Bupati Soppeng Terima 2 Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Sekaligus dari Plt Gubernur Sulsel

Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak saat menerima penghargaan dari plt. Gubernur Sulawesi Selatan (Ist).

Makassar, Sigapnews.com,- Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak menerima penghargaan dari Plt. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaeman, ST yang dilangsungkan di ruang rapat pimpinan kantor gubernur Sulawesi Selatan, Senin (6/9/2021).

Piagam yang diterima tersebut adalah Penghargaan TOP 30 inovasi pelayanan publik tingkat provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Soppeng.

Dalam kesempatannya Bupati Soppeng, H.A. Kaswadi Razak, SE menerima langsung 2 (dua) piagam penghargaan inovasi yaitu PANDU ALAN dari Dinas TPHPKP dan "HORE ENGKANI KTPku" dari Dinas Dukcapil.

Saat penerimaan, Bupati Soppeng turut didampingi oleh kepala dinas dukcapil (Drs. A. Ilham, MM), Sekretaris DTPHPKP (Ariyadin Arif), Inovator Pandu Alan (Wahyuni), Inovator Hore Engkani KTPku (A.Hikmah) dan Kabid. Litbang Bapelitbangda (Nurinayah)..

Dalam sambutannya Plt. Gubernur Sulawesi Selatan mengharapkan inovasi kedepan lebih dipacu melalui motto One Agen One Inivation dan semuax dapat berkompetisi lebih tinggi di tingkat nasional (SINOVIK TOP 90 dan TOP 40).

Sementara Inovator Pandu Ala, Wahyuni menjelaskan bahwa Inovasi Pandu Alan (Pelayanan Penyuluhan Terpadu Berjalan)” ini merupakan konsep penyuluhan langsung dan tidak langsung serta merupakan kolaborasi beberapa sektor lainnya. Inovasi ini bertujuan mewujudkan percepatan akses antara petani dan penyuluh, meningkatkan mutu pelayanan dan produktivitas serta meningkatkan kualitas kesehatan petani.

Sementara, Andi Hikmah menyampaikan inovasi “HOREE.. ENGKANI KTP KU” dari Disdukcapil merupakan inovasi yang launching pada tahun 2018 untuk memudahkan dalam proses pengurusan serta mengurangi jumlah antrian pelayanan pengurusan KTP di Kabupaten Soppeng.

Inovasi ini bertujuan untuk mewujudkan “Wajib KTP-el baru” bagi masyarakat yang telah memenuhi hak sipilnya untuk mendapatkan identitas diri dan bukti kewarganegaraan.(Edil Rauf/JOIN).

Forum Komunikasi P4S Sulawesi Barat Laksanakan Tradisi Mattammu Bulung Padi

Polman (Mandar), Sigapnews.com, - Sebagai salah satu Simbol Rasa Syukur kepada Allah Swt, FK P4S Sulawesi Barat melaksanakan Tradisi Mattammu Bulung Padi di Dongi, Desa Paku Kab. Polewali Mandar. Kamis (16/7/2020). 

Pada acara Mattammu Bulung Padi (menyambut buah padi) dan Silaturahmi para petani se-Sulbar di P4S Haji Ambona Yanda dihadiri Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku. Kepala Dinas Provinsi Sulbar, Direktur Biota Group  dan yang mewakili Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.

Selain itu turut hadir Ketua KTNA Prov. Sulbar,  Penyuluh Pertanian perwakilan dari masing-masing kabupaten se Sulbar,  Ketua Perhiptani Prov.Sulbar, dan petani dari luar daerah seperi petani Barru, Pangkep, Wajo, Sidrap, Majene dan Mamuju.

Menurut Muhammad Jafar ketua FK P4S Sulawesi Barat mengatakan, acara Mattammu Bulung Padi (menyambut buah padi) adalah tradisi turun temurun ketika buah padi mulai keluar dan menjadi simbol rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa .

Tradisi ini sudah dilakukan sebelum Indonesia merdeka, para pendahulu melakukannya dibawah pohon membicarakan masalah pertanian satu sama lain. Sehingga, acara tersebut setiap tahunnya diselenggarakan agar tidak kehilangan moment.

Bukan hanya itu, acara tersebut menjadi wadah pertemuan Silaturahmi para petani sehingga bisa tukar pikiran dan wadah membicarakan tempat pasaran setelah panen.

“Mattammu Bulung merupakan kegiatan turun temurun setiap mau berbuah padi bikin acara seperti ini dengan harapan sebagai salah satu simbol rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita menjadikan pertemuan wadah Silaturahmi tempat diskusi petani satu dengan petani lainnya,” Ucap Muhammad Jafar.

”Para leluhur yang melakukan sejak Indonesia belum Merdeka. Jadi awalnya itu Mattammu bulung itu diadakan dibawah pohon yang rindang petani bertemu saling mengungkapkan curhatan satu sama lain,” Ungkapnya.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat Muchtar berharap adanya acara Mattammu Bulung Padi tetap terjaga dikembangkan kearah yang lebih positif. Seperti membangun kerja sama antara sesama petani, dan bisa membangun kerja sama semua pihak dengan moderisasi.

Kepala BBPP Batangkaluku yang turut hadir dalam kegiatan tersebut berharap bahwa kegiatan ini tidak sekedar menjadi rutinitas petani, tetapi bisa ditingkatkan sebagai sarana untuk bersilaturrahmi sesama petani sekaligus menjadi ajang mencari solusi yang dihadapi dalam proses budidaya dalam rangka meningkatkan produksi pertanian.

"BBPP Batngkaluku selaku pembina Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya di Wilayah Sulawesi berharap bahwa pengurus P4S bisa berperan aktif pada kegiatan yang ada di masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan pengembangan bidang pertanian," ungkap Sabir.

Penulis : Jamaluddin Al Afgani

Wakil Ketua DPRD Soppeng Hadiri Peresmian Produksi Herbal Berbahan Baku Lokal di Desa Tinco

Wakil Ketua DPRD kabupaten Soppeng Andi Mapparemma, SE,MM saat meninjau rumah produksi Herbal di Desa Tinco Kecamatan Citta (Ist).

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com, - CV. Sulawesi Herba Nusantara (Sehat) menggelar Tasyakuran yang merupakan sebuah rumah industri pengolahan herbal yang bergerak di bidang produk lokal yang berlangsung di Allangkarakeng, Desa Tinco, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (18/10/2021).

Adapun produk CV. Sehat, yakni Empiris, Madu Sehat, Deodoran, Fresh Life, Ekstrak Daun Kelor, Herbal Lambung, dan masih banyak lainnya.

Kepala Desa Tinco, Mannahawu dalam sambutannya bahwa, perusahaan ini sangat membantu warga, khususnya yang bekerja disini karena bisa menambah penghasilan untuk kebutuhan keluarganya.

"Semua yang bekerja disini warga desa Tinco semua, dari itu selain menambah penghasilan buat keluarga, juga menggerakkan ekonomi kerakyatan," ucapnya.

Mannahawu juga menyampaikan ucapan selamat kepada CV. Sulawesi Herba Nusantara atas acara tasyakuran, semoga Empiris dapat mengangkat nama Desa Tinco, khususnya Kabupaten Soppeng kedepan.

Sekedar informasi, minyak balur Empiris merupakan ekstrak bidara dan vitamin E, mencegah demam, meredakan nyeri dan keram otot, mencegah masuk angin, perut kembung, maag, meredakan sakit kepala, meringankan asma, melancarkan peredaran darah.

Sedangkan untuk madu sehat lambung, mampu mengatasai gangguan lambung, maag, vertigo, migrain, sesak dan panas di dada, gangguan pencernaan, serangan jantung, mudah lelah, tidak nafsu makan, serta beberapa gejala lain yang berawal dari gangguan lambung.

Dan masih banyak produk Empiris lainnya yang mampu dan mencegah penyakit-penyakit di tubuh manusia.

Sementara Herbalis CV. Sehat, Taqwa menyampaikan bahwa usaha ini berawal dari modal Rp1 juta. 

"Disini kami ada tim, kami bekerja, kami buat, dan sekarang Alhamdulillah bangunan (kantor rumah produksi) ini angkanya sudah capai Rp100 juta lebih," kata Taqwa.

Sekarang ini, lanjut Taqwa, usaha ini sudah bisa bangun kantor, kontrak gudang, semua ini dari hasil usaha ini.

"Untuk di Desa Tinco sendiri sudah ada 4 karyawan. Semuanya juga sudah kami beri BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, gaji juga kami berikan standar," jelasnya.

Lebih jauh diungkapkan Taqwa bahwa usaha ini awalnya di produksi mulai 1 - 2 buah, dan akhirnya sampai sekarang sudah puluhan jenis produk. Taqwa juga menyampaikan bahwa herbal Empiris ini kedepan akan menjadi Usaha Kecil Miliaran (UKM)

"Sekarang ini produk herbalnya sudah mendapat izin dari kesehatan, BPOM, dan izin-izin lainnya," sebutnya.

Dan untuk diketahui kata Taqwa, herbal ini, selain wilayah pemasarannya di Soppeng dan Makassar, juga melayani di negara Malaysia dan ada beberapa negara lainnya.

Terakhir kata Taqwa, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa Tinco, khususnya pemerintah kabupaten Soppeng, atas dukungannya.

"Terima kasih atas dukungan moralnya untuk pemerintah desa, kabupaten serta masyarakat lainnya," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Soppeng melalui Camat Citta, Andi Bangka mengapresiasi rumah industri pengolahan herbal yang bergerak di bidang produk lokal Soppeng.

"Kami sangat apresiasi kegiatan usaha ini karena menggunakan bahan baku lokal "Made in Tinco" seperti daun kelor, temulawak, jahe, madu, dan daun bidara dan sebagainya," ungkapnya.

Andi Bangka juga mengatakan bahwa CV. Sulawesi Herba Nusantara sudah berjalan sekitar 2 tahun. 

"Usaha ini awalnya hanya memiliki 1 orang karyawan, seiring berjalannya usaha ini berkembang dan saat ini memiliki 4 orang karyawan. Dan kesemuanya merupakan warga desa Tinco yang sudah mendapatkan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Camat Citta, bahwa sejak 3 tahun lalu, pemerintah kecamatan sudah perintahkan untuk pencanangan penanaman batang kelor kepada warga yang ada di desa Tinco.

"Pemerintah kabupaten berharap dengan adanya CV. Sulawesi Herba Nusantara bisa menggerakkan perekonomian masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan di bidang pertanian serta mengangkat nama desa Tinco baik Nasional maupun Internasional," bebernya. 

Usai peresmian, Camat Citta, DPRD Soppeng, Kadis Pertanian, Kepala Desa Tinco melakukan secara simbolis penanaman batang kelor di samping lokasi rumah produksi.

Tampak hadir dalam acara tasyakuran, Kepala desa Tinco, Camat Citta, Kadis Pertanian, Kadis Kesehatan, Kadis Diskoperindag, Ketua Dekranasda, Wakil Ketua DPRD dan anggota, Kadis PTSP, dan para unsur pemerintah kabupaten Soppeng. 

Gerhana Matahari, Kemenag Imbau Daerah Aman Covid Gelar Salat Kusuf

Sigapnews.com, Jakarta -Fenomena alam berupa gerhana matahari di perkirakan kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan data astronomis, ada 31 provinsi di Indonesia yang dapat mengamati  Gerhana Matahari Sebagian pada Minggu, 21 Juni 2020 bertepatan 29 Syawal 1441H. 

“Ada 31 Provinsi yang secara astronomis dapat mengamati gerhana matahari ini,” terang Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin di Jakarta, Sabtu (20/06).

Kementerian Agama, lanjut Kamaruddin Amin, mengimbau umat Islam yang daerahnya mengalami gerhana dan aman Covid-19 untuk menggelar Salat Gerhana Matahari atau Salat Kusuf. “Kami imbau kaum muslim pada daerah yang mengalami gerhana dan aman Covid-19, untuk menggelar shalat sunnah gerhana sesuai tuntunan syariah. Tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan,” tuturnya.

Salat Kusuf atau Salat Gerhana Matahari dilakukan dua rakaat dengan rangkaian sebagai berikut: 1) Berniat di dalam hati (Misalnya, _Usalli sunnatan likusuufis-syamsi ma’muuman/imaaman lillaahi ta'aala_); 2) Takbiratul ihram seperti shalat biasa; 3) Membaca do’a iftitah dan berta’awudz, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang panjang dengan di-jahr-kan (perdengarkan) suaranya. 

4) Kemudian ruku’ sambil memanjangkannya;  5) Bangkit dari ruku’ (i’tidal); 6) Setelah I’tidal ini tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang (berdiri yang kedua lebih singkat dari pertama).

7) Ruku’ kembali (ruku’ kedua) yang panjangnya lebih pendek dari ruku’ sebelumnya; 8) Bangkit dari ruku’ (i’tidal); 9)  Sujud yang panjangnya sebagaimana ruku’, lalu duduk di antara dua sujud kemudian sujud kembali; 10) Bangkit dari sujud lalu mengerjakan raka’at kedua sebagaimana raka’at pertama (bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat dari sebelumnya); 11) Tasyahud; dan 12) Salam.

“Setelah salat, Imam lalu menyampaikan khutbah kepada para jama’ah yang berisi anjuran untuk berdzikir, berdo’a, beristighfar, sedekah, dan hal baik lainnya,” jelas Kamaruddin. 

“Masyarakat juga dianjurkan membaca takbir, memperbanyak zikir, istighfar, sedekah, dan amal-amal kebajikan lainnya. Jangan lupa berdo`a agar wabah Covid-19  segera berakhir dan juga doa untuk keselamatan bangsa dan Negara,” sambungnya.

“Salat gerhana sunah dilakukan di masjid secara berjamaah. akan tetapi boleh juga dilakukan seorang diri,” kata Kamarudddin mengutip Kitab Al-Mughni, karya Ibnu Qudamah.

Menurut Kamaruddin, pelaksanaan Salat Kusuf menyesuaikan waktu gerhana matahari di wilayah masing-masing. Berdasarkan data astronomis,  berikut data terjadinya Gerhana Matahari Sebagian pada 31 Provinsi di Indonesia: 

1. Aceh, mulai 13.16 WIB, puncak gerhana 14.40 WIB, dan gerhana  berakhir  15.48 WIB. 

2. Sumatera Utara, mulai 13.37 WIB, puncak gerhana 14.48 WIB, dan gerhana berakhir 15.48 WIB. 

3. Sumatera Barat, mulai 14.03 WIB, puncak gerhana 14.54 WIB, dan gerhana berakhir 15.37 WIB.

4. Riau, mulai 13.53 WIB, puncak gerhana 14.57 WIB, dan gerhana berakhir 15.50 WIB.

5. Bengkulu, mulai 14.29 WIB, puncak gerhana 14.59 WIB, dan gerhana berakhir 15.21 WIB.

6. Jambi, mulai 14.16 WIB, puncak gerhana 15.00 WIB, dan gerhana berakhir 15.44 WIB.

7. Kepulauan Riau, mulai 14.00 WIB, puncak gerhana 15.06 WIB, dan gerhana berakhir 16.12 WIB.

8. Sumatera Selatan, mulai 14.31 WIB, puncak gerhana 15.04 WIB, dan gerhana berakhir 15.36 WIB.

9. Lampung, mulai 14.41 WIB, puncak gerhana 15.07 WIB, dan gerhana berakhir 15.33 WIB.

10. Bangka Belitung, mulai 14.25 WIB, puncak gerhana 15.10 WIB, dan gerhana berakhir 15.51 WIB.

11. Indramayu Jawa Barat,  mulai 15.11 WIB, puncak gerhana 15.14 WIB, dan gerhana berakhir 15.16 WIB. 

12. Jawa Tengah, mulai 14.59 WIB, puncak gerhana 15.18 WIB, dan gerhana berakhir 15.38 WIB.

13. Jawa Timur, mulai 14.57 WIB, puncak gerhana 15.21 WIB, dan gerhana berakhir 15.48 WIB.

14. Kalimantan Barat,  mulai 14.13 WIB, puncak gerhana 15.17 WIB, dan gerhana berakhir 16.14 WIB.

15. Kalimantan Tengah,  mulai  14.26 WIB, puncak gerhana  15.22 WIB, dan gerhana berakhir  16.14 WIB.

16. Kalimantan Selatan,  mulai  15.32 WITA, puncak gerhana  16.25 WITA, dan gerhana  berakhir  17.11 WITA.

17. Kalimantan Timur,  mulai  15.20 WITA, puncak gerhana  16.26 WITA, dan gerhana  berakhir  17.23 WITA.

18. Kalimantan Utara,  mulai  15.15 WITA, puncak gerhana  16.25 WITA, dan gerhana  berakhir  17.25 WITA. 

19. Bali,  mulai  16.03 WITA, puncak gerhana  16.24 WITA, dan gerhana  berakhir 16.44 WITA.

20. Nusa Tenggara Barat,  mulai  15.59 WITA, puncak gerhana  16.27 WITA,  gerhana  berakhir  16.56 WITA.

21. Nusa Tenggara Timur,  mulai  15.53 WITA, puncak gerhana  16.27 WITA, dan gerhana  berakhir  17.10 WITA.

22. Sulawesi Barat,  mulai  15.31 WITA, puncak gerhana  16.29 WITA, dan gerhana berakhir  17.20 WITA.

23. Sulawesi Selatan,  mulai  15.35 WITA, puncak gerhana  16.30 WITA, dan gerhana  berakhir  17.19 WITA.

24. Sulawesi Tengah,  mulai  15.26 WITA, puncak gerhana  16.30 WITA, dan gerhana  berakhir  17.25 WITA.

25. Sulawesi Tenggara,  mulai  15.38 WITA, puncak gerhana  16.32 WITA, dan gerhana  berakhir  17.18 WITA.

26. Gorontalo,  mulai  15.28 WITA, puncak gerhana  16.31 WITA, dan gerhana  berakhir  17.26 WITA.

27. Sulawesi Utara,  mulai  15.24 WITA, puncak gerhana  16.32 WITA, dan gerhana  berakhir  17.31 WITA.

28. Maluku Utara,  mulai  16.29 WIT, puncak gerhana  17.34 WIT, dan gerhana  berakhir  18.30 WIT.

29. Maluku,  mulai  16.39 WIT, puncak gerhana  17.35 WIT, dan gerhana  berakhir 18.26 WIT.

30. Papua Barat,  mulai 16.34 WIT,  puncak gerhana  17.36 WIT. 

31. Papua,  mulai  16.36 WIT,  puncak gerhana  17.37 WIT. (Humas).

Dua Warga Gowa Terima Bantuan Rumah Layak Huni dari AMCF

Sigapnews.com, Gowa - Dua warga Kabupaten Gowa mendapatkan bantuan rumah layak huni dari Pusat Kemanusiaan Sulawesi Selatan AMCF, Selasa (19/5) lalu. Rumah Layak Huni ini adalah program sosial kemanusiaan yang ditujukan untuk masyarakat dhuafa yang menempati rumah yang sudah tidak layak huni. 

 "Program kemanusiaan ini sebagai bentuk komitmen kami kepada pemerintah wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kabupaten Gowa pada khususnya dalam membantu visi misi dari pemerintah itu sendiri," kata Regional Administrator Pusat Kemanusiaan Sulawesi Selatan AMCF, Khaeruddin, Jumat (22/5).

Sementara untuk di Sulsel sendiri, Khaeruddin menyebutkan ada delapan Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan program layak huni yang terbagi di tiga Kabupaten Kota. Seperti di Kabupaten Gowa dua KK di Desa Moncobalang Kecamatan Barombong dan Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu. Kemudian Kota Makassar dua KK dan Kabupaten Sinjai 4 KK.

"Dari delapan rumah layak huni, baru dua yang kita selesai bangun dan sudah kita serahkan ke penerima manfaat di Desa Moncobalang Kecamatan Barombong dan Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa setelah dibangun selama 12 hari kerja," jelasnya.

Nyomba Dg. Nassa. Salah satu penerima manfaat tidak menyangka dan sangat bersyukur dapat menempati rumah baru yang layak huni dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Apalagi menurut selama ini ia tidak dapat lagi memperbaiki rumahnya lantaran tidak bekerja lagi karena kondisinya yang sudah tidak memungkinkan.

Untuk menghidupi keluarganya, pria berusia 72 tahun ini bertumpu pada anaknya, Nafisah Daeng Minne yang bekerja serabutan. Seperti jadi buruh tani dimasa panen dan juga sebagai buruh pabrik roti.

"Sangat bersyukur dan senang sekali dengan rumah baru ini, tenamo kungisseng apa poeng ero kukana.  Tarima kasih banya’ anne banuanta ngaseng," ucapnya Nyomba Dg. Nassa.

Program ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah setempat. Seperti yang diungkapkan oleh Camat Barombong, Anwaf Asru. Anwar asri yang juga PLT Kepala Desa Moncobalang menyampaikan terima kasih dengan adanya Bantuan Rumah Layak Huni yang diberikan kepada salah satu warganya.

"Program ini bukan mengada ada tanpa ada rekayasa dari pihak manapun dan itu hasil survey serta verifikasi sendiri dari AMCF langsung jadi murni ini hasil keputusan dari Pihak AMCF siapa yang layak untuk dibantu," ucapnya.

Selain bantuan rumah layak huni, Pusat Kemanusiaan Sulawesi Selatan AMCF, di bulan suci Ramadan ini juga memberikan bantuan sembako bagi dhuafa dan mahasiswa yang terdampak pandemi covid-19 serta pembagian 700 pack takjil dibeberapa lokasi di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.(JN).

Melalui Pelatihan, SDM Penyuluh Pertanian Terus Ditingkatkan

Para penyuluh peserta pelatihan (Foto Istimewa)

Gowa (Sulsel), Sigapnews.com,-Sebanyak 53 orang peserta yang berasal dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Maluku mengikuti pelatihan Fungsional Alih Kelompok dan Pelatihan Fungsional Dasar bagi Penyuluh Pertanian Ahli yang dilaksanakan diBalai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku mulai Senin tanggal 24 hingga 7 Juli 2021. Selasa. 25/05.

Pelatihan ini adalah upaya mempercepat terwujudnya SDM yang professional dan kompeten dilakukan melalui kegiatan pelatihan terstruktur dan terprogram. Untuk menjamin mutu penyuluh dan peningkatan profesionalisme demi mencapai tujuan pertanian tersebut maka dibutuhkan sosok penyuluh yang pintar, gesit, dan cerdas, karena problem sektor ini makin kompleks. “Jadilah penyuluh yang luar biasa karena tugas penyuluh dalam peningkatan produksi bukan tugas yang biasa” ujar Dedi Nursyamsi Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP).

Fitriani, Koordinator Program dan Evaluasi menjelaskan bahwa pelatihan ini wajib sebagai ASN yang menduduki jabatan fungsional penyuluh pertanian. Saat ini penyuluh dituntut untuk bekerja lebih professional, kreatif, inovatif, dan responsif. Artinya di lapangan nanti penyuluh mampu memecahkan permasalahan di lapangan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.

Baik itu dari segi pengetahuan, teknologi, metodologi hingga substansi teknis sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing.

Tuntutan penyuluh selanjutnya yaitu meneruskan program – program Kementerian Pertanian hingga program unggulan BPPSDMP demi peningkatan produksi. Penyuluhpun harus mengikuti perkembangan teknologi di era 4.0 sehingga menjadi penyuluh yang milenial, bukan lagi kolonial.

Hal ini senada kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, bahwa saat ini generasi muda/milenial adalah penentu kemajuan pembangunan pertanian dengan kemampuannya untuk membuat perubahan serta mengadopsi inovasi dan teknologi baru. Kita meyakini tongkat estafet pembangunan pertanian ada pada pundak mereka.

Tidak lupa juga beliau terus menghimbau untuk seluruh peserta untuk tetap melaksanakan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 walaupun beberapa dari kita telah divaksin.

"Vaksin ini merupakan salah satu upaya kita untuk memutus rantai penyebarannya tapi tetap ingat 3M yaitu Menjaga Jarak/Jauhi Kerumunan, Mencuci tangan dan Menggunakan Masker selama berada di lingkungan BBPP Batangkaluku, tutup koordinator program dan kerjasama", jelas Fitriani. (Al Aziz / Yuli N)

Rakor Bersama KPK RI, Bupati Soppeng Harap Capaian MCP Lebih Baik LagiTegaskan

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,-Satuan Tugas Sistem Informasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Satgas Korsupgah) Korupsi wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bersama Pemda Soppeng menggelar rapat Koordinasi dan Monitoring serta Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yang dilangsungkan di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Kamis 11 November 2021.

Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan, "Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Soppeng menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Korsupgah KPK RI Wilayah IV Sulawesi Selatan, bersama anggota tim di kota Watansoppeng Provinsi Sulawesi Selatan.

"Saya berharap semoga dengan keberadaan Tim KorsupgahKPK RI Wilayah IV di kabupaten Soppeng akan memberikan semangat dan motivasi bagi kami dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui supervisi, advis, arahan petunjuk, dan bimbingan yang tak jemu jemunya diberikan kepada kami dalam rangka upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bertanggung jawab dan akuntabel guna mendukung dan memenuhi kepentingan serta harapan masyarakat pada masa- masa yang akan datang, papar Bupati Andi Kasawadi Razak.

Kata Bupati Soppeng, "Pada hari ini, tentu kita berharap semoga program pencegahan korupsi yang kita laksanakan secara intens selama ini melalui MCP KPK (Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi) di Kabupaten Soppeng dapat lebih baik dari tahun sebelumnya dalam rangka menutup adanya celah terjadinya pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan di setiap SKPD atau unit kerja lingkup pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, harap Bupati Soppeng Andi Kasawadi Razak.

Selain itu, " Kami berharap kepada semuanya agar kedatangan Tim dari KPK bersama dengan anggota tim pada hari ini dapat berdampak signifikan terhadap semangat kita dalam meningkatkan capaian program pencegahan korupsi di daerah ini secara umum, dan lebih khusus pada peningkatan nilai capaian MCP kita tahun ini dan tahun tahun mendatang.

Bupati Soppeng dikesempatan itu juga menekankan dengan mengatakan, "Marilah kita semua mengevaluasi kerja-kerja kita selama ini, dan marilah kita berupaya agar segala kekurangan dan kelemahan kita selama ini dalam upaya pencegahan korupsi di SKPD pemerintah daerah Kabupaten Soppeng dapat kita identifikasi, inventarisasi dan kita benahi secara terkoordinasi dibawa bimbingan, arahan, petunjuk dan supervisi dari Tim korsupgah KPK RI Wilayah IV Sulawesi Selatan, pungkasnya.

Dikesempatan berikutnya juga disampaikan Inspektur Kabupaten Soppeng Drs. Andi Mahmud, MM yang menjelaskan bahwa untuk sementara, Kabupaten Soppeng masih berada pada peringkat pertama di Sulawesi Selatan berdasarkan dari nilai capaian MCPnya per tanggal 11 November 2021, katanya.

Sementara itu Ketua Tim Satgas KPK RI, Tri Budi Rohmanto dalam kesempatannya menyampaikan bahwa, "Terkait dengan kedatangan kami ini tentunya untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait dalam Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Daerah yang tertuang dalam MCP (Monitoring Centre for Prevention), dimana MCP ini sudah berjalan mulai dari tahun 2017 sehingga saya secara pribadi tidak perlu lagi mengingatkan, karena hal ini telah berjalan dan pemerintah daerah pasti sudah bisa melakukan Updating terkait dengan indikator MCP ini, tuturnya.

Kata Dia, "Hampir 3 tahun saya menjadi ketua tim, maka saya berharap jangan asal upload, pahami dulu isinya, karena keberhasilan program pencegahan korupsi merupakan bagian dari sinergitas dan kolaborasi dari seluruh unsur pemerintah daerah, imbuhnya mengunci.

Rakor dan Monev ini turut dihadiri Wakil Bupati Soppeng, Sekretaris Daerah Kab. Soppeng, para Kepala SKPD, Kepala kantor Pertanahan Nasional Kab. Soppeng, para Kepala Bagian Setda Kab. Soppeng, para Admin MCP dan pejabat teknis terkait lainnya. (Red/Humaspemda).

Petani Sutera Keluhkan Persoalan Pemasaran, Begini Respon Legislator Sulsel Andi Nurhidayati

Andi Nurhidayati anggota DPRD Sulsel saat mendengar keluhan petani (Foto Istimewa)

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,- Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Andi Nurhidayati Zainuddin menemui petani sutera di Desa Pising dan Desa Sering Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, Jum'at (26/3/2021) kemarin.

Pertemuan tersebut dalam rangka kegiatan kunjungan daerah pemilihan (Kundapil) Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini di Kabupaten Soppeng. Sebelumnya, Andi Nurhidayati telah mengunjungi lokasi pembangunan jalan tani di Desa Lompulle Kecamatan Ganra. 

Didampingi Penyuluh Kehutanan UPT KPH Walanae, Abdul Aziz, Andi Etti sapaannya menggelar pertemuan dengan pengurus Kelompok Tani Eka Sutera Desa Pising dan Kelompok Tani Batu Tungke'e Desa Sering.

Selain menggelar pertemuan, Sekretaris Fraksi PPP ini juga melihat langsung bantuan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2020 seperti bantuan rumah pemeliharaan ulat sutera, sumur bor, dan cultivator untuk kedua kelompok tani ini.

"13 kelompok tani sutera di Soppeng semuanya mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. 12 kelompok mendapatkan bantuan rumah pemeliharaan ulat sutera, ada juga bantuan sumur bor, traktor mini dan lain yang sebagainya yang dibutuhkan petani," ujar Abdul Aziz.

Dalam kunjungan tersebut yang menjadi problem petani sutera adalah persoalan pemasaran hasil produksi, dan hal tersebut juga diaminkan oleh Aziz. Menurutnya, bantuan pemerintah selama ini sangat baik untuk pengembangan sutera namun perlu perhatian pemerintah di sektor pemasaran.

"Yang disampaikan tadi petani Pung (terkait pemasaran) itu benar. Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Saya rasa jika pasarnya bagus maka masyarakat akan semangat memelihara ulat sutera," ujarnya.

Andi Nurhidayati mengakui apa disampaikan petani terkait sektor pemasaran menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah selama ini. Menurutnya, perhatian pemerintah selama ini di sektor hulu seperti ketersediaan ulat sutera yang berkualitas dan ketersedian pakan sangat baik, namun di sektor hilir seperti pemasaran masih perlu mendapatkan perhatian serius.

"Saya akan bicarakan dengan dinas perindustrian dan OPD terkait agar persoalan pemasaran agar bisa dicarikan solusi. Perlu ada kolaborasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten, sinergitas antar OPD untuk memberikan solusi di sektor hilir yakni industri dan pemasarannya," jelasnya.

Diketahui Dinas Kehutanan dan Dinas Perindustrian merupakan mitra kerja Komisi B DPRD Sulsel. Dan Andi Nurhidayati tercatat sebagai salah satu pimpinan komisi.

Berikut Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi untuk 13 Kelompok Tani Sutera di Kabupaten Soppeng di Tahun 2020 : 

1. Rumah Pemeliharaan Ulat  : 12        kelompok

2. Sumur :  7 kelompk

3. Instalasi air : 7 kelompok

4. Chain saw : 7 kelompok

5. Cultivator : 12 kelompok

6. Handsparyer: 67 unit

7. Gunting stek : 134 buah

8. Gerobak dorong 134 unit

9. Pupuk organik :6.700 kg

10. Pupuk an organik 6.700 kg

11. Heribisida :402 liter

(Red/Rhm/Edil Rauf).

Budayawan Muda Sulsel Abdi Mahesa : Pilkada Damai 2020 Adalah Kebutuhan Masyarakat Sulawesi Selatan

Makassar, Sigapnews.com, - Tinggal menghitung hari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di 12 Kabupaten / Kota se - Provinsi Sulawesi Selatan akan segera di helat.

Salah satu budayawan muda Sulawesi Selatan Abdi Mahesa menanggapi hal tersebut " Pemilu merupakan sebuah wahana politik yang menjadi representasi dari kebutuhan masyarakat dengan adanya pemimpin. Pilkada menjadi suatu hal yang istimewa dan mesti di jalankan karena ini adalah fasilitas yang di sediakan oleh negara dalam rangka membangun iklim demokrasi yang sehat," Ungkap Abdi Senin, (9/11/2020).

" Masyarakat Sulawesi Selatan adalah masyarakat yg menjunjung tinggi nilai budaya antara lain kejujuran, kecerdasan, keberanian dan kesalehan, hal ini menandakan bahwa masyarakat bugis makassar sudah lama menjadikan demokrasi sebagai solusi yang menjaga tatanan dan pola sosialnya," Imbuhnya.

Di katakan pula " Dari hal tersebut diharapkan pilkada tahun ini (2020) menjadi ruang masyarakat bugis dalam mengekspresikan nilai budayanya melalui peran aktif dalam mendukung pilkada damai yang maju, mandiri, transparan dan beradab," Pungkas Abdi Mahesa (Jafar Jeff).

Bersatu Merajut Persaudaraan, Bupati Soppeng Lepas Kirab Pelajar Andalan

Soppeng, Sigapnews.com,- Bupati Soppeng HA Kaswadi Razak melepas rombongan Kirab Pelajar Andalan Kabupaten Soppeng yang dilaksanakan di Halaman Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Kamis, 13 Oktober 2022.

Ketua Panitia, Naharuddin, S.Pd, M.Pd.I dalam laporannya mengatakan, "Tema Kirab Pelajar Andalan Kab. Soppeng ini yaitu “Soppen Optimis, Soppeng Tangguh Pelajar Unggul” dengan Motto “Bersatu merajut persaudaraan pelajar andalan untuk Soppeng Tangguh”.

Tanggal pergerakan Kirab Pelajar Andalan Kab. Soppeng ini yaitu tanggal 13 s/d 16 Oktober 2022

Kegiatan parade Pelajar Andalan Kabupaten Soppeng ini diikuti oleh 28 sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA/SMK yang mengutus masing-masing siswanya dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5910 orang Siswa/Siswi.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menerima risalah ikrar pelajar andalan Sulawesi Selatan dari Pelajar Andalan Kab. Bone ke Pelajar Kab. Soppeng dan selanjutnya untuk diserahkan ke Kabupaten Maros.

Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan,"Atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia dan seluruh peserta Kirab Pelajar Andalan Kabupaten Soppeng yang akan melaksanakan tugas estafet untuk diserahkan kepada Kabupaten Maros.

Kegiatan ini merupakan suatu kerjasama kita bersama, yang pada hakikatnya kegiatan ini adalah kegiatan Prov. Sulawesi Selatan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan ke-353 Tahun, maka seluruh jajaran mulai dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK yang ada di Kabupaten Soppeng diberi tugas oleh Gubernur Sulawesi Selatan untuk melaksanakan kegiatan ini.

"Oleh karena itu, selaku penanggung jawab wilayah saya minta agar dalam melaksanakan kegiatan ini jangan setengah-setengah, karena ini demi nama baik Kabupaten Soppeng, tegas Bupati Andi Kaswadi Razak.

Dikatakannya, "Tujuan kegiatan ini adalah bagaimana memberikan suatu contoh yang baik kepada anak-anak kita semua, apalagi ditengah kondisi dan situasi saat ini yang membutuhkan kebersamaan yang tinggi yang dibuktikan pada hari ini yaitu dengan kerjasama dan kolaborasi antara para Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, seluruh sekolah mulai tingkat SD, SMP, SMA/SMK, Pemerintah daerah dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Soppeng mendukung secara total kegiatan ini.

"Semoga apa yang kita lakukan dapat menjadi moment dan tolak ukur bahwa di kab. Soppeng senantiasa selalu siap menghadapi segala sesuatu yang mungkin akan terjadi termasuk dalam menghadapi krisis global yang terjadi saat ini di Indonesia khususnya di Kabupaten Soppeng.

"Karena ini adalah salah satu upaya untuk menguji dan melihat kebersamaan kita sehingga hari ini kita bisa buktikan bahwa strategi dalam mengahdapi segala sesuatunya akan mudah apabila dihadapi dengan kebersamaan, Pungkas Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak.

Acara dilanjutkan dengan pelepasan peserta Kirab Pelajar Andalan ini yang ditandainya dengan pengibasan Bendera Star oleh Bupati Soppeng turut didampingi Wakil Bupati Soppeng, Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, para anggota forkopimda, ketua pengadilan negeri watansoppeng, ketua pengadilan agama watansoppeng, Sekretaris Daerah Kab. Soppeng, para kepada SKPD dan para Kepala Sekolah se Kab. Soppeng.

Selanjutnya Bupati Soppeng bersama Wakil Bupati Soppeng, Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, para Anggota Forkopimda dan tamu undangan lainnya ikut dalam rombongan parade Kirab Pelajar Andalan ini hingga ke garis finish.

Adapun rute yang dilalui yaitu star dari Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Jln. Kemakmuran, Cikke'e, Salotungo, dan finish di Lolloe tepatnya di gerbang batas kota.

Published : Edil Rauf

Soppeng Capai Target Vaksiniasi 70 Persen, Bupati Andi Kaswadi Ucapkan Terimakasih Keseluruh Pihak

Deklarasi capaian cakupan target Vaksiniasi kabupaten Soppeng (Ist).

Soppeng, Sigapnews.com,-Pemerintah kabupaten Soppeng kerjasama Kodim 1423 Soppeng dan Polres menggelar Deklarasi capaian target vaksinasi 70 persen yang dilaksanakan di pelataran Masjid Agung Darussalam Kabupaten Soppeng, Sabtu, 18 Desember 2021.

Kepala dinas Kesehatan, Sallang, SKM dalam laporannya mengatakan,"Terkait kondisi cakupan vaksinasi di Kabupaten Soppeng yang telah kita canangkan diawal Januari 2021 dan dalam perjalanannya selama 2 minggu yang lalu kita masih di tataran 45%, hal ini masih jauh dibawah cakupan provinsi Sulawesi Selatan.

Sehingga dari evaluasi yang kita lakukan, ternyata ada hal-hal yang harus dipercepat lagi dari perintah pusat tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk vaksinasi di seluruh wilayah di Indonesia.

"Dan alhamdulillah dengan segala upaya dan daya dari seluruh elemen yang terlibat untuk hari ini dapat kita capai dan buktikan.

"Oleh karena itu, terima kasih atas kerjasama dengan seluruh elemen mulai dari Bupati Soppeng, Wakil Bupati Soppeng, para Anggota forkopimda dan tak kalah penting adalah para kepala desa, lurah, dan camat yang juga didukung oleh tim yang ada di lapangan.

"Maka dari itu pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kita semua yang pada akhirnya dari pelaksanaan vaksinasi yang dimulai dari pagi sampai malam hari di seluruh pelosok desa yang kita dilakukan, maka pada tanggal 17 Desember 2021 cakupan vaksinasi covid di kabupaten Soppeng sudah mencapai 70% lebih.

Kata Sallang, "Kedepan ada dua hal tantangan yang harus dihadapi yaitu bagaimana mengajak masyarakat yang belum divaksin serta bagaimana kita akan mendorong secara maksimal cakupan vaksinasi dosis kedua.

"Dan jika hal itu bisa dilakukan, Insya Allah masyarakat Kabupaten Soppeng akan terhindar dari bencana covid-19, tandasnya.

Sementara itu, Bupati Soppeng, H.Andi Kaswadi Razak dalam sambutannya mengatakan," Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, berkat kerja keras kita bersama sehingga kita bisa memenuhi perintah dan arahan dari presiden RI dan arahan dari Gubernur Sulawesi Selatan, Kapolda Sulawesi Selatan, Kajati Sulawesi Selatan yang telah memerintahkan kami semua dan seluruh jajaran di daerah dan berkat kerjasama kita semua, Alhamdulillah di Kabupaten Soppeng kami tidak mengecewakan karena dengan semangat Yasisoppengngi dan semangat kebersamaan kita semua telah membuktikan bahwa kita telah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat karena masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak dan wajib kita berikan perlindungan dan pelayanan yang terbaik.

"Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengarahkan dan tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada kita semua sehingga kami di daerah khususnya di Kabupaten Soppeng, pada malam yang berbahagia ini dan tidak berlebihan dengan rasa syukur malam ini kami deklarasikan cakupan vaksinasi di kabupaten Soppeng sebanyak 70%.

"Hal ini mustahil akan terjadi tanpa dukungan semua pihak, kami atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak khususnya TNI/Polri, para vaksinator, para relawan yang telah bekerja bahu-membahu tanpa mengenal tempat dan waktu dimana kita semua berkolaborasi demi keselamatan masyarakat.

"Tentu ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, masih banyak tantangan- tantangan yang akan dihadapi.

"Apalagi kita tidak akan berhenti sampai di sini saja, kita akan tuntaskan sampai 100% untuk vaksin pertama, kemudian untuk vaksin yang kedua akan kita lanjutkan dan tuntaskan. Sekali lagi, mari kita berjuang dan bekerjasama untuk mewujudkan apa yang menjadi tanggung jawab kita semua, pungkasnya.

Acara dilanjutkan dengan pengucapan Deklarasi oleh Bupati Soppeng bersama Wakil Bupati Soppeng, Ketua DPRD Kab. Soppeng, para Anggota Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta intelektual dari kampus dan tokoh wanita. (Edil Rauf).

Wakil Bupati Soppeng H Lutfi Halide Lepas Peserta STQH Tingkat Sulsel, Ini Pesannya

Soppeng, Sigapnews.com,-Wakil Bupati Soppeng Ir H Lutfi Halide, MP melepas peserta Kafilah Kabupaten Soppeng untuk mengikuti Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) ke XXXIII tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilangsungkan di ruang pola kantor bupati Soppeng jalan Salotungo, Ahad (30/4/2023).

Laporan Panitia oleh Ahmad Wardiman menyampaikan bahwa yang jumlah kafilah yang akan mengikuti STQH di Kabupaten Kepulauan Selayar berjumlah 51 orang dengan 9 golongan dari 3 cabang lomba. 

Adapun cabang lomba yang diunggulkan yaitu tilawah dewasa, hafalan 100 hadis, hafalan 500 hadis, dengan motto kafilah "Usompereng Barakka'na Akorangnge" STQH tersebut akan berlangsung hingga 10 Mei 2023.

Wakil Bupati Soppeng mengawali sambutannya dengan mengucapkan selamat atas terpilihnya para kafilah sebagai duta Kabupaten Soppeng pada pelaksanaan STQH yang ke XXXIII tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang akan di laksanakan di kabupaten Selayar tahun 2023.

Wabup Soppeng dikesempatan itu menyebutkan bahwa STQH ini rutin yang diselenggarakan secara berjenjang mulai tingkat kecamatan hingga Nasional yang merupakan media yang cukup strategis dalam meningkatkan imam dan Taqwa (Imtaq) melalui pengawalan nilai-nilai Qur'ani dan Hadist, jelasnya.

Wabup H Lutfi Halide berharap para Kafilah STQH kabupaten Soppeng ini agar memanfaatkan ajang tingkat provinsi Sulawesi Selatan ini untuk mengukir prestasi, baik sebagai individu dan Kafilah, imbuhnya.

Ia juga menegaskan agar memaksimalkan kemampuan para kafilah duta kabupaten Soppeng untuk berkompetisi secara baik demi meraih kesuksesan gemilang, imbuhnya lagi.

Wabup lebih lanjut mengatakan, " Dirinya yakin dengan kemampuan pengalaman serta pelatihan dan pembinaan yang telah dilalui maka para kafilah duta kabupaten Soppeng pasti telah memiliki kepercayaan diri serta keyakinan yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi daerah kabupaten Soppeng.

Menurutnya, Keberhasilan para kafilah nantinya tidak hanya mengharumkan nama daerah kabupaten Soppeng tetapi juga dapat berpeluang untuk mewakili provinsi Sulawesi Selatan di ajang STQH tingkat Nasional, ujar Wabup H Lutfi Halide.

"Melalui STQH ini saya berharap agar kafilah STQH kabupaten Soppeng tidak hanya sekedar untuk turut memeriahkan saja, akan tetapi para kafilah duta kabupaten Soppeng mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan, baik yang diperoleh dalam pembinaan maupun yang diperoleh dari pengalaman, karena secara keseluruhan wawasan dan keterampilan yang telah di peroleh tentunya cukup berarti untuk menguasai cabang yang akan di perlombakan, tandas Wabup.

Dikesempatan itu juga wakil Bupati Soppeng Ir H Lutfi Halide MP menghimbau kepada ketua kafilah bersama para official agar benar-benar melaksanakan amanah yang mulia ini yang di barengi dengan semangat yang tinggi serta di jiwai dengan niat ibadah, imbuhnya.

Dalam kesempatan terakhir Wakil Bupati Soppeng memberikan pesan kepada Qori dan Qoriah dengan mengatakan bahwa, " Selain ingin meraih prestasi sebagai juara yang terpenting adalah bagaimana menggerakkan gairah umat Islam untuk lebih giat lagi dalam pembangunan yang di dasari nilai-nilai luhur Al Qur'an, pesannya.

"Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugas mulia ini, Pungkas Wakil Bupati Soppeng Ir H Lutfi Halide MP.

Hadir dalam kegiatan pelepasan ini yakni Sekda Kabupaten Soppeng, staf Ahli bidang Sosial, SDM sekretariat kabupaten Soppeng, Asisten pemerintahan dan Kesra, Kepala Kemenag kabupaten Soppeng, Kabag Kesra Setda, Para Camat, KUA Se-kabupaten Soppeng, para pelatih, dan peserta STQH.

(Edil Rauf/JOIN)

Ketua DMI Soppeng H Lutfi Halide Minta Para Pengurus Ikut Sukseskan Program Pemda

Soppeng, Sigapnews.com, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Soppeng menggelar acara Pengukuhan Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Soppeng dengan tema “Makmurkan masjid untuk peradaban umat”, bertempat di ruang pola kantor Bupati Soppeng. Senin, 4 Desember 2023.

Acara diawali dengan pembacaan SK Dewan Masjid Indonesia Kab. Soppeng oleh pengurus Dewan Masjid Indonesia Prov. Sulawesi Selatan.

Pengukuhan pengurus dilakukan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Prov. Sulawesi Selatan. Dilanjutkan penyerahan Bendera Pataka oleh Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Prov. Sulawesi Selatan kepada Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kab. Soppeng.

Sambutan Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kab. Soppeng, Ir. H. Lutfi Halide, MP. Menjadi pengurus dewan masjid indonesia kab. Soppeng merupakan tanggung jawab yang besar dan mulai disisi Allah SWT. Oleh karena itu, saya berharap kepada semua pengurus untuk menjalankan semua program Dewan Masjid Indonesia serta ikut mensukseskan program pemerintah daerah.

Sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Prov. Sulawesi Selatan, Bapak H. A. Muhammad Bau Sawa Mappanyukki, saya yakin sekali 100% bahwa pengurus Dewan Masjid Kab. Soppen, InsyaAllah akan berjalan sesuai apa yang kita harapkan sesuai dengan AD-ART.

Tujuan dibentuknya dewan masjid indonesia dalam rangka memakmurkan dan mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat peradaban, pengembangan masyarakat serta sebagai pusat persatuan umat. Dalam memakmurkan masjid, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu dengan mulai memperbaiki sarana dan prasarana mesjid agar para umat Islam merasa terpanggil ketika adzan dikumandangkan serta melakukan berbagai kegiatan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai dari anak-anak, remaja dan orang dewasa.

Sambutan Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE. Atas nama pemerintah daerah saya menyampaikan selamat kepada para pengurus Dewan Masjid Indonesia Kab. Soppeng yang dikukuhkan hari ini. Saya berharap agar para pengurus dapat berusaha memakmurkan masjid, karena selain untuk tempat ibadah masjid dapat kita jadikan sebagai tempat berdiskusi terkait kemaslahatan umat Islam.

Tak hanya itu, para pengurus diharapkan pula agar memperhatikan masjid-masjid yang ada di Kab. Soppeng termasuk masjid raya yang aulanya dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat misalnya acara pernikahan atau tempat diskusi masyarakat.

Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kab. Soppeng dengan Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kab. Soppeng.

Turut hadir pada kegiatan ini, para Staf ahli Bupati, para asisten, para kepala SKPD, para Kabag Setda Kab. Soppeng, para Camat, para Kepala KUA, para pengurus masjid se Kab. Soppeng, para anggota veteran dan para anggota Pepabri Kab. Soppeng.

(Red)

Ikuti Rakor Perencanaan STQH ke XXXII Tingkat Sulsel, Ini Kata Kasubag Kesra Pemda Soppeng

Kasubag Kesra Pemda Soppeng (Kanan) bersama Kasi Binmas Kemenag saat mengikuti rakor perencanaan STQH tingkat provinsi Sulawesi Selatan (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Sigagnews.com, -Pemerintah Kabupaten Soppeng Bagian Kesra dan Kementerian Agama mengikuti rapat koordinasi dalam rangka menghadapi pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran dan Al-Hadits (STQH) ke XXXII tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Rapat koordinasi tersebut dilangsungkan secara virtual di ruang SCC Lamataesso Kantor Bupati Soppeng, Senin (25/1/2021).

Dalam kesempatannya, Kasubag kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, Abu Bakar, S.Sos menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut membahas tentang pelaksanaan dalam menghadapi STQH tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

" Dalam rakor tingkat provinsi yang digelar secara virtual ini dibahas terkait rencana pelaksanaan STQH ke 22 tingkat provinsi Sulawesi Selatan, jelasnya.

"Dari hasil rapat tersebut telah menunjuk Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sebagai tuan rumah pelaksanaan STQH XXXII," terang Kasubag Kesra Serda pemerintah kabupaten Soppeng.

"Untuk pelaksanaan STQH itu direncanakan secara manual, yang akan di laksanakan pada tanggal 7 hingga 11 April 2021 mendatang, beber Abu Bakar.

"Sementara untuk kami dikabupaten Soppeng untuk seleksi tingkat Kabupatennya, perencanaannya akan digelar pada bulan Februari, tentunya jadwal ini kami akan laporkan ke pimpinan untuk melangkah lebih lanjut karena mengingat  saat ini masih dalam situasi Pandemi, tandas Kasubag Kesra menutup.

Turut hadir dalam rakor secara virtual ini yakni Kasi Bimas Islam Kemenag Soppeng, HA.Muh Darwis, S.Ag,.M.Ag beserta jajaran kemenag lainnya. (Red)

Sumber Humas Pemda Soppeng

Ada 5 Arah Pembangunan Presiden Sudah Terlaksana di Wajo dari Arahan Ketua KPK RI Selama Setahun

Sigapnews.com, Makassar - Acara pengarahan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri kepada Forkopimda tingkat I dan II beserta pejabat penyelenggara negara di Provinsi Sulsel, yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (23/1/2020).

Acara ini di hadiri oleh Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si

Tak hanya kepala daerah, pertemuan dengan pimpinan KPK itu juga akan dihadiri seluruh sekretaris daerah (sekda) Se-Sulsel. Kepala Kejaksaan tinggi (Kejati), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).

“Semua pimpinan OPD Pemprov, Kemudian Kakanwil pertanahan, forkopimda, itu pesertanya semua. Pesertanya kurang lebih 300 an lebih, dipusatkan di ruang pola kantor Gubernur. Jam 9 pagi,” sebut Salim AR Kepala Inspektorat Sulsel.

Dikatakan juga kalau kunjungan pimpinan KPK. Akan dihadiri Bupati, Walikota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (forkopimda) Se-Sulsel.

“Jadi sasarannya strategi pencegahan korupsi dalam penyelenggaran pemerintah daerah. Iya memang agendanya khusus ke Sulawesi Selatan," terangnya. 

Dalam arahan Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov dan Pemkab/Pemkot di wilayah Sulsel atas keberhasilannya dalam mengamankan aset daerah.

“Hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih, pertama kepada provinsi Sulawesi Selatan, dimana sudah bisa mencapai prestasi antara lain dalam rangka penataan aset kurang lebih Rp7,4 triliun, dan seluruh Sulawesi Selatan kurang lebih Rp21 triliun," ungkap Firli Bahuri

Dikatakan juga kalau akan lebih konsen untuk menertibkan aset, karna selama ini banyak laporan yang masuk di KPK mengenai aset, terutama aset kendaraan.

“Saya datang di suatu provinsi, begitu saya datang saya akan umumkan pejabat yang tidak mengembalikan kendaraan dinas, besok langsung kembali semua, dari nol menjadi 600 mobil kembali semua. Begitu juga penertiban gedung, lahan, negara kita kembalikan,” ungkapnya.

Firli juga mengapresiasi kekompakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta seluruh unsur Forkopimda di wilayah Sulsel.

“Hari ini semua kursi penuh, tidak ada yang kosong. Ini menunjukkan bahwa Gubernur Sulawesi Selatan dan seluruh Forkompinda kompak. Kenapa kita kumpul di sini, karena kita satu tujuan. Kalau tidak sama, kita tidak datang ke sini. Kita sama karena kita tidak bisa terlepas dari tujuan negara,” ujarnya.

“Tujuan nasional Indonesia diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, tujuan nasional Indonesia juga meliputi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud yang dikonfirmasi via WA terkait acara ini menyampaikan bahwa Wajo berkomitment untuk mengawal arahan Ketua KPK termasuk mengawal program prioritas Presiden RI.

"Adapun arah pembangunan 2019-2024 yaitu pembangunan SDM, Pembangunan infrastruktur, Penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi itu merupakan lima arah pembangunan Presiden yang sudah kita laksanakan sebagian selama setahun kepemimpinan kami," jelas Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. (red). 

Pemkab Soppeng Raih WTP Ke 9 Kali, Bupati Andi Kaswadi : Semoga Kedepannya Bisa Dipertahankan

Makassar, Sigapnews.com,-Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak menghadiri langsung acara Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA yang dilangsungkan di Gedung BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa 16 Mei 2023.

Pada penyerahan LHP LKPD TA 2022 ini Kabupaten Soppeng meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

WTP ini adalah WTP ke 9 kali berturut-turut yang di raih oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Pada kesempatan ini Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak juga menandatangani Berita Acara Serah Terima LHP LKPD Tahun Anggaran 2022 yang disaksikan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun dalam sambutannya mengatakan bahwa atas nama BPK RI menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah kabupaten/kota atas capaian ini.

"WTP diraih dengan standarisasi kesesuaian atas laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan informasi laporan keuangan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendali intern.

Pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa LHP yang diterima BPK pada dasarnya sudah memenuhi standar serta berkualitas dan diharapkan bisa memberikan manfaat kedepannya kepada setiap Kabupaten/Kota.

Walaupun masih terdapat beberapa catatan-catatan yang harus diperbaiki untuk penyempurnaannya.

Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak terutama kepada Tim Pemeriksa LKPD Tahun Anggaran 2022.

"Alhamdulillah, untuk ke 9 kalinya Pemerintah Kabupaten Soppeng meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.

"Ini tidak terlepas dari kerja keras dan kerja sama yang baik dan terukur dari semua pihak.

"Semoga kedepannya bisa kita pertahankan untuk tetap berkomitmen membawa Soppeng yang lebih melayani dan lebih baik, pungkasnya.

Turut hadir pada acara tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, Para Kepala SKPD, Kepala Bagian dan Camat.

(Red/Edil Rauf)

Kades dan Lurah Wajib Tahu, Pemkab Soppeng Sosialisasikan Peluang Kerja di PT IMIP Marowali

Para Kades dan Lurah saat mengikuti sosialisasi di Hark Cafe kabupaten Soppeng (Ist).

Soppeng, Sigapnews.com,- Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Bupati Soppeng HA Kaswadi Razak,SE dan Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPM-PTSP-Naketrans) Kabupaten Soppeng Andi Damrah, S.Sos, MM membuka peluang kerja bagi masyarakat Soppeng dengan bekerjasama  Lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) Pt. Bintang Merah Morowali & Pt. Bintang Terang Morowali (Red Star Group 42/427) dengan menggelar Sosialisasi Lowongan kerja bidang Konstruksi Pembangunan Smelter Posisi Crew (Laki-laki) di Kawasan PT. IMIP Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah yang dilangsungkan di Aula Hark Cafe & Eatery Malaka, Jumat, 28 April 2023.

Kepala DPMPTSP-Nakertrans Kabupaten Soppeng. Andi Damrah S.Sos. MM menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan forum silaturahmi dan kebanggaan bagi kami atas atas keberadaan Pak direktur bersama jajarannya yang ingin merekrut para pencari kerja yang ada di Kabupaten Soppeng dengan tidak melihat tingkat pendidikan karena yang terpenting adalah keinginannya untuk berkerja, terangnya.

"Melalui sosialisasi ini, kita juga dapat mengetahui syarat apa saja yang dibutuhkan agar dapat bekerja di sana.

"Oleh karena itu, semoga para Kepala Desa/Lurah yang hadir di tempat ini dapat menyampaikan informasi ini kepada warganya yang membutuhkan lowongan pekerjaan, imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama Red Star Grup Morowali Amiruddin, S. Pd, M. Pd pada kesempatan tersebut mengatakan, " Terima kasih kepada Bupati Soppeng yang telah memfasilitasi kegiatan kami, dimana pada prinsipnya Red Star bertujuan untuk membantu pemerintah mengurangi pengangguran dan mensejahterakan masyarakat.

Dikatakannya, "Awal mula terbentuknya Red Star, yaitu kami melihat banyaknya angka pengangguran baik di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan pada saat itu pula hanya IMIP yang membuka peluang kerja di sana, namun saat itu sangat susah mencari orang yang tepat.

"Dengan demikian kami sepakat membentuk penempatan tenaga kerja yang telah kami daftarkan secara legal melalui DPMPTSP Kabupaten Morowali, jelasnya.

"Di sana kami juga berjuang untuk mengusulkan AK 1 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Pemerintah Kabupaten Morowali bagi orang yang tidak dapat mendaftar pekerjaan disana.

"Selain itu, kami juga bermitra dengan orang Cina dengan selalu melakukan konsultasi dan koordinasi, jelasnya.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, secara resmi dibuka oleh Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE yang dalam sambutannya mengatakan,"

Atas nama pemerintah daerah menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara ini, dimana semua yang hadir di tempat ini memiliki pemahaman dan pikiran yang sejalan.

"Dan saya bersama Kadis DPMPTSP-Nakertrans Kabupaten Soppeng sengaja turun tangan langsung mengikuti acara ini, karena hal ini merupakan tanggung jawab kita selaku orang tua di wilayah ini, karena kami memikirkan masyarakat kita seperti halnya memikirkan diri kita sendiri, terang Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak.

"Pertemuan ini, saya anggap sangat penting untuk ditindaklanjuti karena salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu terkait masalah pengangguran, jadi saya bersyukur karena ada warga Soppeng yang menjadi bagian mitra disana serta peduli dengan masalah pengangguran yang ada  di Kabupaten Soppeng, tandasnya.

"Ini bukan hanya persoalan tenaga kerja, tapi juga terkait potensi daerah juga bisa dibawa ke sana, ini adalah peluang bagi kita semua di samping peluang kerja juga ada peluang usaha.

"Oleh karena itu, melalui kegiatan ini kita dapat diskusikan langsung, dan ini adalah kesempatan kita untuk memberikan solusi dan bantuan kepada masyarakat sehingga ada harapan untuk menjadi tenaga kerja.

"Namun seyogyanya, sebelum kita membawa masyarakat ke sana, lebih baiknya terlebih dahulu memberikan pelatihan minimal semacam pembekalan kepada para tenaga kerja yang ingin ke sana, Imbuh Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak.

"Melalui kegiatan ini, kita dapat memperjelas peluang apa saja yang ada disana.

"Inilah tanggung jawab kita, minimal informasi ini dapat kita sampaikan kepada masyarakat.

"Oleh karena itu, saya berharap manfaatkan moment ini, silahkan korek informasi apa yang perlu dibutuhkan dan perlu disampaikan di masyarakat kita, pungkas Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak.

(Red/JOIN)

Babinsa Kini Tidak Lagi Hanya Sebagai Pendamping di Sektor Pertanian Tapi Sebagai Pelaku, Pangdam XIV/HSN : TNI-AD Akan All Out Bantu Wujudkan Ketahanan Pangan

Jakarta, Sigapnews.com, - Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh Tahun 2023 dengan tema Gerakan Tani Pro Organik (Genta Organik) dan Bimtek Sinergitas TNI - AD dengan Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan Nasional resmi dibuka di Gedung Jenderal M. Yusuf, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/3).

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas hasil pertanian di Indonesia adalah ketersediaan dan kecukupan pupuk anorganik.

"Sampai saat ini, untuk memenuhi ketersediaan dan kecukupan pupuk organik sangat sulit dan mahal karena beberapa bahan bakunya masih tergantung impor dari negara lain," kata Menteri Syahrul.

Seperti diketahui bahwa di antara tempat bahan baku maupun produksi pupuk adalah Rusia dan Ukraina yang sedang berperang. Sebab itu, Kementan, mendorong para petani menggunakan pupuk organik dan hayati secara mandiri dan masif.

"Gerakan ini tidak berarti meninggalkan penggunaan pupuk anorganik sepenuhnya, melainkan boleh menggunakan pupuk kimia dengan ketentuan tidak berlebihan atau menggunakan konsep pemupukan berimbang," tutur Syahrul.

Dia berharap melalui Genta Organik, kebutuhan pangan tetap terjaga dan berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, penghasil devisa negara, sumber pendapatan utama rumah tangga petani, dan penyedia lapangan kerja.

Pada kesempan yang sama, Mentan juga menyampaikan bahwa keterlibatkan Komando Daerah Militer (Kodam) XIV Hasanuddin di sektor pertanian akan menjadi energi baru dalam mengakselerasi pertanian yang lebih baik.

"Saya menaruh sekali harapan bahwa inilah implementasi dari kerja sama TNI Kementan secara nasional yang secara konkret langkahnya diambil oleh Bapak Pangdam XIV Hasanuddin," kata Mentan Syahrul.

Mayor Jenderal atau Mayjen TNI, Totok Imam Santoso mengapresiasi Kementan yang telah yang telah memberikan peluang kepada Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai pelaku di sektor pertanian.

"Beliau pada hari ini memberikan suatu kemudahan-kemudahan dan kerja sama dengan kita, yang tadinya Babinsa hanya pendamping sekarang jadi pelaku. Saya terima kasih," kata dia.

Dia mengatakan, TNI-AD akan all out membantu mewujudkan ketahanan pangan yang selama ini sedang digencar pemerintah pusat dalam hal ini Kementan.

"Sudah ada arahan dari pimpinan saya dari Panglimana TNI dan Bapak Kasad bahwa keberadaan TNI-AD harus bisa membantu pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat dalam menghadapi masalah," kata dia.

Totok mengatakan akan mengikutkan 5043 Babinsa yang tersebar Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat. "Walaupun di sini terbatas, tapi nanti akan dilatihkan sendiri. Jadi, harapan saya semua Babinsa tah dan tidak hanya pendampingan dan sebagai pelaku," imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi mengatakan, pihaknya akan membangun 1.020 titik demplot pembuatan pupuk organik, pupuk hayati, pembenah tanah, dan pestisida alami.

"Ini akan menjadi tempat pembelajaran petani dalam mengembangkan sistem produksi pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami, sehingga dapat mengimplementasikan dan menerapkannya secara mandiri di lahan usaha taninya," tutur dia.

Peserta yang mengikuti Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh kali ini sebanyak 1.800.000 orang yang terdiri dari 1.761.907 petani dan 38.093 berasal dari penyuluh pertanian. Total keseluruhan yang mengikuti pelatihan ini sejak digulirkan sebanyak 11 juta peserta.

Bukan hanya itu, sejak tahun 2020, BPPSDMP telah melatih petani dan penyuluh secara hybrid melalui berbagai program lainnya, yakni Mentan Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian (MSPP), Ngobrol Asyik Penyuluhan (Ngobras), Bertani on Cloud (BoC), dan Milenial Agriculture Forum (MAF).

Tahun 2020 jumlah peserta dilatih sebanyak 986.558 peserta. Tahun 2021 jumlah peserta mencapai 2.331.530. Sedangkan di tahun 2022 Kementan melatih sebanyak 6.567.531.

Sementara di awal tahun 2023 peserta yang dilatih sebanyak 319.544. Sehingga secara kumulatif sampai bulan Februari 2023, total peserta yang telah dilatih mencapai 10.205.163.

Hasil pelatihan sejak 2020 sudah dapat dirasakan oleh petani, yaitu sebanyak 546.469 orang Petani Milenial yang dibina Kementan, yang mengakses KUR sebanyak 140.158 orang dengan jumlah akad senilai Rp. 6.570.382.877.462.

Tidak hanya itu, total peserta yang dilatih pada pelatihan sejuta petani dan penyuluh (purnawidya) sebanyak 6.724.637 peserta, 900.155 diantaranya memanfaatkan KUR dengan jumlah akad Rp 29.263.244.103.904. 

(Cha)

Kunjungi Kejati Sulsel, Jaksa Agung Sebut Kepercayaan Publik Terhadap Kejaksaan Mengalami Peningkatan Capai Skor 82,7 Persen

Makassar, Sigapnews.com, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin berkunjung ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kamis (24/8/2023).

Kehadiran Jaksa Agung didampingi Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Ny. Sruning Burhanuddin beserta rombongan disambut Kajati SulSel Leonard Eben Ezer Simanjuntak beserta Ketua Ikatan Adyaksa Dharmakarini Wilayah SulSel Ny. Friska Leonard Simanjuntak, Wakajati, Para Asisten, Kabag TU, Koordinator, Kasi dan seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. 

Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya telah berkunjung ke beberapa Kejaksaan Negeri yaitu Kejari Pangkep, Kejari Maros, Kejari Gowa, Kejari Takalar dan Kejari Makassar dalam rangka melihat kondisi Kantor sebagai tempat kerja, mengecek perlengkapan dan peralatan kantor seperti mobiler dan kendaraan Dinas / Operasional yang mendukung kinerja Satker serta mengecek kekuatan personil / pegawai di setiap Satker yang dikunjunginya dan yang paling utama yaitu menjalin hubungan silaturahmi antara atasan dengan jajaran yang paling bawah.

Dihadapan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak memaparkan beberapa keberhasilan kinerjanya bersama jajaran dalam melaksanakan tugas.

Ia menyebut diantara keberhasilan kinerjanya yakni Keberhasilan dalam upaya Penerimaan Negara Bukan Pajak  (PNBP) sebesar Rp. 10.959.732.985 (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang diperoleh dari pembayaran uang pengganti Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Denda Tilang, Sewa Rumah Dinas dan lain-lain. 

Kemudian kedua, Keberhasilan dalam melaksanakan direktif Presiden berupa pemberantasan mafia tanah dari penyelidikan Intelijen Kejati Sulsel  ditingkatkan ke tahap penyidikan Pidsus yaitu kasus dugaan mafia tanah Tindak Pidana Korupsi pembayaran ganti rugi lahan masyarakat untuk kegiatan Proyek Strategis Nasional Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo.

Kemudian ketiga yaitu, Keberhasilan dalam pemberantasan mafia pupuk dari penyelidikan Intelijen Kejati Sulsel yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus di Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu. 

Kemudian keempat yaitu, Keberhasilan Pengamanan DPO sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 21 kegiatan dengan rincian sebanyak 9  DPO diamankan dalam Perkara Tindak Pidana Khusus dan 12 DPO diamankan dalam perkara Tindak Pidana Umum, Tim Tabur Kejati Sulsel juga membantu pengamanan DPO dari Kejati lain yaitu 1 pengamanan DPO dari Kejari Nabire pada Kejaksaan Tinggi Jayapura dan 1 DPO dari Kejari Muara enin pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Kelima yakni, Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) target 118 kegiatan, dengan peserta 5.900 orang, realisasi : 50 kegiatan dengan peserta 3.530, sisa 68 kegiatan yang akan dilaksanakan sampai akhir Tahun 2023. 

Keenam yakni, Kegiatan Penerangan Hukum (Materi Pemberantasan Korupsi dan Upaya Pencegahannya) target 35 kegiatan dengan 1.750 orang, realisasi : 32 kegiatan dengan peserta 2.000 orang dan kegiatan Jaksa Menyapa melalui Siaran Radio target 49 kegiatan, realisasi : 20 kegiatan (materi yang disampaikan diantaranya terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu). 

Ketujuh yaitu Penyelidikan pada Bidang Tindak Pidana Khusus 5 perkara dengan rincian sebagai berikut : 3 perkara ditingkatkan penyidikan, 1 perkara diserahkan ke Kejari Pangkep dan 1 perkara masih proses penyelidikan. 

Penyidikan Bidang Pidana Khusus 19 perkara dengan rincian : 13 perkara telah ditingkatkan ke penuntutan, 3 perkara tahap 1 dan 3 perkara dalam proses penyidikan. 

Dalam kesempatan itu, Kajati Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak juga menyampaikan kepada Jaksa Agung mengenai penyelesaian tunggakan perkara Tahun 2022 yaitu : dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembayaran dana Tantiem, Jaspro dan Pembayaran Asuransi Dwiguna Jabatan Tahun 2016 s.d 2018 dan dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan penetapan nilai pasar / harga dasar pasir laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020.

Selanjutnya ke 8 yakni, Penyelamatan keuangan negara Kejati Sulsel pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara  untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 1.254.661.711.287 (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), dan Kejari se Sulsel telah menyelamatkan keuangan negara melalui bidang Datun sebesar Rp. 7.936.444.106 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus enam rupiah). 

Kesembilan, yakni, Penyelesaian perkara Tindak Pidana Umum melalui Restorative Justice sebanyak 75 kegiatan serta penanganan perkara sesuai direktif Peresiden yaitu TPPO sebanyak 7 perkara (tahap Pratut) dan 1 perkara (tahap banding). 10). Untuk Bidang Tindak Pidana Militer sampai saat ini telah dilakukan 6 kegiatan sosialisasi, 12 kegiatan koordinasi, 4 kegiatan monitoring dan 2 kegiatan kunjungan kerja.

Sementara itu, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin dalam kesempatan itu mengapresiasi kinerja Kajati Sulsel dalam menuntaskan penanganan perkara Tambang Pasir Laut Kabupaten Takalar dan kasus penyalahgunaan Keuangan PDAM Kota Makassar yang selama ini meresahkan masyarakat di Sulawesi Selatan. 

Jaksa Agung menegaskan bahwa, selama ini yang dilihat oleh publik kinerja kita adalah dibidang Penindakan Penanganan Perkara Korupsi. 

"Namun masih terdapat bidang lain yang juga memberikan kontribusi peningkatan kinerja Kejaksaan yaitu bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Bidang Intelijen juga banyak berperan terutama terkait penyelamatan aset dan keuangan negara. 

"Terlebih lagi di bidang Tindak Pidana Umum dengan penegakan hukum humanis yang tidak kalah pentingnya untuk dipublikasi. 

Jaksa Agung menyampaikan bahwa kepercayaan publik yang diraih oleh Kejaksaan terus mengalami peningkatan. 

Saat dilantik menjadi Jaksa Agung oleh Presiden pada Oktober 2019 lalu, kepercayaan publik terhadap Kejaksaan masih berkisar di angka 50,6%. 

Namun, sedikit demi sedikit indeks kepercayaan publik terus beranjak meningkat di setiap kesempatan survei. 

Survei terakhir pada Juni 2023, Kejaksaan berhasil menorehkan capaian tertinggi dalam indeks kepercayaan publik dengan skor 82,7%.

Perolehan tersebut menjadi bukti bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. 

Oleh karenanya, Jaksa Agung berpesan capaian ini jangan sampai membuat kita terbuai,  tetapi sebaliknya, beban yang diemban justru semakin berat dalam menjaga kepercayaan yang telah dititipkan oleh masyarakat kepada Kejaksaan. 

“Untuk itu marilah terus kita barengi dengan meningkatkan kualitas diri dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Jaksa Agung.

"Semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpa. 

"Peribahasa ini disampaikan Jaksa Agung sesuai dengan keadaan sekarang, semakin tinggi prestasi yang berhasil dicapai oleh Kejaksaan maka semakin banyak cobaan, halangan, dan rintangan yang akan menghadang. 

"Hal ini terbukti dari viralnya pemberitaan negatif di berbagai platform media yang mencoreng marwah Kejaksaan. 

"Semua pemberitaan kontraproduktif terkesan timbul secara sistematis untuk menyudutkan Kejaksaan dan merampas kepercayaan publik yang telah dititipkan kepada Korps Adhyaksa. 

"Selanjutnya, Jaksa Agung menyampaikan sebagai anggota Korps Adhyaksa, kita semua memiliki dua peranan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. 

"Oleh karena itu, dalam kapasitas sebagai aparat penegak hukum, kita harus memahami sepenuhnya bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan, jajaran Kejaksaan hendaknya mampu menerjemahkan beragam keinginan, ekspektasi dan tuntutan masyarakat, terutama memastikan tegaknya supremasi hukum yang menghadirkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang berkemanfaatan.

"Mempertahankan dan terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia dengan pola kerja yang sistematis dan terlembaga serta melakukan transformasi yang terencana dan komprehensif dari pusat sampai ke daerah. 

"Melakukan publikasi kinerja dan pemberitaan yang positif mengenai Kejaksaan secara masif melalui sarana media massa serta media sosial guna membentuk opini positif di masyarakat. 

Selanjutnya, Jaksa Agung tak henti-hentinya dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh warga Adhyaksa dalam setiap tahapan penegakan hukum, senantiasa mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia, baik yang pro maupun yang kontra.

"Untuk itu, terus tumbuh kembangkan integritas dan hindari pola-pola penanganan perkara yang bersifat transaksional, budaya mafia peradilan harus segera dihentikan.

“Sekali lagi, saya tegaskan kepada segenap warga Adhyaksa untuk menghentikan praktek penegakan hukum yang tidak terpuji, sebaliknya laksanakan penegakan hukum integral yang dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum melalui peradilan yang jujur, bertanggungjawab, etis, dan efisien dengan mengedepankan hati nurani,” ujar Jaksa Agung menegaskan.

Published: Edil Rauf 

Reformasi Pertambangan di Indonesia : Wujudkan Kedaulatan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Nasional

                  Budiarto Suselmen 

Reformasi Pertambangan di Indonesia : Wujudkan Kedaulatan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Nasional 

Penulis : Budiarto Suselmen

OPINI

Indonesia adalah negara kaya bahan galian (tambang) seperti emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan lain-lain.

[1]“ air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”, ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 ini merupakan ketentuan hasil rumusan para pendiri negara, secara esensi mempunyai “roh” sangat luhur, bukan saja dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi ketentuan ini mempunyai makna religius. 

Makna religius dimaksud adalah adanya penegasan penguasaan negara atas kekayaan alam, dimana hasil kekayaan tersebut hanya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan yang lain.

[2].Pemerintah bertanggung jawab atas usaha pertambangan di negara ini, dimulai dari proses perizinan sampai pada pascatambang, negar dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah memastikan aktivitas pertambangan telah memenuhi syarat dan prosedur serta pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat berupa : menjamin kepentingan masyarakat baik lapangan pekerjaan, perlindungan pencemaran lingkungan hidup maupun jaminan kelangsungan kehidupan sosial-budaya dan adat-istiadat setempat.

Sejak memasuki era reformasi sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem desentralisasi, memberikan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan dan mengatur daerahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Melalui penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan memaksimalkan kedaulatan rakyat melalui prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta partisipasi masyarakat berjalan dengan baik. 

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[3] Dengan Otonomi Daerah, pemberian izin kuasa pertambangan, izin kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara beralih dari Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(Studi Kasus Problematika di Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara) -

Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan kabupaten yang sebagian besar wilayah daratannya adalah pulau yakni sekitar± 1.513,98 Km2, terdiri dari daratan± 867, 58 Km2, Luas Perairan (laut) ± 646, 40 km2 dan garis pantai 178 km2.[4] Pada wilayah darat inilah terdapat potensi unggulan di bidang pertambangan seperti nikel, pasir krom, pasir kuarsa, marmer, emas, batubara, batu gunung dan sirtu (pasir kali). Investor/pemilik modal melihat ini sebagai peluang besar untuk mendapatkan keuntungan, sekaligus ikut berpartisipasi dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.

Dengan berbagai pertimbangan yakni: Pemulihan Ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe (sebelum pemekaran) kemudian menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di pulau Wawonii, antara tahun 2008-2013 setidaknya ada 18 IUP yang diterbitkan namun hanya16 IUP yang berlanjut yakni tambang logam dan tambang non logam dengan total luas lahan 23.373 hektar atau 32% dari total luas daratan Pulau Wawonii.

Realitanya berbeda dari apa yang diharapkan, keberadaan perusahaan tambang di Indonesia kini.Disebabkan beberapa perusahaan tambang diduga telah menimbulkan dampak negatif dalam pengusahaan bahan galian. 

Dampak negatifnya antara lain: rusaknya lingkungan, tercemarnya laut, terjangkitnya penyakit (bagi masyarakat yang bermukim di daerah lingkar tambang), serta konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang.

Tak ada bedanya di Kabupaten Konawe Kepulauan, hasil analisa dari beberapa literatur dan artikel yang mengulas tentang persoalan aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan, Selain telah menimbulkan konflik baru di masyarakat juga kehadiran perusahaan tambang tersebut telah melanggar batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gubernur Sulawesi Tenggara mengeluarkan keputusan pembatalan/pencabutan terhadap 9 (sembilan)  IUP di Pulau Wawonii pada tahun 2019 untuk meredam gejolak di masyarakat, menertibkan dan menata perizinan pertambangan minerba sebagai upaya penyelamatan potensi daerah dan lingkungan.

Sektor pertambangan jika dikelola dengan baik akan sangat menguntungkan pemerintah dan masyarakat seperti terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan devisa negara, pendapatan asli daerah, juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan yang tak kalah pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas masyarakat terutama yang bermukim di wilayah lingkar tambang. - Continued 

Referensi :

- Salim HS (2014). Hukum Pertambangan Di Indonesia. Jakarta: Raja GrafindoPersada,hml. 1

- Nandang Sudrajat (2013). Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia. Yogyakarta: PustakaYustisia, 2013), hlm. 1

- Dimas, Bagus, Adam Idris, NurFitriyah. 2014. Jurnal Administrative Reform

“Analis Konflik Lahan Pertambangan” Edisi Nomor 2 Volume 2. 2014

- Kasmudin. 2018. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate

Social Responsibility) Terhadap Masyarakat Kawasan Pertambangan,

SELAMI IPS. EdisiNomor 48 Volume 4.Tahun XXIII Desember 2018

ISSN 1410-2323383

- UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan 2019

- UU RI No. 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara

_________________

Penulis : Budiarto Suselmen merupakan alumni Lemhannas RI 2022, ex - BEM UHO Kementerian Advokasi dan Pergerakan 2015/2017, Menyelesaikan Skripsi dengan Judul : Pembatalan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Peraturan perundang-undangan, Pernah Mengikuti Lokakarya Kepemudaan “Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertambangan Sulawesi Tenggara Berkarakter Kerakyatan dan Prespektif Ekologis” KNPI Sulawesi Tenggara serta Pemakalah Kegiatan Call Paper Nasional FH UII "Pembaharuan Hukum Administrasi Negara".  Pengalaman Bekerja sebagai Peneliti The Haluoleo Institute, Lembaga Survei Indonesia dari 2017 – sekarang.