Elektabilitas Erick Thohir Meningkat, Relawan ETOR Mulai Tancap Gas Deklarasi ETOR DPW DKI Jakarta

Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Relawan Erick Thohir (DPP ETOR) Syafrudin Budiman Pimpin Deklarasi.

SIGAPNEWS.COM, Jakarta - Puluhan Relawan Erick Thohir (ETOR) menggelar Deklarasi Erick Thohir for President RI 2024 dan jalan sehat di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (27/06/2022).. 

Deklarasi ini juga dalam rangka pembentukan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Erick Thohir (DPW ETOR) DKI Jakarta.

Hadir langsung Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Relawan Erick Thohir (DPP ETOR) Syafrudin Budiman, SIP dalam acara ini. Ditemani Herdianti Puspitasari, S.Si Wakil Ketua Umum DPP ETOR, Pendeta Mami Dona Anggota Dewan Pakar DPP ETOR dan Patrik Fatruan Ketua DPW Relawan Erick Thohir (ETOR), berserta jajarannya. 

"Alhamdulillah hari ini kami resmi menggelar Deklarasi DPW ETOR DKI Jakarta dan Dukungan Erick Thohir for President RI 2024. Walau sederhana acara dikemas dengan jalan sehat dan pembacaan deklarasi," kata Syafrudin Budiman SIP Ketua Dewan Pembina DPP ETOR di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (27/06/2022).

Menurut Gus Din sapaan akrabnya, DPP ETOR bergerak dari bawah untuk penggalangan dan sosialisasi Erick Thohir for President RI 2024. Dimana Relawan Erick Thohir (ETOR) akan menggelar Deklarasi di setiap propinsi di Seluruh Indonesia.

"Kita akan tuntaskan deklarasi di 34 Propinsi dahulu setelah itu kita akan gelar Deklarasi Nasional Erick Thohir for President RI 2024 di Bulan Desember 2022. Kita akan bikin wah dan megah di Surabaya," terang Gus Din.

Sementara itu Edy Torana, SH, MH, M.Kn, CLA Ketua Dewan Pendiri dan Ketua Dewan Pakar DPP ETOR secara virtual memberikan arahan, bahwa Relawan Erick Thohir (ETOR) terus semangat untuk sosialisasi dan pengenalan Erick Thohir. Kata pengusaha asal Surabaya ini saat ini sosok Erick Thohir semakin populer dan elektabilitas-nya terus meningkat.

"Kami akan bekerja di seluruh Indonesia dan khususnya Pulau Jawa untuk penguatan suara dan dukungan kepada Bapak Erick Thohir. Kami yakin tiap hari elektabilitas beliau terus meningkat dan semakin mantap menuju Pilpres 2024," tandas Bung Etor sapaan akrabnya.

Alumni FH Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini berharap, semua pengurus DPW dan DPD Relawan Erick Thohir (ETOR) Se Indonesia bekerja secara terpimpin dan satu komando untuk kemenangan Erick Thohir. Katanya, DPP ETOR akan turun langsung mendamping DPW-DPW di setiap Deklarasi DPW ETOR Se Indonesia.

"Semua struktur Relawan Erick Thohir (ETOR) akan bekerja secara terpimpin, agar terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik. Kesuksesan sebuah tim tidak lepas dari sebuah perencanaan, strategi dan manajemen organisasi. Sukses buat Deklarasi DPW ETOR DKI Jakarta," terang Bung Etor menutup arahannya.

Selanjutnya, Aria Duta SH Ketua Umum DPP ETOR mengatakan, Relawan ETOR sudah bekerja siang malam untuk mempopulerkan dan mengenalkan figur dan sosok Menteri BUMN Erick Thohir. Dimana Eks Presiden Inter Milan ini sudaj semakin dicintai warga dan masyarakat Indonesia.

“Bapak Erick Thohir sosok sukses di Bisnis, Olahraga, Politik dan Pemerintahan menjadi cermin impian dan idola anak-anak muda dan dewasa. Sosok beliau (red-Erick Thohir) mampu menjadi motivasi bagi generasi muda untuk bangkit dan sukses di hari ini dan masa mendatang,” paparnya.

Bung Didut akrabnya menyatakan, saat ini sudah terbentuk Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di 34 Propinsi dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di sekitar 250 an Kabupaten/Kota se Indonesia. Adapun pusat gerakan tersentral lewat Jakarta dan Surabaya, sebab fokus utamanya adalah Pulau Jawa sebagai kantong suara dan lainnya sebagai penopang.

“34 Propinsi dan ratusan kabupaten/kota terus digerakkan DPP ETOR. Kami Relawan Erick (ETOR) memiliki visi membangun Politik Kegembiraan Bersama Erick Thohir.  Pasar massa yang digarap adalah kalangan milenial, perempuan, santri, pelaku UMKM dan para pekerja profesional,” jelas Bung Aria. (red)

Salurkan Sembako Untuk Warga Terdampak Banjir di Jateng, Ahmad Muzani: Ini Tidak Seberapa Mudah-Mudahan Dapat Diterima dan Dimanfaatkan

Jawa Tengah, Sigapnews.com, - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyalurkan bantuan berupa sembako dan kebutuhan pokok di sejumlah titik di wilayah Jawa Tengah, Minggu (8/1/2023). Ribuan paket sembako disalurkan.

Daerah yang dikunjungi antara lain Desa Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dan Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, serta Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. 

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, penyaluran bantuan 15 ribu paket sembako ini adalah wujud simpati dan empati Partai Gerindra kepada korban banjir di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. 

Kegiatan ini juga bagian dari arahan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar kader-kadernya turun ke bawah membantu masyarakat yang terkena musibah. 

"Pak Prabowo menyampaikan salam hormat kepada ibu dan bapak sekalian. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan bisa meringankan beban bapak ibu semua. 

"Pak Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf karena belum bisa hadir, tapi beliau mengutus kami-kami untuk langsung memberikan bantuan ini. 

"Ini adalah wujud simpati dan empati Partai Gerindra untuk membantu rakyat yang sedang kesulitan. 

"Mudah-mudahan kehadiran kami bisa memberi semangat untuk bisa melewati masa-masa sulit ini," kata Ahmad Muzani. 

Dikatakan Muzani, Prabowo selaku pimpinan Partai Gerindra selalu memberi pesan kepada kadernya agar terus berbuat baik untuk masyarakat. 

"Terutama kepada masyarakat yang kesusahan akibat terdampak bencana alam seperti banjir di sejumlah wilayah di Jawa Tengah ini. 

"Pak Prabowo selalu berpesan kepada kami untuk selalu berbuat baik kepada masyarakat terutama rakyat kecil yang terkena musibah dan sangat membutuhkan bantuan. 

"Jika tidak bisa berbuat baik untuk bangsa dan negara, minimal berbuat kebaikan untuk masyarakat sekitar. 

"Jika tidak bisa berbuat baik untuk masyarakat, minimal berbuat baik untuk keluarga. 

"Jika tidak bisa juga, ya paling tidak jangan menyusahkan orang lain. Itulah pesan Pak Prabowo yang selalu beliau sampaikan kepada kader-kadernya," jelas Muzani. 

Wakil Ketua MPR itu mengaku, bantuan yang diberikan kepada masyarakat Jawa Tengah ini berasal dari urunan internal kader Gerindra. Namun demikian, Muzani mengingatkan bahwa bantuan ini bukan bagian dari agenda politik untuk 2024. 

"Jangan pernah berpikir bahwa bantuan yang diberikan berkaitan dengan politik. Jangan pernah ada pikiran pilih apa mereka pada 2019 dan jangan berpikir bantuan ini diberikan dengan harapan terkait dengan 2024. 

"Bantuan yang diberikan semata-mata karena memang mereka memerlukan dan membutuhkan ini. Itulah kehadiran kami sebagai partai, sehingga partai bisa menjadi penenang dan penyelamat masyarakat disaat mereka membutuhkan bantuan," jelas Muzani yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPR itu. 

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono mengatakan, mudah-mudah ada pelajaran yang bisa diambil dari musibah banjir yang dialami masyarakat Jawa Tengah. 

Karena ujian sejatinya datang terkadang untuk menguji rasa kebersamaan dan kesetiakawanan antar sesama manusia itu sendiri. 

"Semoga ujian ini bisa kita lewati bersama-sama dan pada akhirnya kebersamaan kita meningkat dan semakin kuat. 

"Tidak banyak yang bisa kami berikan oleh DPP Gerindra dan mudah-mudahan diterima baik dan bermanfaat untuk bapak ibu semua," ujar anggota DPR RI Dapil Jateng I meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kudus dan Salatiga. 

Pada kesempatan ini Muzani didampingi Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono, Ketua OKK Prasetyo Hadi, Bendahara Fraksi Gerindra DPR Novita Wijayanti, Ketua DPP Jamal Mirdad dan Anggota DPR RI Sudewo, serta Ketua DPD Gerindra Jateng Abdul Wachid dan sejumlah anggota DPRD Gerindra Jawa Tengah.

(Edil Rauf)

Sukseskan Moment Pilkada 2020, KPU Selayar Akan 'Gandeng' Mahasiswa KKN

Sigapnews.com, Selayar - Rencana kerjasama pelibatan kaum akademisi dan intelektual dari kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, digagas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan menjelang diselenggarakannya bursa pilkada pemilihan bakal calon bupati dan wakil bupati 2020.

Hal tersebut terungkap melalui rangkaian pertemuan antara Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pihak rektor yang berlangsung di ruang rektor UIN Alauddin, Makassar.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar, Nandar Jamaluddin menyampaikan, "Agenda pertemuan yang turut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel,  Syarifuddin Juardi itu, fokus membahas ide dan gagasan KPU untuk melibatkan mahasiswa peserta kuliah kerja nyata (KKN) dari Universitas Islam Negeri  (UIN) Alauddin, Makassar, terutama dalam rangka untuk mendukung dan menyukseskan seluruh bentuk tahapan pilkada 2020.

Kehadiran kaum akademisi dan intelektual dalam tahapan penyelenggaraan pilkada  diharapkan bisa memberi pencerahan dan membangun kesadaran berdemokrasi masyarakat.

" Ide dan gagasan tersebut telah kami sampaikan secara langsung kepada rektor UIN Alauddin, Makassar, Prof. Dr. Hamdan Juhanis,"

"Setelah bertemu dengan pihak rektor, kami berharap agar ide dan gagasan yang telah kami sampaikan, bisa segera mendapat restu dan persetujuan agar bisa diwujudkan menjadi sebuah kenyataan, cetus Nandar, dalam keterangan pers yang disampaikannya kepada wartawan pada hari, Sabtu, (20/02) dini hari, di ruang, Rumah Pintar Pemilu Tanadoang (RPPT) Kantor KPU Selayar, di ruas jalan Jend. Achmad Yani, Benteng.

Diakuinya, "rencana pelibatan kaum akademisi dan intelektual dari unsur mahasiswa KKN Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, tak lepas dari rangkaian substansi peningkatan kualitas dan mutu kesadaran berdemokrasi masyarakat menyongsong penyelenggaraan pilkada 2020 mendatang.

Suksesi pilkada pemilihan balon bupati dan wakil bupati pada medio bulan September mendatang, memiliki arti dan makna penting dalam catatan sejarah pergolakan politik lokal dengan peran dan posisinya yang sangat strategis sebagai penentu masa depan pembangunan daerah.

Dalam konteks tersebut, pelibatan kaum akademisi dan intelektual dari kalangan mahasiswa KKN akan sangat besar manfaatnya dalam rangka untuk menanamkan dan menumbuhkan penguatan nilai-nilai  demokrasi di masyarakat.

Penguatan nilai-nilai demokrasi ini sendiri, diharapkan akan berbanding lurus dengan muatan local wisdom dan sorot agama yang begitu sarat dan kental.

di samping itu, kehadiran kaum akademisi dan intelektual diharapkan akan tumbuh menjadi sebuah modal sosial yang plus akan membuka ruang ekspektasi terhadap basis nilai 'praktik' politik dan demokrasi.

Wacana kerjasama ini sendiri, nantinya akan ditandai dengan penandatanganan naskah Memorandum Of Under Standing (MoU) antara KPU dan pihak UIN Alauddin, Makassar yang akan dirangkaikan dengan pelaksanaan tahapan acara 'Lauching Pilkada* 2020 yang rencananya akan digelar secara terpusat, di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar, di ruas Jln. Jend. Achmad Yani, Benteng.

(Fadly Syarif)

Hasil Panen Food Estate Sungguh Diharap Dapat Menekan Harga Beras Yang Terus Naik Dengan Liar

Banten (MNC), Pembangunan kebun singkong dalam sebutannya yang lebih  mentereng adalah Food Estate di Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, kata Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono saat melakukan peninjauan pembukaan lahan kebun singkong itu untuk mendukung program cadangan pangan strategis nasional, seperti laporan resmi Kemhan, Selasa, 24 November 2020.

Niat baik pemerintah melaksanakan program Food Estate sungguh mulia untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia dalam jangka panjang. Awalnya secara bertahap rencananya 1,2 juta hektar akan dibangun hingga tahun 2019. Ketika itu rincian awal dari program Food Estate akan dilakukan di wilayah Kalimantan Barat selyas 120.000 hektar. Di Kalimantan Tengah 180.000 hektar. Di Kalimantan Timur 10.000 hektar. Dan di Maluku 190.000 hektar.

Pembangunan Food Estate ini juga dimaksudkan sebagai program untuk membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar di mana Kebun itu dibangun. Karena yang akan dibangun bukan hanya kebun singkong itu saja, tapi juga turunan sampai industrinya.

Menteri Pertahanan Letnan Jendral TNI (Purn) Prabowo Subianto telah memaparkan road map Kemenhan dalam upaya pengembangan Food Estate  kepada Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers konferen usai rapat terbatas yang berlangsung secara virtual, Rabu, 23 September 2020.

Lokasi Food Estate itu yang sudah ditentukan di Kalimantan Tengah, juga sudah disetujui Gubernur setemlat dalam bentuk dukungan memberi lahan dan siap mem- back up pekerjaannya di lapangan, tandas Menhan.

Pembangunan kebun singkong ini sudah dimulai pada tahun 2021 dengan luas lahan pertama 30 ribu hektar dan selanjutnya diharap pada tahun 2025 dapat mencapai 1,4 juta hektar. Sebab Indonesia sebagai konsumen mie terbesar ke dua di dunia, perlu jaminan agar tidak tergantung pada pasokan dari negeri orang.

Presiden Joko Widodo  sendiri sudah melihat lahan yang akan dijadikan Food Estate di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, pada 9 Juli 2020. Maksud pemerintah menyiapkan lumbung pangan ini untuk mengantisipasi krisis pangan yang diperkirakan akan melanda dunia.

Upaya Menhan Prabowo Subianto, (Kompas.com, 28 September 2020) mengerahkan prajurit TNI untuk melakukan penanaman singkong secara besar-besaran dalam proyek Food Estate atau lumbung pangan yang direncanakan ada di sejumlah provinsi di Indonesia, sungguh sangat mulia. Karena targetnya memang 1,4 juta hektar hingga tahun 2025 harus dicapai. (Antara, Senin, 28 September 2020). Meskipun sejatinya, ketahanan pangan  merupakan tanggung jawab Menteri Pertanian.

Prabowo Subianto mengaku mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk memberi dukungan bagi pelaksanasn Food Estate. Sehingga dalam pembagian tugasnya Menhan akan menangani pembangunan cadangan pangan singkong. Karena singkong dapat menghasilkan tepung tapioka yang bisa menjadi bahan utama kebutuhan pangan.

Ketika itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah menegaskan program penanaman singkong oleh Kemenhan tidak termasuk yang akan digarap oleh Kementerian Pertanian. Untuk lumbung pangan di Kalimantan Tengah telah disiapkan lahan seluas 30 ribu hektar itu akan dibagi  untuk Kementan dan Kemenhan.

Menurut Syahrul Yasin Limpo, penanaman singkong oleh Kemenhan sebagai cadangan  pangan strategis tidak termasuk tugas pokok. Dia juga menuturkan potensi lahan yang dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian di Kalimantan Tengah ada sekitar 164.598 hektar berdasarkan data dari Kementerian PUPR. 

Pelaksanaan proyek lumbung pangan ini sesungguhnya tersebar di sejumlah wilayah. Diantaranya Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat hingga Jawa Timur serta Papua. Untuk pelaksanaan bagi masing-masing wilayah lumbung pangan ini akan mengembangkan komoditas yang berbeda. Lumbung pangan di Sumba Tengah misalnya akan  mengembangkan komoditas padi dan jagung.

Diinformasikan juga oleh Syahrul Yasin Limpo bahwa Kemenhan berencana melakukan penanaman singkong sebagai upaya menambah cadangan pangan strategis di lahan seluas 60 ribu hektar pada tahun ini juga. Lokasinya  terletak di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabukaten Kspuas, Kalimantan Tengah. .

Menurut Kementan Syahrul Yasin Limpo, dari 164.598 hektar lahan yang dicanangkan untuk proyek Foid Estate, sekitar 142 ribu hektar yang bisa ditanami. Dari angka tersebut lebih mengerucut menjadi 82 ribu hektar. Belakangan muncul kritik terhadap program Food Estate yang sangat diharap bisa mengatasi masalah kebaikan harga beras yang liar di pasar. Kritik pada proyek Food Estate ini diungkapkan Sekjen PDIP,  Hasto Kristiyanto sebagai proyek kejahatan lingkungan. Catatan terhadap Food Estate ini diungkapkannya di Bogor, Jawa Barat, Selasa, 15 Agustus 2023, seperti yang juga dilaporkan oleh Kompas.com.

Pernyataan itu terkait dengan pendapat soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan Rp 1 triliun yang masuk ke partai politik tertentu untuk biaya Pilu 2024.

Padahal, program Food Estate merupakan kebijakan pemerintah yang bagus karena memiliki konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Sehingga kebijakan yang digagas Presiden Joko Widodo ini pantas dan patut menjadi kebijakan yang masuk dalam Program Strategis Nasional untuk tahun 2020 - 2024.

Jadi dapat segera dibayangkan jika Good Estate dapat berhasil panen raya, maka dari 30 ribu hektar itu saja,  hasil minimal berdasarkan pengalaman petani tradisional di daerah Lampung, dapatlah kalkulasi hasilnya minimal 30.000 x 90.000 x 6 kg x  Rp 8.000 per kg, maka total hasilnya sungguh fantastis, dan pasti dapat menekan harga beras yang terus bergerak liar naik ke ubun-ubun rakyat kebanyakan.

Banten, 20 November 2023

Penulis: Jacob Ereste

Zulkifli Hasan Sematkan Jaket PAN ke Ketua Umum dan Sekjen Partai UKM

Hiburan Rakyat Andi Palalloi Tabrang di Soppeng, Ribuan Warga Penuhi Lapangan Marioriawa

Soppeng, Sigapnews.com,- Andi Palalloi Tabrang (APT) dengan jargon ANAK KAMPUNG ini kembali menyapa masyarakat Soppeng dalam sebuah gelaran Hiburan Rakyat bersama Anak Kampung di Lapangan Sepak Bola Batu-batu Kecamatan Marioriawa, Sabtu (11/3).

Warga Marioriawa  nampak tumpah ruah dan bergembira  mengikuti acara hingga berakhir. Nampak hadir Ketua DPD NasDem Soppeng, A. Zulkarnain Soetomo dan Anggota Fraksi NasDem DPRD Soppeng, Muh. Taufan.

Acara ini diisi sejumlah kegiatan mulai, live music, doorprize dan pemberian hadiah menarik lainnya. Dimulai pukul 19-00 hingga pukul 24.00. Acara berlangsung aman hingga akhir acara.

Pada gelaran ini, APT menyapa warga melalui video dari Jakarta secara khusus menyampaikan terima kasih atas antusias warga yang memadati lapangan kebanggaan masyarakat di Batu-batu itu.. 

Dalam videonya, APT mengingatkan pesan Surya Paloh dan RMS. "Kita harus berpolitik dengan riang gembira,"

Ia juga menitip pesan, agar kebersamaan dan silaturahmi terus terjalin. Termasuk dalam menyambut Pemilu 2024, semangat persaudaraan harus terus terbina, tanpa saling bermusuhan hanya karena beda pilihan.

“Pemilu 2024 adalah hajatan kita semua. Pestanya rakyat. Karena itu, mari kita menyambut dan menyukseskan bersama, serta selalu mengedepankan semangat sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi,” tuturnya, saat dikonfirmasi kembali, Senin (13/3/23).

Sementara itu, Penggiat Demokrasi di Sulsel, Supriadi, menilai hiburan rakyat seperti ini jauh lebih menarik untuk mengeratkan kebersamaan. Sebab, ada interaksi antara masyarakat dan kandidat.

“Saya kira ini sesuatu yang bagus. Selain ada nilai kebersamaan, juga masyarakat bisa menilai langsung calon wakil rakyat mereka. 

"Dan sejatinya ini jauh lebih penting untuk membangun ikatan emosional dengan masyarakat,” katanya saat dimintai tanggapannya.

Adi, sapaan akrab Supriadi juga memuji APT dan Nasdem Soppeng yang menunjukkan kekompakan selama ini.  Termasuk aksi-aksi kemanusiaannya, ada atau tidak ada momentum politik.

“Ini patut dijadikan contoh. Ada semangat kekompakan, mau turun bersama berbaur dengan warga, menyerap aspirasi, dan selalu menjalankan aksi-aksi kemanusiaan,” tuturnya.

Diketahui, APT merupakan salah satu politisi muda Partai Nasdem yang punya kepeduliaan tinggi terhadap masyarakat selama ini. Melalui berbagai programnya, APT intens membantu warga.

APT akan bertarung pada kontestasi pemilu 2024 untuk DPR RI daerah pemilihan Sulsel II. APT rencananya akan maju melalui Partai besutan Surya Paloh, Partai NasDem. 

Di Dapil Sulsel II, para caleg akan memperebutkan 9 kursi.

Yenny Sucipto Bacawali Kota Depok Blusukan ke Pasar Kemiri Bersama Relawan

Yenny Sucipto saat mendatangi Pasar Kemiri Muka, Kota Depok, Sabtu 22 Februari 2020. Ia mendengar langsung keluhan dan harapan pedagang pasar. Foto: BP/dok.

Sigapnews.com, Jakarta - Dalam rangka mendengar aspirasi rakyat secara langsung, Yenny Sucipto Bacawali Kota Depok asal PDI Perjuangan rela turun langsung ke masyarakat. Salah satunya adalah turun ke pasar-pasar, perkampungan dan komunitas masyarakat.

Hal ini juga dilakukan perempuan berhijab ini dalam rangka meningkatkan popularitas dan elektabilitas sebagai Bacawali Kota Depok. Selain itu ingin memastikan agar banyak masyarakat yang mengenal sosok dirinya. Baik dari sisi figur, visi-misi perjuangan dan harapannya membangun Depok Baru.

Baru-baru ini Kader PDI Perjuangan yang mengikuti penjaringan Bakal Calon Wali Kota Depok, Yenny Sucipto mendatangi Pasar Kemiri Muka, Kota Depok, Sabtu 22 Februari 2020. Ia mendengar langsung harapan pedagang yang merasa jalanan pasar becek, drainase pembuangan air rusak, sarana parkir kurang, jalanan macet dan sanitasi tidak terawat.

"Aspirasi dan keluhan masyarakat Pasar Kemiri Muka menjadi catatan khusus kalau saya terpilih menjadi Walikota Depok. Pasar ini sudah kurang perhatian sejak 15 tahun lalu. Diharapakan seharus Pemerintah Kota Depok bisa mengatasinya segera," kata Yenny, ditemui saat pertemuan dengan Relawan Solmet di rumah Silvia Labbi, Senin (24/02/2020).

Selain itu juga Yenny Sucipto juga menemui komunutas Relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet) Kota Depok. Ia bertatap muka dan berdiskusi tentang perkembangan dan keinginan Kota Depok yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Kalau saya terpilih nanti menjadi Walikota Depok, semua penggunaan anggaran APBD dilakukan secara terbuka dan transparan. Semua masyarakat bisa mengakses informasi, sehingga pengusaha lokal bisa melakukan pengenalan, penawaran dan mengikuti lelang secara terbuka," terang Yenny kepada relawan yang hadir.

Selain itu Yenny Sucipto akan meningkatkan aparatur pemerintah agar sumber daya manusia nya mumpuni. Bisa melalui up-grading, bimtek, sekolah khusus dan pelatihan-pelatihan skill dan kecakapan.

"Bagaimana bisa melayani masyarakat kalau, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) nya tidak paham. Sehingga setiap aparatur memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pelayan masyarakat," ucapnya disambut tempuk tangan relawan yang hadir dipertemuan.

Mendaftarkan Diri Lewat PDIP

Sebagai kader PDI Perjuangan Yenny Sucipto mendaftarkan diri lewat partai moncong putih ini. Ia mengaku optimistis bakal dipilih sebagai calon wali kota Depok dalam ajang pemilu kepala daerah 2020.

"Ibu Megawati Soekarno Putri Ketua Umum PDI Perjuangan pernah bilang bahwa akan menunjuk pemimpin yang memiliki skill di tata pemerintahan. Insya Allah saya yakin, karena saya memiliki itu kapasitas tersebut,” kata Yenny.

Yenny Sucipto juga yakin dan percaya diri berdasar atas militansi dan loyalitas dirinya terhadap masyarakat dan partai. Ia yakin bisa membuatnya terpilih sebagai kandidat oleh PDI Perjuangan. Menurut Yenny, komitmen dan loyalitas dirinya dengan masyarakat dan loyalitas kepada partai politik, bisa menjadi pertimbangan DPP.

“Insya Allah doakan saja. Kami percayakan semuanya kepada DPP PDIP yang pastinya punya kriteria tertentu. Terutama pilihan terbaik, sebagai calon yang akan dipasang di kota Depok,” kata Yenny.

Mengenai hal elektabilitas, Yenny mengaku belum memiliki survei internal. Meski begitu dirinya yakin masyarakat Depok bisa mengenalnya. Sebab katanya, pengusungan dirinya tidak terlepas dari dorongan berbagai lapisan elemen masyarakat di Kota Depok.

“Berkat dukungan masyarakat dan relawan, saya yakin dan optimis elektabilitas bisa terus meningkat,” pungkasnya.

*Profil Singkat Yenny Sucipto*

Berdasarkan data dari wikipedia, Yenny Sucipto atau nama lengkapnya Endah Sricahyani Sucipto lahir di Kediri, 18 Mei 1980; umur 39 tahun adalah aktivis transparansi dan pernah menjadi sekretaris jendral FITRA (Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) untuk periode 2013 – 2018. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (Letraa).

Yenny Sucipto adalah bagian dari 100 tokoh perempuan pemimpin versi HIVOS. Ia juga dikenal sebagai penyusun komik dan buku mengenai transparansi.

Dengan posisinya sebagai Sekjen Fitra, Yenny Sucipto terkenal sering memberikan kritik dan masukan atas transparansi dan efisiensi anggaran. Beberapa di antaranya membuahkan teror, ancaman kriminalisasi, dan pembunuhan. Saat ini ia menjabat sebagai Tenaga Ahli Madya Deputi 2 KSP.

Ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kediri pada tahun 1996, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kediri tahun 1999. Pendidikan tingginya ia lalui di Universitas Brawijaya Malang tahun 2003. Ia melanjutkan pendidikan magister di Universitas Indonesia untuk Kajian Gender dan Transformasi Sosial, lulus tahun 2013. Ia juga masih menempuh pendidikan magister Ilmu Ekonomi di Institut Pertanian Bogor.

Selama menjadi mahasiswa, Yenny aktif di GMNI. Karena keaktivannya, ia menjadi Pengurus GMNI Komisariat FAPET Universitas Brawijaya Malang, Periode 1999 - 2001, lalu menjadi Pengurus Gmni Komisariat Bersama Universitas Brawijaya Malang, Periode 2000 - 2002. Lebih lanjut ia menjadi Pengurus GmnI Cabang Malang, Periode 2001 - 2003 lalu Pengurus Alumni GmnI, Kompartemen Ideologi dan Kaderisasi, Periode 2010 - 2012.

Mulai tahun 2004 ia aktif menjadi Pengurus Organisasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, hingga tahun 2018. Ia juga menjai Perwakilan Masyarakat Sipil, Extraktif Industri Transparency Inisiative, Periode 2013 - 2017 dan Steward Member, Global Inisiative Financial Transparency, Periode 2015 - 2018.

Sebagai aktivis, beberapa pernyataan Yenny di publik memunculkan kontroversi. Salah satunya adalah saat ia membantah bahwa pelaksanaan Pilkada tidak langsung oleh DPRD belum tentu menghasilkan efisiensi dalam pemilihan kepala daerah. Untuk mengurangi beban biaya pilkada terhadap APBD, ia lebih memilih langkah mengoptimalkan jumlah pemilih per TPS, standarisasi unit cost, mengurangi belanja sosialisasi, mengalihkan beban biaya pada APBN bukan APBD, bukan mencabut hak rakyat untuk memilih langsung.

Yenny juga menyatakan kesetujuannya untuk membubarkan 14 lembaga negara yang dianggap tidak menghasilkan dampak positif dan malah membebani APBN, sebab hal tersebut bertentangan dengan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penulis: Syafrudin Budiman SIP (Pemerhati Sosial Politik dan Media).

Adnan Bupati Gowa Paparkan Peran Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Ketahanan Nasional

Sigapnews.com, Humas, Gowa - Ketahanan pangan berperan strategis dalam mendukung ketahanan nasional. 

Pangan bukan hanya sebagai komoditi ekonomi, tetapi merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial dan politik, baik lokal, regional, nasional maupun global. 

Isu tersebut menjadi hal yang diangkat Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan dalam pemaparan essainya dibidang studi Empat Konsensus Dasar Bangsa (SBS) Ketahanan Nasional pada Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkat (P3DA) X Lemhanas 2019 di Jakarta, Rabu (23/10) kemarin. 

Adnan Bupati Gowa mengangkat yang  berjudul "Implementasi Ketahanan Pangan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gowa",

Essai ini berhasil membawanya menjadi sebagai peserta terbaik.

"Ketahanan pangan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap ketahanan ekonomi, apalagi dengan melihat pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar yang berkelanjutan," katanya. 

Menurutnya, kebutuhan akan ketersediaan pangan yang cukup, aman dan berkualitas semakin menjadi tuntutan. Pasalnya, pangan menjadi kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari, sementara ketahanan pangan adalah jaminan bagi manusia untuk hidup sehat dan bekerja secara produktif. 

Ia mengungkapkan, di Kabupaten Gowa sendiri sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam struktur perekonomian. Hal ini dapat dilihat pada kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gowa, di mana pada 2015 hingga 2018 selalu berada di posisi terbesar kontribusinya.

"Kabupten Gowa berada pada urutan kedua sektor perdagangan, urutan ketiga sektor kontruksi, dan urutan keempat sektor real estate," terangnya. 

Meskipun posisi terbesar yaitu 29,11 persen pada 2018, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cenderung menurun setiap tahunnya, padahal produksi beras terus naik. Pada 2016 produksi beras capai 382.147 ton, 2017 naik menjadi 401.979 ton, 2018 naik 408.899 ton dan 2019 naik menjadi 412.964 ton. 

Penurunan ini tentunya karena pengaruh sektor lain yang pertumbuhannya cukup besar yaitu perdagangan, konstruksi dan real estat karena kontribusinya di atas 8 persen. 

"Walaupun produksi beras naik setiap tahun, kebutuhan terhadap beras ikut naik karena jumlah penduduk yang terus bertambah, apalagi pada tiga tahun terakhir. Pada 2017 jumlah penduduk mencapai 735.493 jiwa, 2018 naik 748.200 jiwa dan 2019 naik 760.607 jiwa," jelasnya. 

Selain permasalahan menurunnya kontribusi sektor pertanian setiap tahun, terdapat pula permasalahan lain yaitu terjadinya alih fungsi lahan. Hal ini terlihat dari luas sawah irigasi yang terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2018, luas sawah irigasi berkurang sekitar 238 hektar. 

"Kondisi ini karena pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga kebutuhan akan perumahan dan pemukiman meningkat pesat. Ini juga terlihat dari kontribusi sektor konstruksi dan real estate sebagai kontributor ketiga dan keempat terbesar terhadap PDRB, setelah sektor pertanian dan perdagangan. Pertumbuhan perumahan dan pemukiman (real estate) yang tinggi karena banyaknya penduduk yang tinggal di Gowa tetapi bekerja di Makassar," paparnya. 

Sehingga, pertumbuhan penduduk yang pesat di Kabupaten Gowa bukan karena faktor kelahiran yang tinggi tetapi karena faktor migrasi penduduk, sebagai konsekuensi Kabupaten Gowa berbatasan langsung dengan Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

"Dalam hal ini maka permasalahan utama yang terkait dengan ketahanan pangan yaitu menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap struktur perekonomian dan terjadinya alih fungsi lahan akibat tingginya kebutuhan terhadap perumahan," tutupnya. (*)

Letho Meminta Menteri BUMN Bereaksi Pro-aktif Dalam Penanggulangan COVID19

Sigapnews.com, Jakarta - Perkembangan wabah COVID19  sudah mencemari dan menginfeksi banyak negara termasuk Indonesia. Runyamnya Indonesia bukanlah RRC dan Italy bahkan Malasya yang masyarakatnya dapat diarahkan dan diminta kesadaran nya dengan mudah. Indonesia yang buruk dalam kordinasi dan disiplin membuat kita rentan menghadapi dampak sosial dan ekonomi yang sangat berat. Level skill berkomunikasi Pemerintah pun terasa gagap terbukti dengan adanya nuansa inkordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah belum ditambah dengan sikap politik yang masih terbelah. 

Ketua Umum Loyalis Erick Thohir for Jokowi-Amin, Anshar Ilo didampingi Midian Halomoan Saragi, SH selaku Direktur Pusat Kajian BUMN, Letho Institute  berkesimpulan bahwa beban Pemerintah Pusat sangatlah berat menghadapi dilema virus corona ini.

"Kekompakan dan ketegasan serta wibawa Pemerintahan Jokowi harus lebih didemontrasikan lebih lagi agar bencana ini dipastikan segera berlalu. Ada banyak hal yang segera dapat dilakukan oleh seluruh Kementerian untuk membantu Pemerintah agar tidak terkesan panik menjurus bengong sementara permasalahan semakin meluas ke segenap negeri dan meluas ke semua sektor," kata Anshar Ilo, Senin (17/01/2020).

Menurutnya dalam menyikapi situasi kritis saat ini, Erick Thohir selaku Menteri BUMN sebaiknya bereaksi pro-aktip untuk membantu Presiden Jokowi dengan segera mengeluarkan intruksi kepada  seluruh Komisaris Utama  dan kepada seluruh Direktur Utama BUMN  untuk mengalihkan seluruh total anggaran Dana Keperdulian Sosial atau CSR tahun 2020 ini untuk disalurkan guna membantu Pemerintah dalam menangani pencegahan dan pengobatan COVID19. 

 

“Hal lain yang dapat dilakukan Erick Thohir adalah menambah Budget atau Anggaran Kepersonaliaan di setiap BUMN. Penambahan pos atau akun biaya tidak terduga ini dimaksudkan  guna membiayai  pemeriksaan atau tes COVID19 bagi seluruh pegawai dan anggota keluarga besar BUMN,” tambah Anshar Ilo dengan serius. Jangan sampai ditemukan ada pegawai atau anggota keluarga BUMN yang terpapar COVID19 ini. Karena kalau hal itu sampai terjadi, terkesan ada pembiaran dan ketidakperdulian serta ketidakcakapan Erick Thohir dalam memimpin BUMN. 

Menurut Letho Institute dalam Kajiannya yang disampaikan oleh Midian Halommoan Saragi, SH BUMN juga agar memastikan seluruh produk dan jaringan distribusinya atau outletnya terus menerus dalam kondisi steril sampai wabah ini dapat diatasi. Misalnya PT. PELNI harus memastikan sterilisasi seluruh armada Kapalnya dari COVID19. Sangat konyol sekali kalau itu terjadi, Erick Thohir agar memastikan jangan sampai produk dan outlet BUMN yang dikenal sebagai pemimpin pasar malah menjadi sarana penularan COVID19. 

Mengakhiri komentarnya Anshar Ilo menyarankan agar Menteri BUMN bisa lebih  fokus dan konsentrasi  kepada problem tematik ini di Kementeriannya serta bekerja keras bersama jajarannya untuk  memastikannya kontribusi positip BUMN dalam memutus rantai penyebaran virus corona ini. 

Anshar Ilo menyarankan agar Erick Thohir bersikap tenang jangan panik tetapi fokus saja pada  program kementeriannya meskipun situasi ini memang tidaklah mudah.

Pilkada Serentak 2020, Wabup Gowa Harap Lahirkan Pemimpin Cerdas dan Bebas Narkoba

Sigapnews.com, Gowa - Ketua Badan Narkotika Kabupaten Gowa, H. Abd Rauf Malaganni menjadi pembicara pada Ngobrol Virtual (Ngovi) Pilkada, narkoba dan covid-19 dengan tema, Membangun Generasi Pemimpin Cerdas dan Bebas Narkoba Untuk Gowa Yang Sejahtera, Senin (29/6).

Ketua Badan Narkotika Kabupaten Gowa yang juga Wakil Bupati Gowa ini berharap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 khususnya Kabupaten Gowa melahirkan pemimpin yang cerdas dan bebas narkoba. Menurutnya hal ini untuk membawa Kabupaten Gowa lebih baik kedepan.

“Karena negeri kita dengan politik yang sangat dinamis membutuhkan pemimpin cerdas secara rasional intelektual, emosional, sosial dan spiritual,” katanya.

Kesuksesan Pilkada merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk melahirkan pemimpin yang cerdas. Olehnya itu, aparat, peserta, pengawas, pemantau dan pemilih harus bersikap jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Melalui proses pilkada kita berharap dapat melahirkan pemimpin yang cerdas. Pemimpin cerdas adalah pemimpin yang mampu berpikir cerdas dan bertindak cerdas. Ia tidak asal membuat keputusan dan tidak asal bertindak, tetapi ia akan mempelajari setiap hal secara matang agar tindakannya tepat,” ujar Kr Kio sapaan akrab Wabup Gowa

Selain itu, lanjutnyaq saat ini Pemerintah Kabupaten Gowa bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten juga telah melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba guna melahirkan generasi calon pemimpin yang bebas narkoba.

Seperti melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba ke masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa. Selain itu, akan terus dilakukan razia dan tes urine secara berkala dan intensif untuk meminimalkan penggunaan narkoba.

“Bagi pecandu narkoba akan dibuatkan program rehabilitasi. Semua upaya ini diharapkan akan membantu dan melindungi masyarakat Kabupaten Gowa dari bahaya narkoba,” ujarnya.

Olehnya itu, dirinya menambahkan proses demokrasi yang sehat, jujur dan adil bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pilkada. Demikian pula halnya dengan tugas pencegahan dan penanggulangan narkoba bukan hanya tanggung jawab BNN, BNNP dan BNK, tetapi menjadi tugas bersama.

“Kehadiran kita dalam ngobrol virtual pada hari ini menjadi penting dan strategis agar kita selanjutnya aktif mengambil peran dalam membangun generasi pemimpin yang cerdas dan bebas narkoba untuk Kabupaten Gowa yang sejahtera,” tambahnya.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Gerakan Pemerhati Penyalahgunaan Narkoba (GPPN) bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa juga menghadirkan dua pemateri yakni Ketua BNNP Sulsel, Brigjend Pol Idris Kadir, dan Ketua KPU Gowa, Muchtar Muis. (*)

Yenny Sucipto Bacawali Kota Depok Blusukan ke Pasar Kemiri Bersama Relawan

Yenny Sucipto saat mendatangi Pasar Kemiri Muka, Kota Depok, Sabtu 22 Februari 2020. Ia mendengar langsung keluhan dan harapan pedagang pasar. Foto: BP/dok.

Sigapnews.com, Jakarta - Dalam rangka mendengar aspirasi rakyat secara langsung, Yenny Sucipto Bacawali Kota Depok asal PDI Perjuangan rela turun langsung ke masyarakat. Salah satunya adalah turun ke pasar-pasar, perkampungan dan komunitas masyarakat.

Hal ini juga dilakukan perempuan berhijab ini dalam rangka meningkatkan popularitas dan elektabilitas sebagai Bacawali Kota Depok. Selain itu ingin memastikan agar banyak masyarakat yang mengenal sosok dirinya. Baik dari sisi figur, visi-misi perjuangan dan harapannya membangun Depok Baru.

Baru-baru ini Kader PDI Perjuangan yang mengikuti penjaringan Bakal Calon Wali Kota Depok, Yenny Sucipto mendatangi Pasar Kemiri Muka, Kota Depok, Sabtu 22 Februari 2020. Ia mendengar langsung harapan pedagang yang merasa jalanan pasar becek, drainase pembuangan air rusak, sarana parkir kurang, jalanan macet dan sanitasi tidak terawat.

"Aspirasi dan keluhan masyarakat Pasar Kemiri Muka menjadi catatan khusus kalau saya terpilih menjadi Walikota Depok. Pasar ini sudah kurang perhatian sejak 15 tahun lalu. Diharapakan seharus Pemerintah Kota Depok bisa mengatasinya segera," kata Yenny, ditemui saat pertemuan dengan Relawan Solmet di rumah Silvia Labbi, Senin (24/02/2020).

Selain itu juga Yenny Sucipto juga menemui komunutas Relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet) Kota Depok. Ia bertatap muka dan berdiskusi tentang perkembangan dan keinginan Kota Depok yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Kalau saya terpilih nanti menjadi Walikota Depok, semua penggunaan anggaran APBD dilakukan secara terbuka dan transparan. Semua masyarakat bisa mengakses informasi, sehingga pengusaha lokal bisa melakukan pengenalan, penawaran dan mengikuti lelang secara terbuka," terang Yenny kepada relawan yang hadir.

Selain itu Yenny Sucipto akan meningkatkan aparatur pemerintah agar sumber daya manusia nya mumpuni. Bisa melalui up-grading, bimtek, sekolah khusus dan pelatihan-pelatihan skill dan kecakapan.

"Bagaimana bisa melayani masyarakat kalau, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) nya tidak paham. Sehingga setiap aparatur memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pelayan masyarakat," ucapnya disambut tempuk tangan relawan yang hadir dipertemuan.

Mendaftarkan Diri Lewat PDIP

Sebagai kader PDI Perjuangan Yenny Sucipto mendaftarkan diri lewat partai moncong putih ini. Ia mengaku optimistis bakal dipilih sebagai calon wali kota Depok dalam ajang pemilu kepala daerah 2020.

"Ibu Megawati Soekarno Putri Ketua Umum PDI Perjuangan pernah bilang bahwa akan menunjuk pemimpin yang memiliki skill di tata pemerintahan. Insya Allah saya yakin, karena saya memiliki itu kapasitas tersebut,” kata Yenny.

Yenny Sucipto juga yakin dan percaya diri berdasar atas militansi dan loyalitas dirinya terhadap masyarakat dan partai. Ia yakin bisa membuatnya terpilih sebagai kandidat oleh PDI Perjuangan. Menurut Yenny, komitmen dan loyalitas dirinya dengan masyarakat dan loyalitas kepada partai politik, bisa menjadi pertimbangan DPP.

“Insya Allah doakan saja. Kami percayakan semuanya kepada DPP PDIP yang pastinya punya kriteria tertentu. Terutama pilihan terbaik, sebagai calon yang akan dipasang di kota Depok,” kata Yenny.

Mengenai hal elektabilitas, Yenny mengaku belum memiliki survei internal. Meski begitu dirinya yakin masyarakat Depok bisa mengenalnya. Sebab katanya, pengusungan dirinya tidak terlepas dari dorongan berbagai lapisan elemen masyarakat di Kota Depok.

“Berkat dukungan masyarakat dan relawan, saya yakin dan optimis elektabilitas bisa terus meningkat,” pungkasnya.

*Profil Singkat Yenny Sucipto*

Berdasarkan data dari wikipedia, Yenny Sucipto atau nama lengkapnya Endah Sricahyani Sucipto lahir di Kediri, 18 Mei 1980; umur 39 tahun adalah aktivis transparansi dan pernah menjadi sekretaris jendral FITRA (Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) untuk periode 2013 – 2018. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (Letraa).

Yenny Sucipto adalah bagian dari 100 tokoh perempuan pemimpin versi HIVOS. Ia juga dikenal sebagai penyusun komik dan buku mengenai transparansi.

Dengan posisinya sebagai Sekjen Fitra, Yenny Sucipto terkenal sering memberikan kritik dan masukan atas transparansi dan efisiensi anggaran. Beberapa di antaranya membuahkan teror, ancaman kriminalisasi, dan pembunuhan. Saat ini ia menjabat sebagai Tenaga Ahli Madya Deputi 2 KSP.

Ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kediri pada tahun 1996, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kediri tahun 1999. Pendidikan tingginya ia lalui di Universitas Brawijaya Malang tahun 2003. Ia melanjutkan pendidikan magister di Universitas Indonesia untuk Kajian Gender dan Transformasi Sosial, lulus tahun 2013. Ia juga masih menempuh pendidikan magister Ilmu Ekonomi di Institut Pertanian Bogor.

Selama menjadi mahasiswa, Yenny aktif di GMNI. Karena keaktivannya, ia menjadi Pengurus GMNI Komisariat FAPET Universitas Brawijaya Malang, Periode 1999 - 2001, lalu menjadi Pengurus Gmni Komisariat Bersama Universitas Brawijaya Malang, Periode 2000 - 2002. Lebih lanjut ia menjadi Pengurus GmnI Cabang Malang, Periode 2001 - 2003 lalu Pengurus Alumni GmnI, Kompartemen Ideologi dan Kaderisasi, Periode 2010 - 2012.

Mulai tahun 2004 ia aktif menjadi Pengurus Organisasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, hingga tahun 2018. Ia juga menjai Perwakilan Masyarakat Sipil, Extraktif Industri Transparency Inisiative, Periode 2013 - 2017 dan Steward Member, Global Inisiative Financial Transparency, Periode 2015 - 2018.

Sebagai aktivis, beberapa pernyataan Yenny di publik memunculkan kontroversi. Salah satunya adalah saat ia membantah bahwa pelaksanaan Pilkada tidak langsung oleh DPRD belum tentu menghasilkan efisiensi dalam pemilihan kepala daerah. Untuk mengurangi beban biaya pilkada terhadap APBD, ia lebih memilih langkah mengoptimalkan jumlah pemilih per TPS, standarisasi unit cost, mengurangi belanja sosialisasi, mengalihkan beban biaya pada APBN bukan APBD, bukan mencabut hak rakyat untuk memilih langsung.

Yenny juga menyatakan kesetujuannya untuk membubarkan 14 lembaga negara yang dianggap tidak menghasilkan dampak positif dan malah membebani APBN, sebab hal tersebut bertentangan dengan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penulis: Syafrudin Budiman SIP (Pemerhati Sosial Politik dan Media).

Budayawan Muda Sulsel Abdi Mahesa : Pilkada Damai 2020 Adalah Kebutuhan Masyarakat Sulawesi Selatan

Makassar, Sigapnews.com, - Tinggal menghitung hari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di 12 Kabupaten / Kota se - Provinsi Sulawesi Selatan akan segera di helat.

Salah satu budayawan muda Sulawesi Selatan Abdi Mahesa menanggapi hal tersebut " Pemilu merupakan sebuah wahana politik yang menjadi representasi dari kebutuhan masyarakat dengan adanya pemimpin. Pilkada menjadi suatu hal yang istimewa dan mesti di jalankan karena ini adalah fasilitas yang di sediakan oleh negara dalam rangka membangun iklim demokrasi yang sehat," Ungkap Abdi Senin, (9/11/2020).

" Masyarakat Sulawesi Selatan adalah masyarakat yg menjunjung tinggi nilai budaya antara lain kejujuran, kecerdasan, keberanian dan kesalehan, hal ini menandakan bahwa masyarakat bugis makassar sudah lama menjadikan demokrasi sebagai solusi yang menjaga tatanan dan pola sosialnya," Imbuhnya.

Di katakan pula " Dari hal tersebut diharapkan pilkada tahun ini (2020) menjadi ruang masyarakat bugis dalam mengekspresikan nilai budayanya melalui peran aktif dalam mendukung pilkada damai yang maju, mandiri, transparan dan beradab," Pungkas Abdi Mahesa (Jafar Jeff).

KPK Bersama Penggiat Anti Korupsi Kawal Bansos Covid-19 di Sulsel

Sigapnews.com, Makassar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menerbitkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2020, tanggal 21
April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) dan data non-DTKS, dalam pemberian Bantuan
Sosial kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak
pandemik global Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

”DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial merupakan basis
data yang selama ini digunakan untuk pemberian bantuan
sosial kepada masyarakat secara nasional. DTKS senantiasa
mengalami perbaikan”, kata Ketua KPK Firli Bahuri, Rabu,
22/4/20, di Jakarta.

Alasan pertama, Firli menjelaskan, melalui pelaksanaan
rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-
PK), DTKS telah dipadankan dengan data kependudukan di
Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
(Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Nomor
Induk Kependudukan (NIK).

“Sehingga penerima bantuan pada DTKS diyakini
keberadaannya berdasarkan NIK,” jelas Firli.

Alasan lain penggunaan DTKS adalah, perbaikan
terkait ketepatan status penerima bantuan dilakukan secara
berkala dengan bantuan pendataan oleh pemerintah daerah,
dan prosedur verifikasi validasi (verivali), sehingga diyakini
penerima telah tepat sasaran.

Untuk mengawasi pelaksanaan surat edaran KPK tersebut,
Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI
Wilayah VIII Sulawesi, Adliansyah Malik Nasution yang akrab
disapa Bang Choky, mengajak dedengkot Penggiat Anti Korupsi
di Sulsel, Djusman AR, bersama rekan-rekan lainnya
membantu KPK, jangan sampai terjadi penyimpangan dalam
penyaluran bantuan sosial tersebut.

Djusman AR yang dikonfirmasi, Ahad 3/5/20,
mengatakan, 'Dirinya siap bersinergi dan mengajak rekan-rekan penggiat anti
korupsi lainnya di Sulsel, membantu KPK melakukan pengawasan
dan pelaporan ke KPK, bila ditemukan indikasi penyalahgunaan
dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tersebut.

“KPK berharap ke masyarakat, khsusus kepada kami lembaga
yang memang fokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi,
untuk terlibat langsung mengawal dan memonitoring, serta
mengadukan ke KPK apabila menemukan hal-hal yang
menyimpang dari ketentuan pendistribusian bantuan sosial
tersebut” tegas Djusman AR.

Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum dan Politik  (LP-SIBUK) Sulsel,  Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, mengatakan,
pihaknya tak punya alasan apapun untuk tidak mendukung
langkah KPK tersebut, sebab lembaganya memang dari dulu
sampai sekarang, tak pernah surut dalam melakukan perlawanan terhadap perbuatan tindak pidana korupsi di
Sulsel, pungkas Dujusman AR yang juga Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKal) NGO Sulawesi ini.(Red).

Anggaran Pilkada Tak Perlu Ditambah, Ini Hitungan Nurani Strategic

Sigapnews.com, Makassar - Keinginan KPU untuk menambah anggaran pilkada jika tetap digelar di masa pandemi, dianggap tak terlalu urgen. Alasan penambahan anggaran karena pembelian Alat Pelindung Diri (APD) bagi penyelenggara dan pengawas, bisa direfocussing dari anggaran lain.

Lembaga Konsultan Politik, Nurani Strategic, justru melihat keputusan pemerintah dan DPR untuk melanjutkan pilkada serentak di masa pandemi COVID19 adalah keputusan yang justru bisa menghemat anggaran.

Direktur Nurani Strategic, Dr. Nurmal Idrus, MM, membuat pola penghitungan versi lembaganya agar anggaran pilkada tak perlu ditambah dan bahkan bisa menghemat.  

"Ada beberapa tahapan yang biasanya membuat duit KPU banyak tersedot  bisa ditiadakan, salah satunya seperti acara seremonial gebyar pilkada damai di awal masa kampanye. 

Biasanya ratusan juta dui KPU habis di acara itu," katanya. Karena kampanye dirancang virtual, dan mengumpulkan massa, maka acara seperti itu layak ditiadakan. 

Nurmal kemudian menyisir beberapa kegiatan yang bisa dihemat pada tahapan yang tersisa. Pertama, bimbingan teknis penyelenggara untuk pendataan pemilih dihilangkan dan diganti dengan bimtek virtual. Demikian pula dengan bimtek rekapitulasi calon perseorangan. 

Kedua, anggaran bisa dihemat dari tahapan pendaftaran calon. KPU biasa terpaksa mengeluarkan uang lebih untuk menjamu ribuan rombongan calon kepala daerah yang datang mendaftar. "Itu ditiadakan dan diganti dengan pendaftaran yang hanya maksimal diikuti 20 orang, paslon ditambah istri,ketua-ketua parpol pengusung dan tim inti," tambahnya. 

Tahapan kampanye kata Nurmal menjadi tahapan yang membuat duit KPU bisa lebih dihemat. Selain meniadakan acara seremonial gebyar kampanye damai, juga tugas KPU untuk ikut mengurusi kampanye Paslon sebaiknya ditiadakan. "KPU jangan lagi mengurusi pencetakan dan pemasangan alat peraga dan sosialisasi media massa paslon seperti selama ini. Biarkan paslon yang melakukannya sendiri," ujarnya. Ratusan bahkan miliaran rupiah menurut Nurmal bisa dihemat dari tahapan kampanye. 

Mantan Ketua KPU Makassar 2013 ini, juga mengusulkan hal yang lebih ekstrem. Yaitu, mengurangi jumlah penyelenggara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) sebaiknya dikurangi karena beban tugas di pilakada itu jauh  lebih ringan daripada pilleg. Usul saya, dari 7 orang jadi 5 orang saja," katanya. 

Menurutnya, pengurangan jumlah KPPS itu akan menghemat ratusan juta rupiah. Hitungannya, dengan honor KPPD yang Rp 500.000 per orang maka akan dihemat Rp 1.000.000 per TPS. "Jika TPS nya saja 2.000 buah, maka akan didapat dana segar Rp 2 Miliar," ujarnya. 

Pengurangan jumlah KPPS kata Nurmal dimungkinkan karena beban pemungutan dan penghitungan suara lebih rendah di pilkada. "Jumlah pemilih kan mau dikurangi hingga setengah, lalu penghitungan suara di pilkada itu tak serumit pilleg yang banyak calon. Pilkada biasanya paling banyak 5 Paslon, jadi formulirnya tak terlalu rumit," tukasnya. "Jika KPU serius, mereka tak selayaknya meminta penambah anggaran. Apalagi, di tengah wabah ini teman-teman KPU selayaknya lebih memperlihatkan empati," tuturnya.

Release Minggu (31/5/2020

Gunakan Hak Pilih Anda, Ini Specimen Surat Suara Pilkada Soppeng 2020

Soppeng, Sigapnews.com, - Sampel surat suara Pilkada Soppeng 2020 tengah disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat.

"Spesimen atau sampel surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng tahun 2020 mulai disosialisasikan hari Senin (9/11/2020).

Dalam gambar pasangan tersebut termuat nama calon Bupati dan calon Wakil Bupati Soppengyang memuat gambar paslon sebelah kiri yang masing-masing memakai baju putih dengan kopiah warna hitam dengan senyum khas paslon, juga nampak calon wakil bupati Soppeng sedang memakai kacamata.

sementara kolom sebelah kanan tidak ada gambar dengan pinggiran hitam segi empat.

Untuk diketahui Pilkada Soppeng yang akan dihelat pada Tanggal 9 Desember 2020 mendatang hanya ada 1 pasangan calon, yakni pasangan calon Bupati H. Andi Kaswadi Razak, SE dan Calon Wakil Bupati Ir.Lutfi Halide,MP (AKAR-LHD) yang berada pada kolom kiri dilihat dari sisi pemilih.

Sumber : KPU Soppeng

Selasa (10/11/2020)

Nama: Muhammad  Jafar Jeff

#Daerah #Pilkada #Politik #Soppeng#

Mantapkan Pengelolaan dan Penata Usahaan Kearsipan, BBPP Batangkaluku Gelar Sosialisasi

Para peserta sosialisasi (Foto Istimewa)

Gowa (Sulsel), Sigapnews.com, -Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)  melakukan sosialisasi penyeragaman pembuatan naskah dinas dan penggunaan teknologi informasi berbasis tata naskah dinas elektronik, Selasa (23/2/2021), di Aula Hasanuddin BBPP Batangkaluku.

Kegiatan sosialisasi yang diikuti pegawai dari pengolah  arsip bagian umum, kelompok program dan  evaluasi serta kelompok penyelenggaraan pelatihan BBPP Batangkaluku, dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Umum BBPP Batangkaluku, Rosdiana.

Dalam sambutannya, Rosdiana, mengatakan tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan pengelolaan dan penatausahaan arsip di lingkungan BBPP Batangkaluku, arsip bukan hanya tumpukan kertas semata atau sebatas kumpulan informasi, tetapi lebih dari itu.

“Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat memahami pentingnya pengelolaan dan penyimpanan arsip”,harapnya.

Pemateri Sumarlin (Foto Istimewa)

Sumarlin, Arsiparis Muda BBPP Batangkaluku yang juga merupakan narasumber dalam sosialisasi ini mengatakan sebagaimana Undang-Undang RI nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan perusahaan, organisasi politik dan perseorangan dalam bentuk pelaksanaan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

“Pengelolaan arsip dinamis di Balai ini sangatlah ditentukan oleh peran SDM pada unit pengelola kearsipan di BBPP Batangkaluku, agar pengelolaan arsip dinamis dapat secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan serta penyusutan”,tuturnya.

Pentingnya sosialisasi ini dalam rangka penerapan tata naskah dinas dan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di BBPP Batangkaluku agar SDM pegawai yang ada di unit pengelola dapat memahami keseragaman, kaidah, norma dan standar kearsipan dalam pembuatan naskah dinas sesuai Permentan Nomor 06 Tahun 2020.

“Di Balai sendiri pengelola arsip sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih perlu meningkatkan kompeten pegawai dalam hal pembuatan naskah dinas”,pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Sumarlin menjelaskan, proses pengelolaan arsip dinamis khususnya naskah dinas harus mengacu pada tata naskah dinas dan pola klasifikasi kearsipan Kementan agar terkelompokkan, terstruktur utuh dan menyeluruh agar informasi yang tercipta memudahkan dalam penemuan kembali. (Al Aziz).

Bupati Wajo Dorong Percepatan Pengarusutamaan Gender

Wajo (Sulsel), Sigapnews.com,-- Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, (Dinsos P2KB-P3A) Kabupaten Wajo menggelar kegiatan sosialisasi kebijakan pengarusutamaan Gender (PUG) di gedung Dharmawanita, Selasa, 6 Juli 2021. Selain sosialisasi, Dinas P3A-P2KB juga melakukan pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) tingkat desa.

Sosialisasi dibuka langsung Bupati Wajo, Amran Mahmud. Dalam sambutannya, Amran mengatakan, hingga saat ini masih terjadi kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, kontrol terhadap sumberdaya, dan manfaat pembangunan yang didapatkan oleh penduduk Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan diberbagai bidang pembangunan, baik ekonomi, sosial budaya dan politik. 

Jika dicermati dengan baik, kata Amran, data menunjukkan bahwa penduduk perempuan khususnya, masih mengalami ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam berbagai hal di masyarakat, seperti akses kesehatan, pendidikan yang relatif rendah, perbedaan upah kerja, pernikahan usia anak, perdagangan perempuan dan kekerasan terhadap perempuan yang cenderung semakin meningkat setiap tahunnya. 

"Isu-isu gender yang termanifestasi dalam bentuk kesenjangan gender diberbagai aspek pembangunan merupakan suatu permasalahan yang sulit untuk diatasi tanpa suatu upaya yang serius, konsisten, dan berkesinambungan. Makanya, pemerintah desa menjadi gerbang terdepan dalam masalah kesetaraan gender,"ucapnya.

Amran menambahkan, Pemerintah Kabupaten Wajo telah melakukan percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan senantiasa melakukan pembinaan dan mendorong untuk menerbitkan regulasi tentang Pengarusutamaan Gender  sebagai dasar dan acuan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada level Kecamatan. Hal ini terlihat dengan Kabupaten Wajo telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

"Harapan kita bersama pada tahun ini dapat meningkat lagi dalam nominasi untuk mendapatkan penghargaan bidang Pengarusutamaan Gender ini. Meskipun penghargaan ini bukanlah tujuan utama  namun merupakan reward atas kerja keras kita semua dalam mendorong pembangunan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Wajo,"ungkapnya.

Sementara Kepala Dinsos P2KB-P3A, Ahmad Jahran berharap peran Camat dan Kepala Desa dalam mensosialisasikan Pengarusutamaan Gender ini. Karena persoalan ini bukan hal kecil.

"Saya harap semua peserta yang hadiri di acara ini bisa berperan aktif dalam mensosialisasikan Pengarusutamaan Gender. Karena tingkat perceraian di Wajo naik derastis,"ungkapnya.

Strategi Perluasan Areal Tanam, Kunci Antisipasi Krisis Pangan Nasional

Gowa, Sigapnews.com, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) menggelar Training of Trainers (ToT) dengan tajuk Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional dalam rangka meningkatkan pemahaman bagi Widyaiswara, Dosen, Guru, Penyuluh Pertanian dan Babinsa untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan melalui Perluasan Areal Tanam (PAT).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan menyampaikan, sektor yang paling siap membangun kehidupan Indonesia yang lebih baik besok maupun yang akan datang adalah pertanian dan SDM menjadi tulang punggung penggerak pembangunannya.

"Krisis pangan sama dengan krisis keamanan dan politik. Pangan adalah senjata kita, dan kita harus menekan impor bahkan harus bisa menyetop impor, kita harus ekspor," ujarnya.

“SDM Pertanian mulai dari penyuluh hingga para petani harus bergerak cepat mengambil bagian menjaga ketahanan pangan,” sambungnya.

Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi dengan tegas mengatakan bahwa terkait pangan, kondisi global sedang tidak biasa-biasa saja, “sejak Februari tahun lalu hingga Maret tahun ini, Indonesia mengalami fenomena alam yang disebut El-Nino, kemarau berkepanjangan,’ ungkapnya saat membuka kegiatan tersebut.

Dedi menambahkan bahwa dengan kondisi global saat ini, mengharuskan Indonesia melakukan swasembada dan tidak boleh bergantung kepada negara lain melalui Perluasan Areal Tanam melalui Optimasi Lahan Rawa, Pompanisasi di Lahan Sawah Tadah Hujan, serta Tanam Sisip di Lahan Perkebunan.

Dalam paparannya, Dedi menyebut isu global yang mempengaruhi pembangunan pertanian diantaranya perang rusia dan ukraina, perlambatan signifikan pada negara ekonomi utama, covid-19, tekanan inflasi dan kerentanan system keuangan di negara berkembang, perubahan iklim dan iklim ekstrim.

Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari yaitu 2 – 4 Mei 2024 dan digelar secara tatap muka di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang dan secara online serentak di UPT Pelatihan Pertanian termasuk BBPP Batangkaluku, Kantor Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan Kantor KORAMIL di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini akan diikuti 120.641 peserta yang terdiri dari 187 widyaiswara, 262 dosen, 70 guru UPT Pendidikan Pertanian, 24.607 penyuluh pertanian PNS, 12.480 penyuluh pertanian PPPK, 1.385 penyuluh pertanian THL Pusat, 8.775 penyuluh pertanian THL Daerah, serta 72.875 Babinsa.

(Red)

Kasdim Solo Berikan Materi Sosialisasi FKDM Tingkatkan Peran Masyarakat Cegah Dini Konflik

Surakarta, Sigapnews.com, Guna meningkatkan peran tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam upaya deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial, Babinsa Kel Serengan Koramil 03/Serengan Serka Aris memantau kegiatan Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Pendopo kecamatan Serengan Jln. Veteran No. 271 Serengan Surakarta. Kamis (13/10/2022)

Kegiatan di buka oleh Kabid Humas Kesbangpol Kota Surakarta Bp. Daryono S.E di dampingi Kasdim 0735/Surakarta Mayor Inf Muayat, AKP Muktar Wakasat intelkam Polresta Surakarta dan Bp Hari Siyamto S.Sos Kasi PKU kec. Serengan.

Dalam sambutannya, Kabid Humas Kesbangpol Surakarta Daryono S.E menggaris bawahi lima hal yang terkait dengan potensi konflik sosial di masyarakat yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

“FKDM merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Memiliki tugas menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman tantangan hambatan dan gangguan di wilayahnya.

Sementara itu AKP Muhtar wakasat intelkam Polresta Surakarta menyampaikan bahwa potensi konflik dalam bidang sosial budaya karena masyarakat memiliki karakteristik yang majemuk sehingga dapat terjadi peristiwa bentrok antar warga atau kelompok, penyalahgunaan narkotika, mengkonsumsi minuman keras, intolernsi agama, kenakalan remaja, konflik lahan, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya yang dapat mengganggu kestabilan keamanan di masyarakat.

Atas dasar tersebut maka Kesbangpol memberikan penguatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia FKDM melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Surakarta dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat dalam rangka pendeteksian dini dan pencegahan Dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di wilayahnya.

Hal senada diungkapkan oleh Kasdim 0735/Surakarta Mayor Inf Muayat dalam paparan materinya yang pada intinya aparat pemerintah dan masyarakat baik secara individu maupun kelompok harus bersinergi dengan TNI dan Polri untuk menyampaikan informasi dan upaya kegiatan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dengan melakukan pendeteksian dan pencegahan secara dini terhadap potensi konflik sosial. Keamanan wilayah kec. Serengan adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama.

(Kemplu 72)

Inspektorat Kab.Marowali Launching "ABANG JUJUR" Inovasi Terhadap Audit Barang dan Jasa Berbasis Kejujuran ( Probity Audit )

Sigapnews.com, Morowali (Sulteng) -Inspektur Inspektorat Kabupaten Morowali, Afridin, S.H., M.SA, menggelar kegiatan launching penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan kerjasama terhadap Audit Barang dan Jasa berbasis Kejujuran (Abang Jujur) atau Probity Audit di Kabupaten Morowali.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Inspektorat Morowali dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali, Amir Amirudin, S.Pd., M.M, Kadis Perhubungan, Ir. Rizal Badudin, Perwakilan Kadis Kesehatan, Perwakilan Kadis PU, dan perwakilan Direktur RSUD, Rabu (24/06/20).

Dalam pemaparannya, Afridin mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan gagasan atau inovasi dalam kepesertaan PKN II. ‘’Ini merupakan kegiatan inovasi saya sebagai peserta PKN II angkatan IV di LAN Makassar. Gagasan atau inovasi ini merupakan bentuk pengawasan probity audit yang dapat diterapkan sepenuhnya dalam mengendalikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Morowali,’’ ujarnya.

INSPEKTUR 1

Lebih lanjut, Afridin mengungkapkan, Sebagaimana kita ketahui bahwa pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Morowali masih banyak terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki. Belajar dari pengalaman, aparat yang terjerat korupsi itu lebih banyak kepada pengadaan barang dan jasa. ‘’Setelah dicermati seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa itu mengandung unsur kecurangan yang bisa dilakukan oleh oknum-oknum terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Olehnya, harus dilakukan deteksi dini agar kecurangan-kecurangan yang ada bisa diminimalisir. Inilah bentuk probity audit dimana nanti probity audit ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa seluruh pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Morowali bebas dari temuan,’’ katanya.

INSPEKTUR 2

MOU yang ditandatangani ini adalah sebuah bentuk kerjasama penyelenggaraan probity audit, menurutnya, tanpa adanya kerjasama dari semua OPD pelaksana pengadaan barang dan jasa tidak akan terselenggara probity audit. ‘’Disini nanti kita akan klasifikasi dan membuat kriteria terhadap sebuah program kegiatan yang harus kita probity. Kegiatan yang diprobity diantaranya memiliki anggaran yang besar, mengandung resiko kerja yang tinggi, mengandung unsur kepentingan politik dan lainnya, sehingga nantinya tidak ada tekanan dari manapun dan dari siapapun yang menyebabkan kesalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa’’ ungkapnya.

Ia berharap, setelah penandatanganan MoU seluruh OPD konsisten dalam pelaksanaannya. ‘’Setiap tahun Seluruh OPD harus konsisten dalam pelaksanaan probity audit, mulai dari jangka pendek pada lima OPD seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR dan RSUD, hingga jangka panjang yakni OPD secara menyeluruh, sehingga di Tahun 2022 Kabupaten Morowali harus zero temuan atau bebas dari temuan BPK,’’ pungkas Afridin mengakhiri paparannya.

Kegiatan yang didahului dengan pemaparan Inspektur Inspektorat berakhir dengan penandatanganan MoU dan kerjasama terhadap Audit Barang dan Jasa berbasis Kejujuran (Abang Jujur) atau Probity Audit, antara Inspektur Inspektorat dan lima Kepala OPD, yakni Kadis Perhubungan, Kadis Pendidikan, Kadis Kesehatan, Kadis PUPR dan Direktur RSUD Morowali.