LDII Jatim-Dinkes Launching Cek Kesehatan Gratis Serentak, Gresik Jadi Pusat Pelaksanaan

Gresik, Sigapnews.com, Kolaborasi antara Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menghadirkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digelar serentak di seluruh wilayah Jawa Timur, Minggu (13/9/2026).

Peluncuran program tersebut dipusatkan di Ballroom DPD LDII Kabupaten Gresik yang menjadi studio utama pelaksanaan kegiatan secara hybrid. Dari lokasi tersebut, rangkaian launching terhubung dengan jajaran DPD LDII kabupaten dan kota se-Jawa Timur secara daring.

Launching dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono dan Ketua DPW LDII Jawa Timur Ir. KH. M. Amrodji Konawi, S.E., M.T., IPM.

Sekitar 350 peserta mengikuti kegiatan secara langsung di Gresik. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan turut melibatkan 20 tenaga kesehatan dari Puskesmas Kebomas, Manyar, Duduk Sampeyan, dan Benjeng.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dr. Mukhibatul Khusnah, M.M., M.Kes., bersama sejumlah kepala puskesmas yang terlibat juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Ketua DPD LDII Kabupaten Gresik KH. Khusnul Hamidi, S.Pd.I., M.Pd.I., menyampaikan apresiasi terhadap sinergi LDII Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan gratis bukan sekadar memberikan akses layanan kesehatan, tetapi juga mendorong masyarakat membangun kesadaran terhadap pentingnya deteksi dini.

“Kesehatan merupakan bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pemeriksaan kesehatan secara dini, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya dan melakukan langkah-langkah pencegahan sejak awal,” ujarnya.

KH. Khusnul Hamidi juga menegaskan bahwa LDII Gresik siap mendukung keberlanjutan program tersebut agar manfaatnya tidak berhenti pada kegiatan launching.

“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada launching saja, tetapi dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. LDII siap bersinergi dengan pemerintah, khususnya dalam program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Antusiasme warga terlihat selama pelaksanaan pemeriksaan. Peserta mengikuti sejumlah tahapan pemeriksaan kesehatan sekaligus mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga kondisi tubuh dan melakukan deteksi dini.

Program tersebut sekaligus mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar tidak hanya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami keluhan, tetapi mulai menjadikan pemeriksaan rutin sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit.

Kolaborasi LDII Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ini diharapkan menjadi model sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam memperluas akses edukasi serta pemeriksaan kesehatan masyarakat.

Dengan pelaksanaan serentak di berbagai daerah, program CKG diharapkan mampu memperkuat budaya preventif dan deteksi dini, sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas.

(Redho)

Dugaan Alih Fungsi LSD di Gambiran Disorot, LPLH-TN Tagih Jawaban Polresta Banyuwangi soal “Lampu Hijau

Banyuwangi, Dugaan penggunaan dan perubahan fungsi lahan sawah untuk aktivitas kolam pancing di Dusun Lidah, Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, kembali menjadi sorotan.

Kali ini, Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Tapal Kuda Nusantara (LPLH-TN) DPC Kabupaten Banyuwangi secara terbuka menagih kejelasan kepada Polresta Banyuwangi terkait penanganan pengaduan yang disebut telah berjalan sejak Desember 2024.

Surat bernomor 103/LPLH-TN/SOM/B/VIII/2026, tertanggal 30 Agustus 2026, ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi c.q. Kasat Reskrim.

Isi surat tersebut tidak sekadar meminta jawaban administratif. LPLH-TN meminta kepastian status perkara, transparansi proses penanganan, verifikasi status Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), hingga klarifikasi atas informasi yang mengatasnamakan institusi kepolisian.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah lamanya proses penanganan.

LPLH-TN menyebut pengaduan telah disampaikan pada 23 Desember 2024, kemudian terdapat dokumen/tanda terima penanganan Polresta Banyuwangi Nomor Li/15/Res.1.24/2025 tertanggal 8 Januari 2025.

Jika merujuk tanggal tersebut, hingga surat permintaan klarifikasi diterbitkan pada 30 Agustus 2026, prosesnya telah berjalan sekitar 19 bulan.

Pertanyaan publik pun kini mengarah ke meja penyidik:

Sebenarnya perkara ini sudah sampai di mana?

Masih penyelidikan?

Sudah dihentikan?

Sudah ditingkatkan ke penyidikan?

Atau ada tindakan hukum lain yang telah dilakukan?

LPLH-TN meminta agar persoalan tersebut tidak berhenti pada jawaban normatif semata.

BUKAN CUMA KOLAM PANCING, STATUS LSD YANG DIPERTARUHKAN

Persoalan yang diangkat LPLH-TN bukan semata keberadaan kolam pancing.

Yang lebih krusial adalah status lahan dan legalitas perubahan penggunaannya.

LPLH-TN menyebut lokasi tersebut telah didokumentasikan pada 26 September 2024, lengkap dengan dokumentasi lokasi dan GPS.

Lembaga itu juga mengklaim memiliki dokumen maupun keterangan dari instansi terkait mengenai dugaan status lahan sebagai LSD.

Namun status tersebut tentu harus diuji melalui data dan peta resmi instansi berwenang, bukan hanya berdasarkan klaim salah satu pihak.

Karena itu, LPLH-TN mendesak dilakukan verifikasi menyeluruh terhadap peta LSD, status pertanahan, tata ruang, KKPR, dokumen perizinan, serta dasar hukum perubahan penggunaan tanah.

Pertanyaan sederhananya:

Jika memang legal, apa dasar legalitasnya?

Izin apa yang dimiliki?

Siapa yang menerbitkan?

Apakah sesuai tata ruang?

Apakah lokasi tersebut masuk LSD?

Jika masuk LSD, apakah perubahan penggunaannya telah melalui mekanisme yang dipersyaratkan?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang semestinya dijawab dengan dokumen, bukan sekadar pernyataan.

Perpres Nomor 4 Tahun 2026 sendiri secara khusus mengatur pengendalian alih fungsi lahan sawah, termasuk penetapan peta LSD, pengendalian alih fungsi, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

“LAMPu HIJAU” POLISI, FAKTA ATAU SEKADAR NARASI?

Sorotan paling sensitif muncul terkait informasi mengenai istilah “lampu hijau”.

LPLH-TN menyebut terdapat video yang dipublikasikan melalui akun Facebook atas nama EPP yang memuat pernyataan mengenai komunikasi dan/atau informasi yang diklaim berasal dari pihak kepolisian.

Dalam informasi tersebut, kegiatan di lokasi disebut-sebut “tidak ada masalah” atau telah memperoleh “lampu hijau”.

LPLH-TN tidak langsung menyimpulkan bahwa informasi tersebut benar.

Justru sebaliknya, lembaga itu meminta klarifikasi resmi.

Sebab jika benar ada pernyataan dari aparat, publik berhak mengetahui dalam kapasitas apa pernyataan itu diberikan.

Namun jika ternyata tidak benar, pertanyaan berikutnya juga tak kalah penting:

Siapa yang membawa-bawa nama institusi kepolisian?

Mengapa nama aparat dikaitkan dengan legalitas kegiatan?

Dan apakah informasi tersebut pernah disampaikan secara resmi oleh pejabat yang berwenang?

Persoalan ini jangan dibiarkan menjadi rumor.

Sebab ketika nama institusi penegak hukum disebut sebagai pemberi “lampu hijau”, yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah kegiatan usaha, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

19 BULAN, PUBLIK MENUNGGU KEJELASAN

Di titik inilah Polresta Banyuwangi dituntut memberikan penjelasan.

Bukan untuk menghakimi siapa pun.

Bukan pula untuk membenarkan tuduhan LPLH-TN.

Melainkan untuk memastikan apakah sebuah pengaduan masyarakat benar-benar telah ditangani sesuai prosedur dan sampai di mana perkembangannya.

Jika belum selesai, jelaskan statusnya sesuai ketentuan.

Jika dihentikan, apa dasar penghentiannya?

Jika naik penyidikan, bagaimana perkembangannya?

Jika tidak ditemukan pelanggaran, apa hasil pemeriksaan dan dasar kesimpulannya?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena pemerintah telah memperkuat kerangka pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui Perpres 4/2026.

LPLH-TN BERIKAN BATAS WAKTU 7 HARI KERJA

Dalam suratnya, LPLH-TN meminta Polresta Banyuwangi memberikan tanggapan tertulis paling lambat 7 hari kerja sejak surat diterima.

Sedikitnya ada tujuh poin yang diminta, yakni:

Kepastian status pengaduan Nomor 09/LPLH-TN/DPC/XII/2024;
Penjelasan status dokumen Li/15/Res.1.24/2025;
SP2HP apabila perkara telah masuk tahap penyidikan;
Penjelasan perkembangan apabila masih berada pada tahap penyelidikan;
Verifikasi status LSD dan dokumen pertanahan serta tata ruang;
Klarifikasi informasi mengenai “lampu hijau” yang dikaitkan dengan kepolisian;
Tindakan sesuai kewenangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

LPLH-TN juga meminta koordinasi dengan Pemkab Banyuwangi, Kantor Pertanahan/BPN dan instansi teknis lainnya.

JIKA ADA OKNUM, PROPAM DIMINTA TURUN

LPLH-TN bahkan membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah pengawasan internal apabila hasil klarifikasi menemukan indikasi pelanggaran disiplin, kode etik atau penyalahgunaan kewenangan oleh anggota Polri.

Fungsi Propam disebut menjadi salah satu jalur yang akan ditempuh apabila memang ditemukan dasar yang cukup.

Ini menjadi penting karena kritik terhadap penegakan hukum tidak semestinya langsung dipandang sebagai serangan terhadap institusi.

Sebaliknya, pengawasan publik justru dapat menjadi instrumen kontrol agar proses hukum berjalan transparan dan profesional.

JIKA POLRESTA DIAM, KE MANA LAGI?

LPLH-TN menyatakan siap menggunakan saluran pengawasan lain apabila tidak memperoleh jawaban yang dianggap memadai.

Di antaranya melalui Propam Polda Jawa Timur, Polda Jawa Timur, Kompolnas, Ombudsman RI maupun lembaga pengawasan lain sesuai kewenangannya.

Kini bola berada di tangan Polresta Banyuwangi.

Publik tidak sedang meminta seseorang dinyatakan bersalah tanpa proses hukum.

Publik hanya membutuhkan satu hal:

KEJELASAN.

Jika kolam pancing tersebut legal, buka dasar legalitasnya.

Jika lahan bukan LSD, tunjukkan dasar dan data resminya.

Jika memang masuk LSD tetapi perubahan penggunaannya sah, jelaskan mekanisme serta dokumen yang menjadi dasarnya.

Namun jika ternyata ditemukan pelanggaran, masyarakat tentu berhak mengetahui langkah hukum yang dilakukan aparat.

Begitu pula dengan isu “lampu hijau”.

Jika benar berasal dari kepolisian, jelaskan siapa yang memberikan dan dalam kapasitas apa.

Jika tidak benar, luruskan secara terbuka agar nama institusi tidak digunakan untuk membangun persepsi seolah sebuah kegiatan telah mendapat restu aparat.

Sebab hukum tidak boleh berhenti pada kalimat “katanya”.

Hukum harus berbicara melalui dokumen, data dan alat bukti.

Dan ketika menyangkut lahan sawah yang diduga masuk kawasan dilindungi, pertanyaannya bukan lagi sekadar “boleh atau tidak?”

Tetapi:

siapa yang memberi izin, atas dasar apa, dan apakah seluruh prosesnya benar-benar sesuai hukum?

Kini masyarakat menunggu jawaban resmi Polresta Banyuwangi.

Bukan jawaban normatif. Bukan sekadar “masih diproses”. Tetapi jawaban yang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan.

(Redho)

Bupati Suwardi Tekankan Zakat Harus Tepat Sasaran, UPZ Diminta Tak Pilih Kasih

Soppeng, Sigapnews.com,. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menekankan agar penyaluran zakat, infak dan sedekah (ZIS) dilakukan secara amanah, transparan dan tepat sasaran.

Penekanan itu disampaikan Suwardi saat menghadiri penyaluran ZIS yang digelar BAZNAS Kabupaten Soppeng di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Watansoppeng, Minggu (13/9/2026).

Suwardi secara khusus mengingatkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) agar tidak menentukan penerima bantuan berdasarkan faktor kedekatan maupun pertimbangan pribadi.

“Hindari pendataan secara ‘SUKA DAN TIDAK SUKA’, tapi berikanlah kepada yang memang berhak,” tegas Suwardi.

Menurutnya, pendataan mustahik harus dilakukan berdasarkan kriteria dan kondisi masyarakat yang memang berhak menerima zakat.

Ia menegaskan, dana yang dihimpun melalui zakat merupakan amanah dari masyarakat sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Suwardi juga meminta penerima bantuan menggunakan dana tersebut secara tepat, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga maupun mendukung kegiatan usaha.

“Gunakanlah bantuan ini dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga atau dimanfaatkan sebagai penunjang usaha produktif,” ujarnya.

Ia berharap bantuan yang diterima dapat menjadi dorongan bagi mustahik untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya. Bahkan, penerima zakat diharapkan nantinya mampu mandiri dan menjadi muzaki.

395 Penerima Terima Bantuan

Dalam kegiatan tersebut, BAZNAS Kabupaten Soppeng menyalurkan bantuan ZIS kepada 395 penerima manfaat dengan total dana mencapai Rp136 juta.

Ketua BAZNAS Kabupaten Soppeng, KM Satturi, S.Pd.I., M.Pd.I., menjelaskan penerima bantuan tersebar di Kecamatan Lalabata, Donri-Donri dan Ganra.

Di Lalabata, bantuan diberikan kepada 100 mustahik, 50 siswa dan 50 pelaku UMKM. Sementara di Donri-Donri terdapat 90 mustahik, 30 siswa dan 10 pelaku UMKM.

Sedangkan di Kecamatan Ganra, bantuan diberikan kepada 40 mustahik, 20 siswa dan lima pelaku UMKM.

Pelaku UMKM menerima bantuan sebesar Rp1,5 juta, mustahik Rp300 ribu, sedangkan siswa dan santri menerima Rp200 ribu beserta tas sekolah.

Pada kesempatan tersebut, Suwardi juga mengajak ASN dan masyarakat yang telah memenuhi nisab untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Soppeng.

Ia menilai pengelolaan yang amanah dan penyaluran yang tepat sasaran menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Dandim 1423 Soppeng Letkol Inf Eko Yulianto, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, Kabag Ops Polres Soppeng Kompol Abd. Rahman, anggota DPRD Kabupaten Soppeng Hj. Andi Wahdah dan Hj. Insana, perwakilan Kemenag Soppeng, Kapolsek Lalabata AKP Asep Sibli, para camat, pengurus BAZNAS, UPZ, lurah serta Kepala Desa.

(Yund)

Bupati Soppeng Minta 18 SPPG Jaga Standar MBG, Jangan Sampai Program Besar Berujung Masalah

Soppeng, Sigapnews.com, Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Soppeng mendapat perhatian khusus dari Bupati Soppeng. Dengan 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini beroperasi, kualitas makanan dan keamanan pangan diminta menjadi prioritas utama.

Bupati menegaskan, pelaksanaan MBG tidak boleh keluar dari mekanisme dan standar yang telah ditetapkan. Setiap tahapan harus dilakukan secara profesional karena program tersebut menyentuh langsung kesehatan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan saat Bupati menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M yang digelar Gabungan Mitra MBG Kabupaten Soppeng di Gedung Lapatau, Sabtu malam (12/9/2026).

“Pemerintah daerah tidak main-main dan menaruh harapan besar kepada seluruh jajaran Gabungan Mitra MBG untuk menyukseskan penyelenggaraan MBG di Kabupaten Soppeng,” tegas Bupati.

Ia mengingatkan para mitra bahwa keberhasilan MBG tidak cukup hanya dilihat dari seberapa banyak makanan yang berhasil disalurkan. Kualitas dan keamanan makanan justru menjadi bagian paling penting yang harus dijaga.

Empat aspek menjadi perhatian utama, yakni higienitas, standar gizi yang optimal, ketepatan waktu penyajian serta kualitas bahan pangan.

Bupati menilai keempat aspek tersebut harus menjadi budaya kerja dalam setiap SPPG. Pasalnya, penerima manfaat bukan hanya anak sekolah dan santri, tetapi juga balita, ibu hamil serta ibu menyusui.

Pengawasan pun diminta dilakukan secara berlapis. Mulai dari kualitas bahan pangan, proses pengolahan di dapur SPPG, kebersihan peralatan dan lingkungan dapur, hingga proses distribusi kepada penerima manfaat.

Pemkab Soppeng menyatakan tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga mengambil peran dalam memastikan program berjalan dengan baik.

Dukungan tersebut antara lain berupa fasilitasi lahan dapur SPPG, penyediaan dan verifikasi data riil penerima manfaat serta penyediaan laboratorium daerah untuk pengujian sampel makanan secara berkala.

Pengujian sampel diperlukan untuk memastikan makanan yang dibagikan aman dikonsumsi dan tidak mengandung zat berbahaya maupun bakteri yang berpotensi menyebabkan keracunan.

Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan Maulid Gabungan Mitra MBG Kabupaten Soppeng, Yunas Asri, melaporkan saat ini terdapat 18 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Soppeng.

Cakupan yang semakin luas tersebut menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab. Bertambahnya SPPG harus diikuti konsistensi standar, sehingga penerima manfaat di setiap wilayah mendapatkan kualitas layanan yang sama.

Momentum Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini mengangkat tema “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW, Menguatkan Semangat Berbagi untuk Generasi Sehat dan Berakhlak Mulia.”

Bupati mengajak seluruh mitra menjadikan semangat berbagi tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Makanan yang disiapkan untuk masyarakat harus diberikan dengan penuh perhatian dan tidak mengabaikan aspek kesehatan.

Ia juga menempatkan MBG sebagai investasi jangka panjang untuk membentuk generasi Soppeng yang sehat, cerdas, berakhlak, berintegritas dan memiliki daya saing.

Dengan 18 SPPG yang sudah berjalan, Bupati meminta seluruh pihak tidak lengah dalam menjaga mutu pelaksanaan.

Program MBG harus sukses bukan hanya dalam jumlah distribusi, tetapi juga dalam memastikan setiap porsi yang sampai kepada penerima benar-benar aman, bergizi dan layak dikonsumsi.

(Yund)

Gugatan Masih Bergulir, Petani Laoli Minta Bupati Lutim “Rem” Aktivitas di Lahan Sengketa

Luwu Timur, Sigapnews.com, Proses hukum belum selesai, tetapi persoalan di lapangan kembali mencuat. Sengketa lahan Petani Laoli yang kini bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar kembali dipersoalkan setelah aktivitas di lokasi objek sengketa disebut masih berlangsung.

Sejumlah Petani Laoli bersama pendamping hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mendatangi Kantor Bupati Luwu Timur, Jumat (11/9/2026).

Kedatangan mereka membawa satu tuntutan utama: aktivitas di atas lahan yang menjadi objek sengketa diminta dihentikan sementara sampai proses hukum memperoleh kepastian.

Para petani menyebut aktivitas tersebut berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama PT Indonesia Huali Industrial Park (IHIP).

Mereka menilai, selama perkara masih diperiksa di PTUN Makassar, seluruh pihak seharusnya menghindari tindakan yang dapat mengubah kondisi fisik maupun penguasaan atas objek yang sedang disengketakan.

Keberatan para petani juga disampaikan dalam video yang beredar melalui akun Facebook Petani Laoli Melawan.

Bukan Sekadar Soal Lahan

Kuasa hukum Petani Laoli menjelaskan, perkara yang diajukan ke PTUN Makassar berkaitan dengan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pihak petani mempersoalkan aspek hukum dalam proses penerbitan sertifikat tersebut.

Karena gugatan masih berjalan, mereka meminta pemerintah tidak mengambil langkah yang berpotensi menciptakan kondisi baru di atas objek perkara.

Menurut mereka, inti persoalan saat ini bukan sekadar siapa yang melakukan aktivitas di lokasi, melainkan bagaimana semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Petani ingin persoalan ditentukan melalui putusan pengadilan, bukan melalui perubahan keadaan di lapangan.

Delapan Poin Desakan

Dalam surat yang disampaikan kepada Bupati Luwu Timur, Petani Laoli menyampaikan delapan desakan.

Mereka meminta seluruh aktivitas pembukaan dan pembersihan lahan, pemagaran, pembangunan, penguasaan fisik serta bentuk perubahan lain terhadap objek sengketa dihentikan.

Pemerintah juga diminta tidak melakukan tindakan eksekutorial maupun tindakan faktual yang berpotensi menghilangkan, mengurangi atau mengubah hak dan kepentingan Petani Laoli.

Petani selanjutnya meminta tidak ada pengerahan TNI, Polri, Satpol PP maupun aparatur pemerintah untuk melakukan pengosongan atau penguasaan fisik lahan.

Mereka juga meminta adanya jaminan agar masyarakat tidak menghadapi intimidasi, ancaman maupun kekerasan.

Selain itu, seluruh pihak diminta menghormati proses persidangan PTUN Makassar dan menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Penyelesaian secara damai, transparan dan melalui dialog juga menjadi tuntutan mereka.

Setiap tindakan pemerintah, menurut surat tersebut, harus mengedepankan kepastian hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, penghormatan terhadap HAM serta prinsip kehati-hatian.

Terakhir, pemerintah diminta tidak mendahului proses peradilan melalui tindakan faktual di lapangan.

Kekhawatiran: Kondisi Lahan Berubah Sebelum Putusan

Petani Laoli mengaku khawatir apabila aktivitas di lokasi terus berjalan ketika perkara belum diputus.

Perubahan kondisi fisik maupun penguasaan lahan, menurut mereka, dapat menimbulkan persoalan baru sementara status hukum objek tersebut masih diperiksa oleh pengadilan.

Karena itu, mereka meminta pemerintah dan seluruh pihak terkait menahan diri.

Bagi petani, menghentikan aktivitas sementara bukan berarti memenangkan perkara. Begitu pula menunggu putusan bukan berarti mengalah. Ini soal memberi ruang kepada proses hukum untuk menentukan siapa yang memiliki dasar hukum yang kuat.

Mereka juga mengingatkan bahwa setiap konsekuensi hukum maupun kerugian yang timbul akibat tindakan terhadap objek sengketa sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap nantinya harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang melakukan atau memerintahkan tindakan tersebut.

Sengketa lahan Petani Laoli kini kembali menjadi sorotan di tengah proses hukum yang belum tuntas.

Di satu sisi, perkara masih diperiksa PTUN Makassar. Di sisi lain, aktivitas di lapangan menjadi keberatan para petani.

Pertanyaan yang kini mengemuka adalah apakah seluruh pihak mampu menahan diri hingga proses peradilan selesai.

Bagi Petani Laoli, jawabannya tegas: jangan ubah objek sengketa, jangan mendahului putusan, dan biarkan pengadilan memberikan kepastian hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maupun PT Indonesia Huali Industrial Park (IHIP) belum memberikan tanggapan resmi atas delapan desakan Petani Laoli.

(Tim)

Hari Libur Tetap Turun ke Jalan, Ketua LSM SIDIK Apresiasi Dedikasi Dishub Soppeng

 

Soppeng, Sigapnews.com,. Komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat ditunjukkan personel Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Soppeng. Meski memasuki hari libur, petugas tetap turun ke jalan melakukan pengaturan lalu lintas saat berlangsungnya hajatan masyarakat di Jalan Pemuda, Sabtu (12/9/2026).

Sejumlah personel lalu lintas Dishub Soppeng tampak berada di lokasi dan mengatur kendaraan yang melintas. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan.

Kehadiran petugas di tengah aktivitas masyarakat tersebut mendapat apresiasi dari Ketua LSM SIDIK, Mahmud Cambang.

Menurut Mahmud, apa yang dilakukan personel Dishub merupakan bentuk pelayanan publik yang patut dihargai. Sebab, meski hari libur, petugas tetap menjalankan tanggung jawabnya ketika masyarakat membutuhkan.

“Ini bentuk dedikasi yang patut diapresiasi. Hari libur tidak menjadi alasan untuk mengabaikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Mahmud.

Ia menuturkan, keberadaan petugas di lapangan sangat membantu, terutama ketika ada kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu kelancaran arus kendaraan.

Mahmud berharap semangat pelayanan tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah bukan hanya di kantor, tetapi juga di lapangan. Ketika ada petugas yang turun langsung mengatur lalu lintas, manfaatnya bisa dirasakan secara nyata,” katanya.

Ia juga berharap koordinasi antara penyelenggara kegiatan masyarakat dengan instansi terkait terus ditingkatkan sehingga setiap kegiatan yang berpotensi memengaruhi arus lalu lintas dapat diantisipasi sejak awal.

Sementara itu, Ketua Yayasan Al Azisu Tapak Wali Indonesia, Andi Irfan Makmun Hasan, yang kebetulan melintas di lokasi, turut memberikan apresiasi.

Menurutnya, kehadiran personel Dishub di tengah masyarakat menunjukkan adanya kepedulian terhadap kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.

“Saya kebetulan melintas dan melihat langsung petugas Dishub mengatur lalu lintas. Ini sangat positif. Apalagi dilakukan pada hari libur,” ungkap Andi Irfan.

Ia menambahkan, pengaturan lalu lintas yang dilakukan petugas dapat mencegah terjadinya penumpukan kendaraan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melintas di kawasan tersebut.

“Pelayanan seperti ini jangan dianggap sepele. Kehadiran petugas di lapangan sangat membantu masyarakat,” pungkasnya.

(Yund)

RSUD La Temmamala Soppeng Raih Juara II, Direktur Terima Penghargaan di Makassar

Makassar, Sigapnews.com, RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng kembali mengukir prestasi di tingkat regional. Rumah sakit daerah tersebut berhasil meraih Juara II Pameran Layanan dan Inovasi Rumah Sakit yang digelar PERSI/MAKERSI Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung Direktur RSUD La Temmamala, dr. Hj. Sitti Mudirusniah, M.Kes., Sp.KJ., dalam kegiatan yang berlangsung di Claro Hotel & Convention Makassar, Jumat (11/9/2026).

Prestasi ini menjadi apresiasi atas kreativitas, kualitas penyajian, serta inovasi pelayanan kesehatan yang ditampilkan RSUD La Temmamala dalam pameran tersebut.

Bagi RSUD La Temmamala, capaian ini tidak sekadar menjadi tambahan prestasi, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus melakukan pembenahan dan menghadirkan inovasi pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Pameran tersebut sekaligus dimanfaatkan RSUD La Temmamala sebagai ruang untuk memperkenalkan berbagai terobosan pelayanan, memperkuat jejaring antarfasilitas kesehatan, serta membangun budaya mutu dan keselamatan pasien.

Sertifikat penghargaan ditandatangani Ketua PERSI Wilayah Sulselbar, Dr. dr. Khalid Saleh, Sp.PD-KKV, FINASIM, MARS, bersama Ketua Panitia Muswil PERSI & MAKERSI Sulselbar 2026, drg. Sukaeni Ibrahim, Ph.D.

Direktur RSUD La Temmamala, dr. Hj. Sitti Mudirusniah, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran rumah sakit.

“Capaian ini bukan sekadar pengakuan atas keunggulan pameran dan inovasi, melainkan pemacu semangat bagi seluruh jajaran rumah sakit untuk terus meningkatkan mutu pelayanan serta keselamatan bagi pasien,” ujarnya.

Ia berharap capaian tersebut semakin memacu seluruh jajaran RSUD La Temmamala untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Menurutnya, sebuah inovasi tidak cukup hanya ditampilkan dan mendapatkan penghargaan, tetapi harus mampu diterapkan secara berkelanjutan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Raihan Juara II tersebut sekaligus mempertegas komitmen RSUD La Temmamala untuk terus bertransformasi menjadi rumah sakit yang inovatif, ramah, aman, dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Soppeng dan sekitarnya.

Prestasi di tingkat Sulselbar ini menjadi bukti bahwa inovasi yang lahir dari rumah sakit daerah juga mampu bersaing dan mendapatkan apresiasi di tingkat regional.

(Yund)

Das’ad Latif Hadir di Polres Soppeng, Akhlak Rasulullah Jadi Bekal Polisi Layani Masyarakat

Soppeng, Sigapnews.com, Suasana Mapolres Soppeng, Kamis (10/9/2026), terasa berbeda. Jajaran Polres Soppeng tidak hanya berkumpul dalam agenda kedinasan, tetapi mengikuti tausiah dan doa bersama dengan menghadirkan dai nasional Ustaz Dr. H. Das’ad Latif, S.Sos., S.Ag., M.Si., Ph.D.

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Apel Mapolres Soppeng, Jalan Latenri Bali, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, tersebut diikuti personel Polres Soppeng bersama unsur Forkopimda, tokoh agama, tamu undangan dan masyarakat.

Tema yang diangkat yakni “Merajut Keakraban dengan Meneladani Akhlak Rasulullah SAW Melalui Polri Presisi, Kita Wujudkan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”

Kehadiran Das’ad Latif menjadi momentum bagi jajaran Polres Soppeng untuk memperkuat pembinaan rohani sekaligus mengingat kembali pentingnya akhlak dalam menjalankan tugas kepolisian.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan tugas anggota Polri tidak cukup hanya dijalankan berdasarkan aturan dan kemampuan profesional.

Ada tanggung jawab moral yang harus melekat pada setiap personel ketika berhadapan dengan masyarakat.

“Menjadi anggota Polri bukan hanya tentang bagaimana kita menjalankan tugas sesuai aturan, tetapi juga bagaimana kita menjaga sikap, ucapan dan perilaku ketika berhadapan dengan masyarakat,” ujar Hari Budiyanto.

Ia menyebut keteladanan Rasulullah SAW dapat menjadi pegangan bagi personel dalam membangun karakter yang jujur, sabar, bertanggung jawab dan menghargai sesama.

Menurutnya, pembinaan rohani menjadi salah satu ruang bagi anggota untuk melakukan refleksi terhadap tugas yang telah dijalankan sekaligus memperbaiki diri.

“Semoga apa yang kita dapatkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas,” katanya.

Hari juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat. Polisi, kata dia, harus mampu hadir dengan pendekatan yang humanis tanpa mengurangi profesionalisme dalam menjalankan kewenangan.

“Kita ingin setiap personel hadir dengan sikap yang humanis, profesional dan berintegritas, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terus kita jaga,” tegasnya.

Sementara itu, Ustaz Das’ad Latif dalam tausiahnya mengajak jajaran Polres Soppeng menjadikan akhlak Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan.

Pesan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kehidupan pribadi, tetapi juga bagaimana seseorang menjalankan amanah dan memperlakukan orang lain dengan baik.

Bagi anggota Polri, pesan itu memiliki relevansi kuat karena tugas kepolisian bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sikap, ucapan dan tindakan seorang personel menjadi bagian dari wajah institusi di mata publik.

Setelah tausiah, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama. Kapolres Soppeng kemudian menyerahkan cinderamata kepada Ustaz Das’ad Latif sebagai bentuk apresiasi atas kehadiran dan tausiah yang diberikan.

Kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle, Ketua DPRD Kabupaten Soppeng Andi Muhammad Farid, S.Sos., Wakapolres Soppeng Kompol Tamar, S.Sos., Ketua Bhayangkari Cabang Soppeng, unsur Forkopimda, para pejabat utama Polres Soppeng, personel, tokoh agama, tamu undangan dan masyarakat.

Rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 17.40 Wita dan berlangsung tertib serta kondusif.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Soppeng berupaya menempatkan pembinaan moral sebagai bagian dari penguatan profesionalisme personel.

Sebab, bagi polisi yang setiap hari bersentuhan dengan masyarakat, kemampuan menjalankan tugas harus berjalan beriringan dengan akhlak, integritas dan amanah.

(Yund) 

Suarni Suwardi: Sejarah Soppeng Jangan Hanya Jadi Pajangan, Harus Jadi Identitas

Soppeng, Sigapnews.com, Ada banyak cara mengenalkan sebuah daerah. Namun bagi Ketua Dekranasda Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, langkah pertama yang paling penting justru mengenali apa yang dimiliki daerah itu sendiri.

Pesan tersebut disampaikan Suarni saat mengajak pengurus Dekranasda mengunjungi Villa Yuliana di Watansoppeng, Kamis (10/9/2026).

Kunjungan itu menjadi momentum untuk melihat kembali salah satu warisan sejarah yang selama ini berdiri di tengah kota.

Suarni mengatakan, masyarakat jangan sampai hanya mengenal sebuah bangunan karena sering melihatnya. Lebih penting dari itu adalah memahami cerita dan nilai sejarah yang melekat di dalamnya.

“Kalau kita ingin orang lain mengenal dan bangga dengan Soppeng, tentu kita sendiri harus lebih dulu mengenal dan bangga dengan sejarah, budaya dan potensi yang kita miliki,” ujar Suarni.

Villa Yuliana, menurutnya, merupakan salah satu bagian dari sejarah Soppeng yang perlu terus dikenalkan. Bangunan peninggalan masa kolonial tersebut tidak hanya memiliki nilai arsitektur, tetapi juga menyimpan jejak perjalanan masa lalu daerah.

Keberadaan museum di dalam Villa Yuliana semakin memperkuat fungsinya sebagai ruang untuk mengenal sejarah dan budaya Soppeng.

“Kadang kita setiap hari melihat sesuatu di sekitar kita, tetapi belum tentu kita tahu cerita dan nilainya. Karena itu, penting bagi kita untuk datang, melihat dan mengenal lebih dekat sejarah daerah sendiri,” katanya.

Identitas yang Bisa Dijual

Suarni melihat sejarah dan budaya bukan sesuatu yang harus disimpan dalam lemari masa lalu. Justru, keduanya dapat menjadi identitas yang membuat Soppeng memiliki karakter ketika diperkenalkan kepada masyarakat luar.

Menurutnya, sektor pariwisata membutuhkan cerita. Sebuah tempat akan lebih menarik ketika pengunjung tidak hanya melihat bangunan atau pemandangan, tetapi juga mengetahui kisah yang ada di baliknya.

“Potensi wisata kita harus kita kenali dan kita banggakan. Kalau masyarakatnya sendiri mau datang dan mengenal, tentu akan lebih mudah bagi kita memperkenalkan Soppeng kepada orang lain,” ujarnya.

Ia berharap perhatian terhadap sejarah tidak berhenti pada generasi sekarang. Anak-anak muda perlu diberi ruang untuk mengenal berbagai peninggalan, tradisi dan kebudayaan daerah agar tidak kehilangan hubungan dengan identitasnya sendiri.

Di sisi lain, kekayaan sejarah dan budaya juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan kerajinan.

Sebagai Ketua Dekranasda, Suarni melihat banyak cerita lokal yang dapat diterjemahkan menjadi karya kreatif. Motif, simbol, tradisi maupun kisah sejarah dapat dikembangkan menjadi produk yang membawa karakter Soppeng.

Dengan begitu, kebudayaan tidak hanya dilestarikan, tetapi juga memiliki peluang untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Suarni menegaskan bahwa membangun kebanggaan terhadap daerah harus dimulai dari masyarakat sendiri.

“Jangan sampai orang dari luar lebih dulu mengenal potensi daerah kita, sementara kita sendiri kurang mengenalnya. Kita harus menjadi orang pertama yang mencintai, menjaga dan memperkenalkan kekayaan Soppeng,” tuturnya.

Kunjungan ke Villa Yuliana pun menjadi sebuah pesan bahwa warisan sejarah tidak boleh sekadar menjadi latar belakang kota.

Ia harus dikenali, dirawat, diceritakan dan dikembangkan agar tetap relevan dengan kehidupan masyarakat hari ini.

Bagi Suarni, ketika masyarakat sudah mengenal sejarahnya, akan tumbuh rasa memiliki. Dari rasa memiliki itulah lahir kebanggaan untuk menjaga budaya, mengembangkan kreativitas dan memperkenalkan Soppeng lebih luas.

Sebab, kekayaan daerah bukan hanya sesuatu yang diwariskan untuk dikenang, tetapi juga modal untuk membangun masa depan.

(Yund) 

Pekerja Rentan dan Kader Kesehatan Soppeng Diperkuat Jaminan Sosial

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng memperluas perhatian terhadap kelompok pekerja yang memiliki risiko tinggi namun belum sepenuhnya terlindungi jaminan sosial.

Pemkab Soppeng bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare menandatangani Rencana Kerja Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan Kader Kesehatan di D’Malaka Cafe, Rabu (9/9/2026).

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Andi Haeruddin, mengatakan perlindungan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menjalankan aktivitas pekerjaan setiap hari.

Menurutnya, pekerja rentan dan kader kesehatan memiliki posisi penting di tengah masyarakat. Namun, pekerjaan mereka tetap memiliki risiko yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan dampak ekonomi bagi keluarga.

“Kerja sama ini adalah komitmen nyata Pemkab Soppeng untuk memastikan para pekerja rentan dan kader kesehatan dapat bertugas tanpa rasa waswas,” kata Andi Haeruddin.

Ia menegaskan, jaminan sosial dibutuhkan bukan hanya ketika musibah terjadi, tetapi sebagai langkah antisipasi agar keluarga pekerja tidak langsung kehilangan ketahanan ekonomi.

“Perlindungan ini penting agar keluarga mereka tetap tangguh dan terhindar dari risiko kemiskinan jika terjadi musibah kerja,” ujarnya.

Dorong Perlindungan Lebih Luas

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare, Sahid Wahid, menyambut positif langkah Pemkab Soppeng tersebut.

Ia menilai kolaborasi pemerintah daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam memperluas perlindungan bagi pekerja, khususnya kelompok pekerja yang selama ini berada di sektor informal.

“Sinergi ini memastikan negara hadir memberikan kepastian jaminan, sehingga para pekerja dapat beraktivitas dengan tenang dan produktif,” ujar Sahid.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Soppeng, Adi Syamsul, juga berharap cakupan perlindungan dapat terus diperluas hingga masyarakat di wilayah pelosok.

Menurutnya, perlindungan pekerja tidak boleh hanya terkonsentrasi pada sektor formal. Pekerja informal yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan sehari-hari juga membutuhkan kepastian perlindungan ketika menghadapi risiko kerja.

Upaya tersebut sekaligus melanjutkan berbagai program perlindungan pekerja yang telah dikembangkan Pemkab Soppeng. Salah satunya SIBALIPERI, program yang mendorong semangat gotong royong ASN untuk membantu memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada pekerja rentan atau informal.

Soppeng juga telah memiliki regulasi khusus terkait perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor pertanian melalui Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023. Regulasi tersebut mencakup antara lain kepesertaan, manfaat JKK, JKM, JHT dan JP, hingga mekanisme klaim.

Penandatanganan rencana kerja tersebut turut dihadiri Kepala DPMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng Andi Dhamrah dan Kepala BPKPD Kabupaten Soppeng Drs. Dipa, M.Si.

Pemkab Soppeng berharap kerja sama ini tidak berhenti pada seremoni penandatanganan, tetapi benar-benar memperluas akses perlindungan bagi masyarakat pekerja.

Dengan demikian, pekerja rentan dan kader kesehatan dapat menjalankan tugas dengan lebih tenang, sementara keluarga mereka memiliki perlindungan ketika risiko pekerjaan terjadi.

(Yund) 

Bupati Suwardi Haseng Mulai “Memanaskan” Fisik Calon Jemaah Haji Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Perjalanan menuju Baitullah tidak hanya membutuhkan bekal ilmu agama. Kondisi fisik dan kesehatan juga harus dipersiapkan sejak jauh hari.

Pesan itulah yang ditekankan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng saat meluncurkan Outbound Manasik Haji dan Manasik Kesehatan Calon Jemaah Haji Kabupaten Soppeng Estimasi 1448 H/2027 M, Kamis (10/9/2026).

Mengusung tema “Hajj Health Adventure, Petualangan Sehat Menuju Baitullah”, program ini menjadi pendekatan baru dalam pembinaan calon jemaah. Manasik tidak hanya diisi materi tata cara ibadah, tetapi dipadukan dengan latihan fisik dan edukasi kesehatan.

Ratusan calon jemaah mengikuti kegiatan yang diawali senam jantung sehat dan senam lansia di Taman Gapis Watansoppeng.

Di hadapan para calon jemaah, Suwardi mengingatkan bahwa menjadi tamu Allah merupakan sebuah kehormatan. Karena itu, kesempatan tersebut harus dipersiapkan dengan kesungguhan.

“Para calon jemaah diharapkan tidak hanya memahami apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga memiliki kesiapan untuk menjalankannya dengan kondisi fisik yang baik,” ujar Suwardi.

Ia meminta calon jemaah tidak menunggu keberangkatan untuk mulai menjaga kebugaran.

“Tidak perlu menunggu menjelang keberangkatan untuk mulai mempersiapkan diri,” tegasnya.

Menurut Suwardi, aktivitas fisik secara teratur, istirahat yang cukup serta mengikuti pembinaan tenaga kesehatan harus mulai menjadi kebiasaan calon jemaah.

Bupati juga memberi pesan agar manasik tidak sekadar menjadi kegiatan formalitas. Materi, latihan dan simulasi harus benar-benar dipahami karena akan menjadi bekal ketika jemaah menghadapi kondisi nyata di Tanah Suci.

Suwardi bahkan menekankan agar program tersebut tidak berhenti setelah seremoni launching. Pembinaan harus berlangsung berkelanjutan hingga calon jemaah berangkat.

Pemkab Soppeng akan memperkuat sinergi dengan Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Dinas Kesehatan, RSUD Latemmamala, puskesmas, pembimbing manasik dan seluruh pihak terkait.

“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan para calon jemaah mendapatkan pembinaan dan pelayanan yang baik, sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman, lancar, sehat, dan memperoleh predikat haji mabrur,” katanya.

Tak hanya soal kesehatan, Suwardi juga mengingatkan pentingnya kekompakan. Para calon jemaah diminta saling membantu, saling mengingatkan dan menjaga disiplin selama proses persiapan hingga berada di Tanah Suci.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Soppeng Dr. H. Musriadi, S.Ag., M.HI mengatakan, program tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor.

Kegiatan melibatkan Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Dinas Kesehatan, RSUD Latemmamala serta puskesmas.

Menurut Musriadi, konsep outbound dirancang untuk memberikan pembekalan yang lebih aplikatif kepada calon jemaah, terutama dalam menghadapi tantangan fisik selama menjalankan rangkaian ibadah.

Jemaah lanjut usia dan calon jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian dalam program tersebut.

Materi fikih manasik kemudian dipadukan dengan aktivitas fisik dan edukasi kesehatan agar pembinaan berlangsung lebih interaktif dan tidak monoton.

Bupati Suwardi Haseng selanjutnya secara resmi menyatakan program tersebut dimulai.

Bagi calon jemaah Soppeng, perjalanan menuju Baitullah kini dimulai lebih awal—bukan hanya dengan mempersiapkan ilmu ibadah, tetapi juga dengan melatih tubuh agar siap menjalani setiap tahapan perjalanan suci.

(Yund) 

Bupati Suwardi Haseng di Leworeng: Jangan Rajin Memperingati Maulid, Tapi Lupa Meneladani Rasulullah

Soppeng  Sigapnews.com, Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekadar mengulang kisah kelahiran Rasulullah. Nilai yang diwariskan Nabi harus hadir dalam kehidupan nyata.

Pesan itu disampaikan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Huda, Leworeng, Kecamatan Donri-donri, Rabu (9/9/2026) malam.

Suwardi mengajak masyarakat mengambil pelajaran dari keteladanan Rasulullah, terutama dalam membangun persaudaraan, menjaga persatuan dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.

Menurutnya, kehidupan masyarakat yang harmonis tidak lahir hanya dari kesamaan, tetapi dari kemampuan menghargai perbedaan dan menjaga persaudaraan.

"Selaku masyarakat Soppeng, kita harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam hidup berbangsa dan bernegara. Mari bersama menjaga Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathoniyah untuk memajukan Bumi Latemmamala yang kita cintai bersama," kata Suwardi.

Dari pesan keagamaan itu, Suwardi mengingatkan bahwa pembangunan juga membutuhkan semangat yang sama: kebersamaan.

Pemerintah daerah, kata dia, terus mendorong pembangunan kebutuhan dasar masyarakat, mulai jalan dan jembatan, dukungan alat dan mesin pertanian hingga pembangunan irigasi.

Tetapi pembangunan tidak akan berjalan maksimal jika masyarakat hanya ditempatkan sebagai penonton.

Suwardi meminta warga ikut mengambil bagian, menjaga hasil pembangunan dan memperkuat gotong royong di lingkungan masing-masing.

"Pembangu­nan yang hakiki membutuhkan sinergi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat," tegasnya.

Ia pun menempatkan Yassisoppengi sebagai salah satu modal sosial penting bagi Soppeng.

Semangat saling membantu, gotong royong dan kepedulian terhadap sesama, menurut Suwardi, harus terus dipertahankan. Bukan hanya di tengah kegiatan keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan proses pembangunan.

"Dengan semangat Yassisoppengi, gotong royong, dan kepedulian yang tinggi, kita akan memiliki fondasi yang kokoh untuk bersama-sama membangun Bumi Latemmamala yang kita cintai ini menjadi daerah yang lebih maju, berdaya saing dan penuh berkah," ujarnya.

Peringatan Maulid di Masjid Nurul Huda akhirnya tidak hanya menjadi agenda keagamaan. Dari Leworeng, Suwardi membawa pesan bahwa keteladanan Rasulullah harus diterjemahkan menjadi persaudaraan, kepedulian dan kerja bersama untuk membangun Soppeng.

Suwardi juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus masjid dan panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai bagian dari syiar Islam sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat.

Dalam kegiatan itu, Suwardi didampingi Plt Kepala Dinas Pertanian H. Asis Dahlan, Camat Donri-donri, kepala desa serta tokoh masyarakat.

(Yund) 

Bukan Sekadar Aplikasi, Pemkab Soppeng Dorong Aparatur Beralih ke Administrasi Digital

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mendorong perubahan pola kerja aparatur melalui digitalisasi administrasi pemerintahan.

Langkah ini tidak sekadar memperkenalkan aplikasi baru, tetapi diarahkan untuk mengubah kebiasaan kerja aparatur dari sistem manual menuju administrasi yang lebih cepat, efisien, tertib, dan terintegrasi.

Tiga instrumen menjadi bagian penting dalam transformasi tersebut, yakni Email Dinas, Tanda Tangan Elektronik (TTE), dan SRIKANDI.

Penguatan pemanfaatannya dilakukan melalui sosialisasi secara bertahap oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng.

Terbaru, sosialisasi berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Marioriwawo, Rabu (9/9/2026). Kegiatan diikuti unsur kecamatan serta perangkat pelayanan terkait, termasuk sekretaris kecamatan, kasubag umum dan kepegawaian, kepala tata usaha, dan operator.

Sebelumnya, sosialisasi telah dilaksanakan di Kecamatan Marioriawa pada 1 September, Kecamatan Ganra pada 2 September dengan peserta gabungan Ganra dan Donri-Donri, Kecamatan Lilirilau pada 3 September, serta Kecamatan Liliriaja pada 8 September dengan peserta gabungan Liliriaja dan Citta.

Agenda selanjutnya dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Lalabata pada 10 September 2026 dengan peserta gabungan Kecamatan Lalabata dan sejumlah SKPD.

Tiga Instrumen untuk Mengubah Pola Kerja

Dalam kegiatan tersebut, aparatur dibekali pemahaman mengenai penggunaan Email Dinas, TTE, dan SRIKANDI sesuai kebutuhan administrasi pemerintahan.

Email Dinas diarahkan sebagai sarana komunikasi resmi kedinasan. SRIKANDI digunakan untuk mendukung pengelolaan surat-menyurat dan arsip dinamis secara elektronik. Sedangkan TTE dimanfaatkan untuk proses pengesahan dokumen secara digital.

Pemanfaatan ketiganya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap proses administrasi berbasis kertas.

Dokumen yang sebelumnya harus dicetak, ditandatangani secara manual, dikirim dalam bentuk fisik, kemudian disimpan sebagai arsip, secara bertahap diarahkan ke sistem elektronik.

Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kabupaten Soppeng, Ali Imran Mallawi, S.Sos., M.Si., mengatakan keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kemampuan aparatur dalam menggunakan sistem secara konsisten.

Menurutnya, digitalisasi tidak boleh dipahami hanya sebagai pergantian dokumen kertas menjadi dokumen elektronik.

Teknologi harus mampu mendorong perubahan pola kerja agar proses administrasi pemerintahan menjadi lebih cepat, efisien, terintegrasi, aman, dan akuntabel.

Materi teknis dalam sosialisasi disampaikan oleh Eka Saputra, S.Kom., MM., Pranata Komputer Ahli Muda, dan Noviyanto, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Pertama.

Melalui SRIKANDI, pengelolaan persuratan dan arsip diharapkan semakin tertib serta mudah ditelusuri. TTE memberikan kemudahan dalam proses pengesahan dokumen tanpa harus selalu bergantung pada tanda tangan manual.

Sementara Email Dinas memperkuat komunikasi resmi antarunit kerja melalui saluran yang diperuntukkan bagi kepentingan kedinasan.

Aparatur Harus Beradaptasi

Pemkab Soppeng menargetkan digitalisasi tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi.

Aparatur di setiap unit kerja didorong untuk benar-benar menerapkan sistem tersebut dalam pekerjaan sehari-hari.

Tantangannya bukan hanya memastikan aparatur bisa menggunakan aplikasi, tetapi memastikan mereka terbiasa menggunakannya.

Perubahan kebiasaan itu menjadi bagian penting dari transformasi birokrasi. Semakin konsisten sistem digital digunakan, semakin besar peluang proses administrasi menjadi lebih ringkas dan mudah dikendalikan.

Selain mendukung pekerjaan internal pemerintahan, perubahan tersebut diharapkan ikut berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Administrasi yang lebih tertib dan efisien dapat membantu aparatur memberikan pelayanan secara lebih cepat dan efektif.

Diskominfo bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng terus memberikan pendampingan dan fasilitasi agar pemanfaatan Email Dinas, TTE, dan SRIKANDI dapat berjalan secara konsisten.

Pada akhirnya, transformasi digital bukan hanya soal aplikasi.

Yang sedang dibangun adalah budaya kerja baru aparatur—lebih adaptif terhadap teknologi, lebih efisien dalam bekerja, dan lebih siap memberikan pelayanan di era digital.

(Yund) 

Gerak Cepat Polisi bersama Tim Gabungan Tangani Karhutla, Titik Api Kembali Muncul

Soppeng, Sigapnews.com, Gerak cepat ditunjukkan jajaran Polres Soppeng dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kembali muncul di wilayah Kabupaten Soppeng, Rabu (9/9/2026).

Begitu kembali ditemukan titik api di lokasi yang sebelumnya terbakar, personel Polres Soppeng bersama tim gabungan langsung dikerahkan untuk melakukan penanganan. Langkah cepat tersebut dilakukan guna mencegah api kembali membesar dan meluas ke kawasan sekitar.

Karhutla kali ini merupakan lanjutan dari kebakaran yang terjadi sehari sebelumnya. Meskipun upaya pemadaman telah dilakukan, kondisi di lapangan masih menyisakan sejumlah titik api sehingga membutuhkan penanganan lanjutan.

Tim gabungan dipimpin Kepala Dinas Kehutanan. Personel kepolisian turut berada di lapangan melakukan pemadaman, penyisiran serta pemantauan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali berkembang.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa kepolisian akan terus bergerak cepat setiap kali ditemukan adanya titik api yang berpotensi menimbulkan kebakaran lebih luas.

“Setiap munculnya titik api harus segera ditangani. Kami bersama instansi terkait terus melakukan pemadaman dan pemantauan untuk mencegah api kembali meluas,” tegas Kapolres.

Ia menambahkan, penanganan Karhutla tidak hanya berhenti pada proses pemadaman, tetapi juga membutuhkan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan api benar-benar padam.

Kapolres turut mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah Karhutla dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta segera melaporkan apabila menemukan titik api.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Jika melihat titik api, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani dengan cepat,” ujarnya.

Gerak cepat personel Polres Soppeng bersama tim gabungan diharapkan mampu mengendalikan titik api dan mencegah Karhutla kembali meluas ke kawasan lainnya.

(Yund)

Polres Soppeng Gelar Patroli Gabungan, Pastikan Kamtibmas Tetap Kondusif

Soppeng, Sigapnews.com,  Polres Soppeng melaksanakan patroli gabungan piket fungsi dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Soppeng.

Patroli dilaksanakan pada Selasa malam (8/9/2026), mulai pukul 20.20 WITA hingga 23.10 WITA, dengan menyasar sejumlah lokasi aktivitas masyarakat di Kecamatan Lalabata.

Kegiatan dipimpin Pamapta 1 SPKT Polres Soppeng, Aiptu Fitra Jaya Rubba, bersama personel piket fungsi.

Dalam pelaksanaannya, personel mendatangi sejumlah lokasi, di antaranya Cafe Stuju dan Cafe Kuyolo di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata.

Petugas melakukan pemantauan situasi serta menyampaikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat. Warga diingatkan untuk menjaga ketertiban, tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keamanan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya potensi gangguan Kamtibmas.

Patroli tersebut merupakan langkah preventif kepolisian untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan sekaligus memastikan aktivitas masyarakat pada malam hari berlangsung tertib dan aman.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan, patroli akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas Kamtibmas.

“Polres Soppeng akan terus hadir memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Kami mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan segera berkomunikasi dengan kepolisian apabila menemukan situasi yang berpotensi mengganggu keamanan,” ujar Kapolres.

Selain patroli, personel juga menyosialisasikan layanan Call Center Polri 110 yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan laporan, informasi maupun meminta bantuan kepolisian.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi yang disambangi terpantau aman, tertib dan kondusif.

Polres Soppeng memastikan kegiatan patroli preventif akan terus diintensifkan guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

(Yund)

Wakapolres dan Kabag Sumda Pimpin Penghormatan Terakhir Aipda Ashar Ladai

Soppeng, Sigapnews.com, Kepergian Aipda Ashar Ladai, Bintara Satuan Lalu Lintas Polres Soppeng, diiringi penghormatan terakhir dari keluarga besar Polri melalui upacara pemberangkatan dan pemakaman secara kedinasan, Selasa (8/9/2026).

Almarhum dimakamkan di Pekuburan Keluarga Batumemmanae, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng. Prosesi berlangsung khidmat dan penuh suasana duka.

Dalam prosesi tersebut, Wakapolres Soppeng Kompol Tamar, S.Sos., bertindak sebagai pimpinan upacara pemberangkatan jenazah. Sementara upacara pemakaman dipimpin Kabag Sumda Polres Soppeng Kompol Sulaeman Abu, S.H., M.H.

Upacara pemberangkatan dimulai sekitar pukul 14.30 WITA. Wakapolres memimpin langsung rangkaian penghormatan sebagai bentuk penghargaan institusi terhadap jasa dan pengabdian almarhum selama menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

Setelah jenazah tiba di lokasi pemakaman, prosesi dilanjutkan dengan upacara pemakaman yang dipimpin Kompol Sulaeman Abu. Sejumlah personel Polres Soppeng, Polsek Ganra, Lilirilau dan Donri-Donri, personel Satuan Lalu Lintas, personel gabungan jajaran Polres Soppeng, regu penembak salvo Satuan Sabhara, serta Bhayangkari turut hadir memberikan penghormatan terakhir.

Rangkaian upacara berlangsung dalam suasana hening dan penuh penghormatan. Prosesi diawali laporan perwira upacara, penghormatan kepada almarhum, pembacaan riwayat singkat, hingga penurunan jenazah ke liang lahat.

Suasana semakin haru ketika penghormatan terakhir dilakukan dengan tembakan salvo. Keluarga kemudian melakukan penaburan bunga sebelum jenazah dimakamkan dan prosesi ditutup dengan doa bersama.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kepergian Aipda Ashar Ladai merupakan kehilangan besar, bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi keluarga besar Polri.

“Atas nama pimpinan dan seluruh keluarga besar Polres Soppeng, kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhum Aipda Ashar Ladai,” ujar AKBP Hari Budiyanto.

Kapolres berharap seluruh pengabdian dan amal baik almarhum selama menjalankan tugas mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Ia juga mengajak seluruh personel untuk terus memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan serta menjadikan pengabdian almarhum sebagai teladan bagi anggota yang masih melanjutkan tugas.

“Kita hormati jasa dan pengabdian almarhum. Jadikan apa yang telah beliau berikan kepada institusi sebagai motivasi bagi kita yang masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pengabdian,” tambahnya.

Prosesi pemberangkatan dan pemakaman selesai sekitar pukul 16.20 WITA. Seluruh rangkaian berlangsung aman, tertib dan lancar.

Di bawah pimpinan Wakapolres Soppeng pada pemberangkatan dan Kabag Sumda pada pemakaman, keluarga besar Polres Soppeng mengantarkan Aipda Ashar Ladai menuju peristirahatan terakhir sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian yang telah diberikan kepada institusi Polri.

(Yund)

Hari Khidmat Perdana Kemenhaj Sulsel, Ikbal Ismail: Pelayanan Jemaah Harus Jadi Amanah

Makassar, Sigapnews.com, Hari Khidmat Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia untuk pertama kalinya diperingati di Sulawesi Selatan, Selasa (8/9/2026). Momentum perdana tersebut menjadi penegasan pentingnya pelayanan yang profesional dan transparan kepada jemaah.

Peringatan digelar di Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sulsel dan dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenhaj Sulsel, H Ikbal Ismail.

Sejumlah pejabat Kemenhaj turut hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Kepala Seksi Petugas Haji Reguler Kemenhaj RI Aruji Maswatu, Kepala Bagian Tata Usaha H Muflihuddin Syam, Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah H Asa Afiif, Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Pengendalian Penyelenggaraan Ekosistem Ekonomi (PEE) Haji dan Umrah H Slamat Mustafa, serta Kepala Asrama Haji Kelas I Makassar H Zulkifli Hijaz.

Ikbal mengatakan peringatan tahun ini memiliki arti tersendiri karena menjadi Hari Khidmat pertama sejak 8 September ditetapkan sebagai Hari Khidmat Kementerian Haji dan Umrah.

"Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk memperingati Hari Khidmat Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia," kata Ikbal.

Ia menjelaskan, penetapan Hari Khidmat tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 81. Sementara tanggal 8 September dipilih dengan merujuk pada momentum pembentukan Kementerian Haji dan Umrah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2025.

Menurut Ikbal, lahirnya Kementerian Haji dan Umrah merupakan bagian dari gagasan untuk menghadirkan lembaga yang secara khusus menangani penyelenggaraan haji dan umrah.

Dengan adanya kementerian khusus tersebut, ia berharap pelayanan kepada jemaah dapat semakin fokus, terarah, terukur, dan profesional.

Ikbal mengingatkan seluruh jajaran Kemenhaj agar tidak memandang pelayanan jemaah hanya sebagai pekerjaan administratif dan rutinitas kelembagaan.

Menurutnya, setiap proses yang berkaitan dengan jemaah harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut amanah masyarakat yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci.

"Kita harus berpikir bagaimana bersama-sama memastikan jemaah dapat berangkat dengan nyaman. Dalam pengelolaan anggaran, bagaimana bisa lebih efisien. Dalam perekrutan petugas, bagaimana dilakukan secara transparan," ujarnya.

Ia menekankan, keberhasilan penyelenggaraan haji tidak cukup hanya dilihat dari jumlah jemaah yang berhasil diberangkatkan. Kualitas pelayanan, keamanan, kenyamanan, efisiensi anggaran hingga integritas petugas juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.

Dalam kesempatan tersebut, Ikbal juga menyoroti proses rekrutmen petugas haji.

Ia menyebut seleksi petugas haji tahun ini dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

Sistem tersebut dinilai dapat membuat proses seleksi lebih terbuka karena hasil ujian dapat dipantau secara langsung.

"Tidak ada lagi titip-menitip. Kita bekerja sama dengan BKN dalam rekrutmen ini, semuanya by system dan transparan," tegas Ikbal.

Menurutnya, transparansi dalam rekrutmen merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Haji dan Umrah.

Ia berharap petugas yang terpilih nantinya benar-benar memiliki kompetensi dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah.

Peringatan Hari Khidmat perdana tersebut juga diisi dengan doa yang dipimpin H Husni.

Dalam doanya, H Husni mengajak jajaran Kemenhaj mensyukuri amanah yang diberikan untuk melayani jemaah haji dan umrah atau Dhuyufur Rahman.

Ia memohon agar amanah tersebut menjadi ladang pahala bagi seluruh jajaran yang menjalankan tugas pelayanan.

"Jadikanlah tugas yang kami emban ini sebagai ladang pahala bagi kami untuk kami tuai di akhirat kelak," demikian doa yang dipanjatkan.

Doa juga dipanjatkan bagi seluruh jemaah agar diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran selama menjalankan ibadah di Tanah Suci serta memperoleh ibadah yang mabrur dan makbul.

Peringatan perdana Hari Khidmat Kemenhaj Sulsel akhirnya tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kebutuhan jemaah.

(Red)

Dua Kasus Korupsi Disorot MUAK, Kajari Lutim Pastikan Ada Tersangka

Luwu Timur, Sigapnews.com, Penanganan dua perkara dugaan korupsi di Kabupaten Luwu Timur kembali menjadi perhatian publik. Aliansi MUAK (Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi) mendesak Kejaksaan Negeri Luwu Timur segera memberikan kepastian hukum dalam kasus Seragam Sekolah Gratis dan Ambulans Garda Sehat.

Desakan tersebut disampaikan saat MUAK menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Senin (7/9/2026).

Aksi berlangsung bertepatan dengan momentum Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Massa membawa sejumlah atribut aksi, mulai dari mobil komando, bendera, spanduk hingga baliho berbentuk kue ulang tahun yang menggambarkan dua perkara yang menjadi sorotan mereka.

Namun, bukan sekadar aksi massa, pertemuan tersebut berlanjut dalam audiensi bersama Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Berty Oktavianus, SH.

Dalam forum itu, Ketua Aliansi MUAK, Iskar LHI, secara langsung meminta penjelasan mengenai perkembangan penyidikan, terutama proses pemeriksaan dan perhitungan kerugian negara.

Pertanyaan tersebut disampaikan karena kedua perkara telah menjalani proses penyidikan selama beberapa bulan, tetapi hingga kini belum ada tersangka yang diumumkan kepada publik.

Menjawab hal itu, Kajari Luwu Timur mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan BPK RI dan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kasi Pidsus.

Menurut Berty, proses penanganan perkara harus memenuhi seluruh ketentuan hukum, termasuk berkaitan dengan perhitungan kerugian negara.

“Dua kasus ini sudah kami koordinasikan dengan BPK RI dan BPKP Provinsi Sulsel oleh Kasi Pidsus. Untuk penetapan tersangka, sesuai KUHAP baru kami harus memenuhi semua, termasuk perhitungan kerugian negara,” ujar Berty.

Pertanyaan berikutnya yang disampaikan MUAK adalah kapan proses tersebut akan masuk pada tahapan ekspose.

Kajari memberikan jawaban yang cukup jelas.

“Sudah ada jadwal dan akan dilaksanakan ekspose,” tegas Berty.

Pernyataan itu menjadi salah satu poin penting dalam audiensi karena selama ini masyarakat menunggu kepastian mengenai arah akhir penyidikan kedua perkara tersebut.

Bahkan, Kajari tidak hanya berbicara mengenai jadwal ekspose.

Ia juga menyampaikan adanya temuan dalam kedua perkara tersebut.

“Dua kasus ini dipastikan ada temuan kerugian negara dan dipastikan ada tersangka,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut langsung disambut massa MUAK.

“Siap! Kami selalu mendukung!” seru massa.

Bagi MUAK, dukungan terhadap Kejaksaan tetap harus berjalan beriringan dengan fungsi kontrol masyarakat.

MUAK menilai proses hukum terhadap perkara yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik harus dikawal hingga tuntas dan tidak berhenti pada tahap penyidikan.

Dengan adanya pernyataan Kajari bahwa jadwal ekspose telah tersedia, perhatian MUAK kini diarahkan pada pelaksanaan ekspose tersebut.

MUAK meminta hasil ekspose nantinya segera ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Terlebih, Kajari telah menyatakan secara terbuka bahwa kedua perkara tersebut memiliki temuan kerugian negara dan akan terdapat tersangka.

Artinya, publik kini tidak lagi sekadar menunggu perkembangan penyidikan, tetapi menanti realisasi dari pernyataan tersebut.

Ekspose disebut sudah terjadwal.

Temuan kerugian negara disebut telah ada.

Tersangka juga dipastikan akan ada.

Kini tinggal menunggu satu hal: kapan ekspose benar-benar digelar dan siapa yang akan mempertanggungjawabkan perkara tersebut di hadapan hukum?

MUAK memastikan tetap melakukan pengawalan terhadap perkembangan dua perkara itu sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat.

Audiensi kemudian diakhiri dengan foto bersama antara Kajari Luwu Timur dan perwakilan Aliansi MUAK.

Pertemuan tersebut menjadi penanda bahwa perbedaan posisi antara aparat penegak hukum dan kelompok masyarakat sipil tetap dapat dipertemukan melalui ruang dialog terbuka.

Namun setelah audiensi berakhir, publik kini menunggu aksi nyata dari janji yang telah disampaikan.

(Tim)

Gotong Royong Lawan Keterbatasan, SDN 210 Sanrangeng Masuk 6 Besar Taman Literasi

Soppeng, Sigapnews.com, Keterbatasan anggaran tak membuat SD Negeri 210 Sanrangeng, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, kehilangan akal untuk berinovasi.

Justru dengan mengandalkan semangat gotong royong, sekolah tersebut mampu mengubah ruang-ruang sederhana menjadi sarana belajar yang kreatif melalui Taman Literasi dan Numerasi.

Upaya itu berbuah hasil. SDN 210 Sanrangeng berhasil masuk enam besar penilaian Taman Literasi dan Numerasi tingkat Kabupaten Soppeng.

Prestasi tersebut menjadi menarik karena inovasi yang dihadirkan sekolah bukan dibangun dengan sokongan anggaran besar. Guru, tenaga kependidikan dan orang tua/wali murid menjadi kekuatan utama dalam proses pembangunannya.

Mereka bergotong royong menyumbangkan tenaga, pikiran dan kemampuan masing-masing untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan bermakna bagi peserta didik.

Salah satu ruang yang berhasil dimanfaatkan adalah lorong di antara bangunan kelas.

Lorong yang sebelumnya hanya menjadi jalur penghubung antarkelas kini disulap menjadi Lorong Literasi dan Numerasi, lengkap dengan berbagai media pembelajaran.

Di tempat tersebut, peserta didik tidak hanya belajar membaca dan berhitung. Mereka juga diperkenalkan dengan abjad dan Aksara Lontara, melakukan aktivitas pengukuran, bermain numerasi hingga memainkan permainan tradisional Kadendeng yang dikolaborasikan dengan pembelajaran PJOK.

Koordinator Taman Literasi dan Numerasi SDN 210 Sanrangeng, Aswan, mengatakan, gagasan tersebut lahir dari kesadaran bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti menciptakan inovasi.

“Kami tidak memiliki anggaran yang besar untuk membangun taman ini. Tetapi kami memiliki kebersamaan. Guru, tenaga kependidikan, dan orang tua saling membantu sesuai kemampuan masing-masing. Dari keterbatasan itulah kami mencoba berkreasi dan memanfaatkan apa yang kami miliki,” ujar Aswan, Senin (7/9/2026).

Menurutnya, taman tersebut tidak dibangun semata-mata untuk mengejar predikat dalam penilaian.

Yang lebih penting, fasilitas tersebut harus benar-benar hidup dan digunakan dalam proses pembelajaran.

“Kami ingin anak-anak merasakan bahwa belajar tidak harus selalu di dalam kelas. Membaca, berhitung, bermain, berdiskusi, dan berkarya bisa dilakukan melalui lingkungan sekolah,” tambahnya.

Kepala SDN 210 Sanrangeng, Hj. Muliyati, mengapresiasi keterlibatan seluruh warga sekolah dan orang tua dalam mewujudkan taman tersebut.

Menurutnya, keberadaan Taman Literasi dan Numerasi merupakan buah dari kerja bersama.

“Ini adalah hasil kerja bersama. Saya sangat mengapresiasi guru, tenaga kependidikan dan orang tua yang dengan sukarela memberikan waktu, tenaga, dan dukungannya. Dengan keterbatasan yang ada, kita tetap bisa menghadirkan sesuatu yang bermanfaat bagi anak-anak,” ungkap Hj. Muliyati.

Kerja keras tersebut kemudian mendapat pengakuan ketika SDN 210 Sanrangeng berhasil menembus enam besar penilaian Taman Literasi dan Numerasi tingkat Kabupaten Soppeng.

Tim penilai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng bahkan turun langsung ke sekolah untuk melihat kondisi taman sekaligus pemanfaatannya dalam kegiatan pembelajaran.

Bagi keluarga besar SDN 210 Sanrangeng, masuk enam besar bukan semata-mata soal mengejar juara.

Ada pesan yang ingin ditunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas dan anggaran tidak harus berujung pada keterbatasan kreativitas.

Lorong bisa menjadi ruang belajar.

Permainan tradisional bisa menjadi media pendidikan.

Lingkungan sekolah bisa menjadi laboratorium sederhana bagi peserta didik.

Semua itu lahir dari satu modal yang tidak membutuhkan anggaran besar: kemauan untuk bergerak bersama.

SDN 210 Sanrangeng membuktikan bahwa ketika guru, sekolah dan orang tua bersatu, keterbatasan bukan lagi penghalang, melainkan tantangan yang bisa diubah menjadi karya.

Anggaran boleh terbatas, tetapi semangat gotong royong untuk menghadirkan pendidikan yang lebih baik tidak boleh terbatas.

(Red)

Suwardi Haseng Masuk Barisan Konsolidasi SOKSI Sulsel, Bupati Soppeng Hadir Bersama Elite Golkar

Makassar, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng hadir di tengah konsolidasi Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Sulawesi Selatan. Ia menghadiri pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) XIX SOKSI Sulsel di Swiss-Belhotel Makassar, Minggu (6/9/2026).

Kehadiran Suwardi menarik perhatian karena ia datang bukan hanya sebagai kepala daerah. Bupati Soppeng itu juga merupakan pengurus DPD Partai Golkar Sulsel sekaligus Dewan Pembina Depicab SOKSI Kabupaten Soppeng.

Dengan posisi tersebut, Suwardi berada di tengah forum yang kembali menegaskan pentingnya peran SOKSI dalam memperkuat Partai Golkar.

Rakerda XIX SOKSI Sulsel turut dihadiri Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin, Ketua Umum Depinas SOKSI Mukhammad Misbakhun, Ketua DPD Depidar XIX SOKSI Sulsel Andi Patarai Amir, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, anggota DPRD Sulsel Fraksi Golkar serta jajaran pengurus SOKSI dan Golkar Sulsel.

Mengusung tema “Konsolidasi Kekaryaan SOKSI Sulsel Mengawal Transformasi Ekonomi dan Demokrasi Inklusif,” Rakerda berlangsung selama dua hari, 6–7 September 2026.

Pesan konsolidasi terdengar cukup keras dari forum tersebut.

Andi Patarai Amir menegaskan SOKSI harus ikut mengambil tanggung jawab dalam membesarkan Partai Golkar. SOKSI, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi organisasi yang berada di belakang partai, tetapi harus menjadi bagian dari kekuatan yang menggerakkan dan memperkuat Golkar.

Ilham Arief Sirajuddin juga mengingatkan bahwa SOKSI memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjalanan Golkar. Bersama KOSGORO 1957 dan MKGR, SOKSI dikenal sebagai salah satu organisasi pendiri Golkar.

Sementara Mukhammad Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat struktur, kaderisasi dan konsolidasi organisasi. Ia juga mendorong SOKSI untuk kembali memperluas kiprah di tengah masyarakat.

Di tengah pesan konsolidasi itulah Suwardi Haseng hadir.

Posisi Suwardi sebagai pengurus Golkar Sulsel dan Dewan Pembina SOKSI Soppeng membuat kehadirannya tidak sekadar bersifat seremonial. Ia menjadi bagian dari jaringan organisasi yang sedang didorong untuk kembali memainkan peran lebih kuat dalam perjalanan Golkar.

Kehadiran Bupati Soppeng tersebut juga menunjukkan bahwa konsolidasi SOKSI Sulsel tidak hanya berbicara mengenai struktur organisasi, tetapi bersentuhan dengan figur-figur yang memiliki posisi strategis di daerah.

Rakerda XIX SOKSI Sulsel selanjutnya menjadi arena untuk membahas program kerja, penguatan struktur dan kaderisasi.

Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung hingga Senin (7/9/2026), dengan arah pembahasan pada penguatan organisasi sekaligus kontribusi SOKSI terhadap dinamika sosial, ekonomi dan demokrasi di Sulawesi Selatan.

(Red)