Citra Positif KPK dalam Survei, Kejutan atau Kelalaian?

Jakarta, Sigapnews.com, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyatakan keheranannya atas hasil survei Litbang Kompas mengenai citra penegak hukum yang baru-baru ini dirilis. 

Dalam survei tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat citra positif yang signifikan, sementara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri dinilai lebih rendah, meskipun prestasi mereka di lapangan cukup mencolok.

Survei Litbang Kompas mencatat peningkatan signifikan pada citra KPK, yang naik dari 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen pada Januari 2025. 

Kejagung memperoleh 70 persen, sementara Polri berada di posisi terendah dengan 65,7 persen, namun, MAKI menilai bahwa ada anomali dalam persepsi masyarakat terhadap prestasi ketiga lembaga tersebut.

Boyamin Saiman, Koordinator MAKI, menyampaikan bahwa Kejagung, meskipun jarang melakukan operasi tangkap tangan (OTT), berhasil mengungkapkan kasus besar, salah satunya yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung, Ricar Zarof, yang menyita Rp 1 triliun dan melibatkan setidaknya empat hakim terkait kasus bebasnya Ronald Tanur. 

Selain itu, Kejagung juga telah menuntaskan berbagai kasus besar seperti Timah, Asabri, Jiwasraya, dan Perkebunan.

Sementara itu, Polri mencatatkan keberhasilan besar dalam mengawal Pemilu, termasuk Pilkada Serentak, dan cepat tanggap terhadap perkara-perkara viral yang berkembang di masyarakat. 

Keberhasilan Polri dalam menjaga stabilitas nasional dan menangani berbagai kasus juga seharusnya memberikan citra positif yang lebih tinggi.

Namun, KPK yang masih berkutat dengan kontroversi dan belum menunjukkan prestasi signifikan dalam mengungkap kasus besar, justru mendapatkan citra yang meningkat. 

MAKI mengkritisi bahwa meskipun KPK berhasil mengungkap kasus buron Harun Masiku dengan menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, namun kegagalan KPK dalam mencegah kebocoran anggaran negara dan kurangnya supervisi terhadap lembaga lain yang sukses menangani korupsi, patut menjadi perhatian.

Boyamin menambahkan, MAKI merasa terkejut dan bingung melihat penilaian masyarakat yang belum sepenuhnya objektif terhadap kinerja lembaga penegak hukum. 

MAKI sendiri telah lama mengawasi dan mengkritisi kinerja KPK, Kejagung, dan Polri melalui berbagai gugatan praperadilan terhadap perkara-perkara yang mangkrak. 

Boyamin menilai Kejagung, meskipun tidak banyak digugat, justru melakukan terobosan besar dalam menangani kasus-kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar.

MAKI menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat agar mereka dapat lebih objektif dalam menilai citra penegak hukum. 

“Masyarakat perlu dicerdaskan agar dapat memberikan penilaian yang lebih obyektif terhadap citra penegak hukum,” ujar Boyamin.

Meski begitu, MAKI tetap menghormati hasil survei Litbang Kompas sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum. 

Boyamin berharap agar hasil survei ini bisa memotivasi ketiga lembaga untuk terus meningkatkan prestasi dan mempertahankan semangat dalam menegakkan hukum secara adil dan tegas.

(Red/SBR) 

Sinergi Babinsa dan Warga, Optimalkan Fungsi Irigasi di Desa Karanggondang Udanawu Blitar

Blitar, Sigapnews.com, - Dalam upaya mendukung kebutuhan air untuk para petani, Babinsa Desa Karanggondang Koramil 0808/08 Udanawu Kodim 0808/Blitar Pelda Edy Purwanto, bersama warga setempat melaksanakan gotong royong membersihkan saluran irigasi. Kegiatan ini bertujuan memastikan pasokan air ke sawah-sawah milik petani tetap lancar, terutama saat musim tanam, Sabtu (25/1/2025).

Pembersihan saluran irigasi dilakukan karena terjadinya penyumbatan akibat endapan lumpur dan sampah serta tanaman liar sekitar aliran irigasi. Kondisi ini sempat menghambat aliran air sehingga memengaruhi produktivitas pertanian. 

Babinsa Karanggondang Pelda Edy Purwanto mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari wujud nyata sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mendukung sektor pertanian.

“Saluran irigasi yang lancar sangat penting bagi para petani. Melalui kegiatan ini, kami ingin membantu mereka agar bisa memaksimalkan hasil pertanian. Selain itu, ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat,” ungkap Pelda Edy.

Dalam kegiatan tersebut, puluhan warga dengan semangat bergotong royong membersihkan sampah, rumput liar dan endapan lumpur di sepanjang saluran irigasi. Kerja sama antara Babinsa dan masyarakat ini mendapatkan apresiasi dari para petani.

“Saya sangat berterima kasih kepada Babinsa dan semua warga yang telah membantu membersihkan saluran irigasi. Air menjadi kebutuhan utama untuk sawah kami, dan sekarang alirannya sudah lancar,” ujar Slamet, salah satu petani setempat.

Ditemui terpisah Danramil 0808/08 Undanawu Kapten Inf. Yuyun Supriyono S.H ditemui terpisah menyampaikan "Sangat mendukung kegiatan Babinsa di wilayah masing-masing. Diharapkan kegiatan seperti ini terus dilakukan secara rutin untuk menjaga keberlangsungan irigasi yang menjadi nadi kehidupan pertanian di Desa Karanggondang. Pemerintah Desa pun mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan.

Melalui gotong royong ini, semangat kebersamaan antara TNI dan warga semakin kuat sekaligus mendukung ketahanan pangan di wilayah tersebut," pungkas Kapten Yuyun.

(Dim0808).

Kolaborasi Babinsa dan Masyarakat, Normalisasi Saluran Air di Lingkungan Lamajekko Kecamatan Marioriawa

Soppeng, Sigapnews.com, Babinsa Koramil 02/Marioriawa jajaran Kodim 1423/Soppeng menggelar Karya Bakti membersihkan sampah dan normalisasi saluran air di Lingkungan Lamajekko Kelurahan Batu batu Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng bersama Ketua RT/RW Lingkungan Lamajekko, Sabtu ( 25/01/2025 ).

Di saat musim penghujan, tingkat kerawanan akan bahaya banjir bisa saja terjadi apabila saluran air mampet atau tersumbat oleh tumpukan sampah daun, ranting pohon, maka dari itu perlu dilakukan pembersihan saluran air.

