Soppeng, Sigapnews.com, Ketidakhadiran mayoritas anggota Fraksi Partai Golkar dalam rapat perubahan jadwal Paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng menjadi sorotan publik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD II Partai Golkar Soppeng, H. Andi Kaswadi Razak, SE, bersama 11 anggota Fraksi Golkar DPRD Soppeng, menggelar konferensi pers di Hark Cafe, Jalan Malaka, Minggu malam (22/6/2025).
Bukan Penolakan Tapi Masalah Prosedural.
Andi Kaswadi menegaskan bahwa ketidakhadiran Fraksi Golkar bukanlah bentuk penentangan terhadap RPJMD, melainkan disebabkan kendala administratif dan konsultasi kelembagaan.
Partai Golkar tidak akan membiarkan kadernya, dalam hal ini Bupati Soppeng, salah langkah. Namun, kami juga tidak boleh mengabaikan prosedur, tegasnya.
Dijelaskannya, ketidakhadiran tersebut disebabkan bentroknya agenda, seperti keikutsertaan Ketua DPRD Soppeng, Andi Farid, dalam pelantikan pengurus AMPI Sulsel, serta konsultasi anggota fraksi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait substansi RPJMD.
Kaswadi menyoroti kejanggalan dalam permohonan perubahan jadwal rapat.
Menurutnya, surat permintaan ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) tanpa pelimpahan wewenang resmi dari Bupati.
Surat baru diterima pukul 15.00 WITA, sementara rapat sudah dimulai pukul 14.00 WITA. Ini jelas cacat prosedur, ungkapnya.
Selain itu, dokumen RPJMD dinilai belum final. Hasil konsultasi dengan Kemendagri menemukan sejumlah poin yang perlu direvisi, namun belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
Kaswadi menyayangkan narasi yang menyudutkan Golkar sebagai penghambat pembangunan.
"Jangan digiring seolah partai ini menzalimi kader. Justru kami ingin mencegah kekeliruan. Bupati adalah simbol Partai Golkar di Soppeng. Pengawasan kami adalah bentuk tanggung jawab, tegasnya.
Ia juga menyindir pihak-pihak yang mempolitisasi isu ini.
"Jangan coba-coba urus rumah tangga kami. Urus dulu partaimu sendiri, ujarnya.
Tak hanya itu, ia menyoroti adanya pembisik di lingkungan Bupati yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kemajuan Soppeng.
Di akhir pernyataan, Kaswadi menegaskan komitmen Partai Golkar untuk mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat dan memastikan RPJMD sesuai prosedur dan kebutuhan publik.
"Golkar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan sesaat, pungkasnya.
Dengan klarifikasi ini, Fraksi Golkar berharap publik memahami alasan di balik ketidakhadiran mereka dan mendukung proses pembahasan RPJMD yang lebih transparan dan akuntabel.
(YUN)
FOLLOW THE SIGAPNEWS.COM AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow SIGAPNEWS.COM on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram