Kabar Buruk, Positif Covid-19 di Sulsel Tembus 2.014 Kasus

Sigapnews.com, Makassar - Berdasarkan data Pemprov Sulsel melalui situs resmi Sulsel Tanggap COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 telah menembus angka 2.014 kasus.

Hingga Selasa 9 Juni 2020 pukul 00;00 Wita dari 2.014 kasus itu terdapat 674 pasien yang sembuh dan 94 meninggal dunia.

Selain itu, tercatat jumlah pasien yang kini sedang menjalani perawatan sebanyak 1.239 orang. Dimana 529 dirawat di rumah sakit dan 710 menjalani isolasi mandiri

Sementara kategori orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 967 orang. Sebanyak 4.841 orang sudah selesai pemantauan dan total keseluruhan yang dipantau hingga Kamis malam sebanyak 5.808 orang.

Kemudian pasien dalam pengawasan (PDP) ada 364 orang. Sebanyak 1.446 orang sudah dalam kondisi sehat atau non-Covid-19 dan 175 meninggal dunia. Jumlah keseluruhan PDP 1.985 orang.

Secara keseluruhan, update terkini Covid-19 di Sulsel hingga Selasa sore, yakni 2.014 yang positif, 1.239 orang dirawat, 673 yang telah sembuh atau sekitar 33,5 persen dan 94 meninggal dunia.

Berikut sebaran pasien positif Covid-19 di Sulsel per Kabupaten Kota hingga Selasa 9 Juni 2020 pukul 00;00 Wita.

Kota Makassar 1.024 Kasus

Kabupaten Luwu Timur 192 Kasus

Kabupaten Gowa 145 Kasus

Kota Parepare 37 Kasus

Kabupaten Maros 32 Kasus

Kabupaten Sidrap 20 Kasus

Kabupaten Soppeng 9 Kasus

Kabupaten Sinjai 10 Kasus

Kabupaten Takalar 7 Kasus

Kabupaten Tana Toraja 6 Kasus

Kabupaten Pinrang 5 Kasus

Kabupaten Luwu 4 Kasus

Kabupaten Luwu Utara 3 Kasus

Kabupaten Wajo 3 Kasus

Kabupaten Bulukumba 2 Kasus

Kota Palopo 2 Kasus

Kabupaten Bone 1 Kasus

Kabupaten Pangkep 1 Kasus

Kabupaten Toraja Utara 1 Kasus

Kabupaten Jeneponto 1 Kasus

RS Lain-lain 95 Kasus

Rekreasi Duta Covid-19 Sulsel 346 Kasus

Korban Kriminal di Rapid Tes Berbayar, Wakarumkit Pelamonia : Agar Steril

Sigapnews.com, Makassar -- Seperti postingan di salah group Facebook, Salah satu warga MA (15) terluka oleh anak panah (Busur) yang di duga dilakukan orang tidak dikenal (OTK) dan dilarikan kerumah sakit pelamonia di Jl. Jendral Sudirman, No.27 Kec. Ujung Pandang Kota Makassar pada Kamis (4/6/2020)

Postingan tersebut di jelaskan bahwa pasien korban diduga akan dibegal ini mendapat pelayanan intens di RS Pelamonia dengan menggunakan kartu BPJS. Namun dijelaskan lagi bahwa keluarga korban masih membeli obat padahal menggunakan kartu BPJS dari pemerintah

Menurut keterangan Achsan paman korban menuturkan bahwa sempat MA ini dirawat di RS Pelamonia dengan membeli obat anti biotik, CT Scan dan juga korban di arahkan untuk rapid test. Bukan hanya itu menurut dia ada biaya perawatan dan biaya sewa ambulance untuk di rujuk ke RS Wahidin," Kata Achsan 

Alasannya di rujuk lantaran dokter yang menangani spesialis bedah sedang sakit dan alat operasi di RS Pelamonia tersebut terbatas,

Menanggapi hal tersebut, Wakarumkit Pelamonia dr.F. Alvian AMU. Sp.P membantah adanya pasien yang di terlantarkan di RS Pelamonia, Senin (8/6/2020)

Menurut dua bunga berpangkat letnan Kolonel (Letkol) ini, RS Pelamonia itu selalu mengedepankan emergency pelayanan kepada siapa saja. Bukan hanya di khususkan untuk TNI tetapi masyarakat juga kami layani dengan baik tanpa ada perbedaan sedikitpun,

Adapun biaya yang dikeluarkan itu benar, Kenapa tidak di potong di kartu BPJS sementara dia menggunakan kartu itu. Sebab sesuai aturan Menteri yang di tanggung adalah pasien yang sakit dan bukan kecelakaan ataupun kasus kriminal," Kata dia

Lebih jauh soal kenapa RS Pelamonia mengarahkan pasien untuk rapid test, sebab pasien juga sebelum di bawah di ruangan operasi tentu harus steril selama pandemi. Tidak ada yang kami tes ketika pandemi sudah aman dan kondusif

Jadi saya luruskan kembali soal kekeliruan warga, disini tetap mengedepankan pelayanan. Pihak RS tidak pernah membebankan warga jika sesuai prosedur yang berlaku," Tandasnya.

Sumber : GowaMo

Berita Duka, Mantan Sekprov Sulsel Andi Muallim Tutup Usia

Sigapnews.com, Makassar - Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rodjiun. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), tengah berduka.

Hal itu setelah, mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Andi Muallim, mengembuskan napas terakhir di RS Mitra Husada, Sabtu (6/6/2020) pukul 19.30 Wita.

"Innalillahi wainnaailaihi rajiun telah berpulang ke Rahmatullah H. A. Muallim, SH mantan Sekprov Sulsel pada Sabtu jam 19.30 Wita di RS Mitra Husada," jelas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemprov Sulsel, Andi Bakti Haruni.

Informasi dihimpun awak media, rencana jenazah almarhum akan dibawa dari RS Mitra Husada ke rumah duka di Jalan Beringin, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Sulsel.

Semasa hidupnya setelah pensiun dari PNS, almarhum sibuk dengan kegiatan sosial dan keagamaan. Selain itu putra kelahiran Bone 1953 ini, juga menjalankan sejumlah tugas organisasi sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone (KKMB).

Kabag Humas : PJ Walikota Komitmen Tegakkan Keterbukaan Informasi Publik

Sigapnews.com, Makassar - Kepala Bagian Humas Pemkot Makassar, Firman Pagarra menegaskan komitmen Pj Walikota Makassar, Prof Yusran Jusuf untuk selalu terbuka dan memberi ruang yang sebesar-besarnya kepada seluruh awak media yang ingin melakukan peliputan di lingkungan Pemkot Makassar. Hal ini ditegaskan Firman di ruang kerjanya, Jumat (5/5/2020).

“Sejak hari pertama di lantik selaku Pj Walikota Makassar, beliau sudah tekankan kepada kami dan seluruh pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk selalu terbuka dan aktif memberikan informasi kepada publik melalui wartawan. Ini bentuk komitmen beliau menjadikan Pemkot Makassar sebagai institusi yang menjunjung tinggi asas keterbukaan informasi publik” tegas Firman Pagarra.

Terkait keterbukaan informasi yang dijalankan oleh Pemkot Makassar, Firman Pagarra memberikan penjelasan.

“Kami diberi tugas untuk memastikan dan memudahkan kerja-kerja jurnalis di Pemkot Makassar. Termasuk menghubungkan dengan narasumber, baik itu dengan Pj Wali Kota, kepala OPD maupun dengan kami selaku Kabag Humas. Tentu saja ada dinamisasi didalamnya, misalnya ketika Pj WaliKota Makassar sedang sibuk atau ada agenda lain yang tidak bisa ditunda, maka pimpinan OPD termasuk kami selaku Kabag Humas wajib untuk memberikan layanan informasi kepada teman-teman jurnalis” lanjut Firman.

Pernyataan ini juga untuk mengklarifikasi informasi terkait sulitnya wartawan mendapat layanan wawancara langsung dengan Yusran.

“Pak Pj selama ini sangat senang saat di temui wartawan, termasuk jika ditanya mengenai strategi penangan covid-19 di Makassar, atau upaya menggerakkan roda ekonomi yang terganggu selama masa pandemi. Apalagi saat ini beliau tengah menyiapkan sebuah program strategis Gerakan Makassar Sehat, Low Contact High Immunity sebagai solusi Makassar keluar dari pandemi. Tentu saja ini tidak akan maksimal tanpa pelibatan teman-teman jurnalis. Terkait dua hari ini beliau tidak bisa menyempatkan waktu menemui wartawan itu kami pastikan karena memang hanya karena kesibukan dan agenda beliau yang sangat padat akhir-akhir ini”lanjut Firman.

Pada prinsipnya menurut Firman, posisi media massa sangat strategis dalam menyukseskan seluruh program Pemkot Makassar yang tengah dicanangkan saat ini. (Red).

Direksi Perumda Air Minum Paparkan Dua Hal Urgent Dihadapan Pj Walikota

Sigapnews.com, Makassar - Penjabat Walikota Makassar Yusran Jusuf selaku kuasa pemegang mandat di Perusahaan umum daerah air minum kota Makassar menghadiri  persentasi yang dibawakan Direktur utama Hamzah Ahmad di Aula tirta Perumda air minum daerah kota Makassar. Kamis 4 Juni 2020.

Persentase yang dipaparkan direksi perumda air minum adalah salah satunya adalah Program unggulan perumda air minum kota Makassar  berdasarkan hasil rekomendasi temuan eksternal BPK BPKP dan Inspektorat.

Dalam persentasenya  dihadapan Pj Walikota Yusran Jusuf Dirut PDAM Hamzah Hamsah  mengatakan ada dua hal persoalan yang urgent dilaksanakan  PDAM yang  pertama adalah masalah kebocoran air.

"Setiap tahun audit yang dilakukan oleh BPK  maupun BPKP persoalan utama yang selalu mencuat berulang ulang adalah rekomendasi untuk meminimalisir kebocoran air, ini adalah prioritas program  utama kami untuk membenahinya, di periode ini," katanya.

Persoalan yang kedua.menurut Hamzah adalah program rehabilitasi jaringan pipa dikawasan timur kota, namun menurut Hamzah kendala yang dihadapi pihaknya untuk merealisasikan rehabilitasi pipa belum mendapatkan izin dari Dinas Pekerjaan Umum

"Saat ini kami terkendala izin dari Balai Jalan PU karena persoalan izin kami belum mendapat respon dari pihak  balai Jalan, jika rehabilitasi pipa tidak dilakukan, hasil dari audit BPK PDAM kehilangan 700 juta menurut hitungan BPK," terangnya.

Untuk itu Hamzah berharap dukungan dan bantuan Pj Walikota untuk membantu mendapatkan rekomendasi izin melalui pemerintah kota Makassar.

'Realisasikan rehabilitasi pipa baru PDAM telah mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi pipa tersebut. Anggaran dan persiapan pekerjaan sudah kami persiapan tinggal dari PU kota Makassar sehingga persoalan ini bisa kita disiapkan dengan adanya dukungan dari pemerintah kota," terangnya.

Yusran berharap dalam meningkatkan mutu layanan kepada pelanggannya pemerintah kota makassar terus mendorong PDAM untuk meningkatkan kualitas
layanannya.

"Alhamdulillah semua  program PDAM sudah  berjalan dengan terencana termasuk mengembangkan jaringan baru dengan melakukan langkah langkah yang  strategis  dengan membenahi persoalan pipa lama, meteran dan mencari mitra untuk meningkatkan layanannya," terang Yusran. (Red).

LKBH Makassar Dampingi Warga Laporkan Purn.TNI AD Penyerobot Tanah di Polda Sulsel

Sigapnews.com, Makassar - Mantan tentara TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) yang pernah bertugas sebagai Danramil (Komandan Rayon Militer) Bontoala, Kota Makassar berinisial M dilaporkan oleh warga masyarakat Zaitun didampingi tim dari LKBH Makassar (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) di Kantor Polda Sulsel (Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan) Rabu, 3 Juni 2020.

"Kami mendatangi Polda Sulsel ini berkaitan penyerobotan dan pengrusakan lahan tanah kebun berdasarkan sertifikat hak milik nomor 996, Dusun Borong, Desa Borongloe sekarang Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa yang sampai sekarang diduduki oleh oknum purnawirawan militer angkatan darat yang merugikan klien kami warganegara ibu Zaitun," ujar Andi Mahardika, Manager Penanganan Kasus LKBH Makassar selagi mendampingi klien di Ditkrimum (Direktorat Kriminal Umum) Polda Sulsel.

Menurut Zaitun, warganegara yang diserobot bahwa lokasi tersebut dilapangan telah dikuasai pihak ke 3 yang tidak mau keluar dari lokasi tanah, orang tersebut telah lama menyerobot lokasi tanpa alas hak yang jelas menggunakan powernya (pengaruhnya - red)

"Waktu kami datangi pihak yang tinggal di lokasi tanah katanya perkara ini dimenangkan di pengadilan TUN Makassar, banding dan kasasi mengenai pengguguran sertifikat tapi sampai sekarang pihak BPN Gowa belum ada pemberitahuan resmi atas sertifikat resmi yang dipegang warga juga merupakan klien kami," tutur Andi Mahardika yang telah bergelut dengan LKBH Makassar sejak 2018.

LKBH Makassar bersama Zaitun telah kooperatif dan mendatangi terlapor untuk keluar dari lokasi tapi bersikeras dan menyatakan punya dasar tinggal karena telah membeli dari pihak lain yang diperkuat dengan putusan pengadilan.

"saat ini pihak ahli waris kami yakni anak dari Walida, pemilik tanah berdasarkan sertifikat hak milik sedang bersama kami untuk dimintai keterangnnya oleh pihak penyidik unit 3 Subdit III Ditkrimum Polda Sulsel," ungkap Zaitun di ruang Ditkrimum Polda Sulsel

Zaitun dan LKBH Makassar berharap dengan adanya laporan ini pihak penyidik Polda Sulsel dapat bergerak cepat memproses laporan tindak pidana penyerobotan ini dan memanggil pelaku mantan tentara berinisial M untuk mempertanggungjawabkan perilaku tindak pidana penyerobotannya yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Sumber : GowaMo

Pangdam dan Pj. Wali Kota Makassar Pantau Penanganan Covid-19 di RSUD Daya

Sigapnews.com, Makassar - Pj. Wali Kota Makassar Prof. Yusran Jusuf bersama Panglima Kodam XIV Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Andi Sumangerukka, S.E., M.M bertandang ke RSUD Makassar, Selasa (2/7). Kunjungan tersebut guna melakukan pemantauan pola penanganan covid-19 di tempat tersebut.

Yusran melakukan pengecekan dan memastikan protokol penanganan kesehatan lebih diperketat lagi. Selain Alat Pelindung Diri (APD) lengkap yang harus dipergunakan, juga prosedur membuka dan melepas APD yang perlu diperhatikan.

“Kami di sini bersama Panglima, memberi semangat kepada tenaga medis kita sebagai garda terdepan, kita terus memberi support karena bagaimana pun ini menjadi tantangan kita bersama,” ucap Yusran.

Selain itu, Yusran menyebut kunjungannya sekaligus untuk memastikan seluruh SOP di RSUD ini tetap berjalan.

Tidak hanya di rumah sakit, sebagai Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Yusran terus menghimbau pemberlakuan protokol kesehatan bagi masyarakat kota Makassar.

“Penguatan itu kami lakukan di level RT/ RW sekaigus kita membangun kesadaran bahwa masalah covid ini adalah maslah kita bersama. Jadi perlu inovasi dan penyadaran masyarakat bahwa kita ini masih dalam situasi pandemi,” terangnya.

Tugas pemerintah, lanjutnya senantiasa hadir secara bersama guna memutus mata rantai penyebaran virus corona tersebut. Ada petugas pemadam kebakaran, satpol PP, dan dari Puskesmas yang memberi edukasi melaui pengumuman-pengumuman kepada masyarakat setiap pagi dan sore. 

Harapannya, masyarakat menjadi semakin sadar hal-hal yang mesti dilakukan agar perlawannan terhadap virus corona menjadi tugas bersama. 

Sebelumnya, dalam rangka HUT Kodam XIV Hasanuddin Pangdam Andi Sumangerukka juga memberi bantuan kepada nakes dan pasien yang membutuhkan.

“Kami juga bersama wali kota untuk mengecek kondisi penanganan di RSUD Makassar karena memang kebetulan kami berada dalam satu gugus tugas. Sekaligus mengecek kesiapan ke depan,” katanya. (Red).

Harlah Pancasila, Pj Walikota Makassar Vidcon Bersama Presiden RI

Sigapnews.com, Makassar - Pj Walikota, Prof Yusran Yusuf, mengikuti upacara peringatan hari Lahir Pancasila melalui Video Conference, yang dipimpin secara langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Untuk pertama kalinya, upacara Harlah Pancasila digelar secara virtual, sebagai dampak dari Pandemi Covid19.

Dalam pelaksanaan upacara Harla Pancasila, nampak Prof Yusran tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, serta menggunakan masker, Senin (1/6/2020).

Upacara Vidcon ini pun diikuti oleh seluruh kepala daerah se Indonesia.

Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan teks pancasila dan UUD 1945, Upacara pun berlangsung khidmat.

Dalam kesempatan tersebut Presiden RI menyampaikan bahwa pelaksanaan Upacara Harlah Pancasila ditengah pandemi menjadi salah satu uji pengorbanan, kedisiplinan, kepatuhan, daya juang dan ketenangan dalam mengambil langkah yang tepat.

"Kita patut bersyukur, bahwa Pancasia tetap penting sebagai penjuru untuk mengerakkan persatuan, kepedulian, dan memperkokoh gotong royong," tuturnya.

Anggaran Pilkada Tak Perlu Ditambah, Ini Hitungan Nurani Strategic

Sigapnews.com, Makassar - Keinginan KPU untuk menambah anggaran pilkada jika tetap digelar di masa pandemi, dianggap tak terlalu urgen. Alasan penambahan anggaran karena pembelian Alat Pelindung Diri (APD) bagi penyelenggara dan pengawas, bisa direfocussing dari anggaran lain.

Lembaga Konsultan Politik, Nurani Strategic, justru melihat keputusan pemerintah dan DPR untuk melanjutkan pilkada serentak di masa pandemi COVID19 adalah keputusan yang justru bisa menghemat anggaran.

Direktur Nurani Strategic, Dr. Nurmal Idrus, MM, membuat pola penghitungan versi lembaganya agar anggaran pilkada tak perlu ditambah dan bahkan bisa menghemat.  

"Ada beberapa tahapan yang biasanya membuat duit KPU banyak tersedot  bisa ditiadakan, salah satunya seperti acara seremonial gebyar pilkada damai di awal masa kampanye. 

Biasanya ratusan juta dui KPU habis di acara itu," katanya. Karena kampanye dirancang virtual, dan mengumpulkan massa, maka acara seperti itu layak ditiadakan. 

Nurmal kemudian menyisir beberapa kegiatan yang bisa dihemat pada tahapan yang tersisa. Pertama, bimbingan teknis penyelenggara untuk pendataan pemilih dihilangkan dan diganti dengan bimtek virtual. Demikian pula dengan bimtek rekapitulasi calon perseorangan. 

Kedua, anggaran bisa dihemat dari tahapan pendaftaran calon. KPU biasa terpaksa mengeluarkan uang lebih untuk menjamu ribuan rombongan calon kepala daerah yang datang mendaftar. "Itu ditiadakan dan diganti dengan pendaftaran yang hanya maksimal diikuti 20 orang, paslon ditambah istri,ketua-ketua parpol pengusung dan tim inti," tambahnya. 

Tahapan kampanye kata Nurmal menjadi tahapan yang membuat duit KPU bisa lebih dihemat. Selain meniadakan acara seremonial gebyar kampanye damai, juga tugas KPU untuk ikut mengurusi kampanye Paslon sebaiknya ditiadakan. "KPU jangan lagi mengurusi pencetakan dan pemasangan alat peraga dan sosialisasi media massa paslon seperti selama ini. Biarkan paslon yang melakukannya sendiri," ujarnya. Ratusan bahkan miliaran rupiah menurut Nurmal bisa dihemat dari tahapan kampanye. 

Mantan Ketua KPU Makassar 2013 ini, juga mengusulkan hal yang lebih ekstrem. Yaitu, mengurangi jumlah penyelenggara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) sebaiknya dikurangi karena beban tugas di pilakada itu jauh  lebih ringan daripada pilleg. Usul saya, dari 7 orang jadi 5 orang saja," katanya. 

Menurutnya, pengurangan jumlah KPPS itu akan menghemat ratusan juta rupiah. Hitungannya, dengan honor KPPD yang Rp 500.000 per orang maka akan dihemat Rp 1.000.000 per TPS. "Jika TPS nya saja 2.000 buah, maka akan didapat dana segar Rp 2 Miliar," ujarnya. 

Pengurangan jumlah KPPS kata Nurmal dimungkinkan karena beban pemungutan dan penghitungan suara lebih rendah di pilkada. "Jumlah pemilih kan mau dikurangi hingga setengah, lalu penghitungan suara di pilkada itu tak serumit pilleg yang banyak calon. Pilkada biasanya paling banyak 5 Paslon, jadi formulirnya tak terlalu rumit," tukasnya. "Jika KPU serius, mereka tak selayaknya meminta penambah anggaran. Apalagi, di tengah wabah ini teman-teman KPU selayaknya lebih memperlihatkan empati," tuturnya.

Release Minggu (31/5/2020

PJ Walikota Tunjuk Sejumlah Sekdis Menjadi Plt Kepala Dinas

Sigapnews.com, Makassar - Penjabat Wali Kota Makassar Prof Yusran Yusuf menunjuk sejumlah Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas di instansinya masing-masing.
Diantara yang ditunjuk yakni, Sitti Kusnaeni Sakka Manggasali sebagai Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarg Berencana, Andi Amalia Malik selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Andi Apriady selaku Plt Kepala Dinas Penataan Ruang, Elodewata Wahid Yunus  selalu Plt Kepala Dinas Pemadam Kebakaran,dan Nirwan Niswan Mungkasa. Selalu Plt Dinas Pekerjaan Umum.

Penunjukan ini dilakukan agar tidak ada lagi pejabat yang rangkap jabatan.

Penyerahan surat tugas diserahkan secara langsung oleh Pj Walikota Makassar di rujab Walikota, Jumat (30/5/2020).

"Ini sebagai akselerasi, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja masing-masing SKPD, dikarenakan dengan penunjukan ini maka tidak ada lagi kepala SKPD yang rangkap jabatan," ujar Prof Yusran Yusuf.

Dengan adanya penunjukkan ini diharapkan seluruh kepala dinas dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas kedinasannya.

Hal senada diungkapkan Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Basri Rahman, yang menyampaikan bahwa penunjukkan yang dilakukan merupakan upaya untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing dinas.

Penunjukkan sekretaris OPD dikarenakan, sekretaris dianggap paling mumpuni dan paling memahami tupoksi kerja di kedinasannya masing-masing, sehingga berbagai program dapat segera berjalan.

"Sekretaris merupakan lapisan kedua setelah kepala dinas, sehingga dianggap telah memahami tupoksi kerja masing-masing," tandasnya. (Red).

Biro SDM Polda Sulsel Gelar Pemeriksaan Swab PCR Covid-19 Kepada Casis Bakomsus Perawat dan Bidan Polri T.A. 2020

Sigapnews.com, Makassar (Sulsel) - Biro SDM Polda Sulsel sekalu Pelaksana Penerimaan Bintara Kompetensi Khusus Perawat dan Bidan T.A. 2020 telah melaksanakan seluruh rangkaian/Tahapan Seleksi 3 pekan lalu. 

Karena Pandemi Virus Corona (Covid-19) berdampak kepada jadwal penerbangan pesawat ditutup diseluruh bandara Se-Indonesia sehingga para Calon Siswa Bakomsus Perawat Polda Sulsel sebanyak 7 orang yang dinyatakan Lulus Terpilih untuk mengikuti Pendidikan pembentukan Bintara Polri di Sepolwan Lemdiklat Polri Ciputat Jakarta Selatan belum terlaksana.

Berdasarkan surat Kapolri Nomor : B/3168/V/DIK.2.1./2020/SSDM tanggal 27 Mei 2020 perihal pemberitahuan pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Kompetensi Khusus T.A. 2020 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 di Lemdiklat Polri Sepolwan ciputat jakarta selatan, namun calon siswa sudah harus tiba di sepolwan pada hari selasa tanggal 2 Juni 2020 paling lambat pukul 17.00 WIB. 

Karo SDM Polda Sulsel Kombes Pol Anang Pudjijanto, S.I.K., M.Si selaku Ketua pelaksana Penerimaan Terpadu Calon Anggota Polri T.A. 2020 Polda Sulsel saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan bahwa pemberangkatan Calon Siswa Bakomsus Perawat Polri T.A. 2020 yang dinyatakan lulus terpilih dalam seluruh tahapan seleksi menuju ke tempat pendidikan di sepolwan mengunakan transportasi udara. 

Saat ini untuk melaksanakan perjalanan menggunakan transportasi udara menuju ke Jakarta harus dilengkapi dengan Surat Pengantar/surat perintah dan melampirkan Hasil Negative Swab PCR Covid-19 terhadap Calon Siswa.

Hari ini Kamis tanggal 28 mei 2020, Biro SDM Polda Sulsel selaku Sekretariat Pelaksana Penerimaan Terpadu Calon Anggota Polri T.A. 2020 bersama Biddokkes Polda Sulsel selaku Tim Kesehatan gelar pemeriksaan Swab PCR Covid-19 di ruang laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar terhadap ke 7 Calon Siswa Bakomsus.

H-5 pemberangkatan ke Lemdiklat Polri Sepolwan, para Calon Siswa ditekankan untuk tetap jaga kesehatan dan persiapkan diri untuk menghadapi Pendidikan Pembentukan Bintara Polri. Tutup Kombes Pol Anang Pudjijanto, S.I.K., M.Si. Kamis (28/05/2020)

Kejati Support Pemkot Makassar Amankan 2 Aset Pulau

Sigapnews.com, Makassar -Menindaklanjuti hasil Video Coferensi (Vicon) bersama KPK Sulawesi Selatan terkait pengamanan - pengamanan aset. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati), melakukan Momerandum Of Understanding (MoU), Kamis (28/5/20). 

MoU tersebut terkait pengamanan dua aset yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yakni Pulau Lae- Lae dan Pulau Kayangan. 

Kedua pulau tersebut dinilai sangat potensial bagi masa depan Kota Makassar khususnya dari sektor ekonomi. 

“Yang petama ini adalah bagian komitmen pak kejati mensupport Pemerintahan kita di dalam penanganan aset. Ini merupakan sebuah prestasi yang selama ini Kota Makassar torehkan. Dalam hal ini Kejati sangat membantu,” ucap, Prof. Yusran, Penjabat Wali Kota Makassar, usai menandatangani MoU. 

Ia menjelaskan dua pulau tersebut akan dijadikan sebagai tempat wisata bagi warga kota Makassar. 

Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar menambahkan jikalau kerjasama ini juga banyak dibantu oleh jaksa negara penertiban aset. 

“Kita minta  kepada pak wali untuk segera di kuasa khususkan. Dengan harapan dua pulau ini bisa dikelola dengan baik dan bisa menaikkan pendapatan daerah,” jelasnya.

Pengelolaan ini pula kedepannya diharapkan juga harus bersinergitas dengan pihak GMTD, Pelindo dan CPI.  Selain itu, kata Firdaus, dua pulau ini  akan juga menjadi tempat bahari dan wisata konservatif. (*).

Ciptakan RPH Terintegrasi, Wujudkan RPH Sesuai Standarisasi

Sigapnews.com - Penjabat Wali Kota Makassar Prof Yusran Yusuf melakukan pengecekan langsung di Rumah Potong Hewan (RPH) Makassar. Dalam kunjungannya tersebut, Prof Yusran melihat kondisi lahan ternak serta rumah potong hewan yang menurutnya cukup memperihatinkan dan perlu untuk segera dilakukan pembenahan.

”RPH Makassar perlu banyak pembenahan baik dari segi higienitas maupun perlakuan hewan ternak. Harus ada integritasi antara Pemkot Makassar, Pemprov Sulsel dan Kementrian Pertanian” ujar Yusran usai melakukan peninjauan di beberapa area RPH, Rabu (27/5/2020).

Prof Yusran yang didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar Abd Rahman Bando mengaku 

revitalisasi RPH dimaksudkan agar dapat menghasilkan mutu daging hewan komsumsi yang kualitas dan terjamin keamanannya untuk masyarakat.

“Insya Allah ditempat ini nanti sudah tersentralisasi, baik itu pasar hewan, pemotongan dan pengolahan kulit hingga biogasnya. Standarisasi kehalalan juga menjadi prioritas kita”tegasnya.

Selain itu, menurut Yusran jika semuanya sudah di benahi maka ke depan tidak akan ada lagi hewan yang berkeliaran di jalan raya dan pemerintah akan memberikan jaminan kualitas daging yang akan di konsumsi warga.

“Saat ini masih ada beberapa hewan ternak yang di jumpai di jalanan, tapi ketika RPH ini kita benahi, maka tidak ada alasan pemilik ternak membiarkan hewan ternaknya di jalanan, termasuk pula daging yang akan keluar melalui RPH ini menjadi tanggung jawab kita” tambahnya.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar Abd Rahman menuturkan pihaknya telah memiliki desain keamanan pangan juga estetika kota agar terlihat lebih indah dan tertata rapi.

“Desain kami sudah punya tinggal tahapan pelaksanaannya yang akan di terapkan.” tutur Rahman Bando. (AL-AZ).

Tinjau Area Persawahan, Yusran Optimis Produksi Pangan Makassar Bisa Meningkat

Sigapnews.com, Makassar - Kondisi pandemi seperti ini sedikit banyak sangat berpengaruh pada perputaran roda perekonomian dunia. Masyarakat harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan namun juga di harapkan tetap produktif menghadapi wabah ini.

Pemerintah juga di minta untuk tetap memperhatikan kondisi perekonomian dan ketersediaan produksi pangan daerah masing-masing. Olehnya itu Penjabat Walikota Makassar Prof Yusran Yusuf bersama Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar Abd Rahman Bando di dampingi Camat Manggala Anshar Umar mengunjungi persawahan yang letaknya berada di kampung Kajenjeng, Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala, Rabu (27/5/2020).

Dalam kunjungannya, Prof Yusran takjub melihat lahan persawahan seluas kisaran 300 ha ini yang menurutnya sangat berpotensi untuk menopang ketersediaan pangan di Kota Makassar.

“Alhamdulillah saya bersyukur di Makassar ternyata masih ada lahan persawahan seperti ini. Tinggal bagaimana di benahi agar ketahanan pangan dapat di amankan. Lahan ini tentu sangat potensial bagi keberlangsungan hidup masyarakat juga persediaan pangan Makassar”ujarnya.

Melihat lepas lahan persawahan tersebut, Pj Wali Kota Makassar ini optimis Makassar dapat menjadi penyuplai untuk daerah lainnya. Yang di butuhkan hanyalah pembenahan lokasi agar segera dapat di gunakan maksimal. Selain itu menurut Yusran, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pengerukan sungai  Kajenjeng sebagai antisipasi banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

Sederhana saja yang di butuhkan untuk mendapatkan hasil maksimal dari lahan ini yakni perbaikan tanggul dan drainasenya. Kita akan siapkan mobil excavator untuk melakukan pengerukan sungai Kajenjeng dan diharap nanti menjadi  daerah tangkapan air jadi bonusnya karena berfungsi ganda”,tambah Yusran.

Sejalan dengan keinginannya itu, Prof Yusran meminta kepada dinas terkait agar juga menyiapkan pembinaan dan penyuluhan kepada petani agar produksi pertanian bisa lebih optimal. Bukan hanya itu, jika ini bisa di wujudkan maka kesejahteraan warga tentu akan meningkat dan dapat menjadi alternatif agrowisata mengingat minimnya persawahan di Makassar. (AL-AZ)

GowaMo Dukung Kebijakan Pj.Walkot Makassar Yang Membolehkan Gelaran Resepsi Pernikahan, Ini Kata Syafriadi Djaenaf

Sigapnews.com, Makassar - Penjabat (Pj) Wali Kota makassar Prof.Yusran Jusuf, mendapatkan teguran keras dari Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, agar tak serampangan dalam mengeluarkan kebijakan di tengah pandemi Covid-19.

Kebijakan Yusran Jusuf yang membolehkan digelarnya resepsi pernikahan, di tengah kampanye Pemprov Sulsel meminta warga beraktivitas di rumah saja sangat beresiko.

Menurutnya, kebijakan Pj Wali Kota Makassar tersebut sangat tidak populis, dan sebaliknya justru akan merugikan masyarakat.

Namun kebijakan Pj Walikota Makassar ini mendapatkan dukungan dari Group Wartawan Media Online "GoWa-MO", baru saja ketua umum DPP GoWa-MO mendatangi rumah jabatan Walikota Makassar sebagai bentuk dukungannya.

Ketua umum DPP GoWa-MO, Syafriadi Djaenaf mengatakan kebijakan ini patut di apresiasi karena dapat menghidupkan kegiatan para seniman dan gedung atau hotel tempat penyewaan lainnya, serta ini merupakan bagian percepatan pemulihan ekonomi Kota Makassar.

"Sepanjang tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19, saya pikir tidak ada masalah. Apa bedanya dengan toko Bintang, Toko Agung dan Mall yang buka sampai pengunjungnya berjubel begitu ?

"Malah sirkulasi tamu resepsi pernikahan lebih cepat pergantiannya dan lagi pula ini bisa menjadi bagian dari percepatan pemulihan perekonomian di Kota Makassar," urai Ketua Umum DPP GoWa-MO, Syafriadi Djaenaf Daeng Mangka, di Rujab Wali Kota Makassar, Selasa (26/5) malam.

Lanjutnya, pada acara resepsi pernikahan malah lebih bisa diterapkan jaga jarak fisik (Physical Distancing), apalagi masyarakat Makassar sudah terbiasa dengan memakai masker karena baru saja menjalani Pembatasan Sosial Berskala Besar.

"Pak Gubernur Nurdin Abdullah jangan lupa dengan statement sebelumnya yang terkesan melonggarkan penerapan PSBB Makassar beberapa waktu lalu," tutupnya.

Sumber : GowaMo

Pemkot Makassar Segera Berlakukan Konsep New Normal Berbasis Kearifan Lokal

Sigapnews.com, Makassar - Pemerintah Kota Makassar akan segera memberlalukan kebijakan baru penanganan Covid-19 dengan konsep New Normal berbasis kearifan lokal. Konsep baru ini berisi lima protokol kesehatan yakni penggunaan masker, jaga jarak, rutin cuci tangan, olahraga, dan pemenuhan nutrisi lokal untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat dengan mengkomsumsi tanaman lokal seperti jahe, kunyit, mengkudu dan sejenisnya. Hal ini diungkapkan Pj Wali Kota Makassar, Prof Yusran Jusuf saat memimpin rapat koordinasi di ruang rapat Sipakalebbi, kantor Walikota Makassar, Selasa (26/5/2020).

“Jika selama ini kita hanya massifkan pola pencegahan dengan cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker, maka dengan konsep baru ini kita tambahkan dua poin penting lainnya yakni olahraga dan pemenuhan  nutrisi tubuh yang bersumber dari tanaman lokal kita. Ini sesuai hasil riset secara ilmiah dari Universitas Hasanuddin tentang Local Herd Immunity berbasis kearifan lokal yang akan kita implementasikan di Makassar’ ujar Yusran saat berbicara.

Untuk menciptakan tatanan kehidupan baru atau yang sering di istilahkan The new Normal Life, Yusran mengaku akan memaksimalkan peran seluruh RT RW se Kota Makassar dengan melibatkan seluruh SKPD yang akan dibagi secara merata secara perwilayah. Dinas Ketahanan Pangan bersama PKK dan RT RW akan di dorong untuk mengembangkan komoditi lokal di pekarangan warga serta lahan-lahan terbuka lainnya yang bisa menjadi sarana pengembangan komoditi lokal sebagai suplemen dalam meningkatkan imunitas tubuh. Satuan Tugas monitoring dan evaluasi juga akan diperkuat di seluruh aktifitas ekonomi untuk memastikan bahwa protokol kesehatan  dilaksanakan secara disiplin.

“Setelah membuka ruang aktifitas masyarakat, tentu kita harus membentengi nya dengan protokol kesehatan yang perwalinya sudah kita terbitkan. Sekarang kita tambahkan dengan peningkatan imunitas, jika imunitasnya bagus dan melakukan low contact maka kita optimis bisa lebih cepat menangani covid ini. Kita akan memastikan aktiftas masyarakat itu sehat, melalui dua pendekatan yakni olahraga dan asupan nutrisi lokal untuk membangkitkan imunitas warga berbasis pekarangan dengan mengkomsumsi  hasil olahan tanaman lokal.”lanjutnya.

Pada kesempatan ini, Yusran menantang seluruh pimpinan SKPD untuk menciptakan inovasi, khususnya dalam menggerakkan kembali ruang-ruang ekonomi yang selama ini terhenti.

Sementara itu ditempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Naisyah Tun Azikin mengaku tengah menyiapkan program kesehatan untuk seluruh instansi pemerintah dengan gerakan senam di ruang kerja pada waktu-waktu tertentu.

“Gerakan masyarakat sehat ini bagian dari The New Normal sebagai adaptasi kita menghadapi pandemi Covid-19” ujarnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Irwan Adnan pada rapat koordinasi ini melaporkan penurunan pendapatan selama pandemi berlangsung. Menurutnya, dunia usaha sangat penting untuk segera diberikan peluang besar agar mereka bisa bergerak kembali, mengingat kondisinya yang saat ini tengah terpukul.

Hadir dalam rapat koordinasi ini, yakni Sekda, Ansar, Asisten Bidang Pemerintahan, Sabri, Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial, Sittiara, seluruh pimpinan SKPD serta camat se Kota Makassar.

Editor : Rahmayadi

Pejabat Wali Kota Makassar Ikuti HBH Via Virtual Bersama Gubernur Sulsel

Sigapnews.com, Makassar - Penjabat Wali Kota Makassar Prof Yusran Yusuf mengikuti halal bi halal secara virtual bersama Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof Nurdin Abdullah (NA), Selasa (26/05/2020).

Silaturahmi dalam jaringan ini dilakukan untuk menghindari penyebaran Covid 19 yang juga diikuti Sekretaris Daerah Kota Makassar M Ansar, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Kepala Daerah se-Sulsel, perbankan juga ketua organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

"Gubernur NA menyampaikan suasana halal bi halal secara virtual ini merupakan pengalaman pertama. Meski demikian, kondisi ini tidak boleh melemahkan semangat silaturahmi antara jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota bersama elemen masyarakat lainnya.

"Dalam situasi pandemi Covid 19 ini kita masih harus mengingatkan masyarakat kita agar menjaga perilaku hidup sehat, menggunakan masker, dan rajin cuci tangan pakai sabun," kata Gubernur NA.

Ia juga menyampaikan kesiapan pemerintah provinsi dalam mendukung inovasi yang dilakukan pemerintah kabupaten, kota di tengah pandemi Covid 19.

Penjabat Wali Kota Makassar Prof Yusran Yusuf mengatakan kesiapan Pemerintah Kota Makassar bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam menghadirkan inovasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang handal di tengah pandemi Covid 19.

"Pemerintah harus beradaptasi dengan situasi sekarang. Pandemi Covid 19 menuntut kita berinovasi agar pelayanan publik dapat terus berjalan, dan hak  masyarakat terhadap akses pelayanan pemerintahan dapat terpenuhi," kata Pj Wali Kota Prof Yusran Yusuf.(Red).

Polsek Kawasan Paotere Salurkan Bantuan Sembako Kepada Warga Terdampak Covid 19

Sigapnews.com, Makassar - Kepolisian Sektor (Polsek) Kawasan Paotere kembali melakukan aksi bakti sosial dengan memberikan bantuan sembako untuk warga kurang mampu yang berada di wilayah hukum Polsek Paotere, Rabu (20/05/2020).

Adapun sasaran lokasi penerima bantuan, adalah sejumlah warga kurang mampu yang terdampak Covid-19 yang tiap harinya bekerja sebagai buruh lepas di Pelabuhan Paotere.

Kapolsek Kawasan Paotere, Iptu Muhammad Arafat mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya jajaran Polres Pelabuhan Makassar menyukseskan program pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

"Dilain sisi, kegiatan ini juga untuk mengurangi beban masyarakat kurang mampu disaat harus berdiam di rumah mengindahkan imbauan pemerintah untuk memutusan mata rantai penyebaran Covid-19," ungkapnya.

"Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri khususnya Polsek Kawasan Paotere dalam rangka meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dan terdampak perekonomiannya di saat wabah Covid-19, sekaligus meringankan beban kebutuhan warga dalam bulan suci Ramadhan ini," pungkas Iptu Muhammad Arafat. (*)

Kapolres Pelabuhan Makassar : Pendaftaran Casis Polri TA 2020 Jangan Percaya Calo

Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Muhammad Kadarislam Kasim SH, SIK, M.Si. (Foto Istimewa) 

Sigapnews.com, Makassar - Penerimaan Calon Anggota Polri TA 2020 saat ini sudah masuk pada tahap Verifikasi Online bagi para pendaftar yang sudah melaksanakan daftar online.

Jadwal Verifikasi dimulai tanggal 15 April 2020 sampai 29 Mei 2020, namun batas untuk waktu upload data/berkas yaitu pada 22 Mei 2020.

Para pendaftar Polri TA 2020, agar tidak percaya jika ada oknum atau calo yang menjanjikan mereka bisa lulus. Hal itu ditegaskan Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Kadarislam saat dihubungi wartawan.

“Hindari calo, tidak ada masuk Polri bayar. Jangan siapkan uang, tempa fisik dan kemampuan akademis," tegas Kapolres Pelabuhan Makassar. Rabu (20/5/2020).

Ia mengatakan, bagi calon siswa (casis) yang ingin berkarier dan mengabdi untuk negara melalui kepolisian harus mempersiapkan diri fisik, psikologi, dan akademik sejak dini.

"Tanpa ada persiapan, anda tidak bisa lolos. Siapkan latihan fisik seperti lari, sit up, dan renang. Kalau besok tes dan anda baru latihan hari ini, bohong anda bisa lulus," imbuh Kapolres AKBP Muhammad Kadarislam Kasim SH, SIK, M.Si. (*)

Disaksikan Kapolda Sulsel, Polres Pelabuhan Makassar Terima Ribuan Sembako Dari PT.Bintang Internasional

Sigapnews.com, Makassar - Berbagai upaya dilakukan oleh Polda Sulsel khususnya Polres Pelabuhan Makassar dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Tidak hanya melakukan pencegahan dan penanganan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, hal yang tidak dilupa oleh pimpinan Polda Sulsel adalah upaya tetap terjaganya Kamtibmas dampak ekonomi masyarakat.

Hal ini diwujudkan dengan menggandeng pihak yang peduli, salah satunya adalah PT Bintang Internasional yang memberikan bantuan sembako sebanyak 1.700 paket guna disalurkan ke warga yang terdampak Covid-19.

Kegiatan ini dilaksanakan di Mapolres Pelabuhan Makassar dihadiri Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs Mas Guntur Laupe, SH, MH, Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol Robert Haryanto, Pj. Walikota Makassar Prof Dr. Yusran Yusuf, S.Hut, M.Si, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Yudhiawan Wibisono, SIK, M.Si,
Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Muhammad Kadarislam Kasim, SH, SIK, Ketua PMI Kota Makassar Syamsu Rizal, Direktur PT Bintang Internasional Andri Horas, dan para PJU Polres Pelabuhan Makassar.

Bantuan tersebut diserahkan oleh Andri Horas selaku Direktur PT Bintang Internasional kepada Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Muhammad Kadarislam Kasim, Rabu (20/05/2020) bertempat di Aula Patria Tama Mapolres Pelabuhan Makassar, dengan disaksikan oleh Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs Mas Guntur Laupe, SH, MH, Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol Robert Haryanto, Pj. Walikota Makassar Prof Dr. Yusran Yusuf, S.Hut, M.Si, dan
Ketua PMI Makassar Syamsu Rizal.

Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs Mas Guntur Laupe, SH, MH mengatakan, terima kasih dan juga mengapresiasi partisipasi dari PT Bintang Internasional dalam membantu warga yang terdampak Covid-19. Semoga momen ini, pemberian bantuan yang diserahkan PT Bintang Internasional, bisa membuat pengusaha yang ada di makassar bisa ikut juga berbagi.

"Dampak dari Covid-19 cukup banyak, untuk itu Polri mengambil bagian guna mengatasi dampak ini. Dampak yang terasa di ekonomi masyarakat, dalam mengatasinya Polri berbuat terobosan seperti dapur umum dan mencari donatur guna berbagi sembako dengan warga terdampak Covid-19 ini, tujuannya membantu dan meringankan beban," ucap Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe.

Menurut Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Muhammad Kadarislam Kasim, bantuan ini diserahkan guna meringankan beban masyarakat ditengah wabah virus Corona, dalam mencari nafkah tidak seperti biasanya yang mengakibatkan pendapatan masyarakat juga menjadi terganggu.

"Bantuan yang diterima dari PT Bintang Internasional ini, selanjut akan disalurkan oleh Bhabinkamtibmas," ujar Kapolres AKBP Kadarislam. (*)