-->

Senin, 05 Oktober 2020

Ormas SMP Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Bisa Majukan Ekonomi dengan Regulasi Efektif



Jakarta, Sigapnews.com, - Anshar Ilo Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Merah Putih (DPP SMP) yakin visi Indonesia Maju dari Presiden Jokowi akan bisa terealisasi dengan baik dengan disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dimana UU ini bisa memajukan perekonomian negara dengan regulasi aturan yang efektif dan progresif.

“Omnibus law RUU Cipta Kerja sudah resmi disahkan menjadi UU melalui rapat paripurna DPR RI, Senin (05/10/2020) kemarin. UU Cipta Kerja ini terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Yang mana didalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup,” kata Ilo sapaan akrabnya, saat dihubungi, Selasa (06/10/2020).

Ia mengatakan, Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah di balik pembentukan Omnibus Law. Menurut orang kepercayaan Presiden Jokowi ini, UU Omnibus Law untuk memangkas dan menyederhanakan berbagai regulasi yang tumpang tindih.

“Pemerintah merasa terkekang, sehingga ruang geraknya terbatas dalam pengambilan keputusan, yang akhirnya menjadi lambat dan kurang tepat. Omnibus Law kata Airlangga Hartarto Menko Bidang Perekonomian merupakan sebuah Undang-Undang (UU) untuk menyelesaikan isu besar dengan mencabut atau mengganti beberapa UU sekaligus, sehingga regulasi menjadi lebih sederhana,” kata Ilo.

Ketua Umum Relawan Jokowi ini, memberikan apresiasi atas sikap pemerintah yang diwakili Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR RI.

Lanjut Ilo, penerapan UU Omnibus Law  Cipta Kerja ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi ditengah Covid-19 ada kemerosotan ekonomi yang lagi melanda masyarakat.

“Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto sudah menyatakan, salah satu alasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) juga untuk memprioritaskan program penanganan pandemi Covid-19. Dikatakan Ketua Umum Partai Golkar ini bahwa, penting bahwa UU ini menjadi catatan, untuk memprioritaskan, program penanganan Covid,-19” kata Ilo menegaskan apa yang disampaikan Airlangga Hartarto.

Kata Ilo juga, Indonesia saat ini terjebak pada over-regulasi. Dimana pada masa pemerintahan Jokowi di tahun 2019 lalu, sudah terbit 10.180 regulasi. Terlihat dan tercatat ada 8.584 Peraturan Menteri, 839 Peraturan Presiden, 526 Peraturan Pemerintah, dan 131 UU.

“Karena itu sesuai instruksi Presiden Jokowi kepada Menteri Kordinator Bidang Perekonomian bahwa, salah satu acuan pertimbangan perwujudan Omnibus Law, adalah memangkas dan menyederhanakan regulasi. Perekonomian nasional dikuatkan dengan Omnibus Law melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberian fasilitas perpajakan,” terang Ilo.

Katanya, ada sisi positif dari Omnibus Law, yakni untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran. Dimana fokus Omnibus Law adalah untuk menciptakan pekerjaan bagi 7 juta pengangguran yang ada. Bahkan, Omnibus Law diyakini akan berdampak positif terhadap pengembangan pembangunan properti.

“Ada tiga hal yang menjadi tujuan dalam pembuatan Omnibus Law ini, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM. Ini akan menjadi solusi terbaik penyerapan tenaga kerja dan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Ilo pria asal Sulawesi Selatan ini. 

Terkahir kata Ilo, UU Cipta Kerja juga  melindungi Hak-hak Ulayat dan Masyarakat Adat di pelosok-pelosok Indonesia. "Harapan UU Cipta Kerja ini juga untuk melindungi hak ulayat dan masyarakat adat untuk diperhatikan dan dijaga," pungkas Ilo. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Foto: Istimewa

Senin, 10 Agustus 2020

Mantan Presiden BEM UIN, Memandu Doa Corona di Depan Menteri



Jakarta, Sigapnews.com, - Merayakan Hari Ulang Tahun yang ke 3 Aspeksindo (Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia) Putra Soppeng asal Desa Enrekeng Kecamatan Ganra Misbah al-Mubarak, S.Hd, M.Ag memimpin Do'a didepan Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak  Edi  Prabowo bersama Deputi dan seluruh  Pemerintah Daerah se-Indonesia.

Ditengah tengah pembacaan  doa untuk  hari  Ulang  Tahun yang  Ke 3 Aspeksindo, Misbah juga membaca Do'a tolak Bala agar  dunia khususnya Indonesia bebas dari  Virus Corona,  dan  Indonesia bisa kembali  Normal menjalankan  aktivitas seperti biasanya.

Acara ini dilaksanakan  di  Gedung Minabahari  3 Kementerian Kelautan  dan Perikanan, Jakarta Pusat.  (10/08/2020)

Misbah, adalah Santri Alumni Pondok Pesantren Yayasan Perguruan  Islam Ganra, Soppeng Sulawesi Selatan,  Sekarang tengah melanjutkan pendidikan  Program  Doktor di Perguruan  Tinggi  Ilmu  al-Qur'an Jakarta Konsentrasi  Jurusan  Ilmu  al-Qur'an dan Tafsir.

Selama dijakarta, Misbah mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar terlibat sebagai Presidium diberbagai  Organisasi, yaitu sebagai  Bendum  di  Ikatan Da'i Muda Indonesia Jakarta,  Ketua Pendidikan Kader Muballigh KODI Jakarta, Ketua Umum  Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia Jakarta, Wabendum DPP KNPI, dan Ketua Dewan Pembinan Lingkar Santri  Cindekia.

Selasa, 28 Juli 2020

Nasrullah Desak Presiden RI GTKHNK 35+ Jadi PNS



Jakarta, Sigapnews.com, - GTKHNK 35+ ( Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori) adalah sebuah lembaga yang hadir utuk memperjuangkan nasib bagi Honorer non K2 untuk diangkat menjadi PNS.

Wadah ini adalah merupakan wadah bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori (GTKHNK) yang berusia di atas 35 tahun.
GTKHNK 35+ mengharapkan ​​​​​​Presiden Joko Widodo untuk dapat segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan GTKHNK 35+ untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) tanpa tes.

Ketua Umum GTKHNK 35+ Nasrullah di Jakarta, mengatakan lebih dari 2.000 anggota GTKHNK 35+ dari berbagai daerah di Tanah Air berkumpul di ICC Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis (20/2) untuk menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas).

“Kami melakukan deklarasi nasional untuk mendorong Presiden menerbitkan Keppres pengangkatan GTKHNK 35+ menjadi PNS tanpa melalui tes,” kata Nasrullah.

Pihaknya juga berharap Pemerintah Pusat memberikan gaji sesuai UMK dari APBN sesuai sistem gaji bulanan dan bukan per jam.

Pada rakornas itu anggota GTKHNK 35+​ juga hadir mewakili rekan-rekannya dari daerah bahkan ada yang terbang langsung dari Wajo Sulsel, Bangka Belitung, hingga NTT.

Nasrullah mengatakan sampai saat ini gerakan tersebut telah mendapatkan dukungan dari hampir 100 pemerintah daerah/pemerintah provinsi/ketua DPRD provinsi maupun Kota.

“Kami sudah mengantongi dukungan resmi dari hampir 100 bupati, wali kota, ketua DPRD dari berbagai wilayah di Indonesia,” katanya.

GTKHNK 35+ merupakan wadah bagi para guru, tenaga kependidikan, hingga penjaga sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK. Mereka datang dengan menggunakan berbagai armada transportasi baik dengan menggunakan pesawat, bus, sewa mobil, hingga kapal secara swadaya.

Banyakpula dari mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, salah satunya hingga 40 tahun dengan gaji saat ini sebesar Rp250.000 perbulan.

Rapat yang dihadiri ribuan perwakilan itu diharapkan ke depan bisa kembali mendapatkan dukungan dari Pemda, DPRD, dan PGRI dari seluruh Indonesia.

“Kami meminta pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bersama mendorong Presiden segera mengeluarkan Keppres,” katanya.

Lanjut Nasrullah Ketua umum GTKHNK 35+ memberikan rekomendasi langsung kepada saudara Jufri,S.I.Kom segera membentuk kepengurusan tingkat kabupaten/Kota khususnya di Kabupaten Soppeng.

Senin, 27 Juli 2020

Bamsoet: Marak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Jangan Paksakan Pola Hidup Baru



Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan semua pemerintah daerah (Pemda) untuk semakin bijaksana dan lebih mengutamakan aspek kehati-hatian dalam melonggarkan ketentuan pembatasan sosial atau menerapkan pola hidup baru (new normal). Kalau masih ada kelompok-kelompok masyarakat menolak melaksanakan protokol kesehatan, penerapan kenormalan baru sebaiknya tidak dipaksakan.
 
‘’Kalau pelanggaran protokol kesehatan masih marak sebagaimana terlihat pada sejumlah kota di pulau Jawa, itu berarti pemerintah daerah masih gagal. Sehingga, sebagian masyarakatnya belum berkesadaran penuh akan pentingnya mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan,’’ tegas Bamsoet di Jakarta, Senin (27/7/21).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, maraknya pelanggaran protokol kesehatan masih terlihat di Jakarta dan sejumlah kota di Jawa Timur. Kecenderungan itu tercermin dari lonjakan kasus baru di Jakarta maupun Jawa Timur. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa penyebab lonjakan kasus Covid-19 di Jawa Timur adalah ketidakpatuhan sebagian masyarakat pada protokol kesehatan. Di Jakarta, aparatur Pemprov DKI sudah mencatat 27 ribu lebih kasus pelanggaran warga yang tidak menggunakan masker. 

‘’Ini menjadi penanda bahwa Jakarta, Jawa Timur dan beberapa kota lainnya memang belum siap menerapkan pola hidup baru. Karena itu jangan dipaksakan karena risikonya cukup besar,’’ tandas Bamsoet. 

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, jika ketidakpatuhan pada protokol kesehatan masih marak, lonjakan kasus baru Covid-19 seperti yang terjadi sekarang akan berkelanjutan. Kecenderungan seperti itu sudah  barang tentu akan membuat banyak orang takut dan ragu untuk mulai membiasakan pola hidup baru di ruang publik. 

"Lonjakan kasus baru yang berkelanjutan pun bisa berakibat fatal, seperti terjadi di Eropa, Amerika Serikat hingga Brasil. Sebagaimana dilaporkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Jumat (24/7) lalu, Eropa sedang mencatat peningkatan kasus Covid-19 dalam dua minggu terakhir. Dari sekitar 15 juta kasus Covid-19 di seluruh dunia, seperlimanya tercatat di Eropa dengan total kematian 207.118," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjabarkan, lonjakan kasus di benua Eropa terjadi akibat kelalaian warga Eropa melaksanakan protokol kesehatan selama fase pelonggaran. Sejak pekan lalu, Prancis, Jerman, Austria dan Inggris mulai memperketat lagi pelaksanaan protokol kesehatan. Utamanya penggunaan masker, serta menerapkan denda bagi siapa saja yang tidak mengenakan masker

"Dampak pandemi Covid-19 di Amerika Serikat dan Brasil bahkan lebih parah lagi. Pekan lalu, Amerika Serikat sudah mencatatkan 4 juta lebih kasus dengan total kematian 144.167. Sedangkan Brasil sudah mencatat kasus 2,2 juta dengan total kematian 82.771. Karenanya, saya meminta Pemda untuk mendorong semua elemen masyarakat di daerah agar patuh dan melaksanakan protokol kesehatan jika ingin menerapkan pola hidup baru,’’ pungkas Bamsoet.(*)

Bupati Boltim : Orang yang Ngomong Dinasti Itu Tidak Pernah Jadi Pemimpin




JAKARTA,Sigapnews.com, - Sebanyak 270 Kabupaten Kota bakal menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Banyak cerita menarik dari momen lima tahunan kali ini, bahkan majunya putra dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution pada Pilkada 2020 dihubungkan dengan dinasti politik.

Menanggapi hal itu, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar mengaku heran lantaran di era demokrasi saat ini, pemimpin atau kepala daerah dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk langsung.

Sehingga, jika masuknya sejumlah anak dan kolega kepala daerah sebagai kontestan di Pilkada dinilai hal yang wajar.

"Yang dikatakan dinasti itu adalah kepemimpinan yang diturunkan atas penunjukan, sekarang ini pada posisi demokrasi yang menentukan siapa? siapapun yang mau jadi pemimpin (kepala daerah) yang menentukan adalah rakyat. Jadi bukan dinasti namanya," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu 26 Juli.

"Kecuali ditunjuk langsung, misalnya Presiden menunjuk langsung anaknya jadi kepala daerah, inikan tidak," sambungnya.

Sehan Salim Landjar juga menuturkan bahwa jabatan kepala daerah seperti Bupati, Walikota, Gubernur hingga Presiden merupakan jabatan politis. Sehingga, jika ada anak kepala daerah atau Presiden yang juga terjun ke dunia politik merupakan hal yang wajar.



Jadi, katanya, kalau anak seorang politisi terjun ke dunia politik itu wajar, kecuali bukan politisi.  Sedangkan ASN itu bukan politisi jadi jangan masuk ke area ini. itu bukan cuman dinasti tetapi itu keliru.

"Nah kalau ada anak Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden mengikuti jejak langkah orang tuanya wajar dan tidak boleh disebut sebagai dinasti. Orang yang ngomong dinasti itu adalah orang yang tidak pernah jadi pemimpin. Coba kalau dia jadi pemimpin anaknya juga pasti dong," katanya lagi.

Bupati Boltim itu juga mencontohkan di era Presiden BJ Habibie, beberapa anak BJ Habibie disebut melakukan KKN karena menduduki sejumlah jabatan. Kemudian pada akhirnya anak BJ Habibie diambil oleh perusahaan asing karena kemampuan dan kecerdasannya.

"Indonesian memang begitu, dulu di masa Habibie anaknya disebut KKN akhirnya anaknya diambil oleh perusahaan asing yang tinggal cuman orang yang bobrok cara berpikirnya. Yang bisa disebut KKN itu kalau kita menempatkan saudara kita kolega kita yang tidak pantas, tapi kalau orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mampu bukan disebut KKN. Loh kita tempatkan orang yang wajar, yang mampu bukan KKN," pungkasnya.

Oleh karena itu, Bupati Boltim meminta isu politik dinasti tidak perlu dibahas lagi sepanjang pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokrasi. Sehingga majunya sejumlah anak kepala daerah sebagai kontestan Pilkada itu wajar karena darah dan denyut jantungnya adalah politik.

"Jadi jangan ngomong dinasti, dinasti itu kerajaan, turun temurun garis keturunan. Ada juga anak-anak kepala daerah anaknya tidak mau jadi politisi, karena memang karakternya bukan politisi," urainya.

Menurutnya, sebagian masyarakat di Indonesia ketika memasuki musim Pilkada berbagai macam isu menjadi trending. Seperti halnya musim layangan ketika lagu musim, semua orang beli layangan, saat musim batu cincin semua membeli batu cincin.

"Kecuali musim korban semua berlagak pilon (pura-pura tidak tahu/masa bodoh), Jadi kalau ada anak pejabat anaknya mencalonkan kepala daerah yah sah-sah saja, karena tidak ada jaminan anak kepala daerah yang mencalonkan dipastikan menang, bahkan incumbent (petahana) saja banyak yang kalah," tegasnya.

Selain itu, pada pilkada sebelumnya, beberapa daerah bahkan ada petahana atau incumbent kalah. Kemudian pada Pilkada selanjutnya dilanjutkan oleh anaknya dan menang, itulah demokrasi.

"Jadi siapapun calonnya baik itu anaknya pak Jokowi, Gubernur, Bupati semua tergantung rakyat. Sekali lagi yang ngomong ini orang-orang yang belum pernah memegang jabatan politis, bahkan saya pernah tawarkan istri saya maju tidak mau, anak pertama saya dia juga tidak mau, justru anak saya yang kedua tanpa saya tawarkan dia mau karena dia berkeinginan," pu

Minggu, 26 Juli 2020

Curhat Pedagang Ketupat Sayur, Susah Mendapat Pekerjaan Sesuai Ilmu di Sekolah




Jakarta, Sigapnews.com, - Matahari belum lama memancarkan sinarnya. Sejumlah pedagang kaki lima sudah mulai menggelar dagangan guna menjemput rezeki di pagi hari. Mulai dari tukang ketupat sayur, bubur ayam, ketoprak, mie ayam hingga pedagang minuman berjejer di sepanjang Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Sabtu pagi (25/7/21), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyempatkan diri berolahraga di seputaran Menteng. Sembari beristirahat Bamsoet memilih memesan ketupat sayur untuk sarapan. "Sudah berapa lama berjualan ketupat sayur?," tanya Bamsoet kepada Eka, sang penjualan ketupat sayur.

Eka yang berusia 25 tahun asal Anyer, Banten ini mengaku sudah 13 tahun mengadu nasib di Ibukota. Ia biasa berjualan di kawasan Manggarai. "Saat itu Eka berdagang di Jalan Proklamasi menggantikan bapaknya yang sedang pulang kampung," kata Bamsoet seperti tayang dalam YouTube Bamsoet Channel.

Eka merupakan lulusan STM jurusan otomotif. Namun, kemampuan yang diperolehnya di bangku STM ternyata tidak cukup untuk bersaing memperoleh pekerjaan di jalur formal. Tadinya ia berharap bisa bekerja di bengkel otomotif usai lulus STM.

Memang, ia sempat bekerja beberapa waktu sebagai waiters pada sebuah tempat karaoke di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Gaji yang diperoleh sekitar Rp 2,7 juta. Hanya sayang kontraknya tidak diperpanjang.

Berusaha mencoba melamar pekerjaan ke beberapa tempat, tidak berhasil. Eka pun kemudian memilih bekerja mengikuti jejak bapaknya, berjualan ketupat sayur. Ia berjualan di Manggarai, Jakarta Selatan. Ilmu yang diperoleh selama di STM tidak bisa diterapkan di dunia kerja.

"Memang realitas dunia kerja saat ini, masih banyak para pekerja yang bekerja tidak sesuai dengan ilmu yang di dapat di bangku sekolah atau perguruan tinggi. Ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk mampu membuat kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja," ujar Bamsoet.

Imbas pandemi Covid-19 sangat terasa pada masyarakat lapisan bawah yang bergelut disektor informal. Selama awal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta, Eka tidak bisa berjualan. Ia menganggur selama 3 bulan. 

Beruntung setelah new normal diterapkan, Eka sudah bisa berjualan kembali. Tetapi, tetap saja pendapatan yang diperoleh jauh dari sebelum pandemi. Pendapatan kotor hasil berjualan dari pagi hingga sore, hanya berkisar Rp 200 ribu.

Bamsoet mengakui pandemi Covid-19 memberi dampak serius bagi dunia kerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga akhir Mei 2020, tercatat sudah lebih dari 1,75 juta tenaga kerja formal dan informal yang terkena imbas Covid-19.

Bila dirinci, pekerja formal yang dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 1,43 juta. Pekerja yang di-PHK sebanyak 380.221 dan yang dirumahkan sebanyak 1.058.284 pekerja. 

Adapun pekerja sektor informal yang terdampak sebanyak 318.959 orang. Sementara, perusahaan yang telah melakukan PHK dan merumahkan pekerjanya sebanyak 80.000 perusahaan yang tersebar di seluruh tanah air.

"Bisa jadi jumlah tersebut lebih dari itu. Bukan tidak mungkin ada perusahaan yang belum melaporkan ke Kemenaker ketika melakukan PHK atau merumahkan pekerjanya. Sangat penting bagi pemerintah untuk segera merealisasikan janjinya untuk memberikan santunan serta pelatihan kepada para pekerja yang terdampak pandemi," pungkas Bamsoet. (*)

Sabtu, 25 Juli 2020

Ketua MPR RI Minta Para Siswa Kritis Terhadap Informasi Menyesatkan




Jakarta,  Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong sekolah sebagai benteng ilmu pengetahuan senantiasa mengedepankan prinsip pendidikan literasi generik. Tujuannya, agar para siswa tak hanya disibukan dengan hapalan, tetapi juga mampu memiliki daya nalar kritis. 

"Tantangan terbesar umat manusia saat ini, khususnya dalam dunia pendidikan, adalah  serangan hoax dan misinformasi. Serangan hoax dan misinformasi ternyata tak hanya terjadi pada Pemilu saja, melainkan juga disaat pandemi Covid-19 seperti saat ini," ujar Bamsoet saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada pelajar pecinta alam SMA 68 Jakarta, Sabtu (25/7/21).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, jajak pendapat yang dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terhadap 2.050 tenaga medis di seluruh Indonesia pada April 2020, menemukan bahwa 135 tenaga medis mengaku diusir dari tempat tinggalnya. 66 tenaga medis mendapat ancaman pengusiran, 140 tenaga medis dipermalukan karena bekerja di rumah sakit penanganan Covid-19, 160 tenaga medis dijauhi orang sekitar, dan 71 tenaga medis dijauhi keluarganya.

"Respon masyarakat terhadap para tenaga medis tak lepas dari banyaknya informasi hoax dan misinformasi yang berseliweran di media sosial bahwa tenaga medis merupakan penyebar Covid-19. Bukannya menyaring, masyarakat malah mempercayai begitu saja. Kejadian ini hampir serupa di saat Pemilu dahulu. Masyarakat cenderung mempercayai informasi yang keliru. Jikapun sudah diluruskan, mereka tetap tak mau menerima, lantaran sudah terlebih dahulu percaya pada informasi yang menyesatkan tersebut," terang Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, misinformasi terbaru yang saat ini sedang hangat di media sosial adalah terkait termometer infrared (thermo gun) yang diklaim berbahaya bagi manusia. Tak tanggung-tanggung, informasi yang keliru menyebutkan penggunaan thermogun yang ditembakan di jidat untuk mengetahui suhu tubuh, dianggap malah bisa membahayakan struktur otak manusia. 

"Mudahnya masyarakat percaya dengan informasi serampangan tanpa dasar yang kuat, menanadakan daya nalar kritis bangsa ini sedang diujung tanduk. Sekaligus menjadi early warning bagi stakeholder dunia pendidikan duduk bersama mencari pola pembelajaran yang tepat guna mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945," pungkas Bamsoet. (*)

Jumat, 24 Juli 2020

Kementan Sosialisasi Budidaya Porang dan Bantuan KUR Pertanian di Kab. Sidrap



Sidrap (Sulsel), Sigapnews.com, -Porang atau dikenal juga dengan nama iles-iles adalah tanaman umbi-umbian dari spesies Amorphophallus muelleri.

Manfaat porang ini banyak digunakan untuk bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air, selain juga unturata-ratambuatan lem dan "jelly" yang beberapa tahun terakhir kerap diekspor ke negeri Jepang.

Umbi porang banyak mengandung glucomannan berbentuk tepung. Glucomannan merupakan serat alami yang larut dalam air biasa digunakan sebagai aditif makanan sebagai emulsifier dan pengental, bahkan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan lem ramah lingkungan dan pembuatan komponen pesawat terbang, demikian dilansir laman resmi Kementerian Pertanian.

Porang adalah tanaman yang toleran dengan naungan hingga 60%. Porang dapat tumbuh pada jenis tanah apa saja di ketinggian 0 sampai 700 mdpl. Bahkan, sifat tanaman tersebut dapat memungkinkan dibudidayakan di lahan hutan di bawah naungan tegakan tanaman lain. Untuk bibitnya biasa digunakan dari potongan umbi batang maupun umbinya yang telah memiliki titik tumbuh atau umbi katak (bubil) yang ditanam secara langsung.

Tanaman porang memiliki nilai strategis untuk dikembangkan, karena punya peluang yang cukup besar untuk diekspor. Catatan Badan Karantina Pertanian menyebutkan, ekspor porang pada tahun 2018 tercatat sebanyak 254 ton, dengan nilai ekspor yang mencapai Rp 11,31 miliar ke negara Jepang, Tiongkok, Vietnam, Australia dan lain sebagainya.

Umbi porang saat ini masih banyak yang berasal dari hutan dan belum banyak dibudidayakan. Ada beberapa sentra pengolahan tepung porang saat ini, seperti di daerah Pasuruan, Madiun, Wonogiri, Bandung serta Maros.

Kementerian Pertanian melakukan panen perdana Porang Di Kab. Sidrap yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel H. Syaharuddin Alrif, S. IP, MM; Staf Ahli Kementan RI, Ir. Luthfi Halide, MP; Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Dr. Sarwo Edhy, SP, MM; Direktur Pembiayaan Pertanian, Ir. Indah Megahwati, MP; Direktur Akabi, Ir.Amiruddin Pohan M.Si; Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI PUSAT, Bambang Setyatmojo; Group Head Asuransi Pertanian, Mikro Dan Program Pemerintah, Mochamad Fauzi Ridwan; Sekretaris Koperasi HKTI Annisa Lifta, S.T; serta beberapa Anggota DPRD Kab. Pinrang, Enrekang, Soppeng, dan Sidrap.

Kegiatan ini diawali dengan peninjauan lahan porang seluas 27 ha dan panen perdana Porang dengan berat umbi rata-rata 3kg/pohon. Kegiatan ini bertempat di lahan perkebunan porang Desa Talumae Kab. Sidrap. Dalam arahannya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel, H. Syaharuddin Alrif, S. IP, MM Mengajak para petani untuk mengubah pola pikir dalam bertani sehingga mampu mengubah kesejahteraan para petani khususnya di sidrap dengan mengajak para petani untuk melakukan budidaya tanaman porang, dimana saat ini tanaman porang menjadi umbi yang memiliki nilai jual/nilai ekspor yang sangat tinggi.

"Saya mengajak petani untuk melakukan budidaya tanaman porang, dan apabila para petani mengalami masalah terkait modal maka petani dapat memanfaatkan fasilitas KUR sebagai bantuan modal senilai 50 jt rupiah dalam bentuk pupuk, bibit dan lainnya," jelas H. Syahar. Jumat (24/7/2020).


Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Dr. Sarwo Edhy, SP, MM menyampaikan bahwa pemerinta khususnya Kementerian Pertanian akan mengawal kelanjutan budidaya porang dan memanfaatkan alsintan yang telah dihibahkan ke petani untuk digunakan dalam budidaya porang sebab meningkatnya permintaan ekspor porang ke Negara China dan Jepang dengan jumlah ratusan ton/minggu. Sarwo Edi juga mengharapkan para petani mampu merubah cara bertani dari pola tradisional ke modern. Selain itu dijelaskan juga terkait program asuransi sebagai backup ketika petani mengalami gagal panen khususnya pada tanaman padi dengan membayar premi 36.000 per hektar per musim tanam dan juga asuransi ternak dengan membayar premi 40.000 per ekor per tahun jika ternak mati/hilang maka pemerintah melalui asuransi jasindo akan mengganti senilai 10jt

Staf Ahli Kementan RI, Ir. Luthfi Halide, MP, menyampaikan salah satu keunggulan tanaman porang sampai saat ini belum terdapat hama utama dan juga mengharapkan bank BNI sebagai mitra KUR Pertanian untuk mengawal para petani yang memiliki masalah terhadap kebutuhan modal usaha budidaya porang. Beliau juga mengharapkan BBPP Batangkaluku sebagai UPT Pelatihan nantinya membuat pelatihan terkait budidaya porang.

Kepala BPPSDMP Kementan Prof. Dr. Dedi Nursyamsi senantiasa mengingatkan kepada seluruh UPT BPPSDMP Kementan agar membuat program yang dibutuhkan oleh masyarakat.

"Saat ini semua UPT harus all out dalam membangun pertanian. Semua harus melakukan total foot ball dalam bekerja. Lakukan identifikasi, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pengembangan bidang pertanian, kemudian fasilitasi mereka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh UPT," ujar Dedi saat memberikan arahan tentang penguatan BPP sebagai Kostratani via zoom meeting (24/07/2020).

Apa yang disampaikan oleh Kepala BPPSDMP sejalan dengan permintaan Staf Ahli Mentan agar BBPP Batangkaluku sebagai UPT Pelatihan nantinya membuat pelatihan terkait budidaya porang. Hal ini tentu menjadi sebuah tantang sekaligus peluang bagi BBPP Batangkaluku untuk berkiprah lebih luas di masyarakat dalam membangun pertanian sesuatu dengan kebutuhan masyarakat.

Penulis : Jamaluddin Al Afgani

Kamis, 23 Juli 2020

Peringati Hari Anak Nasional, Bamsoet Ajak Bangun Karakter Anak Melalui Empat Pilar MPR RI



Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meyakini anak-anak Indonesia mempunyai kemampuan melebihi anak-anak negara dunia lainnya. Begitu banyak anak bangsa yang telah menorehkan prestasi internasional ditengah keterbatasan ekonomi dan sosial. 

Sebut saja, Joey Alexander, pianis berusia 13 tahun yang mendapatkan nominasi Grammy Award 2016. Ada juga Yuma Soerianto, programmer termuda di konferensi World Wide Developers Conference 2017, yang membuat CEO Apple Tim Cook terkagum. Ataupun Rafi Abdurrahman Ridwan, desainer disabilitas yang berhasil menjadi perancang busana event America's Next Top Model.

"Selain menjadi penyejuk jiwa, anak merupakan masa depan peradaban bangsa. Hal ini menunjukan kuatnya korelasi antara upaya perlindungan anak dengan upaya memajukan bangsa dan negara. Karena itu sangat penting bagi anak-anak Indonesia bisa lahir, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan sosial yang sehat," ujar Bamsoet dalam peringatan Hari Anak Nasional bersama Families and Women Specialist Forum, Perkumpulan Lions Indonesia Multi Distrik 307, melalui hybrit,  virtual dan hadir fisik terbatas dari Ruang kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (23/7/20).

Turut serta antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Bintang Puspayoga, Ketua Family and Women’s Specialist Forum Perkumpulan Lions Indonesia Multi Distrik 307, yang juga Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta, Silviana Murni, dan Ketua Dewan Gubernur Perkumpulan Lions Indonesia Yodianto Jaya.

Mantan Ketua DPR RI ini menyoroti hasil Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2018 yang menyimpulkan 2 dari 3 anak remaja atau 67% pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya. Baik berupa kekerasan emosional, kekerasan fisik, ataupun kekerasan seksual. Lebih memprihatinkan, sebagian besar pelaku adalah teman atau sebaya mereka.

"Sebagai rujukan lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat perbandingan jumlah data kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2011 hingga 2018. Pada tahun 2011 tercatat kekerasan terhadap anak sebanyak 2.178 kasus, dan pada tahun-tahun berikutnya cenderung mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2018 tercatat sebanyak 4.885 kasus," papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, bahkan dalam suasana pandemi Covid-19, tingkat kekerasan terhadap anak masih terjadi. Merujuk data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) terdapat 3.000 kasus kekerasan terhadap anak sejak 1 Januari hingga 19 Juni 2020, yang meliputi 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual.

"Beragam kekerasan terhadap anak tersebut harus kita respon dengan serius. Upaya preventif harus menjadi langkah utama. Pembekalan pengetahuan yang mencukupi mengenai perlindungan diri bagi anak-anak kita, harus ditanamkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sosial di sekitar kita," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai lompatan kemajuan teknologi yang di satu sisi menawarkan berbagai kemudahan, di sisi lain juga menyimpan potensi dampak negatif yang mengkhawatirkan, khususnya bagi anak-anak. Kejahatan berbasis siber (cyber crimes) dan perundungan (bullying) melalui media sosial adalah beberapa contohnya.

"Kecanduan mengakses internet mendorong anak-anak menjadi anti sosial. Melalui internet pula, pornografi dan berbagai paham radikal dengan mudahnya meracuni alam fikiran anak-anak. Karena itu, penting bagi kita untuk membangun karakter anak-anak kita agar mampu membentengi diri mereka dari berbagai pengaruh negatif. Salah satunya melalui Empat Pilar MPR RI," pungkas Bamsoet. (*)

Sosialisasi Konstratani di Kab.Gowa, Kepala BBPP Batangkaluku Harap Optimalisasi Fungsi BPP



Sigapnews.com, Gowa (Sulsel), - Kementerian Pertanian meningkatkan tugas, fungsi dan peran BPP (Badan Penyuluhan Pertanian) di tingkat kecamatan sebagai KostraTani, dengan memberi peluang menjadi BPP model sesuai syarat dan ketentuan. 

Melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Kementerian Pertanian melakukan sosialisasi KOSTRATANI di BPP Bonto-Bonto, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan. Hadir dalam kegiatan sosialisasi Kostratani adalah Kepala BBPP Batangkaluku, Kepala Dinas TPH Kab. Gowa,  Camat Bontomanai, dan Dinas Pertanian Provinsi Selatan. 

Kepala BBPP Batangkaluku, Dr. Sabir, S.Pt., M.Si menjelaskan bahwa peran Kostratani diantaranya adalah : 1) pusat data dan informasi, 2) pusat gerakan pembangunan pertanian, 3) pusat pembelajaran, 4) pusat konsultasi agribisnis dan 5) pusat pengembangan jejaring kemitraan.

"Pusat data artinya di tingkat BPP sudah harus tersedia data yang bisa diinput dan terintegrasi dengan agriculture war room (AWR) dan Agricutural Operation Room (AOR). Pusat pembelajaran, artinya di BPP harus memiliki demplot sebagai pembelajaran. Pusat pergerakan pembangunan pertanian, artinya SDM yang ada harus mampu mengawal program pertanian. Pusat Konsultasi, oleh karenanya SDM BPP khusunya penyuluh harus bisa berperan sebagai konsultan. Untuk bisa berperan sebagai konsultan, penyuluh harus memiliki keahlian," jelas Sabir. 


Lebih lanjut Sabir menjelaskan bahwa Agribisnis dibangun diatas empat subsistem,  diantaranya adalah subsistem agroinput, agroproduksi, agroprosesing, agroniaga ditambah subsistem penunjang seperti jasa angkutan, dan permodalan. Olehnya itu, maka setiap penyuluh dituntut agar memahami sistem agribisnis dari hulu sampai hilir.

Saat ini terdapat 50 BPP model yang menjadi binaan BPPSDMP yang melaksanakan fungsi penyuluhan pertanian selaras era 4.0 dan terus membuka peluang BPP lain menjadi KostraTani.

Dari 50 BPP model Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani) yang  menjadi tanggung jawab BBPP Batangkaluku adalah BPP Bonto-Bonto dan BPP Galesong.

Kepala BPPSDMP Kementan, Prof. Dr. Dedi Nursyamsi menegaskan bahwa semua insan pertanian harus all out dalam membangun pertanian. "Kita semua harus All out dalam membangun pertanian demi kebutuhan pangan 267 juta  masyarakat Indonesia. Kementan membuka peluang pengembangan BPP model menjadi Kostratani. Syarat utama, lokasi dekat kantor UPT Kementan, karena wajib intensif komunikasi dan intensif pelatihan. Harus ada listrik, jaringan internet dan komputer," kata Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi pada video conference di Jakarta, Rabu (22/7).

"Syarat lain calon BPP model, semangat dan keinginan penyuluh. Misalnya, cara mengolah data, menyiapkan CPCL dan verifikasi sehingga dapat dilaporkan ke AWR Kementan. Dukungan dinas pertanian provinsi, kabupaten dan kota juga sangat penting," kata Dedi Nursyamsi.

KostraTani yang digagas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berfungsi sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis dan pusat pengembangan jejaring dan kemitraan.

KostraTani ideal, katanya, didukung data dan informasi di BPP misalnya data luas tambah tanam, data panen, dan data lain. Ada program utama dari 11 unit kerja eselon satu Kementan, terkoneksi dengan AWR Kementan, termasuk laporan-laporan kegiatan di BPP.

Menanggapi arahan Kepala BPPSDM Kementan, Kepala Dinas TPH Kab. Gowa Sugeng Priyatno mengapresiasi Kementan memilih BPP Bonto-Bonto sebagai BPP Model. "Kami sangat berterimakasih dengan dijadikannya BPP Bonto-Bonto sebagai BPP Model dan semoga kedepannya semakin banyak lagi BPP di Kabupaten Gowa yang dijadikan BPP Model," ungkap Sugeng.

Penulis : Jamaluddin Al Afgani

Ketua MPR RI Dorong Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Komite Penanganan Covid-19 Berkoordinasi dengan Kepala Daerah



Jakarta,Sigapnews.com- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Komite Penanganan Covid-19 agar segera berkoordinasi dengan para gubernur, bupati serta walikota. Koordinasi diperlukan untuk merumuskan keseragaman langkah dan kebijakan dalam upaya menurunkan angka penularan Covid-19. Selain, merumuskan strategi serta kebijakan yang diperlukan untuk pemulihan sektor industri dan bisnis.

"Mengacu pada data Covid-19 akhir-akhir ini, upaya pemulihan ekonomi bukan saja tidak mudah, tapi juga sarat risiko. Sebab kerja pemulihan mensyaratkan pelonggaran pembatasan sosial. Di dalam pelonggaran itulah terkandung risiko. Apalagi, dari 514 kabupaten/kota, 469 kabupaten/kota masih mencatatkan kasus Covid-19," ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (23/7/21).

Mantan Ketua DPR RI ini berharap Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Komite Penanganan Covid-19 tidak hanya berkoordinasi saja. Tetapi juga membangun sinergi dengan para kepala daerah di Pulau Jawa.  Alasannya, Pulau Jawa sebagai pusat industri dan jantung bisnis justru mencatatkan kasus Covid-19 paling banyak.

"Data Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa sektor Industri masih terpusat di Pulau Jawa, karena porsinya mencapai 75 persen. Juga data dari hasil survei ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016 yang menyebutkan bahwa dari total 26,71 juta perusahaan di dalam negeri, sebanyak 60,74 persen beroperasi di Pulau Jawa," urai Bamsoet.

Karenanya, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, untuk mewujudkan target menurunkan angka penularan Covid-19, maupun untuk target pemulihan ekonomi, kedua komite itu mau tak mau memang harus memberi perhatian ekstra untuk kota-kota di Pulau Jawa. Idealnya, strategi dan kebijakan hendaknya dirumuskan bersama antara kedua komite itu dengan para kepala daerah.

‘’Tentu saja semua rencana dan strategi yang dirumuskan dua komite itu perlu berpijak pada data. Baik data Covid-19 maupun data tentang sebaran industri dan perusahaan. Data tentang kasus Covid-19 menunjukan bahwa DKI Jakarta, Jateng, Jatim dan sebagian wilayah Jawa Barat (Bogor, Depok dan Bekasi) masih menjadi titik-titik penularan tertinggi. Sedangkan kota-kota besar di pulau tercatat sebagai pusat pertumbuhan,’’ pungkas Bamsoet. (*)

Rabu, 22 Juli 2020

Kembangkan Sektor Pertanian, Ini Harapan Kadin



Ilustrasi Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mencoba penggunaan mesin pertanian dalam kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu


Jakarta, Sigapnews.com, - Sektor pertanian menjadi basis penting berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional terutama pada saat masa pandemi virus corona atau Covid-19.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno mengatakan, sektor pertanian basis penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

"Mulai dari timur sampai barat kita memiliki kopi, Sulawesi Selatan produksi utamanya cokelat. Merica di Belitung dan Bangka jadi suplai dunia," kata Benny seperti dilansir dari keterangan pers, Rabu (22/7/2020).

"Jadi pertanian kita ini sangat unggul sekali," ujarnya lagi.

Melihat perkembangan di Indonesia, pengusaha harus mendukung bisnis di sektor pertanian.

Apalagi, Indonesia punya kelebihan dalam hal komoditi yang tidak dimiliki negara lain.

“Semua pihak, terutama para pengusaha harus mendukung dan mendorong bisnis yang bergerak dari sektor pertanian menjadi luas dan besar,” ujar Benny.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menilai bahwa dalam dua tahun ke depan, bisnis yang masih bisa berjalan  baik adalah bisnis di sektor pertanian.

"Berdasarkan data yang ada ekspor mengalami pertumbuhan selama pandemi Covid 19 hanya sektor pertanian," katanya.

Syahrul yakin, sektor pertanian memiliki kekuatan pada komoditas hortikultura dan perkebunan.

Dia berharap,  capaian itu harus lebih ditingkatkan lagi ke depannya.

"Kalau ekspor pertanian di tahun 2019 sebesar Rp 400 triliun, ke depan kita harus bisa mencapai Rp 1.000 triliun dengan peningkatan 300 persen," katanya. (Red). 

Selasa, 21 Juli 2020

Bertemu PMKRI, Bamsoet Ajak Generasi Milenial Turut Wujudkan Perdamaian Dunia



Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan kalangan muda untuk mewaspadai meletusnya perang terbuka antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Tak hanya terkait konflik Laut Cina Selatan saja, melainkan juga dalam isu internasional lainnya. Perang terbuka tersebut bukan berarti hanya dalam bentuk adu kekuatan senjata militer senjata, melainkan juga termasuk perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dengan Tiongkok terhadap negara-negara lainnya.

"Institute Alber Del Rosario yang berbasis di Filipina menilai pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo pada minggu lalu yang terang-terangan menyebut klaim China terhadap sekitar 90 persen dari wilayah Laut China Selatan sebagai sebuah pelanggaran hukum, merupakan sinyal bahwa Asia Tenggara akan menjadi 'gelanggang pertempuran' yang sesungguhnya antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Mengingat konflik Laut Cina Selatan melibatkan Tiongkok dengan banyak negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Filipina, Thailand, dan juga Malaysia," ujar Bamsoet saat menerima pengurus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/7/20).

Para pengurus PMKRI yang hadir antara lain  Ketua Presidium Benidiktus Papa, Sekretaris Jenderal Tri Natalia Urada, Presidium Bidang Hubungan Perguruan Tinggi Damianus Gerens Ohoiwutun, Ketua Lembaga Kajian Energi dan SDA Oktabianus Alvin Aha, serta Ketua Lembaga Advokasi HAM Karlianus Poasa.

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, sejak awal kemerdekaan para founding fathers telah menggariskan bahwa politik luar negeri Indonesia didasarkan pada doktrin Bebas Aktif. Artinya Indonesia Bebas menjalin kemitraan dengan negara manapun, dan Aktif mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Sehingga pada saat itu Indonesia tak terjebak dalam pusaran politik internasional antara blok barat dengan blok timur. Di masa kini, kutub kekuatan dunia bukan lagi antara blok barat dengan timur, melainkan mengerucut antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.

"Sangat penting bagi mahasiswa untuk memahami kondisi politik internasional. Sehingga dalam perebutan kekuasaan dan pengaruh antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, Indonesia tak sekadar menjadi pemandu sorak. Melainkan bisa menjadi aktor yang turut aktif menjembatani perdamaian dunia," tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, Indonesia punya ideologi Pancasila, yang pada saat diperkenalkan Presiden Soekarno pada dekade 50-an, mendapat sambutan hangat dari masyarakat dunia. Bahkan berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada 18 - 24 April 1955 di Bandung. Sebagai upaya mempromosikan kerjasama ekonomi dan budaya antar negara Asia dan Afrika, melawan kolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya.

"Konsepsi Pancasila yang sudah menggelegar di awal kemerdekaan Indonesia dan diakui dunia, jangan sampai mundur ke belakang akibat abainya generasi bangsa memahami dan mengimplementasikan nilai luhur Pancasila. Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang mengekor dalam konfik antar negara, melainkan bangsa yang aktif mewarnai perdamaian dunia," pungkas Bamsoet. (*)

Bersama MAPANCAS, Bamsoet Ajak Kaum Muda Majukan Perekonomian Indonesia



Jakarta,  Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai peningkatan peringkat Indonesia yang baru saja dikeluarkan oleh Bank Dunia (World Bank), dari negara berpenghasilan menengah bawah menjadi negara berpenghasilan menengah atas, akan semakin meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Di sisi lain, juga menunjukan peluang Indonesia untuk mendongkrak daya saing global ke kancah yang lebih tinggi.

"Dalam pertemuan World Economic Forum 2015, berbagai lembaga ekonomi internasional seperti Standard Charted Bank dan Goldman Sach juga telah memperkirakan potensi Indonesia untuk naik kelas menjadi negara urutan ke-7 atau ke-8 ekonomi dunia di tahun 2020, setelah China, Amerika Serikat, India, Brazil, Meksiko, dan Rusia. Salah satu faktornya adalah geliat ekonomi digital yang semakin menggila di Indonesia. Hal ini tentu tak lepas dari faktor kaum muda yang melek teknologi informasi dan digitalisasi," ujar Bamsoet saat menerima pengurus DPP Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/7/20).

Para pengurus MAPANCAS yang hadir antara lain Ketua Umum Medi Sumaedi, Bendahara Umum Pilar Saga Ichsan, Ketua DPD DKI Jakarta Dimas Soesatyo, Wakil Sekjen Bidang Pemberdayaan Perempuan Erna Kartika, Wakil Sekjen Bidang Kerjasama Kelembagaan Anisa Putri, dan Wakil Sekjen Bidang Media dan Informasi Sarwanto.

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, berdasarkan riset manajemen konten HootSuite dan agensi pemasaran We Are Social dalam laporan Digital 2019, orang Indonesia telah menghabiskan sekitar USD 20,3 miliar untuk belanja online. Meningkat menjadi sekitar USD USD 32 miliar dalam riset terbaru Digital 2020.

"Menariknya, baik dalam riset tahun 2019 maupun 2020, pengeluaran terbesar justru dari belanja online tersebut terdapat pada sektor travel, termasuk pemesanan hotel dan tiket perjalanan. Yakni sebesar USD 9,376 miliar menjadi USD 13,06 miliar. Mengingat pandemi Covid-19 menerjang, mungkin dalam laporan selanjutnya di Digital 2021, pengeluaran untuk sektor perjalanan akan menurun, namun tak menurunkan geliat ekonomi digital. Karena kemungkinan besar, pandemi Covid-19 justru akan menaikan usaha digital di sektor makanan, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mendorong kalangan muda, bahkan yang masih berstatus mahasiswa, untuk melihat hasil riset tersebut dari berbagai perspektif. Misalnya dari segi bisnis, riset tersebut menunjukan bahwa peluang usaha yang terintegrasi secara digital akan semakin digandrungi. Peluang pengembangannya pun terbuka lebar.

"Agar Indonesia bisa mandiri secara ekonomi, dibutuhkan peran kaum muda untuk terjun dalam berbagai bisnis. Sehingga bangsa Indonesia tak hanya sekadar menjadi bangsa konsumen, namun bisa menjadi bangsa produsen. Dengan adanya digitalisasi ekonomi, peluang eksport pun terbuka. Sehingga bukan lagi menjadi alasan bagi kaum muda untuk sulit berusaha. Dimana ada kemauan, disitu pasti ada jalan," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet Desak Kementerian ATR Selesaikan Konflik Agraria di Deli Serdang



Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mencabut izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 171/2009 yang diberikan kepada PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) untuk menguasai lahan seluas 854,26 hektar. Penerbitan HGU tersebut telah menyebabkan konflik agraria antara PTPN II dengan masyarakat petani di Desa Simalingkar A, Desa Durin Tunggal, dan Desa Namu Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Kementerian ATR juga harus menyelesaikan konflik agraria seluas 557 hektar antara PTPN II dengan masyarakat petani di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua konflik agraria yang telah berlangsung sejak tahun 1975-an ini harus segera diselesaikan. Sangat ironis, menjelang 75 tahun kemerdekaan, bangsa Indonesia masih dihadapi konflik agraria antara negara dengan rakyat," ujar Bamsoet saat menerima perwakilan Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/7/20).

