SDN 7 Salotungo Lantunkan “Ya Rasulullah Salamun ‘Alaik”, Mengenang Keteladanan Abah Guru Sekumpul

Soppeng, Sigapnews.com,— Halaman SD Negeri 7 Salotungo dipenuhi suasana khidmat dan penuh cinta saat seluruh warga sekolah melaksanakan kegiatan Bershalawat dengan melantunkan “Ya Rasulullah Salamun ‘Alaik”, karya ulama kharismatik Kalimantan Selatan, KH. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang lebih dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul atau Guru Ijai dari Martapura. Kamis (12/2/2026). 

Lantunan shalawat menggema lembut, dipandu langsung oleh Abdul Asis, S. Pd I Kepala SDN 7 Salotungo, menghadirkan nuansa religius yang menenangkan hati. Anak-anak duduk rapi, guru-guru khusyuk, seakan seluruh jiwa dipertemukan dalam satu rasa: cinta kepada Rasulullah ﷺ.

Sambutan Kepala Sekolah: 

Shalawat sebagai Pendidikan Hati

Dalam sambutannya, Kepala SDN 7 Salotungo menyampaikan bahwa shalawat bukan sekadar lantunan syair, tetapi bagian dari pendidikan jiwa.

“Shalawat adalah cara kita menyebut nama Rasulullah ﷺ dengan penuh cinta. Di dalamnya ada doa, ada harapan, ada pengakuan bahwa kita ingin meneladani akhlaknya. Jika anak-anak kita dibiasakan bershalawat, maka sesungguhnya kita sedang menanam benih kelembutan dalam hati mereka,” tuturnya.

Beliau menambahkan bahwa pendidikan sejati tidak hanya membangun kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk akhlak dan ketenangan batin.

“Shalawat mengajarkan kita rendah hati. Ia mengingatkan bahwa sehebat apa pun ilmu, tetap harus disertai adab. Dan adab tertinggi adalah meneladani Rasulullah ﷺ,” lanjutnya.

Kepala sekolah juga mengajak seluruh guru untuk menjadikan shalawat sebagai bagian dari budaya sekolah, agar lingkungan pendidikan senantiasa teduh dan penuh keberkahan.

Riwayat Singkat Abah Guru Sekumpul

KH. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani lahir di Martapura, Kalimantan Selatan, pada 11 Februari 1942 dan wafat pada 10 Agustus 2005. Beliau dikenal sebagai ulama besar, ahli tasawuf, dan pendidik yang memiliki pengaruh luas di Nusantara, khususnya di Kalimantan.

Sejak muda, Abah Guru dikenal memiliki kecerdasan dan ketekunan dalam menuntut ilmu. Beliau berguru kepada banyak ulama terkemuka dan dikenal memiliki kedalaman ilmu dalam bidang fikih, tauhid, dan tasawuf. Majelis taklim yang beliau pimpin di Sekumpul, Martapura, menjadi pusat pengajian yang dihadiri ribuan jamaah dari berbagai daerah.

Abah Guru Sekumpul dikenal dengan kelembutan akhlak, keteduhan tutur kata, serta kecintaannya yang mendalam kepada Rasulullah . 

Banyak syair dan shalawat yang beliau ajarkan sarat dengan nilai mahabbah (cinta) kepada Nabi, termasuk “Ya Rasulullah Salamun ‘Alaik” yang kini dilantunkan di berbagai majelis dan lembaga pendidikan.

Kegiatan bershalawat di SDN 7 Salotungo pun menjadi momentum mengenalkan sosok ulama teladan kepada peserta didik, sekaligus menanamkan nilai cinta, adab, dan keteladanan.

Di akhir acara, doa bersama dipanjatkan agar lantunan shalawat menjadi wasilah turunnya rahmat, memperkuat akhlak, serta menjadikan sekolah sebagai tempat tumbuhnya generasi yang cerdas, santun, dan mencintai Rasulullah ﷺ.

Bontangku Resmi Kembali di Hari Pers Nasional 2026, Perkuat Literasi Digital Kalimantan Timur

Bontang, Sigapnews.com,– Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum bersejarah bagi perkembangan media digital di Kalimantan Timur. Bertepatan dengan hari istimewa bagi insan pers Indonesia, platform media massa modern Bontangku resmi mengumumkan keaktifannya kembali dengan formasi tim yang lebih solid serta legalitas formal di bawah naungan PT Okin Kreatif Digital.

Kembalinya Bontangku bukan sekadar aktivasi ulang platform media, tetapi menandai transformasi besar dalam manajemen, struktur organisasi, serta arah pengembangan bisnis perusahaan yang kini berorientasi pada ekosistem digital terintegrasi.

Perjalanan Bontangku dimulai sejak 18 Mei 2018 sebagai pionir informasi berbasis media sosial di Kota Bontang. Dalam kurun waktu tersebut, Bontangku dikenal luas sebagai sumber informasi cepat dan relevan bagi masyarakat.

Seiring dinamika industri media digital, Bontangku terus berbenah. Puncaknya terjadi pada Oktober 2023 ketika platform ini resmi bergabung dalam Ekosistem Promedia, sebuah jaringan media nasional yang memperkuat kapasitas pemberitaan, distribusi konten, serta integrasi informasi lintas daerah.

Langkah strategis tersebut menjadi fondasi penting dalam menghadirkan jurnalisme yang lebih mendalam, terverifikasi, dan terhubung secara nasional.

“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Momentum ini kami jadikan titik balik untuk menghadirkan jurnalisme yang lebih cerdas, inovatif, dan inklusif bagi masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Muhammad Olifiansyah, Pimpinan Redaksi sekaligus Direktur Utama PT Okin Kreatif Digital. Rabu (11/2/2026).

Kebangkitan Bontangku kali ini juga ditandai dengan penguatan aspek legal dan manajerial. Sejak 19 November 2025, perusahaan secara resmi memiliki payung hukum tetap melalui PT Okin Kreatif Digital.

Transformasi ini memperluas peran Bontangku tidak hanya sebagai portal berita, tetapi juga sebagai pusat industri kreatif yang mencakup:

Periklanan digital

Produksi film dan animasi

Desain multimedia

Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Manajemen konten digital

Dengan struktur hukum yang kuat, Bontangku kini siap bersaing dalam industri media modern yang menuntut profesionalisme, transparansi, dan inovasi berkelanjutan.

Di bawah kepemimpinan Muhammad Olifiansyah sebagai Pimpinan Redaksi sekaligus Direktur Utama, Bontangku didukung oleh Handika Pratama Putra selaku Komisaris Utama.

Operasional pemberitaan dikelola oleh Rizky Maulizar sebagai Redaktur Pelaksana, bersama tim kontributor berita yang terdiri dari:

Dani Putra Hermawan

Muhammad Hasyim Muzakki

Fergi Julian

Sementara itu, penulisan konten kreatif didukung oleh:

Khusnul Khotimah

Siti Nur Amalia

Kualitas visual dan produksi multimedia dipercayakan kepada Rusli Azis sebagai fotografer dan videografer. Distribusi serta jangkauan informasi di media sosial dikelola oleh tim digital yang terdiri dari:

Agustian Saputra

Muhammad Reihan Wahyudi

Mauluddin Khan

Rasdiana

Nurul Azmi

Di sisi manajemen internal, perusahaan diperkuat oleh:

Eny Ardhika Putri (HRD)

Laila Salsabila (Sekretaris Redaksi)

Dewi Anjani (Finance & Accounting)

Pendampingan aspek hukum dilakukan oleh R. Imam Rahmat Sjafi’i, SH., M.Kn selaku Penasehat Hukum.

Komitmen di Tengah Pembangunan IKN
Kembalinya Bontangku hadir di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Momentum ini dinilai sebagai peluang besar bagi media lokal untuk mengambil peran strategis dalam membangun literasi informasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital daerah.

Dengan mengusung motto “Membangun Wawasan Luas Dari Kalimantan Timur”, Bontangku berkomitmen menjadi pusat ekosistem digital yang menginspirasi kemajuan masyarakat.

“Vakumnya kami di masa lalu adalah bagian dari proses pendewasaan. Hari ini, di Hari Pers Nasional, kami kembali dengan komitmen penuh untuk memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat kepada siapa saja,” pungkas Olifiansyah.

Bontangku diterbitkan secara resmi oleh PT Okin Kreatif Digital yang beralamat di:

Dusun Wonosari, RT.09, RW.05
Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari
Kabupaten Malang

Dengan fondasi hukum yang kuat, tim profesional, serta jaringan media nasional, Bontangku optimistis dapat menjadi salah satu media digital terdepan di Kalimantan Timur sekaligus bagian dari penggerak literasi informasi nasional.

(Red)

Gubernur Sulsel Dorong Pertumbuhan Ekonomi Takalar Lewat Peningkatan Jalan Galesong

Takalar, Sigapnews.com,– Gubernur Sulawesi Selatan H. Andi Sudirman Sulaiman bersama Bupati Takalar Or H Firdaus Daeng Manye secara resmi memulai pengerjaan peningkatan infrastruktur jalan dengan melakukan peletakan aspal pertama pada proyek perbaikan Jalan Paket 2 di ruas Galesong, Desa Pa’lalakang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Selasa (10/2/2026).

Peningkatan Jalan Poros Galesong Utara ini menjadi salah satu proyek strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena berfungsi sebagai jalur utama penghubung antar Desa di wilayah pesisir Kabupaten Takalar.

Selain itu, ruas jalan tersebut juga berperan penting sebagai penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor perikanan, perdagangan, dan transportasi yang terhubung langsung dengan Kota Makassar.

Pelaksanaan proyek peningkatan jalan ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari program percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, adalah fondasi penting untuk menggerakkan ekonomi daerah. Pengerjaan Jalan Paket 2 ini merupakan wujud komitmen dan janji Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada masyarakat,” ujar Andi Sudirman.

Ia menambahkan, Pemprov Sulsel akan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Pemerintah provinsi akan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Takalar Firdaus Daeng Manye menyampaikan bahwa dimulainya pengerjaan jalan ini menjadi kado istimewa Hari Jadi ke-66 Kabupaten Takalar, karena waktu pelaksanaan ground breaking bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun daerah tersebut.

“Alhamdulillah, hari ini pengerjaan jalan Bontoramba–Galesong sepanjang 11,06 kilometer sudah mulai dikerjakan. Ground breaking preservasinya dilakukan langsung oleh Bapak Gubernur Sulsel dan bertepatan dengan hari jadi Takalar. Ini adalah kado istimewa untuk masyarakat Takalar, khususnya warga Galesong,” ungkap Firdaus Daeng Manye.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Takalar.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Kolaborasi dan sinergi antara Pemprov Sulsel dan Pemkab Takalar sangat penting agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan merata,” ujarnya.

Firdaus Daeng Manye berharap peningkatan infrastruktur Jalan Poros Galesong ini dapat mempermudah mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sekaligus memperlancar konektivitas antara Kabupaten Takalar dan Kota Makassar.

“Jalan Galesong ini merupakan jalur penghubung penting ke Kota Makassar. Kami berharap peningkatan jalan ini dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, kelancaran transportasi, serta peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Takalar,” jelasnya.

Dengan dimulainya pengerjaan Jalan Paket 2 ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Takalar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(Red)

Workshop Literasi Keuangan Dorong Penguatan UMKM dan Pariwisata Soppeng

Soppeng,Sigapnews.com Guna mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal, PT Jamkrida Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Soppeng serta PT Bank Sulselbar Cabang Soppeng menyelenggarakan Workshop Literasi Keuangan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Gabungan Dinas, Jalan Salotungo, Watansoppeng, pada Rabu (4/2/2026).

Workshop ini diikuti oleh pelaku UMKM dari berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif dan pariwisata. Acara dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Soppeng, Dra. H. A. Nur Lina, M.Si. yang mewakili Bupati Soppeng.

Dalam sambutannya, Nur Lina menegaskan bahwa literasi keuangan merupakan upaya strategis untuk mendukung pengembangan pariwisata dan UMKM di Kabupaten Soppeng. Ia menyoroti peran krusial UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan hari ini diharapkan dapat memberi semangat dan motivasi kepada para pelaku usaha untuk terus berinovasi, berkreasi, berkolaborasi, dan berkarya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor kepariwisataan, ujar Nur Lina.

Ia juga menyampaikan apresiasi Pemerintah Kabupaten Soppeng atas terselenggaranya kegiatan ini dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung UMKM kreatif sebagai pilar utama pemajuan ekonomi daerah.

Kepala Disparpora Kabupaten Soppeng, Dra. Hj. Suriasni, M.Pd., menambahkan bahwa workshop ini sangat relevan dengan kebutuhan UMKM. Menurutnya, banyak pelaku usaha yang sudah memiliki produk unggulan, tetapi masih menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan.

Dengan literasi keuangan yang baik, UMKM akan lebih siap berkembang, naik kelas, dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah, khususnya di sektor pariwisata, kata Suriasni.

Workshop menghadirkan narasumber dari PT Bank Sulselbar Cabang Soppeng dan PT Jamkrida Sulsel. Materi yang dibahas meliputi pengelolaan keuangan usaha, akses pembiayaan perbankan, serta peran lembaga penjaminan dalam mendukung UMKM.

Hadir dalam acara tersebut Andi Ridha Wahyuda (Pemimpin Seksi Pemasaran PT Bank Sulselbar Cabang Soppeng), Agustinus Rimba (Kepala Bagian Penjaminan dan Pemasaran PT Jamkrida Sulsel), dan Alfius Alexander (Kepala Seksi Pemasaran Jamkrida Sulsel).

Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung. Diharapkan, workshop ini dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku UMKM Soppeng dalam mengelola usaha secara berkelanjutan serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga penjaminan.

Pemekaran Luwu Raya, Jawaban atas Ketimpangan Pelayanan Publik

Luwu Raya, Sigapnews.com,– Wacana pemekaran wilayah Luwu Raya kembali menguat dan menjadi sorotan publik di Sulawesi Selatan. Sejumlah tokoh masyarakat menilai pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Luwu Raya bukan didorong kepentingan elite politik semata, melainkan kebutuhan objektif untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Tokoh masyarakat Luwu, Andi Taufiq Aris (ATA), menegaskan bahwa luas wilayah Luwu Raya dengan karakter sosial, geografis, dan ekonomi yang sangat beragam selama ini menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Hal tersebut ia sampaikan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/1/2025).

Menurut Andi Taufiq Aris, jarak yang jauh antara pusat pemerintahan dan wilayah pelayanan masyarakat kerap menjadi hambatan utama dalam percepatan layanan publik.

Rentang kendali yang panjang membuat pelayanan administrasi, pembangunan, hingga pengambilan keputusan strategis tidak berjalan optimal.

“Wilayah yang luas dan rentang kendali yang panjang membuat pelayanan publik sering kalah cepat dari jarak. Ini bukan soal keinginan segelintir orang, tetapi kebutuhan riil masyarakat di Luwu Raya,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan, terlebih dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, efisien, dan merata.

Dalam konteks desain administrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Taufiq Aris menyebut beban pemerintahan saat ini semakin kompleks.

Dengan jumlah wilayah dan populasi yang besar, keberadaan pusat kendali pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat menjadi kebutuhan mendesak.

Pemekaran wilayah Luwu Raya diyakini dapat memperpendek jalur koordinasi birokrasi serta mempercepat pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Hal ini dinilai akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan.

Lebih jauh, pemekaran wilayah juga dinilai sebagai instrumen penting untuk mewujudkan keadilan pembangunan.

Dengan wilayah administrasi yang lebih proporsional, pemerintah daerah hasil pemekaran diharapkan mampu menyusun kebijakan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan lokal.

“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar akan jauh lebih responsif jika dikelola oleh pemerintahan yang memahami konteks lokal secara langsung,” jelasnya.

Ia menambahkan, selama ini ketimpangan pembangunan masih dirasakan di sejumlah wilayah Luwu Raya akibat keterbatasan jangkauan dan fokus kebijakan dari pusat pemerintahan yang ada.

Andi Taufiq Aris menilai bahwa penundaan pemekaran Luwu Raya sama artinya dengan menunda solusi atas persoalan pelayanan publik dan ketimpangan pembangunan yang telah berlangsung cukup lama.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemekaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan matang. Kesiapan daerah harus dilihat secara komprehensif, mulai dari aspek fiskal, sumber daya manusia, hingga desain kelembagaan pemerintahan.

“Pemekaran tidak hanya soal politik, tetapi kesiapan anggaran, aparatur, dan sistem pemerintahan. Dengan perencanaan yang matang dan kesiapan yang memadai, pemekaran Luwu Raya bukan hanya layak dilakukan, tetapi memang sudah waktunya,” tegasnya.

Wacana pemekaran Luwu Raya sejatinya bukan isu baru. Aspirasi ini telah bergulir selama bertahun-tahun dan terus menjadi bagian dari diskursus publik di Sulawesi Selatan. Hingga kini, harapan masyarakat masih menunggu keputusan dan kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sejumlah kalangan berharap pemerintah pusat dapat melihat aspirasi pemekaran Luwu Raya secara objektif, dengan mempertimbangkan kepentingan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

(Red)

FORUM KONSULTASI PUBLIK JALIN ASPIRASI UNTUK RANCANGAN PEMBANGUNAN SOPPENG 2027

Soppeng, Sigapnews.com Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung secara hibrida (daring dan luring) dari Ruang Rapat Gabungan SKPD ini bertujuan menjaring masukan strategis dari seluruh pemangku kepentingan daerah.22-1-2026

Forum dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle. Dalam sambutannya, beliau menegaskan peran vital forum ini sebagai wadah memadukan gagasan dan aspirasi untuk mewujudkan pembangunan Soppeng yang lebih baik dan berkelanjutan.

Forum konsultasi publik ini adalah starting point yang sangat menentukan. Pada fase akselerasi RPJMD 2025-2029 ini, konsistensi perencanaan dan ketepatan strategi akan diuji untuk memastikan tercapainya target pembangunan,” ujar Wakil Bupati.

Beliau mengakapi bahwa penyusunan RKPD 2027 menghadapi tantangan keterbatasan ruang fiskal. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang sangat selektif dan fokus pada program prioritas yang memiliki daya ungkit tinggi serta dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 mengusung tema ,Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa.” Tema ini akan diwujudkan melalui tiga pilar utama

1. Percepatan Ekonomi Desa: Mengembangkan sektor unggulan dan mendorong Koperasi Merah Putih sebagai kekuatan ekonomi baru berbasis gotong royong di desa dan kelurahan.
2. Penguatan Infrastruktur: Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang mendukung ekonomi dan kualitas hidup.
3. Pembangunan SDM: Meningkatkan kualitas manusia melalui program di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten juga mendorong optimalisasi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta pelibatan investasi swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Forum ini dihadiri oleh unsur DPRD Kabupaten Soppeng, Penjabat Sekretaris Daerah, seluruh pimpinan SKPD, camat, lurah, kepala desa, perwakilan BUMN/BUMD, instansi vertikal serta tokoh dari lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, pemuda, perempuan, pers dan organisasi profesi.

Melalui forum partisipatif ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk merancang RKPD 2027 yang berkualitas, terarah, berorientasi hasil, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Soppeng.

(The yund)

Perbincangan di Warkop Soppeng Soroti Pola Pendidikan: Sekolah Dinilai Terlalu Memanjakan Siswa

Soppeng, Sigapnews.com,– Perbincangan warga di sejumlah warung kopi (warkop) di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, belakangan ini ramai menyoroti perubahan pola pengelolaan sekolah.

Topik yang dibahas bukan lagi soal prestasi akademik, peringkat kelas, atau kejuaraan lomba, melainkan soal peran satpam dan petugas kebersihan di lingkungan sekolah yang dinilai berlebihan.

Sejumlah warga menilai kehadiran satpam dan cleaning service secara penuh di sekolah justru mengurangi pembelajaran tanggung jawab bagi siswa. Hal itu terungkap dari obrolan santai warga saat menikmati kopi di warkop-warkop sekitar kota.

“Sekarang sekolah terlalu dimanja,” ujar seorang warga saat ditemui di salah satu warkop di Soppeng, sembari menyeruput kopi.

Ia menilai siswa kini datang ke sekolah dalam kondisi bersih dan pulang tanpa pernah terlibat dalam kegiatan kebersihan lingkungan sekolah.

Menurut warga tersebut, hampir seluruh urusan ketertiban dan kebersihan sekolah saat ini ditangani oleh petugas khusus. “Ada satpam jaga pintu, ada cleaning service sapu kelas. Anak-anaknya tidak tahu lagi sapu itu pegangannya di mana,” katanya.

Warga membandingkan kondisi tersebut dengan situasi sekolah di masa lalu. Dahulu, kata mereka, sekolah-sekolah di Soppeng tidak memiliki satpam, namun tetap berjalan tertib dan aman. Guru piket dan kepala sekolah berperan langsung dalam menjaga kedisiplinan siswa.

“Dulu tidak ada satpam, tapi aman-aman ji. Guru piket jalan, kepala sekolah tegas, anak-anak langsung tertib. Sekarang satpam ada, tapi ribut tetap ada,” ujar warga lainnya.

Selain soal keamanan, persoalan kebersihan juga menjadi sorotan utama. Warga menilai budaya piket kelas dan kerja bakti yang dulu menjadi bagian dari pendidikan karakter kini mulai ditinggalkan.

“Kalau dulu kelas kotor, siswa yang bersihkan. Sekarang malah dibiarkan, katanya ada cleaning service. Ini sekolah atau hotel?” ucap seorang warga dengan nada heran.

Dalam diskusi tersebut, warga sepakat bahwa kebersihan dan ketertiban yang tercipta karena layanan petugas dinilai berbeda maknanya dengan kesadaran yang tumbuh dari tanggung jawab siswa sendiri. Mereka menilai siswa saat ini cenderung patuh karena diawasi, bukan karena kesadaran pribadi.

“Anak-anak sekarang mungkin bersih, tapi tidak peduli. Tertib karena dijaga, bukan karena sadar,” kata salah satu warga.

Warga juga menyinggung persoalan efisiensi anggaran. Menurut mereka, keberadaan satpam dan petugas kebersihan di sekolah-sekolah yang relatif sudah tertib dinilai kurang tepat, sementara di fasilitas umum lain seperti kantor pemerintahan, terminal, dan taman kota justru masih kekurangan tenaga keamanan dan kebersihan.

“Ini bukan soal kasihan atau tidak. Ini soal logika penempatan. Ada tempat yang lebih butuh,” tegas seorang warga. Rabu (21/1/2025).

Sebagai solusi, warga menyarankan agar sekolah yang sudah mampu menjaga ketertiban dan kebersihan secara mandiri dapat mengurangi ketergantungan pada satpam dan cleaning service.

Peran tersebut dinilai bisa dialihkan ke instansi atau fasilitas umum yang lebih membutuhkan.

Selain itu, warga berharap sekolah kembali mengaktifkan budaya piket kelas, kerja bakti, dan gotong royong sebagai bagian dari pendidikan karakter siswa.

“Sekolah itu tempat mendidik, bukan tempat dilayani,” ujar warga lainnya menutup perbincangan.

Warga pun menyimpulkan bahwa kebersihan dan kenyamanan fisik semata tidak menjamin keberhasilan pendidikan.

Menurut mereka, sekolah yang mampu menanamkan rasa peduli, tanggung jawab, dan disiplin sejak dini justru dinilai lebih berhasil dalam mendidik generasi muda.

(Red)

Kurangi Dampak Banjir Tahunan, Pemkot Makassar Libatkan Kampus dan Balai

Makassar, Sigapnews.com, Banjir musiman yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan klasik di Kota Makassar mulai menunjukkan tren penurunan dampak. Pemerintah Kota Makassar mencatat, intensitas dan luas wilayah terdampak banjir pada awal 2026 relatif lebih terkendali dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari tiga kecamatan yang selama ini dikenal sebagai wilayah rawan banjir, kali ini hanya satu kecamatan yang sempat melakukan pengungsian warga. Itupun berlangsung dalam waktu singkat, seiring cepatnya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama unsur terkait.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan indikasi adanya perbaikan dalam sistem penanganan banjir, meskipun Makassar masih berada dalam fase cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi.

Hal itu disampaikan Munafri saat menjadi narasumber dalam siaran pagi Jurnal Nusantara Kompas TV, yang terhubung secara langsung dari Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (14/1/2026).

“Awalnya ada lima posko pengungsian yang dibuka. Namun, seiring surutnya air, kini hanya tersisa dua posko dengan sekitar 50 kepala keluarga. Ini menunjukkan bahwa situasi sudah jauh lebih terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Munafri.

Faktor Geografis Jadi Tantangan Utama

Munafri menjelaskan, persoalan banjir di Makassar tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis kota. Sejumlah wilayah permukiman berada di daerah cekungan serta di sepanjang bantaran sungai, yang secara alami berpotensi menahan air ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi dalam waktu lama.

Kondisi tersebut diperparah oleh cuaca ekstrem yang masih berpotensi berlangsung hingga akhir Februari, sebagaimana peringatan yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Meski demikian, ia menekankan bahwa penyebab warga mengungsi tidak selalu karena ketinggian air yang membahayakan keselamatan secara langsung. Dalam banyak kasus, gangguan pada sistem sanitasi rumah tangga justru menjadi faktor utama.

“Ketika toilet dan saluran limbah terendam, warga kesulitan beraktivitas secara normal. Itu yang mendorong mereka memilih mengungsi sementara,” jelasnya.

Kajian Ilmiah Jadi Dasar Solusi Jangka Panjang

Sebagai upaya jangka panjang, Pemerintah Kota Makassar kini menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk melakukan kajian teknis terkait sistem aliran air dan drainase kota. Kajian tersebut difokuskan pada upaya mencegah air hujan terjebak di kawasan permukiman padat penduduk.

Selain melibatkan akademisi, Pemkot juga berkoordinasi dengan balai yang menangani pengelolaan sungai di wilayah Makassar guna menentukan pola alur air yang lebih efektif dan berkelanjutan.

“Kami tidak ingin solusi yang bersifat sementara. Karena itu, kajian bersama universitas menjadi penting agar penanganan banjir berbasis data dan analisis ilmiah,” kata Munafri.

Ia berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi dasar perbaikan sistem drainase dan tata kelola air, khususnya di wilayah yang selama ini menjadi titik banjir tahunan.

Kesiapsiagaan Tetap Ditingkatkan

Di tengah ancaman cuaca ekstrem, Munafri memastikan status kesiapsiagaan tetap ditingkatkan. Seluruh perangkat daerah terkait, seperti BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Sosial, diminta siaga penuh untuk merespons cepat potensi bencana.

Pemerintah juga menyiapkan shelter sementara, logistik, serta kebutuhan dasar bagi warga apabila terjadi kondisi darurat.

Tak hanya itu, Munafri turut mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak lanjutan cuaca ekstrem, seperti angin kencang, pohon tumbang, serta gelombang tinggi di wilayah pesisir.

“Keselamatan warga adalah prioritas utama. Pemerintah memastikan seluruh sumber daya siap digunakan kapan pun dibutuhkan,” tegasnya.

Dengan kombinasi penanganan darurat dan perencanaan jangka panjang berbasis kajian ilmiah, Pemkot Makassar optimistis persoalan banjir tahunan dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

(Red)

Program Ase Budu SDN 3 Lemba, Mengajarkan Empati Sejak Usia Dini

Soppeng, Sigapnews.com, Peserta didik SD Negeri 3 Lemba kembali melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan melalui program Ase Budu (Aksi Sejuta Butir Beras untuk Dhuafa) pada awal semester genap tahun 2026. Program yang bersifat berkelanjutan ini menjadi salah satu bentuk nyata pembelajaran karakter, empati, dan kepedulian sosial bagi peserta didik sejak usia dini.

Kegiatan penyaluran bantuan dilakukan dengan pendampingan oleh Andi Rahmayuddin, S.Pd. (Guru Kelas 4B), Riswan Asmari, S.Pd., M.Pd. (Guru PJOK), serta Hj. Musdalifah Salama, S.Sos (Kepala Perpustakaan SDN 3 Lemba). Peserta didik terlibat langsung dalam proses pendistribusian, mulai dari menyiapkan bantuan hingga menyerahkannya kepada kaum dhuafa.

Sasaran pertama penyaluran bantuan adalah Pak Anis, seorang kaum dhuafa yang tinggal di wilayah Jerae. Pak Anis hidup bersama adiknya sebagai kakak beradik. Kondisi Pak Anis yang telah lanjut usia dan sering sakit-sakitan membuatnya tidak mampu lagi bekerja.

Sementara itu, sang adik berusaha mencukupi kebutuhan hidup dengan bekerja serabutan sebagai tukang bersih di berbagai rumah warga.

Sasaran kedua adalah Ibu Hasmawati, kaum dhuafa yang tinggal di pertengahan pemukiman BTN. Ibu Hasmawati tinggal di sebuah gubuk yang kondisinya sudah reok dan nyaris roboh. Beliau mengalami kebutaan dan hidup bersama cucunya, anak dari anak tirinya.

Kondisi kesehatannya membuat ia tidak lagi dapat beraktivitas. Sebelumnya, Ibu Hasmawati dikenal sebagai sosok pekerja keras yang menggantungkan hidup sebagai tukang cuci di rumah-rumah warga.

Sasaran ketiga penyaluran bantuan adalah Ibu Kumiati, salah satu tenaga pendidik non-guru di SDN 3 Lemba. Sehari-hari, Ibu Kumiati membantu pekerjaan dapur dan kebersihan sekolah. Ia tinggal seorang diri di rumahnya dan menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Bantuan yang diberikan menjadi bentuk kepedulian dan perhatian dari keluarga besar sekolah atas dedikasinya selama ini.

Kepala SDN 3 Lemba, Falmunadi, S.Pd., menyampaikan bahwa program Ase Budu memiliki nilai pendidikan yang sangat penting bagi peserta didik.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan nilai empati, kepedulian, dan rasa tanggung jawab sosial kepada anak-anak. Mereka belajar langsung bahwa berbagi adalah bagian dari karakter mulia yang harus terus dipupuk,” ujarnya. Selasa (13/1/2025).

Sementara itu, guru pendamping Andi Rahmayuddin, S.Pd., menegaskan bahwa keterlibatan langsung peserta didik menjadi pengalaman belajar yang bermakna.

“Anak-anak tidak hanya menyerahkan bantuan, tetapi juga belajar memahami kondisi kehidupan masyarakat. Dari sini tumbuh rasa syukur dan kepedulian yang diharapkan melekat dalam diri mereka hingga dewasa,” tuturnya.

Melalui program Ase Budu, SDN 3 Lemba berharap dapat terus menjadi jembatan kebaikan antara peserta didik dan masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya meringankan beban kaum dhuafa, tetapi juga membentuk generasi yang peduli, berempati, dan berakhlak mulia.

(Red)

Walikota Makassar Temui Pendemo, Appi: Silakan Berdagang, Tapi Bukan di Tempat Terlarang

Makassar, Sigapnews.com,- Di tengah dinamika penataan kota yang terus berjalan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menunjukkan gaya kepemimpinan yang terbuka dan responsif dengan turun langsung menemui massa aksi yang menyampaikan aspirasi terkait wacana penertiban Pasar Pabaeng-baeng.

Tak memilih berada di balik meja, Appi justru memboyong jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk hadir langsung di hadapan para pendemo yang terdiri dari pedagang pasar dan juru parkir, yang mendatangi Kantor Balai Kota Makassar, Senin (12/1/2026).

Didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, kehadiran orang nomor satu di Kota Makassar itu semakin menegaskan komitmen pemerintah kota dalam membuka ruang dialog yang sehat dan konstruktif. 

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kota Makassar, Kasatpol PP, Kadis Pemadam Kebakaran, Kadis Penataan Ruang, Kesbangpol, Kabag Protokol, hingga Kepala Bappeda.

Dalam suasana dialog yang terbuka, Appi mendengarkan secara langsung aspirasi, keluhan, serta harapan para pedagang. Tidak sekadar menyerap aspirasi, ia juga menyampaikan penjelasan sekaligus menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapi pedagang.

Selaku Wali Kota, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar sama sekali tidak melarang masyarakat untuk mencari nafkah dan berdagang. 

Namun, aktivitas tersebut harus dilakukan di tempat yang telah disediakan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tidak ada yang melarang orang berdagang di Kota Makassar. Silakan cari nafkah, silakan berjualan. Tapi jangan cari nafkah di tempat yang memang dilarang," tegas Munafri.

Ia memastikan, seluruh pedagang yang berjualan di dalam area pasar tidak akan diganggu. Pemerintah, kata dia, justru menjamin keamanan dan keberlangsungan usaha para pedagang selama aktivitas dilakukan di lokasi resmi.

"Kalau semuanya masuk ke dalam pasar, tidak mungkin diganggu. Saya pastikan, tidak ada pedagang yang diganggu kalau berjualan di dalam pasar," ujarnya.

Lebih lanjut, Appi juga menekankan bahaya berjualan di pinggir jalan yang berpotensi mengancam keselamatan pedagang maupun masyarakat umum. Ia menggambarkan risiko kecelakaan lalu lintas yang bisa terjadi akibat aktivitas jual beli di badan jalan.

"Coba bayangkan kalau kita jualan di pinggir jalan, ada mobil rusak remnya, ada mobil menabrak, bisa mati kita. Ini bukan soal melarang, tapi soal keselamatan kita bersama," jelasnya.

Menurutnya, kemacetan di kawasan Pasar Pabaeng-baeng juga dipicu oleh aktivitas parkir dan jualan yang tidak tertib. Banyak kendaraan parkir melintang, sementara pedagang berjualan hingga ke badan jalan, sehingga akses menjadi sangat sempit.

Untuk itu, Munafri memastikan PD Pasar Makassar akan dilibatkan secara aktif untuk melakukan komunikasi dan penataan secara bertahap agar seluruh pedagang dapat masuk dan berjualan di dalam pasar.

"PD Pasar saya pastikan akan membicarakan ini dengan Bapak-Ibu sekalian. Pasar ini akan kita benahi pelan-pelan supaya yang jualan di luar bisa masuk ke dalam," katanya.

Selain penertiban di area pasar, Wali Kota juga menegaskan akan menyelesaikan persoalan lapak-lapak ilegal di sepanjang jalan inspeksi kanal. Ia menyebut adanya praktik penyewaan lapak oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Itu tanah negara, pidana kalau dimanfaatkan tanpa izin. Ada yang bangun tenda di jalan inspeksi, disewa-sewakan, padahal itu bukan miliknya," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah bukan penggusuran, melainkan penertiban sesuai peruntukan lahan.

Menutup pernyataannya, Munafri Arifuddin mengajak seluruh pedagang dan masyarakat untuk bekerja sama mendukung penataan kota demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

"Silakan cari nafkah di Kota Makassar, tapi bukan di tempat-tempat yang dilarang. Yang di pasar masuk ke pasar, yang parkir cari tempat parkir. Tolong bantu saya membenahi Kota Makassar," pungkasnya.

Sambut TKA 2025, K3S Gugus 3 Soppeng Matangkan Persiapan Siswa Kelas VI

Soppeng, Sigapnews.com, Dalam rangka menyambut pelaksanaan Tes Kemampuan Akhir (TKA) siswa kelas VI Sekolah Dasar, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Gugus 3 Kabupaten Soppeng menggelar rapat pemantapan pada Kamis, 8 Januari 2025.

Kegiatan ini berlangsung di Dapur Fildzah Cenrana, dengan SD Negeri 21 Mattabulu bertindak sebagai tuan rumah kegiatan.

Rapat strategis tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 14 sekolah dasar yang tergabung dalam wilayah Gugus 3 Kabupaten Soppeng.

Kehadiran para kepala sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan ini menunjukkan komitmen bersama dalam menyukseskan pelaksanaan TKA sebagai salah satu indikator pencapaian standar kelulusan siswa sekolah dasar.

Pertemuan K3S Gugus 3 ini dipandu langsung oleh sejumlah tokoh penting di bidang pendidikan Kabupaten Soppeng, di antaranya:

Muhammad Arzak, S.Pd., Kepala SDN 21 Mattabulu selaku tuan rumah

Drs. Jamal, M.Si., Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Lalabata

Hasanuddin, S.Pd., M.Pd., Pengawas Pendamping

Andi Muh. Zulkarnain, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng

Kehadiran unsur kepala sekolah, pengawas, dan dewan pendidikan ini memperkuat sinergi lintas sektor demi peningkatan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Soppeng.

Agenda utama rapat K3S Gugus 3 kali ini adalah koordinasi teknis pelaksanaan Tes Kemampuan Akhir (TKA) bagi siswa kelas VI.

Mengingat TKA memiliki peran penting dalam mengukur capaian kompetensi peserta didik di akhir jenjang sekolah dasar, para peserta rapat melakukan sinkronisasi materi, jadwal, serta mekanisme pelaksanaan tes.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan TKA dapat berjalan secara objektif, terstandar, dan adil di seluruh sekolah yang tergabung dalam Gugus 3 Kabupaten Soppeng.

Dalam arahannya, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Andi Muh. Zulkarnain, menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan TKA tidak terlepas dari kerja sama yang solid antara pihak sekolah, pengawas, dan pemangku kebijakan pendidikan.

“Sinergi yang kuat antara sekolah, pengawas, dan dewan pendidikan sangat diperlukan agar kualitas pendidikan di Kabupaten Soppeng tetap terjaga dan terus meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammad Arzak, S.Pd., selaku Kepala SDN 21 Mattabulu, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada sekolahnya sebagai tuan rumah kegiatan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh rekan-rekan kepala sekolah Gugus 3. Semoga melalui pertemuan di Dapur Fildzah ini, persiapan TKA semakin matang dan mampu menghasilkan capaian terbaik bagi anak didik kita,” ungkapnya.

Kegiatan rapat berlangsung dalam suasana hangat, komunikatif, dan penuh kebersamaan.

Acara ditutup dengan sesi diskusi terbuka yang membahas berbagai kendala dan solusi dalam proses pembelajaran, khususnya menjelang akhir tahun ajaran.

Melalui rapat pemantapan ini, K3S Gugus 3 Kabupaten Soppeng berharap pelaksanaan Tes Kemampuan Akhir tahun 2025 dapat berjalan lancar dan memberikan gambaran objektif terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar di wilayah tersebut.

(Red) 

Jaga Citra Kota, Wali Kota Makassar Terapkan Sertifikat Standar Higienitas di Rumah Makan

Makassar, Sigapnews.com,– Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Munafri Arifuddin terus memperkuat komitmen dalam melindungi kesehatan masyarakat di Kota Daeng. 

Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar guna memastikan obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat aman, bermutu, dan layak konsumsi.

Komitmen tersebut mengemuka saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi BBPOM Makassar di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1/2026). 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Makassar didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, bersama jajaran terkait di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pertemuan ini menjadi momentum penyatuan langkah antara pemerintah daerah dan otoritas pengawasan obat dan makanan dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari keamanan pangan, penggunaan obat yang rasional, hingga peningkatan daya saing produk UMKM lokal.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menyampaikan pertemuan ini bagian dari silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar, dan BBPOM Makassar dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta menjamin keamanan, mutu, dan perlindungan kesehatan masyarakat

"Ini silaturahmi, juga menjajaki komitmen dalam hal pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar," ujarnya. 

Ia menjelaskan, bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan isu yang sangat penting dan strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kualitas hidup warga.

"Ketika kita berbicara tentang obat dan makanan, ini sangat penting dan strategis, karena menyangkut kesehatan, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya," ujarnya. 

Lanjut dia, untuk memastikan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat, tentu BBPOM tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan peran serta semua pihak, terutama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Yosef menjelaskan, BBPOM memiliki sejumlah program yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam peningkatan keamanan pangan. 

Program tersebut antara lain intervensi di sekolah, keluarga, hingga pasar komunitas. Kota Makassar sendiri pernah menjadi lokasi intervensi program keamanan pangan pada tahun 2020.

"Fokus kami adalah bagaimana menanamkan kesadaran terkait keamanan pangan sejak dini, mulai dari anak-anak, keluarga, hingga masyarakat luas. Program pangan aman ini bertujuan memastikan pemenuhan standar keamanan pangan di semua lini," jelasnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang selama ini menjadi mitra strategis BBPOM dalam berbagai program pengawasan dan edukasi. 

Kolaborasi yang terjalin dinilai telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman.

Dalam audiensi tersebut, Yosef turut menekankan pada persoalan resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) yang menjadi tantangan global.

Ia mengapresiasi langkah strategis Wali Kota Makassar, melalui penerbitan Surat Edaran (SE) tentang rasionalitas penggunaan antibiotik.

Menurut Yosef, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti menghentikan konsumsi sebelum dosis habis, dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal. 

Dampaknya sangat berbahaya, mulai dari perawatan yang lebih lama di rumah sakit, peningkatan biaya kesehatan, hingga risiko kematian akibat infeksi berat seperti sepsis yang sudah tidak mempan diobati.

"Karena itu, kami berharap melalui Surat Edaran ini, Pemerintah Kota Makassar dapat membantu mengedukasi masyarakat terkait penggunaan antibiotik yang benar," tegasnya.

Selain itu, BBPOM juga mendorong kepatuhan seluruh sarana pelayanan kefarmasian agar tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. 

Yosef menambahkan, penggunaan antibiotik yang berlebihan pada hewan ternak juga perlu diawasi karena residunya dapat berpindah ke manusia melalui konsumsi daging.

Pada sektor ekonomi, BBPOM Makassar menyatakan kesiapan mendukung program unggulan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Saat ini, jumlah pelaku usaha di Kota Makassar yang memiliki izin edar BPOM masih tergolong rendah, yakni di bawah 50 pelaku usaha.

"Kami ingin mendorong UMKM untuk memiliki izin edar. Bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan branding, kepercayaan konsumen, dan nilai jual produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas," terangnya. 

BBPOM Makassar menyediakan berbagai program insentif bagi UMKM, mulai dari pendampingan perizinan, pengujian produk gratis, hingga keringanan biaya PNBP yang berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp250 ribu setelah diskon.

Selain itu, BBPOM juga siap mendukung aspek keamanan pangan dalam program makan gratis agar memenuhi standar kesehatan. 

Pelatihan dan pengawasan akan dilakukan secara intensif guna mencegah terjadinya kasus keracunan pangan.

"Kami siap diberdayakan, kami tidak ingin hanya menjadi pelengkap. Melalui program Starlink (Sertifikasi Layanan Keliling)," tuturnya

"Kami juga melakukan pengujian sampel makanan langsung di lapangan untuk memastikan produk UMKM di Makassar aman, bermutu, dan layak konsumsi," lanjut Yosef.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menuturkan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Menurut Munafri, dukungan dari berbagai pihak, khususnya BBPOM, menjadi faktor kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal.

Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antar-OPD dan mitra strategis merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Kami memang membutuhkan banyak dukungan, semua bergantung pada bagaimana kolaborasi di tingkat OPD. Pada prinsipnya, sinergi ini sudah berjalan dengan baik dan ke depan harus terus diperkuat," ujar Munafri.

Salah satu fokus utama Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, adalah memastikan seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner, memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. 

Kebijakan ini dinilai penting tidak hanya untuk menjamin kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Kota Makassar.

"Saya selalu menegaskan kepada seluruh UMKM, terutama yang bergerak di bidang makanan, wajib memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Ini menjadi syarat mutlak," tegasnya.

Selain aspek sanitasi makanan, Munafri juga menyoroti persoalan fasilitas toilet di rumah makan dan tempat usaha kuliner. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada rumah makan dengan fasilitas toilet yang tidak memenuhi standar.

"Masalah toilet ini tidak bisa dianggap sepele. Pertama menyangkut estetika dan kesehatan, kedua berkaitan dengan citra kota," kata Appi. 

"Di era digital, satu atau dua tempat dengan toilet yang tidak layak lalu terekspos ke publik bisa merusak citra Makassar secara keseluruhan. Itu yang kami tidak inginkan," sambung Ketua Golkar Makassar itu.

Munafri berharap BBPOM dapat berperan aktif dalam mendukung proses sertifikasi higienitas dan sanitasi, termasuk melalui pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha.

Selain itu, Wali Kota Makassar, juga menekankan pentingnya sosialisasi penggunaan obat yang rasional, khususnya antibiotik. 

Ia menilai, kebiasaan masyarakat yang mudah mengonsumsi obat, termasuk antibiotik, tanpa indikasi medis yang jelas dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang berbahaya.

Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar berharap BBPOM benar-benar menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan obat di masyarakat melalui edukasi dan pengawasan yang intensif.

"Kami berharap BBPOM bisa benar-benar bersama kita untuk mencegah hal-hal ini. Bahkan saya sendiri, kalau sakit, jarang sekali mengonsumsi obat," pungkasnya. (*)

Pengawasan Mutu Produk Perikanan: Kunci Sukses Kolaborasi Pemkot Makassar dan KKP

Makassar, Sigapnews.com– Pemerintah Kota Makassar, memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar, dalam rangka mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berkualitas, dan berdaya saing.

Upaya memperkuat kualitas dan daya saing sektor kelautan dan perikanan terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar. 

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penguatan kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya dalam pengawasan mutu serta hilirisasi produk perikanan.

Hal ini dibahas dalam audiensi antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan jajaran Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (8/1/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Makassar, Mohammad Zamrud, menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bentuk komitmen KKP untuk mendukung program pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Makassar. 

Sekaligus menyampaikan perubahan nomenklatur dan penguatan tugas kelembagaan sesuai regulasi terbaru. 

Perubahan tersebut, lanjut dia, merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 yang berlaku efektif per 31 Desember 2025. 

Yang secara resmi menghapus fungsi karantina dan memperkuat peran pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

"Tujuan kami hadir di sini adalah untuk menyatakan komitmen kami dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Makassar," ujarnya. 

"Saat ini kelembagaan kami sudah berubah, bukan lagi karantina, tetapi menjadi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar," tambah Zamrud.

Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan program pusat dan daerah dalam mendorong pengelolaan hasil kelautan dan perikanan yang berkualitas, aman, serta memiliki nilai tambah ekonomi. 

Selain membahas penguatan pengawasan mutu, audiensi ini juga menitikberatkan pada percepatan hilirisasi produk perikanan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi maritim Kota Makassar.

Sebagai kota pesisir dengan potensi kelautan yang besar, Makassar dipandang memiliki peluang signifikan untuk mengembangkan produk perikanan unggulan yang tidak hanya memenuhi standar mutu dan keamanan, tetapi juga mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. 

Kolaborasi antara Pemkot Makassar dan KKP diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan sektor perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dalam pelaksanaan tugas, KKP Makassar menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.

Selain itu, Zamrud menegaskan fokus pihaknya dalam memperkuat hilirisasi produk perikanan, khususnya peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.

"Kami juga fokus pada penguatan hilirisasi produk. Kami berharap Pemerintah Kota Makassar bersama OPD teknis dapat berkolaborasi untuk meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan," jelasnya.

Dia menambahkan, pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan di daerah, baik melalui pembentukan tim terpadu, tim teknis, maupun gugus tugas sesuai kebutuhan.

Dalam kesempatan tersebut, Zamrud juga memaparkan kewenangan baru KKP Makassar terkait sertifikasi penjaminan mutu dari hulu ke hilir, mulai dari penanganan ikan di atas kapal, budidaya ikan, pembenihan, hingga unit pengolahan dan sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). 

"Sejak akhir 2024, kewenangan sertifikasi sudah dilimpahkan penuh kepada kami. Saat ini ada sembilan jenis sertifikasi yang kami tangani," tuturnya. 

"Kami berharap ke depan Makassar dapat menjadi wilayah percontohan dalam pelaksanaan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan," lanjutanya.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mengoptimalkan potensi kelautan sebagai salah satu kekuatan sebagai Kota maritim. 

Pria yang akrab disapa Appi itu menyambut baik kolaborasi yang terbangun antara Pemerintah Kota Makassar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya yang berkaitan langsung dengan penguatan peran Dinas Perikanan dan Pertanian.

"Saya menyambut baik apa yang kita lakukan hari ini. Ini akan sangat berhubungan dengan teman-teman di dinas, khususnya Dinas Perikanan dan Pertanian. Saya berharap eksplorasi terhadap produk-produk kelautan kita benar-benar dimaksimalkan," ujar Munafri.

Lanjut dia, sebagai daerah pesisir, kota Makassar memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah dan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Wali Kota berlatar politisi itu, mencontohkan sejumlah pengembangan potensi kelautan yang telah dilakukan salah satu perusahaan di Biringkanaya, ekspor perikanan dan menunjukkan hasil positif.

"Seperti yang kita lihat di Biringkanaya beberapa waktu lalu, itu luar biasa. Begitu juga dengan pengembangan landak laut tempo hari. Ini menunjukkan banyak hal yang sebenarnya bisa kita eksplor dari laut kita," katanya.

Appi menyebutkan,  potensi tersebut harus diiringi dengan penguatan hilirisasi dan inovasi produk olahan perikanan.

Ia menuturkan maraknya produk makanan olahan berbahan baku impor maupun ultra processed food, sementara Makassar, justru memiliki bahan baku laut berkualitas tinggi.

"Sekarang ini bahan-bahan makanan olahan menjamur di mana-mana. Padahal kita punya raw materials (bahan mentah) yang sangat baik. Ini yang harus kita jalankan bersama," tegasnya.

Lebih jauh, Wali Kota juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali gerakan gemar makan ikan, khususnya melalui sosialisasi masif di lingkungan sekolah. 

Menurutnya, kebiasaan konsumsi makanan sehat berbasis ikan perlu ditanamkan sejak dini untuk melindungi generasi muda dari pola makan tidak sehat.

"Kalau tidak, anak-anak kita akan terus disajikan makanan ultra processed food yang tidak memberikan manfaat bagi tumbuh kembang mereka," sambung Appi. 

Selain aspek konsumsi dan hilirisasi, Munafri menegaskan bahwa pembinaan nelayan menjadi fokus utama Pemkot Makassar.

Dia menilai kesejahteraan nelayan memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas hasil perikanan yang dihasilkan.

Munafri berharap kolaborasi antara Pemkot Makassar dan KKP dapat berjalan secara berkelanjutan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan bersama di lapangan.

"Mudah-mudahan ini bisa kita jalankan bersama KKP. Kalau memang ada kegiatan yang harus dilakukan secara bersama, kami siap melakukannya," pungkasnya. (*)

BPBD Makassar Jadi Leading Sektor Operasi SAR Korban Tenggelam di Manggala

Makassar, Sigapnews.com, Seorang warga atas nama Dg Nai dilaporkan tenggelam dan hingga kini belum ditemukan di wilayah Kecamatan Manggala, tepatnya di sekitar Waduk Nipa-Nipa.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga, Ansar, korban diketahui sempat terlihat menyeberang waduk menggunakan perahu barunya. Namun setelah kejadian tersebut, korban tidak kembali, dan sampai saat ini korban beserta perahunya belum ditemukan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD Kota Makassar bersama berbagai unsur SAR dan relawan langsung melakukan operasi pencarian dan pertolongan. Pencarian telah dilakukan sejak kemarin malam pukul 20.00 WITA hingga 03.00 WITA dini hari, kemudian dilanjutkan kembali hari ini mulai pukul 08.30 WITA dan masih berlangsung hingga saat ini.

Dalam operasi ini, BPBD Kota Makassar menurunkan 2 regu Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan total 24 personel, didukung 2 unit perahu karet (Sillinger), 3 unit mobil rescue, serta peralatan SAR lengkap guna memaksimalkan proses pencarian di lapangan.

Adapun unsur yang terlibat dalam operasi pencarian meliputi:

• BPBD Kota Makassar

• BPBD Kabupaten Gowa

• Basarnas

• SAR Polri

• Damkar Kota Makassar

• Polairud

• Dompet Dhuafa

• Baznas

• SAR Unhas

• SAR Logis

• SAR Unibos

Saat ini, fokus pencarian diarahkan ke aliran Sungai Tallo, dengan mempertimbangkan kemungkinan korban terbawa arus dari lokasi awal kejadian. Namun, kondisi cuaca serta arus air yang cukup kuat menjadi kendala dan cukup menyulitkan proses pencarian.

Kepala BPBD Kota Makassar turut turun langsung dan terlibat dalam proses pencarian sebagai bentuk komitmen, kepedulian, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan kejadian darurat ini.

BPBD Kota Makassar mengimbau masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di sekitar perairan dan berharap dukungan serta doa dari semua pihak agar korban dapat segera ditemukan. Upaya pencarian akan terus dilakukan secara maksimal dan terpadu.

Perkembangan selanjutnya akan disampaikan sesuai hasil operasi di lapangan.

(Yun) 

Pemkot Makassar Gandeng Perguruan Tinggi, Hadapi Kembangkan Pangan dan Ekonomi Perkotaan

Makassar, Sigapnews.com- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara Pemerintah Kota, perguruan tinggi, dan kalangan akademisi sebagai fondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan, pengembangan UMKM, serta keberlanjutan sektor pertanian di Kota Makassar.

Penegasan tersebut disampaikan Munafri Arifuddin saat memberikan sambutan pada Pengukuhan Tiga Guru Besar Universitas Bosowa, yang digelar di Balai Sidang 45 Universitas Bosowa, Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (7/1/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan bahwa tantangan pembangunan perkotaan ke depan semakin kompleks, mulai dari isu ketersediaan pangan, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga keberlanjutan usaha UMKM lokal. 

Oleh karena itu, peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi menjadi sangat vital dalam menghadirkan solusi berbasis riset dan keilmuan.

"Pemerintah Kota Makassar tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi kuat dengan perguruan tinggi dan para akademisi agar setiap kebijakan pembangunan berkelanjutan," kata Munafri, di dampingi Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa menghadiri acara tersebut. 

Secara khusus, Wali Kota Makassar menyampaikan selamat dan apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada tiga guru besar yang dikukuhkan, yang keilmuannya dinilai sangat relevan dengan agenda strategis pembangunan kekinian.

Pertama, Prof. Ir. Andi Tenri Fitriyah, M.Si., Ph.D., Profesor dalam Bidang Ekonomi Pertanian dengan kepakaran pada ketahanan dan pola konsumsi pangan alternatif. 

Keilmuan ini menjadi sangat strategis dalam mendukung agenda Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat ketahanan pangan perkotaan, mendorong pemanfaatan pangan lokal, serta membangun sistem pangan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global.

Kedua, Prof. Dr. Chahyono, S.E., M.Si., Profesor dalam Bidang Manajemen dengan kepakaran inovasi manajemen dan keberlanjutan usaha ekonomi. 

Kontribusi keilmuan ini dinilai sangat penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperkuat daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Ketiga, Prof. Ir. Baharuddin, M.Si., Ph.D., Profesor dalam Bidang Sosial Ekonomi Pertanian dengan kepakaran tata kelola pembangunan pertanian berkelanjutan. 

Keahlian ini memiliki peran krusial dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Menurutnya Munafri, pengukuhan guru besar ini bukan sekadar pencapaian personal, tetapi juga momentum penting bagi penguatan kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan daerah.

