Jumat, 03 September 2021
Sekda Soppeng Lantik 40 Pajabat Fungsional, Berikut Nama-Namanya
Tenaga Guru
– Rosmini,S.pd.
– Wahida,S.pd.I.
– Sri Yuliati,S.pd.I
– Hadrianti,S.pd.I
– Hj.Hadisah,S.pd.I
– Yuliati,S.Pd,SD
– Kasma,S.pd.I
– Kasrudi.S.pd.Gr
– Dra.Nurtati,S.pd
– Martawati,S.pd
– Nurhaeda,B.SP,S.Pd
– Endah Puspitasari R,S.Pd,Gr
– Nurdewi,S.Pd,SD
– Harniani,S.Pd,SD
– Hasnaini,S.pd,SD
– Firayanti Karim,S.Pd,SD
– Partono,S.pd,SD
– Hajerah,S.Pd,SD
– Wardah,S.pd
– Sutra,S.pd.I
– Andi Ernah,S.pd,SD
– Haerawati,S.pd.,Gr
– Sri Uli Zariah,S.pd,Gr
– Darmawati,S.pd.I
– Hariani Buhaerah,S.pd,SD
– Hasnawati S,S.pd.SD
– Masdana,S.pd,SD
– Nurmawati,S.pd.I
– Nurul Hasnah,S.pd.SD
– Hasriani,.S.pd.I
– Sinardin,S.pd.
Pemadam Dan Analisis Kebakaran
– Herianto,S.Sos
– A.Muh.Ruhbi,S.Sos
– Wawan,S.IP
– Muhtar
– Tahir,S.IP
– A.Asmuardi,S.IP
– Suardi,S.IP
– Iskandar.
Tenaga Kesehatan
– Mercy Rahmayani,S.Kep,Ners
Kamis, 02 September 2021
Bupati Soppeng Beberkan Kebijakan Pemda Terhadap Anggaran Perubahan Tahun 2021
Dikunjungi Mahasiswa Arsitektur Seluruh Indonesia, Bupati Soppeng : Saya Ingin Angkat Karya Orang Tua Jadi Kebanggaan Masyarakat Umpungeng
Rabu, 01 September 2021
Sepekan Andi Nurhidayati Jabat Plt Ketua, PAC PPP Soppeng Rampung 8 Kecamatan
Makassar, Sigapnews.com,- Pelaksana tugas (Plt) Ketua PPP Kabupaten Soppeng, Andi Nurhidayati Zainuddin tidak membutuhkan waktu lama untuk merampungkan struktur kepengurusan Pimpinan Anak Cabang (PAC) PPP di Bumi Latemmamala.
Sepekan setelah menerima surat keputusan (SK) petunjukan dirinya sebagai Plt dari DPP PPP, Andi Etti sapaannya langsung tancap gas membenahi struktur kepengurusan PPP hingga tingkatan kecamatan.
"Alhamdulillah, struktur PAC telah Kami rampungkan dan hari ini Kami serahkan ke DPW untuk di SK kan," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel usai menyerahkan permohonan penerbitan SK PAC di Kantor DPW PPP Sulsel, Jl Sungai Saddang Makassar, Selasa (1/9/2021).
Ketua Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) Sulsel ini memberikan sedikit bocoran mengenai struktur PAC yang ia bentuk. Menurutnya, di waktu yang singkat yang diberikan oleh DPP untuk menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) membuat ia harus bekerja ekstra menuntaskan kepengurusan PAC.
"Waktu yang tidak diberikan kepada Kami tidak banyak. Selain Administrasi partai harus Kami benahi total, Kami juga harus mencari orang yang tepat di 8 kecamatan untuk menjadi pengurus, bukan asal mencatut nama orang," ujarnya.
"Beberapa mantan kepala desa di Soppeng juga bergabung bersama Kami, caleg PPP Pileg 2019 juga Kami panggil menguatkan struktur partai. Ada juga mantan caleg 2019 dari partai lain yang juga bergabung bersama Kami," jelasnya.
Wakil Ketua OKK DPW PPP Sulsel, Taufik Zainuddin mengapresiasi langkah yang dilakukan Andi Nurhidayati di Kabupaten Soppeng sejak ditetapkan menjadi Plt Ketua DPC dan segera ditindaklanjuti.
"Saya terima amanahnta (permintaan untuk di SK kan). DPW segera akan menindaklanjuti," ujar Mantan Anggota DPRD Sulsel ini. (Rahman).
Selasa, 31 Agustus 2021
Bupati Soppeng Ikuti Rakorwasdanas Diharapkan Terbangunnya Komitemen Pencegahan Korupsi Melalui Laporan MCP
Lepas Masa Pensiun Kepala BPN Soppeng, Andi Kaswadi : Luar Biasa Perhatian, Banyak Inovasi dan Tim Yang Solid
Bupati Soppeng, Kakanwil BPN Sulsel, Tengku Yusniar dan Ketua DPRD kabupaten Soppeng Syaharuddin Adam (Ist).
Polres Soppeng Gelar Sidang Badan Penasehat Perkawinan, Para Peserta Sampaikan Kesiapan Berumah Tangga
Senin, 30 Agustus 2021
Sat Shabara dan Reskrim Polres Soppeng Intensifkan Ops Yustisi Tekan Sebaran Covid 19
Korem 143/HO Bantu Vaksin Mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari
Jemput Bola Vaksinasi ODGJ Di Desa Temon Simo
Terapkan Prokes Secara Ketat, Danrem 074 Warastratama Pimpin Sertijab Dandim 0728 Wonogiri
Koramil 06 Gondang Monitoring Pelaksanaan Vaksin-19
Masyarakat Harus Semakin Patuh Dan Disiplin Terapkan Prokes
Toko Batik Danar Hadi Jadi Incaran PPKM Level 4 Babinsa Kemlayan
Terbukti Langgar Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dijatuhi Sanksi Pemotongan Gaji 40 Persen
KPK OTT Bupati Probolinggo dan Suami, Begini Kronologisnya
JAKARTA, Sigapnews.com,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Probolinggo pada Senin (30/8/2021).
Dalam OTT tersebut, KPK menangkap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin. Hasan merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Nasdem.
Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada 2019.
Selain Bupati dan suaminya, KPK juga mengamankan Camat Krejengan Doddy Kurniawan, Kepala Desa Karangren Sumarto, dan Camat Kraksaan Ponirin.
Kemudian, Camat Banyuayar Imam Syafi’i, Camat Paiton Muhamad Ridwan, Camat Gading Hary Tjahjono, serta dua orang Ajudan bernama Pitra Jaya Kusuma dan Faisal Rahman.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, OTT bermula dari laporan masyarakat pada 29 Agustus 2021 soal dugaan suap yang dilakukan Doddy Kurniawan dan Sumarto kepada Hasan.
Sebelumnya, menurut Alex, Doddy dan Sumarto telah menyiapkan proposal usulan nama calon pejabat kepala desa serta menyepakati sejumlah uang untuk diserahkan kepada Hasan.
Uang tersebut diduga merupakan suap terkait seleksi dan pembubuhan paraf sebagai tanda bukti persetujuan yang mewakili Puput selaku Bupati.
"Saat diamankan oleh Tim KPK, DK (Dody Kurniawan) dan SO (Sumarto) membawa uang sejumlah Rp 240 juta dan proposal usulan nama untuk menjadi pejabat kepala desa yang diduga berasal dari para ASN di Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang menginginkan posisi kepala desa di beberapa wilayah,” ujar Alex dalam konferensi pers, Selasa (31/8).
Sementara itu, Alex menuturkan, KPK mengamankan Muhamad Ridwan dan uang sejumlah Rp 112,5 juta di kediaman pribadinya, wilayah Curug Ginting, Kecamatan Kanigarang.
Kemudian, KPK menangkap Hasan, Puput, Hary Tjahjono, dan dua orang ajudan bernama Fasial Rahman dan Pitra Jaya Kusuma di sebuah rumah.
Selanjutnya mereka dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dimintai keterangan dan diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
"Adapun barang bukti, yang saat ini telah diamankan, di antaranya berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp 362,5 juta," ucap Alex.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Puput Tantriana Sari, Hasan Aminudin, Doddy Kurniawan, dan Muhamad Ridwan sebagai tersangka penerima suap.
Selanjutnya, terdapat 18 tersangka pemberi suap, yakni Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im dan Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin.