Para petani yang hadir antara lain Aris Wiyono, Sura Sembiring, Jasa Surbakti, Sulaeman Wardana, Yudi, Musliadi, Ronal Sihombing, Pendi Surbakti, Agnes Irianta, dan Tenang Sembiring. Mereka sudah hampir satu bulan berjalan kaki dari Deli Serdang, Sumatera Utara menuju Jakarta untuk mencari keadilan. 171 petani lainnya masih dalam perjalanan, saat ini sedang berisitirahat di Pekanbaru, Riau.

Mantan Ketua DPR RI ini mengungkapkan, dari laporan yang disampaikan SPSB dan STMB diketahui bahwa tanah pertanian yang menjadi sumber konflik agraria tersebut, pada masa pra kemerdekaan Indonesia awalnya dikuasi orang-orang Belanda melalui mascapai Deli Kuntur. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945 menyebabkan orang-orang Belanda pergi, masyarakat kemudian mengambil alih untuk tempat tinggal dan bertani.

Presiden Soekarno melalui UU Pokok Agraria No. 5/1960 mengambil alih aset-aset yang dikuasi Belanda untuk kemakmuran rakyat. Tahun 1975, pemerintahan Orde Baru melalui Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK untuk PTPN II (saat itu bernama PTPN IX) untuk mengelola lahan pertanian tersebut. Dari situlah awal mula terjadinya konflik agraria negara dengan masyarakat.

"Saat ini pemerintah provinsi Sumatera Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi menjadi leading sector yang menangani konflik agraria tersebut. DPR RI dan pemerintah pusat juga harus turun tangan, karena masalah yang dihadapi tak mudah, namun juga tak sulit. Kuncinya dibutuhkan keberpihakan terhadap rakyat," jelas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI yang menangani masalah Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mendorong Kepolisian untuk menangani konflik agraria ini secara persuasif. Jangan sampai ada kesan aparat menggunakan kekerasan untuk mengusir rakyat dari lahan dan rumah yang selama ini telah mereka tempati. 

"Komisi II DPR RI harus segera memanggil Kementerian ATR, sementara Komisi VI DPR RI memanggil Kementerian BUMN dan PTPN II. Sehingga berbagai sengkarut konflik agraria tersebut bisa segara diselesaikan. Apalagi Presiden Joko Widodo sejak awal periode pemerintahannya di tahun 2014 sudah menggelorakan Reformasi Agraria dengan memberikan sertifikat lahan secara gratis untuk rakyat," pungkas Bamsoet. (*)

Minggu, 19 Juli 2020

Bamsoet Harap UMKM Selamatkan Indonesia Dari Resesi Ekonomi



Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Pandemi Covid-19 telah memberikan pukulan telak terhadap sektor perekonomian. Bahkan, Indonesia saat ini tengah menuju masa resesi ekonomi. Daya beli masyarakat menurun, banyak industri gulung tikar, jumlah pengangguran meningkat, hingga tidak adanya kepastian investasi.

"Tak hanya rakyat kecil yang menderita. Para pengusaha papan atas pun merasakan imbas besar. Tak salah jika pemerintah memberikan perhatian khusus kepada usaha menegah kecil dan menengah (UMKM) untuk menggairahkan kembali roda perekonomian Indonesia," ujar Bamsoet saat bincang santai bersama Erick Hidayat, putera mantan Menteri Perindutrian MS Hidayat dan pengusaha dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Sabtu (19/7/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak perekonomian bangsa. Angka penyerapan tenaga kerja yang tinggi melalui UMKM bisa membantu pemerintah mengatasi resesi ekonomi akibat Covid-19. Untuk itu Bamsoet memberikan apresiasi kepada Erick sebagai pengusaha papan atas di bidang properti, kini berani ‘main’ kecil dengan membuka kafe untuk tetap memberikan lapangan pekerjaan bagi karyawannya.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan UMKM mampu menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja. Dimana 107,4 juta dari usaha mikro, 5,8 juta dari usaha kecil dan 3,7 juta dari usaha menengah," kata Bamsoet.

Tak hanya itu, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, UMKM juga memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat. Termasuk di wilayah pelosok tanah air. 

"Saat ini Indonesia di dominasi oleh para pelaku UMKM. Sebanyak 58 juta pelaku UMKM ada di negara ini. Jumlah ini mencapai 98 persen dari total unit usaha yang ada," urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara ini mengingatkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa kuartal diprediksi masih menurun tajam. Untuk kuartal II tahun 2020 bisa menyusut hingga minus 4,3%. Sementara untuk kuartal III tahun 2020 diprediksi hanya akan tumbuh dikisaran 1%. 

"Disini kita harapkan UMKM mampu menggerakan perekonomian Indonesia. Pemerintah akan memberikan tambahan anggaran bagi UMKM yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 123,46 triliun. Tambahan anggaran tersebut harus tepat sasaran. Sehingga, dapat memberi output yang optimal dan dampak yang efektif dari dalam mengatasi persoalan ekonomi akibat pandemi," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet dan Atta Halilintar Nge-vlog Ajak Generasi Milenial Amalkan Pancasila



JAKARTA, Sigapnews.com- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo nge-vlog bareng Atta Halilintar, youtuber sekaligus influencer yang memiliki subscriber youtube mencapai 24,7 juta. Membuat konten tentang Empat Pilar MPR RI, Bamsoet dan Atta ingin mengajak para subscriber yang notabene dari generasi milenial untuk memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

"Di usianya yang sangat muda, baru 25 tahun, Atta Halilintar berhasil mencuri perhatian publik. Bahkan bisa dikatakan para penikmat youtube dari orang tua, emak-emak hingga anak-anak, kemungkinan besar mengetahui siapa sosok Atta Halilintar. Ia adalah youtuber pertama asal Asia Tenggara yang mampu menembus 10 juta subscriber di tahun 2019 lalu. Tak salah jika kemarin Pak Jokowi mengundang Atta dan para YouTuber lainnya ke Istana, mengajak mereka untuk membantu pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19. Dan hari ini, saya datang berkolaborasi dengan dirinya membuat konten tentang Empat Pilar MPR RI," ujar Bamsoet usai nge-vlog bareng Atta Halilintar, di Jakarta, Sabtu (18/7/20).

Mantan Ketua DPR RI yang memiliki akun youtube ‘Bamsoet Channel’ ini mengungkapkan, besarnya jumlah subscriber Atta Halilintar merupakan kekuatan komunikasi sosial yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Tak hanya oleh MPR RI, seluruh pejabat publik termasuk Presiden maupun instansi pemerintahan bisa bekerjasama dengan Atta Halilintar untuk mensukseskan berbagai agenda kebangsaan.

"Dunia berubah begitu cepat, jika dahulu TV dan radio menjadi kekuatan komunikasi sosial, kini sudah beralih ke para youtuber. Keberadaan mereka tak boleh dinafikan apalagi disepelekan, terutama oleh para generasi baby boomer yang kini berusia rata-rata di atas 50 tahun, masih banyak yang gaptek terhadap kemajuan teknologi informasi. Keberadaan 24,7 juta subscriber yang dimiliki Atta Halilintar menunjukan betapa sosoknya sangat dikagumi oleh para anak bangsa," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini mengutarakan, melalui kolaborasi membuat konten Empat Pilar MPR RI dengan berbagai youtuber seperti Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Baim Wong, Jessica Iskandar, dan Irfan Hakim, dirinya berharap bisa menjangkau jutaan warga Indonesia di berbagai daerah. Melalui video youtube, siapapun, kapanpun, dan darimanapun bisa mengakses video konten tentang Empat Pilar MPR RI.

"Cukup dengan video 5-10 menit, Empat Pilar MPR RI yang dikemas kekinian bisa menjangkau jutaan orang. Tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeserpun dari anggaran negara. Yang diperlukan hanyalah kolaborasi dengan para youtuber," pungkas Bamsoet. (*)

Jumat, 17 Juli 2020

Bamsoet Dorong Pemda Serap Anggaran Rp 170 Triliun di Bank



JAKARTA, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi ketegasan Presiden Joko Widodo yang meminta pemerintah daerah segera menyerap dan membelanjakan anggaran senilai Rp 170 triliun yang masih mengendap di bank. Dengan segera membelanjakan anggaran tersebut diharapkan akan menggenjot laju perekonomian Indonesia di kuartal III tahun 2020.

"Anggaran pemerintah daerah sebesar Rp 170 triliun yang masih mengendap di bank bukanlah jumlah yang sedikit. Langkah Presiden Joko Widodo yang meminta pemerintah daerah segera membelanjakan anggaran tersebut sangat tepat guna menggerakan roda perekonomian Indonesia," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (17/7/20).

Mantan Ketua DPR RI mengingatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I tahun 2020 hanya sebesar 2,9%. Pertumbuhan ekonomi tersebut turun jika dibandingkan kuartal I tahun 2019 yang tumbuh hingga 5,07%.

"Di kuartal ke II tahun 2020 ini pun pertumbuhan ekonomi kemungkinan besar akan kembali menurun tajam. Bahkan, KADIN Indonesia memrediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 akan merosot -4 hingga -6 persen," kata Bamsoet.

Karenanya, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja yang masih mengendap di bank. Khususnya, belanja modal yang dianggap paling berdampak bagi perekonomian daerah.

"Ditengah pandemi Covid-19 seperti ini kita kita tidak bisa berharap pada investasi swasta. Hanya belanja pemerintah yang bisa diharapkan menyelamatkan laju perekonomian Indonesia. Momentumnya ada di kuartal III pada bulan Juli hingga Agustus 2020 ini," pungkas Bamsoet. (*)

Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI Sepakati Format Sidang Tahunan MPR RI



JAKARTA,  Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, jika situasi pandemi covid-19 masih mengkhawatirkan, maka pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD yang pada tahun sebelumnya dilakukan secara terpisah, tahun ini akan digabung menjadi satu kesatuan dengan dipimpin oleh Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI. Dengan demikian penyelenggaraan sidang akan lebih singkat, sekaligus menyesuaikan dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

"Sebenarnya ada keinginan kuat agar pelaksanaan pasal 152 ayat (2) Tata Tertib MPR RI dilaksanakan dengan mendengarkan para pimpinan lembaga negara menyampaikan laporan kinerja lembaganya  langsung kepada rakyat melalui Sidang Tahunan MPR tanpa diwakilkan oleh Presiden. Namun karena suasana pandemi covid-19 masih mengkhawatirkan, maka untuk sementara rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok DPD menyepakati format Sidang disederhanakan. Sidang akan dibuka oleh Ketua MPR RI dan ditutup oleh Ketua DPR RI. Presiden Joko Widodo cukup satu kali pidato dan tak perlu naik turun podium seperti tahun-tahun sebelumnya. Pidato presiden akan langsung mengupas tentang laporan tahunan lembaga negara dan kepresidenan sekaligus penyampaian progres pembangunan daerah dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan Indonesia. Kita buat singkat," ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi MPR RI dan Kelompok DPD RI, di MPR RI, Jakarta, Kamis (16/7/20).

Turut hadir para Waki Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Sedangkan para Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan Syarief Hasan hadir secara virtual. Hadir pula pimpinan Fraksi MPR RI antara lain TB Hasanudin (PDI Perjuangan), Idris Laena (Golkar), Soepriyatno (Gerindra), Neng Eem Marhamah (PKB), Taufik Basari (Nasdem), Benny K Harman (Demokrat), Tifatul Sembiring (PKS), Ali Taher (PAN), Moh. Iqbal (PPP), dan Intsiawati Ayus (Kelompok DPD).

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, mengingat situasi masih pandemi Covid-19, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI akan membatasi kehadiran fisik anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, maupun para undangan. Bagi yang tak hadir secara fisik bisa hadir secara virtual.

"Kehadiran fisik dibatasi hanya untuk pimpinan MPR RI, DPR RI, DPD RI, Fraksi MPR RI, Fraksi DPR RI, perwakilan provinsi DPD, BPK, MA, MK, KY, Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Koordinator, Panglima TNI dan Kapolri, serta mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden serta ketua partai politik. Sehingga ruang Sidang di Gedung Nusantara yang biasa diisi ribuan orang, hanya akan terisi sekitar tiga ratus orang dengan saling menjaga jarak," papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, MPR RI juga akan tetap memberlakukan protokol kesehatan dalam peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2020 di Gedung Nusantara IV MPR RI. Jumlah undangan dibatasi tak sampai seratus orang, dari sebelumnya mencapai ribuan orang.

"Undangan hanya untuk Ketua Lembaga Negara, pimpinan Fraksi/Kelompok DPD, Pimpinan Badan/Komisi, Menteri, Ketua BPIP, Panglima TNI, Kapolri, Pimpinan Partai Politik dan Ormas Lintas Agama," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menambahkan, dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi MPR RI dan Kelompok DPD RI juga memutuskan peringatan HUT MPR RI ke-75 pada 29 Agustus 2020 akan dilakukan secara sederhana. Jika di tahun sebelumnya ada acara Jalan Sehat dan puncaknya kegiatan MPR Berdo’a Bersama di lapangan terbuka halaman gedung Parlemen, tahun ini ditiadakan mengingat pandemi Covid-19.

"Sebagai gantinya, MPR RI mengadakan Seminar Internasional yang bisa diikuti secara virtual oleh siapapun dari manapun, membahas tentang pembentukan Majelis Syuro Parlemen Dunia yang digagas MPR RI. Sebagai bentuk menguatkan diplomasi internasional Indonesia di kancah dunia. MPR RI akan menghimpun parlemen dengan sistem yang sama dari berbagai negara untuk saling meningkatkan kerjasama," pungkas Bamsoet. (*)

Rabu, 15 Juli 2020

Bamsoet Dorong Perusahaan Tunaikan Kewajiban Corporate Social Responsibility



Jakarta,  Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan setiap perusahaan agar tak melupakan kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial. Melalui CSR, perusahaan telah bertanggungjawab terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan di sekitar wilayah usaha mereka. Sekaligus menjadi penguat hubungan antara perusahaan, pemerintah, dengan masyarakat berdasarkan prinsip saling menguntungkan (kemitraan).

"Jika setiap perusahaan menjalankan CSR-nya secara baik, niscaya tak akan terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Sangat penting bagi perusahaan untuk tak sekadar memandang CSR sebagai pengeluaran atau beban biaya. Melainkan memandang CSR sebagai bagian dari pembangunan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Bamsoet dalam acara Teropong CSR Award 2020 yang diselenggarakan secara virtual, di Jakarta, Rabu (15/7/20).  

Mantan Ketua DPR RI yang ditunjuk menjadi Ketua Dewan Juri Teropong CSR Award 2020 ini menilai, melalui award yang diberikan diharapkan dapat memacu semangat berbagai perusahaan untuk tetap semakin peduli terhadap CSR. Terlebih di masa pandemi Covid-19, acara penganugerahan CSR Award menjadi momentum yang sangat penting untuk menggugah kembali rasa kepedulian terhadap lingkungan sosial.

"Kepedulian dunia usaha terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya menjadi media untuk membangun semangat optimisme, serta mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa melalui solidaritas dan kegotong-royongan secara nyata," tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan berbagai kategori penghargaan. Antara lain, kategori Pengembangan Digital E-Learning yang dianugerahkan kepada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan PT Pertamina. Peduli UMKM dianugerahkan kepada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

"Ada juga kategori Pengembangan Pariwisata yang dianugerahkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia serta kategori Pengembangan Kesehatan Masyarakat diberikan kepad PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini berharap kepada para pemenang CSR Award Tahun 2020 untuk senantiasa memupuk rasa tanggungjawab dan kepekaan sosial yang tinggi kepada masyarakat dalam setiap kondisi. Bagi yang belum mendapat Award di tahun 2020, harus tetap semangat, optimis, dan terus melakukan langkah-langkah inovatif dalam melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, bangsa dan negara.

"Melalui penganugerahan CSR Award 2020, mari kita satukan semangat untuk bersama-sama bangkit dari Pandemi Covid-19. Kita harus memiliki tekad dan keyakinan bahwa kita dapat membangun sistem perekonomian yang kuat dan berkeadilan, demokrasi yang stabil dan berkualitas, serta kehidupan bangsa yang maju dan sejahtera," pungkas Bamsoet. (*)
© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved