Senin, 24 Februari 2020
Minggu, 19 November 2023
Hasil Panen Food Estate Sungguh Diharap Dapat Menekan Harga Beras Yang Terus Naik Dengan Liar
Banten (MNC), Pembangunan kebun singkong dalam sebutannya yang lebih mentereng adalah Food Estate di Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, kata Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono saat melakukan peninjauan pembukaan lahan kebun singkong itu untuk mendukung program cadangan pangan strategis nasional, seperti laporan resmi Kemhan, Selasa, 24 November 2020.
Niat baik pemerintah melaksanakan program Food Estate sungguh mulia untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia dalam jangka panjang. Awalnya secara bertahap rencananya 1,2 juta hektar akan dibangun hingga tahun 2019. Ketika itu rincian awal dari program Food Estate akan dilakukan di wilayah Kalimantan Barat selyas 120.000 hektar. Di Kalimantan Tengah 180.000 hektar. Di Kalimantan Timur 10.000 hektar. Dan di Maluku 190.000 hektar.
Pembangunan Food Estate ini juga dimaksudkan sebagai program untuk membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar di mana Kebun itu dibangun. Karena yang akan dibangun bukan hanya kebun singkong itu saja, tapi juga turunan sampai industrinya.
Menteri Pertahanan Letnan Jendral TNI (Purn) Prabowo Subianto telah memaparkan road map Kemenhan dalam upaya pengembangan Food Estate kepada Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers konferen usai rapat terbatas yang berlangsung secara virtual, Rabu, 23 September 2020.
Lokasi Food Estate itu yang sudah ditentukan di Kalimantan Tengah, juga sudah disetujui Gubernur setemlat dalam bentuk dukungan memberi lahan dan siap mem- back up pekerjaannya di lapangan, tandas Menhan.
Pembangunan kebun singkong ini sudah dimulai pada tahun 2021 dengan luas lahan pertama 30 ribu hektar dan selanjutnya diharap pada tahun 2025 dapat mencapai 1,4 juta hektar. Sebab Indonesia sebagai konsumen mie terbesar ke dua di dunia, perlu jaminan agar tidak tergantung pada pasokan dari negeri orang.
Presiden Joko Widodo sendiri sudah melihat lahan yang akan dijadikan Food Estate di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, pada 9 Juli 2020. Maksud pemerintah menyiapkan lumbung pangan ini untuk mengantisipasi krisis pangan yang diperkirakan akan melanda dunia.
Upaya Menhan Prabowo Subianto, (Kompas.com, 28 September 2020) mengerahkan prajurit TNI untuk melakukan penanaman singkong secara besar-besaran dalam proyek Food Estate atau lumbung pangan yang direncanakan ada di sejumlah provinsi di Indonesia, sungguh sangat mulia. Karena targetnya memang 1,4 juta hektar hingga tahun 2025 harus dicapai. (Antara, Senin, 28 September 2020). Meskipun sejatinya, ketahanan pangan merupakan tanggung jawab Menteri Pertanian.
Prabowo Subianto mengaku mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk memberi dukungan bagi pelaksanasn Food Estate. Sehingga dalam pembagian tugasnya Menhan akan menangani pembangunan cadangan pangan singkong. Karena singkong dapat menghasilkan tepung tapioka yang bisa menjadi bahan utama kebutuhan pangan.
Ketika itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah menegaskan program penanaman singkong oleh Kemenhan tidak termasuk yang akan digarap oleh Kementerian Pertanian. Untuk lumbung pangan di Kalimantan Tengah telah disiapkan lahan seluas 30 ribu hektar itu akan dibagi untuk Kementan dan Kemenhan.
Menurut Syahrul Yasin Limpo, penanaman singkong oleh Kemenhan sebagai cadangan pangan strategis tidak termasuk tugas pokok. Dia juga menuturkan potensi lahan yang dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian di Kalimantan Tengah ada sekitar 164.598 hektar berdasarkan data dari Kementerian PUPR.
Pelaksanaan proyek lumbung pangan ini sesungguhnya tersebar di sejumlah wilayah. Diantaranya Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat hingga Jawa Timur serta Papua. Untuk pelaksanaan bagi masing-masing wilayah lumbung pangan ini akan mengembangkan komoditas yang berbeda. Lumbung pangan di Sumba Tengah misalnya akan mengembangkan komoditas padi dan jagung.