Kali ini personel Koramil 02/Marioriawa bersama Ketua RT dan RW serta Masyarakat Lingkungan Lamajekko melaksanakan pembersihan saluran air dan pengerukan sampah yang ada di atas saluran air tersebut.

Kopda Sumarlin selaku Babinsa Kelurahan Lamajekko, dalam kesempatannya menuturkan bahwa, Kegiatan Karya Bakti yang dilakukan ini, bertujuan untuk membersihkan saluran air agar pemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat. 

Selain itu juga memperlancar jalannya air untuk mengantisipasi terjadinya luapan air ke jalan raya apabila hujan turun.

Kegiatan ini atas kerjasama antara Pemerintah Lingkungan lamajekko dan masyarakat sekitar.

”Ketua RW Lamajekko menyampaikan ucapan terima kasih kepada Danramil beserta jajaran Babinsa yang telah bekerja keras dan peduli terhadap lingkungan warga, khususnya di Lingkungan Lamjekko Kelurahan Lamajekko Kecamatan Marioriawa Kab. Soppeng.

Menurutnya, "Dengan adanya Karya Bakti ini, saluran air menjadi bersih sehingga kedepannya arus air akan mengalir lancar. 

"Kami berharap kekompakan Anggota Koramil 1423-02/Marioriawa dengan masyarakat dan tiga pilar yang penuh semangat ini dapat terus berlanjut dilain hari untuk menciptakan Kebersihan lingkungan di wilayah RT/RW yang ada di wilayah Kecamatan Marioriawa,”tandas Ketua RW.

(Red) 

Kasus BBM Eceran Bercampur Air Pedagang Pertamini Mau Ganti Rugi

Sidoarjo, Sigapnews.com, 

Kasus BBM eceran bercampur air, yang terjadi di salah satu pedagang eceran di Desa Sedenganmijen, Krian, Sidoarjo dengan korban si pemilik kendaraan berakhir damai. Pedagang BBM eceran yang diketahui bernama Rio Febrian asal Tarakan Barat, Kota Tarakan, telah mengganti kerugian yang dialami korban yakni Muhammad Aji Rahmayuda, warga Urang Agung, Sidoarjo.

Pedagang Pertamini mengganti kerugian biaya perbaikan kendaraan milik korban di bengkel, lantaran mengalami kerusakan cukup parah setelah mengisi BBM eceran di toko miliknya yang bercampur dengan air.

Kapolsek Krian, Kompol IGP Atma Giri membenarkan, jika kasus ini berakhir damai. Pedagang telah mengganti biaya kerugian korban dengan menanggung biaya perbaikan mobil korban yang rusak akibat diisi BBM eceran yang bercampur air tersebut.

"Antara pedagang dan pembeli sudah sepakat damai dan tidak melanjutkan ke jalur hukum. Pedagang telah mengganti biaya kerugian yang dialami korban sebesar 5 Juta," ujarnya, Sabtu (25/1/2025)

Atma Giri membeberkan, awalnya korban membeli BBM eceran ke toko milik Rio. Namun setelah diisi BBM eceran jenis pertalit itu, kendaraan korban justru menjadi mogok dan terpaksa masuk bengkel.

"Setelah dicek ternyata, BBM tersebut bercampur dengan air," ungkap Atma Giri.

Sementara dari pengakuan pedagang BBM eceran yang menggunakan pompa pertamini itu, kata Atma Giri, pedagang mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui jika drum yang berisi pertalite yang berada di tempat pompa bensin miliknya berisi air.

"Dari pengakuannya, katanya drum kemasukan air karena curah hujan tinggi," terang Atma Giri.

Kapolsek mengimbau, kepada masyarakat untuk lebih teliti dan berhati-hati saat mengisi BBM untuk kendaraannya. Disarankan untuk mengisi BBM kendaraan di SPBU resmi yang sudah tersedia. Karena di SPBU resmi tempat penyimpanannya selain higenis dari debu, juga terlindungi dari tumpahan air hujan.

(Redho)

Mengintip Harapan Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry di Sulsel Expo 2025

Makassar, Sigapnews.com, - Sulsel Expo Tahun 2025 akan digelar 20 - 24 Agustus mendatang. Soft launching event besar tersebut telah dilakukan Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 24 Januari 2025.

Prof Fadjry Djufry berharap, Sulsel Expo Tahun 2025 ini bisa menarik lebih banyak lagi investor masuk ke Sulsel. Karena itu, semua potensi Sulsel harus dikemas dengan baik untuk ditampilkan dalam event ini.

"Yang utama potensi perdagangan, pariwisata, sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, dan semua yang selama ini menjadi fokus pemerintah," kata Prof Fadjry Djufry.

Sulsel Expo 2025 ini juga diharapkan akan berbeda dengan yang dilaksanakan sebelumnya. "Kita ingin Sulsel Expo 2025 ini juga bisa menunjukkan kepada masyarakat, apa yang kita mau capai dari investasi," imbuhnya.

Prof Fadjry Djufry juga meminta agar Sulsel Expo 2025 ini dikemas dengan meriah agar jumlah pengunjung yang datang lebih banyak. Tidak hanya dari Sulsel sendiri, tapi juga dari provinsi bahkan negara lain.

"Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita bisa siapkan dan kita usahakan, masih cukup waktu untuk melakukan itu, sehingga ini bisa dikemas dengan baik, sekaligus kita memastikan bahwa semua yang kita keluarkan itu ada dampaknya untuk masyarakat," terangnya.

Sementara, Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, mengapresiasi pelaksanaan Sulsel Expo 2025. Ia berharap, event ini bisa mengalahkan Jakarta Fair, yang selama ini menjadi event tahunan DKI Jakarta dan berlangsung sangat meriah, sehingga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakatnya.

"Kami berharap bahwa kegiatan ini bisa meningkatkan lagi perputaran ekonomi Sulsel, masyarakat bisa berkontribusi dan merasakan dampak ekonominya," ujarnya.

Ia berharap, Sulsel Expo 2025 ini bisa menjadi pintu masuknya investor ke Sulsel. Karena itu, event ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempromosikan seluruh potensi yang dimiliki Sulsel.

Hadir dalam kegiatan tersebut para perwakilan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel, perwakilan Bupati dan Wali Kota, OJK, dan perbankan. (*)

Kapolres AKBP Aditya Pradana Gelar Safari Jumat dan Berbagi Keberkahan di Liliriaja Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Sebelum melaksanakan Safari Jumat Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana,S.I.K.,M.I.K. Kembali melaksankan Safari Jum'at hingga berbagi Bansos di Desa Pattojo Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng,Jumat, 24 Januari 2025. 

Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana dalam hal ini menyampaikan bahwa, Bantuan sosial di hari Jumat, juga dikenal sebagai "Jumat Berkah,yang kita laksanakan untuk memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. 

"Semoga berkenan dan dapat digunakan sebaiknya, Dengan penuh keberkahan di hari Jumat." Harapnya.

Setelah kegiatan penyerahan bansos, dilanjutkan dengan Safari Jum'at bersama masyarakat Desa Pattojo.

Ada pun penerima Bansos yakni,

- Dabbare Desa Pattojo

1. Nama : Cora

    Umur : ±60 tahun

    Pek. : - 

    Alamat : Dabbare Desa Pattojo Kec. Liliriaja

2. Nama : Sennag

    Umur : ±80 tahun

    Pek. : -

    Alamat : Dabbare Desa Pattojo Kec. Liliriaja

3. Nama : Humaria

    Umur : ±62 tahun

    Pek. : -

    Alamat : Dabbare Desa Pattojo Kec. Liliriaja

4. Nama : Salawatia

    Umur : ±80 tahun

    Pek. : -

    Alamat : Dabbare Desa Pattojo Kec. Liliraja

5. Nama : Ratmi

   Umur : ±60 tahun

   Pek. : Irt

   Alamat : Dabbare Desa Pattijo Kecamatan Liliriaja. 

(Hendra) 

Disdukcapil Goes to Campus, Kerjasama Stikosa AWS Melawan Penipuan

Surabaya, Sigapnews.com, Antisipasi penipuan yang mengatasnamakan Disdukcapil dalam program Aktivasi KTP Digital, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya bekerja sama dengan Stikosa AWS menggelar  Disdukcapil goes to Campus, yang berlangsung di Pendopo kampus Stikosa AWS, Jumat (24/01). 

Kepala Disdukcapil Surabaya, Dr Eddy Christiyanto, M.Si terjun langsung dalam kegiatan Disdukcapil goes to campus tersebut.

Menurut Ketua Stikosa AWS, Dr Jokhanan Kristiyono, M.Med.Kom, kegiatan ini merupakan salah satu wujud kerjasama yang sudah terjalin baik antara Pemerintah Kota Surabaya dan Stikosa AWS. Selain itu, kegiatan disdukcapil goes to campus juga sebagai jawaban atas keresahan banyaknya penipuan yang mengatasnamakan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surabaya.

Hal ini dibenarkan oleh Eddy Christiyanto. Menurutnya, selain di tempat pelayanan umum seperti kantor kecamatan, kelurahan, dan Mall Pelayanan Publik (MPP) Siola, pihaknya merasa perlu untuk jemput bola di beberapa kampus melalui kegiatan Disdukcapil goes to Campus ini. Selain memang program kerja dari Kementrian Dalam Negeri, kegiatan ini juga berguna untuk menekan tindak penipuan aktivasi KTP Digital yang mengatasnamakan Disdukcapil.

“Sudah banyak sekali korban penipuan yang mengatasnamakan Disdukcapil” ujarnya.

Eddy mengingatkan, pihak Disdukcapil Surabaya tidak pernah meminta untuk aktivasi IKD atau KTP Digital melalui telepon atau Whatshapp. Sebab aktivasi IKD/KTP Digital hanya bisa dilakukan secara offline atau bertatapan langsung dengan petugas Disdukcapil dan 100 persen gratis. Disampaikan juga, Disdukcapil Surabaya membuka layanan aktivasi KTP Digital di Taman Bungkul Surabaya setiap hari Minggu pagi saat acara “car free day”. 

Kadisdukcapil Surabaya  menyampaikan bahwa IKD memiliki banyak manfaat, selain sesuai fungsi utamanya sebagai identitas diri, pemakaiannya juga praktis. Masyarakat cukup mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital di playstore atau appstore dan melakukan aktivasi akun ke petugas Disdukcapil untuk verifikasi data. Oleh karena itu ia menghimbau seluruh warga masyarakat untuk segera mengaktivasi IKD.

(Redho)

Dinatal Lumbantobing Soroti Tuntutan Jaksa Terhadap Oknum DPRD Tapsel

Sumatera Utara, Sigapnews.com, Terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, oknum anggota DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel), ESS, dituntut hukuman penjara selama 4 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan perkara nomor 450/Pid.B/2024/PN Psp di Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan, Rabu (22/01/2025).

Adapun oknum anggota DPRD Tapsel tersebut sebelumnya diketahui telah ditangkap dan ditahan di Polres Padang Sidimpuan karena diduga terlibat sebagai dalang atau provokator demo anarkis dan pengeroyokan karyawan PT SAE di Gate R17 pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, pada Jumat (16/2/2024) yang lalu.

Menyikapi hal tersebut tim Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Sumatera Utara (Sumut) telah melakukan investigasi dan pengembangan terkait kasus yang melibatkan oknum anggota DPRD Tapsel yang telah dituntut 4 tahun penjara itu.

Tim DPW PWDPI Sumut telah mencoba melakukan konfirmasinya ke Ketua DPW Partai Nasdem Sumut Iskandar ST, namun belum mendapatkan tanggapan,Rabu (22/1/2025)

“Sebagai social control kami telah melakukan investigasi dibantu oleh DPC PWDPI Tapsel untuk melakukan pengembangan terhadap kasus yang melibatkan oknum anggota DPRD Tapsel. Kita sangat menyesali peristiwa tersebut, yang dimana selaku anggota DPRD itu seharusnya melindungi rakyatnya bukan malah terlibat dalam kasus yang diduga sebagai dalang atau provokator timbulnya kerusuhan kapada masyarakat kecil. Oleh karenanya kami sangat mengecam keras perlakuan oknum DPRD Tapsel ESS itu,” tegas Dinatal Lumbantobing SH selaku Ketua DPW PWDPI Sumut kepada wartawan, Kamis (23/01/2025).

Lebih lanjut, menurut DL Tobing dalam sapaan akrabnya, bahwa tuntutan Jaksa itu dinilai sangat terlalu rendah dan tidak sebanding dengan perbuatan oknum anggota DPRD Tapsel tersebut. DL Tobing selaku Ketua DPW PWDPI Sumut berharap agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan vonis yang seadil-adilnya.

Selain itu DL Tobing juga meminta kepada Ketua Umum Partai Nasdem agar dapat dengan segera mengambil keputusan untuk mengevaluasi kadernya yang telah menjadi terpidana tersebut. DL Tobing juga menuturkan bahwa dalam waktu dekat ini DPW PWDPI Sumut akan menggelar Konfrensi Pers dengan mengundang 100 lebih wartawan.

“Kami menilai tuntutan Jaksa tersebut terlalu rendah hanya 4 tahun penjara. Kami harap Hakim Yang Mulia nantinya dapat menjatuhkan vonis yang seadil-adinya. Disamping itu kami juga meminta kepada Ketua Umum Partai Nasdem bapak Surya Paloh agar dapat mengevaluasi kadernya selaku anggota DPRD Tapsel yang sudah terpidana tersebut. Hal ini bukan saja mencoreng nama baik partai Nasdem, akan tetapi juga turut mencoreng nama baik suatu lembaga selaku anggota DPRD di Tapsel provinsi Sumatera Utara. Dalam waktu dekat PWDPI Sumut akan mengelar konfrensi pers mengundang 100 lebih wartawan,” pungkas DL Tobing yang dikenal sebagai pemilik PT Media Global Group ini.

Korban Keberatan

Para korban penganiayaan yang merupakan staf humas PT. SAE yang hadir di Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan, usai menghadiri sidang, kepada wartawan telah menyatakan keberatannya atas tuntutan Jaksa. Menurut mereka tuntutan 4 tahun penjara itu terlalu rendah.

“Kami menilai tuntutan jaksa yang hanya 4 tahun penjara ini tidak sebanding dengan penderitaan yang kami alami saat dikeroyok  massa pengunjukrasa yang antara lain ada terdakwa ESS,” ungkap Hamdani Rambe bersama Nurman Ahmad Ngolu Panjaitan dan Parlindungan Hutasoit alias Unyil.

Ungkapnya lagi, karena ramainya massa yang melakukan pengeroyokan itu badan mereka menjadi babak belur dan orang-orang yang menyaksikan itu mengira bahwa mereka sudah tewas ditempat.

“Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kami masih bisa selamat dan sehat walafiat sampai hari ini,” ujar Unyil.

Para korban penganiayaan berharap agar keadilan dapat ditegakkan.

"Harapan kami semoga Majelis Hakim dapat menjatuhi vonis hukuman penjara 5 sampai 7 tahun penjara kepada si terdakwa,“ ucap para korban.

 (PWDPI Sumut / Tim)

LBH Cita Keadilan Soppeng Jalin Kerjasama Baru dengan Pengadilan Agama Watansoppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Setelah melewati proses tender sebagai penyedia jasa layanan Pos Bantuan Hukum di LPSE, LBH Cita Keadilan Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 8 Januari 2025 lalu. 

Hal itu, disampaikan Direktur LBH Cita Keadilan Abdul Rasyid, SH, CPL melalui keterangannya ke awak media, Jum'at (24/1/2025). 

"Perjanjian kerjasama ini kata Rasyid, "Sudah berjalan selama 4 Tahun, dimana 3 tahun  terakhir mekanisme penerimaanya melalui mekanisme seleksi", terangnya. 

Abdul Rasyid SH sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Cita KEADILAN sangat senang dan  berterima kasih kepada Pihak Pengadilan Agama Watansoppeng Soppeng dengan adanya kerjasama ini. 

"Alhamsulillah Kami sangat senang dengan adanya perjanjian kerjasama ini karena telah kembali mempercayakan kepada LBH Cita Keadilan untuk menjadi mitra pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat pencari keadilan yang langsung ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Kata Rasyid, "Kepercayaan ini menunjukkan kinerja LBH Cita Keadilan selama beberapa tahun terakhir yang mungkin dinilai sangat baik", tuturnya. 

Rasyid menjelaskan bahwa, "Tugas pelayanan pos bantuan hukum (Posbakum) itu adalah melayani pembuatan permohonan permohonan, gugatan gugatan maupun sifatnya konsultasi yang langsung ke pengadilan agama Watansoppeng".

Abdul Rasyid juga menuturkan jika lembaga yang dipimpinnya telah menyandang Akreditasi B sehingga kedepannya merasa tertantang untuk memperbaiki pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat, baik sifatnya litigasi maupun non litigasi.

Alumnh Fakultas Hukum Unhas ini berharap, tidak ada lagi masyarakat  yang tersangkut pidana yang ancaman 5 tahun ke atas tidak mendapatkan bantuan hukum, baik yang kategori miskin maupun mampu. 

Ia menegaskan wajib hukumnya setiap perkara pidana yang ancaman 5 tahun keatas mendapat pendampingan hukum, dan LBH cita keadilan telah mempersiapkan tenaga pendampingan mulai penyelidikan, penyidikan hingga putusan dan memperoleh berkekuatan hukum tetap, tandasnya.

(Red) 

Pentingnya Kerjasama Masyarakat dan Polri Jadi Bahasan Kapolres Soppeng di Safari Jumat Desa Pattojo

Soppeng, Sigapnews.com, Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana   melaksanakan Safari Jumat di Masjid Raudhatul Muttaqin Dabbare, Desa Pattojo, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Jumat 24 Januari 2025.

Kegiatan safari Jumat ini di hadiri para PJU Polres Soppeng dan Para Jama'ah setempat. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keharmonisan dan kondusifitas masyarakat, serta untuk memperkuat hubungan antara Polri dan maayarakat.

Pada kesempatannya, Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana sambil memperkenalkan dirinya kepada Jamaah masjid/masyarakat yang selanjutnya memberikan pesan-pesan Kamtibmas. 

"Saya diberi amanah menjadi Kapolres Soppeng dan semoga bisa diterima menjadi masyarakat Kabupaten Soppeng, ujarnya. 

Dikesempatan itu, Kapolres Soppeng AKBP Aditya menghimbau kepada masyarakat, untuk melengkapi surat izin berkendara, tetap disiplin dalam mengendara, dan waspada terhadap pencurian, imbuhnya.

Terakhir, Kapolres Soppeng terus menggalakkan himbuan kepada  masyarakat terkait dengan keamanan dan ketertiban, karena tindakan tersebut merupakan tanggung jawab bersama, tandasnya.

(Red) 

Kontroversi Bareskrim, Penahanan Julia Santoso Pasca Putusan PN Jaksel

Jakarta, Sigapnews.com, Kuasa hukum Julia Santoso, ahli waris Irawan Tanto, Petrus Selestinus mengkritik keras sikap Penyidik Dittipidter Bareskrim yang tak kunjung membebaskan kliennya dalam kasus penipuan, penggelapan dan TPPU di PT Anugrah Sukses Mining (ASM) setelah pihaknya memenangi perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Petrus, kliennya seharusnya telah dibebaskan dari Rutan Bareskrim Polri, pasca Putusan Praperadilan pada 21/1/2025, namun hingga kini Ny. Julia Santoso tetap ditahan dengan alasan yang tak jelas.

“Dengan demikian maka keberadaan Julia Santoso di Rutan Bareskrim Polri, pasca Putusan Praperadilan tanggal 21/1/2025, pukul 17.00 WIB. hingga hari ini tanggal 23/1/ 2025 merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang secara sengaja, sehingga Julia Santoso merasa seperti sedang disandera atau dikekang kebebasannya oleh beberapa oknum Penyidik Dittipidter Bareskrim Polri yang seharusnya melindungi HAM setiap orang yang ditahan,” kata Petrus kepada wartawan Kamis (23/1/2025). 

Petrus mengatakan, tindakan aparat terhadap kliennya adalah kesewenang wenangan, aparat penegak hukum yang seharusnya patuh dan tunduk pada proses hukum justru dengan vulgar memamerkan ketidakpatuhan terhadap hukum, putusan PN Jakarta Selatan dengan nomor registrasi 132/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 21/1/2025 tentang pembatalan status tersangka dan pembatalan surat penahanan terhadap Ny Julia Santoso tidak dihiraukan aparat kepolisian. Petrus lantas meminta pertanggungjawaban Kapolri dan jajarannya terhadap perbuatan anak buah mereka pada Ny Julia Santoso.   

“Kapolri, Kabareskrim, Dirtipidter Bareskrim, Kasubdit II Tipidter dan Kanit II Subdit II Dittipidter Bareskrim Polri harus bertanggung jawab atas kesewenang wenangan oknum penyidik Dittipidter terhadap Julia Santoso, apapun kebencian penyidik terhadap Julia Santoso karena target-target dalam Restorative Justice (RJ) lewat penahanan dan perpanjangan penahanan tidak terpenuhi, namun Putusan Praperadilan harus dihormati dan dipatuhi oleh siapapun juga tanpa kecuali,” tegasnya. 

“Ini negara hukum bukan bukan negara mafia yang tanpa hukum, sehingga ada oknum- oknum penyidik tertentu merasa diri lebih hebat bahkan berada di luar hukum atau apakah ada oknum penyidik yang loyal pada kepentingan mafia tambang,” tambahnya. 

Menurut Petrus, tindakan oknum penyidik yang tidak segera membebaskan Ny Julia Santoso adalah perbuatan yang hanya mencoreng citra kepolisian, sebab mereka melakukan penahanan terhadap warga negara tanpa dasar hukum yang jelas.  

Perbuatan oknum penyidik yang menyimpang lanjut Petrus hanya mematahkan slogan Polri  “prediktif dan presisi" yang selalu digembar gemborkan Kapolri Listyo Sigit. Sebab oknum polisi sama sekali tak mengindahkan masalah Hak Asasi Manusia. Mereka juga menutup mata terhadap peraturan dan Undang-undang.

(Redho)

Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Apdesi Soppeng Periode 2025-2030, Menunggu Bupati Terpilih

Soppeng, Sigapnews.com, Pasca Musda Pemilihan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Cabang Soppeng yang defenitif yang di ketuai oleh Andi Sillang Kades Goarie Kecamatan Marioriwawo, sejumlah pengurus dan panitia melakukan audensi dengan Bupati Soppeng HA Kaswadi Razak dalam rangka persiapan pengukuhan dan kesiapan jadwal pelantikan dan pengukuhan. 

Dalam audensi itu, Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak menyarankan kepada panitia Musda dan pengurus Apdesi Soppeng yang baru agar kiranya pelantikan dan pengukuhan Apdesi periode 2025-2030 setelah Bupati Soppeng terpilih di lantik, dan yang melantik adalah Bupati Soppeng yang baru Haji Suwardi Haseng. 

Hal itu terungkap saat panitia Musda dan pimpinan kecamatan Apdesi Soppeng melakukan rapat internal persiapan pelantikan pengurus APDESI periode 2025-2030 yang dilaksanakan di Cafe Daffa, Jum'at (24/1/2025). 

Dalam rapat internal tersebut menyimpulkan bahwa pelantikan dan pengukuhan untuk sementara ditunda, sembari menunggu Bupati Soppeng terpilih dilantik, demikian juga jadwal akan disesuaikan dengan hasil konsultasi dengan Bupati Soppeng yang baru Haji Suwardi Haseng. 

Wakil Ketua Apdesi periode 2020-2005 Firdaus yang kini menjabat MPO di kepengurusan yang baru menyarankan agar seluruh program kerja yang telah direalisasikan selama ini dihadapkan oleh seluruh Pimpinan Kecamatan dan pengurus yang terpilih untuk periode 2025-2030 sebagai bentuk tranparansi kepada  pengurus dan anggota. 

Firdaus berharap kedepan, apa yang menjadi program APDESI selama ini yang dianggap baik agar tetap dilanjutkan, bahkan sedapat mungkin untuk lebih ditingkatkan, tandas mantan Kades Timusu ini.

Ia juga mengingatkan bahwa APDESI adalah rumah besar bagi para Aparat Desa sebagai simbol kekuatan dan persatuan untuk berjuang demi kepentingan Desa sehingga sangat perlu untuk terus menjalin hubungan kerjasama semua pihak, pungkasnya. 

Hadir dalam rapat internal tersebut diantaranya, Firdaus, Shalahuddin, S.Ag Kades Umpungeng, Suherman Kades Maccile, Hafsah (Kades Jampu, Marhudi Kades Kampiri, Kades Barae

Sekadar diketahui pengurus Apdesi Soppeng yang baru periode 2025-2030 yakni :

Ketua terpilih : Andi Sillang (Kades Goarie). 

Wakil Ketua I : Shalahuddin, S.Ag (Kades Umpungeng). 

Wakil Ketua II : Hasse Tangsi, SH (Kades Parenring). 

Sekretaris : Hasminullah, S.Pd (Kades Marioriaja). 

Wakil Sekretaris I : Wahyu Ashari, S.IP (Kades Belo). 

Wakil Sekretaris II : Hamka Syarif (Kades Citta) 

Bendahara : Nurhafsah, S.Sos, MM (Kades Jampu). 

Wakil Bendahara I : Eka Wahyuni (Kades Laringgi) 

Wakil Bendahara II : Hj  Sitti Salmiah (Kades Pising) 

Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) : Firdaus, S.Sos (Mantan Kades Timusu). 

(Red) 

Polresta Sidoarjo Bantu Kesehatan Warga Desa Kedungbanteng Terdampak Banjir

Sidoarjo, Sigapnews.com, Sudah sepekan ini warga Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo terdampak banjir. Akibat curah hujan tinggi mengakibatkan air sungai mengarah ke daerah tersebut meluap.

Disampaikan Kepala Desa Kedungbanteng Budiono, Jumat (24/1/2025), hujan deras dalam tujuh hari terakhir mengakibatkan air sungai di desanya meluap ke perkampungan. Untuk penangan banjir juga sudah terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama stake holder terkait.

Bahkan bantuan sosial dan kesehatan juga mengundang perhatian pihak terkait. Salah satunya pada Jumat (24/1/2025), pihaknya menerima tim Dokkes Polresta Sidoarjo dipimpin AKP Rukwandi turun langsung melaksanakan bakti kesehatan.

Dengan adanya pemeriksaan kesehatan dan pembagian obat gratis dari Dokkes Polresta Sidoarjo, Budiono mengapresiasi sebagai upaya terkontrolnya kondisi kesehatan warga.

"Adanya pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis dari Polresta Sidoarjo, sejumlah keluhan kesehatan warga dapat di cek langsung oleh tim medis. Harapannya warga kami selalu sehat di tengah dampak banjir yang melanda saat ini," ungkapnya.

Ainur Rofiah, warga Desa Kedungbanteng, mengucapkan terima kasih kepada Polresta Sidoarjo yang memeriksa keluhan kesehatannya karena tiga hari ini kakinya merasakan gatal. "Terima kasih ini sudah diperiksa dokter polisi dan diberi obat gratis," ucapnya.

Kasi Dokkes Polresta Sidoarjo AKP Rukwandi mengatakan, bakti kesehatan Polresta Sidoarjo bagi warga terdampak banjir Desa Kedungbanteng merupakan wujud kepedulian Polri. Tujuannya untuk mengecek kondisi kesehatan warga di tengah cuaca ekstrem dan tinggal di lokasi banjir.

"Selain melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis, Si Dokkes Polresta Sidoarjo bersama pemerintah desa di Kedungbanteng juga menyiapkan Posko Kesehatan dengan menempatkan tim medis untuk siaga menangani bila ada keluhan kesehatan dari warga," ujarnya.

(Redho)

Warga Tabarigan Makassar Resah Aktivitas Gudang Plastik Dunia Indah, Peran Pemkot dan DPRD Diharapkan

Makassar, Sigapnews.com, Warga RW 02 dan RW 03 Kelurahan Tabarigan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, mendesak Pemerintah Kota dan DPRD Makassar untuk segera menindak aktivitas Gudang Plastik Dunia Indah yang beroperasi di Jalan Cakalang Raya. Keberadaan gudang tersebut dianggap sangat meresahkan warga karena melanggar aturan dan mengganggu kenyamanan lingkungan.

Menurut Rafiuddin Kusude, yang akrab disapa Udin Golgo, warga telah membuat surat pernyataan penolakan terhadap keberadaan gudang plastik di kawasan tersebut. "Kami sudah menyampaikan penolakan secara resmi. Aturan sudah jelas, sesuai Perda No. 35 Tahun 2015, kawasan pergudangan seharusnya berada di Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya. Selain itu, Peraturan Wali Kota Makassar No. 16 Tahun 2019 juga mengatur penataan dan pengawasan kawasan dalam kota," jelas Udin saat ditemui oleh awak media, Kamis (23/1/2025).

Warga merasa terganggu dengan aktivitas gudang yang kerap menyebabkan kemacetan akibat keluar-masuknya mobil kontainer untuk bongkar muat. Selain itu, lokasi gudang dalam kota dinilai tidak sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

"Kami meminta Pemerintah Kota dan DPRD Makassar tidak menutup mata dan tuli  terhadap masalah ini. Aktivitas gudang dalam kota seperti ini sangat merugikan masyarakat sekitar," tegas Udin.

Masyarakat berharap agar DPRD Kota Makassar segera mengambil tindakan tegas terhadap Gudang Plastik Dunia Indah. "Kami ingin DPRD yang membidangi pergudangan segera bertindak. Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut," tutup Udin Golgo.

Sampai saat ini, warga RW 02 dan RW 03 terus memperjuangkan penolakan mereka terhadap aktivitas gudang plastik tersebut, berharap pemerintah dan DPRD segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang telah lama meresahkan mereka.

(**)

Mengatasi Kendala SIPD: Coaching Klinik oleh Bupati Soppeng Andi Kaswadi di Jakarta

Jakarta, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H.A. Kaswadi Razak, SE membuka Coaching Klinik Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Jakarta. Kamis (23/1/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng bekerja sama dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mengatasi kendala teknis penggunaan SIPD.

Bupati Kaswadi Razak dalam sambutannya menekankan pentingnya SIPD dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. 

Bupati Andi Kaswadi mengakui masih adanya kendala teknis yang dihadapi para pengguna SIPD, terutama pimpinan SKPD, bendahara, dan operator. 

Ia berharap Coaching klinik ini dapat mengatasi kendala tersebut, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan 2024. 

Kaswadi juga menilai kehadiran narasumber dari Kemendagri ini sangat penting, katanya.

Sementara itu, Kepala BPKPD Kabupaten Soppeng, Drs. Dipa, M.Si dalam laporannya menyebutkan sebanyak 93 peserta hadir, terdiri atas pimpinan SKPD, bendahara penerimaan dan pengeluaran, serta operator SIPD dari seluruh SKPD Kabupaten Soppeng. 

Menurutnya, "Selain mengatasi masalah teknis, coaching klinik ini juga bertujuan untuk membangun jejaring antar SKPD dan meningkatkan pemahaman mendalam tentang SIPD, tandasnya.

(Red/Hms) 

Infrastruktur Hingga Pendidikan, Usulan Prioritas Musrenbang di Kelurahan Botto

Soppeng, Sigapnews.com, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan yang berlangsung di Kantor Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, mendapat perhatian istimewa dengan kehadiran Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng, H. Andi Muhammad Farid, S.Sos , pada Kamis, 23 Januari 2025.

Kegiatan Musrenbang yang dibuka oleh Lurah Botto H.Munadir Nurdin S.Sos ini  dihadiri Ketua DPRD kabupaten Soppeng dapil Lalabata, Camat Lalabata Perwakilan SKPD, Ketua LPMK, Ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, tokoh pemuda, PKK, Majelis Taklim, Tokoh Agama, Kelompok tani, Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta perwakilan oraganisasi kemasyarakatan lainnya. 

Lurah Botto H. Munadir Nurdin mengungkapkan bahwa Tema Musrembang Tahun 2025 adalah

Pemantapan Kualitas Manusia Dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan. 

Ia menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ketua DPRD dan berharap usulan masyarakat dapat menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah tahun berikutnya.

Dalam acara ini, berbagai usulan prioritas pembangunan dari masyarakat di wilayah kelurahan Botto dibahas, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan, hingga program pendidikan. 

Dalam kesempatannya, Ketua DPRD Andi Farid menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme masyarakat yang aktif memberikan masukan demi kemajuan wilayah.

"Sebagai anggota DPRD tahun ini merupakan musrembang pertama yang kami ikuti setelah kami dilantik menjadi anggota DPRD, dan kami di DPRD berkomitmen untuk terus mendukung aspirasi masyarakat. Musrenbang seperti ini menjadi momen penting untuk mendengar langsung kebutuhan warga dan menyinkronkannya dengan program pemerintah daerah,” ujar A.Muh. Farid dalam sambutannya.

Selain itu, Ketua DPRD juga mengimbau agar semua pihak, mulai dari pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, hingga perangkat daerah, saling bersinergi dalam merealisasikan program yang disepakati.

Acara ini ditutup dengan diskusi interaktif antara warga dan perwakilan pemerintah daerah, yang berlangsung penuh semangat. Dengan adanya Musrenbang ini, diharapkan pembangunan di tingkat kelurahan dapat lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(Red)

Kapolres Soppeng: Optimalisasi Lahan dengan Penanaman Sayur di Polybag

Soppeng, Sigapnews.com, Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Soppeng, Polres Soppeng melaksanakan kegiatan Pemberian materi/sosialisasi tentang tata cara penanaman sayuran dengan menggunakan polybag, yang dilaksanakan di halaman Polres Soppeng, Jl. Latenribali, Kel. Lalabata Rilau, Kec. Lalabata. Kamis, 23 Januari 2025.

Adapun pemateri dalam sosialisasi tersebut yaitu, Kabid perikanan Kabupaten Soppeng A. Arisman. dan dihadiri oleh Kabag SDM Polres Soppeng, Para Polisi Penggerak Ketahanan Pangan dan Para penyuluh pertanian tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Soppeng.

Di tempat terpisah, Kapolres Soppeng AKBP ADITYA PRADANA.,S.I.K.,M.I.K menyampaikan mengenai tujuan diadakannya sosialisasi ini.

Ia menyebut,"kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada Personil Polres Soppeng dalam melakukan optimalisasi lahan dalam menanam sayur yang dapat berdampak pada peningkatan ketahahan pangan". Ujarnya.

Setelah pelaksanaan sosialisasi dilanjutkan dengan praktek penanaman bibit oleh tim sosialisasi.

(Red) 

Arah Kebijakan Baru: Hasil Anev Mingguan Polres Soppeng Januari 2025

Soppeng, Sigapnews.com, Polres Soppeng menggelar kegiatan analisis dan Evaluasi (Anev) rutin mingguan Satuan Fungsi (Satfung) Polres Soppeng Polda Sulsel yang dilangsungkan di Aula Tantya Sudhyrajati, Jl. Latenribali, Kel. Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kamis, 23 Januari 2025.

Salah satu tujuan kegiatan Anev ini adalah untuk mengevaluasi kinerja dan menyusun strategi peningkatan kinerja jajaran Polres Soppeng. 

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.IK,.M.IK yang didampingi oleh Kabag Ops Polres Soppeng Kompol Abdul Rahman, S.Pd. dan diikuti oleh para Kabag, Kasat, KBO, Kasi, Kaur dan Kanit Polres Soppeng.

Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana dalam arahannya menekankan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh personel dalam pelaksanaan tugas kedepan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melakukan evaluasi kinerja Personil Polres Soppeng pada minggu ke 2 (dua) bulan Januari 2025, dan merupakan langkah strategis dalam upaya peningkatan kinerja Kepolisian.

"Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan ini juga menjadi wadah penting dalam memperkuat koordinasi di internal Polres Soppeng guna menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, dan merupakan langkah strategis dalam upaya peningkatan kinerja Kepolisian".terang  Kapolres AKBP Aditya Pradana. 

Rapat tersebut juga memberikan kesempatan masing-masing satuan/fungsi untuk memaparkan hasil kinerja pada minggu ke-2 bulan Januari.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan, serta memperbaiki kekurangan dan hal-hal yang perlu diperbaiki. 

Adapun sejumlah harapan monev ini yakni Meningkatkan kinerja anggota, Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar bagian, Meningkatkan semangat dalam menjalankan tugas, Menciptakan situasi yang aman dan kondusif, Menjaga transparansi dan integritas dalam penggunaan anggaran, Meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dan Menjadikan momentum untuk terus berinovasi. 

(Red) 

Tantangan dan Strategi Pertanian Sidrap di Musyawarah Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan

Sidrap, Sigapnews.com, Musyawarah Tudang Sipulung (MTS) terpadu tingkat kecamatan di Kabupaten Sidrap memasuki hari ketiga, Rabu (22/1/2025). Dua kecamatan di wilayah Sidrap bagian selatan, mendapat giliran menghelatnya.

Kegiatan pertama berlangsung pagi hari di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Panca Lautang. Acara dibuka Camat Panca Lautang, Sidrap Muhammad Samir, sekaligus membacakan sambutan Penjabat Bupati Sidrap, Idham Kadir Dalle.

Samir memberikan apresiasi kepada semua pihak atas dukungan dalam meningkatkan produksi pertanian melalui kolaborasi lintas sektor.

Dijelaskan, MTS bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program pertanian tahun 2024, mencakup musim tanam pertama dan kedua, serta identifikasi masalah untuk persiapan musim tanam tahun 2025.

“MTS juga membahas persiapan penyediaan sarana produksi usaha tani, pengelolaan hasil, dan pemasaran sebelum kegiatan dimulai,” terang Samir.

Siangnya, giliran Kecamatan Tellu Limpoe menggelar MTS di Kantor BPP setempat. Sekretaris Camat Tellu Limpoe Muhammad Ridwan membuka acara, seraya menyampaikan sambutan tertulis Penjabat Bupati.

Diutarakan Ridwan, sejumlah hal menjadi poin evaluasi dalam Musyawarah Tudang Sipulung tahun 2025. Di antaranya evaluasi pola dan jadwal tanam, perubahan iklim, hingga jaringan irigasi dan ketersediaan air.

“Perlu pula diperhatikan kepatuhan pada kesepakatan serta penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK,” ulasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Ibrahim, di dua lokasi tersebut mengajak seluruh pihak untuk bersama mendukung program nasional dan program Bupati Sidrap terpilih, H. Syaharuddin Alrif.

“Mari kita wujudkan program nasional swasembada padi dan swasembada jagung, demikian pula program Bupati Terpilih seperti pewilayahan komoditas, pupuk lancar dan lainnya,” lontar Ibrahim.

Kegiatan ini dihadiri Kabag Ekonomi dan SDA, Rimba, Ketua KTNA Sidrap H. Abdul Samad, Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Damis, Kepala Bidang Penyuluhan DTPHPKP H. Muhammad Zainal, Kepala Bidang Perkebunan dan Holtikultura DTPHPKP Gazali Thayyib, Kepala Bidang Pembibitan dan Kesehatan Hewan Disnakkan Muhammad Haris Alimin, dan Kabid Bina Manfaat PSDA Abdul Rahman.

Turut hadir unsur forkopincam, kepala BPP, pallontara, PPK, ketua gapoktan, kelompok tani, penyuluh, kepala desa/lurah, distributor dan pengecer pupuk, petugas irigasi, dan unsur terkait lainnya. 

(Red/Hms) 

Mediasi Ketiga: Rustam Hamonangan Tambunan SH vs PT Sequislife di Pengadilan Negeri Medan

Medan, Sigapnews.com, Nasabah asuransi PT Sequislife, Candra Irawan melalui kuasa hukumnya Rustam Hamonangan Tambunan SH menggugat lebih dari Rp 1 triliun perusahaan asuransi tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Medan dengan Gugatan Perkara Perdata Wanprestasi No 1025/Pdt g/2024/Pn Mdn.

Kepada wartawan, Rabu (22/1) dijelaskannya, PT Sequislife dianggap tidak menepati janji (wanprestasi) untuk membayar biaya klaim nasabahnya berobat di rumah sakit hingga ratusan juta rupiah bahkan diduga dinonaktifkan sebagai nasabah tanpa adanya pemberitahuan. 

Diceritakan Rustam, usai melakukan mediasi dengan perwakilan PT Sequislife di PN Medan, Senin (20/1) dia berharap proposal perdamaian yang akan disampaikannya dapat diterima demi kebaikan kedua belah pihak.

"Sidang kita di PN Medan adalah mediasi ketiga. Kita sebagai penggugat dalam hal ini PT Sequislife sebagai tergugat. Tadi kita mediasi ada kesepakatan-kesepakatan demi kebaikan kedua belah pihak," ucapnya.

Rustam menjelaskan, akibat dari perbuatan PT Sequislife, kliennya merasa dirugikan baik material maupun immaterial. Sebutnya, tidak mungkin lagi waktu diulang kembali klien kami menjadi nasabah. Ditudingnya, perusahaan asuransi hanya bicara keuntungan.

"Tetapi bagaimana dengan kerugian klien kami baik material maupun immaterial karena bukan hanya itu,  kesempatan dan peluang itu tidak dapat dibeli karena tidak mungkin diulang lagi waktu itu menjadi nasabah lagi," kesalnya.

Dijelaskannya, adanya gugatan wanprestasi dari PT Sequislife karena tidak membayar klaim kliennya yang awalnya memakai asuransi cashless limit pertama Rp 30 miliar dan ada lagi asuransi jiwa dengan pembayaran premi sejutaan perbulan.

"Namun baru jalan setahun sebagai nasabah pengajuan pembayaran di rumah sakit bisa cashless baik di dalam negeri maupun di luar negeri.  Namun setelah 3 bulan klaim kliennya tidak lagi dapat pengobatan menggunakan cashless asuransi PT Sequislife dengan alasan pihak rumah sakit untuk reimburs di perusahaan tersebut," urainya.

Awalnya, sambung Rustam, cashless bisa keluar negeri tapi setelah 3 bulan dipakai pihak rumah sakit meminta reimburse karena disebut dari hasil investigasi di rumah sakit klien kami dikatakan 6 tahun lalu tepatnya di tahun 2015 menderita sakit THT.

"Jadi tidak ada korelasi dan relevansinya dengan penyakit yang diderita klien saya karena itu berbicara masalah THT tidak bisa didalihkan penyakit yang sudah ada itu. Kalau penyakit yang sudah ada itu bukan penyakit yang sekarang,  contoh Tahun 2023 cuci darah mestinya tahun 2015 Cuci darah dong, ini kan tidak ada, jadi tidak ada dalil dan korelasinya untuk menolak membayar klaim dari klien kami, terangnya.

Lalu terkait pemberhentian nasabah, kata Rustam dianggap lucu. Seharusnya ada konfirmasi yang aktif karena adanya pembicara perjanjian di mana kliennya sebagai debitur PT Sequislife sangat taat membayar premi sampai Agustus 2024.

"Lagi klien saya diberhentikan tanpapemberitahuan, Ketahuannya saat aplikasi Sequislife milik klien kami error tidak ada lagi (hilang)," imbuhnya sembari meminta PT Sequislife menjelaskannya. 

Ia menyebut terkait proposal perdamaian akan diuraikan dalam proposal perdamaian sesuai petitum. 

(Tim)