"Atas nama Pemerintah Kota Makassar, saya menyampaikan selamat kepada para akademisi Universitas Bosowa yang hari ini resmi dikukuhkan sebagai Profesor," tutur orang nomor satu Kota Makassar, itu. 

Dia menekankan, bahwa gelar Profesor merupakan puncak pencapaian akademik yang tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang menuntut konsistensi, ketekunan, dedikasi, serta integritas keilmuan yang tinggi.

"Gelar Profesor adalah puncak pengabdian akademik. Ini adalah buah dari kerja keras, dedikasi, dan komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa, secara khusus mengungkapkan, keahlian para Profesor yang dikukuhkan, yang dinilainya memiliki keterkaitan langsung dengan program strategis Pemerintah Kota Makassar.

Ia menyebut, dari tiga Profesor yang dikukuhkan, seluruh keilmuannya sangat relevan dengan isu ketahanan pangan, penguatan UMKM, serta pembangunan pertanian berkelanjutan.

"Para Profesor ini, ilmunya sangat dibutuhkan di masyarakat. Tiga Profesor yang dikukuhkan hari ini keilmuannya berhubungan langsung dengan program-program Pemerintah Kota Makassar," ungkap Munafri.

Mantan Bos PSM itu menjelaskan, ketahanan pangan menjadi tantangan serius bagi Kota Makassar, sebagai ibu kota provinsi yang tidak memiliki lahan pertanian luas. 

Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, Makassar sangat bergantung pada daerah penyangga untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

"Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif dan inovasi untuk memastikan pasokan pangan tetap terjaga," jelasnya.

Appi juga mengapresiasi pemaparan Profesor di bidang ketahanan dan tata kelola pembangunan pertanian berkelanjutan, yang menurutnya memberikan gambaran konkret terkait solusi ketahanan pangan perkotaan. 

Munafri bahkan menyatakan akan mengundang Profesor terkait untuk duduk bersama membahas implementasi program secara nyata.

"Kita akan dorong program seperti urban farming, vertical farming, dan berbagai inovasi lainnya agar masyarakat bisa menjaga kemandirian pangan di tingkat rumah tangga dan lingkungan perkotaan," ujarnya.

Selain ketahanan pangan, Munafri juga menekankan kontribusi keilmuan  dalam bidang manajemen dan pengembangan UMKM.

Ketua Golkar Makassar itu menilai, pemaparan terkait inovasi dan tata kelola UMKM sangat relevan dengan kondisi ekonomi Kota Makassar.

Dikatakan, UMKM adalah motor penggerak ekonomi yang sangat kuat. Inovasi bukan lagi soal selera pemilik usaha, tetapi harus mengikuti selera pasar. Ini poin penting yang sering terlewat.

Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi UMKM di Makassar, di mana masih terdapat sekitar 60 persen UMKM yang berada dalam kondisi rentan atau mati suri.

Ditegaskan, Pemerintah Kota harus hadir secara aktif untuk menjaga keberlanjutan UMKM dan mendorong mereka naik kelas.

"Saya selalu mengatakan, ujung dari UMKM adalah ekspor. Ketika UMKM bisa ekspor, artinya tata kelola sudah berjalan dengan baik. Di sinilah kami membutuhkan peran akademisi untuk mendampingi dan merancang strategi bersama," bebernya. 

Sementara itu, Munafri menekankan pentingnya konsep keberlanjutan (sustainability) dalam pembangunan pertanian. 

Ia mengaitkan hal tersebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Kita tidak ingin pembangunan hanya dinikmati hari ini, sementara generasi berikutnya menunggu tanpa kepastian. Pertanian berkelanjutan adalah kunci," jelasnya kembali.

Munafri juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi, termasuk Internet of Things (IoT), dalam pengembangan pertanian perkotaan, mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki Kota Makassar.

Ujungnya adalah bagaimana teknologi berperan dalam proses pengembangan pertanian di wilayah perkotaan. 

"Inilah tantangan sekaligus peluang kita ke depan," tambahnya.

Di akhir sambutannya, Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam mewujudkan visi pembangunan kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. 

Ia berharap Universitas Bosowa terus memperkuat hilirisasi riset, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta menghadirkan karya-karya ilmiah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

"Saya berharap pengukuhan guru besar ini tidak hanya menjadi pencapaian akademik personal, tetapi juga menjadi tonggak penguatan peran Universitas Bosowa sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat," harapnya.(*)

Pemkot Makassar Matangkan Program Strategis 2026, Stadion Untia hingga Karebosi Ikon Baru

Makassar, Sigapnews.com– Pemerintah Kota Makassar melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai memfinalkan penyusunan dan penetapan Program Strategis Daerah (PSD) untuk tahun anggaran 2026.

Sejumlah proyek berskala besar yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan kota masuk dalam daftar usulan awal. 

Mulai dari pembangunan stadion, penataan Kawasan Karebosi, pembangunan Stadion Untia, hingga pembangunan dan peningkatan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan berupa puskesmas dan sekolah percontohan.

"Program-program yang telah dibahas ini masih berupa usulan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Selasa (6/1/2026).

Mantan Kepala Bappeda Kota Makassar itu mengatakan, pembahasan program-program prioritas tersebut telah dilakukan bersama TAPD dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. 

Pembahasan ini bertujuan untuk menyaring program yang benar-benar siap dilaksanakan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

"Selanjutnya akan dipresentasikan kepada bapak Wali Kota Makassar untuk ditentukan mana yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Daerah. Setelah itu, Bappeda akan menetapkannya secara resmi," jelas Andi Zulkifly.

Ia menjelaskan, penetapan Program Strategis Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator utama, seperti kebutuhan dan kemampuan anggaran, besarnya dampak terhadap masyarakat. 

Serta kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar.

Salah satu program utama yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 2026 adalah pembangunan stadion. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Makassar telah mengalokasikan anggaran untuk penyusunan feasibility study (FS) sebagai kajian akademik yang menilai urgensi, kelayakan, serta kebutuhan pembangunan stadion. 

"Kajian tersebut kini telah rampung dan menjadi dasar bagi pelaksanaan proyek," tuturnya. 

Lebih lanjut, mantan Kadis PTSP itu menuturkan bahwa pembangunan stadion direncanakan menggunakan skema multiyears yang berlangsung pada periode 2026 hingga 2027. 

Tahapan awal pelaksanaan dimulai dengan proses tender manajemen konstruksi (MK) guna menghasilkan konsep teknis dan basic design stadion. 

Setelah itu, dilakukan pematangan lahan di wilayah Ujung Pandang yang diperkirakan memakan waktu sepanjang tahun 2026.

Pekerjaan konstruksi fisik dijadwalkan mulai pada 2027, dengan target stadion dapat difungsikan pada 2028.

Dalam pelaksanaan proyek tersebut, Dinas Pekerjaan Umum (PU) ditetapkan sebagai leading sector. 

"Termasuk, pelaksanaannya juga melibatkan lintas OPD, termasuk dinas yang membidangi pertanahan, tata ruang, perizinan, lingkungan hidup, serta penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)," terangnya. 

Selain sektor olahraga, Pemerintah Kota Makassar juga mengusulkan pembangunan Sekolah percontohan pada sektor pendidikan sebagai bagian dari Program Strategis Daerah 2026. 

Direncanakan akan dibangun satu unit sekolah percontohan yang asetnya berada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan, sementara pelaksanaan konstruksi fisik dilakukan oleh Dinas PU. 

"Sekolah ini diharapkan menjadi model pengembangan mutu pendidikan dan rujukan bagi sekolah unggulan lainnya di Kota Makassar," harapnya.

Program strategis lainnya adalah penyelesaian pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Makassar Government Center (MGC) yang hingga kini belum rampung sepenuhnya.

Dimana, penyelesaian proyek ini mencakup seluruh lantai bangunan serta pengerjaan interior, sehingga sejumlah OPD dapat segera dipindahkan dan pelayanan publik dapat terintegrasi dalam satu pusat layanan terpadu.

Tak kala penting kata Zulkifly, Pemkot Makassar juga tetap melanjutkan program Seragam Gratis yang dijadwalkan mulai dilaksanakan pada awal 2026. 

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pada tahun 2025, pemerintah berencana melakukan perbaikan mekanisme pengadaan barang dan jasa agar lebih efektif, efisien, dan tepat waktu. 

"Pembahasan mekanisme baru tersebut telah melibatkan Dinas Pendidikan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta tim teknis terkait," beber Zulkifly.

Kemudian, pada sektor penataan kota, penataan Kawasan Karebosi kembali diusulkan sebagai proyek strategis daerah dengan skema multiyears. 

Meski sebelumnya sempat mengalami perubahan desain setelah dilakukan peninjauan ulang, tahapan tender serta pendampingan pengadaan telah masuk dalam perencanaan. 

Pemerintah berharap proyek ini dapat berjalan sesuai dengan visi pengembangan ruang publik Kota Makassar.

Sementara pada sektor kesehatan, pembangunan Puskesmas Pampang Baru juga masuk dalam daftar Program Strategis Daerah tahun 2026. 

Seluruh tahapan perencanaan proyek ini telah diselesaikan pada 2025. Namun, keterbatasan waktu membuat pelaksanaan fisik baru dapat dilakukan pada 2026.

"Selain itu, beberapa puskesmas lain, seperti di Kecamatan Biringkanaya dan Sudiang, masih berada dalam tahap kajian dan review kelayakan pelaksanaan," tutur mantan Camat Ujung Pandang itu.

Hal ini dinilai penting karena program prioritas yang tidak terlaksana berpotensi berdampak pada penilaian publik serta pengawasan dari lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dia juga menekankan, Pemkot tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, juga memberikan perhatian serius terhadap pengamanan aset daerah melalui percepatan sertifikasi. 

Pada tahun 2026, sertifikasi aset tanah dan bangunan, khususnya yang digunakan untuk pelayanan publik, menjadi salah satu prioritas pemerintah kota.

Saat ini, Pemerintah Kota Makassar tercatat memiliki sekitar 6.000 aset daerah. Namun, sekitar 4.000 aset di antaranya masih belum bersertifikat. 

Dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan sumber daya, pemerintah menetapkan skala prioritas sertifikasi yang meliputi kantor pelayanan publik, kantor SKPD, kantor kecamatan, sekolah, puskesmas, serta aset di wilayah kepulauan.

Sebanyak 38 bangunan kantor direncanakan mulai masuk proses sertifikasi sejak awal Januari 2026, dengan target penyelesaian dalam waktu satu tahun. 

Langkah ini juga merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengamanan aset milik Pemerintah Kota Makassar.

Ia menegaskan, secara keseluruhan, perencanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar pada tahun anggaran 2026 mencakup sekitar 16 program prioritas. 

Seluruh program tersebut masih dalam tahap perancangan dan akan diseleksi secara ketat oleh Wali Kota Makassar untuk ditetapkan sebagai prioritas utama.

"Seleksi dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan setiap program agar seluruh program strategis yang ditetapkan benar-benar dapat direalisasikan," tukasnya. (*)

Menggugah Kesadaran di Pergantian Tahun: Ketua JOIN Soppeng Tekankan Makna Tahun Baru sebagai Momentum Refleksi dan Komitmen

Ketua JOIN Soppeng Herwan, SH, M.Si (ist). 

Soppeng, Sigapnews.com, Pergantian Tahun Baru 2026 tidak seharusnya dimaknai sekadar sebagai perubahan angka dalam kalender atau momen perayaan seremonial semata. 

Lebih dari itu, tahun baru merupakan waktu yang tepat untuk melakukan refleksi diri, memperbaiki kualitas hidup, serta memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kabupaten Soppeng, Herwan, SH, M.Si, dalam refleksinya menyambut Tahun Baru 2026, Rabu (31/12/2025). 

Ia menilai bahwa euforia pergantian tahun sering kali lebih didominasi oleh pesta, hiburan, dan kembang api, sementara esensi mendalam dari pergantian waktu justru kerap terabaikan.

Menurut Herwan, tahun baru sejatinya adalah momentum penting bagi setiap individu untuk berhenti sejenak dari rutinitas, menoleh ke belakang, serta mengevaluasi perjalanan hidup yang telah dilalui selama setahun terakhir.

“Tahun baru seharusnya menjadi momen introspeksi. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apa saja yang sudah kita lakukan sepanjang tahun, apa yang berhasil kita capai, dan apa yang masih perlu diperbaiki ke depan,” ujar Herwan.

Ia menegaskan bahwa refleksi diri menjadi langkah awal yang sangat penting agar seseorang tidak terus mengulangi kesalahan yang sama. 

Dengan evaluasi yang jujur dan terbuka, setiap individu diharapkan mampu merancang langkah yang lebih baik di masa mendatang, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun profesional.

Lebih lanjut, Herwan juga menyoroti persoalan komitmen dan janji yang sering kali diucapkan namun tidak diiringi dengan kesungguhan untuk menepatinya. 

Menurutnya, janji bukan sekadar rangkaian kata, melainkan tanggung jawab moral yang mencerminkan integritas seseorang.

“Janji yang pernah kita ucapkan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, seharusnya diupayakan untuk dipenuhi. Dari situlah kepercayaan tumbuh. Komitmen adalah cerminan integritas dan karakter,” tegasnya.

Ia menilai bahwa kepercayaan merupakan fondasi utama dalam setiap hubungan, baik antarindividu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa komitmen yang kuat, berbagai rencana dan tujuan bersama akan sulit terwujud.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua JOIN Soppeng, Herwan memberikan perhatian khusus terhadap peran dan tanggung jawab insan pers, terutama jurnalis online. 

Ia menegaskan bahwa komitmen dan integritas memiliki makna yang jauh lebih besar bagi seorang jurnalis karena berkaitan langsung dengan kepercayaan publik.

Menurutnya, di era digital saat ini, arus informasi bergerak sangat cepat dan tidak jarang diwarnai oleh penyebaran hoaks serta informasi yang menyesatkan. 

Kondisi tersebut menuntut jurnalis untuk semakin profesional dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

“Insan pers memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

"Kecepatan memang penting, tetapi akurasi dan keberimbangan jauh lebih utama,” katanya.

Herwan mengingatkan agar jurnalis online, khususnya di Kabupaten Soppeng, tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan tidak terjebak pada sensasi semata demi mengejar klik atau popularitas.

Selain refleksi dan komitmen, Herwan juga mengajak masyarakat untuk meninggalkan berbagai hal negatif yang terjadi di tahun sebelumnya. 

Kesalahan, kebiasaan buruk, konflik, serta pengalaman yang tidak membawa kebaikan, menurutnya, tidak seharusnya terus dibawa ke tahun yang baru.

“Apa yang tidak baik di tahun lalu, buanglah. Jangan dijadikan beban. Jadikan pengalaman itu sebagai pelajaran agar kita bisa melangkah lebih ringan dan lebih bijak di tahun yang baru,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah dan memperbaiki diri. 

Tahun baru, kata dia, adalah simbol harapan dan peluang untuk memulai sesuatu yang lebih baik.

Herwan berharap, di tahun 2026, jurnalis online di Soppeng dapat semakin berperan aktif sebagai pilar informasi yang mencerdaskan masyarakat.  

Selain itu, insan pers juga diharapkan mampu menjadi mitra kritis dalam pembangunan daerah dengan tetap mengedepankan kepentingan publik.

Menutup refleksinya, Herwan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyambut Tahun Baru 2026 dengan semangat baru, niat yang lebih baik, serta tekad untuk terus memberi manfaat bagi sesama.

“Mari kita jadikan tahun baru ini sebagai titik awal untuk berubah ke arah yang lebih baik, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan optimisme demi masa depan yang lebih cerah,” tutupnya.

Pergantian Tahun Baru 2026 diharapkan menjadi momentum kebangkitan semangat bagi masyarakat Soppeng untuk terus melangkah maju, menjaga nilai kebersamaan, serta membangun perubahan positif di berbagai aspek kehidupan.

(Yun) 

Rp20 Miliar per Tahun untuk PPPK Paruh Waktu: Alarm Dini bagi APBD Daerah

Soppeng, Sigapnews.com, Estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp20 miliar per tahun untuk pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi sinyal penting dalam membaca arah dan daya tahan APBD daerah. Rabu (31/12/2025). 

Dalam kerangka ekonomi pemerintahan, angka tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai statistik biasa, melainkan sebagai alarm dini fiskal yang menuntut kewaspadaan kebijakan.

Belanja gaji memiliki karakter yang khas: bersifat wajib, berulang, dan sulit dikurangi. Ketika sebuah kebijakan kepegawaian mulai menyerap puluhan miliar rupiah setiap tahun, maka konsekuensinya bukan hanya pada tahun berjalan, tetapi pada struktur anggaran jangka menengah. 

Di titik inilah logika fiskal bekerja—setiap penambahan belanja rutin hari ini otomatis mengurangi ruang pilihan anggaran di masa depan.

Secara teoritis, belanja transisi seharusnya bersifat sementara dan terukur. Namun tanpa desain kebijakan yang jelas, belanja tersebut berisiko berubah menjadi komitmen permanen. Ketika komitmen itu telah tertanam dalam APBD, koreksi menjadi jauh lebih sulit, bahkan ketika kondisi fiskal daerah mengalami tekanan.

Rp20 miliar per tahun juga harus dibaca dalam konteks peluang yang hilang (opportunity cost). Dana sebesar itu, jika tidak dikelola dengan cermat, berpotensi menggeser alokasi belanja untuk pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan publik, maupun program ekonomi produktif. Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya mampu membayar, tetapi apa yang harus dikorbankan.

Karena itu, perencanaan jangka menengah menjadi kunci. Pemerintah daerah dituntut menyusun peta jalan yang jelas: berapa lama skema ini dijalankan, bagaimana mekanisme evaluasinya, dan apa indikator keberhasilannya. Tanpa peta jalan tersebut, kebijakan kepegawaian berisiko berjalan otomatis, sementara APBD menanggung beban tanpa kendali strategis.

Alarm dini fiskal bukanlah ajakan untuk menghentikan kebijakan, melainkan peringatan agar kebijakan dijalankan dengan disiplin anggaran. Dalam praktik tata kelola modern, kehati-hatian fiskal justru menjadi syarat utama agar kebijakan sosial dan kepegawaian dapat bertahan dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, kemampuan APBD bukan hanya diukur dari besarnya pendapatan, tetapi dari kecermatan mengelola kewajiban. Rp20 miliar per tahun untuk PPPK Paruh Waktu adalah angka yang sah secara kebijakan, namun hanya akan menjadi rasional secara ekonomi jika diiringi perencanaan matang, evaluasi berkala, dan keberanian menjaga keseimbangan antara kepastian sosial dan ketahanan fiskal daerah.

(Yun)