Raker Perhiptani, Mentan SYL Minta Sulsel Jadi Contoh Produksi Pangan Nasional

Jakarta, Sigapnews.com, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengajak ratusan penyuluh pertanian lapangan atau PPL untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai wilayah tersubur dalam meningkatkan produktivitas.

Menurutnya, Sulsel adalah wilayah yang memiliki potensi besar dalam memperkuat ketersediaan pangan nasional.

“Oleh karena itu memang target Sulawesi Selatan itu harus menjadi contoh Indonesia dan nggak boleh kalah dari daerah lain dan negara lain karena kita punya alam yang bagus,” ujar SYL saat membuka rapat kerja wilayah Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesa (Perhiptani) Sulawesi Selatan, Senin, 17 April 2023.

SYL mengatakan, pertanian adalah sektor yang paling menjanjikan mengingat banyak orang di seluruh dunia memerlukan makanan.

Apalagi, pertanian juga menjadi satu-satunya sektor yang mampu tumbuh disaat semua negara termasuk Indonesia dilanda krisis dunia.

“Tentu kita bersyukur memasuki Ramadhani dan lebaran nanti alhamdulillah ketersediaan pangan kita dalam kondisi aman.

"Dan itu berat kerja keras kalian (PPL) kerja keras kita bersama,” katanya.

Karena itu, SYL mengajak semua pihak, termasuk para Bupati dan Gubernur untuk mendorong peningkatan produktivitas dari tahun ke tahun melalui peran penyuluh yang ada di masing-masing wilayah kerjanya.

Untuk diketahui, Kementan saat ini membuka fasilitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai akses permodalan bagi semua orang yang mau bergerak di bidang pertanian.

“Kamu tahu nggak kalau 70 tahun kemerdekaan Indonesia? Produktivitas tertinggi yang ada secara nasional ini baru di tahun kita. Covid dan krisis global bahkan tidak menjadikan pertanian menurun,” terangnya.

Sebagai informasi, panen padi di Sulawesi Selatan pada bulan Maret 2023 mencapai 139.622 hektare dengan prakiraan produksi yakni 692.911 ton gabah kering giling (GKG) atau setara 399.085 ton beras.

Sedangkan untuk perkiraan panen padi di bulan April mendatang mencapai 174.609 hektare dengan prakiraan produksi mencapai 869.113 ton GKG atau setara 500.839 ton Beras.

Adapun untuk bulan Mei perkiraannya mencapai 85.576 hektare, dengan produksi mencapai 422.188 ton GKG atau setara 243.481 ton beras.

Secara umum, gambaran padi Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas Baku Sawah seluas 654.818 hektar dengan luas panen mencapai 1.038.084 hektar dan produksi padi mencapai 5.360.169 ton GKG atau setara 3.075.860 ton Beras.

Ketua DPW Perhiptani Sulsel, Kemal Redindo Syahrul Putra mengatakan bahwa Penyuluh Pertanian Lapangan akan terus mendukung program pemerintah dalam memajukan sektor pertanian yang lebih kuat, mandiri dan modern.

Salah satunya dengan pendampingan petani secara berkelanjutan.

“Kami berkomitmen mengawal petani di Sulawesi selatan sebagai daerah lumbung pangan nasional khususnya beras.

"Apalagi Sulsel selama ini menjadi daerah subur dengan peringkat produktivitas keempat di indonesia.

"Dan capaian ini tidak lepas dari peran penyuluh Indonesia. Penyuluh sebagai kekuatan besar dalam membangun pertanian,” katanya.

Ketua DPP Harian Perhiptani, Fathan Arsyid mengatakan bahwa fokus utama yang akan dibangun perhiptani di antaranya mengembangkan koperasi sebagai solusi pasti dalam menangani kurangnya pasokan pupuk akibat perang rusia yang bergejolak.

“Saya yakin kalau kita punya instrumen koperasi petani maka Insyaallah semua masalah petani, termasuk masalah pupuk dapat kita jawab bersama,” pungkasnya.

(Red/**)

Gubernur Sulsel Apresiasi Kegiatan Group Discussion CSR /TJLS di Kawasan Teluk Bone Sehingga Dapat Hasilkan Rekomendasi dan Inovasi

Sigapnews.com,Makassar (Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan membuka Pertemuan Regional Terarah dan Fokus Group Discussion CSR/TJLS di Kawasan Teluk Bone di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Minggu 3 November 2019.

Pemangku Kepentingan Sulsel-Sultra bertemu dalam untuk membahas langkah apa yang akan diambil dalam mensejahterakan masyarakat di kawasan yang mencakup dua provinsi ini, yakni Provinsi Sulsel dan Sulawesi Tenggara.

Gubernur Nurdin Abdullah menyampaikan, persoalan yang dihadapi adalah kemiskinan. Sedangkan Indonesia termasuk negara agraris dan kelautan. Kawasan Teluk Bone juga demikian.

"Ini menjadi catatan penting bagi kita, persoalan kemiskinan. Kemiskinan ada di pesisir," kata Nurdin Abdullah.

Gubernur mengapresiasi kegiatan ini sehingga dapat dihasilkan sebuah rekomendasi dan inovasi.

"Indonesia ini kita luar biasa sekali, saya berharap betul-betul pertemuan regional ini melahirkan rekomendasi konsep yang bisa kita dukung bersama," sebutnya.

Sedangkan terkait CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan Ia menyampaikan, jika dikelola dengan baik, akan membawa dampak yang baik dan signifikan di masyarakat.

"Ini kalau dikumpulkan, itu akan menjadi kekuatan besar, tinggal goalnya apa. Saya kira kita semua sudah tahu apa yang harus dikerjakan," ujarnya.

Kegiatan ini berlangsung dari 3-5 November 2019. Mengangkat tema 'Menjadikan CSR/TJSL Sebagai Penunjang Kesejahteraan Sosial dan Kemajuan Pembangunan Kawasan Teluk Bone'.

Ketua Umum Jejajring Teluk Bone, Yayat Pangerang menyampaikan, maksud dari FGD ini adalah meluaskan wawasan para pemangku kepentingan (stakeholders) di daerah daerah dalam Kawasan Teluk Bone pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

"Mengenai substansi, filosofi, sejarah dan regulasi yang terkait dengan Sosial Corporate Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TISL) yang melekat pada aktivitas dunia usaha pada suatu wilayah," terang Yayat Pangerang.

Yayat melanjutkan, dialog intensif dan mendalam antar pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menetapkan langkah-langkah strategis tentang perencanaan
dan tatakelola CSR atau TJSL.

"Agar dapat bermanfaat bagi upaya percepatan penyelenggaraan pembangunan wilayah pada masing-masing daerah kabupaten/kota terkait," sebutnya.

Ia menjelaskan, tujuan pengumpulan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) asal daerah-daerah untuk merumuskan rekomendasi yang akan dijadikan rujukan
bagi penyelenggaraan dan penetapan kebijakan daerah di bidang pengelolaan CSR atau TJSL.

"Untuk kepentingan percepatan pembangunan di daerah pada
khususnya dan Kawasan Teluk Bone pada umumnya," urainya.

Yayat melanjutkan, upaya selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) asal daerah-daerah untuk berinteraksi dengan para ahli dan pakar yang berkompeten.

"Guna mendapatkan gambaran dan pengetahuan tentang CSR atau
TJSL untuk dijadikan landasan bagi penyelenggaraan CSR atau TJSL di daerah masing-masing secara melembaga dan berkelanjutan,".

Adapun, gagasan Kerjasama Kawasan Teluk Bone (KTB) pertama kali diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Perjanjlan Kerjasama No.202/VIl/2012 dan No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Terpadu Teluk Bone, pada tanggal 18 Juli 2012.(*)

4 November 2019
Biro Humas Pemprov Sulsel

Wagub Sulsel Hadiri Event Jejak Alam Kahu Cross Country Adventure Bike

Sigapnews.com, Bone (Sulsel) - Usai menghadiri Hari Pangan Sedunia ke-39 yang digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (2/11), Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman bertolak ke Kabupaten Bone untuk menghadiri kegiatan Jejak Alam Kahu Cross Country Adventure Bike pada Minggu, 3 November 2019.

Event yang kali pertama digelar di Bumi Arung Palakka ini, diselenggarakan oleh Komunitas Passapeda Kahu (Kompak) yang bertujuan memperkenalkan keindahan alam dan destinasi wisata yang terletak di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, event ini sangat bermanfaat karena bisa menyambung silaturahmi antar sesama.

“Passapeda (bersepeda), selain ramah lingkungan juga membantu menjaga kesehatan dan ke depan bisa pengganti motor atau mobil untuk kendaraan ramah lingkungan ke tempat kerja,” tuturnya.

Andi Sudirman Sulaiman juga menambahkan, dirinya akan selalu mensupport berbagai kegiataan positif seperti pada event ini.

“Bagaimana mengedepankan solidaritas yang tinggi dan silaturahmi yang terus terjaga," tambah Andi Sudirman Sulaiman.

Acara ini diikuti 78 club dengan jumlah lebih dari 1.300 pesepeda dari berbagai daerah. Peserta di antaranya berasal dari luar Sulawesi Selatan yakni dari Polewali Mandar, Sulawesi Tengah. 

Peserta akan menempuh rute sepanjang 30 kilometer, start dari Kelurahan Palattae menuju Desa Maggenrang, Desa Cakkela, Desa Matajang, Desa Bonto Padang, Bonto Desa Sanrego, dan kembali finish di Desa Palattae.(*)

Minggu, 3 November 2019

Biro Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Sertifikat Kompetensi Bukti Profesionalitas Penyuluh, THL-TBPP Tempat Petani Konsultasi Tingkatkan Produksi

Sigapnews.com, -Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan di tengah Pandemi COVID-19 ketersediaan pangan harus dijaga melalui peningkatan produktivitas pertanian.

Menurutnya, manusia bisa berlindung dari pandemi ini di dalam rumah, tapi tidak bisa bertahan kalau tidak ada makanan.

Peningkatan produktivitas pertanian dapat tercapai melalui peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) Pertanian, salah satunya adalah peningkatan SDM Penyuluh melalui Sertifikasi.

Penyuluh merupakan garda terdepan dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas yang berdaya saing guna mewujudkan pencapaian swasembada pangan dan penerapan teknologi pertanian yang modern.

“Kualitas SDM pertanian selalu ditingkatkan, sebab pertanian saat ini harus terus berinovasi dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

"Salah satu parameternya tentu melalui sertifikasi. Untuk itu, momentum Sertifikasi Penyuluh Pertanian harus dimanfaatkan sebaik-baiknya” ungkap Syahrul Yasin Limpo.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi, mengatakan pada tahun 2021, sebanyak 2.168 orang THL-TBPP di 34 provinsi akan disertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kementerian Pertanian.

“Kementan memberikan perhatian besar kepada seluruh THL-TBPP. Mereka bisa menjadi PPPK setelah menjalani sertifikasi terlebih dahulu. Untuk itu, persiapkan sertifikasi sebaik mungkin agar hasilnya positif. Sebab, sertifikasi juga menjadi bukti kompetensi dan kualitas SDM pertanian untuk menjawab tantangan ke depan," ungkap Dedi.

Sampai dengan saat ini sebanyak 1.321 orang telah dilakukan Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Pertanian bagi THL-TBPP. Pelaksanaan sertifikasi bagi THL-TBPP telah dimulai sejak tanggal 2 Agustus 2021.

Kepala Pusat Pelatihan, Leli Nuryati membuka Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi THL-TBPP Tahap II di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (08/09/2021) secara daring.

Pada kesempatan itu, Leli menyampaikan “Kementerian Pertanian telah memiliki LSP yang didukung oleh tenaga Assesor yang Profesional dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi, sehingga pelaksanaan sertifikasi dapat dilaksanakan dengan baik”.

“Dengan sertifikasi diharapkan penyuluh pertanian dapat mendukung tercapainya 3 tujuan pembangunan yaitu menyediakan pangan bagi seluruh negeri, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong tercapainya ekspor 3 kali lipat sesuai dengan arahan Menteri Pertanian.”, terang Leli.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Sabir menyampaikan “TUK BBPP Batangkaluku memiliki target sertifikasi THL-TBPP di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 178 orang, sampai dengan saat ini sudah 95 orang telah disertifikasi dan 83 orang lainnya akan disertifikasi mulai hari ini 8 September 2021 sampai 10 September 2021 di Balai Diklat Pertanian (BDP) Provinsi Sulawesi Tenggara”.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhamad Djudul mengungkapkan terima kasih atas dukungan Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dalam peningkatan SDM Pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui pelaksanaan Sertifikasi THL-TBPP.

“Sejak tahun 2019 hingga 2021 produksi komoditas padi di Provinsi Sulawesi Tenggara terus meningkat, hal ini tidak lepas dari peran penyuluh pertanian. Penyuluh Pertanian menjadi tempat petani untuk berkonsultasi terkait permasalahan yang ditemui di lapangan.

"Oleh karena itu sangat penting bagi penyuluh pertanian untuk memiliki sertifikat kompetensi sebagai pembuktian profesionalitas penyuluh” Tandas Muhammad Djudul. (Al-Aziz/Yuli N).

Bupati Soppeng Hadiri Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Makassar

Soppeng, Sigapnews.com,-Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng Filzah Wajdi, S.P, M.Si menghadiri acara Penyerahan Sertipikat Tanah Untuk Rakyat se Sulawesi Selatan.

Kegiatan yang di gelar oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Berlangsung di Macora Ballroom Lantai 3 Hotel The Rinra Makassar, Rabu 5/1/2022

Secara Virtual zoom sejumlah Kepala Desa / Lurah , Kepala Dusun serta masyarakat penerima sertipikat mengikuti acara tersebut di ruang pola Kantor Bupati Soppeng.

Penyerahan sertipikat secara simbolis kepada 110 masyarakat penerima sertipikat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Sofyan Djalil didampingi Plt.Gubernur Sulawesi Selatan A.Sudirman Sulaeman, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

Bambang Priono.

Dalam kegiatan tersebut Bupati Soppeng H.A.Kswasdi Razak ,SE menerima secara langsung sertipikat aset Pemda dari Menteri ATR/ BPN RI Sofyan Djalil bersama para Bupati/ Walikota Se Sulawesi Selatan

Di tempat yang sama juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara kantor Pertanahan Kab/kota bersama seluruh Bupati/Walikota se Sulawesi Selatan tentang kerjasama di bidang pertanahan, pengintegrasian dan Pertanahan dengan PBB dan P2, penyelesaian aset pemda/pemkot, serta reforma agraria dan zona nilai tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Sofyan Djalil :

Pada saat kita menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Alhamdulillah berkat dukungan semuanya, sebelumnya BPN bisa menerbitkan sekitar 800.000 sertipikat setiap tahun, pada tahun 2017 kemudian kita kelola dan membuat program PTSL dan berhasil mendaftarkan 5,4 juta, tahun 2018 menjadi 9,2 juta, tahun 2019 menjadi 11,4 juta, tahun 2020 karena covid turun menjadi 8 juta tapi tahun ini kita berhasil mendapatkan lebih dari 10 juta. Olehnya itu, terima kasih kepada pihak BPN sehingga hal ini dapat tercapai.

Target kita di tahun 2025 seluruh tanah dapat kita daftarkan sehingga potensi konflik di masa yang akan datang akan berkurang kalau tidak hilang sama sekali. Semua tanah wakaf akan di sertipikatkan, karena jika sudah bersertipikat maka di daftar tanah kita sudah jelas bahwa itu tanah wakaf, begitu juga tanah-tanah harta agama yang lainnya karena ini adalah bagian dari tertib administrasi.

Untuk di ketahui , Khusus untuk Kabupaten Soppeng diserahkan sertipikat secara simbolis yang terdiri dari aset pemda sebanyak 2 bidang, aset PT.PLN 4 bidang, dan aset BBWS Pompengan Jenneberang 1 bidang,

Untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 4386 sertipikat, sedangkan Untuk Redistribusi sebanyak 900 sertifikat.

(Edil Rauf).

Perempuan Warga Takalar Ditangkap Tim Tabur Kejati Sulsel, Kajati : Tidak Ada Tempat Aman Bagi Buronan

Makassar, Sigapnews.com, Tim Tabur Intelijen Kejati Sulsel mengamankan terpidana buronan sediaan farmasi atas nama Basse Dg Jinne Bin Lauddin Dg Toro di wilayah Dusun Dengilau Desa Sawakang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis (3/8/2023) sekitar pukul 1.15 wita.

Dalam penangkapan ini, Tim Tabur Ewako Adhyaksa Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan Tim Tabur Kejari Takalar atas nama terpidana Basse Dg Jinne Bin Lauddin Dg Toro yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.

Menurut pihak kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan yang disampaikan Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi, SH, MH bahwa hal tersebut melanggar Pasal 196 Subs Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pihak kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa, terpidana Basse Dg Jinne perlu diamankan sebab perkaranya sudah divonis bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht), dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 41/Pid.Sus/2023 tanggal 23 Mei 2023, ungkap Soetarmi.

Dalam putusan tersebut yakni,
"Menyatakan terdakwa Basse Dg Jinne Bin Lauddin Dg Toro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, urai Soetarmi.

Kata Soetarmi, "Sebelum mengamankan Buronan Basse Dg Jinne Bin Lauddin Dg Toro, didahului kegiatan Surveillance oleh Tim Tabur selama 6 (enam) hari 6 (enam) malam untuk memastikan keberadaan Buronan ditempat persembunyiannya, selanjutnya atas Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor Sprint-Ops : 47/P.4/Dti.2/07/2023 tanggal 28 Juli 2023, pada pukul 7.15 Wita bertempat di Dusun Dengilau Desa Sawakong Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Tim Tabur berhasil mengamankan Terpidana Basse Dg Jinne Bin Lauddin Dg Toro.

"Usai penangkapan selanjutnya Buronan dibawa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kemudian diserahkan langsung kepada Tim Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Takalar.

Sementara itu, Kajati SulSel Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH. MH.  meminta jajarannya untuk selalu memonitor dan segera menangkap Buronan-buronan yang masih berkeliaran untuk dieksekusi demi kepastian hukum.

Kajati SulSel juga menghimbau kepada seluruh BURONAN yang telah ditetapkan DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena “tidak ada tempat yang aman bagi para BURONAN”, Pungkas Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

(Red)

Kemnaker Tunda Kedatangan TKA Tiongkok Ke Sulawesi Tenggara⁣

Sigapnews.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan menunda rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) Tiongkok ke Konawe, Sulawesi Tenggara sampai menunggu kondisi dalam keadaan normal dan dinyatakan aman.⁣

⁣

Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaam, R. Soes Hindharno, mengatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menginstruksikan kepada Plt Dirjen Binapenta Aris Wahyudi untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait merebaknya polemik rencana kedatangan TKA Tiongkok.⁣

⁣

Penundaan ini telah memperhatikan usulan dan aspirasi yang berkembang terkait rencana kedatangan 500 TKA Tiongkok ke Konawe, Sulawesi Tenggara, khususnya pandangan Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara yang telah disampaikan melalui surat resmi.⁣

⁣

“Kita putuskan untuk menunda rencana kedatangan 500 TKA sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19. Selanjutnya kita akan terus berkoordinasi dengan Gubernur dan ketua DPRD Provinsi terkait hal tersebut,” kata Karo Humas Soes di Jakarta.⁣

⁣

Soes menjelaskan Kemnaker telah memerintahkan PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel yang berencana mendatangkan 500 TKA asal Tiongkok ke Konawe, Sulawesi Tenggara, untuk menunda rencana kedatangannya.⁣

⁣

Pemerintah berharap pandemi Covid-19 ini segera berakhir sehingga situasi ekonomi dapat segera pulih dan kesempatan kerja semakin terbuka.⁣

Mentan SYL Tegaskan SDM Pertanian Jadi Kunci Peningkatan Mutu dan Produktivitas

Jakarta, Sigapnews.com, - Kementerian Pertanian (Kementan), melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDMP) terus berupaya meningkatkan kapasitas petani yang mendukung peningkatan usaha tani.

Melalui Pusat Pelatihan Pertanian, Kementan menggelar Pelatihan Teknis Integrated Farming bagi Petani di wilayah program Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling-up Innitiative (READSI) yang dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Sulawesi.

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) menegaskan bahwa SDM pertanian jadi kunci untuk meningkatkan mutu dan produktivitas pertanian.

"Apabila SDM kita maju, maka maju pula sektor pertanian kita. 

"Kalau SDM pertanian kita mumpuni, maka pertanian yang maju, mandiri dan modern juga dapat kita capai," kata Mentan SYL.

Mentan SYL juga mendorong segenap unsur untuk mengembangkan pertanian terpadu (integrated farming) dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tambah usaha tani.

Sementara Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi dalam arahannya menyampaikan bahwa kontribusi yang paling besar dalam menggenjot produktivitas, meningkatkan kualitas, dan menjamin kontinuitas produk yang pertama dan utama adalah SDM pertanian.

"Jadi, peningkatan produktivitas itu bukan karena pupuk, bukan karena alat mesin pertanian (Alsintan), bukan karena benih. Akan tetapi, ditentukan peningkatan produktivitas pertanian ditentukan oleh SDM," ucap Dedi.

Dia menambahkan bahwa SDM pertanian yang mampu menggenjot produktivitas pertanian tidak lain SDM pertanian profesional, mandiri, dan berjiwa entrepreneurship.

"Itulah yang akan menjadi pelopor di dalam peningkatan produktivitas pertanian kita, pelopor di dalam peningkatkan kualitas produksi pertanian kita, pelopor di dalam menjamin kontinuitas produksi pertanian kita," tegas Dedi.

Selanjutnya, Dedi menyampaikan tiga amunisi untuk terus menggenjot produksi pertanian, kualitas pertanian, dan kontinuitas produk pertanian  untuk ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan pertanian.

Pertama, adalah smart farming alias pertanian cerdas. Dedi mengatakan, smart farming sudah terbukti mampu menggenjot produktivitas pertanian dan juga sudah terbukti mampu meningkatkan kualitas dan kontinuitas produk pertanian.

"Manfaat amunisi pertama ini. Oleh karena itu, saya yakin bahwa dengan smart farming produktivitas bisa kita genjot, kualitas bisa kita perbaiki, dan kontinuitas produk bisa kita jamin," Ujar Dedi.

Menurut Dedi di dalam smart farming ada pemanfaatan produk biosains, bioteknologi, biofertilizer, biopestisida. Sebagai contoh pemanfaatan high yiedling variety (varietas yang berpotensi hasil tinggi).

"Ingat, pertanian itu dimulai dari benih dan dari varietas yang berpotensi hasil tinggi. Kalau bibit dan benihnya asal-asalan apalagi hoaks, maka pasti hasilnya juga hoaks. 

"Kalau kalian mau bertani, maka pastikan dulu benihnya berkualitas dan berpotensi produktivitas tinggi," kata Dedi.

Di dalam smart farming juga ada pemanfaatan alsintan. Di samping itu, ada pemanfaatn Internet of Things, Big data, Artificial intelligence (AI), Robot construction, dan Sensor.

"Kita sekarang sudah memasuki era 4.0, dimana segala sesuatunya otomatis, segalanya sesuatunya menggunakan internet dari hulu hingga hilir. 

"Dari hulu memilih benih dan bibit yang berkualitas cukup menggunakan robot. 

"Berbicara mengenai ukuran benih, robot bisa menyeleksi benih yang bagus," kata Dedi.

"Bahkan sekarang irigasi juga bisa dihubungkan dengan Iot. 

"Putra-putri Indonesia sekarang bahkan sudah mampu membuat Smart Irrigation System untuk usaha tani cabai dan sayur-sayuran lainya," sambungnya.

Amunisi yang kedua adalah memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang didedikasikan pemerintah kepada seluruh pelalu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk petani dengan bunga hanya 6 persen.

"KUR itu ibarat bensin. Percuma kita punya traktor, motor, mobil, dan kendaraan lainnya kalau bensinnya tidak ada. 

"Jadi, KUR itu adalah bensin yang akan menggerakkan wirausaha pertanian kita," kata Dedi.

Terakhir, lanjut Dedi, membangun kolaborasi dengan seluruh offtaker, bayer, eksportir, foundation yang menyediakan dana, dan perbankan. 

"Dengan membangun jaringan, kata Dedi, rezeki akan meningkat.

"Prisipnya, kita harus bangun kolaborasi bukan kompetisi, kita harus bersanding, bukan bertanding, kita harus merangkul bukan baku pukul, kita juga harus memeluk bukan baku gebuk, Itu yang harus kita lakukan," imbuhnya.

Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Muhammad Amin menambahkan, pelatihan akan dilaksanakan selama tujuh hari, 30 Januari- 06 Februari 2023, secara offline di Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Balai Diklat Pertanian Sidera, Sulawesi Tengah, dan Bali Diklat Distanak, Sulawesi Utara.

"Adapun Peserta pelatihan sebanyak 210 orang (7 angkatan) yang terdiri dari petani yang berasal dari 5 Provinsi dan 14 Kabupaten wilayah Program READSI," jelas Muhammad Amin.

Sedangkan kurikulum pelatihan ini yaitu kebijakan pengembangan integrated farming, penguatan kelembagaan petani, perencanaan usaha dan implementasi integrated farming, smart farming dalam integrated farming, pengendalian dan pemantauan, dan KUR.

Meteri-materi ini, kata Muhammad Amin akan disampaikan oleh Badan PPSDMP, Perbankan, Pengelola P4S, Praktisi serta widyaiswara BPP Batangkaluku dan BBPP Kupang.

"Bukan hanya penyelenggaraan pelatihan, hal utama yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana hasil pelatihan ini diterapkan di lapangan. 

"Dengan demikian, diperlukan peran aktif dari penyuluh dan fasilitator desa selaku pendamping petani di lokasi READSI dan dukungan penuh dari Tim," tegas dia.

Sebagai informasi, pelatihan ini terselenggara atas kerja sama BPPSDMP dengan Tim PPSU READSI di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan NTT Tim DPMO READSI Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Kolaka, Kolaka Utara, Pohuwato, Bone Bolango, Gorontalo, Poso, Parigi Moutong, Buol, Banggai, Belu, dan Kupang, serta pemerintah daerah.

(Red/**)

Begini Harapan Sekda Soppeng Andi Tenri Sessu Saat Buka Sosialisasi PPID dan SP4N LAPOR

Sekda Soppeng HA Tenri Sessu, MSi (Ist).

Soppeng, Sigapnews.com  ,- Sekda Soppeng Drs Andi Tenri Sessu mewakili Bupati Soppeng menghadiri sekaligus membuka kegiatan Pembukaan Sosialisasi Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Tata Kelola Layanan Informasi Publik, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakya (SP4N LAPOR), serta Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Kab. Soppeng yang dilaksanakan di Canephora Cafe dan Garden, Jl. Kayangan Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata, Senin, 07 Maret 2022

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Soppeng yang dihadiri oleh Sekda Soppeng Andi Tenri Sessu mewakili Bupati dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Ir. H. Benny Mansjur, ST, MT Koordinator Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabid Humas, Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Diskominfo Kabupaten Soppeng, Nasyithah Usman, SKM
dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pengelola PPID, pengelola SP4N LAPOR dari seluruh unit kerja, dan  Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa/Kelurahan tentang tugas, kewenangan, serta semua hal-hal yang terkait dengan informasi publik, pengelolaan pengaduan, informasi yang terbuka untuk publik, serta informasi yang dikecualikan dari masing-masing unit kerja.

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan kegiatan PPID, SP4N LAPOR, dan KIM di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.

Untuk memberikan saran/masukan perbaikan kepada PPID, Admin PPID, dan KIM dalam  melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat, Admin, atau Kelompok yang mengelola Informasi Publik yang berorientasi pada hasil.

Untuk dapat meningkatkan Nilai PPID tahun sebelumnya pada Evaluasi PPID tahun ini, semoga menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama, ujar Nasyithah.

Dikatakannya, "Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan  akan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, serta pemahaman yang sama tentang tugas, kewenangan, dan hal-hal lain yang terkait dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kepada seluruh Sekretaris selaku PPID Pembantu, Admin PPID dari seluruh unit kerja serta kepada seluruh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dari seluruh Desa/Kelurahan lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari, yakni mulai hari  Senin s/d Rabu, Tanggal 7 s/d 9 Maret 2022.

Adapun  jumlah peserta sebanyak 172 orang yang terdiri dari Sekretaris SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng selaku PPID Pembantu sebanyak 34 orang, Admin PPID SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Soppeng sebanyak 34 orang, Admin/Pengelola SP4N LAPOR SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Soppeng sebanyak 34 orang, Ketua Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebanyak 70 orang dari 70 Desa/Kelurahan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.

"Jika ada masyarakat yang ingin melakukan pengaduan dan aspirasi terkait layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dapat diakses melalui laman website https://lapor.go.id

Sementara itu, Mewakili Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan,  Ir. H. Benny Mansjur, ST, MT (Koordinator Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan) dalam sambutannya mengatakan,"
"Saya yakin bahwa kegiatan ini adalah  salah satu kegiatan yang cukup strategis untuk melihat bagaimana kabupaten Soppeng dalam mengelola pemerintahan ke depan yang dapat dikategorikan sebagai pemerintahan yang transparan, terbuka dan akuntabel.

"Kegiatan  ini merupakan kegiatan yang penting karena salah satu kunci bagaimana mitigasi atau pencegahan terjadinya tindakan- tindakan penyalahgunaan kewenangan korupsi dan lain-lain adalah transparansi dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

"Komisi informasi adalah salah satu lembaga Mandiri yang memiliki tiga tugas utama yaitu bisa berperan sebagai eksekutif dalam hal ini bagaimana kita memberi pembinaan kepada semua perangkat daerah yang ada di kabupaten/kota maupun di provinsi melalui pembinaan Diklat, Bimtek dan sosialisasi, yang kedua adalah sebagai legislatif, dimana komisi informasi memiliki kewenangan untuk menyusun petunjuk-petunjuk terkait dengan tata kelola atau keterbukaan informasi publik.

Yang ketiga adalah solusi indikatif memutuskan sengketa, jadi tidak ada lembaga lain yang mempunyai kewenangan ini, karena ombudsman hanya mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi mal administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sedangkan jika komisi informasi itu menyelesaikan dan mengeluarkan keputusan sengketa, tandasnya.

Bupati Soppeng yang diwakili oleh Sekda Drs.Andi Tenri Sessu, M.Si dalam kesempatan membuka secara resmi kegiatan ini, dalam sambutannya mengatakan,"Dengan melihat arti dari PPID yaitu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, jadi jika kita ingin mencapai apa yang namanya keterbukaan informasi, maka diperlukan pengelola informasi, ujarnya mengawali sambutannya.

"Perlu diketahui bersama bahwa di setiap tahun mulai dari bulan Januari sampai bulan Mei, ada 7 laporan yang harus diselesaikan dan itu semua membutuhkan informasi dan dokumentasi.

"Sehingga kita tidak boleh menganggap bahwa hal ini tidak penting, padahal hal inilah yang sangat diperlukan untuk menyelesaikan laporan itu, tegas Sekda.

"Dalam hal persoalan pengelolaan,  PPID harus mencari apa yang mau diolah untuk menjadi suatu informasi, karena pemahaman saya informasi adalah suatu proses intelektual yang memiliki banyak indikator diantaranya pengalaman dan pendidikan sehingga untuk menyempurnakan proses intelektual itu maka perlu dilakukan lagi konfirmasi, apakah bahan informasi itu betul atau tidak sehingga bisa menciptakan Keterbukaan Informasi itu sendiri, jelas Sekda Andi Tenri Sessu.

"Oleh karena itu, para admin dan pengelola PPID perlu memahami tugas dan tanggung jawabnya yang akan disampaikan nanti oleh para pemateri, sehingga saya berharap kepada para peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan baik, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya agar nanti ke depan kita bisa menciptakan keterbukaan informasi sesuai dengan harapan peraturan perundang-undangan yang ada, Pungkasnya.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber yaitu Ir. H. Benny Mansjur, ST, MT (Koordinator Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan) dan Fauziah Erwin, SH., CLA (Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan edukasi komisi informasi Provinsi Sulawesi Selatan), yang dipandu oleh Rachmawati Halik, SH selaku moderator kegiatan sosialisasi ini.

Turut hadir, para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

(Red/Edil Rauf).

Ini Harapan Firdaus Kades Timusu Terkait Lolosnya Masuk 10 Besar Tingkat Nasional Lomba Desa Pangan Aman Nasional

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,- Kabar gembira datang dari Bumi Latemmamala sebab selangkah lagi Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng akan kembali mengharumkan nama provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng khususnya dalam lomba Desa Pangan Aman Nasional.

Hal ini berdasarkan data yang dihimpun media ini, bahwa hasil Tim Penilai Tingkat Nasional, Desa Timusu lolos ke tahap berikutnya bersama 10 Desa lainnya di Indonesia dalam Lomba Desa Pangan Aman Tingkat Nasional 2021.

Dari informasi yang diketahui, hal ini juga berdasarkan surat pemberitahuan dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan BPOM RI tertanggal 24 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat BPOM RI Dra Yunida Nugrahanti Soedarto Apt MP.

Sementara itu, Menurut Kepala Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Firdausz S,Sos bahwa apa yang dilakukan selama ini mereka cukup optimis untuk bisa meraih yang terbaik, karena ia yakin kerja keras dan niat yang baik dengan dukungan semua pihak khususnya Pemerintah Daerah dan BPOM Makassar dan lebih penting adalah dukungan masyarakat tentunya, ujar Firdaus saat dikonfirmasi, Rabu (26/1/2022).

Firdaus berharap Desa Timusu mewakili provinsi Sulawesi Selatan menjadi yang terbaik diantara 10 Desa yang lolos secara nasional.

Dirinya juga berharap dukungan dan doa dari semua pihak utamanya warga Desa Timusu, Soppeng dan Sulawesi Selatan, pungkasnya.

Sekedar diketahui berikut Nama Desa di Indonesia yang lolos untuk tahap berikutnya, yakni Desa Timusu Sulawesi Selatan, Desa Sungai Rasau Kalimantan Selatan, Kelurahan Sukoreno Jogjakarta, Desa'Buttu Baruga Sulawesi Barat, Kelurahan Ampah Kota Kalimantan Tengah, Desa Brubuh Jawa Timur, Desa Nagari Bayua Sumatra Barat dan Desa Tuwel Jawa Tengah.

(Red).

Pastikan Anggaran Covid-19 Pemrov Tersalurkan, Banggar DPRD Sulsel Berkunjung Ke Gowa

Sigapnews.com, Humas Gowa - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan ke Posko Induk Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa di Baruga Karaeng Galesong Kantor Bupati Gowa, Kamis (30/04).

Pimpinan Banggar DPRD Sulsel, Fahruddin Rangga mengatakan kedatangan ke Kabupaten Gowa untuk melihat sejauh mana dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Kabupaten Kota dalam penanganan Covid-19 khususnya Kabupaten Gowa.

Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan anggara percepatan Penanganan Covid-19 bisa betul-betul sampai. Terkhusus untuk daerah yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di Sulawesi Selatan salah satunya Kabupaten Gowa.

"Kedatangan kami untuk memantau dan pengawasan terhadap anggaran yang sudah kita setujui di DPR untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Harapan kami pemprov sudahbergerak cepat memberikan suporting dukungan kepada pemerintah kabupaten kota, terutama yang masuk ke zona merah," kata Fahruddin.

Fahruddin menyebutkan pihak legislatif Provinsi Sulawesi telah menyetujui anggaran percepatan penanganan covid-19 di Sulsel sebesar Rp500 miliar. Sementara untuk tahap pertama akhir Mei ini sebesar Rp250 miliar.

"Mudah-mudahan anggaran ini efektif dan kita berdoa kedepannya anggaran ini tidak terpakai semua untuk persoalan Covid-19 ini. Tetapi paling tidak ada langkah-langkah antisipatif yang kita sudah persiapkan lebih awal sebesar Rp500 miliar ini untuk penangan Covid-19," lanjutnya.

Ia juga berharap Pemprov Sulsel lebih memberikan perhatian kepada daerah-daerah yang masuk zona merah dan penangan Covid-19 di Kabupaten Gowa yang akan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa berjalan dengan lancar dan Sukses.

"Mudah-mudahan itu bisa berjalan efektif dengan pemberlakuan PSBB yang begitu ketat dan disiplin menjaga wilayah khususnya di perbatasan. Saya kira ini adalah 1 langkah tepat dipilih Gowa," harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gowa, H. Muchlis saat menerima rombongan Banggar DPRD Sulsel mengatakan sejauh ini Pemprov Sulsel telah memberikan dukungan kepada Pemkab Gowa dalam penanganan Covid-19 ini. 

"Dukungan DPRD Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka PSBB ini sangat bagus. Pak Gubernur menyiapkan  skim sembako untuk warga yang ada di dalam daftar DTKS dan ini kita akan sinergikan dengan APBD Kabupaten," ujar Muchlis didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Syamsuddin Bidol.

Selain dalam bentuk sembako, Pemprov juga kata Muchlis sudah menyalurkan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) yang telah disalurkan kepada Rumah Sakit dan Puskesmas-puskesmas di Kabupaten Gowa.

"Ini juga kita sudah serahkan untuk teman-teman petugas yang bersentuhan langsung di lapangan. Seperti petugas Ambulans, pemakaman dan pengantar bantuan sembako ke lokasi-lokasi ODP dan PDP," jelasnya.

Ia juga menambahkan jelang PSBB Kabupaten Gowa yang dijadwalkan pada Senin (04/05) mendatang, Pemkab Gowa telah melakukan sosialisasi dan akan menyalurkan bantuan Sosial kepada masyarakat sebelum PSBB. Termasuk juga akan memperketat pengawasan di seluruh perbatasan Gowa.(JN).

Eks Kajari Balikpapan Resmi Jabat Asisten Intelijen Kejati Sulsel

Makassar, Sigapnews.com, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjutak melantik dan mengambil Sumpah Jabatan Ardiansyah, S.H, M.H. sebagai Asisten Intelijen Pada Kejati Sulsel yang dilangsungkan di Baruga Adhyaksa Kantor Kejati Sulsel, Senin (7/8/2023).

Pelantikan Ardiansyah sebagai Asintel Kejati Sulsel berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-334/C/07/2023 tentang Pemindahan, Penghentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

SK tersebut ditandatangani di Jakarta 20 Juli 2023 oleh Jaksa Agung Muda (JAM) Pembinaan Dr. Bambang Sugeng Rukmono.

Sebelumnya Ardiansyah Menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur.

Dalam Acara Pelantikan Asisten Intelijen tersebut turut hadir Para Asisten, Kabag TU, Para Koordinator dan Para Kasi serta beberapa Jaksa Fungsional pada Lingkup Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Kajati Sulsel Leo Simanjutak dalam sambutannya mengatakan bahwa rotasi jabatan di lingkungan Kejaksaan adalah siklus yang dibutuhkan dalam rangka regenerasi sekaligus penyegaran personil dan organisasi.

Selain itu, juga sebagai upaya penataan melalui pergantian dan penyegaran, ujarnya.

"Ini dipandang perlu sebagai ikhtiar Kejaksaan untuk senantiasa menjadi tetap kuat, lebih solid, dan lebih siap guna menjawab tantangan tugas yang semakin dinamis dan kompleks, jelas Kajati Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

Dikesempatan itu Leo Simanjuntak juga menyampaikan bahwa pejabat yang ditunjuk pimpinan tentulah merupakan insan terbaik adhyaksa karena sudah melalui proses kajian mendalam, pertimbangan matang serta penilaian obyektif untuk mengisi jabatan yang telah ditentukan dengan memperhatikan prinsip “The Right Man On The Right Place”, katanya.

Dirinya berharap pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan amanah yang diberikan untuk kejayaan institusi, dengan cara melaksanakan penuh rasa tanggung jawab, komitmen yang bersungguh-sungguh untuk bekerja keras serta cerdas, semangat een en ondeelbaar dan saling bahu membahu, tandas Kajati Sulsel.

Dikesempatan itu, Leo Simanjuntak berpesan kepada Asisten Intelijen yang baru dilantik, Ardiansyah," agar mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk menghadirkan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang Kolaboratif, Inovatif dan Adaptif serta Inklusif yang mampu memberikan pelayanan publik dengan rasa keadilan yang humanis bagi kemajuan masyarakat provinsi Sulawesi Selatan serta bangsa dan negara Indonesia.

Leo Simanjuntak tidak lupa menginngatkan kepada seluruh pimpinan dan pegawai di lingkup Kejati Sulsel untuk “memastikan kejaksaan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan pembangunan”.

Menurutnya, Ada 7 perintah harian kejaksaan republik Indonesia yang perlu dipedomani untuk tahun 2023 yakni :

1). Aktualisasikan Pola Hidup yang merefleksikan nilai Tri Krama Adhyaksa baik dalam pelaksanaan tugas maupun bersosialisasi di tengah masyarakat.

2).Tingkatkan kepekaan sosial berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang serta kehidupan bermasyarakat.

3).Wujudkan kesatuan pola analisis Yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara.

4).Laksanakan penegakan hukum dan penyelesaian perkara secara prosedural dan tuntas.

5).Perkuat kemampuan manajerial dan administratif sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan.

6).Optimalkan sinergi antar bidang guna mewujudkan keberhasilan capaian kerja Institusi.

7).Jaga netralitas personel dalam menyongsong Pemilu serentak tahun 2024.

Dikesempatan itu juga Kajati Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjutak sebagai nahkoda Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan meminta Pejabat Asintel untuk benar-benar memperhatikan dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh 2 (dua) strategi yang sudah ditetapkan pelaksanaan tugas.

Strategi kepemimpinan yang dimaksud yang terdiri atas : konsolidasi, optimalisasi dan public trust.

Kemudian Strategi kinerja yang terdiri atas, Transformatif, Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif.

Untuk menjaga dan meningkatkan public trust kepada Kejaksaan, Leo Simanjuntak meminta kepada Asintel untuk mencermati dan mempedomani Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 tahun 2021 tentang Publikasi Kinerja dan Pemberitaan Positif mengenai Kejaksaan di media massa dan media sosial.

"Saudara wajib menjaga integritas dan marwah Kejaksaan serta menjaga diri di dalam dan di luar kantor, ujar Kajati Sulsel.

"Cermati dan pedomani juga Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-67/a/SUJA/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang berisi peringatan tegas untuk tidak melakukan perbuatan tercela berupa intervensi dan/atau campur tangan mencari keuntungan dalam pengadaan barang/jasa atau meminta proyek, baik di kementerian/lembaga instansi, pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota, dan BUMN/BUMD, Imbuhnya.

Leo Simanjuntak mengingatkan dan menegaskan kembali tentang peringatan Bapak Jaksa Agung RI, Untuk senantiasa menerapkan Pola Hidup Sederhana dan menghindari Gaya Hidup Hedonis yang suka memamerkan harta benda dan kemewahan.

"Hentikan gaya hidup bermewah-mewahan, pimpinan tidak akan segan-segan mencopot jabatan saudara, hanya karena Pola Hidup Hedonis, tegas Kajati Sulsel.

"Untuk Itu Saya minta cermati dan Pedomani Instruksi Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana, antara Lain :

1).Menghindari gaya hidup konsumtif dengan tidak Membeli/Memakai/Memamerkan Barang-Barang Mewah, 2).Menghindari timbulnya kesenjangan dan kecemburuan sosial dengan tidak mengunggah Foto/Video pada media sosial yang mempertontonkan gaya hidup yang berlebihan, 3). Menyesuaikan dan menyelaraskan perilaku sehari-hari berdasarkan norma hukum dan adat istiadat setempat, 4).Menyelenggarakan acara atau perayaan yang sifatnya pribadi dengan sederhana dan tidak berlebihan, 5).Menghindari tempat tertentu yang dapat mencemarkan kehormatan dan/atau merendahkan martabat institusi seperti lokasi perjudian, diskotik, klub malam, atau tempat lain yang serupa, pungkas Leo Simanjuntak.

Published : Edil Rauf

Hamsul HS Buronan Kasus Penipuan Milyaran Investasi Bodong Dicokok Tim Tabur Kejati Sulsel

Makassar,  Sigapnews.com,-Tim Tangkap Buron (Tabur) Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bersama Tim Tabur Kejaksaan Agung Republik Indonesia, telah berhasil mencokok (menangkap, red) “BURONAN” asal Kejaksaan Negeri Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang bernama terpidana HAMSUL HS, S.E. (40 Tahun).

Penangkapan DPO terpidana Hamsul HS dilakukan di Perumahan Findaria Mas Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, Jum'at (26/5/2023) pukul 10.55 wita.

Hamsul merupakan terpidana dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan secara bersama-sama dengan modus menawarkan korbannya bisnis investasi tambang digital Bodong berupa koin Crypto hingga korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 5,9 Milyar, ungkap Kajati Sulsel melalui Kasi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Soetarmi, SH, MH.

Soetarmi menuturkan bahwa, Perbuatan terpidana HAMSUL HS, S.E terbukti bersalah melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 180 K/Pid/2023 Tanggal 09 Februari 2023, Terpidana HAMSUL HS, S.E harus menjalani hukuman pidana Penjara Selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Kurungan Penjara, bebernya saat menggelar press release Jum'at (26/5/2023).

Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi juga menyebut bahwa terpidana HAMSUL HS, S.E yang berdomisili di Jalan Pelita Raya Tengah I A6 No.8 Rt.004 Rw.009 Kelurahan Ballaparang Kecamatan Rappocini Kota Makassar sudah dilakukan beberapa kali pemanggilan secara patut dengan 3 (tiga) kali Panggilan untuk pelaksanaan eksekusi, akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah menghiraukan dan memenuhi panggilan tersebut sehingga menyulitkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan eksekusi, berbagai upaya pencarian telah dilakukan Tim dari Kejaksaan Negeri Makassar namun tidak diketahui keberadaan terpidana tersebut, maka Kejaksaan Negeri Makassar melaporkan hal ini kepada Tim Tabur Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang selanjutnya ditetapkan sebagai BURONAN KEJAKSAAN RI.   

Tidak hanya itu, Soetarmi mengatakan bahwa terpidana HAMSUL HS, S.E  sudah ditetapkan buronan Kejaksaan Negeri Makassar sejak putusan pemidanaan dinyatakan Inkracht dan terpidana tidak dapat dihubungi lagi sejak bulan Februari 2023, katanya.

Menurut Soetarmi bahwa terpidana HAMSUL HS selama pelariannya sebagai Buronan selalu berpindah-pindah tempat untuk menghindari pengejaran dan pencarian yang dilakukan oleh Jaksa eksekutor diantaranya di jalan Pelita Raya Makassar, daerah Bili-bili Kabupaten Gowa, di daerah Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar dan terakhir diketahui informasi yang diperoleh TIM Tabur Kejati Sulsel tentang keberadaan terpidana setelah diintai selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam.

Berdasarkan hal tersebut, maka atas perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH.MH sekitar Pukul 10.55 Wita Tim Tabur Intelijen Kejati SulSel didukung oleh Tim Tabur Kejaksaan Agung RI berhasil mengamankan Terpidana HAMSUL HS, S.E bertempat dirumah kontrakannya di Perumahan Findaria Mas Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, papar Soetarmi.

"Setelah TIM Tabur Kejati SulSel mengamankan terpidana  selanjutnya TIM TABUR membawa terpidana menuju Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan tiba sekitar Pukul 11.20 Wita. 

"Buronan atas nama terpidana HAMSUL HS, S.E. yang telah diamankan TIM TABUR, selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Makassar untuk pelaksanaan Eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 A Makassar, terang Kasi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel Soetarmi.

Sementara itu, Kajati SulSel Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH.MH kembali menegaskan dan meminta jajarannya untuk selalu memonitor dan segera menangkap Buronan-buronan yang masih berkeliaran untuk dieksekusi demi kepastian hukum.

Kajati SulSel juga menghimbau kepada seluruh BURONAN yang telah ditetapkan DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena “tidak ada tempat yang aman bagi para BURONAN”, tegas Leonard Eben Ezer Simanjuntak menuturkan.

Sumber: Humas Kejati Sulsel 

Hadir di Acara Pengukuhan dan Pelantikan DPW / DPD KKS di Kendari, Kaswadi Razak Titip Falsafah Bugis

Kendari, Sigapnews.com - Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak. SE menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik dan dikukuhkan.

Hal itu disampaikan Bupati Soppeng saat mengawali sambutannya di acara pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Dewan Pengurus Daerah ( DPD) Kabupaten /Kota Kerukunan Keluarga Soppeng (KKS), Sabtu (30/1/2021) di kendari.

"Diketahui pengurus KKS telah resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) KKS Prof. Dr. dr.H. Syarifuddin Wahid, Ph. D. Sp. PA (K). Tampak acara ini turut dihadiri oleh Wali Kota Kendari H. Sulkarnaian Kadir dan Sekprov Sultra Hj Nur Endang Abbas".

lanjut, Orang nomor satu di Bumi La Temmamala ini, menuturkan pesan kepada seluruh pengurus yang baru saja dilantik agar dapat bekerja sama dan berkomitmen dalam memajukan organisasi serta berkontribusi bagi pembangunan Propinsi Sulawesi Tenggara dan khususnya Kota Kendari, ucap Bupati Soppeng

Ia menuturkan, pengukuhan kepengurusan KKS pada hari ini tentunya patut kita apresiasi sebagai wujud tingginya rasa kekeluargaan dan hubungan emosional serta kebersamaan sesama orang Soppeng yang menetap dan menjadi warga Sulawesi Tenggara, terang H. Andi Kaswadi Razak.

Masih kata Andi Kaswadi Berangkat dari hal tersebut, maka menjadi tanggung jawab bersama untuk saling mendukung sebagaimana pesan leluhur kita “Sitiroang deceng tessitiroang jaa', siwata menre tessirui noo”, ucap Bupati Soppeng.

Selanjutnya sebagai warga Sulawesi Tenggara maka tentunya sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk membangun daerah ini sebagaimana pepatah “Dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung”, imbuh Bupati Soppeng

"Mari kita tunjukkan bahwa orang Soppeng merupakan warga yang baik dan siap berkontribusi bagi kemajuan daerah di manapun berdomisili," jelasnya

"Oleh karena itu, saya berharap agar kedua kepengurusan KKS ini dapat menyusun program-program yang lebih faktual dan produktif, baik untuk kepentingan anggota maupun bagi pembangunan di wilayah ini," ungkap Andi Kaswadi menambahkan.

Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak juga menyampaikan terkait kinerja pembangunan di Kabupaten Soppeng, bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng berada pada kisaran 6 persen dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 68,26 persen, tukasnya.

Terakhir, Bupati Soppeng menyampaikan kalau sektor pendidikan khususnya dalam upaya peningkatan kualitas anak didik, Pemkab Soppeng menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 10 Miliar untuk beasiswa bagi anak didik berprestasi mulai dari tingkat SD, SMP, S1,S2 hingga S3 dengan anggaran sebesar Rp.10 Miliar, pungkas Andi Kaswadi Razak.

Tampak dalam kegiatan pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Dewan Pengurus Daerah ( DPD) Kabupaten/Kota Kerukunan Keluarga Soppeng (KKS) ini, tetap mempedomani protokol kesehatan dalam pencegahan Covid19. Dan dihadiri oleh seluruh warga soppeng yang bermukim di Sultra. (A2M/Hms/JJ)

Berawal dari Saksi, FS Ditahan dan Ditetapkan Tersangka Kasus Tambang Pasir Laut Takalar Oleh Penyidik Kejati Sulsel

Makassar, Sigapnews.com, Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menaikkan status 1 (satu) orang saksi menjadi tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Nilai Pasar / Harga Dasar Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020.

Hal itu diungkapkan Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi, SH, MH dalam rilis tertulisnya, Kamis (27/7/2023).

Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi menyebut saksi yang dinaikkan statusnya menjadi tersangka yaitu atas nama tersangka FS selaku Plh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar tahun 2020.

"Penetapan tersangka tersebut berdasarkan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 165/P.4/Fd.1/07/2023 tanggal 27 Juli 2023.

Menurut Soetarmi, " FS ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mendapatkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, katanya.

Dikatakan Soetarmi, "Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik selanjutnya memeriksakan kesehatan para tersangka kepada tim dokter dari Dinas Kesehatan Kota Makassar yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat serta tidak dalam keadaan covid, terangnya.

"Begitupun penahanan terhadap tersangka FS  berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : Print- 125/P.4.5/Fd.1/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar, urainya.

Dijelaskan Soetarmi, "Adapun kasus yang menjerat dan menjadikan FS sebagai tersangka diduga sebagai orang yang turut serta atau bersama-sama dengan terdakwa GM, HB serta AN yang telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka adalah sebagai berikut :

Diterangkan Soetarmi, "Bahwa berawal dari adanya surat permohonan keringanan pajak kepada Bupati Takalar pada tanggal 02 Oktober 2020 yang diajukan oleh Tersangka AN selaku Direktur Utama PT. BANTENG LAUT INDONESIA, seolah-olah meminta agar dilakukan penurunan atau pemberian keringanan nilai pajak pasir laut, namun isi dari surat tersebut ternyata meminta agar dilakukan penurunan nilai pasar pasir laut sebesar Rp. 7.500,-/M2 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik), yang nilainya bertentangan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/TAHUN 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penerapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tetang Pelaksanaan Pajak Mineral bukan logam dan batuan, serta dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang tata cara pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan, yang dalam peraturan-peraturan tersebut, nilai pasar / harga dasar laut telah ditetapkan sebesar Rp. 10.000,/M3 (sepuluh ribu rupiah per meter kubik), dimana permohonan tersangka AN selanjutnya dilakukan proses/pembahasan oleh tersangka FS dan terdakwa HB, kemudian dikeluarkanlah SKPD oleh terdakwa GM kepada PT. BANTENG LAUT INDONESIA dengan nilai pasar pasir laut sebesar Rp. 7.500,-/M2 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik).

"Dari penyimpangan yang terjadi pada penetapan nilai pasar / harga dasar pasir laut tersebut, mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar mengalami kerugian dengan nilai total sebesar Rp. 7.061.343.713,- (Tujuh milyar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga tujuh ratus tiga belas rupiah).

"Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit perhitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan penetapan harga jual pasir laut pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020 Nomor : 700.04/751/B.V/ITPROV tanggal 03 Februari 2023, tutur Soetarmi.

Lebih lanjut Soetarmi menyebutkan bahwa, "Adapun Pasal yang disangkakan yakni ;

PRIMAIR :
Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR :
Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

(Red/Edil Rauf)

Ide Cemerlang Bak Pucuk Berlian! Terkait Pembahasan Aspal Buton 'Anton Timbang' Bakal Hadirkan Ketua Kadin Se Indonesia

Sigapnews.com, Kendari_ Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal mengundang para Ketua Umum Kadin seluruh Indonesia untuk membahas penggunaan aspal Buton secara nasional.

Anton Timbang (AT) saat memberikan keterangan Pers kepada sejumlah awak media usai memantau pelaksanaan pasar murah di halaman kantor Camat Baruga, Kota Kendari mengatakan "potensi aspal yang ada di Sulawesi Tenggara sekitar 360 tahun kedepan tidak akan habis, karena memang selama ini belum perna di eksplorasi, oleh karena itu, Kadin Sultra mengajak pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemda untuk bekerjasama dalam penggunaan aspal Buton dan direkomendasikan regulasinya sebagai percontohan dimulai dari daerah kita untuk pengaspalan diruas ruas jalan di Kabupaten dan Kota se Sulawesi Tenggara.

Ketua Umum Kadin Sultra meminta kepada Pemprov Sulawesi Tenggara, Kabupaten dan Kota, serta seluruh komponen yang ada agar pada saat pengusulan untuk penggunaan aspal agar membuat regulasinya, menunjuk aspal Buton untuk menjadi percontohan penggunaan aspal Buton.

Ketua Umum Kadin Sultra juga berharap, di 2024 pemerintah pusat konsisten menggunakan Aspal Buton untuk pengaspalan di seluruh Indonesia karena aspal Buton stok terbanyak di Sulawesi tenggara. (Supriadi Buraerah/Sultan)

Dedy Nursyamsi : Capai Tujuan Pembangunan Pertanian Produktivitas Tapi Kualitas Jadi Poin Penting

Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi saat membuka pelatihan secara virtual (Foto Istimewa)

Gowa (Sulsel), Sigapnews.com, -
Memasuki masa New Normal sejak Pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini, berbagai kegiatan aktivitas sudah mulai kembali dilaksanakan, meski belum sepenuhnya pulih seperti kondisi sebelum Covid-19.

Sebelumnya Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku melaksanakan kegiatan pelatihan dengan menggunakan sistem Pelatihan Jarak jauh dengan menggunakan media internet berupa pembelajaran secara virtual dengan aplikasi zoom meeting.

Mengawali tahun 2021, pertama kalinya sejak masa pandemi ini BBPP Batangkaluku menyelenggarakan pelatihan secara _offline_ 2 (dua) angkatan yaitu Pelatihan Fungsional Dasar Bagi Penyuluh Pertanian Ahli yang diikuti 32 peserta dan Pelatihan Fungsional Dasar Bagi Penyuluh Pertanian Terampil sebanyak 28 orang peserta.

Bersamaan dengan itu juga dibuka pelatihan secara _online_ 1 (satu) angkatan yaitu Pelatihan Kewirausahaan bagi Petani Muda Milenial-P4S dengan jumlah peseta 30 orang. Adapun asal peserta ketiga angkatan pelatihan tersebut berasal dari wilayah kerja BBPP Batangkaluku yang meliputi provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Gorontalo.

“Pada kegiatan pelatihan sebelumnya banyak pelatihan yang dilaksanakan secara virtual terkait pandemi covid-19, namun karena pelatihan ini sangat urgent untuk menyiapkan penyuluh pertanian yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilapangan, sehingga kali ini kita lakukan secara tatap muka/ offline dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, salah satunya adalah setiap peserta wajib membawa keterangan hasil Swab Test yang negatif” ungkap Sabir, Kepala BBPP Batangkaluku.

Sabir menambahkan proses pelatihan tatap muka digelar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 semaksimal mungkin. Selain itu selama mengikuti pelatihan ini seluruh peserta, narasumber, dan panitia pelaksana dibekali dengan masker pelindung, hand sanitizer, penyediaan wastafel dan sabun cuci tangan di setiap sudut bangunan dan dikelas pelatihan.

Kepala BBPP Batangkaluku Dr.Sabir dan Widyaiswara saat pembukaan pelatihan bagi Penyuluh dan petani Millenial (Foto Istimewa).

Pelatihan ini dibuka langsung oleh Dedi Nursyamsi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian secara vritual, dan diselenggarakan selama 21 hari efektif pada tanggal 25 Januari hingga 15 Februari 2021 mendatang bertempat di Aula Hasanuddin BBPP Batangkaluku.

Dalam arahannya Dedi Nursyamsi mengajak seluruh peserta pelatihan dan seluruh elemen (Widyaiswara, Penyuluh, Petani Milenial, Kelompok Tani) untuk berjuang sampai terwujudnya tujuan pembangunan pertanian. Menurut beliau produktivitas menjadi hal yang penting, kata kunci demi mencapai tujuan tersebut. Tidak hanya produktivitas, tapi kualitas juga menjadi poin penting. Oleh karena itu daya saing produk kita harus terus menerus meningkat.

“Jika semua itu berhasil maka tujuan pembangunan pertanian berada digenggaman kita. Didukung dengan kualitas SDM yang professional, berdaya saing dan jiwa kewirausahaan yang tinggi maka kita juga mampu meningkatkan produktivitas pertanian yang lebih tinggi. Tujuan yang luar biasa ini dapat kita capai dengan cara yang luar biasa, oleh orang-orang yang luar biasa. “Kita semua ini bukan orang biasa, Kita ini semua penyuluh – penyuluh yang luar biasa” ungkap Dedi.

Secara terpisah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan peningkatan kualitas SDM adalah hal yang penting. "SDM pertanian di masa depan harus diisi dengan yang berkualitas. Penyuluh pertanian adalah inti dari agent of change pembangunan pertanian. Karena itu, penyuluh pertanian harus hebat, harus mampu mengelola pertanian yang ada di masyarakat, "katanya. (BBPP BK -AL/YN)

Lepas Masa Pensiun Kepala BPN Soppeng, Andi Kaswadi : Luar Biasa Perhatian, Banyak Inovasi dan Tim Yang Solid

Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak saat menyampaikan sambutan (Ist).

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,- Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE menghadiri acara Peresmian Renovasi Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng dan Penyerahan Sertifikat Aset PT. PLN ( persero) dan BBWS Pompenggan Jeneberang sekaligus pelepasan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Soppeng Tengku Yusniar, SH , MH yang memasuki masa pensiun yang dilangsungkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, 31/8/2021.

Peresmian ini di tandai dengan penandatangan prasasti dan penggutingan Pita oleh kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan Bambang Priono,SH,MH.

Dalam kesempatan tersebut Bambang Priono,SH,MH. Juga menyerahakan Sertifikat aset kepada PT. PLN (Persero) sebanyak 43 buah serta sertifikat aset BBWS Pompenggan Jeneberang sebanyak 5 buah.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan propinsi Sulawesi Selatan Bambang Priono,SH,MH dalam sambutannya mengatakan, " terkait dengan peresmian renovasi Kantor Pertanahan kabupaten Soppeng yang tadinya saya lihat terlalu kecil pada saat awal saya datang kemarin tapi sekarang alhamdulillah sudah layak untuk sebagai tempat melayani masyarakat Kabupaten Soppeng yang terkait dengan pendaftaran tanah atau legalisasi aset khususnya yang ada di Kabupaten Soppeng.

Dikatakannya, "Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Soppeng Tengku Yusniar yang terhitung hari ini telah selesai melaksanakan tugas pengabdiannya kepada negara karena memasuki masa purnabakti, mudah-mudahan apa yang dikerjakan selama pengabdiannya kepada negara menjadi amal ibadah, amal kebaikan yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat Soppeng khususnya dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya.

Kata Dia, "Atas nama Kementerian mengucapkan terima kasih banyak kepada Tengku Yusniar yang telah meninggalkan delegasi pada lembaga ini, ada nilai tambah yang diberikan pada lembaga ini, katanya.

"Begitupun ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng yang selama ini telah banyak membantu dan telah banyak membackup, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng sudah bisa seperti ini, ujar Kepala Kanwil Pertanahan Sulsel.

Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak,SE (Ist).

Sementara itu, Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan bahwa selama ini pertanahan di Kabupaten Soppeng luar biasa, kepala Badan Pertanahan Kabupaten Soppeng Tengku Yusniar luar biasa, suatu kesyukuran bagi kami di pemerintah daerah kabupaten Soppeng, yang perhatiannya luar biasa, banyak inovasi, timnya yang solid dan kami sangat merasakan hasilnya dengan beberapa prestasi kegiatan persertifikatan, sosialisasi ke masyarakat selalu kita bersama-sama serta saling membantu, beber Andi Kaswadi.

"Yang tidak kalah pentingnya, lanjut Kaswadi adalah pelepasan Tengku Yusniar sebagai abdi yang luar biasa pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, jauh-jauh dari seberang lautan hampir separuh hidupnya pengabdiannya di ASN dia embankan kepada masyarakat Sulawesi Selatan terakhir di Soppeng, olehnya itu kami sangat berterima kasih dan sekaligus mengucapkan selamat jalan, ibu finish dengan baik, ungkap Bupati Soppeng.

Selamat kepada PLN yang telah menerima sertifikat dan juga dalam kesempatan ini saya ucapkan semoga pemanfaatan renovasi gedung ini bisa di manfaatkan sebaik-baiknya untuk pelayanan kepada masyarakat, harap Kaswadi.

Bupati Soppeng, Kakanwil BPN Sulsel, Tengku Yusniar dan Ketua DPRD kabupaten Soppeng Syaharuddin Adam (Ist).

Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Soppeng Tengku Yusniar dalam kesempatan itu menuturkan bahwa dirinta telah bertugas kurang lebih tiga tahun 22 hari di kabupaten Soppeng tercinta ini.

"Saya telah melaksanakan amanah yang dibebankan di pundak saya selaku kepala kantor, sebisa saya , semampu saya, saya bekerja hanya nawaitu saja.

Di Sulawesi Selatan saya tidak pernah merasa sebagai orang asing, terlebih di Soppeng karena dalam diri saya ada tetes bugis, sehingga kepada warga Soppeng kalau banyak salah mohon untuk di maafkan, Pungkas Tengku Yusniar.

Acara Turut di hadiri Ketua DPRD Soppeng, para anggota forkopimda, pimpinan SKPD, senior Manager PT.PLN, Kepala BBWS Pompenggan Jeneberang, para Kades/Lurah serta jajaran kantor pertanahan Kabupaten Soppeng. (Red/Humas).

Jejak Kerajaan Yang Tersembunyi di Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com- Sebuah wilayah di negeri ini, tentu memiliki sejarah yang panjang di masa lampau yang terkadang di masa kini di anggap sebuah mitos belaka, namun di Bumi Latemmamala kabupaten Soppeng tidaklah demikian seperti yang ungkapkan oleh salah seorang warga Tinco Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Adi menuturkan bahwa di Kerajaan Soppeng kita kenal asal mula to Manurunge dari Sekka Nyili yang artinya sebuah pertigaan (Sekka, bahasa Bugis) dan Nyili artinya memandang).

Jadi jika kita berada di Sekkanyili dapat memandang beberapa wilayah di kabupaten Soppeng.

Sekkanyili adalah nama kampung tempat asal mula munculnya Tau Manurung (manusia yang turun dari langit) yakni raja pertama kerajaan Soppeng yaitu Latemmamala.

Tau Manurung di kabupaten Soppeng di kenal ada 2 yakni Tau Manurung di Sekkanyili yakni Latemmamala yang kelak memimpin kerajaan Soppeng Riaja dan Tau Manurunge di Gorie We Tenripuppu yang kelak memimpin Kerajaan Soppeng Rilau dan masing-masing membentuk kedatuan yang pada akhirnya 2 kerajaan ini di persatukan dengan jalan perkawinan oleh 60 Matoa yang ada yang di pimpin Matoa Bila.

Ada yang menarik di kerajaan Soppeng masa lampau yang hingga kini belum pernah di kaji lebih jauh yakni adanya kerajaan di bawah tanah yang terletak di sekitar situs budaya Tinco, ungkap Adi salah satu warga Tinco, Jum'at (17/2/2023).

Kalau anda pernah mendengar di Sulawesi Tengah sebuah kota tak kasat mata ditandai dengan tugu berwarna kuning bertuliskan Ngata Uwentira yang konon disanalah titik paling angker di pulau Sulawesi, bahkan Indonesia dan Cerita terkait Wentiria juga sudah tersebar luas di seluruh Indonesia.

Masyarakat Sulawesi percaya, Wentira merupakan kerajaan jin yang telah lama berdiri.

Di tempat itu berlokasi di jalur trans Sulawesi diantara kota Palu dan Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Dan jika mengunjungi tempat itu, kamu akan menemukan tugu berwarna kuning yang dipercaya masyarakat sekitar sebagai pintu gerbang menuju kerajaan jin, bahkan jika melintasi tempat tersebut maka diwajibkan membunyikan klakson kendaraan.

Sementara di Soppeng juga ditemukan pintu masuk kerajaan di bawah tanah namun bukanlah gaib dan ada orang pernah masuk ke sana bahkan lain pakaian saat masuk dan ketika kembali pakaiannya sudah berubah, beber Adi.

Saat di tanya lanjut Adi, Dia menuturkan bahwa di bawah sana indah sekali bahkan saat pergi mandi sepertinya berada di tepi sungai Lawo, tuturnya.

"Tidak hanya itu, ada juga pernah mencoba lagi masuk ke sana namun tidak mampu meneruskan yang katanya dia, gelap, tandasnya.

Adi berharap ada pemerhati budaya di kabupaten Soppeng untuk mengkaji kerajaan di bawah tanah ini, karena nilai sejarahnya tinggi yang mungkin saja  seperti di daerah Jawa sana ada candi yang tertimbun sekian ratus tahun namun muncul kembali dengan penggalian oleh Ahli Arkeologi, pungkasnya.

Sekadar diketahui saat ini di Situs Tinco yang merupakan tempat turunnya To-Manurung di Kabupaten Soppeng terdapat temuan-temuan berupa 1. Batu dakon. Batu ini terletak di kebun coklat, 2. Batu bergores, Batu ini memiliki dakon dibagian atasnya, serta gambar rusa dibagian samping batu, 3. Lumping batu, 4. Altar batu, 5. Batu dulang, 6. Batu dakon. Batu ini dipagari dengan pondasi, 7. Batu bergores, Batu ini juga dipagari dengan pondasi.

Tinco merupakan tempat kerajaan Soppeng pertama dan terwujudnya penyatuan wanua-wanua maupun tempat kisah Lakelluaja saat raibnya Raja Tau Manurunge saat pengguntingan rambut.

Sumber : Kabartujuhsatu

Published : Edil Rauf

Bupati Soppeng Terima 2 Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Sekaligus dari Plt Gubernur Sulsel

Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak saat menerima penghargaan dari plt. Gubernur Sulawesi Selatan (Ist).

Makassar, Sigapnews.com,- Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak menerima penghargaan dari Plt. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaeman, ST yang dilangsungkan di ruang rapat pimpinan kantor gubernur Sulawesi Selatan, Senin (6/9/2021).

Piagam yang diterima tersebut adalah Penghargaan TOP 30 inovasi pelayanan publik tingkat provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Soppeng.

Dalam kesempatannya Bupati Soppeng, H.A. Kaswadi Razak, SE menerima langsung 2 (dua) piagam penghargaan inovasi yaitu PANDU ALAN dari Dinas TPHPKP dan "HORE ENGKANI KTPku" dari Dinas Dukcapil.

Saat penerimaan, Bupati Soppeng turut didampingi oleh kepala dinas dukcapil (Drs. A. Ilham, MM), Sekretaris DTPHPKP (Ariyadin Arif), Inovator Pandu Alan (Wahyuni), Inovator Hore Engkani KTPku (A.Hikmah) dan Kabid. Litbang Bapelitbangda (Nurinayah)..

Dalam sambutannya Plt. Gubernur Sulawesi Selatan mengharapkan inovasi kedepan lebih dipacu melalui motto One Agen One Inivation dan semuax dapat berkompetisi lebih tinggi di tingkat nasional (SINOVIK TOP 90 dan TOP 40).

Sementara Inovator Pandu Ala, Wahyuni menjelaskan bahwa Inovasi Pandu Alan (Pelayanan Penyuluhan Terpadu Berjalan)” ini merupakan konsep penyuluhan langsung dan tidak langsung serta merupakan kolaborasi beberapa sektor lainnya. Inovasi ini bertujuan mewujudkan percepatan akses antara petani dan penyuluh, meningkatkan mutu pelayanan dan produktivitas serta meningkatkan kualitas kesehatan petani.

Sementara, Andi Hikmah menyampaikan inovasi “HOREE.. ENGKANI KTP KU” dari Disdukcapil merupakan inovasi yang launching pada tahun 2018 untuk memudahkan dalam proses pengurusan serta mengurangi jumlah antrian pelayanan pengurusan KTP di Kabupaten Soppeng.

Inovasi ini bertujuan untuk mewujudkan “Wajib KTP-el baru” bagi masyarakat yang telah memenuhi hak sipilnya untuk mendapatkan identitas diri dan bukti kewarganegaraan.(Edil Rauf/JOIN).