Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto Resmi Buka Bhayangkara Cup III, 129 Rider Ikuti Final Kejurprov 2026

Soppeng, Sigapnews.com, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., resmi membuka Bhayangkara Cup III Final Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Grasstrack dan Motocross 2026 di Sirkuit Larakiang, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sabtu (31/10/2026). Kejuaraan ini diikuti sebanyak 129 rider dari berbagai daerah dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng, S.E.

Penyelenggaraan ajang otomotif tersebut menjadi bagian dari kolaborasi Polres Soppeng dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendorong perkembangan olahraga otomotif sekaligus menyediakan ruang kompetisi positif bagi generasi muda.

Bupati Suwardi Haseng turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Bhayangkara Cup III sebagai bagian dari upaya menghadirkan kegiatan olahraga yang berdampak bagi masyarakat dan membuka kesempatan bagi para atlet otomotif untuk mengembangkan prestasi.

Kejuaraan yang berlangsung selama dua hari, 31 Oktober hingga 1 November 2026, ini diikuti pembalap dari Kabupaten Soppeng maupun sejumlah daerah lainnya. Berbagai kelas dipertandingkan, mulai dari Trail Standar, Bebek Standar, Bebek Modifikasi, Trail Tune Up, Mini Trail, Mini Moto, Adventure hingga kelas FFA dan kategori lainnya.

Pembukaan kegiatan dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Soppeng, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Daniel Mario Halashon Sigalingging, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Nahruddin, S.Ag., M.H., pimpinan BUMN/BUMD, para Pejabat Utama Polres Soppeng, Ketua KONI Soppeng Andi Muh. Sadri, Ketua Panitia IPTU Firman, S.H., M.H., Owner Noor Travel Muh. Akbar, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto mengatakan bahwa Bhayangkara Cup III tidak hanya menjadi ajang adu kecepatan dan keterampilan, tetapi juga wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat di bidang olahraga otomotif.

Ia berharap kejuaraan ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi aksi balap liar sekaligus membangun budaya kompetisi yang profesional dan mengutamakan keselamatan.

“Melalui kegiatan ini kita berharap dapat mengurangi aksi balap liar, membudayakan keselamatan pengguna jalan, dan membangun budaya lomba secara profesional sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Kapolres juga mengajak seluruh peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap mengedepankan keselamatan dan menjunjung tinggi sportivitas.

“Tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan keahlianmu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng. Jadikan kejuaraan ini sebagai ajang untuk meraih prestasi dan membuktikan kemampuan secara sportif,” tegasnya.

Melalui Bhayangkara Cup III, sinergi Polres Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng, KONI, dan komunitas otomotif diharapkan semakin memperkuat pembinaan olahraga otomotif di daerah.

Selain menjadi ajang perebutan prestasi, kegiatan ini juga diharapkan mempererat silaturahmi antarpembalap dan komunitas otomotif, menghadirkan hiburan bagi masyarakat, serta memberikan ruang bagi lahirnya atlet-atlet potensial dari Kabupaten Soppeng.

(Yund)

Polemik Data Atlet Biliar Sulsel Mengemuka, NONO: KONI Harus Pastikan Pedum Dijalankan

Sulsel, Sigapnews.com, Dugaan ketidaksesuaian pendataan atlet cabang olahraga biliar di Sulawesi Selatan menjadi perhatian sejumlah insan olahraga dari berbagai kabupaten/kota. Mereka meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel segera turun tangan menyikapi persoalan yang diduga berkaitan dengan penerapan Pedoman Umum (Pedum).

Persoalan tersebut bermula dari adanya dugaan perbedaan antara data awal atlet dengan data akhir yang tercantum dalam daftar Entry By Name. Perubahan data yang dipersoalkan itu dinilai membutuhkan penjelasan terbuka, terutama menyangkut dasar administrasi, mekanisme verifikasi, serta pihak yang memiliki kewenangan melakukan perubahan.

Sejumlah pembina dan pelatih biliar daerah menduga terdapat proses perubahan data yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, mereka mempertanyakan kemungkinan adanya atlet tertentu yang dapat memenuhi persyaratan melalui perubahan data yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Situasi tersebut memunculkan desakan agar seluruh proses pendataan atlet POBSI Sulsel diperiksa secara menyeluruh.

Resky Putra Pratama, S.H., yang akrab disapa NONO, selaku Wakil Ketua III POBSI Kabupaten Soppeng, menilai persoalan ini harus disikapi secara serius dan tidak boleh dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan.

Menurutnya, setiap tahapan administrasi dalam olahraga harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau ada perbedaan antara data awal dan data akhir, tentu harus ada penjelasan. Perubahan data bukan sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja tanpa dasar administrasi yang jelas. Apalagi jika perubahan tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan atlet," ujar NONO, Sabtu (31/10/2026).

NONO mengungkapkan bahwa pembinaan atlet di tingkat kabupaten/kota membutuhkan proses panjang. Para pelatih dan pengurus daerah berupaya menyiapkan atlet agar mampu bersaing melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Karena itu, ia menilai penerapan aturan harus dilakukan secara konsisten tanpa memberikan ruang bagi dugaan perlakuan khusus kepada pihak tertentu.

"Semua daerah punya tanggung jawab membina atlet. Kami ingin hasil pembinaan itu dihargai melalui kompetisi yang berjalan sesuai aturan. Jangan sampai muncul kesan bahwa ada atlet yang mendapatkan kemudahan, sementara daerah lain harus mengikuti seluruh persyaratan," tegasnya.

Ia menambahkan, prinsip fair play harus menjadi dasar sejak proses pendaftaran hingga penetapan atlet, bukan hanya menjadi slogan ketika pertandingan berlangsung.

Baginya, Pedum KONI Sulsel merupakan acuan yang harus dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan event olahraga.

Untuk mendapatkan kejelasan, sejumlah insan biliar kabupaten/kota meminta KONI Sulsel mengambil langkah konkret melalui tiga tuntutan.

Pertama, meminta Ketua Umum KONI Sulsel membentuk tim investigasi independen untuk menelusuri dugaan penyimpangan data atlet pada cabang olahraga biliar.

Kedua, meminta pengurus POBSI Sulsel membuka data awal dan data akhir atlet, termasuk dokumen Entry By Name, sehingga seluruh proses perubahan dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan.

Ketiga, meminta audit terhadap mekanisme pendataan serta verifikasi ulang dokumen atlet yang dipersoalkan berdasarkan Pedum KONI Sulsel.

NONO menegaskan, langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan memastikan tidak ada aturan yang dilanggar dalam proses penetapan atlet.

"Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Biarkan KONI melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen dan fakta. Jika memang tidak ada penyimpangan, sampaikan secara terbuka. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindak lanjut sesuai aturan," katanya.

Ia berharap persoalan ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola organisasi dan membangun kepercayaan antarpengurus POBSI kabupaten/kota.

"Jangan sampai kepercayaan insan biliar daerah hilang karena tidak adanya transparansi. Kami ingin biliar Sulsel maju, tetapi kemajuan itu harus dibangun di atas aturan, kejujuran, dan sportivitas," tutup NONO.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya mendapatkan klarifikasi dari pengurus POBSI Sulsel dan Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel masih terus dilakukan.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait agar dugaan tersebut dapat diklarifikasi secara terbuka dan pemberitaan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan.

(Yund) 

Gerakan BARISAN SIPAKAINGE Digelorakan, MAN 1 Soppeng Integrasikan Kepedulian Lingkungan dan Nilai Keimanan

Soppeng, Sigapnews.com, Tidak sekadar mengajarkan ilmu pengetahuan dan agama, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Soppeng juga terus memperkuat pendidikan karakter melalui kepedulian terhadap lingkungan. Salah satunya dengan menyosialisasikan gerakan BARISAN SIPAKAINGE yang mengusung nilai kearifan lokal Bugis dan pendekatan ekoteologi.

Gerakan tersebut langsung ditindaklanjuti Kepala MAN 1 Soppeng, Dr. Musmuliadi, S.Ag., M.A., melalui rapat koordinasi bersama seluruh guru dan pegawai di lingkungan madrasah, Jumat (30/10/2026).

Langkah ini dilakukan menyusul rapat koordinasi daring Bidang Pendidikan Madrasah (Penmad) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi upaya menyatukan pemahaman dan komitmen seluruh warga madrasah dalam mengimplementasikan program tersebut.

BARISAN merupakan akronim dari Bersih, Asri, Rindang, Indah, Sehat, Aman, dan Nyaman. Sementara SIPAKAINGE adalah filosofi Bugis yang mengandung makna saling mengingatkan.

Melalui konsep tersebut, MAN 1 Soppeng ingin membangun kesadaran bahwa lingkungan pendidikan yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan atau petugas kebersihan, tetapi merupakan kewajiban bersama seluruh warga madrasah.

Musmuliadi menegaskan, setiap warga madrasah harus berkontribusi melalui tindakan nyata dan menjadi contoh dalam membangun kebiasaan positif.

"Ini adalah tanggung jawab kolektif seluruh warga madrasah. Setiap individu harus mengambil peran, menjadi teladan, dan tidak segan saling mengingatkan dalam kebaikan dengan santun dan penuh kepedulian," ujarnya.

Komitmen tersebut juga ditopang pengalaman MAN 1 Soppeng dalam membangun lingkungan pendidikan yang sehat dan ramah anak.

Sejumlah penghargaan telah diraih, di antaranya Sekolah Sehat Nasional pada 2017, Sekolah Ramah Anak Terbaik Nasional pada 2018, Standarisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak pada 2021, serta penghargaan Sekolah Adiwiyata pada 2025.

Dengan berbagai capaian itu, pelaksanaan BARISAN SIPAKAINGE menjadi bagian dari penguatan program yang telah berjalan sekaligus upaya meningkatkan kesadaran ekologis di lingkungan madrasah.

Aspek yang menjadi perhatian utama dalam gerakan ini adalah penerapan ekoteologi. Pendekatan tersebut menempatkan kepedulian terhadap alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai keimanan.

Musmuliadi berpandangan, pembentukan karakter peduli lingkungan harus dimulai dari pembiasaan. Peserta didik perlu diberi contoh dan kesempatan untuk mempraktikkan langsung perilaku menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan.

"Peserta didik tidak cukup hanya diajarkan teori tentang alam, tetapi harus dibiasakan mempraktikkannya. Membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman, dan menjaga kebersihan masjid hingga kelas adalah cerminan karakter seorang Muslim yang bertanggung jawab," tambahnya.

Ia juga mengingatkan agar gerakan tersebut tidak berhenti sebatas slogan maupun kegiatan sosialisasi, tetapi benar-benar menjadi budaya yang diterapkan secara konsisten.

"BARISAN SIPAKAINGE harus menjadi budaya, dan ekoteologi menjadi ruh yang menggerakkan kepedulian kita. Menjaga alam adalah amanah, merawat lingkungan adalah ibadah, dan saling mengingatkan adalah tradisi," tegasnya.

Melalui gerakan ini, MAN 1 Soppeng menargetkan terbentuknya lingkungan pendidikan yang tidak hanya unggul dalam prestasi akademik dan keagamaan, tetapi juga mampu menanamkan kepedulian sosial serta tanggung jawab terhadap kelestarian alam.

Sebuah ikhtiar membangun generasi berkarakter melalui perpaduan pendidikan, keimanan, kearifan lokal, dan kepedulian lingkungan.

(Yund)

Usai Tuding Wartawan Minta Uang, Karyawan SPPG Lalabata 01 Ditegur, Mitra Yayasan Sampaikan Maaf

Soppeng, Sigapnews.com, Pernyataan seorang karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BGN Lalabata 01 yang menyebut wartawan kerap meminta uang kepada pihak yayasan berbuntut klarifikasi. Perwakilan mitra Yayasan Nurul Ilham, Indra, akhirnya angkat bicara sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh insan pers.

Klarifikasi tersebut disampaikan Indra pada Jumat (30/10/2026), menyusul munculnya polemik terkait pemberitaan penghentian sementara distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Lalabata 01, Jalan Kemakmuran, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Indra menjelaskan, penghentian sementara operasional SPPG tersebut bukan karena berstatus suspend, melainkan adanya sejumlah kendala administrasi dan persoalan pendanaan.

Menurutnya, salah satu persoalan yang dihadapi berkaitan dengan kewajiban pelaporan harian yang menjadi bagian dari ketentuan operasional SPPG.

"Ini bukan suspend, tetapi memang dilarang beroperasi untuk sementara waktu dengan menggunakan uang pribadi, dan penghentian juga karena dananya belum masuk," jelas Indra.

Ia juga menyebutkan bahwa kondisi serupa tidak hanya terjadi di Soppeng. Berdasarkan informasi yang disampaikannya, sekitar 6.000 SPPG di berbagai wilayah Indonesia turut mengalami penghentian sementara.

Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada persoalan operasional tersebut. Sikap seorang karyawan perempuan yang mempertanyakan pemberitaan media justru memunculkan polemik tersendiri.

Dalam pemberitaan Potretsulsel.com, karyawan tersebut mempertanyakan alasan wartawan memberitakan terhentinya distribusi MBG, bahkan menyatakan tidak ada keberatan dari orang tua murid.

"Apa masalahnya kalau terhenti, na ndak adaji keberatan dari orang tua murid. Apa hubungannya media menulis masalah ini," demikian pernyataannya.

Lebih jauh, karyawan tersebut juga melontarkan tudingan bahwa wartawan yang memberitakan persoalan SPPG pada akhirnya akan meminta uang kepada pihak yayasan.

"Terus, kalau berita seperti ini ditulis, ujung-ujungnya wartawan pasti minta uang saja ke yayasan, sudah banyak kejadian," ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi persoalan karena menyangkut nama baik profesi wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Merespons hal itu, Indra menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi internal dan memberikan peringatan keras kepada karyawan yang bersangkutan.

Ia pun secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas ucapan yang telah menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan insan pers.

"Mewakili oknum karyawan, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan yang terjadi," ungkapnya.

Indra menegaskan, pihak yayasan tidak menginginkan kejadian serupa terulang. Ia bahkan menyebut adanya konsekuensi tegas apabila karyawan tersebut kembali melakukan tindakan yang sama.

"Kami sudah melakukan peringatan keras terhadap oknum karyawan. Jika melakukan lagi, tentunya ada konsekuensi, termasuk dikeluarkan," tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menghormati tugas dan fungsi wartawan sebagai pihak yang mencari, mengumpulkan, mengolah, serta menyampaikan informasi kepada publik.

"Jadi sekali lagi, atas nama pihak yayasan dan mitra, mewakili oknum karyawan, kami memohon maaf kepada insan pers secara keseluruhan," tuturnya.

Indra berharap permohonan maaf tersebut dapat mengakhiri kesalahpahaman sekaligus menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran pengelola SPPG agar lebih bijak dalam berkomunikasi dengan media.

(Red)

Cegah Penyakit Jantung, Soppeng Cetak 30 Kader Penggerak Hidup Sehat hingga Desa

Soppeng, Sigapnews.com, Upaya pencegahan penyakit jantung di Kabupaten Soppeng mulai diperkuat melalui pembentukan kader penggerak kesehatan masyarakat. Sebanyak 30 peserta mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Klub Jantung Sehat Tingkat Dasar yang dipersiapkan untuk mengembangkan gerakan hidup sehat hingga tingkat desa.

Pelatihan yang berlangsung di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Jumat (30/10/2026), tersebut merupakan hasil kolaborasi Yayasan Jantung Indonesia Cabang Provinsi Sulawesi Selatan, Yayasan Hadji Kalla, dan TP PKK Kabupaten Soppeng.

Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, yang membuka kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan jantung membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.

Ia mengapresiasi Yayasan Jantung Indonesia dan Yayasan Hadji Kalla yang telah mengambil bagian dalam mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan, khususnya melalui upaya pencegahan penyakit jantung.

Menurutnya, pelatihan ini memiliki nilai penting karena peserta tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat.

Suarni berharap para peserta dapat mengikuti seluruh materi dan praktik secara maksimal sehingga ilmu yang diperoleh bisa diterapkan sekaligus disebarluaskan di lingkungan masing-masing.

"TP PKK Kabupaten Soppeng siap mendukung upaya ini karena keluarga merupakan fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera," demikian pesan yang disampaikan dalam sambutannya.

Sekretaris Yayasan Jantung Indonesia Cabang Provinsi Sulawesi Selatan, Delya Djafar, mengatakan bahwa 30 peserta tersebut merupakan calon penggerak yang diharapkan menjadi fondasi pengembangan Klub Jantung Sehat di Kabupaten Soppeng.

Ia mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan kesungguhan peserta selama mengikuti pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, mulai pukul 08.00 hingga 17.30 WITA.

Delya berharap materi yang diberikan dapat menjadi bekal bagi peserta untuk mengedukasi masyarakat, sehingga manfaat program tidak berhenti pada kegiatan pelatihan semata.

Sementara itu, Program Officer Bidang Kemanusiaan Yayasan Hadji Kalla, Muhammad Jumadi, menaruh harapan agar para peserta mampu membentuk dan mengembangkan Klub Jantung Sehat di wilayah masing-masing.

Ia juga menekankan pentingnya membangun kebiasaan hidup sehat melalui olahraga teratur, menghindari rokok, serta meningkatkan perhatian terhadap faktor risiko penyakit jantung, termasuk tekanan darah tinggi atau hipertensi.

Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperluas gerakan hidup sehat di Kabupaten Soppeng. Dengan hadirnya para penggerak di berbagai wilayah, edukasi mengenai kesehatan jantung diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas, termasuk di tingkat desa.

Kegiatan ini turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng serta perwakilan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Soppeng.

(Yund)

Bupati Soppeng Raih Penghargaan PWI Sulsel 2026, Komitmen Pendidikan Mendapat Apresiasi

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menerima penghargaan PWI Sulsel Awards 2026 kategori Kepala Daerah yang Berkomitmen dan Berprestasi dalam Memajukan Dunia Pendidikan. Penghargaan tersebut diserahkan Ketua PWI Sulawesi Selatan, Suwardi Tahir, di Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Kamis malam (29/10/2026).

Penyerahan penghargaan berlangsung dalam suasana silaturahmi yang mempertemukan Bupati Soppeng dengan jajaran PWI Sulsel dan Sekretaris Jenderal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Makali Kumar, S.H., beserta rombongan.

Dalam pertemuan itu, Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan penghargaan yang diterimanya. Ia berharap hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers semakin erat sehingga komunikasi serta kerja sama dalam mendukung pembangunan dapat terus berjalan.

“Terima kasih kepada Ketua PWI Sulsel, Sekjen SMSI Pusat, dan seluruh rombongan yang telah bersilaturahmi malam ini. Penghargaan ini luar biasa. Kami berharap sinergi positif antara pemerintah daerah dan insan pers dapat terus terjaga dan berkesinambungan,” ungkap Suwardi Haseng.

Ia menegaskan pentingnya menjaga sinergi dengan media sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi publik yang baik. Melalui pemberitaan yang informatif, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai berbagai perkembangan dan program pembangunan daerah.

Penghargaan Diserahkan dalam Kunjungan ke Soppeng

PWI Sulsel Awards 2026 merupakan ajang penghargaan yang digelar dalam rangkaian pelantikan pengurus PWI Sulawesi Selatan periode 2026–2031 di Hotel Claro, Makassar, pada 17 Oktober 2026.

Selain Bupati Soppeng, sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan juga memperoleh penghargaan atas kontribusi mereka dalam berbagai sektor pembangunan.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menerima penghargaan sebagai Tokoh Pembangunan dan Konektivitas Daerah. Bupati Maros, Chaidir Syam, serta Bupati Luwu, Patahudding, mendapat apresiasi atas kontribusi dalam pembangunan inklusif dan pelayanan dasar.

Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menerima penghargaan sebagai kepala daerah inovator pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan peternakan. Sementara Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, mendapat penghargaan atas inovasi ketahanan pangan.

Penghargaan lainnya diberikan kepada Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, atas kepedulian terhadap pendidikan dan kesejahteraan lanjut usia. Kepala daerah dari Kabupaten Barru, Wajo, dan Kepulauan Selayar turut mendapat apresiasi dalam kategori berbeda.

PWI Sulsel Awards 2026 diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dan dedikasi tokoh serta kepala daerah yang dinilai berperan dalam pembangunan dan berbagai bidang yang bermanfaat bagi masyarakat.

Bagi Kabupaten Soppeng, penghargaan di bidang pendidikan tersebut menjadi momentum untuk terus mendorong peningkatan mutu pendidikan, memperluas akses layanan, dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

(Red)

Herwan Ketua JOIN Soppeng Minta Pengelola MBG Jalan Kemakmuran Klarifikasi Tudingan terhadap Wartawan

Soppeng, Sigapnews.com, Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kabupaten Soppeng, Herwan, S.H., M.Si., menyampaikan keprihatinan atas pernyataan seorang karyawan yayasan pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Kemakmuran, Kabupaten Soppeng, yang diduga mengaitkan pemberitaan media dengan permintaan uang oleh wartawan.

Pernyataan tersebut mencuat setelah seorang karyawan perempuan menyampaikan keberatan ketika dimintai keterangan mengenai terhentinya penyaluran makanan MBG ke sejumlah sekolah. Pernyataan itu dikutip dalam pemberitaan Potretsulsel.com.

Dalam pemberitaan tersebut, karyawan itu mempertanyakan alasan media mengangkat persoalan penghentian distribusi makanan, dengan alasan tidak adanya keberatan dari orang tua murid.

Bahkan, ia menyampaikan dugaan bahwa pemberitaan serupa kerap berujung pada permintaan uang kepada pihak yayasan oleh wartawan.

Pernyataan tersebut mendapat perhatian dari Herwan. Ia menilai, tudingan yang menyangkut integritas profesi wartawan seharusnya tidak disampaikan secara umum tanpa penjelasan mengenai fakta dan bukti yang mendasarinya.

Menurut Herwan, tugas wartawan adalah mencari, mengumpulkan, memverifikasi, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, konfirmasi kepada pihak terkait merupakan bagian penting untuk memperoleh informasi yang berimbang.

“Ketika ada persoalan dalam pelayanan publik, media memiliki kepentingan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Konfirmasi kepada pengelola merupakan bagian dari kerja jurnalistik, bukan alasan untuk langsung mengaitkannya dengan tudingan tertentu,” demikian inti sikap yang disoroti dalam persoalan tersebut.

Ia juga menilai, jika memang terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum wartawan, hal itu perlu dijelaskan secara spesifik dan disertai bukti agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap seluruh insan pers.

Penghentian Distribusi MBG Perlu Dijelaskan

Selain polemik pernyataan karyawan, perhatian publik juga tertuju pada informasi mengenai penghentian sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Kemakmuran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, dapur tersebut disebut telah dua kali mengalami suspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena diduga bermasalah.

Namun, informasi mengenai frekuensi penghentian, penyebab, dan status operasional terkini masih membutuhkan penjelasan resmi dari BGN maupun pihak pengelola.

Kejelasan tersebut dinilai penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai alasan distribusi makanan terhenti dan bagaimana kelanjutan pelayanan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat.

Sebagai program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi, pelaksanaan MBG membutuhkan pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap persoalan operasional perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

Herwan pun meminta pihak pengelola memberikan klarifikasi terhadap pernyataan karyawannya sekaligus menjelaskan persoalan operasional dapur MBG di Jalan Kemakmuran.

Media memiliki peran dalam menyampaikan informasi kepada publik, sementara pihak pengelola juga memiliki hak untuk menjelaskan duduk persoalan berdasarkan fakta yang ada.

Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi resmi dari pihak yayasan dan BGN terkait pernyataan tersebut serta informasi penghentian sementara dapur masih diperlukan.

Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.

(Yund)

Kapolres Soppeng Tekankan Pentingnya Pendidikan Tinggi, Personel Didorong Lanjut Magister Manajemen di Unipol

Soppeng, Sigapnews.com,– Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mendorong personel mengembangkan kompetensi melalui pendidikan lanjutan hingga jenjang magister.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pembukaan Sosialisasi Program Pascasarjana (S2) Magister Manajemen Universitas Lamappapoleonro yang berlangsung di Aula Tantya Sudhirajati Mapolres Soppeng, Jalan Latenri Bali, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan ini menyasar perwakilan personel yang telah menyelesaikan pendidikan strata satu (S1), sebagai langkah awal untuk memberikan informasi mengenai kesempatan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto dalam sambutannya menegaskan, peningkatan kemampuan anggota Polri harus berjalan seiring dengan perkembangan tantangan tugas dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin berkualitas.

Menurutnya, pengalaman di lapangan merupakan modal penting bagi anggota, tetapi harus diperkuat dengan pengetahuan akademik, wawasan luas, serta kemampuan manajerial yang memadai.

“Peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan investasi penting bagi institusi Polri. Personel yang memiliki pengetahuan, wawasan, dan kemampuan manajerial yang baik akan lebih siap menghadapi dinamika tugas serta tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin berkembang,” ungkapnya.

Ia menilai, pendidikan lanjutan dapat menjadi salah satu sarana untuk membentuk personel yang mampu berpikir lebih sistematis, mengambil keputusan secara tepat, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Karena itu, Kapolres mengajak personel yang memenuhi persyaratan agar tidak menyia-nyiakan peluang untuk meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan formal.

“Pendidikan harus menjadi landasan untuk membentuk personel yang semakin profesional, berintegritas, dan mampu mengambil keputusan secara tepat serta bertanggung jawab. Saya berharap kesempatan ini dapat menjadi motivasi bagi anggota untuk terus mengembangkan diri, tanpa mengesampingkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri,” tegasnya.

