Senin, 19 Juli 2021
Kamis, 01 Juli 2021
Segini Jumlah Teroris Yang di Tangkap di Wilayah Polda Sulsel Yang Kini Dibawa Ke Jakarta
Rabu, 30 Juni 2021
SMANSA Soppeng Raih Juara Pertama Lomba Wajah Bahasa dan Perpustakaan Tingkat Sulsel
Minggu, 20 Juni 2021
Pinjaman Online Ilegal Akan Diberantas, Kabid Humas Polda Sulsel : Akan Segera Ditindak Tegas Sesuai Arahan Bareskrim Polri
Legislator Sulsel Andi Nurhidayati Motivasi Peserta Pelatihan Kader Islam Remaja Masjid At Taqwa Mattabulu
Sabtu, 19 Juni 2021
Dapat Bantuan Rumah Ulat, Petani Sutera Keluhkan Ini Ke Legislator Sulsel Andi Nurhidayati
Kamis, 17 Juni 2021
Aliansi Pemuda-Petani Manuju Gowa Datangi Fraksi PPP DPRD Sulsel, Keluhkan Ini
Minggu, 13 Juni 2021
Aksi Premanisme di Sejumlah Wilayah Rawan di Makassar Kini Diamankan Polisi
Sabtu, 05 Juni 2021
Konsolidasi di Malino, WPP Sulsel Gelar Rakerwil dan Halal Bi Halal di Malino
Senin, 31 Mei 2021
Disdik Sulsel Bersama JSDI Kembangkan Eskul Pandu Digital di Sekolah
Selasa, 25 Mei 2021
Kemendagri Mengapresiasi Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Wajo
Kemendagri Mengapresiasi Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Wajo
Wajo (Sulsel), Sigapnews.com,-Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang berlangsung di 103 Desa di kabupaten Wajo, hari ini (25/5/2021) mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo saat menerima laporan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021 di kabupaten Wajo via Video Converensi.
"Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di kabupaten Wajo yang berlangsung dalam suasana pandemi Covid 19, "Ujar Yusharto Huntoyungo
Masih menurut Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri ini, Pelaksanaan Pilkades Serentak ini dapat berjalan lancar hingga akhir sehingga nantinya kita jadikan kabupaten Wajo sebagai tempat penyelenggaraan Pilkades Serentak.
Sebelumnya, Bupati Wajo, H. Amran Mahmud didampingi Wakil Bupati, H. Amran, SE, Ketua DPRD wajo, Andi Alauddin Palaguna, serta Pimpinan Forkopimda se kabupaten Wajo melaporkan penyelenggaraan Pilkades Serentak ini di kabupaten Wajo.
Dalam laporannya, Bupati melaporkan bahwa penyelengaraan Pilkades Serentak ini berlangsung di 321 TPS pada 103 desa yang tersebar di 13 kecamatan di kabupaten Wajo diikuti 348 kandidat.
Menurut Bupati Wajo, H. Amran Mahmud penyelenggaraan Pilkades Serentak ini mengacu pada Permendagri No.72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 4 Tahun 2021 tentang petunjuk tekhnis pelaksanaan Perda Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
"Untuk Mencegah penularan Covid 19, pemilih pada setiap TPS dibatasi maksimal 500 orang dan setiap tingkat kepanitiaan melibatkan Tim Covid 19, " Pungkas Bupati.
Senin, 17 Mei 2021
Ini Pesan Sejumlah Pejabat Pemda Kota Beradat Saat Kadin Bone Gelar Audensi
Minggu, 09 Mei 2021
Keterbatasan Pupuk Subsidi jadi Keluhan Warga Saat Reses H. Andi Ansyari Mangkona di Wajo
Sabtu, 08 Mei 2021
Tutup Kegiatan Reses, Legislator PPP Sulsel Andi Nurhidayati Terima Aspirasi Ibu-Ibu Majelis Taklim
Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com, - Setelah menggelar pertemun di Kecamatan Lilirilau dan Marioriawa, Anggota DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Zainuddin menutup rangkaian kegiatan Resesnya di Kecamatan Lalabata yang merupakan basis konstituennya di Pileg 2019 lalu.
Bersama ratusan ibu-ibu majelis taklim dari beberapa Desa dan kelurahan, Andi Etti sapaannya, menggelar pertemuan tatap muka di Gedung Serbaguna BTN Lalabata Indah Jl. Kemakmuran Watansoppeng, Sabtu (8/5/2021).
Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Soppeng serta beberapa kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan insan pers (wartawan).
Diketahui, Masa Reses Sidang III Tahun 2020-2021, Politisi Perempuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengunjungi 5 kelurahan/desa di Bumi Latemmamala, julukan Kabupaten Soppeng.
Beberapa Desa tersebut yakni Desa Baringeng dan Desa Parenring di Kecamatan Lilirilau, Desa Bulue dan Kelurahan Batu Batu di Kecamatan Marioriawa dan terakhir Kelurahan Lalabata Rilau di Kecamatan Lalabata.
Anggota DPRD Sulsel Andi Nurhidayati dalam kesempatannya mengatakan"Terimakasih atas kedatangan ibu-ibu majelis dalam reses Kami kali ini, kata Dia.
"Kami berharap masukanta semua untuk kami perjuangkan selama menjadi kewenangan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan," ujarnya.
Andi Nurhidayati yang juga Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel ini mengungkapkan bahwa "Berdasarkan UU 23 terkait pemerintah daerah kewenangannya dibagi tiga yakni kewenangan kabupaten, provinsi dan pusat. Karena itu lanjut Legislator berhijab ini mengatakan, "Masyarakat harus memahami yang mana menjadi kewenangan kabupaten, provinsi dan pusat. Imbuhnya.
Dikatakannya"Selama menjadi kewenangan provinsi akan kami perjuangkan dan jikalau kewenangan kabupaten dan pusat maka Kami akan komunikasikan dan berupaya agar hal tersebut diketahui oleh pengambil kebijakan di kabupaten maupun di pusat," papar Andi Etti.
Dalam momen reses di titik kelima tersebut, beberapa hal yang diaspirasikan oleh masyarakat yang hadir dalam pertemuan, yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi diantaranya persoalan drainase jalan provinsi yang terletak di Jalan Merdeka Watansoppeng serta bantuan untuk pengembangan Bumdes yang disampaikan oleh Qasirah ketua Bumdes Rompegading.
Terkait aspirasi tersebut Andi Nurhidayati mengatakan"Insya Allah, persoalan drainase tadi akan Saya tindaklanjuti ke dinas terkait, walaupun sekarang tidak berada di Komisi yang membidangi infrastruktur tapi Saya akan coba komunikasi dengan teman-teman di Komisi D," ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini.
"Terkait Bumdes tadi yang disampaikan oleh pengurus Bumdes Rompegading, "Saya akan coba sampaikan ke Dinas Perindustrian, dan mudah -mudahan ada kesempatan Saya akan menghadirkan teman-teman dari komisi B dan dinas perindustrian Sulsel untuk melihat langsung apa yang bisa disupport agar Bumdes kita semakin berkembang," terang Anggota DPRD Soppeng periode 2004-2009 ini.
Dan Beberapa hal yang disampaikan warga dalam reses tersebut menjadi kewenangan kabupaten diantaranya persoalan air PDAM yang keruh, infrastuktur jalan kabupaten diantaranya akses jalan dibeberapa perumahan di wilayah kota Watansoppeng.
"Ini (persoalan PDAM dan jalan perumahan) ini kewenangan kabupaten, nanti akan Saya koordinasikan ke pemerintah kabupaten," Pungkas Andi Etti yang juga Ketua Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) Sulsel ini. (Red/Rhm).
Jumat, 07 Mei 2021
H Andi AnsyarI Mangkona Jemput Aspirasi di Lilirilau Soppeng
Ratusan Warga Hadiri Reses Andi Nurhidayati di Batu-Batu, Infrastruktur Jalan Tani Disoal
Kawasan Hutan Jadi Kendala Pembangunan, Kades Bulue Curhat ke Legislator PPP Andi Nurhidayati
Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,- Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PPP, Andi Nurhidayati Zainuddin menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun 2020/2021 di Tempat Wisata Lejja Desa Bulue Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, Jum'at (5/7/2021).
Dititik reses yang ketiga ini, Andi Etti sapaannya disambut ratusan masyarakat dan dihadiri Kepala Desa (Kades) Bulue, Abdul Majid dan penyuluh Dinas Kehutanan Sulsel, Andi Ahmad Afandi.
"Terimakasih atas kehadiran Ibu Andi Nurhidayati yang akrab Saya sapa Pung Etti di desa Kami. Tentu kehadiran Pung menjadi berkah tersendiri bagi kami, karena ini adalah kesempatan berharga untuk menyampaikan aspirasi," ujar Abdul Majid.
Kades yang dilantik 24 Februari oleh Bupati Soppeng, Andi Kaswadi Razak ini mengeluhkan beberapa rencana pembangunan didesanya masuk dalam kawasan hutan lindung yang membutuhkan izin dari pemerintah pusat.
"Apa yang dikeluhkan warga terkait infrastruktur jalan tani maupun jalan menjadi kewenangan desa itu benar, bahwa butuh perbaikan. Namun kendala bagi Kami Pung karena beberapa jalan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung dan memerlukan izin dari pemerintah pusat yang butuh proses yang tidak sebentar," ujar Majid mempertegas keluhan warganya.
Merespon keluhan warga dan Kades Bulue, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel yang bermitra dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen mengawal dan memfasilitasi pemerintah dan warga desa Bulue dengan Dinas Kehutanan Sulsel.
"Ya memang persoalan kehutanan bukan lagi menjdi kewenangan kabupaten, sekarang persoalan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan menjadi kewenangan provinsi. Dan Saya sebagai wakilta di provinsi siap menjembatangi komunikasi agar bisa menghasilkan solusi terbaik di masyarakat.
Penyuluh Dinas Kehutanan Sulsel, Andi Ahmad Afandi membenarkan yang disampaikan Abdul Majid, bahwa beberapa wilayah di desa bulue masuk peta kawasan hutan konservasi yang membutuhkan rekomendasi dari pemerintah pusat.
"Kami selama ini selalu siap memfasilitasi, bahkan kalau izinnya sementara berproses bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak perlu menunggu izinnya keluar, karena memang butuh waktu lama," ujar Andi Ahmad Afandi.
Selain persoalan kawasan hutan dan jalan tani, wraga Desa Bulue minta difasilitasi pelatihan pengembangan UMKM agar mampu menyiapkan ole-ole bagi tamu yang berkunjung di Lejja. Menurut warga, dengan adanya pelatihan akan meningkatkan pendapatan masyarakat di sektor pariwisata.
"Insya Allah Bu, apa yang disampaikan tadi terkait pelatihan bagi UMKM akan Kami sampaikan ke Dinas Koperasi dan UMKM untuk dibuat program yang dibutuhkan warga Bulue. Beberapa pelatihan telah Kami fasilitasi sebelumnya untuk masyarakat di Soppeng diantaranya pelatihan kemasan produk UMKM," ujar Andi Etti merespon usulan ibu-ibu yang hadir.
"Tiga hal penting menjadi keluhan warga Bulue telah Saya catat. Persolan infrastuktur jalan tani, kawasan hutan dan pelatihan UMKM akan menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi Saya. Ketiga keluhan yang menjadi tanggung jawab dinas yang merupakan mitra kami di Komisi B, yang membidangi perekonomian. Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian (Tanaman Pangan) dan Dinas Koperasi dan UMKM," jelasnya. (Red/Edil Rauf).
Kamis, 06 Mei 2021
Legislator Sulsel Andi Nurhidayati Reses di Parenring, Kades dan Camat Lilirilau Kompak Sampaikan Pujian
Selasa, 04 Mei 2021
Cegah Kesalahpahaman Masyarakat Petani dan Pihak PT Benindo, Legislator DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Gelar RDP
Makassar, Sigapnews.com, - Anggota DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin merespon cepat keluhan petani jagung di Kabupaten Soppeng yang hasil panennya belum dibayarkan oleh pihak PT Benindo Perkasa Utama
Diketahui PT Benindo memiliki kerjasama bantuan bibit jagung gratis kepada petani se Sulawesi Selatan termasuk Soppeng dan Wajo, dengan perjanjian setelah panen dijual kembali ke PT Benindo dan dibayar 15 hari.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini menginisiasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulsel, Selasa (4/5/2021), dengan mengundang pihak PT Benindo Perkasa Utama, masyarakat perwakilan petani dan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
"Pekan lalu waktu ada kunjungan kerja di Soppeng Saya menerima aspirasi dari beberapa petani jagung terkait keterlambatan pembayaran dari PT Benindo, padahal petani mendapatkan informasi bahwa pemerintah provinsi sudah mencairkan anggaran PT Benindo, tapi pihak PT Benindo menyampaikan belum ada pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi," ujarnya.
"Saat itu, Saya langsung berkomunikasi dengan Kepala Dinas (Kadis) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terkait pembayaran, dan Pak Kadis sampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh pihak PT Benindo, belum dibayarkan. Tapi masyarakat tetap percaya informasi yang beredar bahwa sudah dibayarkan, hingga Saya menginisiasi RDP ini," lanjutnya.
Andi Etti sapaannya, menegaskan, RDP ini dilaksanakan untuk memperjelas informasi terkait keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT Benindo kepada petani jagung, dan berharap petani tidak mudah mempercayai informasi yang diterima.
"(RDP) Ini untuk mencegah kesalahapahaman antar masyarakat dengan PT Benindo, terlebih ada informasi yang tidak utuh diterima masyarakat terkait pembayaran, bahkan informasi itu bisa memperkeruh hubungan kerjasama yang selama ini terbangun antar petani dengan PT Benindo," jelasnya.
Dalam pertemuan yang dihadiri Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Andi Ardin Tjahjo dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Rasyid, kata Andi Ettix Petani mendengarkan langsung kondisi sesungguhnya terkait keterlambatan pembayaran yang dialami petani.
"Ada Rp. 10,3 milyar uang PT Benindo belum dibayarkan pemprov. Terkait pembayaran ke petani, PT Benindo juga menyampaikan ada beberapa yang sudah dibayarkan, menggunakan dana sendiri dan pinjaman. Bahkan PT Benindo mengajukan pinjaman ke Bank Sulsel untuk membayar petani," jelasnya.
"Dan juga tadi Pak Rasyid menyampaikan komitmennya untuk secepatnya memproses dana PT Benindo, dengan beberapa utang yang ada di dinas pertanin sebesar Rp. 34 milyar," ungkap Legislator Sulsel dua periode ini. (Red/Edil Rauf).
FOLLOW THE SIGAPNEWS.COM AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow SIGAPNEWS.COM on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram