.

"Saya dedikasikan penghargaan ini untuk seluruh personil Polres Soppeng dan warga Kabupaten Soppeng mari bersama-sama merajut tali silaturahmi dalam bingkai nusantara NKRI".sambungnya.

AKBP Muhammad Yusuf Usman berharap kegiatan tersebut akan terus berkelanjutan dalam bersilaturahmi bersama masyarakat.

"Besar harapan saya kegiatan ini akan terus berkelanjutan, In syaa Allah", ucapnya menutup.

Published : Hendra

Kasus Lakalantas di Wilayah Polres Luwu Timur Libatkan Oknum Polisi, Tim LHI Minta Proses Sesuai Hukum Yang Berlaku

Mahmud Tim LHI (Ist).

Lutim, Sigapnews.com, Koordinator Pengawasan Pusat Lembaga Kajian Advokasi HAM Indonesia (LHI), Mahmud Cambang mendesak Kapolres Luwu Timur (Lutim) Sulawesi Selatan agar segera menuntaskan kasus kecelakaan yang melibatkan anggota kepolisian resort Lutim Aipda Sulaiman.

Kata Mahmud, kasus kecelakaan yang menyebabkan Fitri kehilangan kaki sampai pangkal paha itu harus sampai ke pengadilan untuk disidangkan, ujarnya Kamis (12/10/2023).

Fitri yang juga merupakan sekretaris desa Manurung itu juga mengalami patah tangan sehingga menimbulkan trauma yang cukup panjang bagi korban Fitri dan keluarganya.

"Kasus ini sudah ditangani penyidik Lantas Polres Lutim, SP2HP sudah diterima pihak korban tiga Minggu lalu namun sampai hari ini belum ada kejelasan atau tindak lanjutnya,".

"Kami tidak mengingingkan ada kesan publik oknum polisi ini (Aipada Sulaiman) dilindungi, atau kasusnya terkesan lamban lantaran ia juga anggota kepolisian, terang Mahmud.

Ia mengatakan, oknum polisi yang mengendarai mobil itu diduga menabrak pengendara motor yang dibawa ibu Fitri berboncengan dengan rekan kantornya harus bertanggungjawab. 

"Kasus ini, lanjut Mahmud, sudah selayaknya diproses sesuai hukum yang berlaku, tegasnya.

"Jika kasus ini lamban dan tidak ada kejelasan, hal ini patut menjadi pertanyaan. 

"Makanya kami minta Kapolres memberikan atensi terhadap kasus ini, minta anggotanya agar bekerja secara profesional, independen dan transparan dalam menangani perkaranya," tandas Mahmud tegas.

Ia menegaskan, siapapun yang bersalah, wajib dihukum, dan Kasus ini harus benar-benar dipantau, jangan sampai mandek, imbuhnya.

Mahmud yang juga Humas DPP AMJI-RI itu mengungkapkan jika pihak LHI berencana memasukkan pemberitahuan resmi ke Polda Sulsel terkait kasus laka lantas itu.

“Hari ini saya ke daerah, Insya Allah hari Senin depan kami akan masukkan surat permohonan supervisi ke Propam Polda terkait kasus laka lantas yang melibatkan oknum Polisi Polres Lutim itu".

"Pemberitahuan Ke Polda penting bagi kami agar kasus ini benar-benar berjalan sesuai proses hukum yang berkeadilan, tambahnya.

Mahmud menambahkan, hasil investigasi internal LHI ditempat kejadian perkara serta saksi-saksi juga sudah rampung, dan hasilnya sudah diserahkan ke Ketum LHI.

"Hasil investigasi internal LHI sudah ditangan Ketum DPP LHI yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pembanding dengan hasil investigasi dengan pihak kepolisian," pungkasnya (*)

Kementan Beri Ilmu Kewirausahaan Agribisnis Bagi Petani di Parepare Ajarkan Pola-Pola Bisnis Khususnya Pertanian Tanaman Padi

Sigapnews.com, Pare-Pare yang merupakan tempat lahir Presiden Ke-3 Indonesia  yakni BJ Habibie ini selain pelabuhan dan pemandangan pantai yang indah juga ditunjang potensi sektor pertanian dan perkebunan karena miliki lahan yang subur dan iklim yang cocok untuk pertanian dan perkebunan. 

Investasi dalam sektor ini dapat meliputi pengembangan tanaman pangan, seperti padi, jagung kacang, serta tanaman hortikultura lainnya. 

Dukungan pemerintah dalam bentuk infrastruktur dan teknologi pertanian juga telah meningkatkan potensi sektor ini. Selain itu perlu juga adanya peningkatan SDM pertanian kepada petani sehingga produksi dan produktivitasnya dapat meningkat. 

Maka dalam meningkatkan keterampilan petani, Kementerian Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melalui Unit Pelaksana Teknis BBPP Batangkaluku menyelenggarakan Pelatihan Kewirausahaan Agribisnis di Kota ini. 

Pelatihan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari yang digelar di 4 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yakni BPP Soreang, BPP Ujung, BPP Bacukiki dan BPP Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Dengan komoditi Padi, Jagung, kacang dan hortikultura, tiap lokasi diikuti 30 orang peserta yang berasal dari  kelompok tani  yang tersebar di wilayah tersebut.

Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kualitas petani dalam berwirausaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, selain itu sasarannya adalah untuk mencetak wirausaha yang berkompeten di bidang agribisnis serta tercapainya petani yang mandiri dan sejahterah.

Seperti yang disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di berbagai kesempatan, anak muda berperan penting dalam memperkokoh harapan rakyat dan memperkuat persiapan menghadapi tantangan global.

"Kita pecaya bahwa di tangan anak muda masa depan bangsa akan lebih baik lagi. Yang penting mereka mau melakukannya. Kita berharap dengan pertanian Indonesia jadi lebih baik karena selama ini terbukti menjadi bantalan ekonomi. Pertanian yang paling siap menghadapi tantangan-tantangan apapun hari ini, besok dan masa yang akan datang," jelas Syahrul.

Ditambahkan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, mengatakan bahwa para pemuda didorong untuk membangun usaha pertanian yang antara lain dalam bentuk women entrepreneurship, green economy, dan digital economy.

"Dengan demikian, pelatihan kewirausahaan agribisnis dapat membuka kesempatan bagi pemuda-pemudi khususnya di wilayah perdesaan untuk mengembangkan perekonomian dan diperlukan pembekalan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan yang juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi berwirausaha," imbuh Dedi.

Muhammad Sidiq, Kepala BBPP Batangkaluku mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya menguatkan komitmen dan jiwa kewirausahaan serta meningkatkan keterampilan teknis agribisnis bagi petani.

“Dalam pelatihan ini petani dapat belajar tentang penguatan kelembagaan dan pola-pola bisnis khususnya di pertanian tanaman padi. 

Mudah-mudahan kegiatan Tumbuhkan Jiwa Kewirausahaan, Puluhan Petani ini bisa dilakukan secara berkesinambungan, ” ucapnya

Bidhumas Polda Sulsel Gelar Aksi Donor Darah Sambut HUT Ke 72 Tahun Humas Polri

Makassar, Sigapnews.com, Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Sulsel bekerjasama dengan PMI Sulsel kembali melaksanakan bakti kesehatan berupa donor darah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka HUT ke 72 Humas Polri tahun 2023.

Donor darah ini dilaksanakan di Aula Soebarkah SPN Batua Polda Sulsel, Senin (02/10/2023) yang dimulai sejak pukul 08.00 WITA hingga pukul 12.00 WITA.

Kabidhumas Polda Sulsel Kombes Pol Komang Suartana mengatakan, donor darah ini dilakukan oleh personel Polda Sulsel dan juga wartawan.

"Kita menargetkan 250 kantong, dan sudah ada 160 orang yang telah mendaftar untuk mendonor (donor darah),mudah-mudahan bisa tercapai" katanya.

Ia menerangkan, donor darah tersebut sangat bermanfaat bagi kesehatan dan juga dapat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan darah.

Data yang diperoleh dari PMI Sulsel, dalam pelaksanaan donor darah peringati HUT Humas Polri oleh Bid Humas Polda Sulsel ini, tercatat ada 160 orang yang telah mendaftar.

Untuk darah yang terkumpul sebanyak 146  kantong, di mana 14 orang tidak bisa (gagal) mendonorkan darahnya dikarenakan tekanan darah tinggi, HB tinggi serta gula darah tinggi.

Published : Hendra

Miris, Gubuk Tidak Layak Huni Beralas Tanah di Sinjai Jadi Sasaran Kunjungan Insan Pers AMJI RI

SINJAI TENGAH, SIGAPNEWS.COM, - Hidup sehat dan bersih di satu rumah tempat tinggal, pasti sudah menjadi impian dan harapan setiap orang, dengan fasilitas lengkap, kebutuhan sandang pangan tercukupi setiap harinya tentu menjadi suatu kebahagiaan bagi semua keluarga.

Namun berbeda dengan sepasang suami istri, Bapak Sara (68) tahun dan Ibu Halmina (70) tahun yang tinggal menetap di gubuk reyot tidak layak huni.

Tepatnya di Desa Mattunreng Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Dimana, sepasang suami istri ini, diusia senjanya tinggal di rumah gubuk yang serba kekurangan dan sangat prihatin.

Pantauan di gubuk kedua orang tua ini, ruangannya semua bercampur jadi satu, ruangan tidur, dapur, tempat buang air, bagaikan kapal pecah, sungguh sangat memprihatikan.

Bapak Sara saat ditemui, Ketua DPC AMJI-RI Sinjai, Elang Suganda, yang juga selaku Pimpinan Media ini, mengaku sudah sekitar 5 tahun tinggal berdua di gubuk reyotnya.

"Saya tinggal bersama istri disini (gubuk-red) sudah lebih dari 5 (lima) tahun, kami tidak punya tempat tinggal lain selain rumah ini, tanah ini adalah milik istri saya,"ucapnya.

Dulu kami tinggal di kompleks pasar Sentral sebelum peristiwa kebakaran dan kami jualan bantal dari kapuk,"ucapnya.

Sara juga mengaku bahwa istrinya  adalah penerima Bantuan Langsung tunai (BLT), namanya terdaftar sebagai penerima bantuan di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara hingga saat ini, sesuai dengan alamatnya di Pasar Sentral Sinjai yang tertera di KTP.

"Kalau KTP dan Kartu Keluarga saya masih terdaftar sebagai penduduk Kelurahan Bongki dan sebagai penerima BLT, tapi karena sekarang kami tidak punya tempat tinggal lagi di pasar, jadi kami pindah ke Desa Mattunreng Tellue,"ujarnya.

"Dulu sewaktu tinggal di Pasar, saya kerja cari nafkah bawa becak yang saya sewa," ucapnya.

Lanjutnya, Pemerintah Desa juga sudah berapa kali mendatangi dan membujuk kami untuk pindah alamat di Desa ini, tapi kami belum siap,"akunya.

Tapi entah kenapa setelah kedatangan bapak hari ini baru sekarang kami siap pindah alamat.

"Iya sekarang saya sudah mau pindah alamat, asalkan surat-surat, KTP dan KK kami bisa dibantu mengurusnya, sembari berdiri mengambil KTP dan Kartu Keluarganya.

Sumber yang dihimpun, pihak Pemerintah Desa setempat baru bisa memberikan bantuan lebih jika mereka sudah pindah alamat dan tercatat sebagai warga Desa Mattunreng Tellue.

Ketua DPC AMJI-RI Simjai, disela kunjungannya, menyampaikan, kedatangannya menemui sepasang suami istri ini, dalam giat aksi sosial sebagai wujud kepedulian kepada sesama.

"Kita datang menemui langsung Bapak Sara dan Istrinya, selain memberikan bantuan beras dan baju layak pakai, giat sosial ini semata adalah panggilan hati dan ikhlas karena Allah SWT, apa yang kita berikan semoga bisa bermanfaat bagi keluarga ini,"ujarnya. Seraya menambahkan mari berbagi dengan sesama, Insya Allah yang maha kuasa akan membalasnya.

"Kita tidak akan miskin jika kita berbagi rezeki Allah".

Sementara itu Kepala Kelurahan Bongki, Abdul Waris yang dihubungi terpisah via telepon, mengaku sepasang suami istri ini Sara dan Halmina adalah benar warga Kelurahan Bongki.

"Iya benar, Sara dan Halmina tercatat sebagai warga saya Kelurahan Bongki, dulunya memang mereka tinggal di Kompleks pasar, sebelum pasar tersebut terbakar,"ucapnya.

"Mereka memang lama tinggal di Pasar dan jualan Bantal yang terbuat dari Kapuk, ibu Halmina tercatat sebagai penerima BLT dari Pemerintah.

Tapi saya tidak tahu kalau ternyata saat ini mereka sudah tinggal di Desa Mattunreng Tellue, saya baru tau sekarang. Insyaallah jika bapak Sara dan istrinya mau pindah alamat, nanti kami bantu, hidup mereka memang sangat prihatin,"tutupnya.

Diketahui Halmina jika pergi menerim BLT ditemani dengan anak perempuannya yang tinggal terpisah dengan orang tuanya. (Tim).

Diduga Ada Mafia Soal Penundaan PKPU di PN Niaga Makassar, Kajati Sulsel Keluarkan Surat Penyelidikan

Makassar, Sigapnews.com, Tim Penyelidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tanggal 06 September 2023 telah menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan keterlibatan mafia pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara Cv. Surya Mas dengan PT. Pembangunan Perumahan (PT.PP Persero) pada Pengadilan Negeri Niaga Makassar Nomor : 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks. 

Hal itu diungkapkan Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi, SH MH, dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (15/9/2023).

Menurut Soetarmi, Terkait laporan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Ebenezer Simanjuntak SH.MH

telah memerintahkan jajaran Asisten Tindak Pidana Khusus untuk melakukan kegiatan Penyelidikan, ucapnya.

"Surat perintah tersebut, kata Soetarmi," tertuang dalam Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print 833/P.4/Fd.1/09/2023 tanggal 06 September 2023 untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana terkait adanya dugaan keterlibatan mafia dengan permufakatan jahat mempengaruhi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang berpotensi merugikan keuangan negara/prekonomian negara, pungkasnya.

Published : Hendra

Kunjungi Sejumlah Parpol Jelang Pemilu 2024, Ini Harapan Kapolres Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Jelang Pemilu 2024, Kapolres Soppeng AKBP Dr. (C) H. Muhammad Yusuf Usman S.H.,S.I.K.,M.T melaksanakan kunjungan dengan menyambangi Sekretariat Partai Kontestan Pemilu 2024 diwilayah Kabupaten Soppeng, Selasa 12 September 2023.

Adapun Sekretariat Partai Peserta Pemilu yang dikunjungi yaitu Sekretariat Partai PDIP dan Nasdem yang berlokasi di jalan Merdeka Kelurahan Bila serta Sekretariat Partai Golkar di Lapajung Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Dalam kunjungannya Kapolres Soppeng bersama Wakapolres beserta Rombongan disambut langsung oleh Para Ketua DPC Partai Kontestan Pemilu.

Kapolres Soppeng AKBP Dr. (C) H. Muhammad Yusuf Usman S.H.,S.I.K.,M.T dalam kesempatannya mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut dalam rangka Silaturahmi bersama para Kontestan Partai Politik.

Disamping itu kunjungan tersebut juga dalam rangka memberikan masukan serta petunjuk dan arahan agar bagaimana pelaksanaan Pemilu 2024 nantinya khususnya di Kabupaten Soppeng dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

"Tentunya kunjungan ini kami juga berkesempatan untuk sharing serta memberikan masukan kepada para Pemangku kepentingan Politik agar pesta Demokrasi tersebut nantinya akan berjalan aman dan tertib sesuai dengan apa yang kita harapkan".Jelasnya.

Hal tersebut mengingat Pesta Demokrasi 5 tahunan sebentar lagi akan dilaksanakan, untuk itu mari kita bangun kebersamaan dalam Perhelatan Pemilu 2024 mendatang.

"Hadapi Pemilu dengan hati yang tenang dan mari kita bersama - sama menjaga Kabupaten Soppeng agar aman dan tentram meski situasi Politik Dinamis, buat perhelatan Politik yang sejuk mari bangun kebersamaan dalam perhelatan Pemilu 2024 yang akan datang dengan tetap menjalin kerukunan dan kebersamaan antar sesama ".Pungkasnya.

Turut hadir mendampingi PJU Polres Soppeng setingkat Kabag, Kasat, Kasie dan Personil Polres Soppeng.

Published : Hendra

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar Vonis Penjara 8 Tahun 3 Terdakwa Kasus Korupsi Bulog Pinrang

Makassar, Sigapnews.com, Majelis Hakim membacakan Putusan Pidana terhadap terdakwa Radityo Putra Sikado (eks pimpinan cabang Pinrang), terdakwa Muh. Idris (eks kepala gudang Bulog Pinrang) dan terdakwa Irpan (CV Sabang Merauke Persada selaku rekanan bulog).

Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas 1A Makassar, Kamis (31/8/2023).

Sebelumya Penuntut Umum telah membacakan tuntutan Pidana terhadap ketiga terdakwa dalam perkara tindak Pidana Korupsi yaitu hilangnya 500 ton beras di Gudang Lampa Bulog Pinrang yang dikeluarkan tanpa prosedur sehingga merugikan Negara sebesar Rp. 5,4 Miliar.

Adapun amar surat tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum Kejati SulSel sebagai berikut : 1). Terdakwa Irpan terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Subs. Pasal 3 Lebih Subsider 9 Pasal  Jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2021 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (Sembilan) Tahun.

Kemudian, menuntut terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Menuntut terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 2.000.624.450 subsider 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara. 

Untuk terdakwa Muh. Idris yang terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Subs. Pasal 3 Lebih Subsider 9 Pasal  Jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2021 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (Sembilan) Tahun.

Kemudian menuntut terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Selanjutnya menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.442.050.000 subsider 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara.

Sedangkan terdakwa Radityo Putra Sikado yang telah terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Subs. Pasal 3 lebih Subsider 9 Pasal  Jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2021 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (Sembilan) Tahun.

Kemudian menuntut Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan

Selanjutnya menuntut terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 558.439.000 subsider 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas 1A Makassar telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan para terdakwa telah melanggar hukum dan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa hilangnya 500 ton beras di Gudang Lampa Bulog Pinrang yang dikeluarkan tanpa prosedur sehingga merugikan Negara.

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada ketiga terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa Irpan terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2021 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (Delapan) Tahun, membebankan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dan menetapkan terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 2.000.624.450 subsider pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.

Untuk terdakwa Muh. Idris terbukti terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2021 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (Delapan) Tahun, membebankan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dan menetapkan terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 2.442.050.000,- subsider pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.

Untuk terdakwa Radityo Putra Sikado terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2021 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (Delapan) Tahun, membebankan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dan menetapkan terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 558.439.000,- subsider pidana penjara selama 2 (empat) Tahun.

Sumber ; Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi SH, MH

Bahas Pemilu di Safari Jum'at, Wakapolres Soppeng : Jangan Terpengaruh Black Campaign

Soppeng, Sigapnews.com, Wakapolres Soppeng Kompol H. Muhiddin Yunus S.H.,M.H memimpin langsung Safari Jumat di Masjid Nurul Falah jalan A. Hasan Pajalele Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, Jumat 01 September 2023.

Kegiatan yang melibatkan Puluhan PJU dan Personil Polres Soppeng juga dirangkaikan dengan Jumat Curhat bersama Jamaah Masjid.

Dalam kesempatannya Wakapolres Soppeng mengajak masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang Pemilu 2024, karena menurutnya kita semua merupakan saudara, meski terdapat beda pilihan namun dirinya menghimbau masyarakat tetap bersatu.

Wakapolres Soppeng menghimbau jamaah agar tidak bercerai - berai dalam menghadapi Pemilu 2024 serta tidak terpengaruh dengan Black Campaign, jaga persaudaraan dan kesatuan serta persaudaraan di Kabupaten Soppeng khususnya di Kecamatan Ganra", imbuhnya.

Selain membahas Pemilu 2024, Kompol Muhiddin Yunus juga membahas terkait maraknya penipuan online, maka dari itu pada kesempatan yang sama dirinya juga mengajak masyarakat untuk bijak bermedia sosial, waspada maraknya penipuan online, sharing sebelum share berita yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena ada UU ITE.

"Untuk menjaga situasi Kamtibmas yang Kondusif dalam menghadapi dampak El - Nino, Wakapolres Soppeng juga mengajak masyarakat untuk menjadi Polisi bagi diri sendiri dengan melaporkan kepada pihak Kepolisian jika terdapat hal - hal yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan khususnya di Kabupaten Soppeng karena jumlah personil di Kabupaten Soppeng masih sangat terbatas.

"Bantu kami menjaga Kamtibmas dengan menjadi Polisi bagi diri sendiri dalam artian jika melihat penyimpangan atau hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban agar segera dilaporkan kepada pihak berwajib".Pungkasnya

Diketahui Program Safari Jumat merupakan Program Rutin Kapolres Soppeng AKBP Dr. (C) H.Muhammad Yusuf Usman S.H.,S.I.K.,M.T dalam menyerap aspirasi masyarakat, selain Safari Jumat,  Kapolres Soppeng juga mempunyai Program yang sama yaitu Safari Subuh serta Polisi Santri.

(Red/*)

Kunjungi Kejati Sulsel, Jaksa Agung Sebut Kepercayaan Publik Terhadap Kejaksaan Mengalami Peningkatan Capai Skor 82,7 Persen

Makassar, Sigapnews.com, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin berkunjung ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kamis (24/8/2023).

Kehadiran Jaksa Agung didampingi Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Ny. Sruning Burhanuddin beserta rombongan disambut Kajati SulSel Leonard Eben Ezer Simanjuntak beserta Ketua Ikatan Adyaksa Dharmakarini Wilayah SulSel Ny. Friska Leonard Simanjuntak, Wakajati, Para Asisten, Kabag TU, Koordinator, Kasi dan seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. 

Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya telah berkunjung ke beberapa Kejaksaan Negeri yaitu Kejari Pangkep, Kejari Maros, Kejari Gowa, Kejari Takalar dan Kejari Makassar dalam rangka melihat kondisi Kantor sebagai tempat kerja, mengecek perlengkapan dan peralatan kantor seperti mobiler dan kendaraan Dinas / Operasional yang mendukung kinerja Satker serta mengecek kekuatan personil / pegawai di setiap Satker yang dikunjunginya dan yang paling utama yaitu menjalin hubungan silaturahmi antara atasan dengan jajaran yang paling bawah.

Dihadapan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak memaparkan beberapa keberhasilan kinerjanya bersama jajaran dalam melaksanakan tugas.

Ia menyebut diantara keberhasilan kinerjanya yakni Keberhasilan dalam upaya Penerimaan Negara Bukan Pajak  (PNBP) sebesar Rp. 10.959.732.985 (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang diperoleh dari pembayaran uang pengganti Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Denda Tilang, Sewa Rumah Dinas dan lain-lain. 

Kemudian kedua, Keberhasilan dalam melaksanakan direktif Presiden berupa pemberantasan mafia tanah dari penyelidikan Intelijen Kejati Sulsel  ditingkatkan ke tahap penyidikan Pidsus yaitu kasus dugaan mafia tanah Tindak Pidana Korupsi pembayaran ganti rugi lahan masyarakat untuk kegiatan Proyek Strategis Nasional Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo.

Kemudian ketiga yaitu, Keberhasilan dalam pemberantasan mafia pupuk dari penyelidikan Intelijen Kejati Sulsel yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus di Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu. 

Kemudian keempat yaitu, Keberhasilan Pengamanan DPO sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 21 kegiatan dengan rincian sebanyak 9  DPO diamankan dalam Perkara Tindak Pidana Khusus dan 12 DPO diamankan dalam perkara Tindak Pidana Umum, Tim Tabur Kejati Sulsel juga membantu pengamanan DPO dari Kejati lain yaitu 1 pengamanan DPO dari Kejari Nabire pada Kejaksaan Tinggi Jayapura dan 1 DPO dari Kejari Muara enin pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Kelima yakni, Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) target 118 kegiatan, dengan peserta 5.900 orang, realisasi : 50 kegiatan dengan peserta 3.530, sisa 68 kegiatan yang akan dilaksanakan sampai akhir Tahun 2023. 

Keenam yakni, Kegiatan Penerangan Hukum (Materi Pemberantasan Korupsi dan Upaya Pencegahannya) target 35 kegiatan dengan 1.750 orang, realisasi : 32 kegiatan dengan peserta 2.000 orang dan kegiatan Jaksa Menyapa melalui Siaran Radio target 49 kegiatan, realisasi : 20 kegiatan (materi yang disampaikan diantaranya terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu). 

Ketujuh yaitu Penyelidikan pada Bidang Tindak Pidana Khusus 5 perkara dengan rincian sebagai berikut : 3 perkara ditingkatkan penyidikan, 1 perkara diserahkan ke Kejari Pangkep dan 1 perkara masih proses penyelidikan. 

Penyidikan Bidang Pidana Khusus 19 perkara dengan rincian : 13 perkara telah ditingkatkan ke penuntutan, 3 perkara tahap 1 dan 3 perkara dalam proses penyidikan. 

Dalam kesempatan itu, Kajati Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak juga menyampaikan kepada Jaksa Agung mengenai penyelesaian tunggakan perkara Tahun 2022 yaitu : dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembayaran dana Tantiem, Jaspro dan Pembayaran Asuransi Dwiguna Jabatan Tahun 2016 s.d 2018 dan dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan penetapan nilai pasar / harga dasar pasir laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020.

Selanjutnya ke 8 yakni, Penyelamatan keuangan negara Kejati Sulsel pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara  untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 1.254.661.711.287 (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), dan Kejari se Sulsel telah menyelamatkan keuangan negara melalui bidang Datun sebesar Rp. 7.936.444.106 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus enam rupiah). 

Kesembilan, yakni, Penyelesaian perkara Tindak Pidana Umum melalui Restorative Justice sebanyak 75 kegiatan serta penanganan perkara sesuai direktif Peresiden yaitu TPPO sebanyak 7 perkara (tahap Pratut) dan 1 perkara (tahap banding). 10). Untuk Bidang Tindak Pidana Militer sampai saat ini telah dilakukan 6 kegiatan sosialisasi, 12 kegiatan koordinasi, 4 kegiatan monitoring dan 2 kegiatan kunjungan kerja.

Sementara itu, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin dalam kesempatan itu mengapresiasi kinerja Kajati Sulsel dalam menuntaskan penanganan perkara Tambang Pasir Laut Kabupaten Takalar dan kasus penyalahgunaan Keuangan PDAM Kota Makassar yang selama ini meresahkan masyarakat di Sulawesi Selatan. 

Jaksa Agung menegaskan bahwa, selama ini yang dilihat oleh publik kinerja kita adalah dibidang Penindakan Penanganan Perkara Korupsi. 

"Namun masih terdapat bidang lain yang juga memberikan kontribusi peningkatan kinerja Kejaksaan yaitu bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Bidang Intelijen juga banyak berperan terutama terkait penyelamatan aset dan keuangan negara. 

"Terlebih lagi di bidang Tindak Pidana Umum dengan penegakan hukum humanis yang tidak kalah pentingnya untuk dipublikasi. 

Jaksa Agung menyampaikan bahwa kepercayaan publik yang diraih oleh Kejaksaan terus mengalami peningkatan. 

Saat dilantik menjadi Jaksa Agung oleh Presiden pada Oktober 2019 lalu, kepercayaan publik terhadap Kejaksaan masih berkisar di angka 50,6%. 

Namun, sedikit demi sedikit indeks kepercayaan publik terus beranjak meningkat di setiap kesempatan survei. 

Survei terakhir pada Juni 2023, Kejaksaan berhasil menorehkan capaian tertinggi dalam indeks kepercayaan publik dengan skor 82,7%.

Perolehan tersebut menjadi bukti bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. 

Oleh karenanya, Jaksa Agung berpesan capaian ini jangan sampai membuat kita terbuai,  tetapi sebaliknya, beban yang diemban justru semakin berat dalam menjaga kepercayaan yang telah dititipkan oleh masyarakat kepada Kejaksaan. 

“Untuk itu marilah terus kita barengi dengan meningkatkan kualitas diri dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Jaksa Agung.

"Semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpa. 

"Peribahasa ini disampaikan Jaksa Agung sesuai dengan keadaan sekarang, semakin tinggi prestasi yang berhasil dicapai oleh Kejaksaan maka semakin banyak cobaan, halangan, dan rintangan yang akan menghadang. 

"Hal ini terbukti dari viralnya pemberitaan negatif di berbagai platform media yang mencoreng marwah Kejaksaan. 

"Semua pemberitaan kontraproduktif terkesan timbul secara sistematis untuk menyudutkan Kejaksaan dan merampas kepercayaan publik yang telah dititipkan kepada Korps Adhyaksa. 

"Selanjutnya, Jaksa Agung menyampaikan sebagai anggota Korps Adhyaksa, kita semua memiliki dua peranan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. 

"Oleh karena itu, dalam kapasitas sebagai aparat penegak hukum, kita harus memahami sepenuhnya bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan, jajaran Kejaksaan hendaknya mampu menerjemahkan beragam keinginan, ekspektasi dan tuntutan masyarakat, terutama memastikan tegaknya supremasi hukum yang menghadirkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang berkemanfaatan.

"Mempertahankan dan terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia dengan pola kerja yang sistematis dan terlembaga serta melakukan transformasi yang terencana dan komprehensif dari pusat sampai ke daerah. 

"Melakukan publikasi kinerja dan pemberitaan yang positif mengenai Kejaksaan secara masif melalui sarana media massa serta media sosial guna membentuk opini positif di masyarakat. 

Selanjutnya, Jaksa Agung tak henti-hentinya dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh warga Adhyaksa dalam setiap tahapan penegakan hukum, senantiasa mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia, baik yang pro maupun yang kontra.

"Untuk itu, terus tumbuh kembangkan integritas dan hindari pola-pola penanganan perkara yang bersifat transaksional, budaya mafia peradilan harus segera dihentikan.

“Sekali lagi, saya tegaskan kepada segenap warga Adhyaksa untuk menghentikan praktek penegakan hukum yang tidak terpuji, sebaliknya laksanakan penegakan hukum integral yang dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum melalui peradilan yang jujur, bertanggungjawab, etis, dan efisien dengan mengedepankan hati nurani,” ujar Jaksa Agung menegaskan.

Published: Edil Rauf 

Kejati Sulsel Tetapkan 2 Perempuan Tersangka Kasus Korupsi Pegadaian Rantepao

Makassar, Sigapnews.com,- Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan dua orang tersangka masing-masing berinisial HM dan WAN atas kasus dugaan korupsi kredit fiktif dan penggelapan klaim asuransi mikro PT Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Tana Toraja.

"Setelah dilakukan pemeriksaan dari semula menjadi saksi, penyidik menaikkan status keduanya menjadi tersangka," ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulsel Soertami saat rilis kasus di kantor Kejati Sulsel, Makassar, Rabu malam, (16/8/2023).

Perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kantor PT Pegadaian Cabang Rantepao dilakukan sejak tahun 2021 -2022 tersebut tersangka HM yang merupakan perempuan menjabat Kepala Unit Bisnis Mikro dan WAN juga perempuan sebagai tenaga pemasaran kantor Pegadaian setempat.

"Penyidik Kejati telah melakukan penahanan terhadap tersangka HM berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejati Sulsel selama 20 hari mulai 16 Agustus sampai 14 September 2023 di Rutan Kelas IA Makassar," papar Soertami.

Sedangkan tersangka WAN saat ini menjalani penahanan di Rutan Kelas IIB Makale, Kabupaten Tana Toraja karena ada perkaranya lain yang kini sedang berjalan.

Penetapan kedua tersangka tersebut sekaligus dilakukan penahanan setelah penyidik memperoleh dua alat bukti yang cukup, terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit PT Pegadaian Cabang Rantepao tahun 2021-2022.

Dari perbuatan dua tersangka ini yang melawan hukum atas dugaan korupsi penyaluran kredit yang berpotensi menimbulkan kerugian negara Rp1,2 miliar lebih.

Modus yang dijalankan keduanya yakni kredit fiktif tanpa jaminan surat BPKB.

Kemudian, kredit fiktif jaminan surat BPKB arsip, kredit non prosedural untuk penggunaan pribadi, penanganan kredit bermasalah atau penarikan kendaraan, penggelapan klaim asuransi mikro dan menahan angsuran nasabah untuk digunakan secara pribadi.

Dari perbuatan para tersangka ini disangkakan primair serta subsidair pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, juncto pasal 64 KUHPidana.

Published : Edil Rauf

Eks Kajari Balikpapan Resmi Jabat Asisten Intelijen Kejati Sulsel

Makassar, Sigapnews.com, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjutak melantik dan mengambil Sumpah Jabatan Ardiansyah, S.H, M.H. sebagai Asisten Intelijen Pada Kejati Sulsel yang dilangsungkan di Baruga Adhyaksa Kantor Kejati Sulsel, Senin (7/8/2023).

Pelantikan Ardiansyah sebagai Asintel Kejati Sulsel berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-334/C/07/2023 tentang Pemindahan, Penghentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

SK tersebut ditandatangani di Jakarta 20 Juli 2023 oleh Jaksa Agung Muda (JAM) Pembinaan Dr. Bambang Sugeng Rukmono.

Sebelumnya Ardiansyah Menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur.

Dalam Acara Pelantikan Asisten Intelijen tersebut turut hadir Para Asisten, Kabag TU, Para Koordinator dan Para Kasi serta beberapa Jaksa Fungsional pada Lingkup Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Kajati Sulsel Leo Simanjutak dalam sambutannya mengatakan bahwa rotasi jabatan di lingkungan Kejaksaan adalah siklus yang dibutuhkan dalam rangka regenerasi sekaligus penyegaran personil dan organisasi.

Selain itu, juga sebagai upaya penataan melalui pergantian dan penyegaran, ujarnya.

"Ini dipandang perlu sebagai ikhtiar Kejaksaan untuk senantiasa menjadi tetap kuat, lebih solid, dan lebih siap guna menjawab tantangan tugas yang semakin dinamis dan kompleks, jelas Kajati Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

Dikesempatan itu Leo Simanjuntak juga menyampaikan bahwa pejabat yang ditunjuk pimpinan tentulah merupakan insan terbaik adhyaksa karena sudah melalui proses kajian mendalam, pertimbangan matang serta penilaian obyektif untuk mengisi jabatan yang telah ditentukan dengan memperhatikan prinsip “The Right Man On The Right Place”, katanya.

Dirinya berharap pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan amanah yang diberikan untuk kejayaan institusi, dengan cara melaksanakan penuh rasa tanggung jawab, komitmen yang bersungguh-sungguh untuk bekerja keras serta cerdas, semangat een en ondeelbaar dan saling bahu membahu, tandas Kajati Sulsel.

Dikesempatan itu, Leo Simanjuntak berpesan kepada Asisten Intelijen yang baru dilantik, Ardiansyah," agar mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk menghadirkan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang Kolaboratif, Inovatif dan Adaptif serta Inklusif yang mampu memberikan pelayanan publik dengan rasa keadilan yang humanis bagi kemajuan masyarakat provinsi Sulawesi Selatan serta bangsa dan negara Indonesia.

Leo Simanjuntak tidak lupa menginngatkan kepada seluruh pimpinan dan pegawai di lingkup Kejati Sulsel untuk “memastikan kejaksaan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan pembangunan”.

Menurutnya, Ada 7 perintah harian kejaksaan republik Indonesia yang perlu dipedomani untuk tahun 2023 yakni :

1). Aktualisasikan Pola Hidup yang merefleksikan nilai Tri Krama Adhyaksa baik dalam pelaksanaan tugas maupun bersosialisasi di tengah masyarakat.

2).Tingkatkan kepekaan sosial berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang serta kehidupan bermasyarakat.

3).Wujudkan kesatuan pola analisis Yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara.

4).Laksanakan penegakan hukum dan penyelesaian perkara secara prosedural dan tuntas.

5).Perkuat kemampuan manajerial dan administratif sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan.

6).Optimalkan sinergi antar bidang guna mewujudkan keberhasilan capaian kerja Institusi.

7).Jaga netralitas personel dalam menyongsong Pemilu serentak tahun 2024.

Dikesempatan itu juga Kajati Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjutak sebagai nahkoda Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan meminta Pejabat Asintel untuk benar-benar memperhatikan dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh 2 (dua) strategi yang sudah ditetapkan pelaksanaan tugas.

Strategi kepemimpinan yang dimaksud yang terdiri atas : konsolidasi, optimalisasi dan public trust.

Kemudian Strategi kinerja yang terdiri atas, Transformatif, Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif.

Untuk menjaga dan meningkatkan public trust kepada Kejaksaan, Leo Simanjuntak meminta kepada Asintel untuk mencermati dan mempedomani Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 tahun 2021 tentang Publikasi Kinerja dan Pemberitaan Positif mengenai Kejaksaan di media massa dan media sosial.

"Saudara wajib menjaga integritas dan marwah Kejaksaan serta menjaga diri di dalam dan di luar kantor, ujar Kajati Sulsel.

"Cermati dan pedomani juga Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-67/a/SUJA/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang berisi peringatan tegas untuk tidak melakukan perbuatan tercela berupa intervensi dan/atau campur tangan mencari keuntungan dalam pengadaan barang/jasa atau meminta proyek, baik di kementerian/lembaga instansi, pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota, dan BUMN/BUMD, Imbuhnya.

Leo Simanjuntak mengingatkan dan menegaskan kembali tentang peringatan Bapak Jaksa Agung RI, Untuk senantiasa menerapkan Pola Hidup Sederhana dan menghindari Gaya Hidup Hedonis yang suka memamerkan harta benda dan kemewahan.

"Hentikan gaya hidup bermewah-mewahan, pimpinan tidak akan segan-segan mencopot jabatan saudara, hanya karena Pola Hidup Hedonis, tegas Kajati Sulsel.

"Untuk Itu Saya minta cermati dan Pedomani Instruksi Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana, antara Lain :

1).Menghindari gaya hidup konsumtif dengan tidak Membeli/Memakai/Memamerkan Barang-Barang Mewah, 2).Menghindari timbulnya kesenjangan dan kecemburuan sosial dengan tidak mengunggah Foto/Video pada media sosial yang mempertontonkan gaya hidup yang berlebihan, 3). Menyesuaikan dan menyelaraskan perilaku sehari-hari berdasarkan norma hukum dan adat istiadat setempat, 4).Menyelenggarakan acara atau perayaan yang sifatnya pribadi dengan sederhana dan tidak berlebihan, 5).Menghindari tempat tertentu yang dapat mencemarkan kehormatan dan/atau merendahkan martabat institusi seperti lokasi perjudian, diskotik, klub malam, atau tempat lain yang serupa, pungkas Leo Simanjuntak.

Published : Edil Rauf

Perempuan Warga Takalar Ditangkap Tim Tabur Kejati Sulsel, Kajati : Tidak Ada Tempat Aman Bagi Buronan

Makassar, Sigapnews.com, Tim Tabur Intelijen Kejati Sulsel mengamankan terpidana buronan sediaan farmasi atas nama Basse Dg Jinne Bin Lauddin Dg Toro di wilayah Dusun Dengilau Desa Sawakang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis (3/8/2023) sekitar pukul 1.15 wita.

Dalam penangkapan ini, Tim Tabur Ewako Adhyaksa Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan Tim Tabur Kejari Takalar atas nama terpidana Basse Dg Jinne Bin Lauddin Dg Toro yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.

Menurut pihak kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan yang disampaikan Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi, SH, MH bahwa hal tersebut melanggar Pasal 196 Subs Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pihak kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa, terpidana Basse Dg Jinne perlu diamankan sebab perkaranya sudah divonis bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht), dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 41/Pid.Sus/2023 tanggal 23 Mei 2023, ungkap Soetarmi.

Dalam putusan tersebut yakni,
"Menyatakan terdakwa Basse Dg Jinne Bin Lauddin Dg Toro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, urai Soetarmi.

Kata Soetarmi, "Sebelum mengamankan Buronan Basse Dg Jinne Bin Lauddin Dg Toro, didahului kegiatan Surveillance oleh Tim Tabur selama 6 (enam) hari 6 (enam) malam untuk memastikan keberadaan Buronan ditempat persembunyiannya, selanjutnya atas Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor Sprint-Ops : 47/P.4/Dti.2/07/2023 tanggal 28 Juli 2023, pada pukul 7.15 Wita bertempat di Dusun Dengilau Desa Sawakong Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Tim Tabur berhasil mengamankan Terpidana Basse Dg Jinne Bin Lauddin Dg Toro.

"Usai penangkapan selanjutnya Buronan dibawa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kemudian diserahkan langsung kepada Tim Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Takalar.

Sementara itu, Kajati SulSel Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH. MH.  meminta jajarannya untuk selalu memonitor dan segera menangkap Buronan-buronan yang masih berkeliaran untuk dieksekusi demi kepastian hukum.

Kajati SulSel juga menghimbau kepada seluruh BURONAN yang telah ditetapkan DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena “tidak ada tempat yang aman bagi para BURONAN”, Pungkas Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

(Red)

6 Putra dan 4 Putri Atlet Tinju Sulsel Lolos Ke PON 2024

Makassar, Sigapnews.com, - Pengurus Provinsi  Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pengprov Pertina) Sulawesi Selatan (Sulsel) menorehkan prestasi pada Pra Pekan Olahraga Nasional (PON) Pertama XXI yang digelar GOR Makassar Sport Hall, sejak 20-31 Juli 2023.

Tidak tanggung-tanggung, 10 atlet tinju Pertina Sulsel berhasil meraih tiket lolos ke PON Aceh - Sumatra Utara (Sumut) 2024. 

Kesepuluh atlet tersebut terdiri dari enam putra meraih medali emas, satu perak dan dua perunggu. 

Sementara petinju putri empat orang. Masing-masing meraih satu emas dan tiga perunggu.  

Ketua Pengprov Pertina Sulsel Harpen Reza Ali mengatakan, prestasi ini merupakan rekor dan sejarah baru yang dicapai Sulsel selama keikutsertaan Sulsel di cabor tinju pada PON.

"Selama ini Sulsel hanya mampu meloloskan paling banyak 5 petinjunya di PON," ungkap  Harpen, Selasa (1/8/2023).

Harpen menjelaskan torehan prestasi ini masih sementara. Sulsel masih punya peluang menambah atletnya menuju PON XXI Aceh - Sumut 2024. 

"Masih ada Pra PON seri kedua yang akan dilaksanakan  pada 20-30 Oktober di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

"Kita tetap akan mempersiapkan lagi atlet untuk mengisi kelas-kelas yang gagal di seri pertama di Kupang, NTT," ujar Harpen.