Diinformasikan juga oleh Syahrul Yasin Limpo bahwa Kemenhan berencana melakukan penanaman singkong sebagai upaya menambah cadangan pangan strategis di lahan seluas 60 ribu hektar pada tahun ini juga. Lokasinya terletak di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabukaten Kspuas, Kalimantan Tengah. .
Menurut Kementan Syahrul Yasin Limpo, dari 164.598 hektar lahan yang dicanangkan untuk proyek Foid Estate, sekitar 142 ribu hektar yang bisa ditanami. Dari angka tersebut lebih mengerucut menjadi 82 ribu hektar. Belakangan muncul kritik terhadap program Food Estate yang sangat diharap bisa mengatasi masalah kebaikan harga beras yang liar di pasar. Kritik pada proyek Food Estate ini diungkapkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai proyek kejahatan lingkungan. Catatan terhadap Food Estate ini diungkapkannya di Bogor, Jawa Barat, Selasa, 15 Agustus 2023, seperti yang juga dilaporkan oleh Kompas.com.
Pernyataan itu terkait dengan pendapat soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan Rp 1 triliun yang masuk ke partai politik tertentu untuk biaya Pilu 2024.
Padahal, program Food Estate merupakan kebijakan pemerintah yang bagus karena memiliki konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Sehingga kebijakan yang digagas Presiden Joko Widodo ini pantas dan patut menjadi kebijakan yang masuk dalam Program Strategis Nasional untuk tahun 2020 - 2024.
Jadi dapat segera dibayangkan jika Good Estate dapat berhasil panen raya, maka dari 30 ribu hektar itu saja, hasil minimal berdasarkan pengalaman petani tradisional di daerah Lampung, dapatlah kalkulasi hasilnya minimal 30.000 x 90.000 x 6 kg x Rp 8.000 per kg, maka total hasilnya sungguh fantastis, dan pasti dapat menekan harga beras yang terus bergerak liar naik ke ubun-ubun rakyat kebanyakan.
Banten, 20 November 2023
Penulis: Jacob Ereste
Jumat, 03 Mei 2024
Strategi Perluasan Areal Tanam, Kunci Antisipasi Krisis Pangan Nasional
Gowa, Sigapnews.com, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) menggelar Training of Trainers (ToT) dengan tajuk Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional dalam rangka meningkatkan pemahaman bagi Widyaiswara, Dosen, Guru, Penyuluh Pertanian dan Babinsa untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan melalui Perluasan Areal Tanam (PAT).
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan menyampaikan, sektor yang paling siap membangun kehidupan Indonesia yang lebih baik besok maupun yang akan datang adalah pertanian dan SDM menjadi tulang punggung penggerak pembangunannya.
"Krisis pangan sama dengan krisis keamanan dan politik. Pangan adalah senjata kita, dan kita harus menekan impor bahkan harus bisa menyetop impor, kita harus ekspor," ujarnya.
“SDM Pertanian mulai dari penyuluh hingga para petani harus bergerak cepat mengambil bagian menjaga ketahanan pangan,” sambungnya.
Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi dengan tegas mengatakan bahwa terkait pangan, kondisi global sedang tidak biasa-biasa saja, “sejak Februari tahun lalu hingga Maret tahun ini, Indonesia mengalami fenomena alam yang disebut El-Nino, kemarau berkepanjangan,’ ungkapnya saat membuka kegiatan tersebut.
Dedi menambahkan bahwa dengan kondisi global saat ini, mengharuskan Indonesia melakukan swasembada dan tidak boleh bergantung kepada negara lain melalui Perluasan Areal Tanam melalui Optimasi Lahan Rawa, Pompanisasi di Lahan Sawah Tadah Hujan, serta Tanam Sisip di Lahan Perkebunan.
Dalam paparannya, Dedi menyebut isu global yang mempengaruhi pembangunan pertanian diantaranya perang rusia dan ukraina, perlambatan signifikan pada negara ekonomi utama, covid-19, tekanan inflasi dan kerentanan system keuangan di negara berkembang, perubahan iklim dan iklim ekstrim.
Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari yaitu 2 – 4 Mei 2024 dan digelar secara tatap muka di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang dan secara online serentak di UPT Pelatihan Pertanian termasuk BBPP Batangkaluku, Kantor Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan Kantor KORAMIL di seluruh Indonesia.
Kegiatan ini akan diikuti 120.641 peserta yang terdiri dari 187 widyaiswara, 262 dosen, 70 guru UPT Pendidikan Pertanian, 24.607 penyuluh pertanian PNS, 12.480 penyuluh pertanian PPPK, 1.385 penyuluh pertanian THL Pusat, 8.775 penyuluh pertanian THL Daerah, serta 72.875 Babinsa.
(Red)
Minggu, 11 Februari 2024
Memimpikan Satu Putaran Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Pada Pemilu 2024
Banten, Sigapnews.com, Mimpi satu putaran dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Pemilu (Pemilihan Umum) tahun 2024 di Indonesia, bisa saja terjadi, kendati kemungkinannya sangat kecil, sekecil harapan terhadap Pemilu akan berlangsung jujur, adil dan berkeadaban. Karena sejak awal kehadirannya sudah melalui bedah sesar lewat Mahkamah Konstitusi yang telah dinyatakan melanggar etik, tapi toh hasil putusannya tetap diberlakukan juga. Artinya, keabsahan dari kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu 2024 cacat moral, karena etika yang dilabrak itu.
Jika saja hasil survei dari sejumlah lembaga yang disebut Pasca Debat Capres Putaran Kedua, Minggu 7 Januari 2024 bisa dipercaya dan menjadi rujukan, perolehan angka tertinggi versi Lembaga Survei Republik (LSR), Pasangan Anies Rasyid Baswedan - Muhaimin Iskandar terunggul memperoleh suara 40,6 persen. Kemudian dari Lembaga Polling Institute, pasangan Anies Rasyid Baswedan - Muhaimin Iskandar terunggul dengan perolehan suara 52, 1 persen. Lantas Center For Strategi and Internasional Studies (CSIS), pasangan Anies Rasyid Baswedan -Muhaimin Iskandar unggul 51.3 persen.
Belum lagi dari Lembaga Indikator Politik Indonesia, pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar juga unggul dengan suara 50,2 perse. Bahkan Indikator Publik Nasional, pasangan Anies Rasyid Baswedan meraup suara 51, 6 persen.
Memang kesimpulan berdasarkan hasil survei rata-rata elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres dari lembaga survei tingkat nasional ini, pasangan Anies Rasyid Baswedan -Muhaimin Iskandar, bisa mengklaim satu putaran itu sangat mungkin terjadi dengan posisi pasangan Anies Rasyid Baswedan - Muhaimin Iskandar berada pada peringkat pertama dengan angka rata-rata 58, 41 persen, menyusul kemudian Prabowo Subianto - Gibran Raka Buming Raka memperoleh 24,35 persen dan baru menyusul kemudian Ganjar Pranowo- Machfud MD.
Sementara dari Litbang Kompas tercatat Anies Rasyid Baswedan- Muhaimin Iskandar pun masih menduduki peringkat teratas (35,2 persen), menyusul kemudian Prabowo Subianto - Gibran Raka Buming Raka sebesar 28, 3 persen dan pasangan Ganjar Pranowo- Machfud MD sebesar 27, 7 persen.
Dari Populi Center, Anies Rasyid Baswedan -Muhaimin Iskandar pun unggul, 47,7 persen, Prabowo Subianto - Galibran Raka Buming Raka 20, 7 persen dan Ganjar Pranowo - Machfud MD memperoleh 26,6 persen. Dan Lbaga Survei Roy Morgan memberikan catatannya kepada Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar 45 persen, Prabowo Subianto -Gibran Raka Buming Raka 35 persen dan Ganjar Pranowo- Machfud MD 20 persen.
Jadi hanya Poltracking Indonesia yang menempatkan Prabowo Subianto- Gibran Raka Buming Raka pada urutan teratas dengan perolehan angka 45,2 persen, Ganjar Pranowo Machfud MD 27,3 persen, sedangkan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar hanya memperoleh 23,1 persen. Sebaliknya LSI Denny JA melaporkan hasil surveinya juga pada urutan teratas adalah Prabowo Subianto - Gibran Raka Buming Raka dengan perolehan angka 35,3 persen, Anies Rasyid Baswedan - Muhaimin Iskandar 33 persen, dan Ganjar Pranowo Machfud MD 31,4 persen.
Majalah Tempo terbaru, Edisi, 15-21 Januari 2024 menyajikan Laporan Utama ikhwal "Angan-angan Satu Putaran" dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Laparan Majalah Tempo ini langsung menohok Presiden Joko Widodo yang tinggal sebulan lagi berkuasa, semakin kentara mendukung pasangan Prabowo Subianto - Gibran Raka Buming Raka. Karena setelah habis-habisan memakai segala cara untuk terus berkuasa, eldktabilitas anaknya itu tak kunjung tembus 50 persen. Karena syarat untuk menang dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada satu putaran, dan suara minimal 20 persen di 19 Provinsi Indonesia.
Soalnya dalam.premis Majalah Tempo, jika pemilihsn presuden berlanjut ke babak kefus, bisa jadi pasangan Prabowo Subianto - Gibran Raka Buming Raka bisa kalah, atau keok. Agaknya, karena itu Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep menargetkan 75 persen suara Prabowo Subianto - Gibran Raka Buming Raka di Lampung mampu digaetnya untuk Pilpres 2024. Optimisme ini dia ungkapkam saat ngopj bareng bersama Ketua TKD Prabowo - Gibran Provinsi Lampung bersam Faishol Djausal di Els Coffe, Bandar Lampung, 19 Januari 2024.
Kalkulasinya, karena suara Jokowi pada Pilpres tahun 2019 mencapai 56 persen, lalu ditambah suara Prabowo ketika itu sebanyak 19 persen. Hitungan ini tentu saja mengabaikan mereka yang kecewa, atau karena sudah ada calon Presiden dan Wakil Presiden yang lebih baik seperti adanya sekarang ini.
Sekedar mimpi satu putaran untuk Pemilihan Presiden Indonesia pada Pemilu 2024, bisa saja, tapj realitas nya -- kalau dalam pelaksanaan Pilpres 2024 tidak terjadi kecurangan boleh jadi hasilnya jadi lain. Minimal, meski hasil dari lembaga survei tidak bisa dipercaya benar sepenuhnya, toh kalkulasi perolehan suara baru dapat dirinci setelah tanggal 14 Februari 2024. Tentu saja lain ceritanya kalau dalam Pemilu 2024 nanti akan ada juga tukang sulap yang ikut cawe-cawe angka mulai dari TPS (Tempat Pemilihan Suara) sampai di KPU (Komidi Pemilihan Umum) yang juga rawan seperti kekhawatiran banyak pihak hingga merasa perlu mempersiapkan banyak saksi. Walau pada akhirnya, proses dari pengusutan sengketa Pemilu, pasti lebih rumit dan melelahkan.
Banten, 20 Januari 2024
(Jacob Ereste)
Jumat, 19 Juni 2020
Kinerja dan Prestasi Erick Thohir Dalam Mengelola BUMN, Dipuji Relawan Letho
Senin, 13 Juli 2020
Pengamat : Hendrik Yance Udam Bisa Mewakili Kawasan Indonesia Timur Jadi Menteri Atau Staf Khusus Presiden Jokowi
Kamis, 30 Juni 2022
Elektabilitas Erick Thohir Meningkat, Relawan ETOR Mulai Tancap Gas Deklarasi ETOR DPW DKI Jakarta
Selasa, 16 Juni 2020
Bamsoet Bersama Mensos Serahkan Bantuan Sembako Kepada Para Veteran
Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo bersama Menteri Sosial Juliari Batubara dan Keluarga Besar FKPPI menyalurkan 1.500 paket sembako Bantuan Presiden (Banpres) kepada para keluarga veteran dan warakawuri pejuang Operasi Seroja Timor-Timur, di komplek Seroja, Bekasi Utara. Mereka termasuk bagian kelompok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
"Para pejuang, termasuk eks Operasi Seroja, adalah pembela kedaulatan Indonesia. Berkat pengorbanan mereka, Indonesia hingga kini tetap tegak berdiri. Tak sedikit dari para pejuang yang ikhlas mengorbankan harta dan nyawa, maupun sebagian tubuhnya, demi menjaga kehormatan Indonesia. Karena itu negara harus tetap hadir memberikan perlindungan sosial kepada mereka," ujar Bamsoet usai menyerahkan 1.500 paket sembako dari Presiden Joko Widodo secara simbolis, kepada keluarga pejuang operasi Seroja, di Bekasi, Selasa (16/6/20).
Selain dihadiri Menteri Sosial Juliari Batubara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua Umum KB FKPPI Pontjo Sutowo, turut hadir Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Ketua Forum Komunikasi Pejuang Korban Perang Operasi Seroja Timor-Timur Roni Muaya, Aster Kasad Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari, Aspotmar Kasal Mayjen TNI (Mar) Yuniar Ludfi, Aspotdirga Kasau Marsda TNI Suparmono, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Risyapudin, Ketua FKPPI yang juga menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto.
Mantan Ketua DPR RI menilai pelibatan organisasi kemasyarakatan (Ormas), seperti FKPPI, dalam penyaluran bantuan sosial sangat penting dilakukan. Selain sebagai salah satu wujud partisipasi rakyat, juga untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi. Kegiatan Ormas yang sehari-hari sangat dekat dengan kehidupan rakyat, akan mempermudah proses penyaluran bantuan sehingga bisa tepat guna dan tepat sasaran.
"Melalui stimulus fiskal keempat, pemerintah telah mengalokasikan Rp 677,2 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional, dimana Rp 203,9 triliun diantaranya digunakan untuk perlindungan sosial. Kreatifitas Kementerian Sosial meluncurkan bantuan sosial non-reguler berupa Bantuan Presiden (Banpres) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) patut diapresiasi. Keduanya melengkapi program bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sehingga bisa memperluas cakupan kelompok masyarakat yang menerima perlindungan sosial dari negara," urai Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, semakin banyak warga yang menerima bantuan sosial, akan semakin meminimalisir timbulnya krisis ekonomi sebagai lanjutan dari krisis kesehatan yang telah melanda Indonesia dan banyak negara dunia lainnya akibat pandemi Covid-19. Ketiadaan krisis ekonomi juga bisa menekan terjadinya krisis sosial dan krisis politik. Sehingga pandemi Covid-19 tidak sampai membuat kondisi bangsa penuh gonjang-ganjing.
"Berbeda dengan kalangan menengah atas yang mempunyai pendapatan tetap per-bulan sehingga bisa tetap nyaman menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), saudara-saudara kita dari kalangan menengah bawah yang mengandalkan pendapatan harian dari pekerjaan sektor informal, sangat terpukul pendapatannya akibat PSBB. Karena itulah negara hadir melindungi mereka dengan berbagai program bantuan sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan berdampak pada cepatnya proses pemulihan ekonomi nasional" pungkas Bamsoet.
Dalam acara tersebut, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo menyematkan jaket FKPPI kepada Menteri Sosial Juliari Batubara, sebagai pertanda bahwa dirinya telah menjadi bagian dari keluarga besar FKPPI. Usai penyerahan 1.500 paket sembako Banpres secara simbolis, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Menteri Sosial Juliari Batubara juga mengunjungi rumah para keluarga veteran dan warakawuri pejuang Operasi Seroja.
Ketua Forum Komunikasi Pejuang Korban Perang Operasi Seroja Timor-Timur, Roni Muaya, mengatakan, Bambang Soesatyo merupakan Ketua MPR RI pertama yang mengunjungi komplek Seroja sejak didirkan tahun 1976. Kedatangannya ini menjadi pertanda bahwa MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan juga punya kepedulian terhadap para veteran dan warakawuri, khususnya pejuang operasi Seroja, Timor-Timur. (Bs).
Minggu, 30 April 2023
Survei Indikator : Kepercayaan Publik Terhadap Kejaksaan Seiring Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Presiden Jokowi
Jakarta, Sigapnews.com,-Lembaga survei publik, Indikator baru saja merilis hasil survei terkait opini publik.
Dalam temuannya, publik menaruh kepercayaan besar terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung RI) sebagai lembaga penegak hukum.
“Tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan meningkat menjadi 80%, sementara Kejaksaan tetap menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Paling dipercaya,” demikian bunyi hasil rilis yang diterima media, Minggu (30/4).
Dalam survei kali ini populasi merupakan seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang.
Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
Sekitar 78.5% warga saat ini cukup atau sangat puas atas kinerja Presiden Joko Widodo.
Tingkat kepuasan ini cenderung mengalami peningkatan dibanding temuan sebelumnya.
Di samping soal kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, warga juga cenderung lebih puas terutama karena Presiden Joko Widodo memberikan bantuan kepada rakyat kecil dan membangun infrastruktur.
Sementara warga yang cenderung tidak puas terutama karena merasa bantuan yang diberikan tidak merata dan harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat.
Mayoritas warga cenderung puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo di tiap segmen demografi dan wilayah, kecuali pada kelompok etnis Minang.
“Kondisi ekonomi, politik, keamanan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi nasional secara umum dinilai semakin positif dalam beberapa bulan terakhir.
"Terutama kondisi ekonomi nasional, saat ini lebih banyak yang menilai positif ketimbang yang menilai negatif,” demikian bunyi laporan hasil survei.
(Edil Rauf/JOIN)
Jumat, 22 Juli 2022
Sah, Partai UKM Bergabung ke PAN
Sabtu, 01 Juli 2023
Bupati Soppeng dan Forkopimda Hadiri HUT Bhayangkara ke 77 Tahun Polri, Ini Kata Bupati Andi Kaswadi
Soppeng, Sigapnews.com,-Bupati Soppeng HA Kaswadi Razak, SE menghadiri Syukuran Hari Bhayangkara ke 77 Tahun 2023 yang dilangsungkan di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Sabtu, 01 Juli 2023.
Dalam kegiatan tersebut diawali dengan sambutan tertulis Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen. Pol. Drs. Setyo Boedi Moempoeni Harso, SH., M.Hum. yang dibacakan oleh Kapolres Soppeng AKBP Dr. (C) H. Muhammad Yusuf Usman S.H.,S.I.K.,M.T.
Dalam amanatnya, Kapolda Sulsel mengucapkan selamat hari Bhayangkara ke-77 kepada seluruh anggota dan keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di manapun saudara bertugas.
Ia mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan atas kerja keras pengabdian pengorbanan dan Perjuangan tanpa pernah mengenal lelah yang ditunjukkan personel Polri dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di provinsi Sulawesi Selatan. .
Kata Kapolda, "Dalam momentum yang baik ini marilah kita mendoakan para personal Polri yang gugur dalam tugas memelihara keamanan negara kita. Semoga Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa memberikan balasan atas seluruh pengorbanan perjuangan dan pengabdian serta memberikan kesabaran kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan.
Menurut Kapolda Sulsel, "Kerja keras dan pengabdian Polri telah dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya provinsi Sulawesi Selatan. Situasi keamanan dalam negeri sepanjang Tahun 2022 dan 2023 terpelihara dengan baik.
"TNI Polri dan Pemda serta seluruh stakeholder telah mengamankan seluruh perhelatan daerah dan nasional bahkan internasional, seperti KTT ASEAN, Multilateral Naval Exercose Komodo 2023 dan event-event lainnya.
"Polres juga telah mengungkap berbagai kejahatan mulai dari kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, kemudian kejahatan lintas negara seperti perdagangan narkotika, perdagangan orang dan kejahatan siber, lalu kejahatan berimplikasi kontinjensi seperti konflik sosial, kerusuhan massa dan unjuk rasa anarkis sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging dan illegal fishing.
"Berbagai capaian tersebut saya harap tidak membuat institusi polri cepat berpuas diri, namun sebaliknya menjadi motivasi dan inspirasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Apalagi ke depan tantangan yang dihadapi Polri dalam memelihara keamanan dalam negeri akan semakin Kompleks, dimana kita dihadapkan dengan tahun politik penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yakni Pilpres, Pileg, Pilkada ada Pilbup yang diantaranya terselenggara secara serentak, serta aksi terorisme dan radikalisme masih menjadi potensi ancaman bagi stabilitas keamanan dalam negeri.
"Oleh karena itu sebelum mengakhiri amanat ini saya akan menyampaikan beberapa instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas :
"Pertama, terus tingkatkan kualitas sumber daya manusia Polri guna menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia emas 2045.
"Kedua, kedepankan strategi pemulihan proaktif dan tindakan humanis dalam mencegah dan menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
"Ketiga, terus tingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, mudah, murah, cepat secara konsisten dan berkelanjutan.
"Keempat, tingkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan dan berkeadilan.
"Kelima, perkuat koordinasi dan kerjasama dengan TNI, pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait serta seluruh elemen masyarakat dalam memelihara keamanan, tutup Kapolres Soppeng membacakan sambutan Kapolda Sulsel.
Sementara itu, Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan," atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat, saya ucapkan selamat hari Bhayangkara ke-77, yang diketahui keberadaan Polri ditengah masyarakat sangat terasa perannya terutama dalam pemeliharaan Kamtibmas apalagi dalam kondisi saat ini.
"Keberhasilan kepolisian khususnya Polres Soppeng tidak lepas dari dukungan ibu Bhayangkari yang luar biasa.
"Karena kami sadari bahwa penugasan kita di pemerintahan pada dasarnya adalah untuk kepentingan masyarakat tanpa mengenal waktu, situasi dan kondisi yang mengharuskan kita meninggalkan keluarga demi tanggung jawab kepada bangsa dan negara, ucap Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak.
"Saya merasa bangga karena Soppeng memiliki muspida dan masyarakat yang solid yang selalu mendukung kita semua, sehingga apa yang didapatkan saat ini merupakan hasil kerjasama dan kebersamaan yang baik dan hal ini merupakan contoh konkret yang sudah kita rasakan dan ini merupakan strategi saya dalam menjalankan pemerintahan.
"Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Soppeng beserta seluruh jajarannya yang senantiasa mengabdi untuk bangsa dan negara.
"Kami sangat bersyukur dan bangga memiliki polres Soppeng, karena telah memberikan sumbangsih yang sangat luar biasa.
"Semoga di hari Bhayangkara ini menjadi introspeksi diri kita semua untuk lebih menyukseskan tugas kepolisian Indonesia khususnya di Kabupaten Soppeng untuk senantiasa eksis demi kemajuan daerah yang kita cintai ini, pungkas Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak.
Acara dilanjutkan dengan Pemotongan tumpeng oleh Bupati Soppeng turut didampingi Ketua PKK Kabupaten Soppeng, Kapolres Soppeng bersama Ketua Bhayangkari Kab. Soppeng untuk selanjutnya memberikan potongan tumpeng kepada Anggota tertua dan termuda Polres Soppeng.
Selain itu juga dilakukan penyerahan bucket bunga oleh ketua Bhayangkari kepada Kapolres Soppeng AKBP Muh Yusuf Usman.
Kemudian, Penyerahan kunci rumah dari program bedah rumah secara simbolis kepada Kades Belo yang mewakili warganya.
Penyerahan dilakukan oleh Kapolres Soppeng turut didampingi Kepala Baznas.
Penyerahan piagam pemenang lomba menembak eksekutif Kab. Soppeng yang diserahkan oleh Bupati Soppeng.
Acara dilanjutkan penyerahan, piagam dan piala kepada para pemenang lomba yang dilaksanakan oleh Polres Soppeng dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke 77.
Turut hadir, Wakil Bupati Soppeng, Ketua DPRD, Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Rutan, Kepala SKPD, Wakil TP. PKK Kab. Soppeng, Para Camat, para Kepala Desa/Lurah se Kab. Soppeng.
(Red)
Senin, 24 Februari 2020
Yenny Sucipto Bacawali Kota Depok Blusukan ke Pasar Kemiri Bersama Relawan
Minggu, 08 Januari 2023
Sinergitas Kapolri Jenderal Sigit dan Panglima TNI Bersama Resmikan Polda Papua Baru
Papua, Sigapnews.com,- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono hingga seluruh Kepala Staf TNI AD, AL dan AU meresmikan gedung baru Polda Papua, Minggu, 8 Januari 2023.
"Tentunya juga berbeda dari biasa dan ini mungkin karena pak Kapolda dan seluruh anggota berdoa luar biasa, jadi hari ini khusus Polda Papua yang resmikan Panglima, Kapolri ditambah disaksikan tiga Kepala Staf.
"Luar biasa ini di tempat lain belum ada. Jadi ini hadiah buat seluruh anggota dan masyarakat Papua tentunya, hadiah Hari Natal dan Tahun Baru," kata Sigit dalam sambutannya.
Sigit menegaskan, dengan adanya peresmian bersama Panglima dan Kepala Staf ini, wujud dari terjalin dan terwujudnya sinergisitas TNI-Polri yang makin hari makin berjalan maksimal dan baik.
"Tentunya ini menjadi kunci dan contoh sinergitas dan soliditas utamanya TNI-Polri ini semakin hari makin kokoh dan ini dibuktikan dengan kegiatan pada hari ini," ujar Sigit.
Oleh karena itu, Sigit menginstruksikan kepada Kapolda Papua agar dapat mengimplementasikan sinergitas dan soliditas TNI-Polri kepada seluruh personel.
Dengan kokohnya sinergitas dan soliditas TNI-Polri, menurut Sigit, masyarakat akan merasa nyaman dan aman. Serta, terjaganya stabilitas politik dan keamanan yang berjalan baik sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan investasi.
"Semuanya dalam kondisi solid untuk mengawal dan menjaga apa yang menjadi program kebijakan pusat maupun daerah. Terus tingkatkan kualitas, soliditas dan sinergitas TNI-Polri menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan menjaga keamanan dan juga membuat seluruh masyarakat aman dan nyaman," ucap Sigit.
Disisi lain, Sigit menyatakan, dengan dibangunnya Gedung Polda Papua di lokasi yang baru, juga bisa dapat mewujudkan program Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan mendorong pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah Indonesia Timur.
"Kita harapkan sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden. Bahwa tanah Papua harus maju seperti daerah lain, di Indonesia. Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Ini saya mengulang apa yang disampaikan Pak Presiden. Karena itu saya selalu mendorong pembangunan infrastruktur khususnya di bagian wilayah Indonesia timur untuk dipercepat dan tentu saja nanti secara paralel dengan pembangunan sumber daya manusia yang juga ingin kita kerjakan," papar Sigit.
Karena itu, Sigit menyebut bahwa, Kapolda Papua harus mampu menyiapkan program-program yang baru terutama untuk meningkatkan aktivitas masyarakat yang bisa mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi baru untuk masyarakat Papua.
Mengingat, kata Sigit, Presiden Jokowi terus berkonsentrasi untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di tanah Papua. Salah satu contoh suksesnya adalah, tergelarnya Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX di Papua.
"Ini juga kami sampaikan Pak Presiden, Pemerintah Pusat terus menerus menggenjot program terkait tanah Papua. Beberapa waktu lalu semenjak beliau dilantik sebagai Presiden, berapa kali melaksanakan kunjungan untuk membangun wilayah Papua. Dan di tengah kesulitan yang ada pada saat itu, Indonesia bisa menggelar PON dan dilaksanakan di tanah Papua," tutur Sigit.
"Jadi itu bentuk komitmen bahwa Pemerintah terus berikan perhatian penuh ke masyarakat dan tanah Papua," tambah Sigit.
Di tahun 2023, Sigit mengatakan bahwa, Pemerintah terus menyelenggarakan program prioritas dan Major Project di wilayah Papua. Terkait hal itu, Sigit menekankan, diperlukannya sinergitas antara TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat.
Program prioritas itu diantaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian. Sementara itu Major Project diantaranya, pengembangan Bandara, penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.
"Ini menjadi bagian upaya yang terus didorong Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sentris. Dan Indonesia sentris itu salah satunya bagaimana kemudian yang berkontribusi adalah wilayah Papua. Dan ini menjadi komitmen bersama yang namanya pembangunan harus terus bertumbuh. Saya melihat ada pembangunan dan rencana hilirisasi industri yang juga akan dilaksanakan di wilayah Papua. Tentunya ini akan membuka lapangan kerja baru dan ada transfer knowledge didalamnya untuk terus tingkatkan disamping pendidikan tentunya kesejahteraan," kata Sigit.
Sigit memastikan, TNI-Polri akan terus mendukung dan mengawal kebijakan dari Presiden Jokowi di Papua, untuk mewujudkan sebagaimana sila kelima Pancasila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
"Namun demikian tentunya masih ada tantangan yang masih dihadapi ada saudara-saudara kita yang mungkin masih berpikir lain dan belum yakin bahwa Papua kedepan akan menjadi salah satu wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa," ungkap Sigit.
Sementara itu, Sigit menyampaikan pesan kepada Kapolda Papua agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian setelah berdirinya Gedung Polda Papua yang baru. Menurutnya, pelayanan harus benar-benar dirasakan masyarakat dengan rasa nyaman.
"Dan betul-betul dirasakan sehingga masyarakat kemudian merasa nyaman dengan adanya fasilitas dan sarana prasarana lebih baik dan tentunya kualitas pelayanannya juga jauh lebih baik. Saya titip dan pesankan kepada seluruh jajaran Polda Papua tingkatkan kualitas pelayanannya khususnya terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kepolisian," jelas Sigit.
"Dan ini juga kewajiban bagi rekan-rekan membuktikan bahwa kantor publik bukan hanya sekadar pekerjaan namun bagaimana kemudian rekan-rekan bisa memberikan pelayanan maksimal dan pelayanannya dirasakan masyarakat, itu yang utama," tambah Sigit mengakhiri.
(Edil Rauf)
FOLLOW THE SIGAPNEWS.COM AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow SIGAPNEWS.COM on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram