Andi Nurhidayati Lantik WPP Pinrang, 16 Sayap Perempuan PPP di Sulsel Terbentuk

Pinrang (Soppeng), Sigapnews.com, - Pimpinan Cabang (PC) Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) Kabupaten Pinrang menggelar pelantikan pengurus di Kantor DPC PPP Kabupaten Pengurus, Senin (22/3/2021).

Ketua Pimpinan Wilayah (PW) WPP Sulawesi Selatan, Andi Nurhidayati Zainuddin didampingi Sekretarisnya, Maipa Anwar Said melantik sayap perempuan partai kakbah.

WPP Kabupaten Pinrang dipimpin oleh St. Aminah didampingi Sekretaris A. Rahmawati Adinda. Hadir dalam pelantikan ini Ketua PPP Pinrang, Andi Thamrin dan anggota Fraksi PPP DPRD Pinrang.

"Terimakasih Saya ucapkan kepada Ketua PPP Pinrang, Bapak Andi Thamrin yang telah memfasilitasi pelantikan WPP. Insya Allah WPP akan menjadi kekuatan PPP di Kabupaten Pinrang," ujar Sekretaris Fraksi PPP Sulsel ini.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini mengajak seluruh kader PPP untuk intens mendekati dan menemui masyarakat sejak sekarang agar langkah pemenangan partai di Pileg 2024 mendatang semakin mudah dicapai.

"Kita harus bergerak meraih hati masyarakat khususnya kaum perempuan dengan berbagai program. Biar hal kecil yang kita lakukan tapi istiqomah maka akan berkesan di hati masyarakat. Kita harus membantu Pak Ketua membesarkan PPP di Pinrang," ujarnya.

"Misalnya, kader-kader WPP memfasilitasi kegiatan pengajian seperti yang dilakukan WPP Makassar. Kita juga bisa menjadi pusat informasi bagi masyarakat untuk beberapa hal misalnya terkait bantuan BLT dan pengurusan KTP. Kita harus hadir memfasilitasi hal-hal seperti ini," lanjutnya.

Ketua PPP Pinrang, Andi Thamrin memberikan apresiasi Ketua WPP Sulsel, Andi Nurhidayati bersama sekretarisnya Maipa Anwar yang hadir langsung untuk melantik pengurus WPP Pinrang.

"Alhamdulillah, Ibu ketua dan sekretaris WPP hadir langsung didampingi beberapa pengurusnya. Ini bukti perhatian WPP Sulsel kepada kita kita. Saya berharap WPP Sulsel dan WPP Pinrang bisa bersinergi dan tentu tujuannya membesarkan partai," ujarnya.

Mantan Anggota DPRD Pinrang ini mengungkapkan, WPP di Bumi Lasinrang sudah lama terbentuk dan melakukan berbagai program yang bersetuhan dengan masyarakat. Namun Andi Thamrin berharap kekuatan WPP bisa semakin bertambah usai dilantik.

"Kalau bisa dua kali lipat semangatnya bertambah karena sekarang punya legalitas untuk menguatkan kegiatan kepartaiaan. Kuncinya mulai sekarang harus mulai bergerak. Tak hanya WPP Seluruh sayap partai harus bersinergi untuk membesarkan partai," jelasnya. (Red/Edil Rauf).

Gubernur Sultra Melantik Bupati Mubar dan PJ Bupati Konsel

Ket.Gambar : Foto bersama usai pelantikan Bupati Mubar dan Plt. Bupati Konsel.

Mubar (Sultra), Sigapnews.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi melantik Bupati Muna Barat (Mubar) Ahmad Lamani dan Penjabat (Pj) Bupati Konawe Selatan (Konsel) Andi Tenri Rawe Silondae di Rumah Jabatan Gubernur, Senin 8 Maret 2021, Pelantikan dihadiri secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan dan disiarkan melalui live streaming.

Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas, Sekretaris Daerah Nur Endang Abbas, unsur Forkopimda, serta sejumlah pejabat tingkat provinsi baik di lingkungan sipil maupun TNI/Polri.

Dalam pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan menteri dalam negeri (mendagri) oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sultra Basiran. Keputusan mendagri tersebut masing-masing Nomor: 131.74-447 Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Muna Barat dan Nomor: 131.74-421 Tahun 2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bupati Mubar Ahmad Lamani akan memimpin Mubar untuk periode sisa masa jabatan 2017-2022. Ahmad Lamani menggantikan Rajiun Tumada yang mengundurkan diri sebagai bupati karena mencalonkan diri sebagai Bupati Muna.

Adapun Andi Tenri Rawe Silondae merupakan Kepala Dinas Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Sultra. Pj Bupati Konsel ini juga merupakan putri dari mantan Gubernur Sultra Abdullah Silondae. Andi Tenri akan memimpin Konsel hingga ditetapkannya bupati dan wakil bupati definitif hasil pilkada serentak tahun 2020.

Secara khusus, berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor: 131.74-421 tahun 2021, Pj Bupati Konsel mempunyai sejumlah tugas, yakni memimpin pelaksanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Lanjut, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari mendagri.

Pj Bupati Konsel juga dapat melakukan pengisian penjabat dan mutasi pegawai berdasarkan ketentuan perundan-undangan setelah mendapat persetuan tertulis dari mendagri. Kemudian, melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Covid-19, dimana tugas dan kewenangannya antara lain, memperhatikan SE Mendagri Nomor: 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah.

Dalam melaksanakan jabatannya, Pj Bupati Konsel tetap menduduki jabatannya sebagai pejabat tinggi pratama di Pemprov Sultra (selaku Kepala Dinas P3APPKB). Jabatan sebagai Pj paling lama dijabat selama satu tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Sementara itu, dalam sambutannya Gubernur Sultra Ali Mazi menitip pesan kepada Bupati Mubar Ahmad Lamani mampu membawa pembaharuan yang ideal dan berkemajuan bagi masyarakat Mubar.

Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki beragam potensi, di antaranya pertanian,  perikanan, kelautan, dan pariwisata, Gubernur berharap Bupati Mubar mampu mengoptimalkan potensi tersebut dengan kerja-kerja keras dan tuntas. Gubernur juga mengharapkan dukungan dari semua elemen masyarakat di Mubar dan dapat terus membangun sinergitas.

Kepada Pj Bupati Konsel, Gubernur menyampaikan optimismenya bahwa Pj Bupati dapat menjalankan pemerintahan di daerah itu karena merupakan putra daerah, dan juga sebelumnya menjadi bagian dari pemerintahan di Konsel.

“Saya selaku gubernur yakin Saudari dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Pj dengan baik karena telah banyak memahami karaktreristik masyarakat dan pemerintahan di daerah tersebut,” ujar Gubernur.

Gubernur berpesan khusus kepada Pj Bupati Konsel agar dapat menjaga kondusifitas masyarakat paska pilkada, agar tetap tercipta rasa aman dan damai, serta tak ada gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat karena perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2020.

Published : DON

Dinilai Kebablasan, Legislator PPP Sulsel Minta Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras

Makassar, Sigapnews.com, - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Nurhidayati Zainuddin dengan tegas menolak izin investasi minuman keras (miras) yang diatur dalam peraturan presiden (Perpres) nomor 10 tahun 2021. 

Menurut Andi Etti sapaannya, perpres yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah kebijakan kebablasan yang mudharatnya amat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

"Jelas ini (izin investasi miras) adalah kebijakan yang kebablasan, dan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar. Dan PPP secara institusi dari pusat hingga daerah menolak (perpres ini)," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel ini, Senin (1/3/2021).

Tak dilegalkan saja kata Andi Etti, persoalan kriminal yang timbul akibat mengkonsumsi miras sangat tinggi, terlebih jika membuka ruang investasi di daerah-daerah maka bisa saja persoalan kriminal akan semakin merajalela. 

"Miras adalah induk dari segala kejahatan dan itu sangat jelas tertuang dalam hadis. Dan sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, maka pemerintah seharusnya tidak membuat aturan yang bertentangan dengan hukum Allah yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadis," jelas Wakil Ketua PPP Sulsel ini 

"Perpres (investasi miras) ini harus dicabut. Ini demi masa depan anak bangsa dan menjaga moralitas generasi muda kita," tutup Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) Sulsel ini. (Rhm/Zulfikar).

HUT Ibu Mega, DPC PDIP Kab Wajo Lakukan Penanaman Bibit Pohon di Sejumlah Titik

Penanaman Bibit Pohon Jabon oleh kader PDIP Kab Wajo

Wajo(Sulsel) Sigapnews.com - HUT Ibu Mega, DPC PDIP Kab Wajo Lakukan Penanaman Bibit Pohon di Sejumlah Titik

Dra. Hj. Husniaty Husain, Mantan Ketua Komisi IV DPRD Kab Wajo periode 2004 - 2019, mengatakan Hari ini, Sabtu 23 Januari 2021, masih dalam rangkaian perayaan HUT 48 PDI Perjuangan yg juga bertepatan dgn HUT ke 74 Ketua Umum PDIP Hj.Megawati Soekarnoputri, dirayakan dengan penanaman pohon serentak se-Indonesia.

– Bulan Januari merupakan bulan sakral bagi PDI Perjuangan. 10 Januari adalah HUT Partai (48) dan 23 Januari HUT Ibu Ketum Hj. Megawati Soekarnoputri (74).- 

Dalam setiap konsolidasi Partai Ibu Megawati selalu mengajarkan dan menanamkan nilai kepada semua kadernya untuk membangun peradaban dengan mencintai alam. Salah satu wujudnya adalah menanam pohon.

Seperti yang dilakukan juga DPC PDI Perjuangan Kabupaten Wajo yang melakukan penanaman pohon Jabon/Jati sebanyak 100 batang dipesisir sungai Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo.

Menurut Sekertaris DPC PDI Perjuangan Kab Wajo, Baso SURAEDI, ST. selaku korlap penanaman pohon "Penanaman pohon di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Walennae yang kami lakukan sebagai upaya untuk pelestarian lingkungan. Hal ini dilakukan untuk menjaga aliran sungai dan ekosistem yang ada.

Aliran sungai sebagai sumber kehidupan dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat karena air yang berkecukupan tidak saja untuk pertumbuhan pohon tetapi sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat."

Dalam kesempatan tersebut, sambutan Ketua DPD PDIP Sulsel, Andi Ridwan Wittiri, SH juga dibacakan oleh Sekertaris DPC PDIP Wajo Baso Suraedi sebagai berikut

1. Gerakan menanam pohon sebagai ekspresi dan wujud mencintai bumi. Kita meyakini bahwa pohon dan air adalah sumber kehidupan dan sumber peradaban.

2. Penanaman pohon disertai konservasi tanah akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Karena tanah yg subur, dan air yg berkecukupan akan mendukung ketahanan pangan dan sumber air bersih.

3. Merawat bumi, selain sebagai jalan peradaban, sungai merupakan akumulasi ribuan mata air yg harus dijaga dan diselamatkan dgn penghijauan.

Dalam kegiatan ini dihadiri fungsionaris PDI Perjuangan Kabupaten Wajo serta PAC dari Kecamatan Tempe dan Tanasitolo.

Kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Desa Assorajang Andi Samarukka yang telah membantu menfasilitasi acara ini. Kata Baso Suraedi mengakhiri perbincangan. (ope)

Paslon Dari PDIP Didiskualifikasi Karna Terbukti Melakukan Kecurangan

Sigapnew.com- Sidang Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung mengabulkan gugatan pelanggaran pilkada terhadap paslon nomor urut 3 pada pilkada Kota Bandar Lampung, Rabu (6/1). Gugatan terkait dengan pelanggaran administratif terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiryah di Bandar Lampung, Rabu (6/1), terungkap pelanggaran yang dilakukan paslon nomor urut 3 Eva Dwiana–Deddi Amrullah, sehingga hasil putusan membatalkan (mendiskualifikasi) paslon yang diusung PDIP tersebut.

Fatikhatul Khoiriyah dalam putusannya menyebutkan, pelanggaran TSM dari paslon Eva-Deddi yakni terjadi di Kecamatan Sukabumi, dalam perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau meteri lainnya dalam bentuk sembako yang dikemas sebagai bantuan Covid-19 oleh wali kota Bandar Lampung Herman HN (suami Eva Dwiana).

Bantuan tersebut, lanjut dia, melibatkan aparatur pemerintah kota termasuk ketua RT. Terlapor sebanyak 15.554 suara sementara paslon nomor urut 1 sebanyak 5.018 suara dan paslon nomor urut 2 mendapatkan 6.660 suara. Hal tersebut merupakan pelanggaran pilkada secara TSM.

Selanjutnya, anggota majelis pemeriksa lainnya Tamri Suhaimi mengatakan, terjadi di Kecamatan Labuhan Ratu, berdasarkan keterangan dua saksi yang telah disumpah yakni Meirina dan Indun, majelis berkesimpulan terjadi tindakan TSM dengan pemberian sembako yang dikemas bantuan Covid-19. “Tindakan itu masuk pelanggaran administrasi secara TSM,” ujarnya.

Pelanggaran lainnya, yakni pemberian uang transport untuk kader PKK sebesar RP 200 ribu kepada 100 orang di setiap kelurahan. Uang tersebut dibagikan aparatur pemerintah kota, yang disimpulkan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020. Pemberian tersebut disertai dengan pesan-pesan untuk pemenangan paslon nomor urut 3.

Ketua Majelis Pemeriksa Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, paslon nomor urut 3 terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi secara TSM, yakni perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan atau pemilih.

Kedua, dalam putusan sidang tersebut, membatalkan paslon nomor urut 3 pada Pilkada wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung. Ketiga, memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam pemilihan. KPU sebelumnya telah menetapkan paslon nomor urut 3 tersebut sebagai pemenang pilkada Bandar Lampung dengan raihan suara 57,3 persen.

Dia mengatakan, atas keputusan sidang majelis pemeriksa, terlapor dapat menyampaikan keberatan kepada Bawaslu RI paling lambat tiga hari sejak putusan dibacakan. Selain itu, terlapor juga dapat mengajukan upaya hukum lainnya kepada Mahkamah Agung paling lama tiga hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Kota Bandar Lampung ditetapkan.

Menanggapi putusan tersebut, M Yunus dari Tim Advokasi Eva – Deddi mengatakan, adanya diskriminasi dalam putusan majelis pemeriksa Bawaslu tersebut. Menurut dia, melihat kasus pilkada di Lampung Tengah, pertimbangan pihak terkait tidak dijadikan acuan sama sekali.

Pihaknya tetap akan melakukan upaya hukum terakhir menyikapi putusan tersebut, sesuai dengan aturan yang berlaku. Tim akan melakukan upaya hukum ke DKPP dan juga Mahkamah Agung. 

Ketua GGSM Rajiun Sebut Ribuan Warga Sambut Paslon RAPI di Watopute

Muna (Sultra), Sigapnews.com, - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Nomor urut 2 (Dua), La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili disambut ribuan masyarakat Kecamatan Watopute.

Adaman Dewaputra Selaku Ketua GGSM (Garuda Gerakan Suara Muda) Rajiun menyampaikan bahwa puluhan ribu warga Watopute yang hadir menyambut pasangan Rajiun La Pili merupakan harapan besar dan keinginan warga Untuk Mengantarkan Dan memenangkan Pasangan RAPI pada Pilkada Tahun ini Untuk menjadi Bupati Muna

Keinginan Warga Watopute bahwa kedepan pasangan RAPI ini menjadi Pemimpin Muna. Sehingga ribuan warga Watopute hari ini adalah menunjukkan salah satu  bukti  bahwa warga inginkan menganti Bupati Muna ” kata Adaman Dewaputra.

Adaman Dewaputra Mengatakan bahwa kalangan milenial Watopute solid memenangkan pasangan Rajiun dan La Pili menjadi Bupati dan Wakil Bupati Muna periode 2021-2026.
Karna Pemimpin selama ini Yang ada Dikabupatan muna Hanya Memberikan Janji namun tidak ada Bukti.

Maka dari itu Kami kaum milenial Watopute tetap ingin solid dan konsisten mendukung dan memenangkan pasangan  RAPI di Pilkada kabupaten Muna.

"Saya sangat yakin dan percaya pasangan RAPI ini merupakan pasangan pemimpin yang ideal untuk membawah Muna bangkit dan sejahtera Kedepan ,” ucapnya.

Sementara itu , La Ode Zul Zain mengatakan bahawa  kaum milenial Watopute menilai pasangan RAPI ini  adalah pasangan kolaborasi pemimpin yang dapat membawah Muna Maju Kedepan , Makmur, Bangkit dan Sejahtera.“Rajiun dan La Pili merupakan pasangan yang tepat untuk Muna karna pasangan lahir dari hati nurani mereka semata mata ingin membangun Muna ke arah yg lebih Baik lagi.

"Dan Kami siap memenangkan dan
mengantarkan Pasangan Rajiun La Pili untuk menjadi Bupati Muna kedepan. Tuturnya.

Reporter : Don Sultra

Rajiun Didukung Tokoh Penggerak PKS di Pilkada Muna

Muna (Sultra), Sigapnews.com, -Setelah banyak pertimbangan yang dilakukan Tokoh Penggerak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Muna, Mereka kini nyatakan sikap mendukung H. La Pili-Rajiun Tumada untuk unjuk panggung di perhelatan Pilkada Muna 2020 mendatang.

Hal itu di ungkapkan kader PKS La Pili, menurutnya, Mayoritas mulai dari tokoh penggerak PKS yang ada di Kecamatan se Kabupaten Muna siap mendukung Rajiun dan dirinya jika kedepannya dikehendaki untuk tampil di pesta demokrasi.

"Saya sudah lakukan sosialisasi di semua kecamatan, dan mereka (pemilih PKS) siap mendukung saya dengan Rajiun maju di Pilkada Muna. diluar itu mereka tidak inginkan dengan alasan banyak pertimbangan." Katanya

Ditanya soal istimewanya Rajiun di matanya mereka, La Pili membeberkan, Bahwa sosok Rajiun adalah pemimpin yang memiliki kharismatik tegas dan berprestasi sehingga Mantan Kasat Pol PP Provinsi itu sangat di butuhkan oleh masyarakat Muna.

Kata La Pili, Kita butuh pemimpin yang kuat dan berperesatsi, Jadi harus penataan pembangun yang luar biasa dimana ketegasannya dalam menyelesaikan masalah masalah yang ada di Bumi Sowite.

"Contohnya pasar, Apalagi para pedagang yang sampai hari ini belum menerima solusi sehingga banyak menimbulkan polemik. Berarti dalam hal ini ada ketidaktegasan pada pemimpin." Ucapnya

La Pili juga menyindir soal pemilihan Kepala Desa yang sampai hari ini tidak terlaksana. Sebab ia menganggap bahwa yang menjabat pelaksana Kades bisa jadi tidak fokus pada pembangunan Desa beda halnya dengan Kades Definitif.

"Daerah lain sudah laksanakan kades, kenapa di Muna belum, padahal kalau semua ditempati dengan kades difinitif kemungkinan besar persoalan yang ada di desa semua bisa terlaksana dan fokus pada pembangunan desa." Pungkasnya.

Don.

Bupati Boltim : Orang yang Ngomong Dinasti Itu Tidak Pernah Jadi Pemimpin

JAKARTA,Sigapnews.com, - Sebanyak 270 Kabupaten Kota bakal menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Banyak cerita menarik dari momen lima tahunan kali ini, bahkan majunya putra dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution pada Pilkada 2020 dihubungkan dengan dinasti politik.

Menanggapi hal itu, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar mengaku heran lantaran di era demokrasi saat ini, pemimpin atau kepala daerah dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk langsung.

Sehingga, jika masuknya sejumlah anak dan kolega kepala daerah sebagai kontestan di Pilkada dinilai hal yang wajar.

"Yang dikatakan dinasti itu adalah kepemimpinan yang diturunkan atas penunjukan, sekarang ini pada posisi demokrasi yang menentukan siapa? siapapun yang mau jadi pemimpin (kepala daerah) yang menentukan adalah rakyat. Jadi bukan dinasti namanya," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu 26 Juli.

"Kecuali ditunjuk langsung, misalnya Presiden menunjuk langsung anaknya jadi kepala daerah, inikan tidak," sambungnya.

Sehan Salim Landjar juga menuturkan bahwa jabatan kepala daerah seperti Bupati, Walikota, Gubernur hingga Presiden merupakan jabatan politis. Sehingga, jika ada anak kepala daerah atau Presiden yang juga terjun ke dunia politik merupakan hal yang wajar.

Jadi, katanya, kalau anak seorang politisi terjun ke dunia politik itu wajar, kecuali bukan politisi.  Sedangkan ASN itu bukan politisi jadi jangan masuk ke area ini. itu bukan cuman dinasti tetapi itu keliru.

"Nah kalau ada anak Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden mengikuti jejak langkah orang tuanya wajar dan tidak boleh disebut sebagai dinasti. Orang yang ngomong dinasti itu adalah orang yang tidak pernah jadi pemimpin. Coba kalau dia jadi pemimpin anaknya juga pasti dong," katanya lagi.

Bupati Boltim itu juga mencontohkan di era Presiden BJ Habibie, beberapa anak BJ Habibie disebut melakukan KKN karena menduduki sejumlah jabatan. Kemudian pada akhirnya anak BJ Habibie diambil oleh perusahaan asing karena kemampuan dan kecerdasannya.

"Indonesian memang begitu, dulu di masa Habibie anaknya disebut KKN akhirnya anaknya diambil oleh perusahaan asing yang tinggal cuman orang yang bobrok cara berpikirnya. Yang bisa disebut KKN itu kalau kita menempatkan saudara kita kolega kita yang tidak pantas, tapi kalau orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mampu bukan disebut KKN. Loh kita tempatkan orang yang wajar, yang mampu bukan KKN," pungkasnya.

Oleh karena itu, Bupati Boltim meminta isu politik dinasti tidak perlu dibahas lagi sepanjang pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokrasi. Sehingga majunya sejumlah anak kepala daerah sebagai kontestan Pilkada itu wajar karena darah dan denyut jantungnya adalah politik.

"Jadi jangan ngomong dinasti, dinasti itu kerajaan, turun temurun garis keturunan. Ada juga anak-anak kepala daerah anaknya tidak mau jadi politisi, karena memang karakternya bukan politisi," urainya.

Menurutnya, sebagian masyarakat di Indonesia ketika memasuki musim Pilkada berbagai macam isu menjadi trending. Seperti halnya musim layangan ketika lagu musim, semua orang beli layangan, saat musim batu cincin semua membeli batu cincin.

"Kecuali musim korban semua berlagak pilon (pura-pura tidak tahu/masa bodoh), Jadi kalau ada anak pejabat anaknya mencalonkan kepala daerah yah sah-sah saja, karena tidak ada jaminan anak kepala daerah yang mencalonkan dipastikan menang, bahkan incumbent (petahana) saja banyak yang kalah," tegasnya.

Selain itu, pada pilkada sebelumnya, beberapa daerah bahkan ada petahana atau incumbent kalah. Kemudian pada Pilkada selanjutnya dilanjutkan oleh anaknya dan menang, itulah demokrasi.

"Jadi siapapun calonnya baik itu anaknya pak Jokowi, Gubernur, Bupati semua tergantung rakyat. Sekali lagi yang ngomong ini orang-orang yang belum pernah memegang jabatan politis, bahkan saya pernah tawarkan istri saya maju tidak mau, anak pertama saya dia juga tidak mau, justru anak saya yang kedua tanpa saya tawarkan dia mau karena dia berkeinginan," pu