Menuju Jakarta, Supriansa Tinggalkan Jejak Politik Keteduhan di Bumi Latemmamala

Soppeng, Sigapnews.com, Langkah politik Supriansa menuju Jakarta kembali menjadi perhatian publik di Kabupaten Soppeng. Di tengah dinamika politik nasional yang terus bergerak dan berbagai agenda penting yang kini dijalankannya di tingkat pusat, masyarakat Bumi Latemmamala ternyata masih menyimpan ruang ingatan tersendiri terhadap sosok yang selama ini dikenal dengan gaya politik yang teduh dan elegan.

Bagi sebagian masyarakat Soppeng, Supriansa bukan hanya dipandang sebagai figur politik semata. Ia dinilai sebagai tokoh yang mampu menjaga komunikasi lintas kalangan dengan pendekatan yang lebih cair, santun, dan mengedepankan suasana kebersamaan di tengah kerasnya persaingan politik daerah.

Karakter politik yang merangkul itu menjadi salah satu alasan mengapa namanya hingga kini masih sering diperbincangkan dalam berbagai ruang diskusi masyarakat. Mulai dari warung kopi, pertemuan komunitas, hingga percakapan santai di tengah masyarakat, jejak politik Supriansa masih menjadi bagian dari cerita politik lokal yang terus dikenang.

Di tengah situasi politik yang mulai menghangat menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Golkar Soppeng, nama Supriansa kembali beberapa kali muncul dalam berbagai pembicaraan publik.

Menariknya, penyebutan nama tersebut bukan dalam konteks pertarungan politik secara terbuka, melainkan lebih sebagai simbol dari gaya kepemimpinan yang dianggap mampu menjaga keseimbangan dan keteduhan di tengah dinamika politik yang semakin kompetitif.

Sejumlah kalangan masyarakat menilai bahwa dalam perjalanan politik daerah, keteduhan sering kali menjadi sesuatu yang mahal. Politik bukan sekadar soal perebutan posisi dan kemenangan sesaat, tetapi juga bagaimana seorang tokoh meninggalkan kesan baik dan mampu menjaga hubungan sosial di tengah masyarakat.

“Politik itu bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi bagaimana meninggalkan kesan baik di tengah masyarakat,” ujar seorang warga Soppeng dalam sebuah perbincangan santai. Minggu (17/5/2026).

Pernyataan tersebut seolah menggambarkan bagaimana sebagian masyarakat masih memandang perjalanan politik Supriansa hingga hari ini. Sosoknya dinilai mampu menghadirkan suasana politik yang tidak terlalu gaduh, namun tetap memiliki pengaruh dalam menjaga ritme komunikasi di tengah masyarakat.

Di Soppeng sendiri, budaya politik masyarakat memang memiliki warna tersendiri. Nilai sipakatau, saling menghargai, dan menjaga hubungan sosial masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, publik cenderung lebih menyukai pendekatan politik yang tidak terlalu konfrontatif dan tetap mengedepankan etika dalam perbedaan pilihan politik.

Dalam berbagai momentum politik sebelumnya, Supriansa kerap dikenal sebagai figur yang mampu menjembatani komunikasi lintas kelompok. Pendekatan yang lebih fleksibel dan suasana komunikasi yang cair menjadi ciri yang masih diingat oleh banyak kalangan hingga saat ini.

Meski kini aktivitas politiknya lebih banyak berlangsung di Jakarta, sebagian masyarakat menilai bahwa pengaruh moral dan jejak komunikasinya masih terasa di daerah. Tidak sedikit yang menyebut bahwa politik keteduhan seperti itu mulai dirindukan di tengah suasana politik yang belakangan cenderung lebih keras dan penuh persaingan terbuka.

Pengamat sosial dan politik lokal juga melihat bahwa fenomena munculnya kembali nama Supriansa dalam ruang-ruang diskusi masyarakat menunjukkan bahwa figur politik tidak selalu dikenang karena jabatan semata. Ada tokoh yang tetap hidup dalam ingatan publik karena cara mereka membangun hubungan sosial dan menjaga suasana politik tetap nyaman untuk semua pihak.

Menjelang dinamika internal Golkar Soppeng yang diprediksi akan semakin dinamis, masyarakat tampaknya tetap menikmati irama politik daerah dengan cara yang khas. Elegan, penuh tafsir, namun tetap menjaga nilai kebersamaan dan etika sosial.

Sebab bagi masyarakat Soppeng, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang wajar. Namun menjaga hubungan baik dan meninggalkan suasana yang teduh sering kali menjadi nilai yang jauh lebih lama dikenang dibanding riuhnya persaingan politik sesaat.

Kini, ketika langkah menuju Jakarta terus berlanjut, Bumi Latemmamala tetap menyimpan ruang ingatan tersendiri terhadap sosok Supriansa.

Karena bagi sebagian masyarakat, ada tokoh yang dikenang bukan hanya karena jabatan dan pengaruhnya, tetapi karena cara ia menjaga suasana agar politik tetap terasa teduh untuk semua.

(Red)

Bupati Boltim : Orang yang Ngomong Dinasti Itu Tidak Pernah Jadi Pemimpin

JAKARTA,Sigapnews.com, - Sebanyak 270 Kabupaten Kota bakal menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Banyak cerita menarik dari momen lima tahunan kali ini, bahkan majunya putra dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution pada Pilkada 2020 dihubungkan dengan dinasti politik.

Menanggapi hal itu, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar mengaku heran lantaran di era demokrasi saat ini, pemimpin atau kepala daerah dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk langsung.

Sehingga, jika masuknya sejumlah anak dan kolega kepala daerah sebagai kontestan di Pilkada dinilai hal yang wajar.

"Yang dikatakan dinasti itu adalah kepemimpinan yang diturunkan atas penunjukan, sekarang ini pada posisi demokrasi yang menentukan siapa? siapapun yang mau jadi pemimpin (kepala daerah) yang menentukan adalah rakyat. Jadi bukan dinasti namanya," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu 26 Juli.

"Kecuali ditunjuk langsung, misalnya Presiden menunjuk langsung anaknya jadi kepala daerah, inikan tidak," sambungnya.

Sehan Salim Landjar juga menuturkan bahwa jabatan kepala daerah seperti Bupati, Walikota, Gubernur hingga Presiden merupakan jabatan politis. Sehingga, jika ada anak kepala daerah atau Presiden yang juga terjun ke dunia politik merupakan hal yang wajar.

Jadi, katanya, kalau anak seorang politisi terjun ke dunia politik itu wajar, kecuali bukan politisi.  Sedangkan ASN itu bukan politisi jadi jangan masuk ke area ini. itu bukan cuman dinasti tetapi itu keliru.

"Nah kalau ada anak Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden mengikuti jejak langkah orang tuanya wajar dan tidak boleh disebut sebagai dinasti. Orang yang ngomong dinasti itu adalah orang yang tidak pernah jadi pemimpin. Coba kalau dia jadi pemimpin anaknya juga pasti dong," katanya lagi.

Bupati Boltim itu juga mencontohkan di era Presiden BJ Habibie, beberapa anak BJ Habibie disebut melakukan KKN karena menduduki sejumlah jabatan. Kemudian pada akhirnya anak BJ Habibie diambil oleh perusahaan asing karena kemampuan dan kecerdasannya.

"Indonesian memang begitu, dulu di masa Habibie anaknya disebut KKN akhirnya anaknya diambil oleh perusahaan asing yang tinggal cuman orang yang bobrok cara berpikirnya. Yang bisa disebut KKN itu kalau kita menempatkan saudara kita kolega kita yang tidak pantas, tapi kalau orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mampu bukan disebut KKN. Loh kita tempatkan orang yang wajar, yang mampu bukan KKN," pungkasnya.

Oleh karena itu, Bupati Boltim meminta isu politik dinasti tidak perlu dibahas lagi sepanjang pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokrasi. Sehingga majunya sejumlah anak kepala daerah sebagai kontestan Pilkada itu wajar karena darah dan denyut jantungnya adalah politik.

"Jadi jangan ngomong dinasti, dinasti itu kerajaan, turun temurun garis keturunan. Ada juga anak-anak kepala daerah anaknya tidak mau jadi politisi, karena memang karakternya bukan politisi," urainya.

Menurutnya, sebagian masyarakat di Indonesia ketika memasuki musim Pilkada berbagai macam isu menjadi trending. Seperti halnya musim layangan ketika lagu musim, semua orang beli layangan, saat musim batu cincin semua membeli batu cincin.

"Kecuali musim korban semua berlagak pilon (pura-pura tidak tahu/masa bodoh), Jadi kalau ada anak pejabat anaknya mencalonkan kepala daerah yah sah-sah saja, karena tidak ada jaminan anak kepala daerah yang mencalonkan dipastikan menang, bahkan incumbent (petahana) saja banyak yang kalah," tegasnya.

Selain itu, pada pilkada sebelumnya, beberapa daerah bahkan ada petahana atau incumbent kalah. Kemudian pada Pilkada selanjutnya dilanjutkan oleh anaknya dan menang, itulah demokrasi.

"Jadi siapapun calonnya baik itu anaknya pak Jokowi, Gubernur, Bupati semua tergantung rakyat. Sekali lagi yang ngomong ini orang-orang yang belum pernah memegang jabatan politis, bahkan saya pernah tawarkan istri saya maju tidak mau, anak pertama saya dia juga tidak mau, justru anak saya yang kedua tanpa saya tawarkan dia mau karena dia berkeinginan," pu

Kawal Dana Bansos Dampak Covid 19, Foreder Gelar Diskusi Online Bersama Wakil Ketua DPR RI, Staf Ahli Mensos, dan Direksi PT POS

Sigapnews.com, Jakarta - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Relawan Demokrasi (FOREDER) melaksanakan Diskusi Kebangsaan Online/Ngobrol bareng dengan pemerintah. Turut hadir Narasumber dari Kementerian Sosial yang diwakili oleh Staf Khusus Mensos Erwin Tobing, Aziz Syamsudin Wakil Ketua DPR RI, Nur Fajriansyah Direksi PT POS Indonesia, dan Ketua DPP Foreder David Aidil Fitri.

Adapun diskusi ini bertemakan 'Seputar Pendistribusian Bantuan Sosial di tengah ancaman Covid-19' yang sangat menarik pada sabtu siang (02/05/2020).

Peserta diskusi dengan memaksimalkan aplikasi Zoom Meeting via internet menjadi soslusi untuk menyampaikan informasi baru sekaligus sharing ide gagasan. Dimana terkait Bansos dari pemerintah untuk masyarakat terdampak Covid-19.

Lebih kurang 80 peserta dari Sabang sampai Merauke turut berperan aktif dalam proses diskusi tersebut, hal ini menjadi bukti bahwa pengurus Foreder se-Nusantara sangat berkepentingan mengawal hak rakyat agar tepat sasaran sebagaimana amanat konstitusi, kaitan dengan pemerataan kesejahteraan.

Salah satu pembicara, Staf Khusus Menteri Erwin Tobing mewakili Menteri Sosial tegas menyatakan bahwa pendataan calon penerima ditingkatan RT/ RW menjadi penting karena akan menjadi referensi siapa saja yang berhak menerima Bantusn Sosial tersebut.

"Semuanya harus by name dan by adress, berdasarkan data terbaru yang dimiliki oleh RT/ RW di daerah-daerah. Pemerintah daerah harus profesional, karena Bansos sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik lokal daerah." demikian ungkap Erwin dengan nada serius pada momen diskusi.

Hal senada juga dikemukakan oleh Aziz Syamsudin Wakil Ketua DPR RI, bahwa pendidtribusian Dana Bansos harus selaras dengan regulasi yang telah ditetapkan, agar tepat sasaran.

"Kami selaku legislatif setidaknya harus menjalankan tiga fungsi, yakni regulasi, anggaran, dan pengawasan. Ketika regulasi telah ditetapkan maka pengawasan terhadap pendistribusian Dana Bansos ini harus dimaksimalkan, fokus utamanya adalah masyarakat yang benar-benar terdampak Pandemi Covid-19 merekalah yang paling berhak", ucapnya dengan nada serius.

Masih dengan semangat yang sama, Nur Fajriansyah Direksi PT POS Indonesia menyatakan bahwa pihaknya selaku lembaga yang diberikan amanat oleh Presiden untuk mendistribusikan sekaligus sebagai penyedia jasa kurir Dana Bansos, sudah siap untuk mendistribusikan Bansos tersebut.

"PT Pos Indonesia dengan semua elemennya sudah siap untuk turut mendistribusikan Bansos ini. Ketika data penerima sudah valid, semua pihak yang berkepentingan telah siap juga, ya kami tinggal menjalankan apa yang menjadi tugas kami dari pemerintah terhadap masyarakat yang berhak. Intinya kami selalu siap siaga demi kepentingan pendistribusian Dana Bansos." tutur Fajriansyah.

Hal senada juga dikemukakan oleh Ketua Umum DPP Foreder, David Aidil Fitri, bahwa Foreder diseluruh Indonesia siap mengawal dan mendampingi pemerintah pusat hingga daerah dalam mendistribusikan Bantuan Sosial untuk rakyat terdampak Covid-19 ini.

"Kami seluruh pengurus Foreder dari Sabang sampai Merauke siap mendampingi pemerintah, mengawal pendistribusian Bansos hingga sampai kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Jika diperlukan DPP akan membuat semacam Surat Rekomendasi sebagai asas legalitas untuk pengurus Foreder di daerah-daerah untuk membangun kemitraan dengan Pemdanya masing-masing melalui Dinas Sosial setempat. Ini sebagai wujud komitmen Foreder dalam membantu pemerintah sekaligus mengawal hak rakyat agar tepat sasaran." demikian ungkap David.

Ia menambahkan, kedepannya DPP Foreder akan mencoba menghadirkan dari Kementerian lainnya untuk dapat berdiskusi seputar tema-tema kemanusiaan yang lebih menarik lagi, pungkas David mengakhiri sesion dialog online.

Hal lain masih seputar pendistribusian Bansos, dikemukakan oleh Pengurus DPD Foreder Jabar Ridwan Mubarak tentang potensi penyalahgunaan Bansos yang dipolitisasi oleh oknum kepala-kepala daerah nakal.

Menurutnya, bisa jadi bansos itu hari ini ada penumpang gelap (Free Rider), freerider-nya adalah beberapa pejabat daerah memanfaatkan bansos sebagai pork barrell-nya (Politik Gentong  Babi).

"Jadi penerima bansos di daerah-daerah adalah kantong pemilihannya saja, kemungkinan tersebut terbuka mengingat kontestasi Pilkada 2020 yang ditunda membuat kepala daerah/ petahana mencari modal dengan memanfaatkan dana bantuan tersebut. Artinya butuh sumber daya publik juga, penanganan Covid ini bisa jadi penumpang gelapnya masuk ke area dana Bansos," demikian Ridwan utarakan kepada Narasumber.

Terakhir Taufan Bakri Kepala Bakesbangpol DKI Jakarta mengatakan, setiap penjaga masjid atau marbot masjid akan mendapatkan sembako dan santunan. Katanya, mereka akan di data sama seperti sebagai warga DKI Jakarta lainnya.

"Pendataan ini kan dilakukan secara maksimal agar bisa tepat sasaran penerima bantuan sosial ini. Kalau perlu semua instansi dan ormas ikut mengawal agar bansos ini sampai ke bawah," ujarnya.

Menurutnya, saat ini DKI Jakarta ada tambahan data baru 300.000 dari data lama 1,2 juta Salah satunya marbot masjid dari 3500 masjid yang ada di Jakarta.

"Ada penambahan data baru. Ini tentu kita kawal bersama, sebab ada sekitar 1.5 juta penerima bansos," imbuh Taufan Bakri.

Diskusi yang dimulai tepat pukul 13.00 WIB berakhir pada pukul 16.00 WIB, dengan animo yang begitu besar dari pihak audience yang turut menyimak jalannya diskusi ini.

"DPP Foreder berkomitmen kuat bersama rakyat Indonesia, meski saat ini seluruh masyarakat dunia tengah dilanda wabah Pandemi Corona, namun ikhtiar mulia untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat harus terus dilakukan, salahsatau kegiatan diskusi online ini, dalam upaya menuangkan ide dan gagasan untuk kepentingan rakyat semata," demikian Moderator Zulfikar mengakhiri jalannya diksusi. (red).

Langkah Senyap Tapi Pasti, PSI Soppeng Tancap Gas Perkuat Mesin Politik dari Akar Rumput

Soppeng, Sigapnews.com, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Soppeng mulai memanaskan mesin politiknya dari daerah. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Soppeng bergerak cepat menindaklanjuti arahan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi Selatan dengan menggelar konsolidasi internal secara masif di tingkat kecamatan.

Pada tahap awal, konsolidasi langsung difokuskan di tiga wilayah strategis, yakni Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, dan Kecamatan Ganra.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa PSI Soppeng mulai membangun kekuatan politik sejak dini menghadapi kontestasi politik nasional 2029.

Kegiatan konsolidasi tersebut digelar pada Sabtu, 25 April 2026, masing-masing di Kelurahan Batu-Batu (Marioriawa), Kelurahan Jenna'e (Liliriaja), serta Desa Belo (Ganra).

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat soliditas internal partai sekaligus mempercepat pembentukan struktur hingga tingkat ranting di desa dan kelurahan.

Konsolidasi dipimpin langsung oleh Ketua Harian DPD PSI Soppeng, Adi Mannahawu, didampingi Sekretaris DPD Ashari Assaad serta jajaran pengurus lainnya. Kehadiran pengurus inti tersebut menunjukkan keseriusan PSI dalam membangun fondasi politik dari bawah secara sistematis dan terstruktur.

Adi Mannahawu menegaskan bahwa kegiatan konsolidasi ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan DPW PSI Sulawesi Selatan.

Menurutnya, penguatan struktur organisasi menjadi prioritas utama sebelum memasuki tahapan politik nasional mendatang.

"Ini adalah bagian dari tindak lanjut arahan Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan yang kita lakukan secara bertahap. Kita ingin memastikan struktur partai solid sampai ke tingkat bawah," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa konsolidasi ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis dalam menyiapkan mesin partai secara menyeluruh. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan kesiapan organisasi menghadapi dinamika politik ke depan.

"Tujuan konsolidasi internal ini untuk menguatkan struktur organisasi dan sistem kerja partai dalam menghadapi kontestasi politik 2029. Kita mulai dari sekarang, supaya kesiapan kita lebih matang," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD PSI Soppeng, Ashari Assaad, menyampaikan bahwa gerakan konsolidasi akan terus berlanjut ke kecamatan lainnya. Ia menilai penguatan struktur hingga akar rumput menjadi kunci utama dalam memperbesar basis dukungan partai di Kabupaten Soppeng.

Menurutnya, konsolidasi ini juga menjadi momentum percepatan pembentukan ranting-ranting baru di setiap desa dan kelurahan. Struktur tersebut dinilai sebagai fondasi penting dalam membangun kekuatan politik yang berkelanjutan.

"PSI Soppeng akan terus bergerak dan memaksimalkan kekuatan inti partai. Kita perkuat struktur sampai ke akar rumput. Ini penting untuk membesarkan partai dan memperluas basis dukungan," jelas Ashari.

Ia juga mengungkapkan capaian sementara dari proses konsolidasi di tiga kecamatan yang telah dikunjungi. Hingga saat ini, perekrutan struktur di wilayah tersebut disebut telah mencapai lebih dari 80 persen.

"Sampai hari ini, kami sudah menjalankan konsolidasi pada tiga kecamatan. Alhamdulillah, perekrutan sudah mencapai di atas 80 persen. Ini menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi dari kader dan simpatisan," ungkapnya.

Dengan capaian tersebut, pengurus tingkat kecamatan di Marioriawa, Liliriaja, dan Ganra optimistis mampu mempercepat pembentukan ranting-ranting baru dalam waktu dekat. Targetnya, seluruh desa dan kelurahan di wilayah tersebut memiliki struktur PSI yang aktif dan siap bergerak.

Selain memperkuat struktur organisasi, kegiatan konsolidasi juga dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi antar kader. Hal ini dinilai penting untuk membangun kekompakan sekaligus menyatukan visi dalam membesarkan partai di tingkat lokal.

Langkah konsolidasi ini disebut sebagai awal dari gerakan yang lebih besar. PSI Soppeng bertekad terus memperluas jaringan dan memperkuat mesin politik sejak dini menjelang kontestasi nasional 2029 yang diprediksi semakin kompetitif.

Strategi membangun kekuatan dari bawah ini dinilai menjadi langkah taktis. Ketika sebagian partai masih fokus pada konsolidasi tingkat atas, PSI justru mulai membangun fondasi dari akar rumput. Jika dilakukan secara konsisten, bukan tidak mungkin PSI akan menjadi kekuatan politik baru yang patut diperhitungkan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Soppeng.

DPD PSI Soppeng juga memastikan bahwa agenda konsolidasi berikutnya akan menyasar kecamatan lainnya secara bertahap. Fokusnya tetap sama, memperkuat struktur organisasi, memperluas jaringan kader, serta memastikan mesin partai siap bergerak menghadapi dinamika politik mendatang.

Gerakan ini sekaligus menandai keseriusan PSI dalam membangun kekuatan jangka panjang. Dengan struktur yang kuat hingga tingkat desa, partai berharap mampu meningkatkan elektabilitas sekaligus memperbesar peluang dalam kontestasi politik 2029.

(Yund)

Penunjukan Pejabat Bupati dapat Dilakukan tanpa usulan atau diluar usulan Gubernur

OLEH : Muhammad Sidrat, SH., MH

(Praktisi dan Pengamat Hukum Sulawesi Tenggara)

Menakar penunjukan Pejabat Sementara Bupati/Walikota terlebih dahulu kita perlu memperhatikan Pasal 201 ayat (9) UU No 10 Tahun 2016 yang menyebutkan penjabat gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota akan memimpin daerah hingga Pilkada serentak nasional pada tahun 2024 memilih kepala daerah definitif.

Pada ayat berikutnya dijelaskan untuk mengisi jabatan gubernur dan wakil gubernur akan diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sementara, untuk bupati/walikota akan diangkat penjabat dari pimpinan tinggi pratama.

Selanjutnya, Penunjukan Pejabat  sementara Bupati/Walikota merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018,Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016,Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Pada pasal 5 ayat (2) menyebutkan, Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh menteri atas usul gubernur. (3) Dalam hal melaksanakan kepentingan strategis nasional, Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk oleh menteri tanpa usul gubernur.

Sedikit pandangan yang perlu saya jelaskan dari ketentuan pasal 5 ayat (2) dan (3).

Petama perlu dipahami pasal 5 ayat 2 dapat dikecualikan dengan alasan kepentingan strategis nasional. 

Kepentingan Strategis Nasional termasuk menciptakan stabilitas politik di daerah dalam mendukung stabilitas nasional. Penilaian terhadap adanya kepentingan strategis nasional berada pada kewenangan Kementrian dalam Negeri itu sendiri.

Kedua, Gubernur sebatas pengusul dan pengambil keputusan akhir ialah kementerian dalam Negeri, artinya sepanjang tidak melanggar ketentuan atau kriteria penunjukan pejabat sementara Bupati/Walikota, Kementerian Dalam Negeri Memiliki hak penuh untuk menentukan siapa yang akan memegang tanggung jawab pejabat sementara bupati/Walikota disuatu Kabupaten/Kota.

Ketiga, Kehawatiran penunjukan PJS Rentan dipolitisasi dan rawan lobi transaksional dapat ditepis dengan keberadaan  pasal 201 ayat (9) dalam penjelasannya menyebutkan Pj  menjabat selama satu tahun dapat dipilih kembali dengan orang yang sama atau orang berbeda. Artinya PJ memungkin untuk dievaluasi dan diganti sewaktu-waktu jika terdapat kesalahan ataupun melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Kesimpulannya, bahwa penunjukan pjs bupati/walikota dapat dilakukan tanpa usulan atau diluar usulan gubernur. Hal ini hanya merujuk pada satu ketentuan yakni permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Karena sampai dengan saat ini belum ada peraturan pemerintah khusus sebagai turunan dari UU Pemerintahan Daerah yang mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan,tata cara penunjukan dan masa jabatan penjabat dan bupati/wali kota.

Terakhir saya ingin menyampaikan pengisian jabatan sementara baik itu gubernur, walikota dan bupati  seyogyanya memerlukan mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel sehingga menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. 

Selain itu, dengan peran sentral yang dimiliki oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah serta dengan mempertimbangkan lamanya daerah dipimpin oleh penjabat kepala daerah, maka perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan penjabat kepala daerah dalam masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional yang sama dengan kepala daerah definitif. 

Sebab, dengan kewenangan penuh yang dimiliki penjabat kepala daerah yang ditunjuk maka akselerasi perkembangan pembangunan daerah tetap dapat diwujudkan tanpa ada perbedaan antara daerah yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah maupun yang definitif.

Penulis, Muhammad Sidrat, SH., MH (Praktisi dan Pengamat Hukum Sulawesi Tenggara).

Hadiri Forum Nasional di Kendari,Bupati Soppeng Serap Arahan Empat Poin Strategis dari Pusat untuk Kesejahteraan Daerah .

KENDARI Sigapnews.com Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, turut serta dalam forum strategis nasional yang mempertemukan jajaran pemerintah pusat dengan seluruh kepala daerah se-Sulawesi. Kegiatan bertajuk Silaturahmi dan Arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, serta Kepala Badan Pusat Statistik ini digelar di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, pada Sabtu (30/5/2026).

Forum krusial ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama para bupati/wali kota dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulawesi. Tujuannya adalah menerima instruksi langsung dari pemerintah pusat guna menyelaraskan pembangunan daerah dengan prioritas nasional.

Adapun tiga pembicara utama yang hadir memberikan arahan, yaitu

· Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Djamari Chaniago,
· Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian,
· Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti.

Dalam arahannya, pemerintah pusat menekankan empat poin krusial yang wajib menjadi fokus seluruh pemerintah daerah di Sulawesi

1. Pengendalian Inflasi – Menjaga daya beli masyarakat di daerah.
2. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Stunting Akselerasi program kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Digitalisasi dan reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada warga.
4. Kebijakan Berbasis Data – Mengoptimalkan data statistik akurat dari BPS sebagai fondasi utama pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan daerah.

Forum ini menjadi jembatan strategis untuk memperkuat koordinasi pembangunan, menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta menyelaraskan program prioritas nasional di kawasan Sulawesi.

Bagi Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, forum ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah, memastikan program strategis nasional berjalan optimal hingga ke tingkat kabupaten.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen penuh untuk menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan instruksi pemerintah pusat.

Kehadiran kami di sini adalah bentuk komitmen nyata Pemkab Soppeng untuk terus bersinergi dengan pusat dan provinsi. Arahan mengenai pengendalian inflasi, penanganan stunting, hingga pemanfaatan data BPS yang akurat akan langsung kami akselerasikan di Soppeng demi kesejahteraan masyarakat, ujar H. Suwardi Haseng.

Dengan adanya penguatan koordinasi ini, diharapkan akselerasi pembangunan dan stabilitas di Bumi Latemmamala (Kabupaten Soppeng) dapat terus terjaga dan berjalan beriringan dengan target-target nasional.

(The Yund)

Kepemimpinan Tanpa Hiruk Pikuk, Suwardi–Selle Memilih Bekerja, Bukan Berjanji

Soppeng, Sigapnews.com, Di tengah iklim politik yang kerap diwarnai oleh retorika berlebihan, janji populis, dan pencitraan, Pemerintah Kabupaten Soppeng justru menampilkan wajah kepemimpinan yang berbeda.

Di bawah komando Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE bersama Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle, roda pemerintahan dijalankan dengan pendekatan yang tenang, minim polemik, namun berorientasi pada hasil nyata.

Bagi duet Suwardi–Selle, politik tidak berhenti pada kemenangan elektoral atau sekadar pemenuhan janji kampanye.

Kepemimpinan dimaknai sebagai amanah untuk bekerja, melayani, dan menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Prinsip tersebut tercermin dalam filosofi yang kerap digaungkan secara sederhana namun bermakna: politik boleh berjanji, tetapi kepemimpinan wajib menepati.

Bekerja dalam Senyap, Hasil yang Berbicara

Alih-alih membangun narasi besar melalui kata-kata, Suwardi–Selle memilih membangun kepercayaan publik lewat kerja konkret.

Program-program pembangunan dirancang secara terukur, dilaksanakan bertahap, dan dievaluasi secara berkelanjutan.

Pendekatan ini membuat banyak capaian pemerintah daerah berbicara dengan sendirinya tanpa perlu dikemas dalam euforia berlebihan.

Dalam praktiknya, berbagai kebijakan diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur dasar, hingga upaya menjaga stabilitas sosial dan tata kelola pemerintahan yang sehat.

“Kami memilih bekerja dalam diam. Biar hasil yang berbicara lantang,” menjadi pesan moral yang menggambarkan karakter kepemimpinan keduanya: fokus, tenang, dan bertanggung jawab.

Menjaga Stabilitas dan Memperkuat Kolaborasi

Salah satu ciri menonjol kepemimpinan Suwardi–Selle adalah kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan di tengah dinamika sosial dan politik.

Hubungan antara eksekutif dan legislatif dijaga tetap harmonis, sementara koordinasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah, dunia usaha, maupun elemen masyarakat terus diperkuat.

Kolaborasi dipandang sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Soppeng membuka ruang dialog dan partisipasi publik, sehingga kebijakan yang lahir tidak bersifat elitis, melainkan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Pendekatan ini juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program-program pemerintah, karena mereka tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi bagian dari prosesnya.

Pelayanan Publik yang Lebih Responsif dan Berkelanjutan

Dalam bidang pelayanan publik, Suwardi–Selle mendorong perubahan paradigma birokrasi dari sekadar melayani secara administratif menjadi melayani secara solutif.

Aparatur pemerintah dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.

Pelayanan tidak lagi berhenti pada pemenuhan prosedur, tetapi diarahkan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Setiap kebijakan dan program pembangunan dirancang agar tidak bersifat jangka pendek, melainkan memiliki dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Soppeng.

Politik Dewasa, Kepemimpinan Berintegritas

Pendekatan kepemimpinan yang dijalankan Suwardi–Selle menegaskan bahwa politik yang dewasa adalah politik yang menghadirkan solusi, bukan sensasi.

Di tengah tuntutan publik akan pemerintahan yang bersih dan efektif, model kepemimpinan seperti ini menjadi relevan dan dibutuhkan.

Tanpa hiruk pikuk pencitraan, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus diarahkan untuk tetap berpijak pada nilai integritas, kerja nyata, dan keberlanjutan pembangunan.

Tujuan akhirnya jelas: menghadirkan kesejahteraan yang merata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Kepemimpinan Suwardi–Selle menjadi pengingat bahwa dalam politik dan pemerintahan, kepercayaan publik tidak dibangun dari janji yang lantang, melainkan dari kerja yang konsisten dan hasil yang nyata.

(Red)

Opini Publik Terpecah, Kritik Bupati Soppeng Diduga Bermotif Dendam Pribadi

​SOPPENG, Sigapnews.com Gelombang kritik yang menyerang pemerintahan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, belakangan ini telah memecah opini masyarakat Bumi Latemmamala 7-11-2025

Setelah sejumlah poin kritik terkait ketidakharmonisan Forkopimda dan diskriminasi media dimuat oleh salah satu portal berita, muncul dugaan kuat dari kalangan internal maupun pengamat bahwa kritik tersebut bermotif tidak murni dan ditunggangi oleh unsur dendam pribadi.

​

​Kritik yang mencuat dianggap memiliki irisan yang sangat spesifik dan personal, terutama menyinggung isu-isu sensitif seperti hubungan interpersonal Bupati dengan anggota Forkopimda dan perlakuan terhadap awak media.

​Seorang tokoh masyarakat senior di Soppeng, yang meminta namanya dirahasiakan, menyampaikan bahwa isi kritik tersebut sangat kental dengan aroma ketidakpuasan politik dan kekecewaan masa lalu.

​Ini bukan kali pertama kritik semacam ini muncul. Biasanya, isu-isu ini diangkat oleh pihak-pihak yang kecewa karena gagal mendapatkan posisi strategis atau mereka yang memiliki riwayat konflik personal dengan Bupati atau lingkaran terdekatnya, ungkap sumber tersebut.

​Dugaan ini semakin menguat mengingat beberapa poin kritik yang dilayangkan (seperti hubungan antar pendukung pemenang dan diskriminasi media) bersifat sangat subjektif dan sulit diukur secara objektif.

​Menghindari Politik Balas Dendam

​Pengamat politik lokal, Dr. Irwan, M.Pd, menekankan perlunya masyarakat dan pemerintah bersikap hati-hati dalam menyikapi kritik yang bersifat bombastis.

​Dalam politik, perbedaan pandangan dan kekecewaan adalah hal biasa. Namun ketika kekecewaan itu diubah menjadi kritik publik yang disebarluaskan tanpa data kuat, dampaknya bisa merusak iklim investasi dan kepercayaan masyarakat," jelas Dr. Irwan.

​Menurutnya, adanya isu sensitif yang diangkat, seperti kritik terhadap pernyataan Bupati yang dituduh 'hanya mau menang sendiri' adalah indikasi kuat bahwa kritikus berupaya menyasar karakter personal ketimbang kinerja faktual.

Terkait dengan kegiatan rutin kepala daerah ke luar daerah, dianggap sebagai kritikan yang tak sesuai dengan kondisi pengelolaan anggaran saat ini. Sekarang ini kepala daerah harus memang lebih banyak di luar daerah terutama di Jakarta. Karena pengelolaan anggaran sekarang perlahan bergeser ke sentralistik dimana kebijakan anggaran dan proyek lebih banyak di pusat. Justru, kalau bupati nya lebih banyak di daerah mereka bisa tak kebagian kue anggaran yang diatur di pusat. Toh, kita bisa melihat hasilnya sekarang dimana Soppeng sukses menarik sejumlah proyek besar ke darahnya seperti anggaran pembangunan Sekolah Rakyat yang didanai ratusan miliar, tambahnya. 

​Isu mengenai kelanjutan kasus Alsintan juga dinilai sengaja diangkat kembali sebagai upaya menekan Pemerintah Daerah. ​Kasus hukum adalah ranah aparat penegak hukum (APH) sepenuhnya. Ketika isu ini terus diungkit dalam konteks kritik pemerintahan, tujuannya jelas untuk menggiring opini publik seolah-olah pemerintahan Bupati terlibat atau menghambat penegakan hukum, tegas Dr. Irwan.

​

Kejutan Final Proliga 2026.Ketua DPC Demokrat Soppeng Tiba-Tiba Muncul Dan Dukung Langsung Lavani.

Yogyakarta,Sigapnews.com Malam Grand Final Proliga 2026 di GOR Amongrogo mendadak berubah jadi pusat perhatian nasional, bukan hanya karena duel panas dua tim raksasa voli Indonesia, tetapi juga karena kemunculan sosok tak terduga dari daerah.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Soppeng, Mohamad Candra Muchtar, tiba-tiba terlihat hadir langsung di tribun penonton saat laga final mempertemukan Jakarta LavAni Livin’ Transmedia melawan Jakarta Bhayangkara Presisi, Sabtu malam (25/4/2026).

Kemunculannya sontak menjadi sorotan penonton di arena, bahkan ramai diperbincangkan di media sosial karena dinilai tidak biasa seorang tokoh politik daerah hadir langsung di laga final nasional dan memberikan dukungan terbuka di tribun.

Dalam keterangannya, Mohamad Candra mengaku memang datang langsung dari luar daerah untuk menyaksikan pertandingan puncak tersebut.

Ia tidak sekadar menonton, tetapi juga memberikan dukungan moral secara langsung kepada LavAni.

Ini bukan hanya soal menonton pertandingan, tetapi soal memberikan dukungan moral langsung kepada tim yang sudah mengharumkan nama Indonesia di dunia olahraga,” ungkapnya pada Minggu (26/4).

Pertandingan final sendiri berlangsung dalam tensi tinggi sejak awal set. Kedua tim saling kejar poin dan memperlihatkan permainan kelas atas yang membuat penonton terpaku.

Namun, Jakarta LavAni Livin’ Transmedia tampil lebih stabil dan berhasil mengendalikan ritme pertandingan. Tim asuhan David Lee itu akhirnya sukses menumbangkan Bhayangkara Presisi dengan skor 3-1 (25-22, 25-20, 18-25, 25-22).

Kemenangan tersebut sekaligus memastikan LavAni kembali mengangkat trofi juara Proliga 2026, mempertegas dominasi mereka di kompetisi bola voli nasional dalam beberapa musim terakhir.

Jakarta LavAni Livin’ Transmedia sendiri bukan klub biasa. Didirikan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, klub ini lahir pada 1 Desember 2019 dengan filosofi Love Ani, sebagai bentuk penghormatan kepada almarhumah Ibu Ani Yudhoyono.

Dalam waktu relatif singkat, LavAni berkembang menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia voli Indonesia dengan catatan prestasi yang terus bertambah dari musim ke musim.

Kehadiran Mohamad Candra di tengah laga final membuat suasana GOR Amongrogo semakin ramai diperbincangkan.

Banyak penonton menilai momen tersebut sebagai hal yang unik, karena jarang terjadi tokoh politik daerah hadir langsung di laga final nasional dan menunjukkan dukungan terbuka di tribun.

Di media sosial, momen tersebut bahkan menjadi perbincangan hangat, bersanding dengan kemenangan LavAni yang dianggap tampil sangat dominan.

Sejumlah pengamat olahraga menilai Proliga 2026 menjadi salah satu musim paling kompetitif sepanjang sejarah liga voli Indonesia.

Persaingan ketat, kualitas pemain yang meningkat, serta atmosfer pertandingan yang semakin profesional membuat ajang ini semakin menarik perhatian publik.

Dengan kemenangan LavAni di final ini, persaingan musim depan diprediksi akan semakin panas karena tim-tim besar lainnya dipastikan akan melakukan evaluasi besar-besaran.

(Yund)

Apalah Saya ?” Pernyataan Merendah Supriansa Gegerkan Konsolidasi Golkar Sulsel di Soppeng, Publik Tersentuh!

Soppeng, Sulawesi Selatan, Sigapnews.com, Suasana politik internal Partai Golkar Sulawesi Selatan Partai Golkar mendadak menjadi sorotan nasional setelah kegiatan konsolidasi DPD I yang digelar di Kabupaten Soppeng, Sabtu (16/5/2026), berubah menjadi panggung perhatian terhadap seorang tokoh senior partai.

Acara yang semula hanya dijadwalkan sebagai agenda rutin konsolidasi organisasi justru memunculkan dinamika emosional dan politik yang tak terduga. Sejumlah kader bahkan menyebut suasana forum tersebut “lebih hangat dari Musda”, karena dipenuhi gestur penghormatan dan momen kebersamaan yang kuat antar elite partai.

Namun sorotan utama publik tertuju pada satu nama: Dr. Supriansa, SH, MH Supriansa.

“Datang tak menambah, tak datang pun tak mengurangi, apalah Saya?”

Pernyataan sederhana Supriansa usai acara justru menjadi viral dan memicu diskusi luas di kalangan kader maupun publik.

Dengan nada rendah hati, ia mengatakan:“Apalah saya ini. Datang tak menambah, tak datang pun tak mengurangi. Apalah saya!”

Ucapan itu sontak menjadi bahan perbincangan karena dianggap mencerminkan sikap politik yang tidak biasa: rendah hati, merendahkan diri, namun tetap menegaskan loyalitas terhadap organisasi.

Bagi sebagian peserta, kalimat tersebut justru menjadi simbol keteguhan seorang kader yang tidak lagi berada di kursi kekuasaan, tetapi tetap hadir dalam barisan partai.

Dalam forum tersebut, Plt Ketua Golkar Sulsel, Muhiddin M. Said Muhiddin M. Said, disebut memberikan apresiasi terbuka kepada Supriansa.

Ia menilai kehadiran Supriansa yang datang langsung dari Jakarta merupakan bentuk loyalitas moral yang jarang ditunjukkan oleh kader pasca menjabat.

Momen ini membuat suasana forum semakin hangat, bahkan beberapa peserta menyebut atmosfernya seperti “mini Musda” karena tingginya intensitas interaksi politik di dalam ruangan.

Supriansa sendiri diketahui pernah duduk sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024. Meski kini tidak lagi aktif di parlemen, kehadirannya dalam konsolidasi ini dianggap sebagai sinyal bahwa loyalitas politik tidak berhenti ketika jabatan berakhir.

Dalam pernyataan lanjutannya, ia menegaskan:“Apa yang saya lakukan tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan Partai Golkar kepada saya.”

Pernyataan ini menegaskan posisi dirinya sebagai kader yang tetap merasa memiliki hutang moral kepada partai berlambang pohon beringin tersebut.

Konsolidasi ini juga menjadi ajang pertemuan kader dari sembilan wilayah strategis di Sulawesi Selatan, yakni Maros, Pangkep, Barru, Parepare, Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai, dan Bulukumba.

Pertemuan tersebut tidak hanya membahas agenda organisasi, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi politik yang mempertemukan kembali tokoh-tokoh daerah dalam satu forum besar.

Suasana hangat, saling sapa antar kader, hingga diskusi informal di sela acara memperkuat kesan bahwa konsolidasi ini lebih dari sekadar agenda formal partai.

Di balik kesederhanaan pernyataan Supriansa, sejumlah pengamat internal menilai ada pesan politik yang cukup kuat: Loyalitas kader tidak ditentukan oleh jabatan, Soliditas organisasi menjadi kunci kekuatan politik, Figur senior masih memiliki peran moral dalam partai

Supriansa sendiri menegaskan bahwa kekuatan partai hanya dapat terjaga melalui kebersamaan.

“Karena yakinlah, kebersamaan dan kekompakan akan melahirkan kekuatan,” ujarnya.

Konsolidasi Partai Golkar Sulsel di Soppeng akhirnya tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi, tetapi berkembang menjadi sorotan publik nasional karena satu momen yang sederhana: sebuah pernyataan rendah hati dari seorang kader senior.

Di tengah dinamika politik yang semakin kompetitif, peristiwa ini menunjukkan bahwa gestur kecil dalam dunia politik dapat memiliki resonansi besar, terutama ketika menyentuh isu loyalitas, kerendahan hati, dan kebersamaan dalam partai besar seperti Partai Golkar Partai Golkar.

(Aswan JS)

Tancapkan Ekspansi Ekonomi di Panggung Saudagar Bugis Makassar(PSBM) XXVI, Bupati Suwardi Haseng Serap Investasi dan Jalin Kalaborasi Strategis

MAKASSAR Sigapnews.com Pemerintah Kabupaten Soppeng tidak sekadar hadir, melainkan tampil sebagai aktor utama dalam penguatan ekosistem ekonomi regional di ajang Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI Tahun 2026. Bertempat di Phinisi Ballroom Claro Hotel Makassar, Kamis (26/3/2026), Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati Selle KS Dalle menunjukkan keseriusan daerahnya dalam memburu investasi dan memperluas jejaring bisnis antardaerah.

Di tengah lautan ribuan pengusaha dan pemangku kepentingan yang memadati forum bertema.Saudagar Tangguh, Ekonomi Tumbuh, Bupati Suwardi menegaskan bahwa kehadiran Soppeng merupakan langkah konkret membuka pintu kolaborasi nyata. Kegiatan ini membawa manfaat luar biasa bagi Sulsel, terutama penguatan investasi dan pertukaran ide. Dengan ribuan pengusaha hadir, ini peluang emas bagi daerah untuk melompat, tegasnya.

PSBM XXVI kali ini kian bergengsi dengan hadirnya deretan menteri dan pemimpin daerah. Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang juga Ketua BPP KKSS, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, serta Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla turut memeriahkan pembukaan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman beserta para gubernur dari luar daerah dan seluruh bupati/wali kota se-Sulsel juga hadir, menjadikan forum ini sebagai simpul kekuatan ekonomi dan politik daerah.

Di sela-sela hiruk-pikuk acara, Bupati dan Wakil Bupati Soppeng memanfaatkan momen emas untuk menyampaikan undangan resmi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Soppeng ke-765 langsung kepada Gubernur Sulsel. Wakil Bupati Selle KS Dalle mengungkapkan, penyampaian undangan yang awalnya dijadwalkan terpisah justru berlangsung istimewa setelah bertemu di mushalla.

Pak Gubernur meminta agar undangan diserahkan langsung di tempat, tidak perlu repot lagi. Kami pun menyerahkan undangan HUT Soppeng kepada beliau. Insya Allah, puncak peringatan akan digelar pada 8 April 2026. Ini bentuk sinergi yang kami jaga erat, ujar Selle.

Melalui dua langkah besar,memanfaatkan PSBM sebagai ajang promosi investasi sekaligus mempererat hubungan dengan provinsi.Pemerintah Kabupaten Soppeng mengirimkan sinyal kuat. daerah ini siap berkolaborasi, terbuka bagi investor dan konsisten menjalankan pembangunan berkelanjutan. HUT ke-765 yang akan datang tidak hanya menjadi seremonial tetapi momentum memantik akselerasi pembangunan yang telah dirancang bersama.

Gubernur Sultra Melantik Bupati Mubar dan PJ Bupati Konsel

Ket.Gambar : Foto bersama usai pelantikan Bupati Mubar dan Plt. Bupati Konsel.

Mubar (Sultra), Sigapnews.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi melantik Bupati Muna Barat (Mubar) Ahmad Lamani dan Penjabat (Pj) Bupati Konawe Selatan (Konsel) Andi Tenri Rawe Silondae di Rumah Jabatan Gubernur, Senin 8 Maret 2021, Pelantikan dihadiri secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan dan disiarkan melalui live streaming.

Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas, Sekretaris Daerah Nur Endang Abbas, unsur Forkopimda, serta sejumlah pejabat tingkat provinsi baik di lingkungan sipil maupun TNI/Polri.

Dalam pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan menteri dalam negeri (mendagri) oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sultra Basiran. Keputusan mendagri tersebut masing-masing Nomor: 131.74-447 Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Muna Barat dan Nomor: 131.74-421 Tahun 2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bupati Mubar Ahmad Lamani akan memimpin Mubar untuk periode sisa masa jabatan 2017-2022. Ahmad Lamani menggantikan Rajiun Tumada yang mengundurkan diri sebagai bupati karena mencalonkan diri sebagai Bupati Muna.

Adapun Andi Tenri Rawe Silondae merupakan Kepala Dinas Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Sultra. Pj Bupati Konsel ini juga merupakan putri dari mantan Gubernur Sultra Abdullah Silondae. Andi Tenri akan memimpin Konsel hingga ditetapkannya bupati dan wakil bupati definitif hasil pilkada serentak tahun 2020.

Secara khusus, berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor: 131.74-421 tahun 2021, Pj Bupati Konsel mempunyai sejumlah tugas, yakni memimpin pelaksanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Lanjut, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari mendagri.

Pj Bupati Konsel juga dapat melakukan pengisian penjabat dan mutasi pegawai berdasarkan ketentuan perundan-undangan setelah mendapat persetuan tertulis dari mendagri. Kemudian, melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Covid-19, dimana tugas dan kewenangannya antara lain, memperhatikan SE Mendagri Nomor: 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah.

Dalam melaksanakan jabatannya, Pj Bupati Konsel tetap menduduki jabatannya sebagai pejabat tinggi pratama di Pemprov Sultra (selaku Kepala Dinas P3APPKB). Jabatan sebagai Pj paling lama dijabat selama satu tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Sementara itu, dalam sambutannya Gubernur Sultra Ali Mazi menitip pesan kepada Bupati Mubar Ahmad Lamani mampu membawa pembaharuan yang ideal dan berkemajuan bagi masyarakat Mubar.

Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki beragam potensi, di antaranya pertanian,  perikanan, kelautan, dan pariwisata, Gubernur berharap Bupati Mubar mampu mengoptimalkan potensi tersebut dengan kerja-kerja keras dan tuntas. Gubernur juga mengharapkan dukungan dari semua elemen masyarakat di Mubar dan dapat terus membangun sinergitas.

Kepada Pj Bupati Konsel, Gubernur menyampaikan optimismenya bahwa Pj Bupati dapat menjalankan pemerintahan di daerah itu karena merupakan putra daerah, dan juga sebelumnya menjadi bagian dari pemerintahan di Konsel.

“Saya selaku gubernur yakin Saudari dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Pj dengan baik karena telah banyak memahami karaktreristik masyarakat dan pemerintahan di daerah tersebut,” ujar Gubernur.

Gubernur berpesan khusus kepada Pj Bupati Konsel agar dapat menjaga kondusifitas masyarakat paska pilkada, agar tetap tercipta rasa aman dan damai, serta tak ada gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat karena perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2020.

Published : DON

Jelang Akhir Masa Jabatan, Bupati Mubar Mutasi 4 Pejabat Eselon II

Bupati Mubar saat pelaksanaan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah para pejabat (Ist).

Mubar (Sultra), Sigapnews.com,- Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara, Resmi melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah  jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, pada Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional sebanyak 169 orang, Jumat (29/4/2022).

Dalam rotasi jabatan tersebut digelar di Aula kantor Bupati, yang dipimpin oleh Bupati Muna Barat, Achmad Lamani tanpa didampingi oleh sekda, LM. Husein Tali.

Pada pelantikan itu pula terdapat 4 pejabat eselon II di nonjobkan, yakni Raden Djamun Sunjoto jabatan lama Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian sekretariat Daerah menjadi staf sekretariat daerah Pemda Mubar.

Abdul Nasir Kola jabatan lama staf ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik menjadi staf sekretariat Daerah Pemda Mubar.

Kemudian, La Ode Mahajaya jabatan lama Kepala Badan Kepegawaian pendidikan dan pelatihan menjadi staf sekretariat Pemda Mubar, serta La Ode Hanafi jabatan lama Kepala Dinas Perhubungan menjadi staf sekretariat Pemda Mubar.

Sejumlah Kepala Dinas Pemda Mubar saat dilantik (Ist).

Selain itu, terjadi rotasi jabatan pada 10 OPD, diantaranya:

1. Ibrahim Rasimu, jabatan lama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jabatan baru Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

2. Liber, jabatan lama Kadis PM-PTSP, jabatan baru, Kasatpol PP.

3. Muh. Naazirun, jabatan lama Kadis Kominfo, statistik dan persandian, jabatan baru kadis PM-PTSP.

4. Ali Abdin, jabatan lama kabag humas dan protokoler, jabatan baru Plt. Kadis Kominfo, statistik dan persandian

4. LM. Amrin jabatan lama sekretaris dinas PUPR jabatan baru Plt. Kadis Perumahan, Kawasan Pemukiman dan pertanahan.

Selanjutnya,

5. La Ode Sagala, jabatan lama kasat pol. PP, jabatan baru kadis perhubungan.

6. La Kiro, jabatan lama Plt. Kepala Badan Kesbangpol, jabatan baru Plt. Kadis Lingkungan Hidup.

7. Alimran, jabatan lama Kadis Lingkungan Hidup, jabatan baru Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

8. La Ode Buke, jabatan lama sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), jabatan baru Plt. kepala BKPP.

9. Takari Abdullah, jabatan lama Kadis Koperasi UKM, jabatan baru kepala BPBD.

10. Hamse, jabatan lama Camat Barangka, jabatan baru Plt. Kepala Badan Kesbangpol.

Kemudian, Pemda Mubar juga melantik 6 Camat baru, yakni:

1. La Ode Mustafa, jabatan lama Kabid angkutan dan sarana, jabatan baru Camat Barangka.

2. Arif Ndaga, jabatan lama sekretaris dinas kesehatan, jabatan baru Camat Kusambi.

3. Burhanuddin, jabatan lama kabid kedaruratan dan logistik, jabatan baru Camat Napano Kusambi.

Kemudian,

4. La Ode Piliha, jabatan lama sekretaris Camat Lawa, jabatan baru Camat Lawa.

5. Muslimin, jabatan lama Camat Tikep, Jabatan baru Camat Maginti.

6. La Ode Abd. Muin, jabatan lama Sekretaris Camat Tiworo Tengah, jabatan baru Camat Tikep.

Diketahui pula pada kesempatan itu, Pemda Mubar juga melantik 4 pimpinan Dinas yang baru dibentuk, yaitu:

1. Suprihatin, jabatan lama sekretaris DPPKBPA, jabatan baru kadis Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

2. Karimin, jabatan lama Kadis Perumahan, jabatan baru Kadis Ketahanan Pangan.

Kemudian,

3. La Gandi, jabatan lama kabag Hukum sekretariat daerah, jabatan baru sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

4. Bakhrun L. Siharis, jabatan lama Sekretaris DPMD, jabatan baru Sekretaris Badan Pendapatan Daerah.

Usai pelantikan, Bupati Achmad Lamani mengatakan rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa dilakukan sebagai bentuk penyegaran dalam Pemerintahan.

“Olehnya itu saya berharap pada seluruh pejabat yang dilantik agar bekerja secara profesional dan sesuai dengan tupoksinya masing-masing demi kemajuan daerah, ” harap mantan Sekda Mubar itu.

Reporter: Don.

Kontestasi Ketat di Musda Partai Golkar Sulsel, Andi Kaswadi Razak Menjadi Calon Kuat Ketua DPD I

Makassar, Sigapnews.com, Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) memasuki babak persaingan sengit menjelang Musyawarah Daerah (Musda) yang akan datang. H. Andi Kaswadi Razak, SE, mantan Bupati Soppeng dua periode dan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Soppeng, muncul sebagai salah satu calon terkuat dalam bursa calon ketua.

Andi Kaswadi, yang dikenal dekat dengan masyarakat dan memiliki rekam jejak kepemimpinan yang solid, membawa keberhasilan signifikan di wilayahnya.

Di bawah kepemimpinannya, Partai Golkar Soppeng meraih 11 kursi DPRD Kabupaten pada Pemilu Legislatif 2024, menjadi yang tertinggi di daerah tersebut.

Keberhasilan ini juga didukung oleh terpilihnya kader Golkar, Andi Muhammad Farid, sebagai Ketua DPRD Soppeng. 

Selama dua periode menjabat bupati (2010-2021), Andi Kaswadi berhasil mendorong kemajuan di bidang infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik yang menjadi modal kuat dalam kontestasi ini.

Walau elektabilitas Andi Kaswadi terbilang tinggi, persaingan tetap terbuka lebar. Tokoh-tokoh Golkar lainnya seperti Syamsuddin Hamid (Ketua DPRD Sulsel), Munafri Arifuddin (Pengusaha dan Politikus Senior), Adnan Purichta Ichsan (Mantan Wakil Wali Kota Makassar), Ilham Arief Sirajuddin (Mantan Wali Kota Makassar), serta sejumlah figur berpengaruh lainnya turut menjadi pesaing dalam perebutan posisi strategis ini.

Posisi Ketua DPD I Golkar Sulsel sangat krusial untuk menentukan kekuatan partai dalam menghadapi Pemilu 2029.

Sumber internal Partai Golkar Soppeng, Askar Munir, menyatakan, “Kami siap bersaing secara sehat demi kemajuan partai dan daerah.”

Hingga saat ini, Andi Kaswadi belum memberikan konfirmasi resmi terkait pencalonannya, namun dukungan dan antusiasme kader partai terus mengalir.

Musda Partai Golkar Sulsel menjadi momentum penting untuk memperkuat basis partai dan memastikan Golkar tetap menjadi kekuatan politik dominan di Sulsel.

Partai Golkar, sebagai salah satu partai tertua di Indonesia, terus berkomitmen memperkuat internal dan menghadirkan kader-kader berkualitas untuk mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan di wilayah ini.

Partai Golongan Karya (Golkar) merupakan salah satu partai politik terbesar dan tertua di Indonesia.

Sejak berdiri, Golkar berkomitmen untuk mengedepankan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kader-kader yang berintegritas dan berpengalaman di berbagai bidang pemerintahan dan politik.

(Red/Yun)

Pj Sekda Soppeng Lantik Zenul Abidin Sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng resmi melantik Drs. H. Zenul Abidin, M.Si sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan pada Rabu (18/6/2025) sore.

Pelantikan yang berlangsung di lingkungan Pemkab Soppeng ini dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Soppeng, Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si, dan dihadiri oleh jajaran pejabat struktural serta perwakilan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM).

Dalam sambutannya, mewakili Bupati Soppeng Pj Sekda Andi Surahman menyampaikan harapan besar agar Zenul Abidin dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sistem pemerintahan daerah, khususnya di bidang hukum dan politik.

“Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi guna mendukung kebijakan strategis Pemkab Soppeng,” tegas Andi Surahman.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan struktur organisasi Pemkab Soppeng, di mana staf ahli berperan sebagai mitra Bupati dalam menyusun kebijakan yang berbasis regulasi dan kepentingan publik.

Zenul Abidin yang memiliki pengalaman panjang di bidang birokrasi, dinilai mampu memperkuat koordinasi antar-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan memastikan keselarasan kebijakan daerah dengan prinsip good governance.

“Ini adalah tantangan sekaligus kesempatan untuk berkontribusi lebih bagi kemajuan Soppeng,” ujar Zenul Abidin usai pelantikan.

Dengan pengalamannya, Pemkab Soppeng optimis Zenul akan membawa terobosan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum, mendukung visi Bupati untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada masyarakat.

(Red)

DPP Partai Golkar Resmi Tugaskan TEC Maju Pilkada Lamsel

Sigapnews.com, JAKARTA - Lampung - DPD Partai Golkar Provinsi Lampung menggelar Konfrensi Pers bagi 4 Bakal Calon Kepala Daerah yang mendapatkan "Surat Tugas" DPP Partai Golkar jelang Pilkada serentak Tahun 2020 mendatang, Selasa (24/3/2020)

Keempat Bakal Calon yang mendapatkan Surat Tugas DPP Partai Golkar yakni H. Tony Eka Candra untuk Pilkada Lampung Selatan, H. Rycko Mendoza untuk Pilkada Bandar Lampung, H. Musa Ahmad untuk Pilkada Lampung Tengah, dan H. Dendi Ramadona untuk Pilkada Pesawaran. 

Hadir dalam acara tersebut Wakil Bendahara umum DPP Partai Golkar selaku Hubdah (Hubungan Daerah) wilayah Sumatera II, Ir. H. Hanan. A. Rozak, jajaran fungsionaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung H. Ismet Roni, SH, MH, H. Tony Eka Candra, H. Supriyadi Hamzah, I Made Bagiasa, H. Azwar Yacub, H. Riza Mirhadi, H. Abi Hasan Muan, H. Juanto Muhajirin, Bambang Purwanto, Yusro Hendra Perbasya, serta fungsionaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung lainnya. 

Ismet Roni selaku Pimpinan rapat mengatakan, keempatnya telah menerima Surat Tugas DPP Partai Golkar untuk selanjutnya melaksanakan tugas sesuai dengan Instruksi dari DPP Partai Golkar. 

Hal yang sama juga diberikan kepada Politisi Senior Partai Golkar Lampung H. Tony Eka Candra (TEC) yang telah resmi menerima Surat Tugas dari DPP Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 mendatang.

Sesuai Surat Tugas Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Nomor ST-19/DPP/GOLKAR/III/2020, tertanggal 20 Maret 2020 yang ditanda tangani langsung oleh Ketua umum Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal Lodewijk F. Paulus, DPP Partai Golkar memberikan Tugas kepada H. Tony Eka Candra (TEC).

Pertama : Membangun Komunikasi dengan Partai Politik lain dalam rangka kepentingan Pilkada serentak Tahun 2020 di Kabupaten Lampung Selatan guna kemenangan Pasangan Calon yang ditetapkan Partai Golkar. 

Kedua : Membangun Komunikasi dengan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan, untuk menentukan Pasangan Calon yang akan diusung oleh Partai Golkar dalam Pilkada serentak Tahun 2020.

Ketiga : Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan melaporkan hasilnya kepada DPP Partai Golkar. 

“Kita bersyukur partai Golkar telah memberikan Rekomendasi dalam bentuk Surat Tugas kepada TEC untuk berkomunikasi dengan partai lain dan membangun komunikasi dengan Calon Wakil Kepala Daerah guna kemenangan Pasangan Calon yang ditetapkan Partai Golkar," ujar Ismet,

Ismet juga optimis, dengan segudang pengalaman yang TEC miliki, baik pengalaman beliau (Tony. Red) di Organisasi dan di Pemerintahan (DPRD), bersama Partai Politik dan seluruh elemen masyarakat, akan mampu meraih kemenangan dalam kontestasi Pilkada dan membawa Kabupaten Lampung Selatan sebagai Kabupaten ‘termaju’ di Provinsi Lampung yang aman, maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdaya saing, dan bermartabat.

Sementara Bakal Calon Bupati Lampung Selatan, H. Tony Eka Candra saat diwawancarai awak media mengungkapkan, Surat Tugas diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional Ahmad Dolly Kurnia Tanjung pada hari Jumat, 20 Maret 2020 di Aula Rapat DPP Partai Golkar. 

Kemudian terkait siapa sosok Bakal Calon Wakil Kepala Daerah yang akan mendampinginnya maju dalam Pilkada Lampung Selatan, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung ini menegaskan akan menyerahkan keputusan akhir kepada mekanisme Partai Golkar. 

"Saya akan tunduk dan patuh kepada mekanisme partai Golkar serta tunduk dan Patuh kepada kebijakan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Bapak Ir. H. Arinal Djunaidi," pungkas TEC.(Bamsoer)

Munafri Dorong Penyelesaian Tapal Batas Makassar–Gowa di Forum Kemendagri

Makassar, Sigapnews.com, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengikuti kegiatan Reboan Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah antar Kepala Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Rabu (25/2/2026).

Rapat koordinasi yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, dan diikuti sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam forum strategis tersebut, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi menyampaikan sejumlah pokok pikiran dan usulan terkait dinamika pemerintahan dan kebutuhan riil masyarakat di Kota Makassar.

Munafri menegaskan bahwa hubungan baik antara Pemerintah Kota Makassar dan Ditjen Otda Kemendagri selama ini berjalan dengan sangat baik.

"Kami menjaga hubungan baik dengan Dirjen Otda berjalan dengan sangat baik. Dan kami harap ini bisa dilanjutkan terus supaya pola koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu bisa berjalan lebih maksimal lagi," kata Munafri, mengawali pembicaraan.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Appi memaparkan persoalan batas wilayah antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Ia menyebut, tahun ini Pemkot Makassar mulai menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Namun, masih terdapat wilayah yang beririsan dengan Kabupaten Gowa dan belum tuntas secara administrasi batas wilayahnya.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya warga yang bermukim di kawasan perbatasan.

"Sementara ada wilayah yang masih beririsan dengan Pemerintah Kabupaten Gowa yang belum selesai batas wilayahnya," tuturnya.

"Kami berharap ini bisa ditengahi untuk menentukan batas wilayah termasuk batas administrasi yang ada," sambung politisi Golkar itu.

Ia menambahkan, di kawasan perbatasan terdapat sejumlah perumahan yang secara geografis berada di area irisan, sehingga warganya kerap kebingungan dalam mengurus administrasi maupun menjalankan aktivitas ekonomi, apakah harus ke Kabupaten Gowa atau ke Kota Makassar.

"Nah, persoalannya nanti ketika pengurusan administrasi ini ada yang berbeda, ini yang akan memberatkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut," terang Appi.

Adapun usulan lain yang diangkat yakni selain tapal batas wilayah antara Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa, khususnya terkait kondisi administrasi kependudukan warga Makassar yang berdomisili di wilayah perbatasan dan secara geografis melintasi Kabupaten Gowa.

Selain itu, Appi juga mengusulkan rencana pembentukan kecamatan baru di Kota Makassar, sebagai respons atas pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup signifikan.

Dimana, wacana perubahan atau penambahan daerah pemilihan (dapil) yang disesuaikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), guna memastikan representasi politik yang lebih proporsional.

Meski demikian, seluruh poin yang disampaikan tersebut masih sebatas usulan dan akan melalui pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)

“Politik Belah Bambu” Meledak di FB, Pernyataan Agus Setiawan PH Rauf Picu Gelombang Reaksi Publik

Soppeng, Sigapnews.com, Jagat Facebook mendadak panas setelah Agus Setiawan melontarkan sindiran keras soal dugaan praktik “politik belah bambu” yang disebut-sebut sedang bermain dalam dinamika kekuasaan daerah.

Kalimat “mengangkat yang satu, menginjak yang lain” langsung menyentak perhatian publik. Banyak warganet menilai ungkapan tersebut bukan sekadar kritik biasa, melainkan tamparan terbuka terhadap pola politik yang dianggap mulai memecah barisan dan menimbulkan kecemburuan di kalangan pendukung maupun masyarakat bawah.

Kolom komentar Facebook pun dipenuhi reaksi beragam. Ada yang menyebut pernyataan itu “mewakili suara hati rakyat”, ada pula yang menilai sudah lama publik merasakan adanya perbedaan perlakuan antara kelompok yang dekat dengan kekuasaan dan pihak yang dianggap tidak lagi sejalan.

“Jangan sampai politik hanya jadi panggung untuk mengangkat kroni dan menyingkirkan yang lain pelan-pelan,” tulis salah satu akun yang ikut ramai berkomentar.yang terpantau Media ini, Sabtu (16/5/2026). 

Situasi ini memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Publik mulai mengaitkan istilah “belah bambu” dengan isu mutasi, distribusi jabatan, arah dukungan politik, hingga kedekatan elit tertentu yang dinilai makin dominan.

Pengamat menilai, jika pola komunikasi politik tidak segera dibenahi, kondisi seperti ini berpotensi memperlebar jarak emosional di akar rumput. Sebab di tengah masyarakat, kesan adanya “anak emas” dan “kelompok yang ditinggalkan” merupakan isu yang sangat sensitif dan mudah memantik gejolak opini.

Kini bola panas itu telanjur bergulir di media sosial. Satu per satu komentar bermunculan, menandakan publik tidak lagi sekadar menonton, tetapi mulai berani membaca dan menilai arah permainan politik yang sedang berlangsung.

Pemkab Soppeng Gencar Sosialisasikan Terkait Paham Radikalisme Yang Bisa Merusak Generasi Bangsa

Sigapnews.com, Soppeng  (Sulsel) - Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Drs.H.A.Tenri Sessu, M.Si mewakili Bupati Soppeng Membuka secara resmi Acara Sosisalisasi Pencegahan Paham Radikalisme dan Meida Sosial yang beretika yang dilangsungkan di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng Jalan Salotungo Watansoppeng, Kamis 17 Oktober 2019.

Pada kegiatan tersebut Sambutan Bupati Soppeng dibacakan oleh Sekeretaris Daerah Kabupaten Soppeng Drs.H.A.Tenri Sessu, M.Si.  

Foto : Sekda Soppeng 

Dikatakannya, Atas nama Pemerintah Daerah saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini sebagai wujud komitmen kita semua dalam memerangi berkembangnya faham radikal dan Media Sosial di daerah ini.

Sebagaimana kita sadari bersama bahwa dewasa ini gerakan radikalisme dan penggunaan media sosial yang  tidak Beretika  telah merebak diberbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia yang menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran kita semua. 

Mengingat gerakan tersebut dilakukan dengan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. 

Karena kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistema sosial yang berlaku.

Bagi kita bangsa Indonesia, maka gerakan tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila sehingga diperlukan upaya sungguh-sungguh dalam memerangi faham tersebut.

Dalam rangka penyebaran gerakan radikalisme ditanah air, berbagai cara atau propoganda-propoganda mereka lakukan untuk merekrut masyarakat diantaranya melalui media sosial.

Oleh karena itu dibutuhkan kewaspadaan dini dari seluruh komponen anak bangsa untuk bersatu padu, baik umara (pemerintah), ulama/tokoh agama maupun warga masyarakat sendiri dalam menangkal setiap pergerakan atau propoganda-propoganda dari gerakan radikalisme tersebut, dengan mengenali berbagai ciri-ciri teroris khususnya yang bekerja di media sosial. 

Adapun salah satu cirinya yaitu suka menyalahkan aparat hukum bila terjadi tindakan terorisme, padahal aparat hukum adalah garda terdepan membendung tindakan teroris, akan tetapi oleh para teroris media sosial, mereka memutarbalik keadaan. 

Teroris pengebom bunuh diri dianggap korban konspirasi, sedangkan aparatlah yang di anggap menjadi sutradara terorismenya.

Dalam menyikapi paham radikalisme dan penggunaan media sosial yang tidak beretika, maka Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi timbulnya ajaran-ajaran semacam ini. 

Namun demikian, tentu saja sangat dibutuhkan dukungan dan kerja sama dari semua pihak, sehingga apabila ditemukan adanya indikasi merebaknya ajaran radikalisme didaerah ini dapat tertangani secara efektif.

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Badan Kesbangpol Kab. Soppeng yang telah menggagas Sosialisasi ini serta kepada seluruh peserta sosialisasi, semoga melalui acara sosialisasi ini akan menyatukan langkah dan komitmen kita bersama dalam memerangi gerakan radikalisme dan media sosial yang dapat timbul di daerah ini, harap Sekda Soppeng dalam bacaan sambutannya. 

Foto : Kapolres Soppeng Akbp Dedy Dewantho 

Sementara itu, Kapolres Soppeng Akbp Dedy Dewantho dalam sambutannya mengatakan, Tujuan Kita berkumpul ditempat ini adalah untuk mengetahui secara umum apa itu Radikalisme dan bagaimana menyikapinya.

Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, ungkap Kapolres Soppeng. 

Mari kita merapatkan barisan dan bersama sama menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak mudah menerima Informasi yang akan memecah belah persatuan kita, tandas Akbp Dedy Dewantho 

Lanjutnya, Paham radikalisme ini bisa kita tanggulangi dengan bekerjasama dengan seluruh komponen yang ada dalam masyarakat dan selalu mensosialisasikan bagaimana penanggulangan paham radikalisme, papar Alumni Akpol ini di akhir sambutannya. 

Turut hadir pada kegiatan tersebut yakni para Anggota Forkopimda, Para Asisten dan staf Ahli, Para Kepala SKPD/OPD, Para Kepala Bagian Setda, dan Bhayangkari Polres Soppeng, Persatuan istri prajurit (selanjutnya disingkat Persit) Kartika Chandra Kirana kodim 1423 Soppeng, Para Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat, dan ratusan Undangan lainnya.(**).

Pemekaran Luwu Raya, Jawaban atas Ketimpangan Pelayanan Publik

Luwu Raya, Sigapnews.com,– Wacana pemekaran wilayah Luwu Raya kembali menguat dan menjadi sorotan publik di Sulawesi Selatan. Sejumlah tokoh masyarakat menilai pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Luwu Raya bukan didorong kepentingan elite politik semata, melainkan kebutuhan objektif untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Tokoh masyarakat Luwu, Andi Taufiq Aris (ATA), menegaskan bahwa luas wilayah Luwu Raya dengan karakter sosial, geografis, dan ekonomi yang sangat beragam selama ini menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Hal tersebut ia sampaikan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/1/2025).

Menurut Andi Taufiq Aris, jarak yang jauh antara pusat pemerintahan dan wilayah pelayanan masyarakat kerap menjadi hambatan utama dalam percepatan layanan publik.

Rentang kendali yang panjang membuat pelayanan administrasi, pembangunan, hingga pengambilan keputusan strategis tidak berjalan optimal.

“Wilayah yang luas dan rentang kendali yang panjang membuat pelayanan publik sering kalah cepat dari jarak. Ini bukan soal keinginan segelintir orang, tetapi kebutuhan riil masyarakat di Luwu Raya,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan, terlebih dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, efisien, dan merata.

Dalam konteks desain administrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Taufiq Aris menyebut beban pemerintahan saat ini semakin kompleks.

Dengan jumlah wilayah dan populasi yang besar, keberadaan pusat kendali pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat menjadi kebutuhan mendesak.

Pemekaran wilayah Luwu Raya diyakini dapat memperpendek jalur koordinasi birokrasi serta mempercepat pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Hal ini dinilai akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan.

Lebih jauh, pemekaran wilayah juga dinilai sebagai instrumen penting untuk mewujudkan keadilan pembangunan.

Dengan wilayah administrasi yang lebih proporsional, pemerintah daerah hasil pemekaran diharapkan mampu menyusun kebijakan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan lokal.

“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar akan jauh lebih responsif jika dikelola oleh pemerintahan yang memahami konteks lokal secara langsung,” jelasnya.

Ia menambahkan, selama ini ketimpangan pembangunan masih dirasakan di sejumlah wilayah Luwu Raya akibat keterbatasan jangkauan dan fokus kebijakan dari pusat pemerintahan yang ada.

Andi Taufiq Aris menilai bahwa penundaan pemekaran Luwu Raya sama artinya dengan menunda solusi atas persoalan pelayanan publik dan ketimpangan pembangunan yang telah berlangsung cukup lama.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemekaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan matang. Kesiapan daerah harus dilihat secara komprehensif, mulai dari aspek fiskal, sumber daya manusia, hingga desain kelembagaan pemerintahan.

“Pemekaran tidak hanya soal politik, tetapi kesiapan anggaran, aparatur, dan sistem pemerintahan. Dengan perencanaan yang matang dan kesiapan yang memadai, pemekaran Luwu Raya bukan hanya layak dilakukan, tetapi memang sudah waktunya,” tegasnya.

Wacana pemekaran Luwu Raya sejatinya bukan isu baru. Aspirasi ini telah bergulir selama bertahun-tahun dan terus menjadi bagian dari diskursus publik di Sulawesi Selatan. Hingga kini, harapan masyarakat masih menunggu keputusan dan kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sejumlah kalangan berharap pemerintah pusat dapat melihat aspirasi pemekaran Luwu Raya secara objektif, dengan mempertimbangkan kepentingan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

(Red)