Para tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
Adapun tersangka yang diduga menerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. (Edil Rauf).
Begini Harapan Bupati Soppeng Saat Menerima Penghargaan Nasional Bidang Pendataan Keluarga
Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,-Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak menyambut kedatangan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan, Dra. Hj. Andi Ritamariani yang dilangsungkan di Lounge Kantor Bupati Soppeng, Senin (30/08/2021).
Dikesempatan itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rita Mariani menyampaikan maksud dan tujuan kunjungannya di kabupaten Soppeng.
Ia mengatakan, ' Kami akan menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kab. Soppeng dengan Kategori Pendataan Keluarga dengan Pencapaian 100 % Target KK Terdata "Tepat Waktu" 1 April - 31 Mei 2021, sehingga kami nilai layak mendapatkan piagam penghargaan, katanya.
Dalam kesempatan itu Kepala BKKBN provinsi Sulawesi Selatan Hj. Andi Rita Mariani menyerahkan piagam tersebut dan diterima langsung oleh Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak yang disaksikan Sekda Drs.Andi Tenri Sessu, M.Si dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Hj. A. Husniati, S.Sos, MM.
Sementara itu Bupati Soppeng dalam kesempatannya mengatakan," Kami atas nama pribadi dan pemerintah kabupaten Soppeng mengucapkan banyak terimakasih atas penilaian dan pemberian piagam penghargaan ini, ujar Andi Kaswadi Razak.
Kata Bupati, "Semoga data Pendataan Keluarga (PK) tahun 2021 ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, agar program pembangunan dapat tepat sasaran, Imbuhnya.
Ditempat yang sama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dra. Hj. Andi Ritamariani menjelaskan bahwa dari 24 Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, terdapat 6 Kabupaten yang memenuhi 2 indikator yang tepat waktu dan 100 %, salah satunya adalah Kabupaten Soppeng yang menerima penghargaan langsung dari kepala BKKBN Pusat.
Selain Kabupaten Soppeng, ada Kabupaten / Kota lain yang mendapat penghargaan seperti ini yakni Kota Palopo, Kota Pare-Pare, Kab. Barru, Kab. Pangkep, dan Kab. Bantaeng, tutur Kepala BKKBN provinsi Sulawesi Selatan.
Lebih jauh kepala BKKBN provinsi Sulawesi menjelaskan bawa "Untuk indikator yang masuk didalam pendataan yaitu Kependudukan (16 indikator), Keluarga Berencana (9 indikator) dan Pembangunan Keluarga (32 indikator).
Dikatakannya, "Tindak lanjut dari hasil pendataan keluarga ini, agar dimanfaatkan bukan hanya BKKBN tapi bisa dimanfaatkan oleh instansi terkait, salah satunya yaitu kita dapat melihat data keluarga yang memiliki kecenderungan stunting, jumlah kepala keluarga, lansia termasuk jika kita ingin melakukan beda rumah itu semua ada indikatornya yang bisa kita lihat.
Andi Rita mejelaskan bahwa data BKKBN bukan mengganti data lain, tapi data kita ini akan terintegrasi mana yang kurang karena ini adalah data yang sangat update karena kita lakukan mulai tanggal 1 April sampai 31 Mei 2021, jadi datanya itu baru. Tindak lanjutnya akan dianalisis kemudian melahirkan rekomendasi seperti apa yang harus di intervensi, bebernya.
Ditambahkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Hj. A. Husniati, S.Sos, MM yang menjelaskan bahwa penghargaan ini dapat dicapai dengan menggunakan strategi yaitu turun langsung ke Kecamatan dan Desa untuk memantau semua pengawas dan tim untuk menyelesaikan pendataan dan penginputan agar dapat tepat waktu. Alhamdulillah, dengan segala usaha ini Kab. Soppeng mendapatkan penghargaan dari BKKBN Pusat.
"Adapun kader yang digunakan adalah kader yang telah terlatih dan bertempat sesuai dengan wilayah domisili masing-masing karena telah menguasai lingkungan sekitarnya dan memudahkan dalam melakukan pendataan.
Turut hadir, Wakil Bupati Soppeng, Sekretaris Daerah, dan para pengawas KB.
(Red/JOIN/Humas).
FOLLOW THE SIGAPNEWS.COM AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow SIGAPNEWS.COM on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram