Pengembangan Wisata di Soppeng: Proyek Ompo dalam Fokus Investasi Terpadu

Soppeng, Sigapnews.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menegaskan komitmennya untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui revitalisasi Permandian Alam Ompo menjadi kawasan wisata terpadu. 

Hal ini disampaikan dalam Rapat Tim Khusus Forum Percepatan Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata Sulawesi Selatan (PINISI SULTAN) yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (22/4).

Rapat yang bertema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan melalui Investasi dan Hilirisasi Berbasis Green & Blue Economy" tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah Jufri Rahman, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Rizki Ernadi Wimanda, serta para Bupati/Wali Kota dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) se-Sulawesi Selatan. 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia memfokuskan pembahasan pada peluang investasi di sektor ekonomi hijau dan pengembangan kawasan industri terintegrasi.

Dalam sesi diskusi, Wakil Bupati Soppeng mengenang masa kecilnya menikmati keindahan alam di Permandian Alam Ompo dan memperkenalkan gagasan "Ompo Reborn". 

Proyek ini bertujuan mengubah kawasan tersebut menjadi destinasi wisata lengkap dengan fasilitas hiburan, atraksi budaya, dan penginapan berupa cottage. 

"Kami ingin mengembalikan kejayaan Ompo sebagai ikon pariwisata yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal," ujar Selle KS Dalle. 

Gagasan ini mendapat sambutan positif dan akan segera dimasukkan ke dalam Investment Project Ready to Offer (IPRO) sebagai langkah konkret untuk menarik investasi.

Gubernur Sulawesi Selatan juga menekankan pentingnya pembentukan konglomerat lokal dan tim khusus untuk mempercepat promosi investasi di wilayah ini. 

Dengan dukungan semua pihak, diharapkan pengembangan wisata terpadu di Soppeng dapat menjadi model pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan daerah melalui berbagai program inovatif. 

Fokus utama saat ini adalah pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya lokal.

(Red) 

Dukungan Dana BKKBN Sulsel untuk Soppeng, Fokus Pencegahan Stunting dan Kesejahteraan Keluarga

 

Soppeng, Sigapnews.com, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan, H. Shodiqin, SH, MM, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Soppeng dan mengadakan audiensi dengan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, di Kantor Bupati Soppeng pada Selasa, 22 April 2025.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat dukungan terhadap program keluarga berencana di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, H. Shodiqin menyampaikan keberhasilan program keluarga berencana di Kabupaten Soppeng yang telah tercermin melalui evaluasi nasional yang positif.

Sebagai bentuk dukungan, BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan dana alokasi khusus (DAK) fisik dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) senilai Rp 4.038.361.000 kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan penting seperti pencegahan stunting, penyuluhan keluarga, bantuan transportasi, dan pendampingan bagi calon pengantin, ibu hamil, serta ibu menyusui.

“Dana ini akan digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk pencegahan stunting, penyuluhan keluarga, bantuan transportasi, dan biaya operasional pendampingan calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui,” jelas H. Shodiqin.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyambut baik dukungan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan penggunaan anggaran agar langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam menanggulangi stunting.

Ia menegaskan bahwa prioritas akan diberikan pada kegiatan yang berdampak langsung daripada kegiatan administratif yang menghabiskan anggaran.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari BKKBN Sulawesi Selatan".

"Alokasi dana yang signifikan ini akan sangat membantu upaya kami dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Soppeng".

"Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan BKKBN untuk mencapai tujuan bersama,” ujarnya.

Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara BKKBN dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mengoptimalkan program keluarga berencana yang berdampak positif bagi masyarakat.

H. Shodiqin berharap keberhasilan Kabupaten Soppeng dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Sulawesi Selatan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola program kependudukan dan keluarga berencana guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

(Red)

Brigade Pangan Sidrap Siap Menuju IP 300 dan Swasembada Pangan 2025

Sidrap, Sigapnews.com, Seluruh Brigade Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang mengikuti rapat koordinasi pangan II dalam rangka penerapan IP 300 tahun 2025 yang dilaksanakan di lapangan upacara SKPD Sidrap, Rabu (16/4).

Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh elemen dalam mendukung kebijakan strategis di sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, yang menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai pilar utama bagi stabilitas sebuah negara. 

Mentan Amran mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kondisi darurat pangan global yang bisa berdampak serius pada Indonesia jika tidak diantisipasi dengan baik.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa mewujudkan swasembada pangan ini tidak bisa sendirian, kita harus terus bergandengan tangan dengan semua pihak.

“Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi melalui peningkatan produktivitas, penggunaan benih unggul, teknologi lainnya dan inovasi. 

"Sementara ekstentifikasi kita dorong oplah pada lahan rawa dan cetak sawah rakyat,” papar Idha.

Dalam rakor tersebut, ditetapkan penerapan IP 300 di lahan 51.839 hektare dengan target produksi 1.051.869 ton GKP per tahun untuk mendukung swasembada pangan.

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Prof Fadjry Djufry selaku Pj. Swasembada Pangan Sulsel mengapresiasi langkah Bupati Sidrap yang menargetkan 1 juta ton lebih produksi beras yang siap mendukung swasembada pangan nasional. 

"Kami sangat berharap Kabupaten Sidrap menjadi contoh pertanian maju dan kabupaten pertama melaksanakan program IP 300 secara serentak dan menggunakan semua peralatan modern sehingga bisa menghemat waktu dan menghasilkan kualitas gabah yang lebih baik,” ungkap Prof Fadjry dalam sambutannya.

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif. Dalam arahannya, ia menyebut hasil panen berpotensi meningkat karena sejumlah faktor pendukung sudah terpenuhi, seperti ketersediaan pupuk dan air yang lancar, benih yang berkualitas, serta harga gabah yang cukup tinggi, yakni mencapai Rp6.700 per kilogram.

“Teknologi pertanian yang kita miliki sangat banyak, tanah kita cukup luas, Maka target saya, melalui rumusan rapat tudang sipulung sudah dipersiapkan untuk kita melakukan langkah berani menanam 3 kali setahun atau IP 300,” jelas Syaharuddin.

Manager Brigade Pangan Alesalewo , Agung mengatakan pihaknya akan berkomitmen penuh untuk mengawal swasembada pangan.

"Bantuan alat mesin pertanian akan kami optimalkan sebaik mungkin, untuk mendukung percepatan tanam dan efisiensi kerja di lapangan. Kami juga siap mendampingi petani mulai dari pengolahan lahan hingga pascapanen," jelas Agung.

(Red) 

Efisiensi Pertanian Meningkat: Brigade Pangan di Sidenreng Rappang Manfaatkan Alsintan

Sidenreng Rappang, Sigapnews.com, Petani yang tergabung dalam Brigade Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, mulai mengoptimalkan pengolahan lahan dengan memanfaatkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian. Selasa (15/4/2025).

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pengoptimalan lahan serta penerapan teknologi modern menjadi kunci utama dalam mendorong peningkatan hasil produksi pertanian. 

“Kami membentuk brigade, mengoptimalkan lahan rawa, dan mencetak sawah baru sebagai bagian dari upaya transformasi pertanian menuju modernisasi". 

"Kami berkomitmen mengadopsi mekanisasi di seluruh lini kegiatan pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas,” ujarnya. 

Menurut Menteri Amran, penggunaan alsintan ini akan membawa sektor pertanian Indonesia ke tingkat yang lebih maju dan berkelanjutan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menambahkan bahwa pembentukan Brigade Pangan bertujuan meningkatkan frekuensi tanam dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam satu musim. 

Hal ini diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan lahan dan meningkatkan produksi pangan nasional.

Manager Brigade Pangan, Agussalim, menyatakan bantuan traktor roda 4 mempercepat pengolahan lahan dibandingkan sebelumnya yang hanya menggunakan traktor roda 2 dengan kapasitas 2 hektar per musim tanam. 

“Dengan traktor roda 4, kami menargetkan mampu mengolah 3 hektar per hari,” kata Agussalim. 

Ia juga menjelaskan bahwa tarif pengoperasian traktor roda 4 lebih efisien dan mendorong peningkatan pendapatan anggota brigade.

Sementara itu, Manager Brigade Pangan lainnya, Agung Alesalewo, menyampaikan bahwa di Desa Takkalasi, lahan yang telah diolah menggunakan alsintan mencapai 5 hektar dari total 10 hektar milik warga. 

“Pengoperasian alsintan membuat proses pengolahan lahan menjadi lebih mudah, efektif, dan cepat serta dapat meringankan tenaga dan biaya petani,” ujar Agung. 

Ia juga menargetkan semua pengurus brigade mampu mengoperasikan alsintan agar produktivitas semakin meningkat.

Dengan peningkatan kemampuan pengoperasian alsintan oleh anggota Brigade Pangan, diharapkan pertanian modern yang efisien dan berkelanjutan dapat terwujud dan menjadi pendorong utama ketahanan pangan nasional.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan sektor pertanian melalui inovasi teknologi, peningkatan sumber daya manusia, dan optimalisasi lahan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

(Red/*) 

Perkuat Semangat Kebersamaan dan Solidaritas, Bupati Soppeng Hadiri HUT Satpol PP di Wajo

Wajo, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE menghadiri kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dipusatkan di Kabupaten Wajo, Senin (14/4/2025).

Hadirnya Bupati Soppeng dalam peringatan HUT Satpol PP ini semakin memperkuat semangat kebersamaan dan soliditas antar pemerintah daerah di Sulawesi Selatan dalam mendukung kinerja Satpol PP. 

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang dalam arahannya menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan Satpol PP, terutama dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.  

Menurutnya, "Hal ini penting sebagai bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan program-program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

 

Gubernur juga memberikan perhatian khusus pada penertiban penguasaan fasilitas umum yang dikuasai oleh segelintir orang.  

Gubernur Sulsel memberikan semangat kepada seluruh peserta apel agar tetap bangga menjadi bagian dari keluarga besar Satpol PP.

Sementara itu, Bupati Soppeng, dalam kesempatannya, memberikan apresiasi atas dedikasi dan loyalitas Satpol PP Sulawesi Selatan.  

Bupati Suwardi Haseng menekankan pentingnya sinergitas antara Satpol PP dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.  

"Satpol PP memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.  Kerja sama yang solid antar lembaga sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut," ujar  Suwardi Haseng. 

Bupati Soppeng Suwardi juga menyampaikan harapannya agar Satpol PP terus meningkatkan profesionalisme dan kapasitasnya dalam menjalankan tugas.  

Ia menegaskan bahwa, "Peningkatan kompetensi dan pelatihan berkelanjutan dinilai penting untuk menghadapi tantangan keamanan dan ketertiban yang semakin kompleks", terangnya. 

"Peringatan HUT ini bukan hanya sekadar seremoni, tetapi juga momentum untuk merefleksikan peran dan kontribusi Satpol PP dalam pembangunan daerah" Tandas Bupati Soppeng.

Dalam apel tersebut dihadiri oleh wakil ketua DPRD provinsi Sulawesi.Selatan, anggota forkopimda Provinsi, Bupati se sulsel dan Kasatpol kab/kota.

(Red) 

Dukung Penghafal Al-Qur’an, Wabup Soppeng Selle KS Dalle Hadiri STQH Sulawesi Selatan

Lutra, Sigapnews.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle bersama Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Soppeng, Ibu dr. Rahmawati Selle menghadiri acara pembukaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) ke-23 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilangsungkan di Kabupaten Luwu Utara, Minggu (13/4/2025).

Kehadiran Wabup Soppeng Selle KS Dalle menandai dukungan penuh pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap para kafilah yang mewakili Kabupaten Soppeng dalam perlombaan bergengsi ini.

Acara yang dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang  dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan STQH dan memberikan kabar gembira berupa hadiah uang yang besar bagi para pemenang untuk setiap cabang lomba.  

Dikesempatan itu, Gubernur Sulsel menekankan pentingnya objektivitas dewan hakim dan penguatan seleksi di tingkat kabupaten.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menyampaikan rasa bangga dan optimis terhadap kemampuan kafilah Soppeng.  

"Kami memberikan dukungan penuh kepada seluruh kafilah Kabupaten Soppeng yang berlaga di STQH ke-23 ini". 

"Semoga mereka dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya dan mengharumkan nama Kabupaten Soppeng," Imbuh Wabup Soppeng. 

Wabup Soppeng menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng akan terus mendukung pengembangan dan pembinaan para penghafal Al-Qur'an di Kab. Soppeng. 

Pembukaan STQH ke-23  diwarnai dengan suasana meriah di Alun-alun Taman Siswa Masamba, ditandai dengan pemukulan beduk oleh Gubernur Sulawesi Selatan.  Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an dan pemahaman hadits di Sulawesi Selatan.

(Red) 

Kabupaten Soppeng Diwacanakan Gabung dengan Calon Provinsi Bugis Timur

Soppeng, Sigapnews.com, Kabupaten Soppeng, salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), kini ramai diperbincangkan setelah muncul wacana untuk "pamit" dari Sulsel. Ternyata, hal ini terkait rencana pemekaran wilayah yang akan membentuk Provinsi Bugis Timur sebagai provinsi baru. 

Soppeng disebut-sebut sebagai salah satu dari lima kabupaten yang akan bergabung dengan calon provinsi ini. Minggu (12/4/2025). 

Wacana pemekaran Provinsi Bugis Timur digulirkan untuk mempercepat pembangunan, memudahkan layanan publik dan mengoptimalkan potensi lokal. 

Soppeng yang dikenal dengan produksi kopi berkualitas tinggi dan wisata air panas alami, dinilai memiliki sumber daya yang lebih terfokus jika bergabung dengan provinsi baru ini . 

Selain itu, pemekaran diharapkan mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah timur Sulsel dan Makassar sebagai ibu kota provinsi.  

Daftar 5 Kabupaten yang Akan Meninggalkan Sulsel  

Berikut kabupaten yang diusulkan bergabung dengan Provinsi Bugis Timur beserta data kuncinya :

1.Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) 

   - Luas: 1.883–2.506 km² (bervariasi menurut sumber)  

   - Kecamatan: 11  

   - Potensi: Lumbung pangan dan PLTB (energi terbarukan) .  

2. Kabupaten Wajo  

   - Luas: 2.504–2.506 km²  

   - Kecamatan: 14  

   - Potensi: Pengrajin sutra dunia dan perikanan darat .  

3. Kabupaten Soppeng  

   - Luas: 1.359–1.557 km²  

   - Kecamatan: 8  

   - Potensi: Kopi dan wisata alam .  

4. Kabupaten Bone  

   - Luas: 4.559 km²  

   - Kecamatan: 27  

   - Potensi: Pelabuhan Bajoe dan wilayah strategis .  

5. Kabupaten Sinjai

   - Luas: 820 km²  

   - Kecamatan: 9  

   - Potensi: Pertanian dan perikanan .  

Total luas calon Provinsi Bugis Timur diperkirakan 11.302–13.000 km setara dengan Sulawesi Utara, dengan populasi sekitar 2,5 juta jiwa .  

Wacana ini masih dalam tahap diskusi dan memerlukan persetujuan pemerintah pusat. Beberapa isu krusial meliputi, 

Pemilihan ibu kota Watampone (Bone), Sengkang (Wajo), atau Pompanua (perbatasan Bone-Soppeng-Wajo) menjadi kandidat utama.  Dampak ekonomi Pemekaran berpotensi menarik investasi tetapi perlu kajian matang soal pembagian sumber daya   

Jika disetujui, ini akan menjadi perubahan besar dalam peta administratif Sulawesi setelah pemekaran Sulawesi Barat pada 2004 .

(Yun) 

Bupati Soppeng Hadiri Pengukuhan Kepala OJK Sulselbar

Makassar, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE menghadiri acara Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) serta Pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang dilangsungkan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (17/3/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, dan Sekda Sulsel Jufri Rahman.

Mochammad Muchlasin resmi dikukuhkan sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar).

Mochammad Muchlasin menggantikan Darwisman sebagai Kepala OJK Sulselbar yang sudah menjabat sejak tahun 2022. 

Sebelumya, dia menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus Industri Keuangan Non Bank OJK.

Usai dikukuhkan, sebagai kepala OJK, Mochammad Muchlasin memaparkan Diseminasi program dalam rapat pleno TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025.

“Sekaitan dengan hampir semua Kabupaten memiliki Bupati/Walikota yang baru maka bapak ibu perlu memahami kedudukannya dalam struktur organisasi TPAKD”, kata Mochammad Muchlasin.

Lebih lanjut Mochammad Muchlasin menjelaskan ada beberapa program dan inovasi yang akan diluncurkan pada tahun 2025 diantaranya adalah pengembangan ekonomi daerah melalui sektor prioritas pemerintah daerah terutama program pengembangan ekonomi daerah pada komuditi kakao

“Selain itu ada pula Fasilitas akses keuangan UMKM potensial binaan pemda disektor produksi berbasis klasterisasi UMKM”, terangnya.

Dalam kesempatan itu Bupati Soppeng Suwardi Haseng menyampaikan,"Selamat kepada Bapak Moch. Michlasin atas pelantikan sebagai Kepala OJK Sulselbar. 

"Semoga kepemimpinan Bapak dapat membawa perkembangan positif bagi sektor keuangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.  Semoga sukses dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab", ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk sinergi antar seluruh instansi di Sulawesi Selatan.

“OJK sekiranya dapat berkolaborasi dalam pembangunan daerah. Sinergi dengan kabupaten/kota di Sulsel sangat diharapkan berjalan dengan baik. Untuk itu, perkuat komunikasi karena hal ini adalah awal dari suksesnya sebuah pembangunan di daerah,” kata Gubernur.

(Red) 

High Level Meeting TPID Sulsel, Fokus Pengendalian Harga Ramadhan 2025 Dihadiri Wabup Soppeng

Makassar, Sigapnews.com, Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle, menghadiri Rapat Tingkat Tinggi (High Level Meeting/HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan. 

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Kamis, 6 Maret 2025.

 

HLM yang dipimpin Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengangkat tema “Upaya Menjaga Stabilitas Harga pada Momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H Tahun 2025”.  

Rapat dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel, perwakilan berbagai instansi terkait, serta para kepala daerah/wali kota se-Sulawesi Selatan.

 

Diskusi difokuskan pada kondisi inflasi di Sulawesi Selatan, khususnya perkembangan inflasi Februari 2025 dan dinamika harga pangan di berbagai wilayah.  

Evaluasi dan strategi pengendalian harga bahan pokok menjadi fokus utama untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri.

 

Diharapkan, sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat upaya stabilisasi harga, menjaga daya beli masyarakat, dan menjamin ketersediaan pangan selama Ramadhan 1446 H. 

(Red) 

Hadiri Soppeng Archery Competition 2025, Bupati Kaswadi Ingatkan Nilai Kesabaran dan Ketekunan dalam Olahraga Panahan

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng HA Kaswadi Razak menghadiri acara Soppeng Archery Competition yang dilangsungkan di Stadion Olahraga H. Andi Wana Watansoppeng, Minggu (16/02/2025).

Kompetisi panahan ini merupakan kerjasama antara Polres Soppeng, Kejaksaan Negeri Soppeng, Kodim 1423 Soppeng, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng.

Pujiarman Yusuf, ST., MT., selaku Ketua Panitia, dalam laporannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kompetisi ini berkat dukungan penuh dari anggota Forkopimda. 

Kompetisi ini berlangsung selama dua hari ini, dimulai Sabtu (15/2/2025) dengan kategori putri,  sedangkan kategori putra dilombakan pada hari Minggu.  

Peserta tidak hanya berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, tetapi juga dari Sulawesi Tengah (Morowali, Palu, Donggala), Nunukan, dan bahkan Timika, Papua.

"Alhamdulillah, kita berkumpul di sini dengan satu tujuan: merajut ukhuwah dan memupuk sportivitas," terang Pujiarman Yusuf.

Sementara itu, Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K.,  menyatakan bahwa, "Event ini sangat bermanfaat untuk mencari bibit unggul atlet panahan, yang kelak dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional."  

Ia juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan sportifitas, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak mengatakan, "Kegiatan Archery Competition ini bukan hanya sekadar perlombaan, akan tetapi Event ini menjadi catatan sejarah bagi kita semua dengan jumlah peserta yang luar biasa". 

"Ini merupakan rekor baru bagi Soppeng dan menjadi bukti nyata antusiasme masyarakat terhadap olahraga panahan dan akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan yang lebih baik di masa depan." jelasnya. 

Kaswadi  juga menyinggung pentingnya mempersiapkan mental dan fisik para peserta, mengingatkan akan nilai-nilai kesabaran dan ketekunan yang diajarkan melalui olahraga panahan, tandasnya.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, anggota Forkopimda, dan Kepala Dinas Pariwisata kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng, Ketua Induk Organisasi Panahan se Kabupaten Soppeng.

(Red/Humas) 

Pembangunan Berkelanjutan Menjadi Pusat Perhatian di HUT ke-65 Bulukumba

Bulukumba, Sigapnews.com, Peringatan 65 tahun Kabupaten Bulukumba yang dipusatkan di Lapangan Pemuda, Senin, 3 Februari 2025, mengusung tema Ketahanan Pangan untuk Pembangunan Berkelanjutan. 

Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry mengapresiasi tema yang diusung, karena sesuai dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

"Pak Presiden Prabowo pada berbagai kesempatan menyampaikan terkait swasembada pangan dan energi adalah program utama beliau. Oleh karena itu tentunya sebagai Penjabat Gubernur, saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih Bulukumba sudah menjadi kabupaten terdepan dalam mendorong swasembada pangan di Sulawesi Selatan," kata Prof Fadjry Djufry, dalam sambutannya.

Perayaan HUT Bulukumba ini juga menghadirkan atraksi budaya. Prof Fadjry Djufri menilai, Bulukumba adalah daerah yang lengkap kekayaan sumber daya alamnya. 

"Semua adalah emas, di laut ada ikannya, pantainya ada Bira, perkebunan hortikultira, tanaman pangan dan peternakannya ada semua," ujarnya.

Ia sebagai penjabat gubernur mengapresiasi pemerintah daerah yang telah bersinergi dan berkolaborasi sehingga menorehkan banyak keberhasilan. Termasuk dalam menjaga inflasi.

"Apa yang didapatkan  adalah hasil kerja semua, ini semua bukan pekerjaan yang instan," ucapnya disambut tepung tangan. 

"Bulukumba adalah satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang diundang Kemendagri melakukan presentasi terhadap capaian kinerja pelayanan publik pemerintah daerah," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ia juga menyampaikan kabar gembira untuk masyarakat Bulukumba. Dimana, Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan hak pemerintah daerah telah diselesaikan secara bertahap. "Termasuk untuk Bulukumba sebelum acara ini telah ditransfer, Alhamdulillah," ungkapnya.

Usai peringatan Hari Jadi Kabupaten Bulukumba, Pj Gubernur didampingi Bupati Andi Muchtar Ali Yusuf meninjau beberapa titik proyek pembangunan, seperti TPI Bentenge, Pasar Sentral, dan saluran irigasi yang menggunakan beton pracetak.

Andi Utta sapaan akrab Bupati Bulukumba, menyampaikan terima kasihnya kepada Prof Fadjry Djufry atas dukungannya selama ini, serta kesediaannya hadir pada peringatan HUT Bulukumba ini.

"Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan atas dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam membantu pembangunan di Kabupaten Bulukumba," ujar.

Dia berharap, di bawah kepemimpinan transisi Prof Fadjry Djufry, sinergitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten semakin terjalin dalam memajukan daerah Bulukumba.

Ia menyampaikan, Bulukumba dengan potensi pertanian dan maritim yang dimiliki, maka ketahanan pangan melalui peningkatan ekonomi hijau dan ekonomi biru menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

"Kami berharap Kabupaten Bulukumba menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menjadi pilar dari program swasembada dan ketahanan pangan Nasional," terangnya.

Di sektor pertanian, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan program bibit unggul dan land clearing untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian dan perkebunan di masa mendatang. Selain itu, terus mendorong  budaya menanam melalui pemanfaatan lahan kosong dan pekarangan rumah untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga serta pengendalian inflasi.

Untuk penguatan infrastruktur pertanian, sejak tiga tahun terakhir, juga telah dibangun jaringan irigasi menggunakan beton pra cetak. Ini menjadi bagian dari komitmen untuk pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas dengan peralihan teknologi dari metode konvensional ke metode teknologi beton pra cetak. Keunggulan utama dari pracetak adalah umur konstruksi yang lebih tahan lama dan meminimalisir kebocoran air irigasi, sehingga lebih efisien dan efektif.

Bulukumba juga memiliki garis pantai 128 kilometer, sehingga daerah ini juga mengandalkan sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung ketahanan pangan. Program 1.000 rumpon (rumah ikan) terus dijalankan untuk meningkatkan tangkapan ikan bagi para nelayan.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bulukumba juga menata Pantai Merpati sebagai kawasan terpadu dengan membangun dermaga kolam labuh, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bentenge, dan sentra kuliner. Di depan Pantai Merpati juga dibangun pemecah ombak (breakwater) sehingga kapal-kapal nelayan lebih mudah dan aman berlabuh, baik pada musim barat maupun musim timur.

Sedangkan, beberapa persembahan pembangunan, yakni Pembangunan Pasar Sentral dan Pasar Tanete, penyelesaian tahapan Pembangunan Pantai Merpati, Kolam Labuh dan Breakwater.

Selanjutnya, Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Bentenge dan Sentra Kuliner Ikan, Pembangunan Puskesmas Batang dan Puskesmas Borong Rappoa, Pembangunan Kantor Camat Rilau Ale dan Kantor Camat Kindang, Pembangunan Sirkuit Balap Motor Tanjung Bira, yang kemarin baru saja kita gunakan untuk ajang balapan Sinar Harapan Bira Cup Prix 2025.

Pembangunan Tribun Lapangan H. Andi Sulthan Daeng Radja Kelurahan Matekko, penuntasan pengaspalan ruas jalan Kahayya. Pemasangan Tiang Lampu Penerang jalan sebanyak 355 titik, dimana 100 diantaranya menggunakan tenaga surya, Pembangunan Pagar Pedestrian dan Pintu Gerbang Titik Nol Tanjung Bira dan Pembangunan tahap pertama Gedung Budaya Ammatoa.

"Insya Allah tahun 2025 ini akan kita selesaikan. Gedung Ammatoa ini diperuntukkan sebagai pusat aktifitas dan pagelaran seni budaya di Bulukumba," jelas bupati yang akrab disapa Andi Utta ini. 

(Red) 

Dorong Modernisasi Pertanian, Kunjungan Universitas Telkom Bahas IoT di BBPP Batangkaluku

Gowa, Sigapnews.com, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku menerima kunjungan dosen dan mahasiswa Teknologi Informasi dan Informatika Universitas Telkom dalam rangka berdiskusi mengenai pemanfaatan tanaman hidroponik berbasis IoT (Internet of Things).

Kunjungan ini menjadi salah satu bentuk sinergi antara dunia akademik dan sektor pertanian dalam mendorong inovasi teknologi. Diskusi yang berlangsung tidak hanya membahas penerapan hidroponik berbasis IoT, tetapi juga bagaimana teknologi ini dapat mendukung modernisasi pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bahwa Kementerian Pertanian  menekankan pentingnya modernisasi dalam pertanian.

"Saya percaya bahwa modernisasi dapat meningkatkan produksi padi di Indonesia!" tegas Amran.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti juga menekankan pentingnya teknologi dalam menarik minat generasi muda untuk berkarir di sektor pertanian.

“Anak muda sekarang berpikir bekerja di sawah itu identik dengan panas dan kotor. Padahal kita ingin mengenalkan alsintan (alat dan mesin pertanian) yang modern, semuanya sudah menggunakan traktor, combine, yang memudahkan petani,” kata Idha.

Widyaiswara BBPP Batangkaluku, Andi Baso Kresna memandu langsung rombongan tersebut untuk menyaksikan penggunaan IoT melalui smartfarming di berbagai titik lokasi pemasangan.

"Untuk hidroponik kita telah merancang sistem pencampuran nutrisi, sensor ph air, dan menyediakan bak pengairan otomatis serta sensor-sensor lainnya untuk mendukung produksi," terangnya.

Andi Baso menambahkan bahwa pembuatan smartfarming, khususnya sistem penyiraman otomatis, mencakup berbagai level, mulai dari level 1 hingga level tertinggi. Hal ini memberikan beragam pilihan bagi peserta pelatihan.

"Pada dasarnya, alat-alat ini sangat membantu petani. Namun, tantangan utama kita adalah bagaimana memastikan alat-alat ini memiliki daya tahan yang lebih lama dan tidak cepat rusak," sebutnya.

Sementara itu, Dosen Universitas Telkom, Muhammad Irsan menyampaikan maksud kunjungannya yaitu untuk mendukung penelitian terkait pemanfaatan tanaman hidroponik berbasis IoT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bonto-bontoa.

"Tujuan kita adalah bagaimana memberdayakan masyarakat yang telah menjadi mitra kami untuk melakukan produksi tanaman hidroponik, kami akan sosialisasikan secara kecil-kecilan setelah berkunjung dari sini. Kemudian kami berencana merancang aplikasi dimana mitra kami dapat menjual hasil panennya melalui aplikasi tersebut," ucapnya.

Menurutnya, memperoleh informasi IoT di BBPP Batangkaluku merupakan langkah yang tepat karena telah banyak berbicara mengenai sistem, kendala serta implementasi jangka panjang penggunaan IoT melalui smartfarming, dan hal tersebut dapat mendukung penelitian Universitas Telkom.

(Red) 

Field Trip Sains, Belajar Budi Daya Jagung di BPSI Tanaman Serealia

Maros, Sigapnews.com, - Siswa SMP Islam Athirah Bukit Baruga melakukan kunjungan edukatif ke Balai Pengujian Standar Instrumen (BPSI) Tanaman Serealia di Maros pada Rabu (22/1/2025) kemarin. Kegiatan ini merupakan bagian dari studi lapangan atau field trip sains yang khusus untuk siswa kelas VII.

Sebanyak 126 siswa dan 16 guru pendamping mengikuti kegiatan ini, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis tentang pertanian, khususnya pengelolaan tanaman jagung, salah satu komoditas unggulan di Indonesia.

Ketua panitia, Muhammad Syahril Ramlan, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pendidikan luar kelas yang bertujuan memperkaya pengalaman belajar siswa.

“Belajar tidak hanya di dalam kelas. Field trip sains ini adalah salah satu cara untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda kepada siswa,” ujar Syahril.

Selama kunjungan, siswa mempelajari berbagai aspek budi daya jagung, mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemupukan, hingga pengendalian hama dan penyimpanan bibit unggul.

Secara teknis, siswa dibagi dalam tiga kelompok besar yang masing-masing dipandu oleh instruktur dari BPSI Tanaman Serealia. 

Mereka mengunjungi beberapa titik edukasi, termasuk pengenalan dan pengendalian hama serta penyakit pada tanaman serealia.

Siswa tampak antusias mengikuti kegiatan ini, mencatat dan mengajukan pertanyaan untuk menambah pemahaman.

Kepala BPSI Tanaman Serealia, Amin Nur, menyambut hangat kedatangan siswa dan berharap ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan ketika kembali ke sekolah. 

“Harapan kami, setelah kembali ke sekolah, apa yang dipelajari di sini bisa diterapkan, baik di lingkungan sekolah maupun rumah, seperti menanam tanaman kecil-kecilan,” ungkap Amin Nur.

Selain berkunjung ke BPSI Tanaman Serealia, siswa SMP Islam Athirah juga melanjutkan kunjungan ke PT. Semen Tonasa. 

Di sana, mereka mempelajari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta mengelilingi pabrik produksi menggunakan bus.

(Red) 

Ajang Balap Motor di Sirkuit Puncak Mario, SCR Bawa Harapan Baru bagi Sidrap

Sidrap, Sigapnews.com, Ajang balap motor Sulawesi Cup Race (SCR) kembali digelar di Sirkuit Puncak Mario, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, 25-26 Januari 2025.

Ini menjadi babak final sekaligus bagian dari perayaan HUT ke-681 Sidrap yang jatuh pada 18 Februari mendatang.

Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sulawesi Selatan, H. Rusdi Masse Mappasesu (RMS), secara resmi membuka kegiatan tersebut Ahad (26/1/2025). 

Pembukaan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Sidrap terpilih H. Syaharuddin Alrif dan Nurkanaah, Ketua DPRD Sidrap Takyuddin Masse, Dandim 1420 Letkol Awaleoddin, Kapolres Sidrap AKBP Dr. Fantry Taherong, dan para kepala OPD Sidrap.

Dalam sambutannya, Rusdi Masse mengumumkan rencana besar untuk membangkitkan dunia balap di Sidrap, termasuk penyelenggaraan balapan malam hari.

“Sirkuit Puncak Mario ini, Insya Allah, akan kita ramaikan kembali. Ke depan, balapan tidak lagi digelar di bawah terik matahari, termasuk saat Ramadan,” ujar Rusdi.

Ia menegaskan kesiapannya memperbaiki fasilitas, seperti lampu sirkuit yang sebagian besar tidak berfungsi. 

Bupati terpilih Syaharuddin Alrif menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya SCR di Sidrap. Menurutnya, event ini memberikan dampak positif, terutama pada perekonomian masyarakat.

“Setelah event ini, perbaikan sirkuit akan segera dilakukan, Saya sudah pantau apa saja yang perlu diperbaiki, khususnya aspal dan fasilitas,” ungkap Syahar.

(Red/hms) 

Mengintip Harapan Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry di Sulsel Expo 2025

Makassar, Sigapnews.com, - Sulsel Expo Tahun 2025 akan digelar 20 - 24 Agustus mendatang. Soft launching event besar tersebut telah dilakukan Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 24 Januari 2025.

Prof Fadjry Djufry berharap, Sulsel Expo Tahun 2025 ini bisa menarik lebih banyak lagi investor masuk ke Sulsel. Karena itu, semua potensi Sulsel harus dikemas dengan baik untuk ditampilkan dalam event ini.

"Yang utama potensi perdagangan, pariwisata, sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, dan semua yang selama ini menjadi fokus pemerintah," kata Prof Fadjry Djufry.

Sulsel Expo 2025 ini juga diharapkan akan berbeda dengan yang dilaksanakan sebelumnya. "Kita ingin Sulsel Expo 2025 ini juga bisa menunjukkan kepada masyarakat, apa yang kita mau capai dari investasi," imbuhnya.

Prof Fadjry Djufry juga meminta agar Sulsel Expo 2025 ini dikemas dengan meriah agar jumlah pengunjung yang datang lebih banyak. Tidak hanya dari Sulsel sendiri, tapi juga dari provinsi bahkan negara lain.

"Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita bisa siapkan dan kita usahakan, masih cukup waktu untuk melakukan itu, sehingga ini bisa dikemas dengan baik, sekaligus kita memastikan bahwa semua yang kita keluarkan itu ada dampaknya untuk masyarakat," terangnya.

Sementara, Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, mengapresiasi pelaksanaan Sulsel Expo 2025. Ia berharap, event ini bisa mengalahkan Jakarta Fair, yang selama ini menjadi event tahunan DKI Jakarta dan berlangsung sangat meriah, sehingga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakatnya.

"Kami berharap bahwa kegiatan ini bisa meningkatkan lagi perputaran ekonomi Sulsel, masyarakat bisa berkontribusi dan merasakan dampak ekonominya," ujarnya.

Ia berharap, Sulsel Expo 2025 ini bisa menjadi pintu masuknya investor ke Sulsel. Karena itu, event ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempromosikan seluruh potensi yang dimiliki Sulsel.

Hadir dalam kegiatan tersebut para perwakilan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel, perwakilan Bupati dan Wali Kota, OJK, dan perbankan. (*)

Tantangan dan Strategi Pertanian Sidrap di Musyawarah Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan

Sidrap, Sigapnews.com, Musyawarah Tudang Sipulung (MTS) terpadu tingkat kecamatan di Kabupaten Sidrap memasuki hari ketiga, Rabu (22/1/2025). Dua kecamatan di wilayah Sidrap bagian selatan, mendapat giliran menghelatnya.

Kegiatan pertama berlangsung pagi hari di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Panca Lautang. Acara dibuka Camat Panca Lautang, Sidrap Muhammad Samir, sekaligus membacakan sambutan Penjabat Bupati Sidrap, Idham Kadir Dalle.

Samir memberikan apresiasi kepada semua pihak atas dukungan dalam meningkatkan produksi pertanian melalui kolaborasi lintas sektor.

Dijelaskan, MTS bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program pertanian tahun 2024, mencakup musim tanam pertama dan kedua, serta identifikasi masalah untuk persiapan musim tanam tahun 2025.

“MTS juga membahas persiapan penyediaan sarana produksi usaha tani, pengelolaan hasil, dan pemasaran sebelum kegiatan dimulai,” terang Samir.

Siangnya, giliran Kecamatan Tellu Limpoe menggelar MTS di Kantor BPP setempat. Sekretaris Camat Tellu Limpoe Muhammad Ridwan membuka acara, seraya menyampaikan sambutan tertulis Penjabat Bupati.

Diutarakan Ridwan, sejumlah hal menjadi poin evaluasi dalam Musyawarah Tudang Sipulung tahun 2025. Di antaranya evaluasi pola dan jadwal tanam, perubahan iklim, hingga jaringan irigasi dan ketersediaan air.

“Perlu pula diperhatikan kepatuhan pada kesepakatan serta penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK,” ulasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Ibrahim, di dua lokasi tersebut mengajak seluruh pihak untuk bersama mendukung program nasional dan program Bupati Sidrap terpilih, H. Syaharuddin Alrif.

“Mari kita wujudkan program nasional swasembada padi dan swasembada jagung, demikian pula program Bupati Terpilih seperti pewilayahan komoditas, pupuk lancar dan lainnya,” lontar Ibrahim.

Kegiatan ini dihadiri Kabag Ekonomi dan SDA, Rimba, Ketua KTNA Sidrap H. Abdul Samad, Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Damis, Kepala Bidang Penyuluhan DTPHPKP H. Muhammad Zainal, Kepala Bidang Perkebunan dan Holtikultura DTPHPKP Gazali Thayyib, Kepala Bidang Pembibitan dan Kesehatan Hewan Disnakkan Muhammad Haris Alimin, dan Kabid Bina Manfaat PSDA Abdul Rahman.

Turut hadir unsur forkopincam, kepala BPP, pallontara, PPK, ketua gapoktan, kelompok tani, penyuluh, kepala desa/lurah, distributor dan pengecer pupuk, petugas irigasi, dan unsur terkait lainnya. 

(Red/Hms) 

Harga Padi di Bulukumba Masih Dibawah HPP, Padahal Pemerintah Sudah Tetapkan Standar Harga Pembelian

Bulukumba, Sigapnews.com, Untuk mensejahterakan Petani, Pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) komoditas padi  sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg). Ketetapan tersebut berlaku sejak 15 Januari 2025. Namun demikian di lapangan kenyataannya masih banyak yang berbeda. 

Di Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, harga jual Gabah Kering Panen (GKP) saat ini masih rendah. Hal tersebut diungkapkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Rilau Ale, Lasbaety. “Harga jual Gabah Kering Panen (GKP) saat ini di Kecamatan Rilau Ale rendah, di bawah HPP Pemerintah, yang hanya Rp 5.400 per kg,” ujarnya, Senin 20 Januari 2025.

Sementara itu, lanjut Lasbaety, harga Gabah Kering Giling (GKG) berada di angka Rp 7.300 per kilogramnya. Meski demikian, harga tersebut sedikit lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, terutama saat terjadi cuaca buruk atau pada musim panen raya, di mana harga bisa turun hingga Rp 4.800 per kg.

Menurutnya, para petani Rilau Ale umumnya menjual hasil panen mereka langsung kepada pengepul yang datang untuk membeli gabah di sawah masing-masing. Tentu saja dengan harga di bawah HPP yang di tetapkan pemerintah. Hal tersebut membuat para petani di daerahnya berharap Bulog dapat menyerap gabah mereka supaya sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 6.500  per kg.

Pemerintah telah menetapkan kenaikan HPP gabah dari Rp 6.000 per kg GKP menjadi Rp 6.500 per kg pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, pada Senin (6/1/2025).

Zulkifli Hasan mengatakan keputusan tersebut merupakan tindak lanjut rapat terbatas (ratas) terkait pangan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 30 Desember 2024. "Sudah diputuskan waktu pemberlakuan HPP gabah yang beras efektif 15 Januari 2025," ujarnya.

Selain harga yang rendah, papar Lasbaety, petani di Rilau Ale juga menghadapi masalah lain yang tidak kalah penting, yakni kondisi saluran irigasi yang rusak. Banyak saluran irigasi yang tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan distribusi air tidak merata di seluruh lahan pertanian. Akibatnya, beberapa petani mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan air yang cukup untuk mengelola sawah mereka.

Luas lahan sawah di wilayah Rilau Ale tercatat mencapai 320 hektar, dengan produktivitas per hektar sekitar 6,5 ton. Namun, kondisi irigasi yang buruk dapat berpotensi mengurangi hasil panen dan menghambat keberlanjutan produksi pertanian di daerah ini.

“Kami berharap pemerintah dapat segera memperhatikan masalah ini dan melakukan perbaikan terhadap sistem irigasi, sehingga para petani dapat memperoleh hasil yang optimal dan harga yang lebih stabil di masa yang akan datang,” harpnya.***

Adopsi Teknologi dan Sistem Kerja Modern Tanpa Tinggalkan Nilai Kearifan lokal, Songko Recca Jadi Tonggak Penting Perjalanan Modernisasi Pertanian di Bone

Bone, Sigapnews.com, Modernisasi pertanian terus menjadi prioritas dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu langkah konkrit dalam mewujudkan visi tersebut adalah melalui Forum Group Discussion (FGD) Konsep Korporasi Pertanian Modern.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan komitmen siap memperjuangkan mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia, dengan fokus pada peningkatan produksi dan perluasan areal pertanian. “Untuk mendukung hal tersebut, perlunya modernisasi pertanian yang merupakan penerapan teknologi 4.0 di bidang pertanian menjadi salah satu terobosan peningkatan produksi dan efisiensi sistem usaha tani” tegas Amran.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti, mengatakan SDM adalah faktor pengungkit utama dalam peningkatan produksi pertanian. “Oleh sebab itu, jika ingin memajukan pertanian majukan dulu SDM-nya. Siapa itu SDM pertanian, ya Dosen, Guru, penyuluh, petani, Poktan, Gapoktan, dan masih banyak lagi,” sebut Sant

Korporasi Pertanian Modern Songko Recca digagas untuk memberdayakan petani di Kabupaten Bone melalui pendekatan yang lebih sistematis dan terorganisir. 

Dengan mengusung filosofi kebersamaan yang menjadi ciri khas budaya lokal Bone, program ini menjadi model transformasi pertanian berbasis kearifan lokal yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah hasil pertanian.

BBPP Batangkaluku berperan aktif dalam memberikan pendampingan teknis, pelatihan, dan penguatan kapasitas bagi anggota korporasi Songko Recca. Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani menjelaskan bahwa pendampingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penerapan teknologi pertanian modern, manajemen kelompok tani, hingga pemasaran hasil pertanian secara digital.

“Pendampingan ini adalah wujud nyata komitmen kami untuk mendukung transformasi pertanian di Kabupaten Bone. Korporasi Songko Recca adalah bukti bahwa petani lokal mampu beradaptasi dengan teknologi dan sistem modern tanpa meninggalkan akar budaya mereka,” ujar Jamal.

Pendampingan ini juga mencakup pelatihan penggunaan alat  mesin pertanian modern, dan teknologi pascapanen untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

FGD yang dilaksanakan di Kabupaten Bone ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, Kepala BBPP Batangkaluku, petani, penyuluh pertanian, hingga pelaku usaha. Forum ini menjadi ruang diskusi strategis untuk membahas implementasi konsep korporasi pertanian modern yang bertujuan mengintegrasikan teknologi, kearifan lokal, dan manajemen berbasis profesionalisme dalam pertanian.

Konsep ini menekankan pengelolaan terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Dengan model ini, petani tidak hanya berfokus pada panen, tetapi juga pada upaya meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan hasil panen menjadi produk siap konsumsi.

Konsep korporasi pertanian modern adalah jawaban atas kebutuhan untuk menjadikan petani lebih mandiri dan kompetitif. 

Melalui FGD ini, kami ingin mengedukasi sekaligus menginspirasi petani untuk mengadopsi teknologi dan sistem kerja modern tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal yang mereka miliki Songko Recca menjadi tonggak penting dalam perjalanan modernisasi pertanian di Kabupaten Bone. 

Melalui sinergi antara pemerintah, petani, dan pelaku usaha, transformasi sektor pertanian yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan bukan lagi impian, tetapi sebuah kenyataan yang siap diwujudkan.

Bahas Kerjasama Terstruktur Wujudkan Swasembada Pangan

Pinrang, Sigapnews.com, Kementerian Pertanian (Kementan) terus bergerak cepat untuk wujudkan swasembada pangan Untuk mencapai swasembada pangan, Mentan Amran menyebutkan pihaknya akan mengoptimalkan setiap potensi yang ada.

Amran menekankan pemerintah, petani, dan seluruh pihak harus bersinergi sehingga program optimasi lahan dapat diakselerasikan secara masif. Dengan begitu, hasil pertanian di dapat meningkat signifikan.

“Optimasi lahan dan teknologi pertanian menjadi kunci utama dalam meningkatkan hasil produksi. Kami membentuk brigade, mengoptimalkan lahan rawa, dan mencetak sawah baru sebagai bagian dari upaya transformasi pertanian menuju modernisasi. Kami berkomitmen untuk mengadopsi mekanisasi pada segala lini kegiatan pertanian guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan langkah ini, kami berharap dapat membawa sektor pertanian Indonesia ke level yang lebih maju dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Sementara itu Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, menjelaskan fokus utama BPPSDMP adalah menghadirkan inovasi berkelanjutan yang mampu mentransformasi sektor pertanian melalui Brigade Swasembada Pangan.

“Brigade Swasembada Pangan adalah wujud nyata sinergi pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan ketahanan pangan nasional. Dengan kolaborasi yang kuat, pemanfaatan teknologi, dan pengelolaan yang berkelanjutan, kita tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian tetapi juga mewujudkan kemandirian pangan di tingkat lokal hingga nasional” Jelasnya.

Dalam upaya mempercepat pencapaian ketahanan pangan nasional, rapat koordinasi Brigade Swasembada Pangan digelar dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini dihadiri oleh (Plt) Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Muhammad Taufiq Ratule, Dandim 1404/Pinrang Letkol Inf Abdullah Mahua, Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, Kepala BSIP Sulsel Yusuf, Kepala Dinas Kabupaten Pinrang, Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi Sarjoni Penyuluh Pendamping Lapangan, Brigade Swamsebada Pangan, Mentor Brigade Pangan, serta Pendamping Brigade Pangan.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas tantangan dan strategi merealisasikan Brigade Swasembada Pangan. Salah satu poin penting yang disepakati adalah perlunya kerjasama yang terstruktur dan berkelanjutan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pengelola Brigade Swasembada Pangan (BSP) dan petani pemilik lahan. Kamis (19/12/2024). 

Kesepakatan Strategis yang disepakati oleh semua stakeholder, Dimana Mekanisme Pengelolaan Lahan Pada musim tanam jeda (peningkatan Indeks Pertanaman), yaitu 70:30. Petani yang biasanya hanya menanam 1 kali atau IP 100 agar bisa meningkatkan ke IP 200 dan IP 300.  Lahan petani yang baru ditanami 1 kali akan dikelola oleh Brigade Pangan pada musim tanam ke -2 dan ke-3 dengan skema bagi hasil 70:30, di mana 70% hasil diberikan Kepada Brigade Pangan, dan 30% untuk petani pemilik lahan.

Untuk IP 100 (musim tanam pertama), pengelolaan lahan akan melibatkan Kerjasama Agribisnis Plus (KSA+) yaitu  penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Brigade Swasembada Pangan sedangkan Petani penggarap tetap melakukan pengelolaan lahan sesuai dengan pola kerjasama yang sudah terbangun dengan pemilik lahan. Pada musim tanam pertama tersebut, pengelola brigade pangan tetap diharapkan berkolaborasi dengan petani penggarap atau pemilik lahan dalam proses budidaya. 

Kerjasama antara pengelola BSP dan petani pemilik lahan akan berlangsung selama minimal 5 tahun, menciptakan kesinambungan dalam produksi pangan.

Semua stakeholder yang hadir sepakat untuk mendukung implementasi program ini demi memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan produksi pangan dapat meningkat secara signifikan, sejalan dengan tujuan nasional dalam memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan.

Brigade Swasembada Pangan menjadi langkah konkret dalam menjawab tantangan ketahanan pangan di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, petani, dan berbagai pihak terkait menjadi kunci sukses program ini. Dengan optimisme dan semangat gotong royong, Indonesia bergerak menuju Swasembada Pangan. 

Askari: Honorer Korban Laskar Pelangi Terzalimi Oleh Walikota Makassar Non Aktif DP, Wajib Ikut Seleksi PPPK

Makassar, Sigapnews.com, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi (DPP Gempar NKRI), Askari, Secara tegas menyampaikan pandangannya terkait kebijakan Laskar Pelangi yang diterapkan oleh Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, pada . 

Kebijakan yang diambil walikota Makassar Danny Pomanto  di kalangan ratusan pegawai honorer yang menjadi korban Laskar pelangi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang dinyatakan tidak lolos seleksi,ini bentuk orang Terzalimi Oleh Walikota Makassar Danny Pomanto 

Askari menegaskan bahwa keputusan kebijakan Walikota Makassar terkait Laskar pelangi' sangat bertentangan dengan pandangan Kantor Regional (Kanreg) IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar. dalam pernyataannya pada Kamis (10/10/2024)

Askari juga mengutip salah satu pejabat Kanreg IV BKN Makassar yang mengkritisi kebijakan walikota Makassar Danny Pomanto terkait Laskar pelangi yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Saya berharap kepada Menpan RB, BKN Pusat, PJ Gubernur Sulsel Prof Zudan, serta Pjs Wali Kota Makassar untuk turut turun tangan membantu para honorer yang menjadi korban Laskar Pelangi terzalimi kebijakan Walikota Makassar Danny Pomanto," ujar Askari. 

Ia juga menekankan perlunya perhatian serius dari pemerintah pusat dan DPR RI yang menangani masalah ini, agar para honorer yang berdampak akibat Laskar pelangi' Kezaliman Danny Pomanto, dapat ikut  diberi kesempatan untuk mendaftar dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkot Makassar.

Salah satu syarat untuk mendaftar PPPK adalah rekomendasi dari dinas terkait, yang hingga kini belum dimiliki oleh para honorer korban Laskar Pelangi 2022. Hal ini menjadi hambatan besar bagi mereka untuk bisa kembali bekerja di Pemkot Makassar, Akibat dari kezaliman Walikota Makassar Danny Pomanto terkait Laskar pelangi 

Terpisah, sejumlah honorer yang terdampak kebijakan ini juga mengungkapkan harapannya agar PJ Gubernur Sulawesi Selatan dan Pjs Wali Kota Makassar memberikan bantuan dan solusi atas nasib mereka. 

"Kami sudah lama mengabdikan diri sebagai pegawai honorer, dan kami berharap dapat kembali bekerja melalui seleksi PPPK dengan adanya bantuan dari pihak pemerintah pusat dan provinsi," ungkap salah satu pegawai honorer yang telah terdaftar di TK II BKN Pusat.

Kasus ini menambah panjang deretan keluhan terkait kebijakan Laskar Pelangi yang dinilai tidak adil bagi para pegawai honorer yang telah lama mengabdi di Pemkot Makassar terzalimi akibat kebijakan Walikota Makassar Danny Pomanto (*)