Pengorov Pertina Sulsel tidak hanya meloloskan 10 atletnya. 

"Dua petinju Sulsel masing-masing Abraham Masihor terpilih sebagai petinju terbaik putra dan  Hindriawati Haer terpilih sebagai petinju favorit.

Berikut ini nama-nama Atlet Tinju Sulsel yang lolos PON Aceh - Sumut 2024:

Kategori Putra

1.Haris Mongga Kelas 80 - 86 Kg  (Perak)

2.Kore Fira Kelas 71 - 75 Kg (Emas) 

3.Abraham Masihor Kelas 57 - 60 Kg (Emas) 

4.Josua Holy Masihor Kelas 51 - 54 Kg (Emas) 

5.Ariel Sharin LatuheruKelas 54 - 57 Kg (Perunggu) 

6.Samsudin Sirajudin Kelas 46 - 48 Kg (Perunggu) 

Kategori Putri

1.Maria kelas 57 - 60 (Perunggu) 

2.Feby Meilanda Kelas 54 - 57 Kg (Perunggu)

3.Hindriawati Haer Kelas 52 - 54 Kg (Emas) 

4.Andini kelas 45 - 48 Kg (Perunggu).

Published : Edil Rauf 

Berawal dari Saksi, FS Ditahan dan Ditetapkan Tersangka Kasus Tambang Pasir Laut Takalar Oleh Penyidik Kejati Sulsel

Makassar, Sigapnews.com, Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menaikkan status 1 (satu) orang saksi menjadi tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Nilai Pasar / Harga Dasar Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020.

Hal itu diungkapkan Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi, SH, MH dalam rilis tertulisnya, Kamis (27/7/2023).

Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi menyebut saksi yang dinaikkan statusnya menjadi tersangka yaitu atas nama tersangka FS selaku Plh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar tahun 2020.

"Penetapan tersangka tersebut berdasarkan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 165/P.4/Fd.1/07/2023 tanggal 27 Juli 2023.

Menurut Soetarmi, " FS ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mendapatkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, katanya.

Dikatakan Soetarmi, "Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik selanjutnya memeriksakan kesehatan para tersangka kepada tim dokter dari Dinas Kesehatan Kota Makassar yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat serta tidak dalam keadaan covid, terangnya.

"Begitupun penahanan terhadap tersangka FS  berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : Print- 125/P.4.5/Fd.1/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar, urainya.

Dijelaskan Soetarmi, "Adapun kasus yang menjerat dan menjadikan FS sebagai tersangka diduga sebagai orang yang turut serta atau bersama-sama dengan terdakwa GM, HB serta AN yang telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka adalah sebagai berikut :

Diterangkan Soetarmi, "Bahwa berawal dari adanya surat permohonan keringanan pajak kepada Bupati Takalar pada tanggal 02 Oktober 2020 yang diajukan oleh Tersangka AN selaku Direktur Utama PT. BANTENG LAUT INDONESIA, seolah-olah meminta agar dilakukan penurunan atau pemberian keringanan nilai pajak pasir laut, namun isi dari surat tersebut ternyata meminta agar dilakukan penurunan nilai pasar pasir laut sebesar Rp. 7.500,-/M2 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik), yang nilainya bertentangan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/TAHUN 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penerapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tetang Pelaksanaan Pajak Mineral bukan logam dan batuan, serta dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang tata cara pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan, yang dalam peraturan-peraturan tersebut, nilai pasar / harga dasar laut telah ditetapkan sebesar Rp. 10.000,/M3 (sepuluh ribu rupiah per meter kubik), dimana permohonan tersangka AN selanjutnya dilakukan proses/pembahasan oleh tersangka FS dan terdakwa HB, kemudian dikeluarkanlah SKPD oleh terdakwa GM kepada PT. BANTENG LAUT INDONESIA dengan nilai pasar pasir laut sebesar Rp. 7.500,-/M2 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik).

"Dari penyimpangan yang terjadi pada penetapan nilai pasar / harga dasar pasir laut tersebut, mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar mengalami kerugian dengan nilai total sebesar Rp. 7.061.343.713,- (Tujuh milyar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga tujuh ratus tiga belas rupiah).

"Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit perhitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan penetapan harga jual pasir laut pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020 Nomor : 700.04/751/B.V/ITPROV tanggal 03 Februari 2023, tutur Soetarmi.

Lebih lanjut Soetarmi menyebutkan bahwa, "Adapun Pasal yang disangkakan yakni ;

PRIMAIR :
Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR :
Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

(Red/Edil Rauf)

Kapolres Soppeng AKBP Muh Yusuf Usman Terima Penghargaan dari Kapolri

Makassar, Sigapnews.com, Kapolres Soppeng AKBP AKBP Dr. (C) H. Muhammad Yusuf Usman S.H.,S.I.K.,M.T kembali meraih penghargaan atas prestasi Polres Soppeng sebagai Polres terbaik dalam pelaksanaan Quick Wins Presisi tahun 2023.

Penghargaan oleh Kapolri tersebut diserahkan langsung oleh Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Chuzaini Patoppoi, S.St.M.K., S.H yang dilangsungkan di Aula Mappaoddang Polda Sulsel yang dirangkaikan dengan kegiatan Anev Kamtibmas TW II Dalam Rangka Kesiapan Pemilu Tahun 2024 , Makassar , Selasa 25 Juli 2023.

Kapolres Soppeng AKBP Muhammad Yusuf Usman yang menerima piagam penghargaan tersebut, mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia mengapresiasi dedikasi dan kerja keras seluruh anggota Polres Soppeng yang telah bekerja sebagai tim yang solid dan kompak.

"Kami sangat bangga dan berterima kasih atas penghargaan ini. 

"Ini adalah bukti bahwa kerja keras kami diakui dan menjadikan motivasi," katanya.

Pemberian piagam penghargaan ini diharapkan akan memberikan semangat baru bagi seluruh anggota jajaran Polres Soppeng untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas kepolisian.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kapolri untuk mengapresiasi Polres jajaran se Indonesia yang telah bekerja dengan baik dan Maksimal

Dalam kegiatan tersebut Kapolres Soppeng turut didampingi Kabag Ops Kompol S. Syamsuddin S.Ag M.H , Kasatreskrim Iptu Ridwan SH, MH, serta Kasat Intel Mahmuddin S,Sos.

(Red)