Mentan SYL Tegaskan SDM Pertanian Jadi Kunci Peningkatan Mutu dan Produktivitas

Jakarta, Sigapnews.com, - Kementerian Pertanian (Kementan), melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDMP) terus berupaya meningkatkan kapasitas petani yang mendukung peningkatan usaha tani.

Melalui Pusat Pelatihan Pertanian, Kementan menggelar Pelatihan Teknis Integrated Farming bagi Petani di wilayah program Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling-up Innitiative (READSI) yang dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Sulawesi.

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) menegaskan bahwa SDM pertanian jadi kunci untuk meningkatkan mutu dan produktivitas pertanian.

"Apabila SDM kita maju, maka maju pula sektor pertanian kita.

"Kalau SDM pertanian kita mumpuni, maka pertanian yang maju, mandiri dan modern juga dapat kita capai," kata Mentan SYL.

Mentan SYL juga mendorong segenap unsur untuk mengembangkan pertanian terpadu (integrated farming) dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tambah usaha tani.

Sementara Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi dalam arahannya menyampaikan bahwa kontribusi yang paling besar dalam menggenjot produktivitas, meningkatkan kualitas, dan menjamin kontinuitas produk yang pertama dan utama adalah SDM pertanian.

"Jadi, peningkatan produktivitas itu bukan karena pupuk, bukan karena alat mesin pertanian (Alsintan), bukan karena benih. Akan tetapi, ditentukan peningkatan produktivitas pertanian ditentukan oleh SDM," ucap Dedi.

Dia menambahkan bahwa SDM pertanian yang mampu menggenjot produktivitas pertanian tidak lain SDM pertanian profesional, mandiri, dan berjiwa entrepreneurship.

"Itulah yang akan menjadi pelopor di dalam peningkatan produktivitas pertanian kita, pelopor di dalam peningkatkan kualitas produksi pertanian kita, pelopor di dalam menjamin kontinuitas produksi pertanian kita," tegas Dedi.

Selanjutnya, Dedi menyampaikan tiga amunisi untuk terus menggenjot produksi pertanian, kualitas pertanian, dan kontinuitas produk pertanian untuk ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan pertanian.

Pertama, adalah smart farming alias pertanian cerdas. Dedi mengatakan, smart farming sudah terbukti mampu menggenjot produktivitas pertanian dan juga sudah terbukti mampu meningkatkan kualitas dan kontinuitas produk pertanian.

"Manfaat amunisi pertama ini. Oleh karena itu, saya yakin bahwa dengan smart farming produktivitas bisa kita genjot, kualitas bisa kita perbaiki, dan kontinuitas produk bisa kita jamin," Ujar Dedi.

Menurut Dedi di dalam smart farming ada pemanfaatan produk biosains, bioteknologi, biofertilizer, biopestisida. Sebagai contoh pemanfaatan high yiedling variety (varietas yang berpotensi hasil tinggi).

"Ingat, pertanian itu dimulai dari benih dan dari varietas yang berpotensi hasil tinggi. Kalau bibit dan benihnya asal-asalan apalagi hoaks, maka pasti hasilnya juga hoaks.

"Kalau kalian mau bertani, maka pastikan dulu benihnya berkualitas dan berpotensi produktivitas tinggi," kata Dedi.

Di dalam smart farming juga ada pemanfaatan alsintan. Di samping itu, ada pemanfaatn Internet of Things, Big data, Artificial intelligence (AI), Robot construction, dan Sensor.

"Kita sekarang sudah memasuki era 4.0, dimana segala sesuatunya otomatis, segalanya sesuatunya menggunakan internet dari hulu hingga hilir.

"Dari hulu memilih benih dan bibit yang berkualitas cukup menggunakan robot.

"Berbicara mengenai ukuran benih, robot bisa menyeleksi benih yang bagus," kata Dedi.

"Bahkan sekarang irigasi juga bisa dihubungkan dengan Iot.

"Putra-putri Indonesia sekarang bahkan sudah mampu membuat Smart Irrigation System untuk usaha tani cabai dan sayur-sayuran lainya," sambungnya.

Amunisi yang kedua adalah memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang didedikasikan pemerintah kepada seluruh pelalu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk petani dengan bunga hanya 6 persen.

"KUR itu ibarat bensin. Percuma kita punya traktor, motor, mobil, dan kendaraan lainnya kalau bensinnya tidak ada.

"Jadi, KUR itu adalah bensin yang akan menggerakkan wirausaha pertanian kita," kata Dedi.

Terakhir, lanjut Dedi, membangun kolaborasi dengan seluruh offtaker, bayer, eksportir, foundation yang menyediakan dana, dan perbankan.

"Dengan membangun jaringan, kata Dedi, rezeki akan meningkat.

"Prisipnya, kita harus bangun kolaborasi bukan kompetisi, kita harus bersanding, bukan bertanding, kita harus merangkul bukan baku pukul, kita juga harus memeluk bukan baku gebuk, Itu yang harus kita lakukan," imbuhnya.

Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Muhammad Amin menambahkan, pelatihan akan dilaksanakan selama tujuh hari, 30 Januari- 06 Februari 2023, secara offline di Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Balai Diklat Pertanian Sidera, Sulawesi Tengah, dan Bali Diklat Distanak, Sulawesi Utara.

"Adapun Peserta pelatihan sebanyak 210 orang (7 angkatan) yang terdiri dari petani yang berasal dari 5 Provinsi dan 14 Kabupaten wilayah Program READSI," jelas Muhammad Amin.

Sedangkan kurikulum pelatihan ini yaitu kebijakan pengembangan integrated farming, penguatan kelembagaan petani, perencanaan usaha dan implementasi integrated farming, smart farming dalam integrated farming, pengendalian dan pemantauan, dan KUR.

Meteri-materi ini, kata Muhammad Amin akan disampaikan oleh Badan PPSDMP, Perbankan, Pengelola P4S, Praktisi serta widyaiswara BPP Batangkaluku dan BBPP Kupang.

"Bukan hanya penyelenggaraan pelatihan, hal utama yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana hasil pelatihan ini diterapkan di lapangan.

"Dengan demikian, diperlukan peran aktif dari penyuluh dan fasilitator desa selaku pendamping petani di lokasi READSI dan dukungan penuh dari Tim," tegas dia.

Sebagai informasi, pelatihan ini terselenggara atas kerja sama BPPSDMP dengan Tim PPSU READSI di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan NTT Tim DPMO READSI Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Kolaka, Kolaka Utara, Pohuwato, Bone Bolango, Gorontalo, Poso, Parigi Moutong, Buol, Banggai, Belu, dan Kupang, serta pemerintah daerah.

(Red/**)