Diskresi DPP Golkar Terbit, Andi Kaswadi Razak Berpeluang Kembali Pimpin Golkar Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Dinamika internal Partai Golkar Kabupaten Soppeng mulai mengerucut menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dikabarkan telah menerbitkan surat diskresi yang membuka jalan bagi Andi Kaswadi Razak untuk kembali melanjutkan kepemimpinannya di partai berlambang pohon beringin tersebut.

Keputusan DPP itu sekaligus menjadi sinyal percepatan pelaksanaan Musda DPD II Partai Golkar Soppeng yang ditargetkan berlangsung sebelum akhir Desember 2026.

Kepastian terbitnya surat diskresi tersebut disampaikan Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Supriansa, kepada detikSulsel, Selasa (10/11/2026).

Supriansa menjelaskan, surat diskresi itu ditandatangani langsung Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji.

Menurutnya, keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan organisasi dan rekam jejak kepemimpinan Andi Kaswadi Razak selama memimpin Golkar di Kabupaten Soppeng.

Salah satu pertimbangan penting adalah keberhasilannya membawa Partai Golkar memperoleh kursi legislatif dalam jumlah signifikan. Bahkan, capaian tersebut disebut sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan Indonesia Timur.

"Lahirnya diskresi adalah tanda yang transparan untuk dilanjutkan Andi Kaswadi. Pertimbangannya Andi Kaswadi adalah ketua yang menghasilkan banyak kursi terbanyak di Indonesia Timur," ujar Supriansa.

Ia menegaskan, pelaksanaan Musda tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Peraturan Organisasi, serta petunjuk pelaksanaan dan teknis Partai Golkar.

DPD II Partai Golkar Soppeng selanjutnya diminta mengajukan usulan jadwal Musda kepada DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan. Penjadwalan akan disesuaikan dengan agenda Musda di sejumlah daerah lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih.

"Intinya diskresi itu perintah untuk melaksanakan Musda sebelum berakhir Desember. Itu sudah rampung semuanya," tegasnya.

Di tengah proses menuju Musda, Supriansa juga mengajak seluruh kader Golkar Soppeng menjaga persatuan dan soliditas. Ia berharap dinamika pemilihan ketua tidak menimbulkan perpecahan di internal partai.

Bahkan, ia mendorong agar proses penentuan kepemimpinan dapat ditempuh melalui musyawarah mufakat sehingga menghasilkan keputusan secara aklamasi.

"Musda ini pesta kader, harus solid. Kader Golkar diajari solid, karena kita upayakan Musda terlaksana secara aklamasi," ungkapnya.

Terbitnya surat diskresi DPP ini menjadi perkembangan penting dalam peta politik internal Golkar Soppeng. Namun, keputusan akhir mengenai kepemimpinan tetap akan melalui forum Musda sesuai mekanisme organisasi.

Kini, perhatian kader dan publik tertuju pada persiapan Musda yang dijadwalkan berlangsung sebelum penghujung Desember 2026. Forum tersebut tidak hanya menentukan arah kepemimpinan partai, tetapi juga menjadi ujian soliditas dan konsolidasi Golkar dalam menghadapi agenda politik mendatang.

Sumber : Sulselsatu

Andi Etti Jadi Nakhoda PAN Soppeng, Kursi DPRD Jadi Bidikan

Makassar, Sigapnews.com, Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Soppeng mulai menata kembali kekuatan politiknya. Mantan legislator DPRD Sulawesi Selatan dua periode, Andi Nurhidayati Zainuddin, kini dipercaya menjadi nakhoda baru PAN Soppeng.

Andi Etti, sapaan akrabnya, resmi masuk dalam jajaran kepengurusan PAN setelah pelantikan DPD PAN se-Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Claro Makassar, Rabu (7/10/2026).

Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan.

Kehadiran Andi Etti di pucuk pimpinan PAN Soppeng membawa harapan baru bagi partai tersebut. Terlebih, PAN belum berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Soppeng pada dua gelaran Pemilu terakhir, yakni 2019 dan 2024.

Bagi Andi Etti, memimpin partai bukan pengalaman pertama. Sebelum dipercaya menakhodai PAN Soppeng, ia pernah memimpin PPP Soppeng.

Ia juga pernah dipercaya sebagai Ketua Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), sekaligus menjadi kendaraan politik yang mengantarkannya duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Soppeng.

Karier politiknya kemudian berlanjut di DPRD Sulawesi Selatan. Andi Etti berhasil menjadi anggota DPRD Sulsel selama dua periode.

Rekam jejak tersebut kini menjadi modal yang dibawanya untuk membangun kembali PAN Soppeng.

Target politik pun langsung dipasang. Andi Etti ingin membawa PAN kembali memiliki wakil di DPRD Soppeng.

“Insya Allah, dengan pengalaman kepemimpinan saya akan memaksimalkan seluruh potensi untuk menghadirkan kursi bagi PAN di DPRD Soppeng,” ujarnya.

Target itu sekaligus menjadi tantangan bagi kepengurusan baru PAN Soppeng. Sebab, membangun kembali kekuatan partai setelah dua kali gagal meraih kursi tentu membutuhkan konsolidasi yang kuat.

Andi Etti dituntut mampu menggerakkan struktur partai, memperkuat kaderisasi, serta membangun komunikasi politik hingga ke tingkat bawah.

Dengan pengalaman panjang di dunia politik, publik kini menunggu gebrakan Andi Etti dalam mengubah PAN Soppeng dari sekadar memiliki struktur kepengurusan menjadi kekuatan elektoral yang mampu merebut kursi parlemen.

(Yund)

Supriansa Jelaskan Mekanisme Perpanjangan DPD II Golkar Jelang Musda

Makassar, Sigapnews.com,– Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Supriansa, buka suara terkait mekanisme perpanjangan masa kepengurusan DPD II Partai Golkar di sejumlah kabupaten/kota menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda).

Supriansa menegaskan, perpanjangan tersebut memiliki dasar dalam aturan internal partai. Kebijakan itu ditempuh untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan meski masa jabatan sejumlah kepengurusan DPD II telah berakhir.

Menurut Supriansa, ketentuan tersebut mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar Nomor JUKLAK-2/DPP/GOLKAR/I/2020 tentang Musyawarah dan Rapat-Rapat Partai Golkar.

Selain itu, mekanisme tersebut juga merujuk pada Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Golkar yang mengatur masa jabatan definitif pengurus DPD tingkat kabupaten/kota selama lima tahun sejak ditetapkan dalam Musda.

“Jika masa jabatan lima tahun tersebut berakhir namun Musda belum dapat dilaksanakan, misalnya karena agenda politik nasional atau sedang dalam penataan organisasi, maka untuk menjaga kesinambungan organisasi, kepengurusan daerah yang telah habis masa baktinya diperpanjang secara otomatis hingga pelaksanaan Musda ditetapkan, kecuali jika DPP mengambil keputusan lain,” ujar Supriansa saat dikonfirmasi, Jumat (2/10/2026).

Ia menjelaskan, perpanjangan tersebut berbeda dengan kondisi ketika terjadi pengunduran diri pengurus sebelum masa jabatan berakhir.

Jika pengurus DPD II mengundurkan diri karena alasan tertentu, DPD I Partai Golkar Sulsel akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) setelah melakukan koordinasi dengan DPP Partai Golkar.

“Lain halnya jika ada DPD II yang mengundurkan diri karena alasan tertentu, maka DPD Provinsi akan menunjuk Plt setelah berkoordinasi dengan DPP,” jelasnya.

Mantan Anggota DPR RI tersebut menegaskan, mekanisme perpanjangan kepengurusan itu bukan kebijakan yang hanya berlaku di Sulawesi Selatan. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari tata kelola organisasi Partai Golkar secara nasional.

Supriansa meminta seluruh pengurus dan kader DPD II Golkar di Sulsel tetap fokus menjalankan program kerja serta menjaga konsolidasi menjelang Musda.

“Perpanjangan ini memberikan kepastian hukum dan tata kelola agar seluruh pengurus di daerah tetap bekerja maksimal. Yang terpenting saat ini adalah menjaga kekompakan, mesin partai terus bergerak, dan konsolidasi organisasi menyambut Musda nanti berjalan mulus serta kondusif,” pungkasnya.

(Yund)

IAS Susun Kekuatan Baru Golkar Sulsel, Supriansa Dipasang sebagai Ketua Harian

Makassar, Sigapnews.com, Kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) di DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan mulai memperlihatkan arah konsolidasi organisasi. Jajaran pengurus periode 2026–2031 diperkenalkan dalam rapat pleno sekaligus silaturahmi yang berlangsung di Swiss-Belhotel Waterfront Makassar, Senin (21/9/2026).

Dalam struktur baru tersebut, IAS menempatkan Supriansa sebagai Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel. Posisi ini membuat Supriansa berada di lingkar pimpinan inti bersama IAS untuk mengawal jalannya organisasi dan konsolidasi partai.

Sementara posisi Sekretaris dipercayakan kepada Rahman Pina, sedangkan Amirullah Nur dipercaya sebagai Bendahara Umum.

IAS dalam forum tersebut menekankan pentingnya membangun soliditas internal. Menurutnya, target memperkuat kembali posisi Golkar di Sulawesi Selatan tidak akan tercapai apabila hanya mengandalkan figur ketua.

“Pleno pertama ini menjadi catatan untuk mewujudkan ikhtiar kita bersama mencapai tujuan, yakni mengantarkan kejayaan Partai Golkar pada pemilu mendatang. IAS tidak bisa berbuat untuk mencapai target kejayaan itu tanpa kerja sama kita semua. Tanpa teman, saya bukan siapa-siapa,” kata IAS.

Ia meminta seluruh pengurus menjadikan struktur baru sebagai titik awal untuk bekerja lebih terukur. Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah pemetaan potensi di setiap daerah.

Pemetaan tersebut diarahkan untuk membaca kekuatan organisasi sekaligus menyusun strategi peningkatan perolehan kursi legislatif Golkar di seluruh tingkatan di Sulawesi Selatan.

Supriansa dan seluruh jajaran pengurus diminta mengambil peran dalam proses tersebut. Konsolidasi di tingkat provinsi diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan struktur partai di kabupaten dan kota.

“Potensi daerah harus kita petakan. Dari sana kita bisa menentukan langkah dan kerja yang harus dilakukan,” ujar IAS.

Rapat pleno juga menetapkan sejumlah agenda organisasi dalam waktu dekat. DPD I Golkar Sulsel menyepakati pembentukan panitia pelantikan kepengurusan baru.

Amirullah Nur ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelantikan. Selain itu, persiapan Rapat Kerja Daerah atau Rakerda mulai dilakukan dengan target pelaksanaan pada Oktober 2026.

Agenda Rakerda nantinya akan menjadi bagian dari konsolidasi untuk menyatukan program kerja dan memperkuat koordinasi struktur Golkar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Dengan susunan baru tersebut, IAS menempatkan konsolidasi sebagai pekerjaan awal kepengurusan. Supriansa bersama jajaran pengurus lainnya kini mendapat tugas untuk memastikan struktur organisasi bergerak, koordinasi berjalan, dan target penambahan kursi legislatif diterjemahkan menjadi kerja nyata di lapangan.

Bagi Golkar Sulsel, rapat pleno perdana ini bukan sekadar forum perkenalan pengurus. Ini menjadi langkah awal untuk menyatukan barisan menghadapi agenda politik berikutnya.

(Yund)

NasDem Soppeng Bawa 10 Kader ke Jakarta, Belajar Langsung di “Laboratorium” Gerakan Perubahan

Jakarta, Sigapnews.com, NasDem Soppeng tak ingin kaderisasi berhenti di ruang rapat atau sekadar menjadi agenda seremonial. Sebanyak 10 kader DPD Partai NasDem Kabupaten Soppeng dikirim ke Jakarta untuk mengikuti Gerakan Perubahan 2.0 “NasDem Naik Kelas” di Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, 17–20 September 2026.

Lebih dari 400 peserta dari sejumlah daerah mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berasal dari unsur pengurus, kader dan Fraksi NasDem.

NasDem Soppeng mengirim 10 kader, terdiri dari empat anggota Fraksi NasDem DPRD Soppeng serta enam kader dari unsur pengurus dan sayap partai.

Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari langkah NasDem Soppeng memperkuat kualitas sumber daya manusia partai.

Di ABN, para kader tidak hanya menerima materi organisasi. Mereka juga didorong memperkuat kapasitas kepemimpinan, memperluas wawasan, membangun perspektif politik yang lebih matang serta memahami bagaimana gagasan perubahan diterjemahkan menjadi kerja nyata.

Ketua DPD NasDem Soppeng Ade Irawan W menegaskan, kaderisasi merupakan proses yang harus terus berjalan.

“Tak ada alasan untuk tidak terus belajar,” ujarnya, Jumat (18/9/2026).

Menurut Ade, pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh para kader di ABN diharapkan tidak berhenti di Jakarta. Setelah kembali ke Soppeng, mereka harus mampu mengimplementasikannya melalui kerja organisasi dan pengabdian kepada masyarakat.

“Insyaallah NasDem akan melahirkan tokoh penggerak yang berintegritas dengan segala gagasan dan inovasinya, tangguh dalam kemandiriannya, serta berdiri tegak untuk kehormatannya,” katanya.

Ade juga mengingatkan bahwa menjadi kader bukan sekadar memiliki posisi dalam struktur partai.

“Kader harus mampu bergerak, membangun komunikasi dengan masyarakat, memahami persoalan di lapangan, sekaligus menghadirkan gagasan yang dapat menjawab kebutuhan publik,” ujarnya.

Karena itu, jargon “NasDem Naik Kelas” bagi NasDem Soppeng tidak hanya berbicara mengenai organisasi. Ada tuntutan peningkatan kualitas kader agar lebih siap menghadapi perubahan dan lebih mampu bekerja di tengah masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPD NasDem Soppeng Ade Irawan W bersama Ketua DPW NasDem Sulsel H. Syaharuddin Alrif juga terlihat berpose bersama Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh.

Momen tersebut memperlihatkan keterlibatan jajaran NasDem Soppeng dalam agenda kaderisasi yang mempertemukan kader dari berbagai wilayah.

Bagi NasDem Soppeng, perjalanan ke ABN Jakarta bukan sekadar perjalanan menghadiri kegiatan partai. Ini adalah bagian dari proses menempa kader agar semakin siap membawa gagasan, bekerja di tengah masyarakat dan meneruskan semangat gerakan perubahan di daerah.

(Red)

Tiga Figur di Balik Mesin IAS, Nurmal Idrus: Komposisinya Punya Kekuatan Berbeda

Makassar, Sigapnews.com, Struktur baru Golkar Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) mulai menarik perhatian. Tiga nama disebut menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi strategis Ketua Harian, Sekretaris dan Bendahara.

Mereka adalah Supriansa, Rahman Pina, dan Amirullah Nur Saenong.

Supriansa disebut diproyeksikan sebagai Ketua Harian, Rahman Pina sebagai Sekretaris, sementara Amirullah Nur Saenong diarahkan mengisi posisi Bendahara.

Direktur Nurani Strategic, Dr. Nurmal Idrus, menilai munculnya tiga nama tersebut menunjukkan adanya kalkulasi organisasi dan politik yang cukup matang.

Menurutnya, ketiganya mempunyai kekuatan berbeda sehingga dapat saling menopang dalam menjalankan kepengurusan Golkar Sulsel.

“Saya kira itu komposisi terbaik. Ketiganya memiliki karakter dan kapasitas yang saling melengkapi,” ujar Nurmal. Minggu (6/9/2026). 

Nurmal melihat Supriansa memiliki kapasitas politik yang dibutuhkan untuk mengisi posisi Ketua Harian.

Posisi tersebut, kata dia, akan menjadi sangat penting karena IAS membutuhkan figur yang dapat membantu menggerakkan organisasi sekaligus menjembatani berbagai kepentingan di internal partai.

“Supriansa bisa memback up IAS dalam membingkai kepengurusan Golkar Sulsel yang masih terserak,” katanya.

Menurut Nurmal, Ketua Harian harus mampu menjadi penggerak ketika Ketua DPD I sedang menjalankan aktivitas politik di luar urusan teknis organisasi.

“Ketua harian bukan sekadar posisi administratif, tetapi harus mampu menjadi penggerak organisasi ketika ketua berada pada ruang-ruang politik yang lebih luas,” ujarnya.

Sementara itu, Rahman Pina dinilai mempunyai pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan posisi Sekretaris.

Pengalamannya dalam organisasi politik dan sebagai pimpinan DPRD disebut menjadi modal penting untuk mengelola kerja organisasi.

“Rahman Pina punya pengalaman sebagai sekretaris dan juga pengalaman sebagai pimpinan DPRD,” kata Nurmal.

Ia menilai Sekretaris harus memiliki kemampuan menerjemahkan arah politik Ketua menjadi agenda organisasi.

“Sekretaris harus mampu menerjemahkan keputusan politik ketua menjadi kerja organisasi yang konkret,” tambahnya.

Untuk posisi Bendahara, Amirullah Nur Saenong dinilai membawa fungsi yang tidak kalah penting.

Nurmal menyebut keberhasilan sebuah organisasi politik juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengelola keuangan secara profesional.

“Amirullah Nur akan menjadi salah satu penopang finansial kepengurusan yang solid,” jelasnya.

Ia menilai Golkar Sulsel membutuhkan tata kelola keuangan yang kuat dan transparan agar seluruh agenda organisasi dapat berjalan secara efektif.

“Organisasi sebesar Golkar Sulsel tentu membutuhkan kemampuan pengelolaan keuangan yang kuat, transparan dan mampu menopang seluruh agenda organisasi,” katanya.

Jika ketiga nama tersebut benar-benar ditetapkan, Nurmal menilai IAS sudah memiliki fondasi awal yang cukup kuat.

Namun, menurut dia, pekerjaan terbesar justru dimulai setelah KSB terbentuk.

Struktur di bawahnya harus mampu mengakomodasi kekuatan-kekuatan yang ada di Golkar Sulsel agar tidak muncul kembali sekat internal.

“Kalau tiga nama ini benar-benar masuk dalam posisi KSB, IAS sudah memiliki mesin awal yang cukup kuat,” ujarnya.

Nurmal mengingatkan bahwa Golkar Sulsel memiliki banyak figur dengan kapasitas politik masing-masing. Tantangannya adalah menempatkan seluruh kekuatan tersebut dalam satu garis organisasi.

“Golkar Sulsel tidak kekurangan orang hebat. Tantangannya adalah bagaimana orang-orang hebat itu bisa ditempatkan dalam satu orkestrasi yang sama,” tegasnya.

Karena itu, ia menilai empat posisi teratas dalam struktur organisasi harus menjadi simpul yang mampu menjaga komunikasi dan soliditas seluruh kelompok.

“Ketua, ketua harian, sekretaris dan bendahara harus menjadi simpul yang mampu mengikat seluruh kelompok,” pungkasnya.

Munculnya tiga nama tersebut sekaligus membuka babak baru dalam dinamika internal Golkar Sulsel. Setelah komposisi KSB mulai terbaca, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana IAS menyusun struktur lengkap tanpa meninggalkan kekuatan-kekuatan yang selama ini menjadi bagian dari mesin politik Golkar di Sulawesi Selatan.

(Red)

Reses Pung Pulli di Congko, Warga Titip Lima Masalah, Siap Dikawal ke Parlemen

Soppeng, Sigapnews.com, Sekitar 150 warga Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, memanfaatkan momentum reses Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, Andi Mahfud, S.Sos, untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi.

Politisi Fraksi NasDem yang akrab disapa Pung Pulli itu hadir di Aula Kantor Desa Congko, Rabu (27/8/2026), untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mendengar kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut.

Pertemuan berlangsung interaktif. Warga tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi turut menyampaikan berbagai keluhan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah.

Sejumlah unsur masyarakat ikut hadir, mulai dari Ketua BPD Desa Congko, kepala dusun, Ketua Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT dan RW, kelompok tani hingga masyarakat umum.

Dari dialog tersebut, lima aspirasi utama menjadi perhatian. Yakni perbaikan irigasi persawahan, program bedah rumah, listrik masuk sawah, evaluasi akurasi data sosial, serta pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Aspirasi tersebut menggambarkan kebutuhan warga yang bersentuhan langsung dengan sektor pertanian, kesejahteraan masyarakat, ketepatan sasaran bantuan, hingga fasilitas penunjang keamanan dan aktivitas warga.

Kelompok tani secara khusus berharap persoalan irigasi dan kebutuhan listrik di kawasan persawahan dapat mendapat perhatian. Sementara persoalan data sosial juga dinilai penting untuk dibenahi agar masyarakat yang berhak memperoleh bantuan tidak terlewatkan.

Pung Pulli menyatakan seluruh masukan tersebut menjadi bahan penting untuk diperjuangkan melalui DPRD.

“Seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini, mulai dari masalah irigasi, data desil sosial yang perlu dievaluasi, hingga penerangan jalan, menjadi catatan penting bagi saya. Sebagai wakil rakyat dari Dapil V Marioriwawo, saya akan mengawal dan mengomunikasikannya secara intensif kepada dinas terkait agar masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa dirinya akan berupaya mengomunikasikan aspirasi tersebut dengan organisasi perangkat daerah terkait sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagi Pung Pulli, reses menjadi salah satu cara untuk memastikan persoalan masyarakat di tingkat bawah dapat masuk dalam pembahasan pembangunan daerah.

Seluruh aspirasi yang terkumpul akan dirangkum dalam laporan hasil reses DPRD Kabupaten Soppeng sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan dan RKPD mendatang.

Warga Congko pun berharap hasil pertemuan tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi dilanjutkan dengan pengawalan hingga muncul realisasi program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan ditutup dengan silaturahmi serta foto bersama antara Pung Pulli dan warga Desa Congko.

(Yund)

Candra Muhctar: Maulid Nabi Momentum Perkuat Akhlak dan Kepedulian

Soppeng, Sigapnews.com, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Soppeng, Mohamad Candra Muhctar, S.Pd., M.Pd., mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum memperkuat akhlak, keimanan, dan kepedulian terhadap sesama.

Candra yang juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng sekaligus Ketua Fraksi Demokrat menyampaikan, keteladanan Rasulullah SAW memiliki nilai penting untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Candra, peringatan Maulid Nabi bukan sekadar mengenang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi menjadi pengingat agar umat Islam terus berupaya menerapkan akhlak mulia yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

“Meneladani akhlak Rasulullah SAW untuk membangun pribadi yang beriman, berilmu, dan berdaya guna bagi agama, bangsa, dan negara,” pesan Candra. Selasa (25/8/2026).

Ia menilai, kemajuan masyarakat tidak hanya membutuhkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus dibarengi dengan karakter serta akhlak yang baik.

Karena itu, momentum Maulid Nabi diharapkan mampu mendorong setiap individu untuk memperbaiki diri, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjaga hubungan baik dengan sesama.

Candra juga menyampaikan doa agar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 H membawa keberkahan bagi masyarakat Soppeng.

“Semoga cahaya Maulid membawa kedamaian, keberkahan, dan kebaikan bagi kita semua,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan umat Islam agar menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam menjalani kehidupan.

“Rasulullah lahir membawa petunjuk dan cahaya. Semoga kita termasuk umat yang setia mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW,” tutur Candra.

Candra berharap nilai-nilai keteladanan Rasulullah dapat terus hidup dalam kehidupan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih harmonis, berakhlak, dan saling menghargai.

Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat.

(AJS)