EXPO Kaki Lima dan Pasar Malam APKLI PLANET CINEMA K5 BONE FAIR, Ekonomi Menggeliat Prokes Tetap Ketat

Bone (Sulsel), -Sigapnews.com,-

Walaupun masih ditengah Pandemic Covid-19, namun kebangkitan Ekonomi Rakyat Kecil sudah mulai menggema di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di wilayah kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

Asosiasi pedagang kaki lima Indonesia DPD APKLI kabupaten Bone berkolaborasi dengan PT Planet Cinema Indonesia Bone gelar EXPO KAKI LIMA dan Pasar Malam untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sekertaris Daerah Kabupaten Bone Andi Islamuddin membuka secara resmi Expo Kaki lima dan pasar malam pada Rabu Sore 03 Nopember 2021 pukul 16.30 wita.

Pembukaan secara resmi Expo Kaki lima dan pasar malam APKLI Planet Cinema K5 Bone FAIR 2021 dihadiri oleh ketua DPRD kabupaten Bone Irwandi Burhan , Kapolsek Tanete Riattang ,Akp Andi Ikbal, pembina/ Penasehat APKLI Bone, Dr Andi Sugirman, SH, MH,  Agus Mumar ST.

Selain itu juga hadir perwakilan Kadin Bone, Dinas Koperasi dihadiri oleh Andi Herman Kabid UKM, Dandim 1407 di wakili oleh Pasi Intel kodim,nKacab Bank Mandiri Andi Abdul Kadir Arisaid , Danyon C pelopor di wakili Oleh Iptu Andi Dahlan Watu.

Andi Islamuddin dalama kesempatannya mengatakan," Langkah APKLI Bone untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan patut disupport Oleh semua pihak, karena ini untuk pemulihan Ekonomi dan yang terpenting semua harus menjaga ketat protokol kesehatan Covid-19.

Karena ini merupakan harapan presiden Republik Indonesia untuk bangsa dan negara ini, agar bisa tinggalkan pandemic menuju endemik, pungkas Sekda Bone dihadapan Awak media usai membuka Expo.

Iwan Hammer Ketua DPD APKLI kabupaten Bone Sulawesi Selatan

menyampaikan, "Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang mensupport kegiatan APKLI planet Cinema K5 Bone Fair 2021, forkopimda kabupaten Bone,dan seluruh elemen yang terlibat sehingga kegiatan ini Bisa terlaksana, ujarnya.

Selain lanjut Iwan "Terkhusus ucapan terima kasih kepada management dan seluruh karyawan PT Planet Sinema Indonesia Bone yang telah mengajak dan memberikan ruang kepada APKLI untuk dipakai dalam Expo kaki lima dan pasar malam sehingga bisa membangkitkan roda perekonomian rakyat untuk menopang perekonomian Nasional, pungkasnya.

Published : Muh Ishak Hammer

Ekonomi Makin Terpuruk, Jokowi Disarankan Hapus Dewas, Penasehat dan Wamen Karena Boros

Sigapnews.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani sempat mengatakan dalam beberapa bulan ke depan pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi bakal turun hingga mencapai 4,7 persen. Beberapa faktor disebutkan menjadi penyebab salah satunya ialah virus Corona atau Covid - 19 yang sudah tersebar hampir di seluruh belahan dunia. 

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), Adi Kurniawan mengingatkan pemerintah agar waspada. Sebab menurutnya, jika pertumbuhan ekonomi tersebut menurun hingga kurang dari 5 persen maka negara mengalami ancaman serius.

"Negara dalam ancaman serius jika tidak segera diperbaiki," ujar Adi kepada wartawan di Jakarta, Senin (02/03/20).

Selain virus Corona, salah satu pimpinan Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin ini juga mengatakan banyaknya perusahaan dan anak perusahaan milik BUMN yang merugi juga menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional. 

"BUMN banyak yang merugi juga menjadi penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional. Di mana Pak Erick Thohir?" kata Adi.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti beberapa lembaga seperti Kantor Staf Presiden (KSP) termasuk jabatan-jabatan seperti wakil-wakil menteri dan sejumlah dewan pengawas dan penasihat di sejumlah lembaga. Menurut Adi, hal tersebut tidak memiliki manfaat lebih di tengah perekonomian Indonesia yang sedang merosot. Bahkan, ia menilai hanya membebani keuangan negara. 

"Gak ada manfaatnya, cuma membebani keuangan negara," tutur Adi. 

Sebab itu, Adi menyarankan kepada Presiden Jokowi beserta jajarannya untuk segera melakukan perbaikan dan memangkas lembaga jabatan-jabatan tersebut serta menunda proyek-proyek yang terkesan pemborosan. 

'Sebaiknya, proyek formula E, ibukota baru, dan proyek besar lainnya ditunda dan fokus pada perbaikan,"  pungkasnya. (red)

Bersama Kadis PPK dan UKM, Hj. Andi Darmi Wakili Bupati Soppeng Hadiri Forum Pinisi Sultan di Makassar

Plt.Kadis Pariwisata dan Pora, Kadis PPK dan UKM serta Kadis PTSP saat menghadiri Forum Pinisi Sultan (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Kabartujuhsatu.news, – Mewakili Bupati Soppeng, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Hj.A.Darmi menghadiri acara Forum Percepatan Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata Sulsel atau disingkat Pinisi Sultan. Bertempat di Hotel Fourpoint Makassar, Senin (8/3/2021).

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulsel.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, dan berharap kegiatan ini dapat membantu pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian.

“Kita akan galakkan up grading produk yang akan dipasarkan, termasuk produk UKM, termasuk packaging, dan standarisasi. Sehingga mereka yang tadinya berputar (berdagang) di lokal bisa masuk marketplace,” ucapnya.

Fokus pemerintah provinsi saat ini, lanjut Andi Sudirman, yakni refocusing anggaran yang bisa meningkatkan ekonomi dan mengatasi masalah kemiskinan di daerah ini.

Tidak hanya itu, Andi Sudirman juga mengaku bersama seluruh OPD akan bekerja untuk menumbuhkan perekonomian dengan melihat potensi ekspor mana saja yang bisa dijalankan. Karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, kontraksi ekonomi di daerah ini, salah satunya karena sektor perikanan dan pertanian yang menurun.

Meski demikian, Plt Gubernur yakin kegiatan Pinisi Sultan yang telah bekerja sama dengan Bank Indonesia, dapat membantu peningkatan perekonomian dari sektor perdagangan, investasi.

Sementara itu Hj.Andi Darmi yang juga Plt Kadis Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa forum ini sebagai upaya mendorong peningkatan daya saing, dengan mengoptimalkan potensi daerah untuk pengembangan ekonomi.

“Semoga kegiatan ini dapat membangun koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi program kerja terkait dengan investasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata antra Pemprov dan Pemkab, dan BI untuk peningkatan ekonomi di segala sektor,” harapnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Kadis PTSP, Kadis PPK dan UKM Kabupaten Soppeng yang akan berlangsung selama 2 hari.

Sumber Humas Soppeng.

Dollar Naik 17.000 Rupiah, Orang Indonesia Santai Aja Guys.

Oleh Gus Din, Pemerhati Sosial Politik.

Sigapnews.com, Jakarta - Indonesia lagi moneter melemah. Tapi kenapa tak ada yang panik dan ekonomi berjalan lancar. Yang panik pengusaha kaya raya, sahamnya anjlok, stop impor dan penyesuaian harga, tapi belum tentu. Bagi rakyat kecil kenapa tak panik, ngak ngefek guys!!! Sebab ekonomi kita berbasis rakyat dan orang tau Indonesia sebenarnya maju, tapi agak kesendat gara2 virus covid 19/corona.

Bagi rakyat kecil Indonesia sudah biasa krisis, sudah biasa kenaikan harga. Rakyat kecil bisa survive walau hanya makan indomie, tahu petis, sayuran pepaya dan makan kerupuk.

Yang penting beras tidak mahal dan minyak goreng murah. Kalau telor mahal bisa bagi dua, tahu mahal bisa bagi empat, daging mahal bisa bikin sate lalat, ayam mahal bisa makan jeroannya aja atau ususnya. Pokoknya rakyat kecil Indonesia survive deh.

Kita lihat orang kaya di Indonesia apa kena dampak, dia tau krisis ini hanya krisis semua, walau barusan bos PT Djarum kelihangan 71 T gara-gara saham korporasinya anjlok. Kenapa para konglemerat tetap survive? Sebab mereka ngak makan saham tetap makan nasi dan jagung, kadang-kadang indomie juga.. he he.

Para orang kaya di Indonesia biasa juga survive dan menganggap turunnya saham dan naiknya dolar, hanyalah sementara di tengah ketidakpastian corona yg masih diurus pemerintah. Mereka para konglomerat bersikap wait aja tanpa and see.

Selain itu para pemodal yang kaya raya di Indonesia ngak ada yang panik. Punya Mall sepi santai aja. Punya bisnis transportasi bis, travel, kapal laut dan pesawat lesu santai aja. Punya Hotel-hotel dan restoran sepi omset santai aja guys. Sebab mereka juga udah bisa survive.

Ingat selama 10 tahun ekonomi Indonesia meningkat walau sedikit stabil di angka 5 persen. Kenapa Indonesia bisa bertahan sebab ekonomi? Karena kita bukan berbasis utang kosumtif tapi di tangan Jokowi utang menjadi kosumsi produktif.

Walau 4-5 bulan kedepan ekonomi menjadi agak lesu dan dollar 20.000 sekalipun, Indonesia tetap tumbuh dalam kolektifisme, solidaritas, gotong royong dan persatuan. Sebab, dengan cobaan kasus virus covid 19, orang kaya dan miskin tak ada artinya.

Sesuai syair lagu populer, "orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati". Itulah sepenggal syair yang populer di rakyat Indonesia. Buat apa kaya tapi sakit, buat apa sakit walau harta berlimpah. Tetap yang mahal adalah sehat wal afiat.

Jokowi dan menteri-menterinya sudah bergerak menangani virus corona covid 19. Tiap hari Jokowi siang malang bekerja untuk membasmi corona dan menyadarkan masyarakat berperilaku sehat.

Kenapa Jokowi tak panik walau dolar sudah mau masuk 17.000 Rupiah? Kenapa tak menyuruh Gubernur Bank Indonesia (BI) tak melakukan intervensi? Pemerintah sadar kenaikan dollar adalah kenaikan semu dan hari ini kita tak bergantung dollar, sebab naik ngak masalah, wong memang kondisinya force mayor dan darurat.

Darurat artinya genting, namanya genting artinya situasi tak menentu dan pemerintah lagi fokus selesaikan masalah corona. Prioritas utama adalah menjaga dan melindungi nyawa rakyat Indonesia, tak peduli orang kecil atau orang kaya.

Nah guys, rakyat kecil ngak panik karena biasa survive dan bertahan. Orang kaya terutama pemodal juga ngak panik karena memahami keadaan. Presiden dan menterinya juga ngak panik karena mereka tau apa yang harus diselesaikan.

Terus yang panik siapa guys....yang panik adalah orang-orang yang tak punya kemampuan bertahan dan manja. Bisa tergantung pada keadaan dan tidak terbiasa merubah keadaan.

Salam santai #dirumahaja #lawancorona #dollarnaikgakpanik.

Syafrudin Budiman SIP biasa disapa Gus Din.
Jakarta 24/3/2020

Hadiri Penyerahan Klaim Asuransi BNI Life, Kaswadi Razak Ungkap Peningkatan Indeks Persentasi Ekonomi Kabupaten Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, - Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE menghadiri penyerahan Klaim uang pertanggungan Asuransi jiwa BNI Life Almarhum H.Rusman yang dilangsungkan di Jalan Kalibo BNI KCP Watansoppeng, Selasa (26/1/2021).

Dalam sambutannya kepala pimpinan cabang BNI sengkang Syamsu Kamar, mengatakan BNI LIFE merupakan salah satu anak cabang dari BNI yang menyediakan berbagai produk asuransi seperti Asuransi Kehidupan (Jiwa), Kesehatan, Pendidikan, Investasi, Pensiun dan Syariah.

"Produk ini memberikan perlindungan keuangan terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam masa asuransi baik disebabkan oleh kecelakaan maupun bukan kecelakaan.

"Dana yang terkumpul di BNI digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif ini digunakan dalam membiayai berbagai sektor ekonomi dan perdagangan, salah satu contohnya adalah KUR.

Dan semua prosesnya dilakukan secara online sehingga dapat terlaksana dengan cepat. Katanya.

"Hari ini dilakukan penyerahan uang pertanggungan asuransi jiwa kepada ahli waris H. Rusman sebesar 611.654.710, dimana nasabah tersebut mengambil 2 jenis produk dengan membayar premi tahunan dan bulanan, jelasnya.

Pimpinan cabang BNI tersebut berharap agar dana itu dapat bermanfaat.

Bupati soppeng, H. A. Kaswadi Razak dan dalam sambutannya,mengapresiasi program dari BNI ini, meskipun pemberian yang diberikan tidak sebanding dengan apa yg terjadi dengan almarhum yang berpulang ke rahmatullah.

Pemerintah daerah Soppeng berterima kasih, dan turut bersyukur dengan pelayanan BNI dan berharap soppeng kembali menjadi cabang dari BNI, seperti beberapa waktu dulu.

Karena, potensi soppeng ini sangat besar, dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang dari awal 5,1% dalam 2-3 tahun menjadi 8% dan membutuhkan partisipasi semua pihak dalam mengembangkan daerah ini.

Salah satu sektor yang menjanjikan adalah peternakan, pemerintah beserta beberapa pihak yang menggeluti sektor ini sepakat bekerja sama dan membangun sarana dan prasarana yang harus disiapkan dengan harapan agar kabupaten ini menjadi penentu harga di sektor peternakan.

Selain itu, sektor perkebunan dan pertanian juga mengalami peningkatan, dimana pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan dan melakukan komunikasi dengan kementerian dalam pelaksanaan nya.

Jika semua sektor ini berjalan dengan baik, maka tentu akan mendorong peningkatan perekonomian yang lebih baik.

Saat ini, pemerintah juga melakukan kerja sama dengan Universitas Hasanuddin, dimana tahun ini akan dibangun kampus di kabupaten soppeng dengan 4 jurusan yakni pertanian, peternakan, perikanan dan FKM. Tentu, dengan adanya kerjasama ini akan mendorong banyak hal di sektor ekonomi.

Dan Alhamdulillah di akhir tahun 2020 ini, ekonomi kita yang pernah turun di angka 2% naik menjadi 6%. Dan target kita, dapat normal kembali setelah 2-3 bulan kedepan. Papar Andi Kaswadi.

Pemerintah juga bertanggung jawab dengan situasi dan kondisi ditengah pandemi ini, dengan terus menyediakan fasilitas kesehatan di kabupaten soppeng ini agar penanganan covid dapat maksimal dan berharap pandemi ini bisa terselesaikan dengan cepat sehingga bisa kembali normal dan masa selanjutnya ekonomi masyarakat bisa stabil kembali. Pungkas Bupati Soppeng. (JJ).

Sumber : Humas Pemda Soppeng

Puji Keberhasilan Olly Dondokambey Gubernur Sulawesi Utara, Benteng Jokowi Siap Dukung Dua Periode

Jakarta,Sigapnews.com, – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dinilai berhasil memajukan Propinsi Sulawesi Utara, sehingga menjadi tumbuh dan berkembang di banyak sektor-sektor ekonomi. Karena itu Benteng Jokowi (Bejo) menyatakan mendukung Olly Dondokambey dua periode.

“Dukungan ini kami sampaikan langsung secara organisasi Benteng Jokowi kepada Olly Dondokambey, saat bertemu beliau 8 Agustus 2020 lalu. 

"Saya bersama Sekjen Bejo Zaenal Azis dan beberapa pengurus melakukan silaturrahim dan pertemuan terbatas dengan beliau,” kata Jack TW. Tumewan, SE Ketua Umum Benteng Jokowi, Selasa (11/08/2020) di Jakarta.

Menurut  Pak Jack sapaan akrabnya, di tangan Olly Dondokambey, persoalan dan tantangan kemajuan dilakukan Gubernur Sulut ini. Dimana Olly sapaan akrabnya menjadikan Propinsi Sulut sebagai salah satu destinasi utama pariwisata di Indonesia.

“Selama memimpin Gubernur Olly memang banyak melakukan terobosan yang berdampak bagi Bumi Nyiur Melambai menuju perubahan yang lebih baik. Salah satu yang digenjot politisi senior PDIP ini adalah sektor pariwisata,” kata Ketua Organisasi Relawan Jokowi Amin pada Pilres 2019 lalu.

Menurut Pak Jack, sejak dilantik menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Februari 2016, Olly langsung bergerak cepat. Terutama di sektor pariwisata yang menjadi potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber ekonomi berkesinambungan.

“Selama ini Gubernur Olly melakukan upaya banyak hal untuk memajukan sektor pariwisata. Terbukti beliau membuka rute penerbangan internasional ke Bandara Sam Ratulangi, Manado. Pak Olly jago dalam  Lobi-lobi kepada pemerintah pusat, kementerian, maupun swasta agar ekonomi bergerak,” tandas Pak Jack.

Saat ini kata Pak Jack, Gubernur Sulut asal PDI Perjuangan ini memulai kemudahan perizinan, bebas visa, ketersediaan maskapai pesawat dan pembangunan kanwil bea cukai. Ini yang menjadi gebrakan Olly untuk menunjang pariwisata di Sulut.

Bahkan terbukti 4 tahun terakhir, Provinsi Sulawesi Utara telah mampu mendorong pertumbuhan kinerja di sektor pariwisatanya hingga 600 persen. Atas prestasi tersebut, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menganugerahi Sulut sebagai ‘The Rising Destination of The Year 2019’.

“Pariwisata Sulut khususnya Kota Manado memiliki pertumbuhan tertinggi, dalam empat tahun terakhir. Dimana pertumbuhannya mencapai sebesar 6 kali lipat atau 600 persen sehingga layak mendapat penghargaan sebagai ‘The Rising Star’. Bahkan kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) meningkat dari sekitar 2 juta naik ke 4 juta atau dua kali lipat, 200 persen, ketimbang daerah lainnya yang hanya 5 persen sampai 10 persen,” puji Pak Jack yang juga Sekjen Asosiasi Pengusaha Pariwisata Alam Indonesia (APPAI) ini.

Tambah Pak Jack, saat ini Sulut juga terus melakukan pembenahan, termasuk membangun infrastruktur jalan raya dan pelabuhan serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM). Beliau berusaha memecahkan masalah, agar bisa mendatangkan turis lebih banyak dan menyiapkan infrastruktur memadai, untuk menunjang sektor wisata.

“Kata Pak Olly, Sulut itu bukan hanya Pulau Bunaken. Masih banyak destinasi lainnya, seperti Pulau Lembeh, Likupang, dan lainnya. Beliau perlu kita dukung agar bisa terus melanjutkan dan mengembangkan Sulut lebih maju sesuai visi Presiden Jokowi, Menuju Indonesia Maju,” ungkap Ketua Umum Himpunan Pengusaha Penggerak Pariwisata Nusantara (Hippan) ini.

Sementara itu Zaenal Aziz, Sekjen Bejo juga mendukung langkah maju Olly Dondokambey Gubernur Sulut dalam upaya memulihkan ekonomi bangsa. Terutama di masa pendemi diperlukan dukungan kepada pemerintah dalam pemulihan ekonomi masyarakat Indonesia yang terdampak oleh pandemi covid-19, salah satu pemulihan tersebut di sektor wisata.

“Wabah pandemi ini mengahancurkan sistem perekonomian masyarakat setempat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa terdapat empat sektor  yang paling tertekan akibat wabah pandemi ini, hal ini meliputi rumah tangga. Dimana sektor rumah tangga juga terancam kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama dikeluarga miskin dan rentan disektor informal,” kata Zaenal yang juga Direktur Utama PT. Dinamika Utama Jaya ini.

Selanjutnya bidang UMKM, korporasi dan sektor keuangan. Oleh karena itu ia akan turut mengambil alih dalam upaya pemerintah memajukan perekonomian bangsa di tengah pandemi.

“Untuk ikut memajukan perekonomian bangsa tentunya dimulai dari memajukan perekonomian daerah mulai dari pertanian, perdagangan, energi dan teknologi karena kemakmuran masyarakat daerah sangat berdampak pada pendapatan dan kinerja bangsa Indonesia kedepan,” jelasnya.

Menurut Zaenal, langkah awal yang dilakukan organisasinya, adalah dengan melaksanakan kegiatan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dodokambey, S.E dan Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. Hal ini untuk bersinergi dengan daerah setempat untuk membagun investasi dan energi terbarukan yang dapat mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut.

“Zaman sekarang ini, bukan saatnya lagi berkompetensi, akan tetapi yang harus dilakukan adalah kolaborasi dan sinergitas untuk kebaikan bersama,” terangnya.

Zaenal juga mengatakan, hari ini dan kedepan pemerintah itu tidak lagi bercerita tentang berkompetisi tetapi kolaborasi. Namun banyak hal yang dapat dibentuk kerjasama antara kita dengan masyarakat setempat.

“Yang mana pada akhirnya, secara bersama-sama dapat saling bekerja dalam memulihkan pendapatan dan perekonomian di tengah pandemi covid 19. Sebab apa yang disinergikan bersama ini, dapat menghasilkan hasil yang optimal untuk kemajuan bersama,” pungkas Zaenal. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman, SIP

Reformasi Pertambangan di Indonesia : Wujudkan Kedaulatan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Nasional

                  Budiarto Suselmen 

Reformasi Pertambangan di Indonesia : Wujudkan Kedaulatan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Nasional 

Penulis : Budiarto Suselmen

OPINI

Indonesia adalah negara kaya bahan galian (tambang) seperti emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan lain-lain.

[1]“ air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”, ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 ini merupakan ketentuan hasil rumusan para pendiri negara, secara esensi mempunyai “roh” sangat luhur, bukan saja dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi ketentuan ini mempunyai makna religius. 

Makna religius dimaksud adalah adanya penegasan penguasaan negara atas kekayaan alam, dimana hasil kekayaan tersebut hanya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan yang lain.

[2].Pemerintah bertanggung jawab atas usaha pertambangan di negara ini, dimulai dari proses perizinan sampai pada pascatambang, negar dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah memastikan aktivitas pertambangan telah memenuhi syarat dan prosedur serta pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat berupa : menjamin kepentingan masyarakat baik lapangan pekerjaan, perlindungan pencemaran lingkungan hidup maupun jaminan kelangsungan kehidupan sosial-budaya dan adat-istiadat setempat.

Sejak memasuki era reformasi sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem desentralisasi, memberikan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan dan mengatur daerahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Melalui penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan memaksimalkan kedaulatan rakyat melalui prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta partisipasi masyarakat berjalan dengan baik. 

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[3] Dengan Otonomi Daerah, pemberian izin kuasa pertambangan, izin kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara beralih dari Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(Studi Kasus Problematika di Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara) -

Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan kabupaten yang sebagian besar wilayah daratannya adalah pulau yakni sekitar± 1.513,98 Km2, terdiri dari daratan± 867, 58 Km2, Luas Perairan (laut) ± 646, 40 km2 dan garis pantai 178 km2.[4] Pada wilayah darat inilah terdapat potensi unggulan di bidang pertambangan seperti nikel, pasir krom, pasir kuarsa, marmer, emas, batubara, batu gunung dan sirtu (pasir kali). Investor/pemilik modal melihat ini sebagai peluang besar untuk mendapatkan keuntungan, sekaligus ikut berpartisipasi dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.

Dengan berbagai pertimbangan yakni: Pemulihan Ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe (sebelum pemekaran) kemudian menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di pulau Wawonii, antara tahun 2008-2013 setidaknya ada 18 IUP yang diterbitkan namun hanya16 IUP yang berlanjut yakni tambang logam dan tambang non logam dengan total luas lahan 23.373 hektar atau 32% dari total luas daratan Pulau Wawonii.

Realitanya berbeda dari apa yang diharapkan, keberadaan perusahaan tambang di Indonesia kini.Disebabkan beberapa perusahaan tambang diduga telah menimbulkan dampak negatif dalam pengusahaan bahan galian. 

Dampak negatifnya antara lain: rusaknya lingkungan, tercemarnya laut, terjangkitnya penyakit (bagi masyarakat yang bermukim di daerah lingkar tambang), serta konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang.

Tak ada bedanya di Kabupaten Konawe Kepulauan, hasil analisa dari beberapa literatur dan artikel yang mengulas tentang persoalan aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan, Selain telah menimbulkan konflik baru di masyarakat juga kehadiran perusahaan tambang tersebut telah melanggar batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gubernur Sulawesi Tenggara mengeluarkan keputusan pembatalan/pencabutan terhadap 9 (sembilan)  IUP di Pulau Wawonii pada tahun 2019 untuk meredam gejolak di masyarakat, menertibkan dan menata perizinan pertambangan minerba sebagai upaya penyelamatan potensi daerah dan lingkungan.

Sektor pertambangan jika dikelola dengan baik akan sangat menguntungkan pemerintah dan masyarakat seperti terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan devisa negara, pendapatan asli daerah, juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan yang tak kalah pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas masyarakat terutama yang bermukim di wilayah lingkar tambang. - Continued 

Referensi :

- Salim HS (2014). Hukum Pertambangan Di Indonesia. Jakarta: Raja GrafindoPersada,hml. 1

- Nandang Sudrajat (2013). Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia. Yogyakarta: PustakaYustisia, 2013), hlm. 1

- Dimas, Bagus, Adam Idris, NurFitriyah. 2014. Jurnal Administrative Reform

“Analis Konflik Lahan Pertambangan” Edisi Nomor 2 Volume 2. 2014

- Kasmudin. 2018. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate

Social Responsibility) Terhadap Masyarakat Kawasan Pertambangan,

SELAMI IPS. EdisiNomor 48 Volume 4.Tahun XXIII Desember 2018

ISSN 1410-2323383

- UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan 2019

- UU RI No. 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara

_________________

Penulis : Budiarto Suselmen merupakan alumni Lemhannas RI 2022, ex - BEM UHO Kementerian Advokasi dan Pergerakan 2015/2017, Menyelesaikan Skripsi dengan Judul : Pembatalan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Peraturan perundang-undangan, Pernah Mengikuti Lokakarya Kepemudaan “Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertambangan Sulawesi Tenggara Berkarakter Kerakyatan dan Prespektif Ekologis” KNPI Sulawesi Tenggara serta Pemakalah Kegiatan Call Paper Nasional FH UII "Pembaharuan Hukum Administrasi Negara".  Pengalaman Bekerja sebagai Peneliti The Haluoleo Institute, Lembaga Survei Indonesia dari 2017 – sekarang.

Mentan SYL : Jangan Terbiasa Dengan Bantuan Karena Membuat Kita Tidak Berpikir, Tapi Pakai Gagasan

Makassar, Sigapnews.com, - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) meminta para penyuluh di Sulawesi Selatan untuk menjadi pejuang dan garda terdepan dalam meningkatkan produktivitas disaat musim kemarau panjang atau el nino 2023.

Menurut SYL, penyuluh pertanian lapangan adalah “kopassus” petani yang harus menyebar ke semua desa dan mulai menghidupi petani secara mandiri melalui kelembagaan ekonomi. 

Caranya, kata SYL, penyuluh dapat menggunakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai jalan pertama dalam menangani persoalan modal.

"Jadi sintesa dalam menghadapi elnino itu adalah membuat kelembagaan yang kuat dan bernilai ekonomi. 

Termasuk didalamnya menyiapkan teknologi dan mekanisasi. Apalagi kapasitas produksi di Sulsel itu sudah 1,2 juta ton. 

"Karena itu ke depan targetnya harus meningkat melalui konsep, program dan kelembagaan yang jauh lebih kuat. 

Inilah yang disebut dengan program eksponensial," ujar SYL saat memberi pelatihan singkat kepada para penyuluh Makassar di Kopi Arnum, Minggu, 30 April 2023.

SYL mengatakan, dengan menggunakan akses KUR maka nantinya akan ada alsintan di setiap kecamatan seluruh Indonesia. 

Terlebih saat ini kementan sudah menggulirkan 1000 hektare lahan baru di semua Kabupaten Indonesia.

"Nanti akan kita carikan anggarannya setiap Kabupaten satu miliar. Jadi nanti penyuluh tinggal membuat kelembagaan ekonominya. Modalnya 1 miliar tiap kabupaten. Tapi semua setelah proses hitung ya," katanya.

Selanjutnya, kata SYL, lembaga ekonomi itu akan mengatur pengadaan pupuk, kemudian pengadaan benih dan juga sarana prasarana produksinya. Jadi pola keuangannya bukan sekedar bantuan melainkan prinsip pinjaman yang dikembalikan melalui kerja keras.

"Saya ingin dalam kelembagaan bernilai ekonomi ini nantinya ada budidaya sapi, pupuk organik, benih unggul sampai pada alat modern lainya. 

"Dan jangan kita terbiasa dengan bantuan karena itu hanya membuat kita tidak berpikir. 

"Kita pakai gagasan yuk untuk menghasilkan karya bagi bangsa dan negara," katanya.

Terkahir, SYL ingin sektor pertanian betul-betul menjadi sektor yang paling kuat dalam situasi apapun termasuk musim kemarau panjang yang akan dihadapi dalam waktu dekat. 

"Ketersediaan pangan kita harus cukup dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia," jelasnya.

(Red/**)

Perkuat Ekonomi Petani, Kementan Latih Kelembagaan Usahatani

Gowa, Sigapnews.com., Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar pelatihan Kelembagaan Usahatani bagi petani di wilayah Program READSI.

Kegiatan yang dilaksanakan serentak di empat lokasi dari tanggal 22 hingga 28 Agustus 2023 tersebut di buka langsung oleh kepala BPPSDMP Prof. Dedi Nursyamsi melalui Via Zoom virtual.

Ke empat lokasi pelatihan yang dimaksud yakni, BBPP Batangkaluku, UPT Diklat Pertanian Dinas TPH Provinsi Sulteng, UPT Diklat Pertanian Dinas TPH Provinsi Gorontalo dan UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian Distanak Provinsi Sultra.

Pelatihan kelembagan ini diharapkan dapat mengedukasi petani agar mampu meningkatkan usahataninya.

Tidak hanya itu, namun juga untuk menguatkan kemampuan petani dalam menjaga landasan ekonomi rumah tangganya.

Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo bahwa, usaha di sektor pertanian masih memiliki prospek menjanjikan. 

"Begitupun sektor Pertanian tidak ada matinya, bahkan peluang pertanian sangat besar di agribisnis, selama manusia membutuhkan makanan," terang Mentan Syahrul.

Selain itu kata Mentan bahwa, pertanian bukan hanya mengurusi produksi, tetapi juga pengolahan dan pemasarannya. 

"Petani bisa main di awal (produksi), tengah, ataupun akhir (pemasaran) dan bisa mengkombinasikan dengan teknologi," jelas Mentan.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi mengatakan, pertanian adalah salah satu sektor paling penting dalam menjaga keberlangsungan negara, dengan kata lain, pekerjaan di sektor pertanian adalah pekerjaan masa depan, tandasnya.

Sementara itu,"Presiden Joko Widodo menyiapkan dana lebih dari Rp 108 triliun untuk melakukan transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan," kata Dedi saat membuka pelatihan Kelembagaan Usahatani bagi petani di wilayah Program READSI, Selasa (22/8).

Jokowi menyampaikan hal ini di hadapan wakil presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, jajaran menteri, dan para pejabat negara lainnya dalam Sidang RAPBN dan Nota Keuangan pada tanggal 16 Agustus 2023 lalu.

Dedi mengatakan, upaya ini harus disertai usaha dari petani, penyuluh, dan segenap insan pertanian lainnya untuk selalu berupaya meningkatkan produktivitas pertanian.

"Seluruh pihak terkait harus meningkatkan kapasitasnya melalui berbagai pelatihan teknis maupun manajemen," ucap Dedi.

"Terkait dengan rendahnya produktivitas pertanian dan relatif tingginya kemiskinan di perdesaan, lanjut Dedi, pemberdayaan petani merupakan upaya penting untuk melengkapi peningkatan produktivitas pertanian, katanya.

"READSI merupakan salah satu program yang dinilai sukses dalam pemberdayaan petani skala kecil dan konsep READSI ini terus di-replikasi dan diperbarui untuk meningkatkan efektifitas pemberdayaan petani.

"Salah satu komponen penting pemberdayaan adalah penguatan kelembagaan petani," kata dia.

"Dengan sumber daya berupa pendapatan dan aset lainnya yang terbatas serta latar belakang pendidikan yang relatif rendah, petani mengalami kesulitan dalam menentukan posisi tawar dan memastikan keberlanjutan perbaikan taraf hidup, khususnya dalam aspek ekonomi.

"Semoga pelatihan serentak empat lokasi berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi 210 peserta pelatihan. 

"Pada akhirnya diharapkan produktivitas pertanian meningkat dan semakin banyak petani yang terbebas dari kemiskinan," pungkasnya.

(Red/*)

Ketum Partai UKM Indonesia Syafrudin Budiman Sambut Baik Hasil Survey SMRC

Jakarta, Sigapnews.com,- Partai UKM Indonesia secara mengejutkan pada hasil rilis survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) masuk nama partai yang memiliki angka survei 0,1 persen. Partai berbasis kalangan pelaku UMKM, Koperasi dan Pedagang, serta milenial ini fokus menggarap kalangan usaha kecil menengah.

Dimana sejajar PSI 0,5 persen, Partai Emas 0,3 persen, Partai Buruh 0,2 persen, PBB 0,1 persen, PID 0,1 persen, Partai Garuda 0,1 persen, Partai Gelora 0,1 persen, Partai Masyumi 0,1 persen dan Partai Ummat 0,1 persen. Sementara lainnya, Partai Berkarya, PKP, Pinter, Pandai, Partai Nusantara malah dapat 0 persen.

Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia menyambut gembira hasil survei SMRC sebagai langkah gerakan awal. Bagaimanapun katanya, Partai UKM Indonesia partai yang baru berdiri sejak 8 bulan lalu, pada 7 Mei 2021 di Senen, Jakarta Pusat.

"Dibandingkan PSI, PBB, Garuda, PKP, Berkarya dan Partai Buruh jauh pendiriannya. Mereka partai politik yang malah sudah pernah ikut pemilu. Jika dibandingkan Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Emas, dan PID mereka sudah berdiri 2 tahun lalu. Jadi ini spektakuler dan tanda-tanda lebih progresif kedepannya," kata Syafrudin Budiman SIP saat diwawancarai di JCo Jl. Jatiwaringin, Kota Bekasi, Sabtu (08/01/2021).

Katanya, selama ini Pengurus DPP Partai UKM Indonesia bekerja efektif lewat media digital teknologi dan informasi komunikasi. Selain menggarap kalangan UMKM dan Milenial, Partai UKM Indonesia juga menggarap basis perempuan, disabilitas dan kalangan media.

"Kenapa kami semakin populer dan sudah mendapat elektabilitas politik? Karena kita menggarap basis yang jelas dan segmen yang jelas. Apalagi partai ini adalah partai kader yang militan dan tangguh di lapangan," terang pria lulusan Sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini.

Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman mengatakan, Partai UKM Indonesia terus menyelesaikan susunan kepengurusan di 34 Propinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Pembentukan ini menggunakan jaringan-jaringan relawan Jokowi, relawan Prabowo dan pelaku UMKM se Indonesia.

"Kami selain didukung para relawan politik juga didukung kalangan UMKM. Yang lebih mantap kita didukung oleh para pelaku media, baik Pimpred, Redaktur dan Wartawan se-Indonesia. Jadi jangan kaget, kalau Partai UKM Indonesia partai paling populer di google indeks dan google news," ucap Gus Din tersenyum.

Kata Gus Din, Partai UKM Indonesia berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Sementara Visinya adalah Menuju Indonesia Bahagia untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama. Adapun Misinya adalah Keadilan Sosial, Ekonomi Kerakyatan, Kesejahteraan, Kesetaraan Ekonomi, Kemajuan Ekonomi, Persamaan Hak dan Penegakan Hukum.

"Partai UKM Indonesia adalah partai Sosial Demokrasi Kerakyatan (Sosdemkra). Dimana menginginkan negara Indonesia menjadi negara kesejahteraan (walfare state), dengan konsep pemerintahan yang mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya," pungkas Mantan Aktivis Mahasiswa 98 asal Surabaya ini.

6 Parpol Diprediksi Lolos Parlementary Threshold

Sejumlah partai politik diprediksi tak akan lolos parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen dalam perhelatan Pileg 2024 mendatang.

Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) hanya ada enam partai yang masih berada di atas ambang batas parlemen atau bisa mengirimkan kadernya untuk duduk sebagai anggota legislatif di Senayan.

Survei SMRC menunjukkan, elektabilitas PDIP berada di peringkat teratas dengan nilai 25,2 persen. Posisi kedua ditempati Partai Golkar dengan angka 11,2 persen, diikuti Partai Gerindra dengan 10,8 persen.

Selanjutnya, posisi keempat ditempati oleh PKB dengan elektabilitas 8,4 persen, ditempel Partai Demokrat 6,2 persen dan PKS menjadi partai keenam yang lolos ke Senayan dengan nilai 5,1 persen.

Kemudian, Partai Nasdem dengan elektabilitas 3,4 persen, PPP 2,7 persen, Perindo 2,0 persen, PAN 1,8 persen dan Hanura 0,6 persen.

Selain itu, ada PSI 0,5 persen, Partai Emas 0,3 persen, Partai Buruh 0,2 persen, PBB 0,1 persen, PID 0,1 persen, Partai Garuda 0,1 persen, Partai Gelora 0,1 persen, Partai Masyumi 0,1 persen, Partai Ummat 0,1 persen, Partai UKM Indonesia 0,1 persen, Berkarya, PKP, Pinter, Pandai, Partai Nusantara 0 persen.

Sementara, untuk responden yang tidak menjawab atau tidak tahu 20,9 persen.

"Masih ada waktu untuk berubah. Banyak faktor yang bisa memengaruhi perubahan itu. Salah satunya, untuk partai besar seperti PDIP adalah calon presiden yang diusungnya," kata kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas dalam pemaparan survei secara daring, Selasa (28/12/2021) kepada media. (red)

Puan : Sebelum Pemerintah Mengambil Kebijakan, Ini Yang Mesti Diperhatikan

Ketua DPR RI Dr Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Sigapnews.com,-Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia.

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan di masyarakat saat ini.

Masyarakat berharap berbagai harga kebutuhan pokok semakin terjangkau setelah pendemi mereda.

"Kenyataannya, justru pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mencekik masyarakat menengah ke bawah.

"Oleh karena itu, apa yang diharapkan oleh Ibu Puan itu menjadi benar.

"Sebelum menaikkan atau menetapkan kebijakan pemerintah harus melihat realitas yang ada, supaya kebijakannya tidak terkesan elitis," ujar Trubus.

Menurutnya, segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus memperhatikan suasana kebatinan yang ada di masyarakat dan kondisi riil yang dihadapi.

Hal itu patut dilakukan agar pemerintah tidak berhadapan langsung dengan resistensi masyarakat.

Menurut Trubus, ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah agar kebijakan kenaikan BBM tidak mengakibatkan gejolak publik.

Pertama, pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat terkait kebijakan penaikan harga BBM, dari dasar kebijakan, kondisi nasional dan global, hingga dampak dan antisipasi dari dampak yang ditimbulkan.

"Pemerintah harus memperbaiki komunikasi publik. Jadi masyarakat diberikan edukasi," lanjutnya.

Kedua, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak dengan membuat jaring pengaman sosial yang kuat.

Jaring pengaman sosial itu berupa stimulus ataupun paket peringanan untuk mendorong masyarakat semakin produktif, Utamanya untuk sektor UMKM dan padat karya.

"Pemerintah harus menyiapkan segala jaring pengaman sosial," tegasnya.

Jaring pengaman sosial juga harus diarahkan pada hal produktif untuk masyarakat di perkotaan dan pedesaan.

"Jadi masyarakat sekarang ekonominya ekonomi kerakyatan saja, ekonomi dari basis bawah," sambungnya.

Jangan BLT

Meski demikian, Trubus tidak sepakat jika pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) akibat kebijakan penaikan harga BBM.

"Tapi jangan BLT itu. BLT kan suasananya sudah gak cocok lagi, Karena kemarin pandemi, sekarang masyarakat sudah bermobilitas.

Jadi kebijakan yang lebih tepat menstimulus masyarakat untuk memperoleh keringanan misalnya untuk pupuk, kebutuhan pertanian," tegasnya.

Trubus menyarankan pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan mengevaluasi pengeluaran negara yang berjumlah besar seperti untuk belanja pegawai dan pembangunan.

Pembiayaan infrastruktur bisa dilakukan melalui skema yang melibatkan pihak ketiga sehingga tidak membebani keuangan negara.

"Pemerintah melakukan efisiensi. Misalnya untuk ASN yang anggarannya besar. Hal-hal yang terkait dengan pembangunan dievaluasi dulu," sambungnya.

Meski demikian, pemerintah disarankan untuk menstabilkan dahulu harga kebutuhan pokok, dibanding langsung menaikkan harga BBM.

"Kalau menurut saya distabilkan dulu harga. Jadi masyarakat ada kesiapan secara mental dalam menghadapi dinamika situasi yang bergejolak itu," pungkasnya.

Sementara itu, kata Ekonom INDEF, M Rizal Taufikurahman mengharapkan pemerintah diharapkan menahan rencana kenaikan gas elpiji 3 kg.

“Rumah tangga menengah kebawah sudah pakai itu dan sangat sensitif dengan perubahan harga.

"Kalau menengah kebawah tertekan karena elpiji 3 kg dicabut, nah ini akan menggerogoti konsumsi dan daya beli masyarakat,” ujarnya, selasa (17/5).

Lalu untuk rencana kenaikan harga BBM, Rizal mengatakan pemerintah perlu mengkaji betul, mengetahui untung dan rugi, memanfaatkan peluang yang ada.

Selama ini kata dia, pemerintah mendapat keuntungan dari ekspor minyak mentah dan mengimpor balik ke dalam negeri. Namun keuntungan tersebut apakah cukup untuk membiayai subsidi BBM.

Pada prinsipnya, dalam merencanakan kenaikan harga, harus diperhatikan betul dampaknya kepada masyarakat.

“Kita tidak mengorbankan konsumsi rumah tangga yang jelas jelas mempengaruhi transmisi dan mekanisme ekonomi dalam negeri.” ujar Rizal.

Pemerintah perlu menjaga pergerakan harga dalam negeri, agar ekonomi yang tengah tumbuh ini terus bergerak maju. (***)

Published : HB

Bupati Soppeng Harap Kamar Perawatan Tidak Terisi dan Jangan Lagi Ada Alumni Corona

 

Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com, - Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak, SE dan Wakil Bupati Soppeng Ir. H.Lutfi Halide beserta Ketua dan Wakil Ketua TP PKK melaksanakan acara ramah tamah yang dilangsungkan di halaman rujab bupati Soppeng jalan pengayoman Watansoppeng, Sabtu siang (27/2/2021).

Usai menggelar ritual adat penerimaan, Bupati Soppeng didampingi wakil Bupati Soppeng menyampaikan pidato yang disaksikan seluruh pejabat lingkup pemkab Soppeng, forkopimda, organisasi, komunitas dan para tokoh masyarakat dan simpatisan.

Bupati Soppeng dalam kesempatannya mengucapkan rasa syukur atas terselenggaranya Pilkada yang aman dan damai sekaligus mengucapkan terimakasih kepada penyelengara, pihak polri dan TNI, para stakeholder serta seluruh lapisan masyarakat atas sumbangsinya menciptakan suasana damai dan aman di bumi latemmamala.

Selain itu Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak menyinggung terkait penanganan covid 19 di kabupaten Soppeng.

Dikatakannya, "Saya yakinkan bahwa Kami tak akan lemah dimata masyarakat, kami akan hadapi kondisi apapun karena keselamatan masyarakat bagi kami bersama wakil bupati Soppeng adalah hal yang utama.

"Kami bersama Satgas covid 19 dalam menjaga masyarakat kabupaten Soppeng dan yakinlah bahwa apa yang kami lakukan adalah yang terbaik bagi masyarakat.

" Kami ingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa sudah setahun kita bekerja tanpa pamrih, mengorbankan segala-galanya yang kita miliki, oleh sebab itu kami minta kesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok karena yang kita hadapi adalah sesuatu yang maha berat, tapi kami rela mempertaruhkan jabatan demi keselamatan masyarakat, terang Bupati Soppeng.

"Saya tahu kami bersama wakil bupati Soppeng adalah abdi masyarakat, adalah pelayan masyarakat yang setiap saat akan mengabdikan diri untuk daerah yang kita cintai ini, ujarnya.

Untuk itu, lanjut Kaswadi, " Maafkan kami dan kami akan melindungi masyarakat kabupaten Soppeng, imbuhnya.

Bupati Soppeng juga menyinggung terkait suasana bulan Ramadhan di bulan April yang akan datang .

Kaswadi menuturkan, bahwa dirinya juga ingin melaksanakan tarawih seperti tahun-tahun sebelumnya sebelum adanya pandemi covid, cukup bagi kami yang kita alami seperti tahun kemarin bertarawih dan shalat berjamaah bersama tidak bisa kita lakukan disebabkan karena covid 19, bebernya.

"Kami tidak ingin melihat masyarakat melakukan ibadah di bulan ramadhan dengan tidak maksimal, tuturnya.

" Target kami bersama wakil bupati Soppeng bersama satgas covid 19 akan bekerja maksimal. Terangnya.

Terkait pendidikan bagi guru dan siswa di masa pandemi covid, Bupati Soppeng sangat prihatin dengan kondisi saat ini.

Dikatakan Kaswadi "Kami melihat Guru-Guru dan anak siswa kita dimasa pandemi ini tidak bisa mengajar dan belajar seperti sebelumnya, bayangkan anak-anak kita yang sudah kelas 3 SMP dan SMA yang akan menghadapi ujian akhir begitupun dengan anak yang baru masuk terdaftar di sekolah dan belum pernah menginjakkan kakinya di sekolahan, inilah masalah pendidikan yang harus diselesaikan, oleh sebab itu mari bersama bersatu padu dengan prinsip yassisoppengi dalam melawan covid 19 dengan mematuhi protokol kesehatan, imbuhnya.

"Siapapun yang menghalangi dan menghambat kewajiban-kewajiban pemerintah terhadap masyarakat, maafkan kami dan akan kami terobos semua itu, tegas Bupati Soppeng.

Lebih lanjut dikatakan" Kami rela memperjuangkan segala-galanya, jabatan adalah amanah yang wajib kami pertaruhkan dan akan terukir dalam sejarah, baik tidaknya kami akan ditentukan diakhir masa jabatan.

"Pengabdian bagi kami adalah segala-galanya, untuk itu permasalahan yang kita hadapi adalah sangat amat berat, masalah kesehatan juga segala-galanya, disisi lain ekonomi juga tidak bisa dikesampingkan yang harus kita jaga, namun kita patut syukuri bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi yang hanya 2, sekian persen saja tapi itulah yang tertinggi di wilayah Sulawesi Selatan sesuai data yang ada dibanding beberapa kabupaten yang masih minus. Ungkap Bupati Kaswadi Razak.

"Alhamdulillah di kabupaten Soppeng dengan prinsip Yassisoppengi masalah kesehatan dan ekonomi masih tetap terjaga dan alhamdulillah perhari ini yang terkonfirmasi covid 19 tinggal 1 orang yang menjalani isolasi mandiri, jelasnya.

Kaswadi meminta doa restu agar tidak lagi terisi kamar perawatan karena menurutnya sudah banyak alumni corona di Soppeng, katanya.

Demi masa depan kita semua maka pemberlakuan prokes kita kedepanan demi kesehatan dengan tidak mengesampingkan masalah ekonomi, pungkasnya. (Red/Zulfikar).

Ormas SMP Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Bisa Majukan Ekonomi dengan Regulasi Efektif

Jakarta, Sigapnews.com, - Anshar Ilo Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Merah Putih (DPP SMP) yakin visi Indonesia Maju dari Presiden Jokowi akan bisa terealisasi dengan baik dengan disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dimana UU ini bisa memajukan perekonomian negara dengan regulasi aturan yang efektif dan progresif.

“Omnibus law RUU Cipta Kerja sudah resmi disahkan menjadi UU melalui rapat paripurna DPR RI, Senin (05/10/2020) kemarin. UU Cipta Kerja ini terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Yang mana didalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup,” kata Ilo sapaan akrabnya, saat dihubungi, Selasa (06/10/2020).

Ia mengatakan, Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah di balik pembentukan Omnibus Law. Menurut orang kepercayaan Presiden Jokowi ini, UU Omnibus Law untuk memangkas dan menyederhanakan berbagai regulasi yang tumpang tindih.

“Pemerintah merasa terkekang, sehingga ruang geraknya terbatas dalam pengambilan keputusan, yang akhirnya menjadi lambat dan kurang tepat. Omnibus Law kata Airlangga Hartarto Menko Bidang Perekonomian merupakan sebuah Undang-Undang (UU) untuk menyelesaikan isu besar dengan mencabut atau mengganti beberapa UU sekaligus, sehingga regulasi menjadi lebih sederhana,” kata Ilo.

Ketua Umum Relawan Jokowi ini, memberikan apresiasi atas sikap pemerintah yang diwakili Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR RI.

Lanjut Ilo, penerapan UU Omnibus Law  Cipta Kerja ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi ditengah Covid-19 ada kemerosotan ekonomi yang lagi melanda masyarakat.

“Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto sudah menyatakan, salah satu alasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) juga untuk memprioritaskan program penanganan pandemi Covid-19. Dikatakan Ketua Umum Partai Golkar ini bahwa, penting bahwa UU ini menjadi catatan, untuk memprioritaskan, program penanganan Covid,-19” kata Ilo menegaskan apa yang disampaikan Airlangga Hartarto.

Kata Ilo juga, Indonesia saat ini terjebak pada over-regulasi. Dimana pada masa pemerintahan Jokowi di tahun 2019 lalu, sudah terbit 10.180 regulasi. Terlihat dan tercatat ada 8.584 Peraturan Menteri, 839 Peraturan Presiden, 526 Peraturan Pemerintah, dan 131 UU.

“Karena itu sesuai instruksi Presiden Jokowi kepada Menteri Kordinator Bidang Perekonomian bahwa, salah satu acuan pertimbangan perwujudan Omnibus Law, adalah memangkas dan menyederhanakan regulasi. Perekonomian nasional dikuatkan dengan Omnibus Law melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberian fasilitas perpajakan,” terang Ilo.

Katanya, ada sisi positif dari Omnibus Law, yakni untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran. Dimana fokus Omnibus Law adalah untuk menciptakan pekerjaan bagi 7 juta pengangguran yang ada. Bahkan, Omnibus Law diyakini akan berdampak positif terhadap pengembangan pembangunan properti.

“Ada tiga hal yang menjadi tujuan dalam pembuatan Omnibus Law ini, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM. Ini akan menjadi solusi terbaik penyerapan tenaga kerja dan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Ilo pria asal Sulawesi Selatan ini. 

Terkahir kata Ilo, UU Cipta Kerja juga  melindungi Hak-hak Ulayat dan Masyarakat Adat di pelosok-pelosok Indonesia. "Harapan UU Cipta Kerja ini juga untuk melindungi hak ulayat dan masyarakat adat untuk diperhatikan dan dijaga," pungkas Ilo. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Foto: Istimewa

Bamsoet Dorong Pemda Serap Anggaran Rp 170 Triliun di Bank

JAKARTA, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi ketegasan Presiden Joko Widodo yang meminta pemerintah daerah segera menyerap dan membelanjakan anggaran senilai Rp 170 triliun yang masih mengendap di bank. Dengan segera membelanjakan anggaran tersebut diharapkan akan menggenjot laju perekonomian Indonesia di kuartal III tahun 2020.

"Anggaran pemerintah daerah sebesar Rp 170 triliun yang masih mengendap di bank bukanlah jumlah yang sedikit. Langkah Presiden Joko Widodo yang meminta pemerintah daerah segera membelanjakan anggaran tersebut sangat tepat guna menggerakan roda perekonomian Indonesia," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (17/7/20).

Mantan Ketua DPR RI mengingatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I tahun 2020 hanya sebesar 2,9%. Pertumbuhan ekonomi tersebut turun jika dibandingkan kuartal I tahun 2019 yang tumbuh hingga 5,07%.

"Di kuartal ke II tahun 2020 ini pun pertumbuhan ekonomi kemungkinan besar akan kembali menurun tajam. Bahkan, KADIN Indonesia memrediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 akan merosot -4 hingga -6 persen," kata Bamsoet.

Karenanya, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja yang masih mengendap di bank. Khususnya, belanja modal yang dianggap paling berdampak bagi perekonomian daerah.

"Ditengah pandemi Covid-19 seperti ini kita kita tidak bisa berharap pada investasi swasta. Hanya belanja pemerintah yang bisa diharapkan menyelamatkan laju perekonomian Indonesia. Momentumnya ada di kuartal III pada bulan Juli hingga Agustus 2020 ini," pungkas Bamsoet. (*)

Jurnalis Online Indonesia Sulsel Gagas Kebangkitan Ekonomi Bangsa

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,- Informasi merupakan kebutuhan manusia. Pada era teknologi saat ini berbagai kebutuhan akan informasi, pendidikan, hiburan, perekonomian dan akses pengetahuan dapat lebih mudah di akses masyarakat melalui berbagai media. Keadaan ini dilatarbelakangi oleh gerakan perubahan dan kemajuan yang bergerak semakin dinamis.

Dalam situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) secara global, perkembangan informasi berbasis digital semakin dibutuhkan. Masyarakat membutuhkan informasi yang kredibel dan terpercaya untuk mengetahui fenomena Covid-19 dan berbagai dampaknya. Dengan demikian, masyarakat semakin memahami cara-cara melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar secara tepat.

Terkait hal itu, siapa yang mengawali kebangkitan dan kekuatan untuk keluar dari pandemi Covid-19? Karena berbagai informasi melalui internet dan media lainnya terus dikejar oleh masyarakat.

Jurnalis online Indonesia (JOIN) provinsi Sulawesi Selatan kini mempelopori kebangkitan Ekonomi di setiap daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal itu terungkap saat DPW JOIN Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi yang dihadiri sejumlah DPD Jurnalis Online Indonesia Kabupaten/kota yang dipandu oleh Sekwil DPW JOIN Sulsel Sudarman Joni serta Ketua Pusdiklat Jurnalis Online Indonesia, Bapak Zulkarnain Hamson, S.Sos., M.Si. Minggu (1/8/2021).

Dalam kegiatan rakor virtual Zoom tersebut Ketua DPW JOIN Sulsel, Dr. Arry Abdi Salman, S.Ikom.,SH.,MH.,CPCE menyampaikan agar setiap DPD Join di kabupaten kota untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengedukasi warga masyarakat untuk terkait protokol kesehatan maupun solusi cerdas dalam kebangkitan ekonomi setiap daerah.

Dr. Arry Abdi Salman, S.Ikom.,SH.,MH.,CPCE dikesempatan itu juga berharap agar bersama-sama pengurus HIPMI dan Pengurus Kadin untuk membuat sebuah kegiatan dialog kebangsaan dan kebangkitan ekonomi jelang HUT kemerdekaan RI, jelas Ketua DPW JOIN Sulsel.

"Dari 15 DPD Join kabupaten/kota yang sudah pelantikan agar segera mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah masing-masing maupun HIPMI dan Kadin, ujarnya.(Edil Rauf).

Ekonom H.Bustam Pinrang Harap Bank BTN Terdepan Dalam Pelayanan Keuangan Perbankan Nasional

Sigapnews.com, Jakarta - PT. Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berusia 70 tahun diharapkan terdepan dalam pelayanan jasa keuangan perbankan nasional. Saat ini BTN sangat baik dan dipercaya dalam fasilitas kredit sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga.

Penyataan ini disampaikan H. Bustan Pinrang Pengamat Ekonomi Mikro/Kerakyatan saat ditemui di Kantor Staf Presiden (KSP), Istana Negara, Jl. Merdeka Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jum'at sore (03/07/2020).

"Kebijakan BTN di bidang layanan jasa sudah cukup bagus, akan tetapi perlu peningkatan layanan keuangan berbasis sektor rill. Terutama di bidang layanan keuangan pinjaman usaha Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Kecil Menengah (UKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi," kata Bustan yang juga Direktur Utama PT Pinrang Mall Sejahtera (PMS).

Menurutnya, layanan keuangan kredit perumahan dan layanan keuangan keluarga sudah bagus. Akan tetapi kata Bustan, harus ditingkatkan pada bidang layanan ekonomi rakyat, baik IKM, UKM, UMKM dan Koperasi.

"BTN sudah berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan. Baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan, yang terintegrasi dalam sektor perumahan di Indonesia. Bahkan, sudah memberikan layanan unggul dalam pembiayaan kepada sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga. Serta sudah berhasil meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis digital," jabarnya.

Diharapkan kata Bustan, BTN harus menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi. Dimana nantinya sudah meningkatkan shareholder value dengan fokus kepada peningkatan pertumbuhan profitabilitas sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance.

"Kebijakan jasa keuangan perbankan yang sudah baik diteruskan secara berkelanjutan. Terutama kepedulian pada kepentingan masyarakat sosial dan lingkungan yang selama ini fokus pada perumahan yang rata-rata PNS, TNI dan Polri," tukas Bustan tokoh masyarakat asal Sulawesi Selatan ini.

Ia menambahkan, kedepan juga bukan hanya berbentuk kredit perumahan dana jasa layanan keuangan lainnya. Harusnya juga diarahkan pada kredit inkubasi bisnis, penguatan ekonomi rakyat dan pengembangan usaha IKM, UKM, UMKM dan Koperasi. Kalau ekonominya masyarakat kuat pasti bisa kredit rumah juga, jadi untungnya dua kali.

"PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., memang sudah mengeksekusi berbagai langkah strategis untuk menjadikan BTN sebagai rumah bagi kalangan milenial pada 2020. Dimana perseroan ini berencana menyediakan rumah bagi milenial, sekaligus sebagai tempat menyimpan dana, hingga melakukan berbagai transaksi," tandas Bustan yang sempat digadang-gadang sebagai calon Menteri Koperasi dan UKM ini.

BUMN Logo Baru, Harapan untuk Indonesia Maju

H. Bustan Pinrang Pengamat Ekonomi Mikro/Kerakyatan mendukung langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu (01/07/2020) lalu meluncurkan logo baru. Logo inovatif ini sebagai simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan.

Kata Bustan, sebagaimana disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir, makna dari perubahan logo ini adalah bagaimana BUMN terus adaptif terhadap perubahan zaman. Sekalipun zaman berubah, namun tetap ada karakter yang bertahan, yakni jati diri dan budaya bangsa.

“Kata Pak Menteri BUMN, logo ini mencerminkan bagaimana kita tetap tidak melupakan jati diri dan budaya kita sebagai bangsa yang besar dan kuat. Hal itu menjadi ciri dari lambang Garuda,” kata Bustan memuji Erik Thohir yang melakukan inovasi untuk kemajuan BUMN nasional.

Menurut Bustan logo baru BUMN, memiliki jati diri yang dibalut dengan nuansa inovasi sebagai bagian dari warna zaman saat ini. Begitu juga menjadi simbol kolaborasi yang menjadi kekuatan bangsa ini yang tertuang dalam budaya gotong-royong.

"Lgoo Kementerian BUMN kali ini terdiri atas empat unsur utama, yakni Garuda Pancasila, semangat kolaborasi, BUMN, dan inovasi teknologi. Garuda Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan semangat kolaborasi merupakan implementasi dari nilai luhur kegotong-royongan bangsa Indonesia," jelasnya.

Terakhir kata Bustan sesuai keterangan Erick Thohir Menteri BUMN, warna BUMN sebagai identitas instansi juga tertera dalam logo baru. Simbol inovasi teknologi ditampilkan sebagai perlambang arah dan fokus BUMN menghadapi perubahan zaman. Sedangkan inisial BUMN yang tersurat dalam logo merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang dikemas dalam gaya visual kontemporer.

“Telihat jelas kan, ventuknya yang logogram dan kontemporer mencerminkan semangat kolaborasi dari para pemangku kepentingan. Ini sekaligus membawa semangat profesionalisme BUMN yang berorientasi menjadi pelaku usaha kelas dunia,” urainya.

Kata Bustam, logo Kementerian BUMN kali ini terdiri dari dua warna utama, yaitu biru tua yang mencerminkan sifat bijak dan biru muda yang mencerminkan sifat progresif. Palet warna dalam identitas logo terinspirasi dari warna biru laut dan langit Indonesia. Warna biru mencerminkan keterbukaan, inovasi, inspirasi, dan imajinasi.

"Perpaduan antara kedua biru tersebut menggambarkan harmonisasi akan kebijakan dan kedewasaan dalam berpikir maupun bertindak dengan semangat inovasi yang berorientasi pada masa depan," imbuhnya.

Terkahir menurut Bustan, selain peluncuran logo, Kementerian BUMN juga mempertegas nilai-nilai organisasi yaitu AKHLAK. AKHLAK menjadi nilai yang akan diterapkan oleh Kementerian BUMN dalam melayani negeri.

“Pak Erick Thohir menginginkan BUMN memiliki AKHLAK. Dimana makananya memiliki singkatan Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Masing-masing nilai memiliki penjabarannya sendiri untuk penerapan kode etik dan kode perilaku yang akan diterapkan di Kementerian BUMN,” pungkas Bustan yang dikenal dekat dengan kalangan Istana. (Syafrudin Budiman)

Bamsoet Bersama Mensos Serahkan Bantuan Sembako Kepada Para Veteran

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo bersama Menteri Sosial Juliari Batubara dan Keluarga Besar FKPPI menyalurkan 1.500 paket sembako Bantuan Presiden (Banpres) kepada para keluarga veteran dan warakawuri pejuang Operasi Seroja Timor-Timur, di komplek Seroja, Bekasi Utara. Mereka termasuk bagian kelompok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

"Para pejuang, termasuk eks Operasi Seroja, adalah pembela kedaulatan Indonesia. Berkat pengorbanan mereka, Indonesia hingga kini tetap tegak berdiri. Tak sedikit dari para pejuang yang ikhlas mengorbankan harta dan nyawa, maupun sebagian tubuhnya, demi menjaga kehormatan Indonesia. Karena itu negara harus tetap hadir memberikan perlindungan sosial kepada mereka," ujar Bamsoet usai menyerahkan 1.500 paket sembako dari Presiden Joko Widodo secara simbolis, kepada keluarga pejuang operasi Seroja, di Bekasi, Selasa (16/6/20).

Selain dihadiri Menteri Sosial Juliari Batubara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua Umum KB FKPPI Pontjo Sutowo, turut hadir Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Ketua Forum Komunikasi Pejuang Korban Perang Operasi Seroja Timor-Timur Roni Muaya, Aster Kasad Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari, Aspotmar Kasal Mayjen TNI (Mar) Yuniar Ludfi, Aspotdirga Kasau Marsda TNI Suparmono, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Risyapudin, Ketua FKPPI yang juga menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto.

Mantan Ketua DPR RI menilai pelibatan organisasi kemasyarakatan (Ormas), seperti FKPPI, dalam penyaluran bantuan sosial sangat penting dilakukan. Selain sebagai salah satu wujud partisipasi rakyat, juga untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi. Kegiatan Ormas yang sehari-hari sangat dekat dengan kehidupan rakyat, akan mempermudah proses penyaluran bantuan sehingga bisa tepat guna dan tepat sasaran.

"Melalui stimulus fiskal keempat, pemerintah telah mengalokasikan Rp 677,2 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional, dimana Rp 203,9 triliun diantaranya digunakan untuk perlindungan sosial. Kreatifitas Kementerian Sosial meluncurkan bantuan sosial non-reguler berupa Bantuan Presiden (Banpres) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) patut diapresiasi. Keduanya melengkapi program bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sehingga bisa memperluas cakupan kelompok masyarakat yang menerima perlindungan sosial dari negara," urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, semakin banyak warga yang menerima bantuan sosial, akan semakin meminimalisir timbulnya krisis ekonomi sebagai lanjutan dari krisis kesehatan yang telah melanda Indonesia dan banyak negara dunia lainnya akibat pandemi Covid-19. Ketiadaan krisis ekonomi juga bisa menekan terjadinya krisis sosial dan krisis politik. Sehingga pandemi Covid-19 tidak sampai membuat kondisi bangsa penuh gonjang-ganjing.

"Berbeda dengan kalangan menengah atas yang mempunyai pendapatan tetap per-bulan sehingga bisa tetap nyaman menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), saudara-saudara kita dari kalangan menengah bawah yang mengandalkan pendapatan harian dari pekerjaan sektor informal, sangat terpukul pendapatannya akibat PSBB. Karena itulah negara hadir melindungi mereka dengan berbagai program bantuan sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan berdampak pada cepatnya proses pemulihan ekonomi nasional" pungkas Bamsoet.

Dalam acara tersebut, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo menyematkan jaket FKPPI kepada Menteri Sosial Juliari Batubara, sebagai pertanda bahwa dirinya telah menjadi bagian dari keluarga besar FKPPI. Usai penyerahan 1.500 paket sembako Banpres secara simbolis, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Menteri Sosial Juliari Batubara juga mengunjungi rumah para keluarga veteran dan warakawuri pejuang Operasi Seroja.

Ketua Forum Komunikasi Pejuang Korban Perang Operasi Seroja Timor-Timur, Roni Muaya, mengatakan, Bambang Soesatyo merupakan Ketua MPR RI pertama yang mengunjungi komplek Seroja sejak didirkan tahun 1976. Kedatangannya ini menjadi pertanda bahwa MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan juga punya kepedulian terhadap para veteran dan warakawuri, khususnya pejuang operasi Seroja, Timor-Timur. (Bs).

Sekjen: Refleksi HUT ke 1 Partai UKM Indonesia, Kader Muda Milenial dan Muda Enterpreneur Pasti Cocok Disini

SIGAPNEWS.COM - Jakarta - Dalam perjalanan Partai UKM Indonesia yang berumur satu tahun sejak kelahirannya 7 Mei 2022 di Senen, Jakarta Pusat. Partai UKM Indonesia telah tumbuh sebagai Partai Kader berbasis Intelektual Organik dan mengimplementasikan ekonomi kerakyatan.

Hal ini disampaikan Herdianti Puspitasari, S.Si Sekretaris Jenderal DPP Partai UKM Indonesia. Dalam acara Peringatan HUT ke 1 Partai UKM Indonesia dan Peringatan Tragedi dan Refleksi Mei 1998 di Restoran Sultan, Tower Gaharu, Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, Sabtu malam (21/05/2022).

"Alhamdulillah Partai UKM Indonesia sudah berusia 1 tahun sejak berdiri 7 Mei 2022. Perkembangan dan konsolidasi kader dan anggota terus bergerak ke daerah-daerah  Partai UKM Indonesia tidak hanya mengedepankan politik formil akan tetapi gerakan politik subtansial," kata An-An sapaan akrabnya.

Sarjana Ilmu Komunikasi lulusan London School University ini menyatakan Partai UKM Indonesia tetap fokus menggarap basis pelaku UMKM, Koperasi dan Pedagang. Selain itu basis Perempuan, Milenial, Disabilitas dan kalangan media.

"Partai UKM Indonesia terus berkibar atas dukungan para pelaku UMKM, Koperasi dan Pedagang di seluruh Indonesia. Tanpa mereka, Partai UKM Indonesia tidak akan lahir, untuk itu kami sampaikan terima kasih atas kepercayaannya," ujar Sekretaris Yayasan Bunda Merah Putih ini.

Menurutnya, Partai UKM Indonesia memiliki Visi 'Mewujudkan Indonesia Bahagia untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama Sesuai Pancasila dan UUD 1945. Sementara Misi-nya adalah Keadilan Sosial, Ekonomi Kerakyatan, Kesejahteraan, Kesetaraan Ekonomi, Kemajuan Ekonomi, Persamaan Hak, dan Penegakan Hukum.

"Partai UKM Indonesia kenapa terus popular dan terus diterima masyarakat karena menerapkan sistem kolektif kolegial. Pembangunan basis-nya button up lahir dari bawah dan akar rumput rakyat kecil. Jangan heran kalau kami terus populer dan diterima masyarakat Indonesia," pungkas An-An penuh bangga. (red)

Bupati Soppeng Jalin Kerjasama Dengan LAN, Terbuka Peluang Ciptakan Inovasi Pelayanan Publik

Makassar, Sigapnews.com,- Pemerintah Kabupaten Soppeng dibawah pimpinan HA Kaswadi Razak, SE menjalin kerjasama dengan Puslatbang (Pusat Pelatihan Pengembangan) Aparatur Sipil Negara (ASN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI yang ditandai dengan Penandatanganan Mou Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Lembaga Administrasi Negara yang dilangsungkan di

Aula Puslatbang KMP LAN RI Makasar, Rabu 09/03/2022.

Penandatanganan MoU tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Soppeng Melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi Terapan

Bupati Soppeng, H. Andi Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan(MoU) ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi serta Pendidikan terapan, karena merupakan suatu keharusan untuk menyiapkan dan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara Kabupaten Soppeng yang berAKHLAK sesuai dengan core values (nilai inti) ASN seluruh Indonesia yang menjadi komitmen bersama pimpinan dan seluruh ASN

"Kami menyampaikan rasa syukur dan Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat atas terlaksananya kegiatan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) ini.

"Hal ini sangat membantu dalam melakukan pembenahan untuk mewujudkan Clean Government dan Good Government khususnya pada Pemerintah Kabupaten Soppeng. 

"Semoga dengan ditandatanganinya Nota kesepakatan (MoU) ini akan terjadi kerja sama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Lembaga Administrasi Negara sehingga terwujud percepatan pelaksanaan visi misi Kabupaten Soppeng yaitu "Soppeng yang lebih melayani, maju dan sejahtera".

"Kami sangat berharap dukungan penuh oleh pihak Lembaga Administrasi Negara dapat membantu Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk menguatkan kelembagaan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kabupaten Soppeng

"Kami sangat berterima kasih kepada pihak Lembaga Administrasi Negara dan berharap kerja sama ini berjalan dengan baik dan dapat membantu kami dalam menciptakan inovasi-inovasi terutama terhadap pelayanan dasar pada masyarakat. 

"Mengingat Indeks Pembangunan Manusia yang terakselerasi dari 65,95 poin pada tahun 2016 menjadi 68,67 poin pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 68,99 poin secara umum kenaikan angka IPM Kabupaten Soppeng meningkat sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 sebesar 3,04 poin, ini membuktikan bahwa kualitas pembangunan manusia di kabupaten Soppeng semakin membaik dan bersiap menghadapi segala tuntutan pekerjaan di era Revolusi Industri 4.0 .

Dari segi kesejahteraan sosial, telah terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 19.120 jiwa (2016) menjadi 17.270 jiwa (2021) jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 1.850 jiwa, dalam ukuran persentase, penduduk miskin berkurang dari 8,45% (2016) menjadi 7,59(2020) dan pada tahun 2021 menurun menjadi 7,54 %.

Meskipun dalam kondisi pandemi covid 19 Kabupaten Soppeng masih bisa bertumbuh perekonomiannya, hal tersebut di buktikan dengan menempati peringkat pertama dalam hal pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebesar 6,15% dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yg berada di angka 4,65% dan ekonomi nasional sebesar 3,69 %

Terakhir Bupati Andi Kaswadi kembali menyampaikan Terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Administrasi Negara.

Acara tersebut turut di hadiri oleh

Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, Kepala BKPSDM Kab. Soppeng.

(Red/Edil Rauf)

Membangun Ekonomi di Masa Pandemi, HIPMI Soppeng Gelar Ramadhan Fest

Ketua HIPMI Kabupaten Soppeng Andi Farid Kaswadi Razak (Foto Istimewa)

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,- Badan Pengurus Cabang (BPC) Pengusaha Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kabupaten Soppeng gelar Ramadhan Fest 2021 yang dilangsungkan di Lapangan Gasis Watansoppeng, Minggu (18/4/2021). 

Ketua Panitia, Maharani Kahar dalam laporannya mengungkapkan bahwa Ramadhan Fest tersebut akan berlangsung selama 21 Hari yang di mulai 18 April hingga 12 Mei 2021. 

Sebanyak 31 pelaku usaha yang terlibat dalam ramadhan fest yang akan menjajakan jualannya berupa makanan, minuman dan pakaian.

Ketua BPC Hipmi Soppeng, Andi Muhammad Farid Kaswadi mengatakan dalam rangka memberikan kontribusi aktif di tanah kelahiran kita tercinta, HIPMI Soppeng terus melakukan konsolidasi organisasi dengan tujuan agar wadah pengusaha muda Kabupaten Soppeng ini semakin aktif menjadi Mitra Pemerintah di Kabupaten Soppeng. 

"Kemitraan dalam dimensi ekonomi diwujudkan dengan sejumlah program kerja dan kegiatan untuk membangun kembali ekonomi ditengah pandemi covid 19. 

"Kita tahu bersama Pandemi Covid-19 memaksa kita untuk melakukan adaptasi dalam keseluruhan aspek kehidupan, termasuk dalam dunia usaha. Oleh karena itu HIPMI Soppeng terus membuat terobosan yang bisa membantu pengusaha muda bertahan di tengah situasi sulit karena pandemi Covid-19. 

"HIPMI Ramadhan fest ini merupakan ide atau gagasan dari teman-teman pengurus HIPMI Soppeng yang gelisah karena sudah berapa lama kita "terdiam" akibat pandemi covid-19. 

"Oleh karena itu setelah memperoleh ijin satgas covid-19, rekomndasi ijin keramaian dari kepolisian serta rekomendasi kegiatan dari pemda yakni kesbangpol, kegiatan ini dapat berjalan sampai saat ini. 

Ini baru awal kita, untuk memperlihatkan eksistensi HIPMI di Kabupaten Soppeng, karena saya kira kesejahteraan Rakyat Soppeng bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Soppeng namun menjadi tanggung jawab segenap elemen yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk didalamnya adalah HIPMI. 

Saya ucapkan terima kasih kepada Pemda Soppeng atas dukungannya dan  panitia, kerja yang hampir mendekati sempurna walaupun dengan persiapan yang begitu singkat. Dan  terima kasih pada tamu undangan dan sponsor yang telah sudi hadir dan memberikan kontribusinya dalam acara hipmi ramadhan fest sore hari ini. 

"Jalan jalan ke kabupaten soppeng

Jangan lupa singgah di HIPMI

Kalau ada waktu yang panjang

Semoga kita betermu kembali".

Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak (Foto Istimewa)

Sementara itu Sambutan Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak saat membuka secara resmi HIPMI Ramadhan Fest sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. 

Ini adalah salah satu bukti nyata yang telah dilakukan Hipmi Soppeng dalam membangkitkan UMKM di masa pandemi. 

Kepada panitia agar betul-betul  memperhatikan protokol kesehatan selama kegiatan ini berlangsung. 

Ramadhan fest ini pasti menjadi pusat perhatian, sebab baru pertama kali dilaksanakan di Soppeng. 

"Antusias masyarakat untuk datang ke tempat ini pasti ada, apalagi yang di jual ditempat ini didalamnya merupakan kebutuhan masyarakat. Terang Bupati Soppeng.

"Mari berdoa semoga pandemi Covid19 ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali normal seperti dulu. Pungkasnya. (Red/SR)