Bekal Akademik untuk Mendukung Tugas Kepolisian

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Rektor I Universitas Lamappapoleonro, Dr. Asmini, S.E., M.Si., memaparkan informasi mengenai Program Magister Manajemen sebagai alternatif pengembangan kompetensi akademik bagi personel Polres Soppeng.

Sosialisasi ini diharapkan membantu anggota memahami peluang melanjutkan pendidikan S2 sekaligus mempertimbangkan manfaatnya bagi pengembangan kapasitas pribadi dan profesional.

Upaya peningkatan kualitas personel melalui pendidikan diharapkan turut memperkuat kesiapan anggota dalam menghadapi dinamika organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta mendukung pelayanan kepolisian yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kegiatan dimulai pukul 08.25 Wita dan berakhir pada pukul 09.45 Wita. Selama pelaksanaan sosialisasi, situasi berlangsung aman dan tertib.

(Yund)

Bunda PAUD Soppeng Tinjau Tiga TK, Revitalisasi Diharapkan Tingkatkan Kenyamanan Belajar

Soppeng, Sigapnews.com, Bunda PAUD Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan revitalisasi tiga Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Soppeng, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan ini menyasar dua TK di Kecamatan Lalabata, yakni TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jerae Pioli dan TK Aisyiyah Bustanul Athfal Bila, serta TK PKK Mujahidin Lamogo di Kecamatan Liliriaja.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan revitalisasi sekaligus memastikan kondisi sarana dan prasarana pendidikan menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini.

Hj. Suarni Suwardi menekankan bahwa revitalisasi sekolah harus memberikan manfaat bagi peserta didik, terutama dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak.

Menurutnya, ketersediaan fasilitas yang memadai dapat membantu menunjang kegiatan belajar mengajar serta memberikan ruang yang lebih mendukung bagi anak-anak untuk mengikuti proses pembelajaran.

Ia berharap pelaksanaan revitalisasi di ketiga TK tersebut berjalan dengan baik sehingga fasilitas yang dibenahi dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga dan merawat sarana maupun prasarana yang telah diperbaiki. Pemeliharaan yang baik diperlukan agar fasilitas tersebut tetap berfungsi dan dapat digunakan dalam jangka panjang.

Dalam kegiatan tersebut, Bunda PAUD Soppeng turut didampingi pihak terkait, serta disambut oleh pengelola dan tenaga pendidik dari masing-masing TK.

Monitoring ini diharapkan menjadi bagian dari upaya mendorong tersedianya fasilitas pendidikan anak usia dini yang lebih layak di Kabupaten Soppeng, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan pelayanan PAUD.

(Yund)

Dugaan Promosi Rokok di Madina Super League 2026 Disorot, Kadispora Madina Akan Koordinasi dengan Askab PSSI

Madina, Sigapnews.com, Pelaksanaan Madina Super League 2026 di Lapangan Mangga Dua, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menjadi sorotan setelah muncul dugaan promosi produk tembakau dalam rangkaian pertandingan. Persoalan tersebut memicu desakan agar pihak penyelenggara memberikan klarifikasi dan otoritas sepak bola bersama instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut.

Sorotan mencuat setelah pada waktu istirahat babak pertama pertandingan, Selasa (27/10/2026), terdengar pengumuman melalui pengeras suara yang menyebutkan bahwa penonton yang memiliki rokok merek Apel Royal berkesempatan mendapatkan hadiah uang tunai.

Pengumuman tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan promosi produk tembakau, terutama karena kegiatan olahraga dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak dan remaja.

Sejumlah pihak menilai, apabila kegiatan tersebut terbukti merupakan bagian dari promosi atau aktivasi sponsor produk tembakau, maka legalitasnya perlu diperiksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan organisasi sepak bola yang relevan.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Mandailing Natal, Parlin Lubis, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi inisiatif swasta yang menyelenggarakan kegiatan olahraga bagi masyarakat.

Namun, ia menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan olahraga tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

"Pada prinsipnya, kami mengapresiasi inisiatif pihak swasta dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga yang sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.

Namun demikian, setiap kegiatan olahraga harus tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Parlin Lubis.

Terkait pemberitaan mengenai dugaan promosi produk tembakau dalam Madina Super League 2026, Parlin berharap pihak penyelenggara memberikan klarifikasi.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Askab PSSI Mandailing Natal untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Terkait pemberitaan mengenai dugaan promosi produk tembakau dalam Madina Super League 2026, kami berharap pihak penyelenggara dapat memberikan klarifikasi dan terlebih dahulu kami akan berkoordinasi ke Askab PSSI Madina," ungkapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan dugaan promosi produk tembakau dalam turnamen itu memerlukan penjelasan lebih lanjut dari penyelenggara dan koordinasi dengan pihak terkait.

Persoalan ini juga berkaitan dengan ketentuan pengendalian produk tembakau di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur berbagai pembatasan terkait iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau.

Ketentuan tersebut perlu dicermati untuk menilai apakah pengumuman pemberian hadiah kepada penonton yang memiliki produk rokok tertentu termasuk bentuk promosi yang dilarang.

Penilaian hukum perlu mempertimbangkan bentuk kegiatan, pihak yang menyelenggarakan promosi, sasaran promosi, serta ketentuan spesifik yang berlaku. Oleh karena itu, dugaan pelanggaran tersebut perlu diperiksa berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia.

Selain regulasi pemerintah, ketentuan PSSI maupun peraturan kompetisi yang berlaku juga perlu ditelusuri untuk memastikan apakah Madina Super League 2026 berada di bawah naungan atau yurisdiksi organisasi sepak bola tersebut dan apakah terdapat ketentuan khusus mengenai sponsor produk tembakau.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari panitia penyelenggara mengenai pengumuman hadiah yang dikaitkan dengan rokok merek Apel Royal tersebut masih perlu diperoleh.

Klarifikasi diperlukan untuk menjelaskan apakah pengumuman tersebut merupakan bagian dari kerja sama sponsor, kegiatan promosi yang direncanakan, atau bentuk aktivitas lain yang dilakukan selama pertandingan.

Pihak penyelenggara juga perlu menjelaskan identitas pihak yang memberikan hadiah, mekanisme pemberian hadiah, serta hubungan kegiatan tersebut dengan pelaksanaan turnamen.

Di sisi lain, koordinasi antara Dispora Madina dan Askab PSSI diharapkan dapat memperjelas aspek regulasi dan langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.

Pemeriksaan secara objektif menjadi penting agar persoalan ini tidak berhenti pada polemik di ruang publik, tetapi memperoleh kejelasan berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan aturan olahraga yang berlaku.

Prinsipnya, penyelenggaraan kompetisi sepak bola bukan hanya menyangkut pertandingan dan hiburan masyarakat, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan penonton, serta tanggung jawab penyelenggara dalam menjaga integritas kegiatan olahraga.

(Magrifatulloh).

Percepat OPLAH Non-Rawa 2026, Bupati Soppeng Soroti Sinergi dan Target Lahan 8.315 Hektare

Soppeng, Sigapnews.com,– Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng meminta percepatan program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Non-Rawa 2026 dilakukan melalui penguatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor. Program dengan sasaran lahan seluas 8.315,58 hektare dan dukungan anggaran sekitar Rp38 miliar tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Soppeng.

Arahan itu disampaikan Suwardi dalam Pertemuan Koordinasi Percepatan Kegiatan OPLAH Non-Rawa 2026 di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Selasa (27/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati menegaskan pentingnya memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target. Seluruh pihak yang terlibat diminta memperkuat sinergi agar berbagai tahapan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

“Saya menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target,” ujar Suwardi.

Ia juga menaruh harapan agar program tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama petani yang menjadi bagian penting dalam pengembangan sektor pertanian daerah.

“Saya berharap seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi dan kerja sama sehingga program ini bisa memberikan manfaat nyata bagi para petani dan meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Soppeng. Insya Allah manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

OPLAH Non-Rawa 2026 di Kabupaten Soppeng memiliki cakupan lahan 8.315,58 hektare dengan anggaran sekitar Rp38 miliar. Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan produksi pangan.

Pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur yang memiliki peran dalam mendukung kelancaran kegiatan, termasuk tim teknis, pengawas, penyuluh pertanian, dan kelompok tani.

Pertemuan koordinasi tersebut diikuti ratusan peserta dari tim teknis OPLAH Non-Rawa, koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan, tim pengawas, serta kelompok tani pelaksana.

Turut hadir unsur PLN UP3 Parepare, PLN ULP Soppeng, PLN ULP Pajalassang, dan Bank Mandiri Cabang Soppeng.

Sebanyak 172 kelompok tani tercakup dalam agenda koordinasi percepatan program tersebut. Keterlibatan kelompok tani diharapkan mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan sekaligus memperkuat upaya optimalisasi lahan pertanian.

Besarnya cakupan program menuntut pelaksanaan yang terencana dan terkoordinasi. Selain percepatan, pengawasan terhadap kegiatan serta evaluasi pencapaian target menjadi hal penting untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan.

Koordinasi lintas sektor juga diharapkan membantu mengantisipasi kendala teknis yang berpotensi menghambat kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan oleh petani.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap OPLAH Non-Rawa 2026 menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan lahan, memperkuat produktivitas pertanian, dan mendukung ketahanan pangan daerah.

Keberhasilan program ini nantinya diharapkan tidak hanya tercermin dari pencapaian target luas lahan, tetapi juga dari manfaat yang diperoleh petani serta peningkatan hasil pertanian di Kabupaten Soppeng.

(Red)

Pedagang Tak Boleh Berlama-lama Berhenti Berjualan, Bupati Suwardi Haseng Siapkan Pasar Darurat Batu-Batu

Soppeng, Sigapnews.com, Perhatian terhadap nasib pedagang pascakebakaran Pasar Sentral Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, ditunjukkan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng dengan menyiapkan lokasi berjualan sementara. Langkah ini dilakukan agar masyarakat yang terdampak dapat segera kembali menjalankan usaha dan memulihkan penghasilan mereka.

Suwardi kembali meninjau lokasi kebakaran pada Selasa (27/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia memastikan area di belakang pasar yang terbakar disiapkan untuk menjadi pasar darurat bagi para pedagang.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap lokasi tersebut sudah bisa digunakan pada hari pasar berikutnya. Dengan adanya tempat berjualan sementara, pedagang diharapkan tidak harus menunggu hingga seluruh proses pemulihan pasar selesai untuk kembali beraktivitas.

“Pedagang harus segera bisa kembali berjualan. Kami sementara menyiapkan tempat di belakang pasar yang terbakar. Mudah-mudahan pada hari pasar berikutnya, tempat itu sudah bisa digunakan,” ujar Suwardi.

Kebakaran yang melanda pasar tersebut bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Bagi pedagang, kesempatan untuk kembali berjualan menjadi kebutuhan mendesak agar roda ekonomi keluarga tetap berjalan.

Karena itu, selain menyiapkan lokasi darurat, Pemkab Soppeng juga mengupayakan bantuan bagi pedagang yang mengalami kerugian besar. Penanganan bantuan tersebut akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan yang sama, Suwardi menyampaikan penghargaan kepada jajaran Polres Soppeng, TNI, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan dan pembersihan sisa kebakaran.

Apresiasi juga diberikan kepada jajaran Pemkab Soppeng, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan para pelajar yang bergotong royong membersihkan area pasar. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai mencerminkan kepedulian bersama terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

Menurut Suwardi, kerja sama lintas instansi dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan dampak kebakaran, mulai dari pembersihan lokasi hingga persiapan tempat berjualan sementara.

Upaya pemulihan juga telah dibahas dalam rapat darurat secara daring yang dipimpin Suwardi pada Minggu (25/10/2026). Rapat tersebut melibatkan Penjabat Sekretaris Daerah dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait untuk mengoordinasikan langkah penanganan.

Koordinasi selanjutnya dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Suwardi menyebutkan, laporan kebakaran telah disampaikan kepada gubernur untuk dibahas bersama, termasuk kemungkinan dukungan bagi pemulihan pasar dalam jangka menengah dan panjang.

“Kejadian ini sudah kami laporkan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Beliau berkomitmen untuk membahas penanganan bersama, termasuk langkah-langkah yang diperlukan untuk pemulihan dalam jangka menengah dan jangka panjang,” ungkapnya.

Pemerintah daerah berharap penyiapan pasar darurat dapat menjadi langkah awal bagi pedagang untuk bangkit setelah kebakaran. Sembari menunggu penanganan lanjutan, keberadaan lokasi sementara diharapkan mampu menjaga aktivitas jual beli dan membantu masyarakat kembali memperoleh pendapatan.

Suwardi juga mengajak para pedagang dan warga terdampak untuk tetap tabah menghadapi musibah tersebut. Pemkab Soppeng berupaya mengoordinasikan berbagai kebutuhan pemulihan agar aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Batu-Batu dapat kembali berjalan secara bertahap.

(Red)

Bupati Suwardi Haseng Bersama Forkopimda Hadiri Apel Operasi Patuh 2026, Keselamatan Lalu Lintas Jadi Prioritas

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng memperkuat dukungan terhadap upaya menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh 2026 di halaman Mapolres Soppeng, Jalan Latenribali, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Senin (26/10/2026).

Apel yang berlangsung pukul 08.30 WITA tersebut dipimpin Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., serta dihadiri Dandim 1423 Soppeng Letkol Inf. Eko Yuliyanto, Wakil Ketua II DPRD Soppeng Muhammad Taufan, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Drs. H. Andi Haeruddin, M.Si., dan sejumlah perwakilan instansi terkait.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memastikan kesiapan personel gabungan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan Operasi Patuh 2026 di wilayah Kabupaten Soppeng.

Kehadiran Bupati Suwardi Haseng mencerminkan dukungan pemerintah daerah terhadap langkah kepolisian dalam meningkatkan kepatuhan pengguna jalan. Namun, upaya mewujudkan lalu lintas yang aman dan tertib tidak hanya bergantung pada petugas, melainkan juga membutuhkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat.

Rangkaian apel ditandai dengan penyematan pita operasi kepada perwakilan personel Satlantas Polres Soppeng, Kodim 1423 Soppeng, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Kabupaten Soppeng. Penyematan tersebut menjadi simbol kesiapan personel dalam menjalankan tugas selama operasi berlangsung.

Sejumlah unsur turut ambil bagian dalam apel, meliputi personel Polres Soppeng, Kodim 1423 Soppeng, Dinas Perhubungan, Satpol PP, PSC Kabupaten Soppeng, serta gabungan siswa SMA.

Dalam arahannya, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto menekankan pentingnya pelaksanaan operasi yang mengedepankan profesionalisme, ketegasan, dan pendekatan humanis. Menurutnya, penegakan aturan harus berjalan beriringan dengan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas.

“Disiplin berlalu lintas harus tumbuh dari kesadaran setiap pengguna jalan, bukan hanya karena adanya petugas. Saya menginstruksikan seluruh personel yang terlibat agar melaksanakan tugas secara profesional, tegas, humanis, dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Kapolres juga mengingatkan agar seluruh personel melaksanakan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Edukasi kepada pengendara dinilai penting untuk membangun kebiasaan tertib berlalu lintas, bukan sekadar kepatuhan ketika petugas berada di lapangan.

Sinergi antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu menekan pelanggaran serta mengurangi potensi kecelakaan. Dengan demikian, keberhasilan Operasi Patuh 2026 tidak hanya terlihat dari pelaksanaan penindakan, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keselamatan di jalan raya.

Masyarakat Kabupaten Soppeng pun diimbau untuk senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, melengkapi dokumen kendaraan, serta menghindari tindakan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.

Apel Gelar Pasukan berakhir pukul 08.50 WITA dalam keadaan tertib. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal kesiapan personel gabungan dalam mendukung Operasi Patuh 2026 demi terciptanya lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan lancar di Kabupaten Soppeng.

(Yund)

Baru Dilantik Jadi Wakil Ketua Golkar Sulsel, Suwardi Haseng Langsung Berpacu ke Lokasi Kebakaran Pasar Batu-Batu

Soppeng, Sigapnews.com, Kebakaran Pasar Sentral Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, menjadi alasan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., segera meninggalkan agenda lanjutan Partai Golkar di Makassar dan kembali ke daerahnya, Minggu (25/10/2026).

Usai dilantik sebagai Wakil Ketua Partai Golkar Sulawesi Selatan di Hotel Four Points Makassar, Suwardi memilih tidak menghadiri acara syukuran HUT Golkar di Pinisi Point. Ia langsung bertolak ke Soppeng untuk meninjau kondisi pasar yang dilanda kebakaran pada Sabtu (24/10/2026).

Sekitar pukul 20.00 WITA, Suwardi tiba di lokasi kebakaran. Kedatangannya ditujukan untuk melihat langsung kondisi pascakejadian sekaligus memastikan jajaran pemerintah daerah bergerak menangani dampak musibah yang menimpa masyarakat dan pedagang.

Keputusan untuk segera pulang diambil di tengah rangkaian agenda politik yang masih berlangsung. Setelah menyelesaikan prosesi pelantikan, Suwardi memilih memprioritaskan peninjauan di wilayahnya.

Di lokasi, ia didampingi Wakil Ketua I DPRD Soppeng H. Naspidin dan Wakil Ketua II DPRD Soppeng Muhammad Taufan. Turut hadir Kasat Intelkam Polres Soppeng, Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng H. Asis Dahlan, aparat keamanan, serta masyarakat setempat.

Koordinasi Dilakukan Sebelum Tiba di Lokasi

Penanganan kebakaran telah dikoordinasikan Suwardi dari Makassar melalui sambungan video call. Ia meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng bergerak cepat tanpa menunggu kepulangannya.

Arahan tersebut mencakup pengamanan lokasi, pemantauan kondisi pascakebakaran, pendataan warga dan pedagang terdampak, serta identifikasi kebutuhan mendesak masyarakat.

Pendataan menjadi salah satu tahapan penting agar pemerintah daerah memperoleh gambaran mengenai dampak kebakaran dan dapat menyiapkan langkah penanganan berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Bagi para pedagang, kebakaran Pasar Sentral Batu-Batu bukan hanya menyisakan kerusakan bangunan, tetapi juga berpotensi mengganggu mata pencaharian dan aktivitas ekonomi keluarga mereka.

Karena itu, penanganan pascakebakaran membutuhkan tindak lanjut yang terukur. Selain memastikan keamanan lokasi, pemerintah daerah perlu mengawal pendataan kerugian, menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan, serta merumuskan langkah pemulihan agar kegiatan perdagangan dapat kembali berjalan.

Kehadiran Suwardi di lokasi menjadi bagian dari respons awal pemerintah daerah terhadap musibah tersebut. Selanjutnya, masyarakat terdampak menantikan langkah konkret yang dapat membantu mereka melewati masa sulit dan memulihkan aktivitas ekonomi pascakebakaran.

(Red)

Selidiki Kebakaran Pasar Batu-Batu, Polres Soppeng Turunkan Tim Labfor Polda Sulsel

Soppeng, Sigapnews.com, Polres Soppeng terus berupaya mengungkap penyebab kebakaran Pasar Batu-Batu yang berada di Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Untuk memastikan penyebab kejadian berdasarkan bukti ilmiah, kepolisian melibatkan Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sulawesi Selatan dalam olah tempat kejadian perkara (TKP).

Pemeriksaan berlangsung pada Minggu (25/10/2026) sekitar pukul 15.30 WITA. Tim Labfor melakukan penelusuran di lokasi kebakaran untuk mengumpulkan petunjuk, memeriksa bukti yang ditemukan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Olah TKP dipimpin Kasubdit Fisika Komputer Forensik Bidlabfor Polda Sulsel, AKBP Wiji Purnomo, S.T., M.H. Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., turut hadir bersama sejumlah pejabat utama Polres Soppeng dan Kapolsek Marioriawa.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua I DPRD Soppeng H. Naspidin, Wakil Ketua II DPRD Soppeng Muhammad Taufan, Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Jumiar, S.T., M.M., Camat Marioriawa A. Massalangka Raya, S.Si., serta Koordinator Pasar Batu-Batu Japri, S.Sos.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto menegaskan bahwa penyelidikan kebakaran Pasar Batu-Batu harus dilakukan secara cermat dan profesional. Menurutnya, pemeriksaan ilmiah diperlukan agar penyebab kejadian tidak disimpulkan hanya berdasarkan asumsi.

“Penanganan peristiwa ini tidak boleh didasarkan pada dugaan semata. Kami bersama Tim Labfor Polda Sulsel berupaya mengungkap penyebab kebakaran melalui pemeriksaan secara ilmiah dan pengumpulan bukti yang relevan. Kami ingin memastikan setiap tahapan penyelidikan berjalan profesional, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan unsur terkait juga diperlukan untuk mendukung penanganan dampak kebakaran yang memengaruhi aktivitas perdagangan dan mata pencaharian masyarakat.

Pelibatan Tim Labfor menjadi bagian dari upaya memperkuat penyelidikan melalui analisis terhadap temuan di lokasi kejadian. Bukti yang terkumpul nantinya dapat membantu penyidik menyusun gambaran mengenai rangkaian peristiwa dan menentukan langkah penanganan berikutnya.

Di tengah perhatian masyarakat terhadap kebakaran tersebut, kepastian penyebab kejadian menjadi hal yang dinantikan. Namun, hasil pemeriksaan harus terlebih dahulu dianalisis sebelum kesimpulan resmi dapat disampaikan.

Hingga olah TKP dilaksanakan, penyebab pasti kebakaran belum diumumkan. Polres Soppeng menegaskan bahwa proses penyelidikan akan mengacu pada hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan di lapangan.

Pengungkapan yang menyeluruh diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat, terutama para pedagang yang terdampak, sekaligus memastikan bahwa setiap kemungkinan penyebab ditelusuri secara objektif.

Polres Soppeng pun menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara profesional, mengedepankan pembuktian ilmiah, serta menjalankan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

(Yund)

KAHMI Sulsel Canangkan Graha Hijau Hitam, Perkuat Regenerasi di Usia 60 Tahun

Makassar, Sigapnews.com, Memperkuat keberlanjutan organisasi dan menyiapkan generasi penerus menjadi salah satu pesan penting dalam peringatan Milad ke-60 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Di Sulawesi Selatan, semangat tersebut diwujudkan melalui langkah awal pembangunan Graha Hijau Hitam yang diharapkan menjadi pusat aktivitas, pertukaran gagasan, dan penguatan kaderisasi.

Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan menandai langkah tersebut melalui kegiatan Kick Off Graha Hijau Hitam yang dirangkaikan dengan syukuran Milad KAHMI ke-60 di Hotel MaxOne, Makassar, Sabtu malam (24/10/2026).

Agenda ini menjadi bagian dari upaya melanjutkan gagasan yang telah dirintis oleh kepengurusan sebelumnya. Graha Hijau Hitam direncanakan menjadi rumah bersama keluarga besar HMI dan KAHMI, sekaligus ruang untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan mengembangkan tradisi intelektual.

Sekretaris Umum MW KAHMI Sulsel, Dr. Hidayah Muhallim, S.Sos., M.A., dalam laporan panitia menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dan kebersamaan agar rencana pembangunan graha dapat berlanjut hingga tahap realisasi.

Ketua Umum HMI Badan Koordinasi (Badko) Sulawesi Selatan, Asrullah Dimas, menilai Graha Hijau Hitam perlu memiliki peran lebih luas daripada sekadar menjadi fasilitas organisasi.

Ia berharap gedung tersebut nantinya mampu menjadi ruang pembinaan kader, pengembangan pemikiran, serta tempat lahirnya gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Graha Hijau Hitam harus menjadi lebih dari sekadar bangunan fisik. Kami berharap tempat ini menjadi laboratorium pergerakan, ruang untuk mengembangkan gagasan, memperkuat kaderisasi, dan menyiapkan keberlanjutan perjuangan HMI dan KAHMI bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan graha memiliki arti strategis bagi keberlanjutan gerakan Hijau Hitam. Interaksi antara kader dan alumni diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengalaman, memperluas wawasan, dan mendorong lahirnya generasi penerus yang siap menghadapi perubahan zaman.

Dengan demikian, keberadaan Graha Hijau Hitam diharapkan tidak hanya menghadirkan fasilitas fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia dan memperkuat peran organisasi dalam kehidupan sosial.

Koordinator Presidium MW KAHMI Sulawesi Selatan, Ir. Fadriaty AS, S.T., M.M., menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan jajaran Majelis Daerah dan keluarga besar Hijau Hitam terhadap rencana pembangunan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik dari jajaran Majelis Daerah maupun keluarga besar Hijau Hitam. Kebersamaan dan dukungan ini menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan Graha Hijau Hitam sebagai rumah bersama bagi keluarga besar HMI dan KAHMI,” ungkapnya.

Fadriaty juga mengapresiasi upaya panitia yang telah bekerja mempersiapkan kegiatan peluncuran awal pembangunan tersebut.

“Kami hanya berusaha memfasilitasi launching atau kick off ini dengan ikhtiar semaksimal mungkin melalui kerja-kerja panitia yang luar biasa. Semoga ke depan gedung ini bisa segera terbangun seperti yang kita rencanakan,” tambahnya.

Dukungan berbagai elemen menjadi kekuatan awal untuk mendorong terwujudnya rencana tersebut. Ke depan, kesinambungan upaya dan keterlibatan seluruh pihak diharapkan dapat mengantarkan pembangunan Graha Hijau Hitam dari tahap gagasan menuju realisasi.

Sekretaris Jenderal Majelis Nasional KAHMI, Syamsul Qomar, mengingatkan pentingnya menjadikan Milad ke-60 sebagai momentum untuk merawat kebersamaan sekaligus memperkuat kontribusi organisasi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

“Momentum Milad ke-60 KAHMI harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kebersamaan, menjaga nilai-nilai perjuangan, dan memastikan kontribusi KAHMI tetap relevan bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” katanya.

Syamsul Qomar turut mengapresiasi penyelenggaraan perayaan Milad KAHMI ke-60 oleh MW KAHMI Sulsel. Ia menyebut kegiatan tersebut sebagai perayaan paling megah dan spektakuler dibandingkan perayaan yang diselenggarakan Majelis Wilayah KAHMI lainnya di Indonesia.

“Sejauh ini, perayaan Milad KAHMI yang dilaksanakan KAHMI Sulsel malam ini adalah yang paling megah dan spektakuler dari seluruh Majelis Wilayah di Indonesia. Keren!” ujarnya.

Perayaan tersebut dihadiri ratusan anggota KAHMI dan kader HMI, bersama sejumlah tokoh nasional, tokoh daerah, dan unsur pemerintahan.

Hadir di antaranya perwakilan Menteri Pertanian RI, perwakilan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan.

Turut hadir Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham bersama suaminya, IAS, Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle, Ketua KPU dan Bawaslu Sulawesi Selatan, jajaran pengurus Majelis Daerah KAHMI se-Sulawesi Selatan, serta Ketua Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) Sulawesi Selatan.

Kehadiran para tokoh dan keluarga besar Hijau Hitam tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi dan memperkuat konsolidasi organisasi.

Memasuki enam dekade perjalanan, KAHMI menghadapi tantangan untuk menjaga nilai perjuangan sekaligus memastikan keberlanjutan peran organisasi. Rencana pembangunan Graha Hijau Hitam menjadi salah satu ikhtiar untuk menjawab tantangan tersebut, dengan harapan menghadirkan ruang yang mampu mempertemukan gagasan, memperkuat kaderisasi, dan mendorong pengabdian yang berkelanjutan bagi masyarakat. (*)

Polres Soppeng Amankan Pria Terkait Kebakaran Pasar Batu-Batu, Barang Bukti Diamankan

Soppeng, Sigapnews.com, Kepolisian Resor (Polres) Soppeng mengamankan seorang pria berinisial Muh. Ashar (29) yang diduga berkaitan dengan peristiwa kebakaran Pasar Sentral Batu-Batu, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sabtu malam (24/10/2026).

Pria tersebut diamankan Tim URC Resmob Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Soppeng sekitar pukul 22.00 Wita, setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran yang menghanguskan sejumlah lapak dan kios di pasar tersebut.

Peristiwa kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 19.00 Wita. Api diduga bermula dari salah satu lapak di bagian dalam pasar sebelum menjalar ke sejumlah lapak dan kios lainnya, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, personel Sat Reskrim Polres Soppeng bergerak mengumpulkan informasi dan menelusuri dugaan keterlibatan pihak tertentu. Dari hasil penyelidikan awal, petugas kemudian mengidentifikasi seorang pria yang diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut.

Tim URC Resmob selanjutnya mendatangi kediaman pria itu di wilayah Kecamatan Marioriawa dan membawanya ke Mapolres Soppeng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam proses pengamanan, polisi turut menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut, yakni satu buah korek api berwarna oranye dan satu botol berisi bensin.

Berdasarkan keterangan awal yang disampaikan kepada penyidik, pria tersebut mengaku membeli bensin, menyiramkannya ke salah satu lapak kios di bagian tengah pasar, kemudian menyalakan korek api. Meski demikian, keterangan tersebut masih perlu didalami dan dicocokkan dengan alat bukti serta hasil penyelidikan lainnya.

Informasi awal juga menyebutkan bahwa yang bersangkutan memiliki riwayat penanganan medis terkait kondisi kejiwaan. Aspek tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan lanjutan, termasuk melalui penilaian tenaga profesional yang berwenang untuk memastikan kondisi kesehatannya.

Penilaian tersebut penting agar proses hukum berjalan secara objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku. Status hukum serta pertanggungjawaban pidana yang bersangkutan tetap harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan proses hukum, bukan semata-mata berdasarkan pengakuan awal.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pihaknya menangani kasus tersebut secara serius mengingat dampaknya terhadap masyarakat dan aktivitas ekonomi para pedagang.

“Setiap peristiwa yang menimbulkan kerugian dan keresahan masyarakat harus ditangani secara serius, profesional, dan berdasarkan fakta. Kami berkomitmen mengungkap peristiwa ini secara menyeluruh, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta memperhatikan setiap aspek yang relevan dalam proses pemeriksaan,” tegas Kapolres.

Ia menambahkan, pengamanan terhadap pria tersebut bukan akhir dari penanganan perkara. Penyidik masih akan mendalami keterangan yang diperoleh, memeriksa barang bukti, serta mengumpulkan informasi tambahan guna memastikan penyebab dan rangkaian peristiwa kebakaran terungkap secara utuh.

Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama terkait identitas, kondisi kesehatan, dan dugaan keterlibatan seseorang dalam peristiwa tersebut.

“Di tengah situasi seperti ini, kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Apabila memiliki informasi yang berkaitan dengan kejadian tersebut, silakan sampaikan kepada pihak kepolisian agar dapat membantu proses penyelidikan,” tambahnya.

Hingga berita ini disusun, pria tersebut masih diamankan di Mapolres Soppeng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kepolisian menyatakan akan terus mendalami kasus tersebut guna memastikan setiap fakta terungkap melalui proses hukum yang profesional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(Red)

Kolaborasi LKHAI dan JIMLY School Perkuat Kompetensi Profesional Hadapi Tantangan Hukum Bisnis

Surabaya, Sigapnews.com, Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) sukses menyelenggarakan Webinar Nasional bertajuk “Pengembangan Kompetensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Bisnis” secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu malam (21/10/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Surabaya tersebut diikuti hampir 200 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Webinar ini juga mendapat dukungan dari sembilan tokoh nasional lintas sektor sebagai bentuk apresiasi atas terjalinnya kolaborasi strategis antara LKHAI dan JIMLY School.

Webinar ini menjadi ruang edukasi dan diskusi untuk memperluas wawasan mengenai perkembangan hukum bisnis sekaligus mendorong peningkatan kompetensi profesional dalam menghadapi perubahan regulasi, kemajuan teknologi, serta dinamika dunia usaha yang semakin kompleks.

Didukung Sembilan Tokoh Nasional Lintas Sektor

Kolaborasi LKHAI dan JIMLY School mendapat dukungan dari berbagai kalangan, mulai dari unsur dunia usaha, KADIN, akademisi, hingga tokoh musik nasional. Dukungan tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi pengembangan pendidikan hukum dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Sembilan tokoh yang menyampaikan dukungan terhadap kolaborasi tersebut yakni:

Dr. H. Edi Purwanto, S.TP., M.M., Direktur PT Brawijaya Multi Usaha (PT BMU).
H. Adik Dwi Putranto, S.H., M.HP., Ketua Umum KADIN Jawa Timur.
Roy Jeconiah, penyanyi dan musisi rock Boomerang.
Dr. Agus Andi Subroto, S.TP., M.M., Dekan Fakultas Hukum dan Bisnis ITB Yadika Pasuruan.
Dhian Satria Yudha, S.Kom., M.Kom., Direktur Eksekutif Asrama Mahasiswa Nusantara Surabaya (AMN Surabaya).
Prof. Dr. Suparji, S.Pd., M.Pd., Dekan Fakultas Teknik UNESA.
Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR).
Prof. Dr. Ana Sopanah, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA., Wakil Rektor III Universitas Widya Gama Malang.
Ir. Insannul Kamil, M.Eng., Ph.D., IPU., ASEAN.Eng., APEC.Eng., Ketua LPJK Kementerian Pekerjaan Umum.

Para tokoh tersebut berharap kerja sama LKHAI dan JIMLY School dapat melahirkan berbagai program pendidikan hukum, pelatihan kompetensi tersertifikasi, serta seminar strategis yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas profesional di Indonesia.

Hampir 200 Peserta dari Berbagai Instansi

Antusiasme peserta terlihat dari keterlibatan hampir 200 orang yang berasal dari beragam latar belakang instansi pemerintah, perguruan tinggi, fasilitas pelayanan kesehatan, praktisi hukum, hingga pelaku usaha.

Peserta di antaranya berasal dari sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, UPN Veteran Jawa Timur, dan Universitas Bhayangkara Surabaya.

Selain itu, kegiatan ini diikuti perwakilan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dan RS Menur Surabaya, para praktisi hukum, pelaku dunia usaha, serta organisasi kemasyarakatan, termasuk Pemuda Pancasila.

Keberagaman peserta tersebut menunjukkan bahwa pemahaman hukum bisnis menjadi kebutuhan lintas profesi, tidak hanya bagi advokat dan praktisi hukum, tetapi juga bagi aparatur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan aktivitas ekonomi.

Pembina LKHAI: Kompetensi Menjadi Kebutuhan Mutlak

Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia sekaligus Pembina LKHAI, R. Mohammad Ali Zaini, menegaskan bahwa pengembangan kompetensi merupakan kebutuhan penting di tengah perubahan regulasi dan perkembangan dunia usaha.

“Pengembangan kompetensi merupakan kebutuhan penting di tengah dinamika perkembangan hukum dan dunia usaha. Melalui kegiatan webinar seperti ini, kita berharap para peserta dapat memperluas wawasan, meningkatkan pemahaman, serta mengikuti perkembangan regulasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pemahaman hukum bisnis tidak hanya diperlukan oleh kalangan praktisi hukum, tetapi juga oleh pelaku usaha dan berbagai pihak yang berperan dalam kegiatan ekonomi.

“Pemahaman hukum bisnis tidak hanya dibutuhkan oleh praktisi hukum, tetapi juga oleh pelaku usaha dan berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Karena itu, ruang diskusi dan edukasi seperti ini perlu terus dikembangkan,” tambahnya.

Webinar tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Drs. Lutfil Hakim, pemerhati ekonomi dan bisnis sekaligus Ketua PWI Jawa Timur, serta Prof. Dr. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum., Direktur LSP JIMLY sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Pelaksana Rachmatika Ramadhani, S.Psi., yang juga menjabat Direktur Utama PT Forjasi Lentera Indonesia.

Sementara itu, jalannya diskusi dipandu Direktur Eksekutif LKHAI, Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H., dengan dukungan notulis Rouli D. Marbun, S.H., M.H., dan Siti Julaicha, S.E., MSA., M.H.

LKHAI Dorong Edukasi Hukum Berkelanjutan

R. Mohammad Ali Zaini berharap webinar tersebut menjadi langkah awal bagi penyelenggaraan program edukasi hukum yang lebih luas dan berkelanjutan.

“Kami berharap kegiatan seperti ini tidak berhenti pada satu webinar saja. Ke depan, LKHAI dapat terus menghadirkan berbagai forum edukasi, baik melalui webinar, talk show, maupun kegiatan lainnya, sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat,” pungkasnya.

Penyelenggaraan webinar secara daring dinilai menjadi salah satu cara efektif untuk memperluas akses pendidikan dan diskusi hukum bagi masyarakat di berbagai wilayah tanpa terkendala batas geografis.

Melalui kolaborasi LKHAI dan JIMLY School, penguatan kompetensi profesional di bidang hukum bisnis diharapkan dapat terus dikembangkan melalui sinergi akademisi, praktisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan pemahaman hukum diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas individu, tetapi juga mendukung terciptanya aktivitas bisnis yang lebih profesional, adaptif, dan berlandaskan kepastian hukum.

(Redho Fitriyadi)

Kapolres Soppeng Lantik Pengurus Saka Bhayangkara, Generasi Muda Didorong Jadi Pelopor Kamtibmas

Soppeng, Sigapnews.com, Polres Soppeng terus memperkuat peran generasi muda dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Komitmen tersebut ditandai dengan pelantikan Pengurus Saka Bhayangkara Polres Soppeng masa bakti 2026–2028 yang dipimpin langsung Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., Rabu (21/10/2026).

Pelantikan berlangsung di Aula Tantya Sudhirajati Aspol, Jalan Samudera, Watansoppeng, mulai pukul 09.45 WITA. Momentum ini diharapkan memperkuat pembinaan anggota Pramuka agar memiliki karakter yang tangguh, disiplin, serta mampu mengambil peran positif di tengah masyarakat.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Pramuka, dilanjutkan pembacaan surat penetapan pengurus, pengucapan ikrar dan sumpah kesanggupan, penyematan pin Saka Bhayangkara, serta penandatanganan naskah pelantikan.

Dalam sambutannya, Kapolres Soppeng selaku Ketua Majelis Pembimbing (Mabi) Saka Bhayangkara menegaskan bahwa generasi muda perlu dipersiapkan menjadi pribadi yang tidak hanya memiliki kemampuan, tetapi juga menjunjung tinggi kedisiplinan dan tanggung jawab sosial.

Menurutnya, Saka Bhayangkara memiliki peran penting sebagai wadah pembelajaran bagi anggota Pramuka untuk mengenal nilai-nilai ketertiban, membangun kepemimpinan, dan menumbuhkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan.

“Melalui Saka Bhayangkara, kami berharap generasi muda dapat mengembangkan potensi diri, membangun jiwa kepemimpinan, serta menanamkan kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Jadilah generasi yang mampu memberikan contoh positif, menaati aturan, dan berkontribusi bagi masyarakat,” ungkap AKBP Hari Budiyanto.

Kapolres juga mengharapkan pengurus yang baru dilantik mampu menerjemahkan amanah organisasi ke dalam program kerja yang bermanfaat. Kekompakan, kesungguhan, dan tanggung jawab dinilai menjadi modal utama untuk memastikan kegiatan pembinaan berjalan secara berkelanjutan.

Ia menekankan, upaya menjaga kamtibmas bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat kepolisian. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat, termasuk generasi muda, turut dibutuhkan untuk membangun lingkungan yang aman dan kondusif.

Oleh karena itu, anggota Saka Bhayangkara diharapkan mampu menjadi contoh dalam menaati aturan, menjaga solidaritas, serta menumbuhkan budaya saling menghormati di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pembinaan generasi muda melalui Gerakan Pramuka juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menanamkan kesadaran hukum serta semangat pengabdian sejak dini.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakapolres Soppeng AKBP Tamar, S.Sos., para Kabag, Kasat, Kasi, perwira Polres Soppeng, instruktur Krida Saka Bhayangkara, serta pengurus dan peserta Saka Bhayangkara Polres Soppeng.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 10.30 WITA. Dengan terbentuknya kepengurusan baru, Polres Soppeng berharap Saka Bhayangkara semakin berperan aktif dalam mencetak generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan siap menjadi pelopor terciptanya kamtibmas di Kabupaten Soppeng.

(Yund)

Bupati Soppeng Dorong Percepatan RDTR, Kepastian Tata Ruang Jadi Kunci Pengembangan Investasi

Makassar, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Region II yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Claro Hotel Makassar, Selasa (20/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penyediaan dokumen tata ruang di wilayah Indonesia Timur, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.

Rakor ini diikuti jajaran Kementerian ATR/BPN bersama sejumlah bupati dan wali kota. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN, Dr. Ir. Suyus Windayana, bersama para kepala daerah.

Bupati Soppeng Suwardi Haseng menegaskan bahwa percepatan penyusunan RDTR memiliki arti penting bagi daerah. Menurutnya, perencanaan tata ruang yang jelas diperlukan agar pembangunan berjalan sesuai peruntukan dan pengembangan wilayah dapat dilakukan secara terarah.

“RDTR ini penting agar pembangunan daerah lebih terarah. Kita ingin pemanfaatan ruang tetap tertata sesuai peruntukannya. Kita berharap penyusunannya bisa dipercepat sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ujar Suwardi.

RDTR menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mengatur penggunaan ruang secara terperinci, termasuk untuk kawasan permukiman, perdagangan, pertanian, dan pengembangan investasi.

Ketersediaan dokumen ini juga berperan dalam memberikan kepastian mengenai peruntukan lahan. Dengan demikian, pemerintah memiliki pedoman dalam mengendalikan pemanfaatan ruang, sementara masyarakat dan pelaku usaha memperoleh kejelasan dalam merencanakan aktivitas di suatu kawasan.

Pada Tahun Anggaran 2026, percepatan penyusunan RDTR di wilayah Region II mendapat dukungan teknis melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).

Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat proses penyusunan dokumen tata ruang yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

Bagi Kabupaten Soppeng, penyelesaian RDTR menjadi bagian penting dalam menyiapkan arah pembangunan yang selaras dengan potensi wilayah. Perencanaan yang matang diharapkan mampu mendorong pengembangan kawasan secara optimal tanpa mengabaikan ketentuan pemanfaatan ruang.

Melalui keikutsertaan dalam rakor ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan komitmennya untuk mendukung percepatan penataan ruang. Selanjutnya, proses penyusunan dan penyelesaian dokumen RDTR diharapkan berjalan sesuai target agar manfaatnya dapat mendukung pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat secara luas.

(Red)