Makassar, Sigapnews.com, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya langkah cepat dan kolaboratif dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam menghadapi potensi kenaikan harga menjelang Idul Adha 2025.
Penegasan ini disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Sulsel yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel pada Rabu, 28 Mei 2025.
Dalam sambutannya, Fatmawati menyampaikan bahwa inflasi di Sulsel per April 2025 tercatat sebesar 1,91% (month-to-month) dan 2,28% (year-on-year), masih dalam rentang target nasional, namun tren kenaikannya perlu diwaspadai.
“Saya minta intervensi dilakukan lebih awal dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menyoroti beberapa komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi seperti beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng.
Untuk itu, Pemprov meminta daerah agar secara aktif memantau kondisi pasokan di sentra produksi dan segera melaporkan jika ada gangguan distribusi.
Fatmawati juga menekankan pentingnya Gerakan Pangan Murah (GPM) serta optimalisasi pemanfaatan data dari aplikasi Sigap Sultan, sebuah sistem neraca pangan digital yang dikembangkan Pemprov Sulsel untuk memetakan ketersediaan dan kekurangan stok antarwilayah.
Dalam konteks percepatan digitalisasi, ia menyatakan bahwa digitalisasi bukan hanya alat, tetapi strategi kunci untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan.
“Digitalisasi bukan hanya alat, tapi kunci peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif,” tambah Fatmawati.
Sebagai bagian dari upaya strategis, Pemprov Sulsel telah menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Sulawesi Selatan 2025–2027 yang mengintegrasikan empat pilar utama, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pilar keterjangkauan harga fokus pada penguatan pasar penyeimbang, pelaksanaan GPM, dan digitalisasi sistem pembayaran.
Pilar ketersediaan pasokan menitikberatkan pada penguatan produksi lokal dan revitalisasi fasilitas penyimpanan.
Sementara pilar distribusi berfokus pada perbaikan infrastruktur logistik dan kerja sama antar daerah.
Terakhir, pilar komunikasi efektif meliputi integrasi data, edukasi publik, dan penguatan koordinasi antar TPID.
Wakil Gubernur Fatmawati mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bergerak cepat dan bersinergi demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang Idul Adha.
“Jangan biarkan inflasi menjadi hantu di tengah masyarakat. Kita harus hadir lebih awal dengan data yang kuat dan aksi yang nyata,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan melalui inovasi digital dan kolaborasi lintas sektor.
Dengan mengedepankan strategi berbasis data dan partisipasi masyarakat, Pemprov Sulsel berupaya menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh warga Sulawesi Selatan.
(Red/Yun)
FOLLOW THE SIGAPNEWS.COM AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow SIGAPNEWS.COM on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram