Raih Emas dan Perunggu di Kejurnas Gateball 2026, Pergatsi Sulsel Bidik Prestasi di PON 2028

Jakarta, Sigapnews.com, Pengurus Provinsi Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) Sulawesi Selatan mulai mematangkan persiapan atlet menghadapi Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028 setelah menorehkan prestasi di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Gateball XIII Tahun 2026.

Kontingen Sulawesi Selatan sukses membawa pulang satu medali emas dan satu medali perunggu dalam kejuaraan yang berlangsung di Lapangan RS Olahraga Nasional (RSON), Cibubur, Jakarta, pada 19–24 Oktober 2026.

Medali emas diraih pada nomor beregu campuran, sedangkan medali perunggu diperoleh dari nomor tunggal putra. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Pergatsi Sulsel untuk meningkatkan daya saing atlet dalam menghadapi kompetisi yang lebih besar.

Kejurnas Gateball XIII diikuti 747 atlet dari 28 provinsi dan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, pada Selasa (20/10/2026).

Ketua Pengprov Pergatsi Sulsel, Ir. H. Hasbi Syamsu Ali, M.M., menyebut hasil tersebut sebagai buah kerja keras atlet, pelatih, dan pengurus. Namun, ia menegaskan bahwa capaian itu juga harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pembinaan.

“Alhamdulillah, ini hasil kerja keras para atlet, pelatih, dan seluruh pengurus. Kami bersyukur Sulsel bisa membawa pulang medali emas dan perunggu dari kejuaraan sebesar ini. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung,” ujar Hasbi dalam keterangannya, Sabtu (24/10/2026).

Menurutnya, prestasi di Cibubur tidak boleh membuat tim cepat berpuas diri. Pergatsi Sulsel harus memanfaatkan hasil kejuaraan tersebut untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus mengidentifikasi kekurangan yang masih perlu dibenahi.

Emas Beregu Campuran Jadi Modal Evaluasi

Keberhasilan meraih emas pada nomor beregu campuran menjadi salah satu pencapaian yang disoroti Pergatsi Sulsel. Nomor ini menuntut kekompakan, ketepatan strategi, konsentrasi, serta komunikasi yang solid antarpemain.

Hasbi menilai keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama tim dalam olahraga gateball.

“Gateball itu olahraga tim. Emas di beregu campuran lahir dari kekompakan, strategi yang tepat, dan komunikasi yang baik antarpemain di lapangan. Itu yang kami banggakan dari anak-anak kita,” katanya.

Sementara itu, medali perunggu pada nomor tunggal putra turut memperlihatkan potensi atlet Sulsel yang masih bisa dikembangkan melalui program pembinaan berkelanjutan.

“Perunggu di tunggal putra juga capaian yang patut dihargai. Ini bukti atlet kita punya bekal untuk naik level, asal pembinaannya terus diperkuat,” ujarnya.

Dalam Kejurnas Gateball XIII, Sulawesi Selatan mengikuti tujuh nomor pertandingan, yakni tunggal putra, tunggal putri, double campuran, triple campuran, beregu campuran, triple putra, dan beregu putra.

Dari tujuh nomor tersebut, Sulsel berhasil mengamankan dua medali. Hasil pada nomor yang belum menghasilkan medali akan menjadi catatan penting untuk mengevaluasi efektivitas latihan, strategi pertandingan, dan kesiapan atlet.

“Kejurnas ini ajang pembuktian pembinaan yang kita lakukan. Medali yang kita dapat jadi motivasi, sementara nomor yang belum berhasil kita jadikan bahan evaluasi. Kita akan perkuat latihan dan kesiapan atlet,” tutur Hasbi.

Bidik Babak Kualifikasi PON XXII/2028

Usai Kejurnas Gateball XIII, Pergatsi Sulsel kini mengarahkan perhatian pada persiapan menghadapi Babak Kualifikasi PON XXII/2028 yang dijadwalkan berlangsung di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Hasbi menegaskan, raihan medali di tingkat nasional bukanlah tujuan akhir. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi prestasi dan memastikan atlet tampil dengan kesiapan yang lebih baik saat menghadapi babak kualifikasi.

“Capaian di Kejurnas ini bukan garis akhir, melainkan modal untuk melangkah ke Babak Kualifikasi PON. Kami ingin atlet Sulsel datang dengan persiapan yang matang,” katanya.

Evaluasi hasil pertandingan di Cibubur diharapkan menjadi pijakan dalam menyusun program latihan yang lebih terarah. Peningkatan kemampuan individu, kekompakan tim, ketepatan strategi, dan mental bertanding menjadi aspek yang perlu terus diperkuat.

Pergatsi Sulsel juga berharap atlet dan pelatih mampu menjaga konsistensi pembinaan agar potensi yang dimiliki dapat berkembang menjadi prestasi yang lebih tinggi.

Di sisi lain, Hasbi mendorong agar olahraga gateball semakin dikenal dan diminati masyarakat Sulawesi Selatan. Menurutnya, gateball tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga mengandung nilai sportivitas, disiplin, dan kebersamaan.

“Kami ingin gateball semakin dikenal dan diminati masyarakat Sulsel. Olahraga ini mengajarkan sportivitas, disiplin, dan kebersamaan, dan itu nilai yang baik bagi generasi muda,” ujarnya.

Raihan satu medali emas dan satu medali perunggu di Kejurnas Gateball XIII Tahun 2026 menjadi pijakan bagi Pergatsi Sulsel untuk melanjutkan pembinaan sekaligus membenahi kekurangan yang masih ada.

Dengan evaluasi yang terarah, latihan yang konsisten, dan persiapan yang lebih matang, Sulawesi Selatan berharap mampu meningkatkan daya saing atlet saat menghadapi Babak Kualifikasi PON XXII/2028. (*)

Wakili Sulawesi Selatan, Nur Syifa Nadiastuti Sabet Penghargaan Best Influencer PPBN 2026

Jakarta, Sigapnews.com, Nur Syifa Nadiastuti berhasil mengharumkan nama Sulawesi Selatan setelah meraih penghargaan Best Influencer dalam ajang Putra Putri Batik Nusantara (PPBN) 2026. Prestasi tersebut menjadi pengakuan atas kiprahnya dalam memanfaatkan media digital untuk memperkenalkan batik sekaligus mendorong pelestarian budaya Indonesia.

Perempuan berusia 23 tahun yang akrab disapa Syifa ini tidak hanya aktif sebagai influencer, tetapi juga membawa gagasan inovatif melalui advokasi JatiBatik, sebuah platform berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang dirancang untuk membantu masyarakat mengenali motif batik berdasarkan nilai dan karakter yang ingin direpresentasikan.

Selain itu, platform tersebut diarahkan untuk memudahkan masyarakat menemukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) batik di sekitar mereka.

Bagi Syifa, perkembangan teknologi digital merupakan peluang untuk menjadikan batik lebih dekat dengan generasi muda. Ia ingin mengubah cara masyarakat mengenal batik, dari sekadar produk fesyen menjadi warisan budaya yang memiliki filosofi, identitas, dan nilai sejarah.

“Batik bukan sekadar kain atau fashion, tetapi memiliki filosofi, identitas, dan proses panjang yang melibatkan keterampilan para pembatik. Melalui JatiBatik, saya ingin membantu masyarakat memahami makna setiap motif sehingga tumbuh rasa bangga, cinta, dan apresiasi terhadap batik Indonesia,” ujar Syifa.

Berbekal Prestasi dan Pengalaman

Syifa merupakan lulusan Sarjana Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Saat ini, ia bekerja di bidang pemasaran PT Brilian Indah Gemilang sekaligus menjalankan aktivitas sebagai influencer dengan lebih dari 125 ribu pengikut di Instagram melalui akun @nursyifanadiastuti dan 50 ribu pengikut di TikTok.

Pengalamannya di berbagai bidang turut memperkuat kiprahnya. Ia tercatat telah meraih lebih dari 150 penghargaan, pernah menjadi Mahasiswa Berprestasi Utama Universitas Negeri Jakarta, Duta Universitas Negeri Jakarta, serta Duta Museum Listrik PLN.

Ia juga aktif sebagai pembicara dan juri dalam berbagai kegiatan tingkat nasional maupun internasional.

Ketertarikannya terhadap perjalanan dan kekayaan budaya Nusantara mendorongnya untuk memperkenalkan beragam potensi Indonesia kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan lokal dan mancanegara.

Melalui PPBN 2026, Syifa berupaya membawa semangat tersebut ke dalam gerakan pelestarian batik yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dorong Generasi Muda Peduli Batik

Menurut Syifa, tantangan pelestarian batik tidak berhenti pada upaya meningkatkan jumlah orang yang mengenakannya. Kesadaran untuk memahami filosofi motif, menghargai proses produksi, dan mengapresiasi keterampilan pembatik juga perlu diperkuat.

Karena itu, ia mengajak generasi muda untuk mengambil peran nyata, mulai dari mempelajari makna motif batik hingga mendukung UMKM lokal yang menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi tersebut.

Ia meyakini budaya dan teknologi dapat saling melengkapi. Dengan pemanfaatan platform digital dan inovasi AI, informasi mengenai batik diharapkan lebih mudah diakses, menarik, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

Putra Putri Batik Nusantara telah diselenggarakan sejak 2011 dan memiliki lebih dari 280 alumni yang tersebar di 38 provinsi serta terhubung dengan berbagai pihak di lebih dari 25 negara.

Pada 2026, penyelenggaraan PPBN mengangkat batik Derawan dan Maratua dari Kalimantan Timur. Tema tersebut menyoroti keterkaitan batik dengan identitas daerah, pariwisata, kebudayaan, dan pengembangan ekonomi kreatif.

Dalam karantina nasional yang berlangsung pada 22–28 September 2026 di Jakarta, para finalis memperoleh pembekalan tentang pengetahuan batik, komunikasi, kepemimpinan, diplomasi budaya, personal branding, dan pengembangan diri.

Terima Kasih kepada Keluarga dan Para Pendukung

Keberhasilan Syifa tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Ia menyampaikan terima kasih kepada ibunya yang selalu mendampingi perjalanan kariernya serta mengenang mendiang ayahnya sebagai sumber semangat untuk terus berkarya dan meraih prestasi.

Apresiasi juga diberikan kepada pasangan, teman-teman, para pengikut media sosial, serta manajemen PT Brilian Indah Gemilang yang telah memberikan dukungan dan izin selama proses pemilihan berlangsung.

Sejumlah mitra dan sponsor turut mendapat apresiasi, di antaranya UMKM batik Trissia Dewi, Organ Batik Sinaga, Batik ISTINANA, A’BATE’ Lontara, Marika Batik, Aurana Rent, serta para mitra tata rias, videografi, dan pihak lainnya.

Dukungan juga datang dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua APINDO Sulawesi Selatan, Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan RI, Wali Kota Jakarta Timur, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, dan sejumlah pihak lainnya.

Ke depan, Syifa berharap penghargaan Best Influencer PPBN 2026 dapat menjadi momentum untuk memperluas edukasi batik melalui konten kreatif, inovasi JatiBatik, dan kolaborasi dengan pembatik serta UMKM lokal.

Ia ingin mengajak generasi muda untuk tidak hanya bangga mengenakan batik, tetapi juga memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan ikut menjaga keberlangsungan warisan budaya Indonesia.

Dengan semangat tersebut, Syifa berharap batik terus berkembang sebagai identitas bangsa yang membanggakan sekaligus memberikan manfaat bagi para pelaku budaya dan ekonomi kreatif di Indonesia.

(Redho Fitriyadi)

Tutup Semarak Hari Santri 2026, Kapolres Soppeng Ajak Santri Jadi Pelopor Kerukunan

Soppeng, Sigapnews.com, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., menghadiri penutupan Semarak Hari Santri Tahun 2026 yang digelar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Soppeng di Lapangan Lade Welonge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 08.00 WITA tersebut menjadi puncak rangkaian Semarak Hari Santri yang berlangsung selama tiga hari, sejak 20 hingga 22 Oktober 2026. Berbagai perlombaan keagamaan dan olahraga antarsantri dari pondok pesantren se-Kabupaten Soppeng digelar untuk memperkuat persaudaraan, sportivitas, dan kebersamaan.

Kapolres Soppeng hadir bersama Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng H. Afdal, S.Ag., M.M., Ketua FKPP Kabupaten Soppeng Ustaz Najamuddin, S.Pd.I., M.Pd.I., perwakilan Dandim 1423/Soppeng, Camat Marioriawa A. Massalangka Raya, S.Si., Kapolsek Marioriawa AKP H. Musmulyadi, S.Pd.I., Kepala KUA Kecamatan Marioriawa Mukhlis, S.Ag., M.H., Kepala Desa Laringgi Eka Wahyuni, S.E., serta para pimpinan pondok pesantren.

Kehadiran jajaran kepolisian dalam kegiatan tersebut menegaskan dukungan Polri terhadap penguatan pendidikan karakter dan pembinaan generasi muda melalui lingkungan pesantren. Selain menjadi pusat pendidikan agama, pesantren dinilai memiliki peran penting dalam menanamkan nilai toleransi, persatuan, dan kepedulian sosial.

AKBP Hari Budiyanto menyampaikan bahwa momentum Hari Santri hendaknya tidak berhenti pada seremoni dan perlombaan semata, tetapi menjadi pengingat bagi generasi muda untuk terus menjaga akhlak, memperkuat persaudaraan, serta berkontribusi positif bagi masyarakat.

“Semarak Hari Santri bukan hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga momentum untuk mempererat ukhuwah, menumbuhkan sportivitas, dan membentuk generasi muda yang berakhlak mulia. Kami berharap para santri terus mengembangkan ilmu, menjaga persaudaraan, serta mengambil peran positif dalam menjaga persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat,” ungkap Kapolres.

Ia menambahkan, terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif membutuhkan keterlibatan semua pihak. Karena itu, komunikasi dan kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, tokoh agama, serta pengelola pondok pesantren perlu terus diperkuat.

Menurutnya, santri memiliki potensi besar menjadi agen perekat sosial di tengah masyarakat. Dengan bekal ilmu agama, pendidikan, dan karakter yang kuat, para santri diharapkan mampu menjadi teladan dalam membangun kehidupan yang damai dan saling menghormati.

Penutupan Semarak Hari Santri 2026 berlangsung tertib dengan dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, dan keluarga besar pondok pesantren di Kabupaten Soppeng.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Soppeng mengajak masyarakat menjadikan semangat Hari Santri sebagai landasan untuk memperkuat toleransi, menjaga persatuan, serta membangun sinergi dalam memelihara keamanan dan ketertiban di Bumi Latemmamala.

(Red)

Peringati HUT ke 62, Golkar Ziarah di TMP Kalibata, Putri Nabila Damayanti Hadir Bersama DPP AMPG

Jakarta, Sigapnews.com,- Partai Golkar menggelar upacara dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan pada Selasa (20/10/2026). Agenda ini dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 dengan tema "Golkar Bersama Rakyat, Karya Nyata, Rakyat Sejahtera'. 

Tampak Upacara langsung di pimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Setelah Upacara  Perhormatan, dilanjutkan dengan doa bersama serta tabur bunga di pusara para pahlawan nasional dan tokoh-tokoh Partai Golkar Termasuk makam Presiden ke-3 RI B.J. Habibie, Wakil Presiden ke-3 RI Adam Malik, dan Sudharmono. 

Adapun kegiatan yang lain dalam rangka HUT ke 62 Partai Golkar juga diadakan Aksi donor darah dan pemberian santunan di Kantor DPP Partai Golkar pada hari ini.

Putri Nabila Damayanti, SH selaku Wabendum Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DPP AMPG menyampaikan selamat ulang tahun Partai Golkar ke 62 . 

"Selamat Ulang Tahun Partai Golkar ke 62, Golkar makin solid dan dicintai oleh masyarakat," ucap Putri. 

Putri juga ikut mendoakan para pahlawan dan juga tokoh nasional Golkar yang dimakamkan di TPU Kalibata.

"Semoga kami generasi muda dapat melanjutkan perjuangan dan semangat kebangsaan oleh para sepuh yang terdahulu, dan semoga amal para pahlawan diterima disisiNya, Aamiiin," ungkap putri.

Tampak hadir juga Ketua Umum DPP AMPG H. Said Aldi Al Idrus, SE beserta jajaran dan satgas AMPG yang selalu siap mensukseskan setiap agenda Golkar.

Putri sekilas menceritakan kepada awak media, Dalam Perjuangannya, Partai Golkar telah menempuh kedewasaan yang sangat mumpuni.

Sebagai _catch-all party_, Partai Golkar terbuka untuk semua golongan. Inilah kekuatan sejati Golkar sebagai partai tengah yang merangkul semua lapisan masyarakat, tanpa sekat suku, agama, dan golongan. Golkar hadir untuk semua, dan semua ada di Golkar.

"Kader-kader Golkar adalah kader-kader yang brilian, yang diplomasi, serta lobi politiknya dapat dirasakan manfaatnya bagi Indonesia saat ini. Di tengah dinamika politik nasional, Golkar terbukti mampu menjadi perekat, penjaga stabilitas, dan kekuatan penyeimbang yang mengedepankan karya, bukan sekadar kata," ungkapnya. 

"Dalam rangka HUT Golkar yang ke-62, sangat perlu kader-kader Partai Golkar menempuh pendidikan yang telah diadakan oleh Partai Golkar yaitu Golkar Institute. Golkar Institute adalah kawah candradimuka untuk mencetak kader yang unggul, berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan siap melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa," harap Putri Nabila Damayanti, SH menutupi.

Dirgahayu Partai Golkar ke-62! Golkar Solid, Indonesia Maju Suara Golkar Suara Rakyat. (MG)

#putrinabiladamayantish

Kaos Camidu di Forum Nasional Golkar, H. Ismail H. Cedang Tunjukkan Kedekatan dengan Akar Rakyat

Makassar, Kabartujuhsatu.news, Di tengah agenda Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu dan Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Golkar se-Indonesia yang berlangsung di Makassar, 16–17 Oktober 2026, sosok H. Ismail H. Cedang menarik perhatian dengan penampilan sederhana yang sarat makna.

Mengenakan jaket kuning kebanggaan Partai Golkar, anggota DPRD Kabupaten Soppeng tiga periode tersebut tampak tetap mempertahankan identitas lokalnya melalui kaos bertuliskan “Camidu”, nama warung kopi rakyat yang dikenal sebagai salah satu ruang kebersamaan masyarakat Soppeng.

Penampilan itu sekilas terlihat sederhana. Namun, bagi masyarakat Soppeng, khususnya di daerah pemilihan Lalabata–Ganra, kaos tersebut seolah menjadi pengingat bahwa sebesar apa pun forum yang dihadiri, kedekatan dengan masyarakat tetap memiliki arti penting.

H. Ismail bukan sosok baru dalam panggung politik Kabupaten Soppeng. Kepercayaan masyarakat yang mengantarkannya duduk di kursi DPRD selama tiga periode berturut-turut menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan politiknya.

Kepercayaan tersebut tentu tidak terlepas dari proses panjang membangun hubungan dengan masyarakat. Sebab, dalam politik, mempertahankan kepercayaan pemilih membutuhkan lebih dari sekadar janji dan komunikasi menjelang pemilihan. Kehadiran, konsistensi, serta kepedulian terhadap aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan tersebut.

Latar belakangnya sebagai pengusaha juga menjadi salah satu sisi yang mewarnai perjalanan H. Ismail. Dunia usaha dan aktivitas politik menuntut kemampuan membangun komunikasi, merawat jaringan, serta menjaga kepercayaan dalam berbagai lingkungan.

Di tengah tanggung jawab sebagai wakil rakyat, kedekatan dengan masyarakat menjadi nilai yang perlu terus dipelihara. Jabatan publik bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata.

Tulisan “Camidu” pada kaos yang dikenakannya di forum nasional Golkar itu menjadi detail yang menarik perhatian. Bagi sebagian orang, mungkin hanya sebuah identitas warung kopi. Namun, warung kopi di tengah kehidupan masyarakat sering kali memiliki makna lebih luas: tempat bertukar pikiran, membangun komunikasi, dan merawat kebersamaan tanpa sekat jabatan maupun status sosial.

Camidu, yang dimaknai sebagai “Catatmi Dulu”, lekat dengan nuansa keseharian masyarakat Soppeng. Identitas lokal seperti ini menjadi pengingat bahwa kehidupan politik tidak pernah benar-benar terpisah dari ruang-ruang sederhana tempat masyarakat menyampaikan pandangan dan harapan mereka.

Di tengah forum yang membahas strategi pemenangan pemilu dan penguatan kapasitas kader, simbol lokal tersebut menghadirkan pesan tentang pentingnya menjaga hubungan dengan lingkungan asal.

Bagi seorang wakil rakyat, kemampuan mengikuti dinamika politik nasional memang penting. Namun, memahami kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan tetap menjadi tanggung jawab yang tidak boleh dikesampingkan.

Kehadiran H. Ismail H. Cedang dalam Rakornis dan Bimtek Partai Golkar se-Indonesia merupakan bagian dari agenda penguatan strategi politik dan peningkatan kapasitas kader dalam menghadapi kontestasi pemilu mendatang.

Forum tersebut menjadi ruang bagi kader partai untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan strategi, serta memahami dinamika politik yang berkembang di tingkat nasional maupun daerah.

Bagi kader yang juga mengemban jabatan sebagai anggota legislatif, peningkatan kapasitas tersebut idealnya berjalan seiring dengan penguatan fungsi representasi, pengawasan, dan penganggaran demi kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang wakil rakyat tidak hanya ditentukan oleh lamanya menduduki jabatan atau kuatnya loyalitas politik. Lebih dari itu, masyarakat menantikan bagaimana amanah yang diberikan dapat diterjemahkan menjadi perjuangan aspirasi dan manfaat nyata bagi daerah.

Kaos Camidu yang dikenakan H. Ismail di tengah forum nasional Golkar menjadi potret kecil tentang identitas lokal yang tetap melekat di tengah aktivitas politik yang lebih luas.

Sebuah pengingat bahwa di balik jaket partai dan forum politik nasional, ada masyarakat di daerah yang menitipkan harapan.

Sebab, jabatan bisa memberikan ruang untuk berbuat lebih banyak, tetapi kepercayaan rakyatlah yang memberikan makna pada jabatan itu sendiri.

(Red)

Kepala MAN 1 Soppeng Bangga, Falihah Tembus Grand Final OPI IPB 2026 dan Raih Golden Ticket

Soppeng, Sigapnews.com, Kebanggaan menyelimuti keluarga besar MAN 1 Soppeng setelah salah satu siswinya, Falihah Shobiroh R. Hasruddin, berhasil menembus Grand Final Olimpiade Penelitian Indonesia (OPI) IPB Tahun 2026 sekaligus mengantongi Golden Ticket.

Prestasi membanggakan tersebut menjadi bukti bahwa siswa madrasah di Kabupaten Soppeng mampu bersaing di tingkat nasional, khususnya dalam bidang penelitian dan inovasi.

Keberhasilan Falihah turut mendapat apresiasi dari Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., saat pertemuan di Ruang Kerja Bupati Soppeng, Rabu (14/10/2026).

Bupati menyambut positif pencapaian tersebut. Menurutnya, prestasi Falihah menunjukkan besarnya potensi generasi muda Soppeng yang perlu terus didukung melalui pembinaan, pemberian kesempatan, serta perhatian terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Ia berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi bagi pelajar lainnya untuk terus belajar, mengembangkan kreativitas, dan berani berkompetisi di berbagai bidang.

Sementara itu, Kepala MAN 1 Soppeng, Dr. Musmuliadi, S.Ag., M.A., mengungkapkan rasa syukur sekaligus kebanggaannya atas pencapaian yang diraih anak didiknya.

“Alhamdulillah, kami keluarga besar MAN 1 Soppeng menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan yang luar biasa atas keberhasilan salah satu peserta didik kami menembus Grand Final Olimpiade Penelitian Indonesia (OPI) IPB Tahun 2026 sekaligus berhasil mengamankan Golden Ticket,” ungkap Musmuliadi.

Menurutnya, capaian tersebut tidak diraih secara instan. Ada kerja keras, ketekunan, serta semangat belajar Falihah yang didukung oleh pendampingan guru, peran orang tua, dan komitmen madrasah dalam menumbuhkan budaya riset dan inovasi di kalangan peserta didik.

Ia menilai prestasi tersebut menjadi bukti bahwa pelajar dari daerah memiliki peluang yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan meraih pencapaian di tingkat nasional.

“Keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih prestasi dan menggapai cita-cita setinggi mungkin,” tegasnya.

Musmuliadi menambahkan, MAN 1 Soppeng akan terus memperkuat komitmen dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keimanan, karakter, kreativitas, dan daya saing.

“MAN 1 Soppeng akan terus berkomitmen melahirkan generasi yang beriman, cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Dari madrasah di Kabupaten Soppeng, kita buktikan bahwa prestasi dan inovasi mampu menembus panggung nasional,” tuturnya.

Keberhasilan Falihah Shobiroh R. Hasruddin diharapkan menjadi inspirasi bagi peserta didik lainnya sekaligus mendorong dunia pendidikan di Kabupaten Soppeng untuk semakin serius mengembangkan potensi siswa, terutama dalam bidang penelitian, kreativitas, dan inovasi.

Prestasi ini juga menjadi kebanggaan bagi MAN 1 Soppeng bahwa madrasah bukan sekadar tempat menimba ilmu, melainkan ruang tumbuhnya generasi muda yang mampu menghasilkan karya dan berprestasi di tingkat nasional.

(Red)

Pj Sekda Andi Haeruddin Terima Piagam Penghargaan untuk Pemkab Soppeng di Harkopnas Sulsel 2026

Luwu Timur, Sigapnews.com, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Soppeng, Andi Haeruddin, menerima piagam penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sabtu (10/10/2026).

Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng atas pelaksanaan verifikasi dan validasi tercepat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Andi Haeruddin menerima piagam itu mewakili pemerintah daerah.

Dalam piagam bertanggal 30 September 2026 tersebut, Pemkab Soppeng tercatat sebagai penerima penghargaan kategori Kepala Daerah dengan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Tercepat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Penghargaan ini menjadi salah satu agenda dalam rangkaian Pekan Expo Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan 2026, yang dipusatkan di Sorowako bersamaan dengan peringatan Harkopnas ke-79.

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, unsur Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota DPRD provinsi, para kepala daerah, ketua DPRD kabupaten/kota, serta kepala dinas yang membidangi koperasi.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya menekankan pentingnya memperkuat peran koperasi dalam mendukung pemasaran produk UMKM. Koperasi juga diharapkan menjadi saluran distribusi stimulus dan bantuan pemerintah agar manfaatnya dapat menjangkau masyarakat.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono turut menegaskan bahwa pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat. Koperasi diarahkan untuk menyalurkan barang bersubsidi sekaligus menampung hasil produksi warga, mulai dari sektor pertanian dan peternakan hingga produk UMKM.

Melalui skema tersebut, koperasi diharapkan mampu memperluas akses pemasaran produk lokal dan memperkuat distribusi kebutuhan masyarakat.

Penerimaan penghargaan oleh Pj Sekda Andi Hairuddin menandai pengakuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Soppeng.

(Yund)

Andi Etti Jadi Nakhoda PAN Soppeng, Kursi DPRD Jadi Bidikan

Makassar, Sigapnews.com, Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Soppeng mulai menata kembali kekuatan politiknya. Mantan legislator DPRD Sulawesi Selatan dua periode, Andi Nurhidayati Zainuddin, kini dipercaya menjadi nakhoda baru PAN Soppeng.

Andi Etti, sapaan akrabnya, resmi masuk dalam jajaran kepengurusan PAN setelah pelantikan DPD PAN se-Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Claro Makassar, Rabu (7/10/2026).

Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan.

Kehadiran Andi Etti di pucuk pimpinan PAN Soppeng membawa harapan baru bagi partai tersebut. Terlebih, PAN belum berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Soppeng pada dua gelaran Pemilu terakhir, yakni 2019 dan 2024.

Bagi Andi Etti, memimpin partai bukan pengalaman pertama. Sebelum dipercaya menakhodai PAN Soppeng, ia pernah memimpin PPP Soppeng.

Ia juga pernah dipercaya sebagai Ketua Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), sekaligus menjadi kendaraan politik yang mengantarkannya duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Soppeng.

Karier politiknya kemudian berlanjut di DPRD Sulawesi Selatan. Andi Etti berhasil menjadi anggota DPRD Sulsel selama dua periode.

Rekam jejak tersebut kini menjadi modal yang dibawanya untuk membangun kembali PAN Soppeng.

Target politik pun langsung dipasang. Andi Etti ingin membawa PAN kembali memiliki wakil di DPRD Soppeng.

“Insya Allah, dengan pengalaman kepemimpinan saya akan memaksimalkan seluruh potensi untuk menghadirkan kursi bagi PAN di DPRD Soppeng,” ujarnya.

Target itu sekaligus menjadi tantangan bagi kepengurusan baru PAN Soppeng. Sebab, membangun kembali kekuatan partai setelah dua kali gagal meraih kursi tentu membutuhkan konsolidasi yang kuat.

Andi Etti dituntut mampu menggerakkan struktur partai, memperkuat kaderisasi, serta membangun komunikasi politik hingga ke tingkat bawah.

Dengan pengalaman panjang di dunia politik, publik kini menunggu gebrakan Andi Etti dalam mengubah PAN Soppeng dari sekadar memiliki struktur kepengurusan menjadi kekuatan elektoral yang mampu merebut kursi parlemen.

(Yund)

Di BKN Makassar, Bupati Soppeng Kawal Langsung Pemetaan Kompetensi ASN

Makassar, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., turun langsung memantau pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi (Pro ASN) bagi ASN Pemerintah Kabupaten Soppeng di Kantor Regional IV BKN Makassar, Selasa (6/10/2026).

Kehadiran Suwardi menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan proses pemetaan aparatur berlangsung secara objektif, terukur, dan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Dalam kunjungannya, Bupati melihat langsung proses asesmen yang menjadi instrumen untuk memetakan potensi dan kompetensi ASN.

Suwardi menilai pemetaan tersebut memiliki posisi strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kapasitas masing-masing ASN.

“Pemetaan kompetensi ini harus dilakukan secara objektif. Kita ingin mendapatkan gambaran yang benar tentang potensi dan kemampuan ASN,” ujarnya.

Menurutnya, data hasil asesmen nantinya dapat menjadi salah satu pijakan dalam menentukan program pengembangan kompetensi aparatur serta mendukung kebutuhan organisasi pemerintahan.

Ia berharap proses Pro ASN mampu mendorong terciptanya ASN yang semakin profesional, kompeten, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pemkab Soppeng, kata dia, terus berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kapasitas dan kinerja aparatur.

Dengan demikian, pemetaan kompetensi tidak hanya menjadi proses penilaian, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat kualitas birokrasi di Kabupaten Soppeng.

(Red)

Hadiri Kunker Komisi II DPR RI, Bupati Suwardi Terima Sertifikat Aset Daerah Soppeng

Makassar, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang digelar di Makassar, Selasa (6/10/2026).

Kehadiran Bupati Suwardi dalam forum tersebut turut membawa agenda penting bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng. Pemkab Soppeng menerima sertifikat aset daerah yang mencakup aset jalan raya dan pasar.

Penyerahan sertifikat menjadi bagian dari upaya memperkuat kepastian administrasi dan legalitas Barang Milik Daerah (BMD), sekaligus mendukung penataan aset pemerintah daerah.

Soppeng menjadi salah satu dari 11 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang menerima sertifikat aset dalam kegiatan tersebut. Daerah lainnya yakni Takalar, Parepare, Pangkajene dan Kepulauan, Jeneponto, Makassar, Gowa, Palopo, Luwu Timur, Luwu Utara dan Bone.

Forum Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bersama jajaran Komisi II DPR RI, termasuk Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga hadir dan mengapresiasi penyerahan sertifikat aset daerah tersebut.

Menurutnya, sertifikasi aset memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah serta memberikan kepastian terhadap aset yang dimiliki pemerintah.

“Kami tentu mengapresiasi penyerahan sertifikat aset daerah ini. Pembangunan daerah melalui program Asta Cita Nasional Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah daerah,” ujar Andi Sudirman.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung program prioritas nasional sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan yang masih dihadapi daerah.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah juga mendapat ruang untuk memperkuat koordinasi dengan DPR RI, Kementerian Dalam Negeri serta kementerian terkait. Pembahasan mencakup pengelolaan aset, lingkungan dan persampahan, BUMD hingga sektor pembangunan lainnya.

Bagi Pemkab Soppeng, sertifikat aset jalan raya dan pasar tersebut menjadi bagian dari langkah memperkuat legalitas sekaligus tertib administrasi aset daerah.

Kehadiran Bupati Suwardi Haseng dalam forum tersebut juga memperkuat komunikasi Pemkab Soppeng dengan pemerintah pusat dan DPR RI, terutama dalam mendorong penyelesaian berbagai agenda strategis yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Soppeng.

(Yund)

Burhanuddin Andi Pimpin HKTI Sulsel, Tekadnya Jelas: Petani Harus Jadi Prioritas

Makassar, Sigapnews.com, Kepemimpinan baru DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulawesi Selatan resmi dimulai. Irjen Pol. (Purn.) Burhanuddin Andi dipercaya menjadi Ketua DPD HKTI Sulsel setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) di Makassar, Ahad (4/10/2026).

Usai ditetapkan sebagai ketua, Burhanuddin tidak berbicara panjang mengenai jabatan. Ia justru menyampaikan satu komitmen yang menjadi pijakan awal kepemimpinannya.

“Siap mewakafkan diri untuk HKTI.”

Menurut Burhanuddin, kalimat tersebut bukan sekadar ungkapan setelah menerima amanah. Ia menyatakan siap mengalokasikan waktu, pikiran dan tenaga untuk membesarkan organisasi sekaligus memperjuangkan kepentingan petani.

“Saya siap bekerja dan memberikan waktu, pikiran serta tenaga untuk HKTI. Saya ingin HKTI hadir lebih dekat dengan petani dan benar-benar menjadi bagian dari perjuangan mereka,” ujarnya.

Burhanuddin menilai HKTI Sulsel memiliki modal organisasi yang kuat. Pengurus DPC telah terbentuk di 24 kabupaten/kota, dengan sebagian besar ketuanya berasal dari kalangan kepala daerah.

Namun, ia mengingatkan bahwa struktur yang besar tidak akan berarti apabila tidak diikuti kerja nyata.

“Kita tidak ingin HKTI hanya kuat secara struktur, tetapi juga harus terasa manfaatnya. Petani harus menjadi perhatian utama. Apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan mereka harus kita dengarkan dan perjuangkan bersama,” tegasnya.

Karena itu, Burhanuddin ingin HKTI lebih aktif mendengar suara petani.

Persoalan yang muncul di lapangan harus menjadi bahan kerja organisasi. Aspirasi petani tidak cukup hanya dicatat, tetapi perlu dikawal agar menemukan solusi.

Terpilihnya Burhanuddin menjadi bagian dari konsolidasi besar HKTI Sulsel. Musda tersebut dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPC HKTI dari 24 kabupaten/kota.

Kekuatan jaringan tersebut menjadi modal penting untuk membangun gerakan organisasi yang lebih terkoordinasi.

Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding sebelumnya juga menekankan pentingnya menjadikan struktur organisasi sebagai kekuatan untuk menghasilkan kerja yang dirasakan langsung oleh petani.

Pesan tersebut sejalan dengan visi awal Burhanuddin.

Ia ingin HKTI hadir di tengah persoalan petani, bukan hanya di ruang rapat.

Dengan jaringan organisasi yang sudah terbentuk di seluruh kabupaten/kota, HKTI Sulsel memiliki ruang yang luas untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah sekaligus memperjuangkan kebutuhan petani.

Burhanuddin Andi lahir di Soppeng, 26 April 1959 dan merupakan lulusan Akpol 1983.

Sepanjang kariernya di Polri, ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk Kapolda Bengkulu, Kapolda Sulselbar dan Koorsahli Kapolri.

Kini, pengalaman tersebut dibawa ke ruang pengabdian yang berbeda.

Setelah purna tugas dari kepolisian, Burhanuddin memilih mengambil bagian dalam organisasi yang memiliki perhatian langsung terhadap sektor pertanian dan kehidupan petani.

Tantangan kepemimpinannya pun sudah terbentang.

Membangun HKTI yang kuat secara organisasi sekaligus memastikan petani benar-benar merasakan kehadiran dan manfaatnya.

(Yund)

Kelola OPLAH Rp38 Miliar, Bupati Soppeng: Jangan Ada Mark-Up dan Potong Hak Petani

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Optimalisasi Lahan (OPLAH) Non-Rawa Tahun Anggaran 2026 agar tidak bermain-main dengan anggaran.

Peringatan tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan OPLAH Wilayah Soppeng di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Kamis (1/10/2026).

Program OPLAH Non-Rawa di Kabupaten Soppeng mencakup areal seluas 8.315,58 hektare dengan dukungan anggaran sekitar Rp38 miliar.

Menurut Suwardi, besarnya dukungan anggaran tersebut harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima masyarakat, khususnya para petani penerima program.

Ia meminta pengelolaan dana dilakukan secara terbuka, tertib dan sesuai peruntukan.

“Jangan ada mark-up, jangan ada pemotongan hak petani dan jangan ada laporan fiktif,” tegas Suwardi.

Bupati menekankan bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan pemerintah pada dasarnya merupakan uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah harus dipastikan memberikan manfaat bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

“Anggaran ini adalah uang rakyat. Karena itu harus digunakan untuk kepentingan rakyat, khususnya meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Suwardi juga meminta ketepatan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) menjadi perhatian serius. Administrasi harus tertib dan pekerjaan fisik di lapangan wajib sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Program OPLAH Non-Rawa tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BP-LIP) Kelas I Makassar, Dr. Rustan Massinai, S.TP., M.Sc., kepada Bupati Soppeng.

Pelaksanaan program menggunakan pola Swakelola Tipe IV, dengan kelompok tani penerima terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.

Pengawasan Diperketat

Kepala BP-LIP Kelas I Makassar Rustan Massinai juga memberikan peringatan serupa. Ia meminta kelompok tani penerima bantuan mengelola anggaran secara transparan dan menyiapkan seluruh bukti pertanggungjawaban.

Rustan menyebut sejumlah potensi penyimpangan harus dihindari, mulai dari mark-up, pengarahan pembelian, pengambilan sisa anggaran hingga penggunaan dana untuk kepentingan pribadi.

“Bantuan ini harus dimanfaatkan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Audit atau pemeriksaan dapat dilakukan sewaktu-waktu,” tegasnya.

Pengawasan akan melibatkan penyuluh pertanian, pengawas, konsultan individu serta unsur pengawasan dan aparat penegak hukum.

Di sisi lain, Pemkab Soppeng juga mendorong modernisasi pengairan melalui penguatan pompanisasi dan program Listrik Masuk Sawah untuk membantu menjaga ketersediaan air serta meningkatkan indeks pertanaman.

Dengan cakupan OPLAH lebih dari 8.000 hektare, Pemkab Soppeng menargetkan program tersebut mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Namun, bagi Suwardi, keberhasilan program bukan hanya diukur dari luas lahan yang dioptimalkan maupun besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari seberapa besar manfaatnya dirasakan langsung oleh petani.

(Yund)

Listyo Sigit Berganti di Hari Kesaktian Pancasila: Sinyal Penguatan Kedaulatan Ideologi Negara

Poto: Indria Febriansyah, S.E., M.H..

Dari Pergantian Kapolri ke Penguatan Pancasila: Pesan FKN-08 tentang Arah Kekuasaan Negara

Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI) dan Inisiator Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08)

Jakarta - Ketika matahari terbit di ufuk Indonesia pada 1 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, terjadi pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diberhentikan dengan hormat dari jabatan Kapolri dan selanjutnya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Pada hari yang sama, DPR RI menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri pengganti Listyo Sigit.

Bagi kami, momentum tersebut bukan semata-mata pergantian pejabat. Berlangsung pada Hari Kesaktian Pancasila, peristiwa ini dapat dibaca sebagai momentum untuk kembali menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus berlandaskan Pancasila, konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat.

KESAKTIAN PANCASILA DAN KEKUASAAN NEGARA

Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar tanggal dalam kalender nasional. Ia merupakan momentum untuk mengingat kembali sejarah perjalanan bangsa, sekaligus meneguhkan komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.

Pergantian pucuk pimpinan lembaga kepolisian pada momentum tersebut memiliki makna politik dan kebangsaan tersendiri. Namun, makna tersebut tidak semestinya hanya dilihat dari siapa yang menduduki kursi Kapolri, melainkan dari bagaimana negara memastikan institusi penegak hukum bekerja sesuai konstitusi dan prinsip keadilan.

Kekuasaan negara pada hakikatnya bukan milik perseorangan. Jabatan adalah amanah, sedangkan kewenangan harus dijalankan berdasarkan hukum dan kepentingan masyarakat.

Karena itu, siapa pun yang memegang amanah negara harus diukur dari komitmennya menjaga keutuhan bangsa, menegakkan keadilan, menghormati hukum, serta memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat.

Pergantian kepemimpinan tidak boleh berhenti pada pergantian figur. Yang lebih penting adalah memastikan adanya penguatan institusi, peningkatan profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

KEPOLISIAN DAN SEMANGAT REFORMASI

Selama masa kepemimpinan Listyo Sigit, institusi kepolisian menghadapi berbagai sorotan dan ekspektasi publik. Sejumlah persoalan penegakan hukum, transparansi, pelayanan masyarakat, serta persepsi mengenai keadilan menjadi bagian dari dinamika yang harus terus dibenahi.

Pernyataan tersebut bukan bermaksud menafikan berbagai upaya dan capaian yang telah dilakukan selama kepemimpinan Listyo Sigit. Namun, kritik publik terhadap institusi negara merupakan bagian penting dari proses demokrasi dan reformasi.

Kepolisian sebagai salah satu institusi strategis negara harus terus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Pancasila tidak cukup hanya ditempatkan dalam teks peraturan maupun simbol-simbol kenegaraan. Nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam kehidupan masyarakat melalui keadilan, persamaan di hadapan hukum, penghormatan terhadap hak warga negara, serta pelayanan publik yang berintegritas.

Karena itu, pergantian Kapolri dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali reformasi institusi kepolisian dan membangun kepercayaan masyarakat.

PANCASILA SEBAGAI LANDASAN KEKUASAAN NEGARA

Indonesia merupakan negara besar dengan keragaman suku, agama, budaya, dan kepentingan. Dalam situasi perubahan politik dan ekonomi global, persatuan nasional menjadi salah satu modal utama bangsa.

Pancasila merupakan titik temu sekaligus landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, seluruh pemegang kekuasaan harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Jabatan dapat berganti. Pangkat dapat berubah. Pemerintahan dapat mengalami pergantian. Namun, Pancasila sebagai dasar negara harus tetap menjadi pijakan bersama.

Siapa pun yang memegang tampuk kekuasaan di negeri ini harus menyadari bahwa jabatan adalah amanah. Kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi serta hukum yang berlaku.

Dalam konteks itulah Hari Kesaktian Pancasila harus menjadi momentum evaluasi sekaligus pengingat bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa batas.

PESAN FKN-08: MENJAGA PANCASILA DARI DALAM

Kepada seluruh elemen bangsa, seluruh relawan perjuangan, dan seluruh masyarakat yang mencintai keadilan, FKN-08 mengajak agar momentum Hari Kesaktian Pancasila dijadikan titik untuk memperkuat kembali komitmen kebangsaan.

Tugas kita bukan hanya mengganti orang, tetapi juga memperbaiki sistem dan cara berpikir dalam menjalankan kekuasaan.

Siapa pun yang memegang jabatan publik harus memahami bahwa ia bekerja untuk rakyat, berada di bawah konstitusi, dan wajib menjunjung tinggi Pancasila serta hukum.

Hari Kesaktian Pancasila mengajarkan bahwa tantangan terhadap negara tidak selalu datang dari luar. Tantangan juga dapat muncul ketika nilai-nilai Pancasila tidak diwujudkan dalam praktik kehidupan bernegara: ketika keadilan dipertanyakan, persatuan melemah, dan kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Maka, momentum pergantian Kapolri ini hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai pergantian figur, tetapi sebagai kesempatan untuk memperkuat institusi negara, supremasi hukum, profesionalisme aparat, dan kepercayaan masyarakat.

Kita harus mengembalikan Pancasila pada tempatnya sebagai dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa. Di atas kepentingan politik, di atas kepentingan kelompok, dan di atas kepentingan pribadi.

Karena pada akhirnya, bukan semata-mata seorang Kapolri, Presiden, atau pejabat negara yang menentukan masa depan Indonesia. Masa depan bangsa ditentukan oleh seluruh rakyat yang menjaga konstitusi, demokrasi, persatuan, keadilan, dan nilai-nilai Pancasila.

“Pancasila bukan sekadar warisan leluhur untuk dikenang, melainkan amanah rakyat untuk diperjuangkan setiap hari.”

Hanya Sepekan Persiapan, Andi Jerni Bawa Pulang Emas Piala Panglima 2026

Malang, Jatim, Sigapnews.com, Persiapan hanya sekitar satu pekan tidak menghalangi Letda Sus Andi Mesyara Jerni Maswara Zainal, S.IKom untuk kembali menunjukkan prestasinya di arena karate.

Atlet berdarah Bugis Soppeng-Bone itu sukses membawa pulang medali emas setelah menjadi juara pertama kelas -50 kilogram putri kategori TNI/Polri pada Piala Panglima 2026 yang berlangsung di Malang, Jawa Timur.

Kemenangan tersebut terasa istimewa. Sebab, Andi Jerni sebelumnya telah meninggalkan arena karate selama kurang lebih empat tahun dan lebih banyak berkiprah di cabang Kick Boxing.

Kembali bertanding setelah jeda panjang dengan persiapan terbatas tentu menjadi tantangan tersendiri. Namun, pengalaman dan mental bertanding yang telah dibangun selama berkarier sebagai atlet menjadi modal penting saat menghadapi lawan-lawannya.

Membela Indonesian Air Force, Andi Jerni mengawali perjuangannya di babak semifinal dengan menghadapi Najla Syakira dari Kodiklatal.

Ia tampil konsisten dan berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 9-4.

Kemenangan tersebut mengantarkan Andi Jerni ke partai final.

Di laga puncak, ia menghadapi Meisya Asriana Ratu Cantika dari Bayangkara Presisi. Pertandingan berlangsung kompetitif, tetapi Andi Jerni mampu mempertahankan konsentrasi dan mengakhiri laga dengan kemenangan 9-3.

Hasil tersebut memastikan medali emas berada di tangan Andi Jerni.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa kembali bertanding di karate setelah kurang lebih empat tahun tidak turun di arena dan akhirnya bisa meraih juara pertama di Piala Panglima 2026,” ujar Andi Jerni, Senin (28/9/2026).

Ia mengakui persiapan menuju kejuaraan kali ini sangat singkat karena selama beberapa tahun terakhir dirinya lebih fokus pada Kick Boxing.

“Persiapannya memang sangat singkat, kurang lebih hanya satu minggu. Karena selama ini saya lebih fokus di Kick Boxing. Jadi ketika mendapat kesempatan untuk kembali bertanding karate, saya berusaha memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin,” katanya.

Bagi Andi Jerni, keberhasilan tersebut tidak sekadar tentang medali emas. Kembali turun ke arena karate setelah empat tahun menjadi pengalaman yang memiliki arti tersendiri.

“Bagi saya, yang paling penting bukan hanya hasil juara, tetapi bagaimana bisa kembali menikmati pertandingan, menjaga mental dan memberikan penampilan terbaik di tatami,” tuturnya.

Andi Jerni juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga, pelatih, rekan-rekan serta seluruh pihak yang memberikan dukungan dan doa selama dirinya mempersiapkan diri menghadapi pertandingan.

“Kemenangan ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus berlatih dan memberikan prestasi yang lebih baik ke depannya,” ucapnya.

Sebelum menekuni Kick Boxing, Andi Jerni telah memiliki rekam jejak panjang di cabang karate. Ia pernah dua kali berturut-turut menjadi juara pertama Piala Panglima dan meraih prestasi dalam sejumlah kejuaraan lain, termasuk Mendagri dan AKF.

Karate pun menjadi bagian penting dari perjalanan olahraganya, sebelum kemudian ia memperluas kiprahnya di Kick Boxing.

Kini, comeback tersebut menghasilkan sebuah prestasi baru.

Andi Jerni berharap pencapaiannya dapat menjadi motivasi bagi atlet lain yang pernah meninggalkan arena olahraga dalam waktu cukup lama.

“Saya berharap pencapaian ini bisa menjadi motivasi bahwa meskipun sempat meninggalkan sebuah cabang olahraga dalam waktu cukup lama, dengan kemauan, disiplin dan kerja keras kita tetap bisa kembali dan memberikan yang terbaik,” tandasnya.

Selain sebagai atlet, Andi Jerni juga menjalani tugas sebagai perwira TNI Angkatan Udara. Ia merupakan lulusan Universitas Bina Nusantara (Binus) dan putri pasangan Dr. Andi Zainal, SH, MH dan Dr. Hj. Andi Nurlinda, SKM, M.Kes.

Dengan persiapan hanya sekitar satu pekan, Andi Jerni akhirnya menutup Piala Panglima 2026 dengan medali emas. Sebuah comeback yang menambah catatan prestasinya di dunia olahraga.

(Yund)

KAKI Jatim Desak KPK Periksa Nusron Wahid, Jika Tak Mampu Ketua KPK Diminta Mundur

Jakarta, Sigapnews.com, Kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat sorotan.

Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, Moh Hosen, mendesak KPK tidak berhenti pada pemeriksaan dan penetapan tersangka di level jajaran bawah maupun pejabat teknis. Menurutnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga perlu dimintai keterangan untuk memastikan sejauh mana persoalan tersebut diketahui dan terjadi di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.

“Kalau sudah jelas ada jajaran Kementerian ATR/BPN yang terjerat perkara melalui OTT KPK, jangan hanya berhenti pada anak buah. Menteri sebagai pimpinan kementerian juga harus diperiksa untuk membuat persoalan ini terang,” tegas Hosen, Senin (28/9/2026)

KPK sebelumnya melakukan OTT pada 14 September 2026 terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Dalam perkembangan penyidikan, KPK menyebut empat tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.

Hosen menilai pemeriksaan terhadap Nusron penting bukan berarti menyimpulkan Menteri ATR/BPN terlibat dalam perkara tersebut, melainkan untuk menguji secara hukum apakah terdapat pengetahuan, komunikasi, kebijakan, atau keterkaitan lain yang perlu dijelaskan dalam proses penyidikan.

“Jangan sampai muncul kesan ada tebang pilih. Kalau memang tidak terlibat, pemeriksaan justru bisa menjadi ruang bagi Menteri untuk memberikan penjelasan secara terang kepada publik dan penyidik,” ujarnya.

Di sisi lain, Nusron Wahid sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan menyatakan pihaknya akan mengikuti serta membantu proses tersebut. KPK juga telah menegaskan bahwa dalam penggeledahan di Kementerian ATR/BPN pada 17 September, ruangan Nusron tidak termasuk yang digeledah.

Hosen bahkan melontarkan tuntutan lebih keras kepada pimpinan lembaga antirasuah. Jika Ketua KPK Setyo Budiyanto tidak mampu memastikan pengusutan perkara tersebut berjalan secara transparan dan menyeluruh, KAKI Jatim meminta pertanggungjawaban kepemimpinan KPK.

“Kalau KPK tidak berani menyentuh seluruh pihak yang memang harus dimintai keterangan, termasuk pucuk pimpinan kementerian, lalu apa gunanya penegakan hukum? Ketua KPK harus berani menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua,” kata Hosen.

Ia menegaskan KAKI Jatim akan terus mengawal perkembangan kasus ATR/BPN dan meminta KPK membuka proses penanganan perkara secara transparan sesuai kewenangan dan alat bukti yang dimiliki penyidik.

“Kami tidak menuduh siapa pun. Tetapi siapa pun yang memiliki informasi dan relevansi dengan perkara harus diperiksa secara profesional. Jangan sampai kasus besar hanya berhenti pada orang-orang tertentu,” pungkasnya. 

(Redho)

Korupsi Tak Cukup Dipenjara, DePA-RI Desak Negara Kejar dan Kembalikan Aset Hasil Kejahatan

Solo, Sigapnews.com, Pemberantasan korupsi dinilai belum cukup jika hanya berujung pada penangkapan dan hukuman terhadap pelaku. Negara juga dituntut mampu mengejar, menyita melalui mekanisme hukum, dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), Dr. TM. Luthfi Yazid, SH, LL.M, dalam pidatonya pada pelantikan pengurus DPC DePA-RI Kota Surakarta, Wonogiri, Boyolali, Sukoharjo, Sragen, dan Karanganyar di Hotel Adhi Wangsa, Solo.

Luthfi menilai korupsi telah menjadi persoalan serius karena dampaknya tidak berhenti pada kerugian keuangan negara. Praktik korupsi juga dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan mencoreng citra Indonesia di dunia internasional.

Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi semestinya tidak hanya diukur dari berapa banyak tersangka ditangkap maupun berapa banyak perkara yang masuk ke pengadilan.

“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana negara dapat memastikan hasil kejahatan korupsi dikembalikan kepada negara dan tidak tetap dinikmati oleh pelaku, keluarga, anak maupun pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut,” ujar Luthfi.

Ia kemudian menyinggung pendekatan pemberantasan korupsi di China yang menurutnya memberikan perhatian besar terhadap hukuman berat bagi pejabat maupun elite politik yang terbukti melakukan korupsi.

Namun, bagi Luthfi, persoalan paling mendasar tetap terletak pada bagaimana hasil kejahatan tersebut dapat dipulihkan.

“Korupsi bukan sekadar persoalan hukum. Korupsi menyangkut martabat bangsa,” katanya.

Luthfi mengingatkan, korupsi yang terus terjadi juga berpotensi memengaruhi kepercayaan dunia usaha dan investor terhadap Indonesia.

RUU Perampasan Aset Disorot

DePA-RI juga menaruh perhatian terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset.

Luthfi meminta DPR RI tidak membiarkan agenda tersebut berlarut-larut dan merealisasikan target penyelesaian sebelum akhir 2026 sebagaimana komitmen yang telah disampaikan.

“Waktu yang tersisa kurang dari tiga bulan. Berarti harus rampung,” tegasnya.

Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto memperkuat komitmen pemberantasan korupsi, termasuk mengambil tindakan terhadap menteri maupun pejabat negara yang terbukti terlibat korupsi sesuai ketentuan hukum.

Bagi DePA-RI, pendekatan follow the money harus semakin diperkuat. Penegak hukum tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga menelusuri ke mana uang hasil korupsi mengalir dan di mana aset hasil kejahatan tersebut berada.

“Jangan sampai seseorang dipidana, tetapi aset yang diperoleh dari hasil korupsi tetap aman dan kemudian dinikmati oleh keluarga, anak dan kroninya. Pemberantasan korupsi harus menyentuh hasil kejahatannya,” tegas Luthfi.

Ia menambahkan, dirinya pernah mengikuti pelatihan pencegahan korupsi selama sebulan pada 2002 di UNAFEI, Tokyo.

Tegas Bukan Berarti Abaikan Hukum

Meski mendorong efek jera yang kuat, DePA-RI mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tetap harus berada dalam koridor negara hukum.

Luthfi menegaskan prinsip due process of law, praduga tak bersalah, hak atas pembelaan dan independensi peradilan harus tetap dihormati.

“Kita membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi ketegasan hukum tidak boleh menghilangkan prinsip praduga tak bersalah, hak atas pembelaan dan independensi peradilan. Efek jera harus lahir dari proses hukum yang adil, bukan dari trial by media,” ujarnya.

Sebagai organisasi profesi advokat, DePA-RI menyatakan advokat memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses hukum berjalan secara profesional, objektif dan berkeadilan.

Kredo Justitia Omnibus atau keadilan untuk semua menjadi salah satu prinsip yang dipegang organisasi tersebut. Advokat tetap berkewajiban membela setiap orang yang berhadapan dengan hukum, namun pembelaan tidak berarti membenarkan tindak pidana.

Advokat Diminta Tak Jadi Penonton

DePA-RI juga mendorong penguatan pencegahan korupsi, terutama di lingkungan pemerintahan daerah.

Kehadiran DPC DePA-RI di sejumlah daerah di Jawa Tengah diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat budaya antikorupsi.

“Kami ingin DPC DePA-RI di Jawa Tengah menjadi bagian dari masyarakat yang ikut mengawal tegaknya hukum dan pemerintahan yang bersih. Advokat tidak boleh hanya menjadi penonton ketika persoalan korupsi terjadi,” kata Luthfi.

Menurutnya, perang melawan korupsi bukan semata tugas lembaga penegak hukum. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, akademisi, media dan profesi hukum memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan dan berintegritas.

“DePA-RI siap memberikan kontribusi pemikiran dan ikut mengawal agenda pemberantasan korupsi. Kita ingin Indonesia dikenal bukan karena banyaknya kasus korupsi, tetapi karena keberhasilannya membangun sistem hukum yang mampu mencegah korupsi, memberikan efek jera kepada pelaku, dan mengembalikan aset negara,” pungkasnya.

(Megy)

Dari SEA Games Kickboxing Kembali ke Karate, Andi Jerni Tantang Piala Panglima 2026

 

Jakarta, Sigapnews.com, Nama Andi Mesyara Jerni Maswara, S.I.Kom. kembali menghiasi arena tatami. Setelah sukses membawa pulang medali perunggu dari SEA Games Thailand 2025 melalui cabang kickboxing, atlet asal Soppeng, Sulawesi Selatan, itu kini kembali ke cabang yang pernah membesarkan namanya, karate.

Andi Jerni dipastikan turun pada Kejuaraan Karate Piala Panglima 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada 28–30 September 2026.

Kepastian tersebut disampaikan langsung Andi Jerni saat dikonfirmasi, Sabtu (19/9/2026).

“InsyaAllah, tanggal 28 sampai 30 September akan turun di Kejuaraan Karate Piala Panglima,” ujarnya.

Kembalinya Andi Jerni ke arena karate bukan sekadar penampilan biasa. Ia memiliki sejarah panjang di kejuaraan tersebut.

Pada Piala Panglima 2017 di Cilangkap, Andi Jerni berhasil keluar sebagai juara pertama. Prestasi itu kemudian kembali dipertahankannya pada penyelenggaraan tahun berikutnya serta juara 1 Piala Mendagri di Lampung.

Jejak prestasinya juga terbentang hingga kompetisi internasional. Andi Jerni pernah meraih gelar juara pada ajang AKF di Kinabalu, Malaysia, serta mencatat prestasi pada kejuaraan tingkat AKF di Thailand.

Dalam perjalanan kariernya, Andi Jerni juga pernah memperkuat kontingen Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.

Namun, kiprahnya kemudian melebar ke cabang kickboxing. Di arena tersebut, ia kembali menunjukkan kemampuan dengan meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional.

Puncaknya terjadi ketika Andi Jerni tampil pada SEA Games Thailand 2025. Pada 16 Desember 2025, ia sukses meraih medali perunggu, menambah panjang daftar prestasinya di olahraga bela diri.

Kini, pengalaman dari dua cabang olahraga bela diri itu dibawanya kembali ke arena karate.

Piala Panglima 2026 menjadi panggung bagi Andi Jerni untuk kembali menguji kemampuan sekaligus bernostalgia dengan arena yang pernah mengantarkannya meraih gelar juara.

Putri pasangan Dr. Andi Zainal, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Andi Nurlinda, S.KM., M.Kes. tersebut saat ini juga mengemban tugas sebagai Letnan Dua (Letda) TNI Angkatan Udara di Mabes AU.

Dengan rekam jejak di karate, pengalaman bertanding di kickboxing, serta jam terbang hingga SEA Games, kehadiran Andi Jerni dipastikan menambah warna persaingan Piala Panglima 2026.

Kini, tatami kembali menjadi panggungnya.

(Red)

NasDem Soppeng Bawa 10 Kader ke Jakarta, Belajar Langsung di “Laboratorium” Gerakan Perubahan

Jakarta, Sigapnews.com, NasDem Soppeng tak ingin kaderisasi berhenti di ruang rapat atau sekadar menjadi agenda seremonial. Sebanyak 10 kader DPD Partai NasDem Kabupaten Soppeng dikirim ke Jakarta untuk mengikuti Gerakan Perubahan 2.0 “NasDem Naik Kelas” di Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, 17–20 September 2026.

Lebih dari 400 peserta dari sejumlah daerah mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berasal dari unsur pengurus, kader dan Fraksi NasDem.

NasDem Soppeng mengirim 10 kader, terdiri dari empat anggota Fraksi NasDem DPRD Soppeng serta enam kader dari unsur pengurus dan sayap partai.

Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari langkah NasDem Soppeng memperkuat kualitas sumber daya manusia partai.

Di ABN, para kader tidak hanya menerima materi organisasi. Mereka juga didorong memperkuat kapasitas kepemimpinan, memperluas wawasan, membangun perspektif politik yang lebih matang serta memahami bagaimana gagasan perubahan diterjemahkan menjadi kerja nyata.

Ketua DPD NasDem Soppeng Ade Irawan W menegaskan, kaderisasi merupakan proses yang harus terus berjalan.

“Tak ada alasan untuk tidak terus belajar,” ujarnya, Jumat (18/9/2026).

Menurut Ade, pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh para kader di ABN diharapkan tidak berhenti di Jakarta. Setelah kembali ke Soppeng, mereka harus mampu mengimplementasikannya melalui kerja organisasi dan pengabdian kepada masyarakat.

“Insyaallah NasDem akan melahirkan tokoh penggerak yang berintegritas dengan segala gagasan dan inovasinya, tangguh dalam kemandiriannya, serta berdiri tegak untuk kehormatannya,” katanya.

Ade juga mengingatkan bahwa menjadi kader bukan sekadar memiliki posisi dalam struktur partai.

“Kader harus mampu bergerak, membangun komunikasi dengan masyarakat, memahami persoalan di lapangan, sekaligus menghadirkan gagasan yang dapat menjawab kebutuhan publik,” ujarnya.

Karena itu, jargon “NasDem Naik Kelas” bagi NasDem Soppeng tidak hanya berbicara mengenai organisasi. Ada tuntutan peningkatan kualitas kader agar lebih siap menghadapi perubahan dan lebih mampu bekerja di tengah masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPD NasDem Soppeng Ade Irawan W bersama Ketua DPW NasDem Sulsel H. Syaharuddin Alrif juga terlihat berpose bersama Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh.

Momen tersebut memperlihatkan keterlibatan jajaran NasDem Soppeng dalam agenda kaderisasi yang mempertemukan kader dari berbagai wilayah.

Bagi NasDem Soppeng, perjalanan ke ABN Jakarta bukan sekadar perjalanan menghadiri kegiatan partai. Ini adalah bagian dari proses menempa kader agar semakin siap membawa gagasan, bekerja di tengah masyarakat dan meneruskan semangat gerakan perubahan di daerah.

(Red)

49,85 Ton Kacang Tanah Diduga Impor Ilegal Disita Polda Metro Jaya

Jakarta, Sigapnews.com, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mengungkap dugaan praktik impor ilegal komoditas kacang tanah. Sebanyak 1.536 karung dengan total berat 49,85 ton diamankan penyidik.

Puluhan ton kacang tanah tersebut diduga berasal dari luar negeri dan telah berada dalam jalur distribusi untuk dipasarkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Dr. Victor Dean Mackbon mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, komoditas tersebut diduga masuk ke Indonesia melalui Dumai, Riau.

Setelah masuk melalui wilayah tersebut, kacang tanah kemudian diangkut menggunakan jalur darat menuju wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Barang ini diduga berasal dari luar negeri, masuk melalui wilayah Dumai, Riau, kemudian diangkut jalur darat menuju wilayah hukum Polda Metro Jaya,” ujar Victor, Rabu (16/9/2026).

Dugaan impor ilegal semakin menguat setelah pihak terkait tidak dapat menunjukkan sejumlah dokumen yang menjadi persyaratan dalam kegiatan impor.

Dokumen tersebut meliputi Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor, dan Sertifikat Karantina.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi juga mengamankan berbagai dokumen yang diduga berkaitan dengan aktivitas perdagangan kacang tanah. Barang bukti administrasi itu antara lain berkas transaksi, surat jalan, catatan penjualan, bukti setoran, serta dokumen penyimpanan.

Penyidik kini masih membongkar rantai distribusi komoditas tersebut. Penelusuran dilakukan mulai dari dugaan jalur masuk ke Indonesia hingga pihak yang berada di balik aktivitas perdagangan dan rencana pemasaran kacang tanah tersebut.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan proses penyidikan masih berlangsung.

“Penyidik masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa dan keterlibatan pihak-pihak terkait. Setiap perkembangan akan disampaikan secara proporsional,” katanya.

Polda Metro Jaya mengingatkan pelaku usaha agar memastikan setiap kegiatan impor dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat yang mengetahui dugaan penyelundupan atau perdagangan ilegal dapat menyampaikan informasi kepada kepolisian melalui layanan Polri 110.

(Red) 

Pemerintah Teken SKB Libur 2027, Ada 26 Hari Libur dan Cuti Bersama

Jakarta, Sigapnews.com, Pemerintah resmi menetapkan kalender libur nasional dan cuti bersama 2027. Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, masyarakat akan memiliki 26 hari libur dan cuti bersama sepanjang tahun depan.

Rinciannya, 18 hari ditetapkan sebagai libur nasional dan delapan hari sebagai cuti bersama.

SKB tersebut diteken Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri PANRB Rini Widyantini di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengatakan, penetapan tersebut mempertimbangkan hari besar keagamaan, pola akhir pekan, serta mobilitas masyarakat.

“Jumlah libur nasional adalah 18 hari di tahun 2027. Kemudian jumlah cuti bersama tahun 2027 adalah delapan hari,” ujar Pratikno.

Daftar Libur Nasional 2027

Berikut tanggal yang ditetapkan sebagai hari libur nasional:

Januari

• 1 Januari — Tahun Baru 2027 Masehi
• 5 Januari — Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

Februari

• 6 Februari — Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili

Maret

• 8 Maret — Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1949
• 10–11 Maret — Idulfitri 1448 Hijriah
• 26 Maret — Wafat Yesus Kristus
• 28 Maret — Kebangkitan Yesus Kristus/Paskah

Mei

• 1 Mei — Hari Buruh Internasional
• 6 Mei — Kenaikan Yesus Kristus
• 17 Mei — Iduladha 1448 Hijriah
• 20 Mei — Hari Raya Waisak 2571 BE

Juni

• 1 Juni — Hari Lahir Pancasila
• 6 Juni — 1 Muharam Tahun Baru Islam 1449 Hijriah

Agustus

• 15 Agustus — Maulid Nabi Muhammad SAW
• 17 Agustus — Proklamasi Kemerdekaan RI

Desember

• 25 Desember — Kelahiran Yesus Kristus/Natal
• 26 Desember — Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1449 Hijriah

8 Hari Cuti Bersama

Adapun cuti bersama 2027 ditetapkan pada:

• 5 Februari — Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
• 9 Maret — Idulfitri 1448 Hijriah
• 12 Maret — Idulfitri 1448 Hijriah
• 15 Maret — Idulfitri 1448 Hijriah
• 25 Maret — Wafat Yesus Kristus
• 18 Mei — Iduladha 1448 Hijriah
• 19 Mei — Hari Raya Waisak 2571 BE
• 24 Desember — Kelahiran Yesus Kristus/Natal

Berlaku Berbeda bagi Pekerja dan ASN

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, hari libur nasional pada dasarnya merupakan hari ketika pekerja tidak diwajibkan bekerja.

Untuk pekerjaan tertentu yang harus berlangsung secara terus-menerus, pekerja dapat tetap masuk dengan hak sesuai ketentuan, termasuk upah lembur.

Sementara cuti bersama bagi pekerja atau buruh merupakan bagian dari cuti tahunan dan bersifat fakultatif. Pekerja yang mengambilnya akan mengurangi jatah cuti tahunan, sedangkan pekerja yang tetap bekerja tidak kehilangan hak cutinya.

Untuk ASN, ketentuan cuti bersama akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Presiden dan tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS.

Dengan SKB yang telah diteken, masyarakat dapat mulai mencatat tanggal-tanggal libur tersebut untuk menyusun agenda kerja, perjalanan, kegiatan keluarga maupun rencana liburan sepanjang 2027.

(Yund)