Suarni Suwardi Dorong Digitalisasi Bunda PAUD, Portal PIJAR Jadi Andalan Persiapan Apresiasi 2027

Soppeng, Sigapnews.com, Bunda PAUD Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, mengingatkan pentingnya kesiapan seluruh jajaran Bunda PAUD dalam menghadapi Apresiasi Bunda PAUD Tahun 2027. Pemanfaatan teknologi digital melalui Portal PIJAR menjadi salah satu perhatian utama untuk mendukung peningkatan prestasi Kabupaten Soppeng.

Hal tersebut disampaikan Hj. Suarni saat membuka Sosialisasi Aplikasi PIJAR Bunda PAUD se-Kecamatan Ganra dan Lilirilau di Aula Kantor Kecamatan Ganra, Selasa (3/11/2026).

Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa setiap kegiatan dan inovasi yang dilaksanakan Bunda PAUD perlu didokumentasikan secara sistematis. Dokumentasi tersebut selanjutnya diunggah melalui Portal PIJAR agar berbagai program yang telah berjalan dapat diketahui, dipublikasikan, dan menjadi bahan evaluasi.

Menurut Hj. Suarni, persiapan menghadapi Apresiasi Bunda PAUD tidak boleh dilakukan secara mendadak. Seluruh Bunda PAUD harus mulai membangun kesiapan dari sekarang, termasuk meningkatkan pemahaman dalam mengoperasikan platform digital tersebut.

Ia mengungkapkan, Kabupaten Soppeng memiliki capaian positif pada pelaksanaan Apresiasi Bunda PAUD sebelumnya.

Bunda PAUD Desa Citta berhasil meraih Juara I tingkat desa se-Sulawesi Selatan. Sementara itu, Bunda PAUD Kecamatan Lilirilau meraih Juara II dan Bunda PAUD Kecamatan Lalabata meraih Juara III tingkat kecamatan se-Sulawesi Selatan.

Capaian tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tantangan untuk mempertahankan prestasi pada penyelenggaraan tahun berikutnya.

“Harapan kita pada tahun 2027 mendatang, prestasi ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi,” ungkapnya.

Ia selanjutnya mengajak seluruh Bunda PAUD desa dan kelurahan agar segera membuat akun, mempelajari penggunaan Portal PIJAR, serta rutin mengunggah dokumentasi kegiatan dan inovasi di wilayah masing-masing.

Hj. Suarni berharap sosialisasi tersebut mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam memanfaatkan Portal PIJAR secara optimal, sehingga seluruh program Bunda PAUD dapat terdokumentasi dengan baik dan memiliki nilai publikasi.

Upaya ini diharapkan semakin memperkuat peran Bunda PAUD dalam mendorong peningkatan akses dan mutu pendidikan anak usia dini, sekaligus membangun tata kelola program yang lebih baik di Kabupaten Soppeng.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Ganra, Camat Lilirilau, Bunda PAUD Kecamatan Ganra dan Lilirilau, Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Soppeng beserta pengurus, serta Bunda PAUD dan Ketua Pokja Bunda PAUD tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan se-Kecamatan Ganra dan Lilirilau.

(Yund)

Bunda PAUD Hj. Suarni Suwardi Dorong Peningkatan Kualitas Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini di Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Upaya meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Soppeng mendapat perhatian langsung dari Bunda PAUD, Hj. Suarni Suwardi. Selasa (3/11/2026), ia mengunjungi tiga satuan PAUD untuk melihat perkembangan pelaksanaan Program Revitalisasi.

Kunjungan tersebut menyasar KB Sipadecengi di Kelurahan Macanre, TK As’Adiyah Lompengeng di Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, serta TK Pergis Ganra di Desa Ganra, Kecamatan Ganra.

Di setiap lokasi, Hj. Suarni Suwardi memantau kondisi sarana dan prasarana serta perkembangan pelaksanaan revitalisasi. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan fasilitas pendidikan yang dibenahi dapat mendukung terciptanya lingkungan belajar yang layak bagi anak-anak.

Menurut Hj. Suarni, peningkatan fasilitas PAUD merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Anak-anak perlu mendapatkan ruang belajar dan bermain yang aman, nyaman, serta mampu menunjang proses tumbuh kembang mereka.

Ia berharap program revitalisasi tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi lembaga pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kenyamanan tenaga pendidik maupun peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.

Selain dukungan fasilitas, ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pengelola PAUD, guru, orang tua, dan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini.

Pemantauan ini sekaligus menegaskan perhatian Bunda PAUD Kabupaten Soppeng terhadap penguatan layanan pendidikan sejak usia dini. Sebab, kualitas pendidikan pada tahap awal kehidupan menjadi salah satu fondasi dalam membentuk karakter dan mempersiapkan generasi masa depan yang unggul.

Dengan adanya program revitalisasi tersebut, diharapkan satuan PAUD di Kabupaten Soppeng semakin mampu menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas dan ramah anak.

(Yund)

Bupati dan Wabup Soppeng Hadiri Launching Aksi Stop Stunting 2026, Kader dari 70 Desa/Kelurahan Dilibatkan

Makassar, Sigapnews.news, Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan dukungan terhadap percepatan penurunan angka stunting di Sulawesi Selatan. Hal tersebut ditandai dengan kehadiran Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, bersama Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle dalam Launching Aksi Stop Stunting (ASS) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (3/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Suwardi Haseng didampingi Wakil Bupati Selle KS Dalle yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Soppeng, serta Kepala Dinas Kesehatan, Retno Saputra Swedye, S.KM., M.Kes.

Tidak hanya di tingkat kabupaten, dukungan terhadap program tersebut juga melibatkan kader kesehatan dari 70 desa dan kelurahan di Kabupaten Soppeng. Para kader mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom Meeting bersama Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, beserta jajaran pengurus TP PKK.

Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Selatan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan kader dalam menjalankan berbagai intervensi penanganan stunting. Menurutnya, kader memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan program hingga ke tingkat keluarga dan masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur juga membagikan sepeda kepada sejumlah kader yang berhasil menjawab pertanyaan, baik peserta yang hadir langsung maupun yang mengikuti kegiatan secara daring.

Launching ASS 2026 tersebut diikuti lebih dari 500 peserta secara langsung dari berbagai unsur lintas sektor, mulai dari pimpinan pemerintah daerah, TPPS, organisasi perangkat daerah, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, organisasi perempuan, tenaga ahli, perguruan tinggi, instansi vertikal, organisasi profesi, perbankan hingga kader Aksi Stop Stunting.

Sementara itu, lebih dari 2.000 peserta lainnya mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting, yang terdiri atas kepala puskesmas se-Sulawesi Selatan, TP PKK kecamatan serta kader ASS dari desa dan kelurahan.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyerahan paket intervensi Aksi Stop Stunting dan paket Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF) sebagai bagian dari dukungan terhadap penanganan masalah gizi.

Keterlibatan kader dari 70 desa dan kelurahan di Kabupaten Soppeng menjadi salah satu bentuk penguatan pelaksanaan program hingga ke tingkat masyarakat. Melalui peningkatan kapasitas kader dan sinergi lintas sektor, intervensi penanganan stunting diharapkan dapat berjalan lebih responsif, terarah dan tepat sasaran.

(Yund)

Bangun Kesadaran Berlalu Lintas, Satlantas Polres Soppeng Turun ke Jalan Bagikan Brosur Operasi Patuh Pallawa 2026

Soppeng, Sigapnews.com, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Soppeng terus menggencarkan sosialisasi keselamatan berkendara dalam rangka Operasi Patuh Pallawa 2026. Kali ini, personel Satlantas menyasar para pengendara dan pengguna jalan dengan membagikan brosur berisi imbauan tertib berlalu lintas, Selasa (3/11/2026).

Melalui kegiatan tersebut, kepolisian berupaya mengajak masyarakat lebih memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya.

Tidak hanya membagikan brosur, petugas juga menyampaikan pesan-pesan edukatif secara langsung kepada pengendara. Materi sosialisasi meliputi kepatuhan terhadap rambu dan aturan lalu lintas, etika berkendara, serta pentingnya mengutamakan keselamatan selama perjalanan.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa Operasi Patuh Pallawa 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan disiplin masyarakat sekaligus membangun budaya berlalu lintas yang lebih baik.

Ia menegaskan, pendekatan edukasi dan persuasif perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami bahwa kepatuhan terhadap aturan bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan bersama.

“Keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Kami ingin masyarakat memahami bahwa setiap aturan yang diterapkan bertujuan melindungi keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Karena itu, kami mengajak seluruh pengguna jalan untuk menjadikan disiplin berlalu lintas sebagai kebutuhan, bukan sekadar kewajiban karena adanya petugas,” tegasnya.

Selain itu, Kapolres menginstruksikan personel agar mengutamakan pelayanan yang humanis selama operasi berlangsung. Edukasi kepada masyarakat diharapkan menjadi bagian penting dalam menciptakan hubungan yang baik antara kepolisian dan pengguna jalan.

Polres Soppeng berharap kegiatan sosialisasi ini mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, menekan angka pelanggaran, serta meminimalkan risiko kecelakaan dan fatalitas korban di wilayah Kabupaten Soppeng.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Satlantas Polres Soppeng di bawah pimpinan Kasat Lantas IPTU Asdar, S.Sos., M.M., dan berjalan aman, tertib dan lancar.

(Yund)

Sigap! Polres Soppeng Turun Tangan Tangani Kebakaran Lahan di Litae

Soppeng, Sigapnews.com, Jajaran Polres Soppeng menunjukkan respons cepat terhadap laporan darurat dari masyarakat. Tim PAMAPTA bersama piket fungsi langsung diterjunkan untuk mendatangkan lokasi kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Litae, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Senin (2/11/2026).

Kehadiran aparat di lokasi bertujuan untuk melakukan penanganan awal, berkoordinasi dengan instansi terkait, serta memastikan api tidak merembet ke area sekitar yang dapat membahayakan keselamatan warga.

Poin Penting Penanganan Kebakaran Lahan di Litae:
Respon Cepat (Quick Response): Petugas langsung bergerak sigap menuju lokasi begitu menerima laporan warga demi mencegah dampak yang lebih luas.

Koordinasi Lintas Instansi: Petugas di lapangan langsung berkoordinasi dengan pihak terkait guna mengoptimalkan penanggulangan dan pengendalian situasi.

Penegasan Kapolres Soppeng: AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., menekankan bahwa kecepatan respons dan kesiapsiagaan personel sangat krusial dalam menghadapi situasi darurat di tengah masyarakat.

Imbauan Tegas: Kepolisian mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar secara sembarangan dan meminta segera melapor jika menemukan titik api.

Polres Soppeng terus berkomitmen untuk hadir dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam mengantisipasi ancaman bencana maupun situasi darurat lingkungan lainnya.

(Yund)

Dandim 1423 Soppeng Sambut Siswa TK Lamung Patue, Kisah Bian Ingin Jadi Penjaga Langit Indonesia Curi Perhatian

Soppeng, Sigapnews.com,– Keceriaan dan mimpi masa depan mewarnai kunjungan peserta didik TK Negeri Lamung Patue Watansoppeng ke Markas Kodim 1423 Soppeng, Senin (2/11/2026).

Dalam kegiatan Outing Class tersebut, siswa Kelompok B2 dan B5 mendapat kesempatan mengenal lebih dekat kehidupan prajurit TNI. Kedatangan mereka disambut langsung Komandan Kodim 1423 Soppeng, Letkol Inf Eko Yulianto, bersama jajaran personel.

Sambutan hangat Dandim membuat suasana kunjungan berlangsung akrab. Anak-anak tampak antusias ketika diajak berinteraksi dan berbincang mengenai berbagai hal, termasuk cita-cita yang ingin mereka raih ketika dewasa.

Di hadapan para siswa, Letkol Inf Eko Yulianto memberikan motivasi agar mereka tumbuh menjadi generasi yang disiplin, berani, rajin belajar, dan memiliki semangat untuk menggapai impian.

Momen menarik terjadi ketika Dandim menanyakan siapa di antara anak-anak yang bercita-cita menjadi anggota TNI. Pertanyaan tersebut langsung memancing respons antusias dari peserta didik.

Salah satu jawaban yang mencuri perhatian datang dari Bian. Dengan penuh percaya diri, ia mengaku ingin menjadi anggota TNI Angkatan Udara.

"Aku ingin menjadi TNI Angkatan Udara kalau sudah besar nanti. Aku ingin naik pesawat, menjaga langit Indonesia, dan membanggakan orang tua," ungkap Bian polos.

Jawaban tersebut menjadi salah satu momen paling berkesan dalam kunjungan itu. Di balik kesederhanaan ungkapan seorang anak, tersimpan mimpi besar untuk kelak mengabdi kepada bangsa dan negara.

Kepala TK Negeri Lamung Patue Watansoppeng, Jumrah, S.Pd., menyampaikan terima kasih kepada Dandim 1423 Soppeng beserta seluruh jajaran atas penerimaan dan perhatian yang diberikan kepada peserta didik.

Ia menilai kunjungan tersebut memiliki nilai edukasi tersendiri karena anak-anak dapat melihat langsung lingkungan TNI, berinteraksi dengan prajurit, sekaligus mengenal nilai-nilai kedisiplinan dan cinta tanah air.

"Kami sangat berterima kasih atas sambutan hangat dari Bapak Dandim beserta seluruh anggota. Anak-anak mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Mereka bisa melihat langsung lingkungan TNI, berinteraksi dengan para prajurit, serta belajar tentang keberanian, kedisiplinan, dan cinta tanah air," tutur Jumrah.

Ia berharap pembelajaran di luar kelas dapat terus dikembangkan agar anak-anak memperoleh pengalaman nyata yang mendukung tumbuh kembang dan pembentukan karakter mereka.

Sementara itu, Guru Kelompok B2, Arliana, S.Pd., mengaku bangga melihat semangat dan keberanian anak didiknya selama mengikuti kegiatan.

Menurutnya, anak-anak tidak hanya menikmati suasana kunjungan, tetapi juga menunjukkan antusiasme ketika berinteraksi dengan anggota TNI. Bahkan, mereka turut menyanyikan lagu "Komando Latihan Pertempuran" dengan penuh semangat.

"Anak-anak sangat senang. Mereka begitu antusias bertemu langsung dengan anggota TNI. Kami juga melihat keberanian dan rasa percaya diri mereka semakin tumbuh. Pengalaman seperti ini tentu menjadi pembelajaran yang membekas bagi anak-anak," ujarnya.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari metode pembelajaran TK Negeri Lamung Patue untuk menghadirkan suasana belajar yang lebih kreatif, menyenangkan, dan dekat dengan kehidupan nyata.

Melalui kunjungan ini, anak-anak diperkenalkan bahwa profesi prajurit TNI bukan hanya tentang seragam dan tugas menjaga keamanan, tetapi juga membutuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, keberanian, serta pengabdian kepada negara.

Dari Markas Kodim 1423 Soppeng, anak-anak pulang membawa pengalaman baru. Dan bagi Bian, kunjungan itu mungkin menjadi salah satu langkah awal untuk mewujudkan mimpinya menjadi prajurit TNI AU, sang penjaga langit Indonesia.

(Red)

Melahirkan Lembaga Badan Amil Zakat Kabupaten Soppeng yang Lebih Profesional dan Terpercaya

Oleh: Abdul Rasyid, S.H., M.H.

(Mahasiswa Program Doktoral UIN Alauddin Makassar)

Dalam tahapan seleksi Anggota BAZNAS Kabupaten Soppeng, Penulis tergelitik untuk membuat catatan kritis mengenai arah dan masa depan BAZNAS Kabupaten Soppeng kedepannya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng memegang peran strategis dalam menggerakkan potensi ekonomi umat melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Di tengah tuntutan zaman yang dinamis, institusi pengelola zakat tidak lagi sekadar menjadi lembaga sosial berbasis sukarela, melainkan dituntut bertransformasi menjadi lembaga publik modern. Pengelolaan zakat yang profesional secara inheren dapat menciptakan kepercayaan masyarakat secara luas. Tanpa adanya profesionalisme, potensi zakat yang besar akan layu sebelum berkembang akibat keraguan publik. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Soppeng harus mengambil langkah baru dan melahirkan inovasi baru dalam menciptakan akuntabilitas serta transparansi yang menyeluruh demi kemaslahatan masyarakat Bumi Latemmamala.

II. Landasan Yuridis dan Kajian Normatif

Secara normatif-hukum, eksistensi dan operasionalisasi BAZNAS Kabupaten Soppeng memiliki landasan legalitas yang kuat dalam sistem tata negara Indonesia. Pengelolaan zakat secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diturunkan secara teknis melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014.

Melalui kacamata normatif, keprofesionalan BAZNAS ditakar dari kepatuhannya terhadap asas-asas hukum yang tertuang dalam Pasal 2 UU No. 23/2011, yaitu: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Secara hukum, BAZNAS Soppeng wajib melaksanakan audit berlapis:

Audit Keuangan: Dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen untuk memastikan tidak adanya fraud atau penyalahgunaan anggaran.

Audit Syariah: Dilakukan oleh Kementerian Agama RI guna menjamin bahwa distribusi zakat tepat sasaran kepada delapan golongan (asnaf).

Kepatuhan terhadap instrumen hukum ini bukan sekadar kewajiban birokrasi, melainkan tameng legalitas untuk melindungi dana umat.

III. Kajian Sosiologis: Membangun Kepercayaan Melalui Inovasi

Secara sosiologis, institusi zakat hidup dan berinteraksi di dalam tatanan masyarakat. Di Kabupaten Soppeng, kultur religiusitas berpadu erat dengan nilai kearifan lokal seperti Sitiroang, Slebbiang, sipatokkong (saling melihat, saling mengisi, dan saling menegakkan).

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tantangan terbesar lembaga filantropi Islam saat ini adalah krisis kepercayaan (crisis of trust). Masyarakat sering kali memilih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada kerabat karena belum melihat transparansi radikal dari lembaga formal—hal ini juga ditegaskan oleh tokoh masyarakat H. Justan Matta dan Hatta di sela diskusi santai di warung kopi pada Senin, 2 November 2026.

Di sinilah pengelolaan zakat yang profesional bertindak sebagai katalis utama dalam menciptakan dan merawat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan sosial tidak muncul dari imbauan lisan, melainkan dari pembuktian tata kelola. Sadar akan hal tersebut, BAZNAS Soppeng wajib merancang inovasi baru dan langkah baru dalam menciptakan akuntabilitas serta transparansi. Inovasi ini tidak lagi terbatas pada pelaporan berkala konvensional, melainkan mengadopsi ekosistem pelaporan digital berbasis aplikasi yang dapat diakses publik kapan saja. Ketika jarak sosiologis terkikis oleh keterbukaan informasi yang mutlak dan program pemberdayaan ekonomi yang nyata di lapangan, masyarakat dengan sendirinya akan menaruh legitimasi penuh kepada BAZNAS.

IV. Kajian Filosofis: Hakikat Zakat sebagai Pilar Keadilan

Secara filosofis, zakat bukan sekadar mekanisme pemindahan uang dari si kaya ke si miskin. Filantropi Islam dalam zakat mengandung dimensi transendental (hablun minallah) dan dimensi sosial (hablun minannas) yang mendalam. Kebijakan pengelolaan zakat pada hakikatnya adalah manifestasi dari sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang sejalan dengan tujuan syariat (Maqashid Asy-Syariah) yaitu kemaslahatan umat (jalb al-masalih).

Amil zakat secara filosofis bertindak sebagai "jembatan suci". Profesionalisme amil bukan sekadar tentang keahlian teknis, melainkan sebuah panggilan spiritual untuk menjaga amanah umat. Amil di BAZNAS Soppeng harus memiliki kompetensi yang tersertifikasi (misalnya melalui BNSP) sekaligus integritas moral yang kokoh. Ketika pengelolaan zakat dijalankan secara profesional, keadilan distributif akan mewujud, mengikis kesenjangan sosial, dan memastikan harta tidak hanya berputar di kalangan tertentu saja (QS. Al-Hasyr: 7).

Melahirkan BAZNAS Kabupaten Soppeng yang profesional dan terpercaya merupakan satu kesatuan utuh yang melibatkan tiga dimensi penting:

Normatif: Mematuhi UU No. 23/2011 dan PP No. 14/2014 dengan menjaga kedisiplinan audit keuangan eksternal dan audit syariah.

Sosiologis: Menyadari bahwa pengelolaan zakat yang profesional dapat menciptakan kepercayaan masyarakat, yang menuntut BAZNAS Soppeng untuk terus menghadirkan langkah baru dan inovasi baru dalam menciptakan akuntabilitas serta transparansi informasi bagi publik.

Filosofis: Menjaga kesucian tugas pengelolaan zakat demi menegakkan keadilan ekonomi dan kemaslahatan umat di Bumi Latemmamala.

V. Rekomendasi Strategis

Guna mewujudkan transformasi tersebut, berikut beberapa rekomendasi strategis bagi BAZNAS Kabupaten Soppeng ke depan:

Inovasi Platform Transparansi Real-Time: Mengembangkan terobosan teknologi berupa dasbor publik (situs web/aplikasi) yang memperlihatkan arus masuk uang ZIS dan titik penyalurannya secara transparan setiap hari.

Langkah Baru Sertifikasi Amil: Melakukan standardisasi kompetensi secara menyeluruh dengan mewajibkan sertifikasi resmi dari BNSP bagi seluruh amil pelaksana.

Model Pemberdayaan Zakat Produktif Lokal: Melahirkan inovasi program ekonomi berbasis klaster (misalnya klaster pertanian atau UMKM khas Soppeng) yang memiliki indikator dampak terukur untuk membuktikan akuntabilitas kemanfaatan zakat.

Publikasi Hasil Audit Secara Terbuka: Mengumumkan hasil audit laporan keuangan (opini WTP) dan audit syariah secara berkala di media massa lokal agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan transparansi yang otentik.

Integrasi Data Bersama Pemkab: Membangun langkah kolaboratif melalui integrasi data mustahik dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) daerah guna menjamin akuntabilitas penyaluran agar tepat sasaran dan objektif.

Bhayangkara Cup III Berakhir Sukses, Suwardi Haseng Sebut Soppeng Makin Diperhitungkan di Dunia Otomotif Sulsel

Soppeng, Sigapnews.com, Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Motocross dan Grasstrack Bhayangkara Cup III Sulawesi Selatan 2026 menjadi momentum penting bagi Kabupaten Soppeng dalam mendorong perkembangan olahraga otomotif. Kesuksesan penyelenggaraan ajang tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E.

Suwardi menilai keberhasilan kejuaraan yang berlangsung di Sirkuit Larakkiang, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, pada 31 Oktober hingga 1 November 2026, merupakan hasil kerja sama dan komitmen berbagai pihak, khususnya Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto bersama AMS Racing.

Apresiasi itu disampaikan Bupati saat menghadiri penutupan kejuaraan, Minggu (1/11/2026). Ia mengaku bangga karena Soppeng mampu menghadirkan kompetisi otomotif tingkat provinsi yang diikuti pembalap dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Suwardi menyampaikan penghargaan kepada Kapolres Soppeng beserta jajaran, IMI Sulawesi Selatan, KONI Soppeng, AMS Racing, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut.

Menurutnya, Bhayangkara Cup III memiliki nilai strategis bagi daerah. Kegiatan ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada para pembalap untuk menunjukkan kemampuan, tetapi juga membuka ruang pembinaan atlet muda dan memberikan hiburan bagi masyarakat.

“Berkat kerja keras saudara-saudara sekalian, event ini tidak hanya sukses melahirkan bibit-bibit pembalap berbakat, tetapi juga berhasil menghibur masyarakat sekaligus memperkuat posisi Soppeng sebagai destinasi utama olahraga otomotif di Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi penyelenggaraan event-event otomotif berikutnya dengan skala yang lebih besar, sehingga Soppeng semakin dikenal sebagai daerah yang memiliki perhatian terhadap pengembangan olahraga.

Suwardi juga menyampaikan selamat kepada para pembalap yang berhasil meraih gelar juara serta memberikan semangat kepada seluruh peserta untuk terus mengembangkan kemampuan.

Persaingan di lintasan Sirkuit Larakkiang berlangsung kompetitif hingga menghasilkan para juara dari sejumlah kelas yang dipertandingkan.

Athar Al Gifary asal Jawa Barat tampil sebagai pembalap terbaik dengan meraih Juara Umum Open setelah mengumpulkan 184 poin.

M. Zidane dari Blitar harus puas di posisi kedua dengan 173 poin, sementara Reyfaldo Bilqis asal Jambi menempati urutan ketiga dengan 157 poin.

Prestasi Athar semakin lengkap setelah berhasil mengamankan gelar Juara Umum Lokal Sulawesi dengan raihan 100 poin.

Adapun Juara Umum Taksi diraih Aril Salontahe dari Manado dengan 94 poin. Sementara pembalap kebanggaan tuan rumah, Zaky Aras, berhasil merebut Juara Umum Mini Moto dengan perolehan 86 poin.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto secara resmi mengakhiri seluruh rangkaian Kejurprov Motocross dan Grasstrack Bhayangkara Cup III Sulawesi Selatan 2026 setelah seluruh perlombaan selesai dilaksanakan.

Penyelenggaraan kejuaraan ini merupakan hasil kolaborasi Polres Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng, KONI, IMI Sulawesi Selatan, dan AMS Racing.

Sinergi tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan olahraga dapat menjadi sarana membangun kedekatan antara kepolisian dan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat melalui kegiatan yang positif.

Suksesnya Bhayangkara Cup III juga menjadi catatan tersendiri bagi Soppeng. Selain melahirkan para juara, kejuaraan ini memperkuat citra daerah sebagai salah satu wilayah yang potensial menjadi tuan rumah kompetisi olahraga otomotif di Sulawesi Selatan.

(Yund)

Dugaan Polisi Dobrak Pesantren Jadi Sorotan, KAKI Jatim Tantang Kapolri Buktikan Komitmen Polri Bersama Masyarakat

Jateng, Sigapnews.com, Dugaan tindakan pendobrakan yang dilakukan aparat kepolisian di lingkungan pondok pesantren memantik kritik dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur. Tindakan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut etika penegakan hukum sekaligus penghormatan terhadap ulama dan lembaga pendidikan keagamaan.

Ketua KAKI Jatim, Hosen, secara terbuka menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai aparat penegak hukum seharusnya mampu mengedepankan profesionalitas dan pendekatan persuasif tanpa mengabaikan prosedur hukum yang berlaku.

Menurutnya, pesantren bukan sekadar bangunan atau tempat aktivitas masyarakat, melainkan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, dan kehidupan keagamaan.

"Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Jika benar ada tindakan pendobrakan pesantren tanpa prosedur dan etika yang semestinya, maka hal itu harus dipertanggungjawabkan. Aparat tidak boleh merasa memiliki kewenangan tanpa batas," tegas Hosen, Sabtu (31/10/2026).

Ia mengingatkan bahwa kewenangan kepolisian harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan dengan tindakan yang berpotensi melukai kehormatan pihak lain.

Hosen juga mengaitkan persoalan tersebut dengan slogan Polri Bersama Masyarakat yang digaungkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Baginya, slogan tersebut semestinya tercermin dalam perilaku setiap personel kepolisian, termasuk ketika menjalankan tugas di lingkungan masyarakat dan lembaga keagamaan.

"Bagaimana masyarakat bisa merasa dilindungi jika tindakan aparat justru menimbulkan keresahan? Polri harus membangun kepercayaan, bukan menghadirkan ketakutan. Hormati ulama, hormati pesantren, dan jangan abaikan nilai-nilai kemanusiaan," ujarnya.

KAKI Jatim pun meminta Kapolri tidak tinggal diam. Hosen mendesak agar dugaan peristiwa tersebut segera diklarifikasi dan diusut secara objektif, termasuk memeriksa personel yang terlibat apabila terdapat indikasi pelanggaran prosedur maupun kode etik.

Ia menegaskan, transparansi menjadi penting agar masyarakat mengetahui duduk perkara sebenarnya dan tidak muncul kesan adanya pembiaran terhadap tindakan aparat yang dipersoalkan.

"Kapolri harus membuktikan bahwa Polri Bersama Masyarakat bukan sekadar slogan. Jika ada anggota yang terbukti melanggar, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan. Jangan biarkan kepercayaan rakyat terhadap institusi Polri rusak karena tindakan di lapangan," tutup Hosen.

(Redho)

Tekan Balap Liar, Polres Soppeng Jadikan Bhayangkara Cup III Wadah Pembinaan Generasi Muda

Soppeng, Sigapnews.com, Mengubah potensi balap liar menjadi prestasi olahraga menjadi salah satu pesan penting di balik penyelenggaraan AMS Racing Bhayangkara Cup III Grasstrack dan Motocross 2026 yang digelar Polres Soppeng.

Berlangsung di Sirkuit Larakkiang, Pakkanrebete, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Sabtu (31/10/2026), kejuaraan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan kecintaan terhadap dunia otomotif melalui jalur kompetisi yang resmi, aman, dan menjunjung tinggi sportivitas.

Kasat Reskrim Polres Soppeng Iptu Firman, selaku Ketua Panitia Pelaksana, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kepolisian terhadap perkembangan minat dan bakat generasi muda, khususnya di bidang olahraga otomotif.

Ia menilai, hobi balap motor yang tidak tersalurkan dengan baik berpotensi mendorong anak muda melakukan aksi balap liar di jalan umum. Karena itu, kehadiran kompetisi resmi diharapkan menjadi alternatif sekaligus sarana pembinaan bagi para pecinta otomotif.

"Kami berharap melalui kegiatan ini dapat mengurangi aksi balap liar yang kerap membahayakan keselamatan para pengguna jalan," tegasnya.

Menurut Iptu Firman, Bhayangkara Cup III juga memberikan kesempatan kepada pembalap lokal untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman bertanding, serta mengukur potensi mereka menghadapi persaingan yang lebih tinggi.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng, TNI-Polri, komunitas otomotif, insan pers, sponsor, dan seluruh masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya kejuaraan tersebut.

Apresiasi khusus juga diberikan kepada panitia, personel pengamanan, tenaga medis, dan marshal yang telah bekerja memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan lancar.

Di sisi lain, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto menekankan bahwa penyelenggaraan Bhayangkara Cup III merupakan bagian dari upaya Polri menghadirkan kegiatan yang bermanfaat dan dekat dengan kehidupan generasi muda.

Menurutnya, kepolisian tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong kegiatan positif yang dapat mengembangkan potensi masyarakat.

“Melalui kegiatan ini kita berharap dapat mengurangi aksi balap liar, membudayakan keselamatan pengguna jalan, dan membangun budaya lomba secara profesional sesuai aturan yang berlaku,” ungkap AKBP Hari Budiyanto.

Ia juga memberikan motivasi kepada seluruh rider agar menjadikan kejuaraan tersebut sebagai kesempatan menunjukkan kemampuan dan meraih prestasi.

“Tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan keahlianmu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng. Jadikan kejuaraan ini sebagai ajang untuk meraih prestasi dan membuktikan kemampuan secara sportif,” tegasnya.

Kapolres berharap, kompetisi tersebut tidak berhenti sebagai agenda olahraga semata, tetapi mampu melahirkan atlet-atlet otomotif potensial dari Kabupaten Soppeng yang dapat bersaing di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.

Dengan demikian, Bhayangkara Cup III menjadi gambaran bahwa olahraga otomotif dapat diarahkan sebagai sarana pembinaan, pencegahan balap liar, sekaligus ruang untuk membangun generasi muda yang berprestasi dan sadar keselamatan berlalu lintas.

(Yund/JOIN)

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto Resmi Buka Bhayangkara Cup III, 129 Rider Ikuti Final Kejurprov 2026

Soppeng, Sigapnews.com, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., resmi membuka Bhayangkara Cup III Final Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Grasstrack dan Motocross 2026 di Sirkuit Larakiang, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sabtu (31/10/2026). Kejuaraan ini diikuti sebanyak 129 rider dari berbagai daerah dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng, S.E.

Penyelenggaraan ajang otomotif tersebut menjadi bagian dari kolaborasi Polres Soppeng dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendorong perkembangan olahraga otomotif sekaligus menyediakan ruang kompetisi positif bagi generasi muda.

Bupati Suwardi Haseng turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Bhayangkara Cup III sebagai bagian dari upaya menghadirkan kegiatan olahraga yang berdampak bagi masyarakat dan membuka kesempatan bagi para atlet otomotif untuk mengembangkan prestasi.

Kejuaraan yang berlangsung selama dua hari, 31 Oktober hingga 1 November 2026, ini diikuti pembalap dari Kabupaten Soppeng maupun sejumlah daerah lainnya. Berbagai kelas dipertandingkan, mulai dari Trail Standar, Bebek Standar, Bebek Modifikasi, Trail Tune Up, Mini Trail, Mini Moto, Adventure hingga kelas FFA dan kategori lainnya.

Pembukaan kegiatan dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Soppeng, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Daniel Mario Halashon Sigalingging, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Nahruddin, S.Ag., M.H., pimpinan BUMN/BUMD, para Pejabat Utama Polres Soppeng, Ketua KONI Soppeng Andi Muh. Sadri, Ketua Panitia IPTU Firman, S.H., M.H., Owner Noor Travel Muh. Akbar, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto mengatakan bahwa Bhayangkara Cup III tidak hanya menjadi ajang adu kecepatan dan keterampilan, tetapi juga wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat di bidang olahraga otomotif.

Ia berharap kejuaraan ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi aksi balap liar sekaligus membangun budaya kompetisi yang profesional dan mengutamakan keselamatan.

“Melalui kegiatan ini kita berharap dapat mengurangi aksi balap liar, membudayakan keselamatan pengguna jalan, dan membangun budaya lomba secara profesional sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Kapolres juga mengajak seluruh peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap mengedepankan keselamatan dan menjunjung tinggi sportivitas.

“Tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan keahlianmu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng. Jadikan kejuaraan ini sebagai ajang untuk meraih prestasi dan membuktikan kemampuan secara sportif,” tegasnya.

Melalui Bhayangkara Cup III, sinergi Polres Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng, KONI, dan komunitas otomotif diharapkan semakin memperkuat pembinaan olahraga otomotif di daerah.

Selain menjadi ajang perebutan prestasi, kegiatan ini juga diharapkan mempererat silaturahmi antarpembalap dan komunitas otomotif, menghadirkan hiburan bagi masyarakat, serta memberikan ruang bagi lahirnya atlet-atlet potensial dari Kabupaten Soppeng.

(Yund)

Polemik Data Atlet Biliar Sulsel Mengemuka, NONO: KONI Harus Pastikan Pedum Dijalankan

Sulsel, Sigapnews.com, Dugaan ketidaksesuaian pendataan atlet cabang olahraga biliar di Sulawesi Selatan menjadi perhatian sejumlah insan olahraga dari berbagai kabupaten/kota. Mereka meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel segera turun tangan menyikapi persoalan yang diduga berkaitan dengan penerapan Pedoman Umum (Pedum).

Persoalan tersebut bermula dari adanya dugaan perbedaan antara data awal atlet dengan data akhir yang tercantum dalam daftar Entry By Name. Perubahan data yang dipersoalkan itu dinilai membutuhkan penjelasan terbuka, terutama menyangkut dasar administrasi, mekanisme verifikasi, serta pihak yang memiliki kewenangan melakukan perubahan.

Sejumlah pembina dan pelatih biliar daerah menduga terdapat proses perubahan data yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, mereka mempertanyakan kemungkinan adanya atlet tertentu yang dapat memenuhi persyaratan melalui perubahan data yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Situasi tersebut memunculkan desakan agar seluruh proses pendataan atlet POBSI Sulsel diperiksa secara menyeluruh.

Resky Putra Pratama, S.H., yang akrab disapa NONO, selaku Wakil Ketua III POBSI Kabupaten Soppeng, menilai persoalan ini harus disikapi secara serius dan tidak boleh dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan.

Menurutnya, setiap tahapan administrasi dalam olahraga harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau ada perbedaan antara data awal dan data akhir, tentu harus ada penjelasan. Perubahan data bukan sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja tanpa dasar administrasi yang jelas. Apalagi jika perubahan tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan atlet," ujar NONO, Sabtu (31/10/2026).

NONO mengungkapkan bahwa pembinaan atlet di tingkat kabupaten/kota membutuhkan proses panjang. Para pelatih dan pengurus daerah berupaya menyiapkan atlet agar mampu bersaing melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Karena itu, ia menilai penerapan aturan harus dilakukan secara konsisten tanpa memberikan ruang bagi dugaan perlakuan khusus kepada pihak tertentu.

"Semua daerah punya tanggung jawab membina atlet. Kami ingin hasil pembinaan itu dihargai melalui kompetisi yang berjalan sesuai aturan. Jangan sampai muncul kesan bahwa ada atlet yang mendapatkan kemudahan, sementara daerah lain harus mengikuti seluruh persyaratan," tegasnya.

Ia menambahkan, prinsip fair play harus menjadi dasar sejak proses pendaftaran hingga penetapan atlet, bukan hanya menjadi slogan ketika pertandingan berlangsung.

Baginya, Pedum KONI Sulsel merupakan acuan yang harus dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan event olahraga.

Untuk mendapatkan kejelasan, sejumlah insan biliar kabupaten/kota meminta KONI Sulsel mengambil langkah konkret melalui tiga tuntutan.

Pertama, meminta Ketua Umum KONI Sulsel membentuk tim investigasi independen untuk menelusuri dugaan penyimpangan data atlet pada cabang olahraga biliar.

Kedua, meminta pengurus POBSI Sulsel membuka data awal dan data akhir atlet, termasuk dokumen Entry By Name, sehingga seluruh proses perubahan dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan.

Ketiga, meminta audit terhadap mekanisme pendataan serta verifikasi ulang dokumen atlet yang dipersoalkan berdasarkan Pedum KONI Sulsel.

NONO menegaskan, langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan memastikan tidak ada aturan yang dilanggar dalam proses penetapan atlet.

"Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Biarkan KONI melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen dan fakta. Jika memang tidak ada penyimpangan, sampaikan secara terbuka. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindak lanjut sesuai aturan," katanya.

Ia berharap persoalan ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola organisasi dan membangun kepercayaan antarpengurus POBSI kabupaten/kota.

"Jangan sampai kepercayaan insan biliar daerah hilang karena tidak adanya transparansi. Kami ingin biliar Sulsel maju, tetapi kemajuan itu harus dibangun di atas aturan, kejujuran, dan sportivitas," tutup NONO.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya mendapatkan klarifikasi dari pengurus POBSI Sulsel dan Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel masih terus dilakukan.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait agar dugaan tersebut dapat diklarifikasi secara terbuka dan pemberitaan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan.

(Yund) 

Gerakan BARISAN SIPAKAINGE Digelorakan, MAN 1 Soppeng Integrasikan Kepedulian Lingkungan dan Nilai Keimanan

Soppeng, Sigapnews.com, Tidak sekadar mengajarkan ilmu pengetahuan dan agama, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Soppeng juga terus memperkuat pendidikan karakter melalui kepedulian terhadap lingkungan. Salah satunya dengan menyosialisasikan gerakan BARISAN SIPAKAINGE yang mengusung nilai kearifan lokal Bugis dan pendekatan ekoteologi.

Gerakan tersebut langsung ditindaklanjuti Kepala MAN 1 Soppeng, Dr. Musmuliadi, S.Ag., M.A., melalui rapat koordinasi bersama seluruh guru dan pegawai di lingkungan madrasah, Jumat (30/10/2026).

Langkah ini dilakukan menyusul rapat koordinasi daring Bidang Pendidikan Madrasah (Penmad) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi upaya menyatukan pemahaman dan komitmen seluruh warga madrasah dalam mengimplementasikan program tersebut.

BARISAN merupakan akronim dari Bersih, Asri, Rindang, Indah, Sehat, Aman, dan Nyaman. Sementara SIPAKAINGE adalah filosofi Bugis yang mengandung makna saling mengingatkan.

Melalui konsep tersebut, MAN 1 Soppeng ingin membangun kesadaran bahwa lingkungan pendidikan yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan atau petugas kebersihan, tetapi merupakan kewajiban bersama seluruh warga madrasah.

Musmuliadi menegaskan, setiap warga madrasah harus berkontribusi melalui tindakan nyata dan menjadi contoh dalam membangun kebiasaan positif.

"Ini adalah tanggung jawab kolektif seluruh warga madrasah. Setiap individu harus mengambil peran, menjadi teladan, dan tidak segan saling mengingatkan dalam kebaikan dengan santun dan penuh kepedulian," ujarnya.

Komitmen tersebut juga ditopang pengalaman MAN 1 Soppeng dalam membangun lingkungan pendidikan yang sehat dan ramah anak.

Sejumlah penghargaan telah diraih, di antaranya Sekolah Sehat Nasional pada 2017, Sekolah Ramah Anak Terbaik Nasional pada 2018, Standarisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak pada 2021, serta penghargaan Sekolah Adiwiyata pada 2025.

Dengan berbagai capaian itu, pelaksanaan BARISAN SIPAKAINGE menjadi bagian dari penguatan program yang telah berjalan sekaligus upaya meningkatkan kesadaran ekologis di lingkungan madrasah.

Aspek yang menjadi perhatian utama dalam gerakan ini adalah penerapan ekoteologi. Pendekatan tersebut menempatkan kepedulian terhadap alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai keimanan.

Musmuliadi berpandangan, pembentukan karakter peduli lingkungan harus dimulai dari pembiasaan. Peserta didik perlu diberi contoh dan kesempatan untuk mempraktikkan langsung perilaku menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan.

"Peserta didik tidak cukup hanya diajarkan teori tentang alam, tetapi harus dibiasakan mempraktikkannya. Membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman, dan menjaga kebersihan masjid hingga kelas adalah cerminan karakter seorang Muslim yang bertanggung jawab," tambahnya.

Ia juga mengingatkan agar gerakan tersebut tidak berhenti sebatas slogan maupun kegiatan sosialisasi, tetapi benar-benar menjadi budaya yang diterapkan secara konsisten.

"BARISAN SIPAKAINGE harus menjadi budaya, dan ekoteologi menjadi ruh yang menggerakkan kepedulian kita. Menjaga alam adalah amanah, merawat lingkungan adalah ibadah, dan saling mengingatkan adalah tradisi," tegasnya.

Melalui gerakan ini, MAN 1 Soppeng menargetkan terbentuknya lingkungan pendidikan yang tidak hanya unggul dalam prestasi akademik dan keagamaan, tetapi juga mampu menanamkan kepedulian sosial serta tanggung jawab terhadap kelestarian alam.

Sebuah ikhtiar membangun generasi berkarakter melalui perpaduan pendidikan, keimanan, kearifan lokal, dan kepedulian lingkungan.

(Yund)

Usai Tuding Wartawan Minta Uang, Karyawan SPPG Lalabata 01 Ditegur, Mitra Yayasan Sampaikan Maaf

Soppeng, Sigapnews.com, Pernyataan seorang karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BGN Lalabata 01 yang menyebut wartawan kerap meminta uang kepada pihak yayasan berbuntut klarifikasi. Perwakilan mitra Yayasan Nurul Ilham, Indra, akhirnya angkat bicara sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh insan pers.

Klarifikasi tersebut disampaikan Indra pada Jumat (30/10/2026), menyusul munculnya polemik terkait pemberitaan penghentian sementara distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Lalabata 01, Jalan Kemakmuran, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Indra menjelaskan, penghentian sementara operasional SPPG tersebut bukan karena berstatus suspend, melainkan adanya sejumlah kendala administrasi dan persoalan pendanaan.

Menurutnya, salah satu persoalan yang dihadapi berkaitan dengan kewajiban pelaporan harian yang menjadi bagian dari ketentuan operasional SPPG.

"Ini bukan suspend, tetapi memang dilarang beroperasi untuk sementara waktu dengan menggunakan uang pribadi, dan penghentian juga karena dananya belum masuk," jelas Indra.

Ia juga menyebutkan bahwa kondisi serupa tidak hanya terjadi di Soppeng. Berdasarkan informasi yang disampaikannya, sekitar 6.000 SPPG di berbagai wilayah Indonesia turut mengalami penghentian sementara.

Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada persoalan operasional tersebut. Sikap seorang karyawan perempuan yang mempertanyakan pemberitaan media justru memunculkan polemik tersendiri.

Dalam pemberitaan Potretsulsel.com, karyawan tersebut mempertanyakan alasan wartawan memberitakan terhentinya distribusi MBG, bahkan menyatakan tidak ada keberatan dari orang tua murid.

"Apa masalahnya kalau terhenti, na ndak adaji keberatan dari orang tua murid. Apa hubungannya media menulis masalah ini," demikian pernyataannya.

Lebih jauh, karyawan tersebut juga melontarkan tudingan bahwa wartawan yang memberitakan persoalan SPPG pada akhirnya akan meminta uang kepada pihak yayasan.

"Terus, kalau berita seperti ini ditulis, ujung-ujungnya wartawan pasti minta uang saja ke yayasan, sudah banyak kejadian," ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi persoalan karena menyangkut nama baik profesi wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Merespons hal itu, Indra menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi internal dan memberikan peringatan keras kepada karyawan yang bersangkutan.

Ia pun secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas ucapan yang telah menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan insan pers.

"Mewakili oknum karyawan, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan yang terjadi," ungkapnya.

Indra menegaskan, pihak yayasan tidak menginginkan kejadian serupa terulang. Ia bahkan menyebut adanya konsekuensi tegas apabila karyawan tersebut kembali melakukan tindakan yang sama.

"Kami sudah melakukan peringatan keras terhadap oknum karyawan. Jika melakukan lagi, tentunya ada konsekuensi, termasuk dikeluarkan," tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menghormati tugas dan fungsi wartawan sebagai pihak yang mencari, mengumpulkan, mengolah, serta menyampaikan informasi kepada publik.

"Jadi sekali lagi, atas nama pihak yayasan dan mitra, mewakili oknum karyawan, kami memohon maaf kepada insan pers secara keseluruhan," tuturnya.

Indra berharap permohonan maaf tersebut dapat mengakhiri kesalahpahaman sekaligus menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran pengelola SPPG agar lebih bijak dalam berkomunikasi dengan media.

(Red)

Cegah Penyakit Jantung, Soppeng Cetak 30 Kader Penggerak Hidup Sehat hingga Desa

Soppeng, Sigapnews.com, Upaya pencegahan penyakit jantung di Kabupaten Soppeng mulai diperkuat melalui pembentukan kader penggerak kesehatan masyarakat. Sebanyak 30 peserta mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Klub Jantung Sehat Tingkat Dasar yang dipersiapkan untuk mengembangkan gerakan hidup sehat hingga tingkat desa.

Pelatihan yang berlangsung di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Jumat (30/10/2026), tersebut merupakan hasil kolaborasi Yayasan Jantung Indonesia Cabang Provinsi Sulawesi Selatan, Yayasan Hadji Kalla, dan TP PKK Kabupaten Soppeng.

Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, yang membuka kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan jantung membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.

Ia mengapresiasi Yayasan Jantung Indonesia dan Yayasan Hadji Kalla yang telah mengambil bagian dalam mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan, khususnya melalui upaya pencegahan penyakit jantung.

Menurutnya, pelatihan ini memiliki nilai penting karena peserta tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat.

Suarni berharap para peserta dapat mengikuti seluruh materi dan praktik secara maksimal sehingga ilmu yang diperoleh bisa diterapkan sekaligus disebarluaskan di lingkungan masing-masing.

"TP PKK Kabupaten Soppeng siap mendukung upaya ini karena keluarga merupakan fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera," demikian pesan yang disampaikan dalam sambutannya.

Sekretaris Yayasan Jantung Indonesia Cabang Provinsi Sulawesi Selatan, Delya Djafar, mengatakan bahwa 30 peserta tersebut merupakan calon penggerak yang diharapkan menjadi fondasi pengembangan Klub Jantung Sehat di Kabupaten Soppeng.

Ia mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan kesungguhan peserta selama mengikuti pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, mulai pukul 08.00 hingga 17.30 WITA.

Delya berharap materi yang diberikan dapat menjadi bekal bagi peserta untuk mengedukasi masyarakat, sehingga manfaat program tidak berhenti pada kegiatan pelatihan semata.

Sementara itu, Program Officer Bidang Kemanusiaan Yayasan Hadji Kalla, Muhammad Jumadi, menaruh harapan agar para peserta mampu membentuk dan mengembangkan Klub Jantung Sehat di wilayah masing-masing.

Ia juga menekankan pentingnya membangun kebiasaan hidup sehat melalui olahraga teratur, menghindari rokok, serta meningkatkan perhatian terhadap faktor risiko penyakit jantung, termasuk tekanan darah tinggi atau hipertensi.

Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperluas gerakan hidup sehat di Kabupaten Soppeng. Dengan hadirnya para penggerak di berbagai wilayah, edukasi mengenai kesehatan jantung diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas, termasuk di tingkat desa.

Kegiatan ini turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng serta perwakilan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Soppeng.

(Yund)

Bupati Soppeng Raih Penghargaan PWI Sulsel 2026, Komitmen Pendidikan Mendapat Apresiasi

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menerima penghargaan PWI Sulsel Awards 2026 kategori Kepala Daerah yang Berkomitmen dan Berprestasi dalam Memajukan Dunia Pendidikan. Penghargaan tersebut diserahkan Ketua PWI Sulawesi Selatan, Suwardi Tahir, di Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Kamis malam (29/10/2026).

Penyerahan penghargaan berlangsung dalam suasana silaturahmi yang mempertemukan Bupati Soppeng dengan jajaran PWI Sulsel dan Sekretaris Jenderal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Makali Kumar, S.H., beserta rombongan.

Dalam pertemuan itu, Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan penghargaan yang diterimanya. Ia berharap hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers semakin erat sehingga komunikasi serta kerja sama dalam mendukung pembangunan dapat terus berjalan.

“Terima kasih kepada Ketua PWI Sulsel, Sekjen SMSI Pusat, dan seluruh rombongan yang telah bersilaturahmi malam ini. Penghargaan ini luar biasa. Kami berharap sinergi positif antara pemerintah daerah dan insan pers dapat terus terjaga dan berkesinambungan,” ungkap Suwardi Haseng.

Ia menegaskan pentingnya menjaga sinergi dengan media sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi publik yang baik. Melalui pemberitaan yang informatif, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai berbagai perkembangan dan program pembangunan daerah.

Penghargaan Diserahkan dalam Kunjungan ke Soppeng

PWI Sulsel Awards 2026 merupakan ajang penghargaan yang digelar dalam rangkaian pelantikan pengurus PWI Sulawesi Selatan periode 2026–2031 di Hotel Claro, Makassar, pada 17 Oktober 2026.

Selain Bupati Soppeng, sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan juga memperoleh penghargaan atas kontribusi mereka dalam berbagai sektor pembangunan.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menerima penghargaan sebagai Tokoh Pembangunan dan Konektivitas Daerah. Bupati Maros, Chaidir Syam, serta Bupati Luwu, Patahudding, mendapat apresiasi atas kontribusi dalam pembangunan inklusif dan pelayanan dasar.

Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menerima penghargaan sebagai kepala daerah inovator pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan peternakan. Sementara Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, mendapat penghargaan atas inovasi ketahanan pangan.

Penghargaan lainnya diberikan kepada Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, atas kepedulian terhadap pendidikan dan kesejahteraan lanjut usia. Kepala daerah dari Kabupaten Barru, Wajo, dan Kepulauan Selayar turut mendapat apresiasi dalam kategori berbeda.

PWI Sulsel Awards 2026 diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dan dedikasi tokoh serta kepala daerah yang dinilai berperan dalam pembangunan dan berbagai bidang yang bermanfaat bagi masyarakat.

Bagi Kabupaten Soppeng, penghargaan di bidang pendidikan tersebut menjadi momentum untuk terus mendorong peningkatan mutu pendidikan, memperluas akses layanan, dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

(Red)

Herwan Ketua JOIN Soppeng Minta Pengelola MBG Jalan Kemakmuran Klarifikasi Tudingan terhadap Wartawan

Soppeng, Sigapnews.com, Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kabupaten Soppeng, Herwan, S.H., M.Si., menyampaikan keprihatinan atas pernyataan seorang karyawan yayasan pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Kemakmuran, Kabupaten Soppeng, yang diduga mengaitkan pemberitaan media dengan permintaan uang oleh wartawan.

Pernyataan tersebut mencuat setelah seorang karyawan perempuan menyampaikan keberatan ketika dimintai keterangan mengenai terhentinya penyaluran makanan MBG ke sejumlah sekolah. Pernyataan itu dikutip dalam pemberitaan Potretsulsel.com.

Dalam pemberitaan tersebut, karyawan itu mempertanyakan alasan media mengangkat persoalan penghentian distribusi makanan, dengan alasan tidak adanya keberatan dari orang tua murid.

Bahkan, ia menyampaikan dugaan bahwa pemberitaan serupa kerap berujung pada permintaan uang kepada pihak yayasan oleh wartawan.

Pernyataan tersebut mendapat perhatian dari Herwan. Ia menilai, tudingan yang menyangkut integritas profesi wartawan seharusnya tidak disampaikan secara umum tanpa penjelasan mengenai fakta dan bukti yang mendasarinya.

Menurut Herwan, tugas wartawan adalah mencari, mengumpulkan, memverifikasi, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, konfirmasi kepada pihak terkait merupakan bagian penting untuk memperoleh informasi yang berimbang.

“Ketika ada persoalan dalam pelayanan publik, media memiliki kepentingan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Konfirmasi kepada pengelola merupakan bagian dari kerja jurnalistik, bukan alasan untuk langsung mengaitkannya dengan tudingan tertentu,” demikian inti sikap yang disoroti dalam persoalan tersebut.

Ia juga menilai, jika memang terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum wartawan, hal itu perlu dijelaskan secara spesifik dan disertai bukti agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap seluruh insan pers.

Penghentian Distribusi MBG Perlu Dijelaskan

Selain polemik pernyataan karyawan, perhatian publik juga tertuju pada informasi mengenai penghentian sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Kemakmuran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, dapur tersebut disebut telah dua kali mengalami suspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena diduga bermasalah.

Namun, informasi mengenai frekuensi penghentian, penyebab, dan status operasional terkini masih membutuhkan penjelasan resmi dari BGN maupun pihak pengelola.

Kejelasan tersebut dinilai penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai alasan distribusi makanan terhenti dan bagaimana kelanjutan pelayanan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat.

Sebagai program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi, pelaksanaan MBG membutuhkan pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap persoalan operasional perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

Herwan pun meminta pihak pengelola memberikan klarifikasi terhadap pernyataan karyawannya sekaligus menjelaskan persoalan operasional dapur MBG di Jalan Kemakmuran.

Media memiliki peran dalam menyampaikan informasi kepada publik, sementara pihak pengelola juga memiliki hak untuk menjelaskan duduk persoalan berdasarkan fakta yang ada.

Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi resmi dari pihak yayasan dan BGN terkait pernyataan tersebut serta informasi penghentian sementara dapur masih diperlukan.

Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.

(Yund)

Kapolres Soppeng Tekankan Pentingnya Pendidikan Tinggi, Personel Didorong Lanjut Magister Manajemen di Unipol

Soppeng, Sigapnews.com,– Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mendorong personel mengembangkan kompetensi melalui pendidikan lanjutan hingga jenjang magister.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pembukaan Sosialisasi Program Pascasarjana (S2) Magister Manajemen Universitas Lamappapoleonro yang berlangsung di Aula Tantya Sudhirajati Mapolres Soppeng, Jalan Latenri Bali, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan ini menyasar perwakilan personel yang telah menyelesaikan pendidikan strata satu (S1), sebagai langkah awal untuk memberikan informasi mengenai kesempatan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto dalam sambutannya menegaskan, peningkatan kemampuan anggota Polri harus berjalan seiring dengan perkembangan tantangan tugas dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin berkualitas.

Menurutnya, pengalaman di lapangan merupakan modal penting bagi anggota, tetapi harus diperkuat dengan pengetahuan akademik, wawasan luas, serta kemampuan manajerial yang memadai.

“Peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan investasi penting bagi institusi Polri. Personel yang memiliki pengetahuan, wawasan, dan kemampuan manajerial yang baik akan lebih siap menghadapi dinamika tugas serta tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin berkembang,” ungkapnya.

Ia menilai, pendidikan lanjutan dapat menjadi salah satu sarana untuk membentuk personel yang mampu berpikir lebih sistematis, mengambil keputusan secara tepat, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Karena itu, Kapolres mengajak personel yang memenuhi persyaratan agar tidak menyia-nyiakan peluang untuk meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan formal.

“Pendidikan harus menjadi landasan untuk membentuk personel yang semakin profesional, berintegritas, dan mampu mengambil keputusan secara tepat serta bertanggung jawab. Saya berharap kesempatan ini dapat menjadi motivasi bagi anggota untuk terus mengembangkan diri, tanpa mengesampingkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri,” tegasnya.

Bekal Akademik untuk Mendukung Tugas Kepolisian

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Rektor I Universitas Lamappapoleonro, Dr. Asmini, S.E., M.Si., memaparkan informasi mengenai Program Magister Manajemen sebagai alternatif pengembangan kompetensi akademik bagi personel Polres Soppeng.

Sosialisasi ini diharapkan membantu anggota memahami peluang melanjutkan pendidikan S2 sekaligus mempertimbangkan manfaatnya bagi pengembangan kapasitas pribadi dan profesional.

Upaya peningkatan kualitas personel melalui pendidikan diharapkan turut memperkuat kesiapan anggota dalam menghadapi dinamika organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta mendukung pelayanan kepolisian yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kegiatan dimulai pukul 08.25 Wita dan berakhir pada pukul 09.45 Wita. Selama pelaksanaan sosialisasi, situasi berlangsung aman dan tertib.

(Yund)

Bunda PAUD Soppeng Tinjau Tiga TK, Revitalisasi Diharapkan Tingkatkan Kenyamanan Belajar

Soppeng, Sigapnews.com, Bunda PAUD Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan revitalisasi tiga Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Soppeng, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan ini menyasar dua TK di Kecamatan Lalabata, yakni TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jerae Pioli dan TK Aisyiyah Bustanul Athfal Bila, serta TK PKK Mujahidin Lamogo di Kecamatan Liliriaja.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan revitalisasi sekaligus memastikan kondisi sarana dan prasarana pendidikan menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini.

Hj. Suarni Suwardi menekankan bahwa revitalisasi sekolah harus memberikan manfaat bagi peserta didik, terutama dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak.

Menurutnya, ketersediaan fasilitas yang memadai dapat membantu menunjang kegiatan belajar mengajar serta memberikan ruang yang lebih mendukung bagi anak-anak untuk mengikuti proses pembelajaran.

Ia berharap pelaksanaan revitalisasi di ketiga TK tersebut berjalan dengan baik sehingga fasilitas yang dibenahi dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga dan merawat sarana maupun prasarana yang telah diperbaiki. Pemeliharaan yang baik diperlukan agar fasilitas tersebut tetap berfungsi dan dapat digunakan dalam jangka panjang.

Dalam kegiatan tersebut, Bunda PAUD Soppeng turut didampingi pihak terkait, serta disambut oleh pengelola dan tenaga pendidik dari masing-masing TK.

Monitoring ini diharapkan menjadi bagian dari upaya mendorong tersedianya fasilitas pendidikan anak usia dini yang lebih layak di Kabupaten Soppeng, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan pelayanan PAUD.

(Yund)

Dugaan Promosi Rokok di Madina Super League 2026 Disorot, Kadispora Madina Akan Koordinasi dengan Askab PSSI

Madina, Sigapnews.com, Pelaksanaan Madina Super League 2026 di Lapangan Mangga Dua, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menjadi sorotan setelah muncul dugaan promosi produk tembakau dalam rangkaian pertandingan. Persoalan tersebut memicu desakan agar pihak penyelenggara memberikan klarifikasi dan otoritas sepak bola bersama instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut.

Sorotan mencuat setelah pada waktu istirahat babak pertama pertandingan, Selasa (27/10/2026), terdengar pengumuman melalui pengeras suara yang menyebutkan bahwa penonton yang memiliki rokok merek Apel Royal berkesempatan mendapatkan hadiah uang tunai.

Pengumuman tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan promosi produk tembakau, terutama karena kegiatan olahraga dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak dan remaja.

Sejumlah pihak menilai, apabila kegiatan tersebut terbukti merupakan bagian dari promosi atau aktivasi sponsor produk tembakau, maka legalitasnya perlu diperiksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan organisasi sepak bola yang relevan.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Mandailing Natal, Parlin Lubis, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi inisiatif swasta yang menyelenggarakan kegiatan olahraga bagi masyarakat.

Namun, ia menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan olahraga tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

"Pada prinsipnya, kami mengapresiasi inisiatif pihak swasta dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga yang sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.

Namun demikian, setiap kegiatan olahraga harus tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Parlin Lubis.

Terkait pemberitaan mengenai dugaan promosi produk tembakau dalam Madina Super League 2026, Parlin berharap pihak penyelenggara memberikan klarifikasi.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Askab PSSI Mandailing Natal untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Terkait pemberitaan mengenai dugaan promosi produk tembakau dalam Madina Super League 2026, kami berharap pihak penyelenggara dapat memberikan klarifikasi dan terlebih dahulu kami akan berkoordinasi ke Askab PSSI Madina," ungkapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan dugaan promosi produk tembakau dalam turnamen itu memerlukan penjelasan lebih lanjut dari penyelenggara dan koordinasi dengan pihak terkait.

Persoalan ini juga berkaitan dengan ketentuan pengendalian produk tembakau di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur berbagai pembatasan terkait iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau.

Ketentuan tersebut perlu dicermati untuk menilai apakah pengumuman pemberian hadiah kepada penonton yang memiliki produk rokok tertentu termasuk bentuk promosi yang dilarang.

Penilaian hukum perlu mempertimbangkan bentuk kegiatan, pihak yang menyelenggarakan promosi, sasaran promosi, serta ketentuan spesifik yang berlaku. Oleh karena itu, dugaan pelanggaran tersebut perlu diperiksa berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia.

Selain regulasi pemerintah, ketentuan PSSI maupun peraturan kompetisi yang berlaku juga perlu ditelusuri untuk memastikan apakah Madina Super League 2026 berada di bawah naungan atau yurisdiksi organisasi sepak bola tersebut dan apakah terdapat ketentuan khusus mengenai sponsor produk tembakau.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari panitia penyelenggara mengenai pengumuman hadiah yang dikaitkan dengan rokok merek Apel Royal tersebut masih perlu diperoleh.

Klarifikasi diperlukan untuk menjelaskan apakah pengumuman tersebut merupakan bagian dari kerja sama sponsor, kegiatan promosi yang direncanakan, atau bentuk aktivitas lain yang dilakukan selama pertandingan.

Pihak penyelenggara juga perlu menjelaskan identitas pihak yang memberikan hadiah, mekanisme pemberian hadiah, serta hubungan kegiatan tersebut dengan pelaksanaan turnamen.

Di sisi lain, koordinasi antara Dispora Madina dan Askab PSSI diharapkan dapat memperjelas aspek regulasi dan langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.

Pemeriksaan secara objektif menjadi penting agar persoalan ini tidak berhenti pada polemik di ruang publik, tetapi memperoleh kejelasan berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan aturan olahraga yang berlaku.

Prinsipnya, penyelenggaraan kompetisi sepak bola bukan hanya menyangkut pertandingan dan hiburan masyarakat, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan penonton, serta tanggung jawab penyelenggara dalam menjaga integritas kegiatan olahraga.

(Magrifatulloh).