345 Mustahik Terima ZIS, Bupati Soppeng Dorong Kemandirian Ekonomi

Soppeng, Sigapnews.com, Sebanyak 345 mustahik menerima bantuan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng. Bantuan senilai total Rp131 juta tersebut disalurkan kepada masyarakat di Kecamatan Lilirilau, Liliriaja dan Citta.

Penyaluran berlangsung di Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Sabtu (5/9/2026), dan dihadiri langsung Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE.

Turut hadir Ketua BAZNAS Soppeng KM Satturi, S.Pd., M.Pd., bersama jajaran pengurus, unsur Forkopimda, perwakilan Kemenag, perwakilan Dandim 1423 Soppeng, para Kepala KUA, Camat, Kepala Desa dan lurah dari tiga kecamatan, serta para muzakki dan penerima manfaat.

Ketua BAZNAS Kabupaten Soppeng KM Satturi menyampaikan bahwa penyaluran ZIS kali ini menyasar 342 penerima manfaat dengan berbagai bentuk bantuan.

Selain bantuan untuk fakir miskin dan siswa kurang mampu, BAZNAS mulai memberikan perhatian pada sektor pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM.

“Baru tahun ini dana ZIS disalurkan untuk UMKM,” kata Satturi.

Adapun bantuan yang diberikan sekitar Rp300 ribu untuk fakir miskin, Rp250 ribu bagi siswa kurang mampu disertai tas sekolah, serta Rp1,5 juta bagi pelaku UMKM.

Bupati Soppeng Suwardi Haseng mengapresiasi langkah BAZNAS yang mulai mengarahkan sebagian bantuan ZIS untuk kegiatan produktif.

Menurutnya, zakat tidak hanya berkaitan dengan kewajiban keagamaan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam membantu mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

“Zakat bukan sekadar kewajiban agama yang bersifat personal, tetapi merupakan instrumen sosial-ekonomi yang sangat kuat untuk menciptakan keadilan dan pemerataan,” ujar Suwardi.

Ia meminta para mustahik memanfaatkan bantuan yang diterima secara bijak. Bantuan untuk kebutuhan pokok diharapkan dapat meringankan beban keluarga, sementara bantuan modal usaha dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha.

Suwardi berharap pola pemberdayaan tersebut mampu membuat penerima manfaat secara perlahan keluar dari ketergantungan terhadap bantuan.

Bagi Suwardi, keberhasilan program ZIS bukan hanya diukur dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dari perubahan yang terjadi pada kehidupan penerima.

Ia berharap para mustahik yang saat ini menerima bantuan dapat berkembang menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

“Jangan melihat bantuan ini hanya dari nominalnya. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah melalui sesama umat Muslim,” pesannya.

Ia kemudian mengajak penerima bantuan untuk menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan dan, bagi yang memiliki usaha, menjadikannya sebagai modal produktif.

“Semoga berkah dari zakat ini dapat mengubah keadaan, sehingga penerima hari ini kelak dapat menjadi muzakki yang mandiri secara ekonomi,” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti potensi penghimpunan zakat di Kabupaten Soppeng yang dinilainya masih dapat ditingkatkan.

Suwardi menyebut penerimaan zakat Soppeng saat ini berada di kisaran Rp2 miliar. Ia membandingkannya dengan Kabupaten Barru yang disebut telah mencapai sekitar Rp24 miliar.

Menurutnya, Soppeng memiliki potensi besar karena jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang cukup banyak.

Karena itu, ia mengimbau ASN dan masyarakat yang telah memenuhi nisab agar menyalurkan ZIS melalui BAZNAS.

Suwardi juga meminta masyarakat yang memberikan zakat secara langsung kepada keluarga atau pihak yang berhak tetap melaporkannya kepada BAZNAS agar dapat dicatat sebagai bagian dari potensi zakat daerah.

“Kalau pencatatannya bagus dan disiplin, mungkin kita bisa lebih tinggi daripada kabupaten lain,” ujarnya.

Suwardi menegaskan pentingnya pengelolaan dana ZIS secara transparan, amanah dan tepat sasaran. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting untuk meningkatkan penghimpunan zakat.

Jika dana yang dihimpun semakin besar, ia berharap nilai bantuan yang diberikan kepada masyarakat juga dapat meningkat.

“Kalau nanti meningkat, bisa menjadi Rp1 juta per orang bagi fakir miskin dan siswa-siswi,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa masa kepengurusan BAZNAS Kabupaten Soppeng berakhir pada September. Pemerintah daerah akan membentuk panitia rekrutmen dan membuka pendaftaran pengurus secara transparan dan terbuka.

Kegiatan penyaluran ZIS tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada 25 penerima manfaat.

Suwardi berharap bantuan yang bersumber dari dana umat tersebut benar-benar menjadi jalan bagi masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup dan membangun kemandirian ekonomi.

(Red)

Puluhan Lost Kosong di Pusat Pertokoan Watansoppeng, LSM Sidik Bongkar Kondisi Lantai 3: Aset Daerah Diparkir?

Soppeng, Sigapnews.com, Pusat Pertokoan Watansoppeng kembali menjadi perhatian. Setelah dilakukan penertiban terhadap sejumlah lost yang terbuat dari kayu dan tidak difungsikan, kondisi di lapangan justru memunculkan pertanyaan baru mengenai masa depan pemanfaatan fasilitas tersebut.

Ketua LSM Sidik, Mahmud Cambang, turun langsung memantau kondisi Pusat Pertokoan Watansoppeng pada Jumat sore (28/8/2026).

Hasil pantauannya, khususnya di gedung bagian utara, cukup mengundang perhatian. Dari sejumlah lost yang ada, Mahmud menyebut hanya satu yang terlihat masih berfungsi sebagai tempat usaha, yakni tukang jahit.

"Hanya satu yang nampak difungsikan, yaitu tukang jahit. Yang lain sudah tertutup," ujar Mahmud.

Menurutnya, terdapat puluhan lost yang kini dalam kondisi tertutup dan tidak dimanfaatkan.

"Ada puluhan yang sudah tertutup dan lost tidak difungsikan," katanya.

Ada Label Pengawasan BPKPD

Mahmud juga menemukan sejumlah lost yang telah ditempeli kertas bertuliskan:

"DIBAWAH PENGAWASAN BPKPD — DIAMBIL ALIH UNTUK DITATA ULANG PEMANFAATANNYA."

Bagi Mahmud, tulisan tersebut semestinya menjadi awal dari penataan baru, bukan sekadar penanda bahwa lost sedang berada dalam pengawasan.

Ia mempertanyakan bagaimana desain penataan tersebut dan kapan masyarakat dapat kembali mengetahui kepastian pemanfaatan fasilitas itu.

"Kalau diambil alih untuk ditata ulang, tentu harus ada kejelasan bagaimana pemanfaatannya ke depan," ujarnya.

Dari Tempat Kuliner Berubah Jadi Bangunan Tak Terurus

Kondisi lebih memprihatinkan disebut terlihat di lantai tiga.

Area yang sebelumnya pernah diramaikan pedagang kuliner dan pelaku usaha kini terlihat tidak terawat. Bagian tangga mulai ditumbuhi lumut, pelesteran mengalami kerusakan, sementara sejumlah titik di lantai dan dinding mulai ditumbuhi tanaman liar.

Padahal, sejumlah meteran listrik masih terlihat terpasang.

Menurut Mahmud, kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi fasilitas yang belum dikelola secara maksimal.

"Di lantai tiga, sejumlah meteran listrik masih terpasang. Hanya saja sebagian besar lantai dan dinding sudah ditumbuhi pohon liar," ungkapnya.

Pertanyaan Besarnya: Mengapa Tidak Dimanfaatkan?

Mahmud menilai Pusat Pertokoan Watansoppeng memiliki potensi besar jika dikelola dengan konsep yang tepat.

Gedung tersebut, kata dia, dapat menjadi ruang usaha bagi UMKM, pusat kuliner, ruang ekonomi kreatif maupun tempat aktivitas produktif masyarakat.

Apalagi, menurutnya, terdapat masyarakat yang sebenarnya ingin mendapatkan tempat usaha.

Masalahnya, mereka tidak mengetahui prosedur dan harus berhubungan dengan siapa untuk mengajukan pemanfaatan.

"Terus terang saja, banyak masyarakat yang ingin menempati, hanya saja mereka tidak tahu ke mana harus berhubungan," katanya.

BPKPD dan Dinas UKM Didesak Bergerak

Mahmud meminta BPKPD serta Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng segera mengambil langkah.

Ia menilai pemerintah harus menyampaikan secara transparan status setiap lost, mekanisme pemanfaatan, persyaratan serta rencana pengelolaan ke depan.

"Jangan tinggal diam. Kalau memang ada penataan ulang, masyarakat perlu tahu seperti apa konsepnya dan bagaimana mereka bisa ikut memanfaatkannya," tegas Mahmud.

Ia juga menyoroti pembangunan fasilitas yang mengatasnamakan pengembangan UMKM.

Mahmud mengingatkan agar anggaran pemberdayaan UMKM tidak hanya menghasilkan bangunan, tetapi harus benar-benar menciptakan ruang usaha yang bisa diakses masyarakat.

"Utamanya terkait pembangunan UMKM, jangan dibangun dan dianggarkan hanya untuk keluarga pejabat," tegasnya.

Aset Dibangun dengan Uang Rakyat, Jangan Dibiarkan Mati

Mahmud berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Pusat Pertokoan Watansoppeng.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan. Fasilitas tersebut harus hidup, produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jika tidak, aset yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi justru berpotensi berubah menjadi bangunan kosong yang terus membutuhkan biaya pemeliharaan.

"Kami berharap pemerintah serius menata kembali pemanfaatannya. Jangan sampai aset yang dibangun untuk masyarakat justru tidak memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkas Mahmud.

(Yund) 

Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Emas, Pemda Diminta Libatkan UMKM dan Komunitas Lokal

Jakarta, Sigapnews.com, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.2.7/4657/SJ tertanggal 14 Juni 2026 yang meminta seluruh pemerintah daerah memfasilitasi dan menginisiasi kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia FIFA 2026 sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing daerah.

Kebijakan tersebut diumumkan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Dukungan Pemerintah Daerah pada Kegiatan Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2026 serta Penandatanganan Surat Edaran Bersama dan Penyerahan Sampul Peringatan Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Melalui surat edaran tersebut, gubernur, bupati, dan wali kota diminta menyiapkan lokasi-lokasi strategis dan ruang publik sebagai tempat penyelenggaraan nobar agar masyarakat dapat menikmati pertandingan Piala Dunia secara bersama-sama.

Mendagri menegaskan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 perlu dimanfaatkan sebagai momentum nasional untuk menghadirkan hiburan yang sehat dan positif bagi masyarakat.

Selain itu, kegiatan nobar diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah. Tito mendorong keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dunia usaha, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga komunitas kepemudaan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

"Kegiatan ini bukan hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga dapat menggerakkan perekonomian lokal melalui partisipasi UMKM dan berbagai elemen masyarakat," demikian semangat yang disampaikan Mendagri dalam arahannya.

Pemerintah daerah juga diminta aktif melakukan sosialisasi agar kegiatan nobar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta berlangsung tertib, aman, dan memberi manfaat sosial maupun ekonomi.

Gagasan penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026 sebelumnya telah disampaikan Tito Karnavian saat menerima kunjungan Direktur Utama TVRI, Tb. Fiki Chikara Satari, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Tito menilai euforia Piala Dunia dapat menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi daerah melalui aktivitas masyarakat yang terpusat di ruang-ruang publik.

Menurut Tito, antusiasme masyarakat terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia itu perlu difasilitasi secara baik oleh pemerintah daerah sehingga tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga mampu menciptakan perputaran ekonomi yang melibatkan pelaku usaha lokal.

Atas dasar itu, Kemendagri kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.2.7/4657/SJ sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 di berbagai wilayah Indonesia.

(Yund)

Sensus Ekonomi 2026 Resmi Dimulai di Soppeng, Bupati Jadi Contoh Responden Pertama

Soppeng, Sigapnews.com,– Pelaksanaan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Kabupaten Soppeng resmi dimulai pada Senin (15/6/2026). Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menjadi responden pertama dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng.

Pendataan perdana berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Soppeng dan dipimpin langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Soppeng, Muhammad Rismat. Kegiatan tersebut menandai dimulainya proses pencacahan ekonomi secara menyeluruh yang akan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Soppeng hingga akhir Agustus mendatang.

SE2026 merupakan program nasional yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi terkait aktivitas ekonomi masyarakat serta pelaku usaha. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.

Muhammad Rismat menjelaskan, BPS Kabupaten Soppeng telah menyiapkan 243 petugas lapangan yang akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah. Seluruh petugas tersebut sebelumnya telah mengikuti pelatihan teknis guna memastikan proses pendataan berjalan sesuai standar dan menghasilkan data yang berkualitas.

“Pendataan lapangan akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kami berharap seluruh masyarakat dapat menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi yang ada,” ujarnya.

Keterlibatan Bupati Soppeng sebagai responden pertama dinilai menjadi bentuk dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Langkah tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program nasional tersebut.

Dalam kesempatan sebelumnya saat pencanangan SE2026, Suwardi Haseng menegaskan bahwa data yang akurat memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.

“Data akurat adalah fondasi pembangunan. Dengan data yang valid, pemerintah dapat menyusun program dan kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Suwardi.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Soppeng untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas lapangan.

Sebagai informasi, sebelum pendataan dimulai, BPS Kabupaten Soppeng telah melaksanakan pelepasan petugas Sensus Ekonomi 2026 di Hotel Grand Saota, Soppeng, pada 11 Juni 2026. Secara keseluruhan, BPS Sulawesi Selatan menurunkan 8.776 petugas untuk menyukseskan pelaksanaan sensus di seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan.

(Yund)

Pesan Tegas Bupati Soppeng Saat Lepas Petugas Sensus Ekonomi: Data Menentukan Masa Depan Daerah

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah strategis untuk menyediakan data yang akurat dan komprehensif guna mendukung pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam sambutan Bupati yang dibacakan pada kegiatan pelepasan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng di Aula Grand Saota, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle, Ketua DPRD Soppeng, unsur Forkopimda, jajaran BPS Kabupaten Soppeng, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para petugas sensus yang akan melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang memiliki peran sangat penting dalam memotret kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Data yang dihasilkan dari kegiatan tersebut akan menjadi landasan utama dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan, khususnya di sektor ekonomi.

Menurutnya, keberadaan data yang valid dan akurat menjadi kebutuhan mendasar bagi pemerintah dalam menyusun program yang tepat sasaran. Dengan data yang lengkap, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi ekonomi yang dimiliki daerah, sekaligus mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha.

“Data hasil sensus bukan sekadar angka statistik. Data tersebut menjadi fondasi dalam merancang kebijakan pembangunan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Kita tidak bisa membangun daerah ini dengan mengira-ngira. Kita membutuhkan basis data yang riil untuk mendongkrak sektor-sektor potensial dan memajukan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat,” tegasnya.

Bupati menilai bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan kualitas data yang dimiliki pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng memberikan dukungan penuh terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Bupati menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan sensus. Mulai dari pimpinan OPD, camat, lurah dan kepala desa, kepala dusun hingga ketua RT/RW diminta memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Ia menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antarinstansi guna memastikan seluruh proses pendataan dapat berlangsung tanpa hambatan. Dukungan pemerintah di tingkat wilayah dinilai sangat penting untuk membantu petugas sensus menjangkau seluruh pelaku usaha dan aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat.

Selain dukungan dari pemerintah, Bupati juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, keterbukaan masyarakat dalam memberikan data akan sangat menentukan kualitas hasil sensus yang nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Bupati memastikan bahwa data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petugas sensus.

“Kami mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan akurat. Informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta perencanaan pembangunan,” ujarnya.

Kepada para petugas sensus, Bupati berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, serta menjaga profesionalisme selama berada di lapangan. Ia berharap setiap petugas mampu mengumpulkan data secara objektif sehingga hasil sensus memiliki tingkat validitas yang tinggi.

Selain itu, para petugas juga diingatkan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan selama menjalankan tugas pendataan yang akan berlangsung di berbagai wilayah Kabupaten Soppeng.

Di akhir sambutannya, Bupati Suwardi Haseng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan tekad dan memperkuat kolaborasi demi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, keberhasilan sensus bukan hanya tanggung jawab BPS, tetapi merupakan tanggung jawab bersama demi masa depan pembangunan daerah yang lebih baik.

Dengan tersedianya data ekonomi yang lengkap dan akurat, Pemerintah Kabupaten Soppeng diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta meningkatkan daya saing Kabupaten Soppeng di masa mendatang.

Mengusung semangat “Sensus Akurat, Kebijakan Tepat”, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat basis data pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng secara berkelanjutan.

(Red)

Ekonomi Soppeng Melejit 9,39%, LAKI Ingatkan Transparansi Anggaran Harus Diperketat

Soppeng, Sigapnews.com, Lompatan impresif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang menembus angka 9,39% pada Triwulan I 2026 memantik respons positif dari berbagai elemen masyarakat sipil. Salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Soppeng.

​Ketua DPC LAKI Soppeng, Hamka, memberikan apresiasi yang tinggi atas capaian di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng. Menurutnya, angka pertumbuhan yang jauh melampaui rata-rata Provinsi Sulsel (6,88%) dan Nasional (5,61%) ini merupakan bukti nyata dari efektifnya akselerasi infrastruktur dan optimalisasi sektor pertanian.

​"Angka 9,39 persen ini adalah prestasi yang luar biasa bagi Kabupaten Soppeng di awal tahun 2026. Kami dari DPC LAKI melihat bahwa kebijakan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan produktivitas tani dan geliat UMKM di bawah komando H. Suwardi Haseng sudah mulai menampakkan hasil yang konkret," ujar Hamka saat dimintai tanggapannya, Rabu (10/6/2026).

​Meski demikian, sebagai lembaga pengawas instansi publik dan pemberantasan korupsi, LAKI Soppeng juga memberikan catatan penting agar pertumbuhan ekonomi yang meroket ini dibarengi dengan transparansi anggaran yang ketat.

​Hamka menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur yang merata dan program bantuan pertanian harus dijaga dari segala potensi kebocoran anggaran agar asas kemanfaatannya benar-benar tepat sasaran.

​"Sesuai dengan pernyataan optimisme dari lingkungan Pemkab Soppeng bahwa kesejahteraan ini harus dirasakan langsung di dapur-dapur warga, maka kuncinya ada pada transparansi dan pengawasan. 

Kami di LAKI akan terus mengawal jalannya roda pemerintahan ini agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi berbanding lurus dengan tata kelola keuangan daerah yang bersih (good governance)," tegasnya.

​Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan kuat Soppeng yang dipicu oleh beberapa sektor utama, termasuk iklim usaha yang kondusif yang berhasil menjaga daya beli masyarakat tetap tinggi. 

Posisi Soppeng bahkan sukses mengungguli sejumlah kota besar di Sulawesi Selatan seperti Makassar yang berada di angka 6,61% dan Parepare di angka 5,82%.

​Dengan sinergi antara kerja keras pemerintah daerah dan pengawasan yang ketat dari elemen masyarakat, Kabupaten Soppeng diprediksi akan terus menjadi motor penggerak utama perekonomian di jazirah Sulawesi Selatan. (**)

Bupati Soppeng dan Dandim 1423/Soppeng Pastikan Gedung Koperasi Desa Merah Putih Siap Beroperasi

Soppeng, Sigapnews.com,– Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, bersama Komandan Kodim (Dandim) 1423/Soppeng, Letkol Inf. Eko Yulianto, melakukan peninjauan pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Selasa (9/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi bangunan koperasi yang telah rampung dikerjakan dan dipersiapkan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dalam kegiatan itu, Bupati dan Dandim turut didampingi Kepala Desa Ganra, Andi Wahyu Gunawan, S.Sos., M.Si., serta Babinsa Desa Ganra.

Rombongan meninjau sejumlah bagian gedung dan memastikan fasilitas yang tersedia telah siap digunakan untuk menunjang operasional koperasi. Gedung yang menjadi salah satu sarana penguatan ekonomi masyarakat desa tersebut kini telah mencapai tahap penyelesaian penuh.

Kepala Desa Ganra, Andi Wahyu Gunawan, menyampaikan bahwa pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih telah selesai 100 persen. Menurutnya, keberadaan gedung tersebut diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus wadah pengembangan berbagai usaha produktif yang dikelola secara bersama oleh warga desa.

“Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih telah rampung sepenuhnya dan siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan program penguatan ekonomi masyarakat desa,” ujarnya.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, memberikan apresiasi atas percepatan penyelesaian pembangunan gedung tersebut. Ia menilai keberadaan koperasi desa memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi desa melalui pengelolaan usaha yang terorganisasi dan berkelanjutan. Selain itu, program tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong pengembangan koperasi berbasis desa sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Keberadaan koperasi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif,” kata Bupati.

Sementara itu, Dandim 1423/Soppeng Letkol Inf. Eko Yulianto menegaskan komitmen TNI untuk terus mendukung berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, dukungan terhadap penguatan kelembagaan ekonomi desa merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi kesejahteraan warga.

“TNI siap mendukung program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penguatan ekonomi desa lewat Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Dengan selesainya pembangunan gedung tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap Koperasi Desa Merah Putih Desa Ganra dapat segera beroperasi dan menjadi pusat pengembangan usaha masyarakat. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi desa, memperluas peluang usaha warga, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ganra juga menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan sarana pendukung ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih kuat dan mandiri.

(Yund)

Wabup Soppeng: Kopdes Merah Putih Maccile Diharapkan Jadi Motor Ekonomi Desa Berkelanjutan

Soppeng, Sigapnews.com, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, resmi menjadi salah satu lokasi yang masuk dalam agenda launching nasional Program Koperasi Desa Merah Putih. Kehadiran desa ini dalam program strategis nasional tersebut menjadi perhatian publik sekaligus menandai langkah besar dalam penguatan ekonomi berbasis desa di Indonesia.

Desa Maccile kini diproyeksikan menjadi salah satu model implementasi koperasi desa modern yang terintegrasi dengan sistem distribusi kebutuhan pokok, penguatan UMKM, serta pengembangan sektor ekonomi lokal lainnya.

Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan kebijakan nasional yang digagas pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi berbasis desa yang lebih modern, profesional, dan memanfaatkan teknologi digital. Program ini dirancang untuk memangkas rantai distribusi barang kebutuhan pokok yang selama ini panjang, sehingga harga di tingkat masyarakat dapat lebih stabil dan terjangkau.

Dalam peluncuran program tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi desa harus menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi harus dimulai dari desa sebagai pusat pertumbuhan baru.

Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menyampaikan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih Maccile bukan hanya sekadar program formalitas, melainkan harus menjadi lembaga ekonomi yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia menargetkan koperasi tersebut sudah dapat beroperasi dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pada bulan Agustus mendatang. Menurutnya, koperasi desa harus dikelola dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

Wabup juga menekankan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga harus berperan sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat serta wadah pengembangan usaha kecil di tingkat desa. Dengan demikian, koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak utama ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Sebagai langkah awal operasional, telah ditetapkan struktur kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih Maccile sebagai berikut:

Pengurus:

Ketua: Irwan Ardiansa
Wakil Ketua Bidang Usaha: Muh. Syahrul
Wakil Ketua Bidang Keanggotaan: Andi Ilham
Sekretaris: Fatma Rahma
Bendahara: Saidatul Rohma

Pengawas:

Ketua: Suherman
Anggota: Sudirman
Anggota: Andi Besse Ekasari

Struktur ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi koperasi agar berjalan sesuai prinsip good governance serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa secara langsung.

Pemerintah menilai bahwa koperasi desa memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan.

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, koperasi diharapkan mampu menciptakan efisiensi distribusi barang kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan petani, nelayan, serta pelaku UMKM, sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor produksi dan distribusi.

Selain itu, keberadaan koperasi desa juga dipandang dapat memperkuat ekonomi berbasis komunitas, di mana masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pelaku aktif dalam sistem ekonomi lokal.

Meski memiliki potensi besar, implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih juga menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kesiapan sumber daya manusia, kemampuan manajerial pengurus koperasi, serta pengawasan yang ketat agar koperasi tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menyimpang dari tujuan awal.

Pemerintah daerah diharapkan dapat terus melakukan pendampingan secara berkelanjutan, baik dalam aspek pelatihan manajemen koperasi, digitalisasi sistem, maupun penguatan kelembagaan agar program ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak ekonomi jangka panjang.

Masyarakat Desa Maccile menyambut baik kehadiran program ini dan berharap dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Harapan terbesar tertuju pada stabilitas harga kebutuhan pokok, meningkatnya peluang usaha, serta terbukanya lapangan kerja baru di tingkat desa.

Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, Kopdes Merah Putih Maccile diharapkan mampu menjadi model percontohan nasional dalam pengembangan ekonomi desa berbasis koperasi yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Keberhasilan program ini akan menjadi salah satu indikator penting dalam upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat desa, sekaligus mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia.

(Yund)

Talk Show Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis UMKM di Pasar Ramadhan Soppeng

Soppeng Sigapnews.com Pasar Ramadhan SUKSES 2026 tidak hanya menjadi pusat kuliner dan hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi ruang strategis pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM di Kabupaten Soppeng.

Hal itu mengemuka dalam Talk Show Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis UMKM yang digelar Senin malam, 9 Maret 2026 di kawasan Pasar Ramadhan SUKSES 2026.

Pembicara dalam kegiatan ini adalah Rahmatuloh Habibie, Branch Office Head Bank Rakyat Indonesia Watansoppeng, serta Dr. Nurmal Idrus, MM, dosen Pascasarjana Universitas Lamappapoleonro Soppeng.

Rahmatullah Habibie mengungkapkan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BRI di Soppeng telah mencapai 96 persen dari target tahun berjalan. Program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

KUR BRI sendiri memiliki suku bunga relatif rendah, yakni sekitar 6 persen per tahun atau setara 0,5 persen per bulan.
Namun demikian, ia menyoroti tantangan utama sektor perbankan di daerah, yakni keterbatasan likuiditas.

Menurutnya, kondisi ini terjadi karena struktur dana masyarakat yang lebih besar pada sisi kredit dibandingkan penghimpunan simpanan di wilayah Soppeng.

Secara sederhana, dana masyarakat Soppeng lebih banyak disalurkan keluar daerah melalui sistem perbankan. Artinya, uang orang Soppeng berpotensi lebih banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha di luar daerah dibandingkan oleh UMKM lokal, jelasnya.

Ia mengajak masyarakat lebih bijak dalam memilih lembaga keuangan tempat menyimpan dana. Tabungan masyarakat, menurutnya, bisa menjadi sumber pembiayaan penting bagi UMKM lokal apabila dikelola melalui bank yang aktif menyalurkan pembiayaan bagi sektor usaha kecil.

Jika dana masyarakat tersimpan di lembaga keuangan yang menyalurkan kredit bagi UMKM, maka secara tidak langsung masyarakat ikut berkontribusi pada penguatan ekonomi kerakyatan, ujarnya.

Sementara itu, Dr. Nurmal Idrus menilai Pasar Ramadhan SUKSES 2026 merupakan contoh konkret bagaimana sebuah event mampu menggerakkan perputaran uang masyarakat di daerah.
Menurutnya, sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahwa kegiatan seperti pasar ramadhan sebenarnya memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku UMKM lokal.

“Event seperti ini mempertemukan langsung pedagang dan pembeli. Ini model pemasaran yang paling efektif bagi UMKM, ujarnya.

Ia juga menilai penyelenggaraan Pasar Ramadhan menunjukkan komitmen kuat Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil.

Kegiatan ini, kata dia, tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan penyelenggara. Pemerintah daerah justru menyerahkan pelaksanaannya kepada PT Lamataesso Mattappa sebagai perusahaan daerah agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.

Event seperti ini mungkin tidak memberi keuntungan besar bagi penyelenggara. Tetapi dampak ekonominya bagi UMKM sangat besar, jelasnya.

Dr. Nurmal juga mengusulkan agar durasi Pasar Ramadhan diperpanjang karena terbukti memberikan manfaat langsung bagi pedagang kecil.

Selain itu, konsep pasar tematik seperti ini juga dinilai dapat digelar lebih dari sekali dalam setahun, misalnya pada momentum hari-hari besar nasional maupun peringatan Hari Jadi Kabupaten Soppeng.

Dengan demikian, ruang pemasaran bagi UMKM lokal semakin terbuka dan perputaran ekonomi masyarakat dapat terus terjaga di daerah.

(Yund) 

Walikota Makassar Temui Pendemo, Appi: Silakan Berdagang, Tapi Bukan di Tempat Terlarang

Makassar, Sigapnews.com,- Di tengah dinamika penataan kota yang terus berjalan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menunjukkan gaya kepemimpinan yang terbuka dan responsif dengan turun langsung menemui massa aksi yang menyampaikan aspirasi terkait wacana penertiban Pasar Pabaeng-baeng.

Tak memilih berada di balik meja, Appi justru memboyong jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk hadir langsung di hadapan para pendemo yang terdiri dari pedagang pasar dan juru parkir, yang mendatangi Kantor Balai Kota Makassar, Senin (12/1/2026).

Didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, kehadiran orang nomor satu di Kota Makassar itu semakin menegaskan komitmen pemerintah kota dalam membuka ruang dialog yang sehat dan konstruktif. 

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kota Makassar, Kasatpol PP, Kadis Pemadam Kebakaran, Kadis Penataan Ruang, Kesbangpol, Kabag Protokol, hingga Kepala Bappeda.

Dalam suasana dialog yang terbuka, Appi mendengarkan secara langsung aspirasi, keluhan, serta harapan para pedagang. Tidak sekadar menyerap aspirasi, ia juga menyampaikan penjelasan sekaligus menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapi pedagang.

Selaku Wali Kota, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar sama sekali tidak melarang masyarakat untuk mencari nafkah dan berdagang. 

Namun, aktivitas tersebut harus dilakukan di tempat yang telah disediakan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tidak ada yang melarang orang berdagang di Kota Makassar. Silakan cari nafkah, silakan berjualan. Tapi jangan cari nafkah di tempat yang memang dilarang," tegas Munafri.

Ia memastikan, seluruh pedagang yang berjualan di dalam area pasar tidak akan diganggu. Pemerintah, kata dia, justru menjamin keamanan dan keberlangsungan usaha para pedagang selama aktivitas dilakukan di lokasi resmi.

"Kalau semuanya masuk ke dalam pasar, tidak mungkin diganggu. Saya pastikan, tidak ada pedagang yang diganggu kalau berjualan di dalam pasar," ujarnya.

Lebih lanjut, Appi juga menekankan bahaya berjualan di pinggir jalan yang berpotensi mengancam keselamatan pedagang maupun masyarakat umum. Ia menggambarkan risiko kecelakaan lalu lintas yang bisa terjadi akibat aktivitas jual beli di badan jalan.

"Coba bayangkan kalau kita jualan di pinggir jalan, ada mobil rusak remnya, ada mobil menabrak, bisa mati kita. Ini bukan soal melarang, tapi soal keselamatan kita bersama," jelasnya.

Menurutnya, kemacetan di kawasan Pasar Pabaeng-baeng juga dipicu oleh aktivitas parkir dan jualan yang tidak tertib. Banyak kendaraan parkir melintang, sementara pedagang berjualan hingga ke badan jalan, sehingga akses menjadi sangat sempit.

Untuk itu, Munafri memastikan PD Pasar Makassar akan dilibatkan secara aktif untuk melakukan komunikasi dan penataan secara bertahap agar seluruh pedagang dapat masuk dan berjualan di dalam pasar.

"PD Pasar saya pastikan akan membicarakan ini dengan Bapak-Ibu sekalian. Pasar ini akan kita benahi pelan-pelan supaya yang jualan di luar bisa masuk ke dalam," katanya.

Selain penertiban di area pasar, Wali Kota juga menegaskan akan menyelesaikan persoalan lapak-lapak ilegal di sepanjang jalan inspeksi kanal. Ia menyebut adanya praktik penyewaan lapak oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Itu tanah negara, pidana kalau dimanfaatkan tanpa izin. Ada yang bangun tenda di jalan inspeksi, disewa-sewakan, padahal itu bukan miliknya," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah bukan penggusuran, melainkan penertiban sesuai peruntukan lahan.

Menutup pernyataannya, Munafri Arifuddin mengajak seluruh pedagang dan masyarakat untuk bekerja sama mendukung penataan kota demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

"Silakan cari nafkah di Kota Makassar, tapi bukan di tempat-tempat yang dilarang. Yang di pasar masuk ke pasar, yang parkir cari tempat parkir. Tolong bantu saya membenahi Kota Makassar," pungkasnya.

Organisasi PPR Kembali Gelar Pasar Malam di Lapangan Batu-Batu, Semakin Diminati Warga Soppeng

Soppeng Sigapnews.com, Setelah sukses menggelar pasar malam di Pasar Sentral Lamataesso, Organisasi PPR (Persatuan Pejuang Rupiah) kembali akan menghadirkan pasar malam yang meriah di Lapangan Batu-Batu, Kabupaten Soppeng.

Acara akan digelar pada setiap malam Senin, dan Pasar Malam semakin populer di kalangan warga karena menawarkan beragam hiburan dan kuliner kekinian. 

Pasar malam di lapangan batu-batu akan menghadirkan berbagai wahana menarik, termasuk istana balon dan arena bermain anak, serta lapak-lapak yang menjual aneka kebutuhan seperti :Pakaian jadi, Perlengkapan rumah tangga (pecah belah), Aksesoris dan parfum, sandal dan cakar serta berbagai jajanan dan makanan kekinian. 

HJ THINA. Ketua Umum PPR, menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pasar malam di berbagai lokasi. 

"Kami akan terus berinovasi agar pasar malam semakin menarik dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, tentu dengan dukungan dari semua pihak sangat kami harapkan, ujarnya. Jumat (1/8/2025). 

Ramainya pengunjung di berbagai tempat lokasi membuktikan bahwa pasar malam telah menjadi salah satu hiburan favorit bagi warga Soppeng. 

Salah seorang pengunjung, Rina yang di temui Sigapnews.com, mengungkapkan kegembiraannya.

"Pasar malam  sangat seru karena banyak jajanan enak dan barang-barang unik, kami berharap semoga terus diadakan setiap waktu, imbuhnya penuh harap. 

"Keberadaan pasar malam, tidak hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga mendorong perekonomian masyarakat dan 

"Para pedagang lokal mendapatkan penghasilan tambahan, sementara pengunjung dapat berbelanja dengan harga terjangkau, tutur Rina. 

"Ayo kunjungi Pasar Malam di Lapangan Batu-Batu setiap malam senin dan mendapatkan pengalaman berbelanja dan hiburan yang menyenangkan untuk seluruh keluarga, tandasnya.

(Yun/*) 

Pasar Malam Depan Pasar Lamata Esso Meriah di Malam Pertama, Warga Berharap Jadi Aktivitas Harian

SOPPENG,Sigapnews.com. Pasar malam yang digelar di depan Pasar Lamata Esso sukses memikat warga pada malam pertama atau minggu pertama penyelenggaraannya. 

Suasana meriah terlihat dengan banyaknya pengunjung yang memadati area pasar malam, menikmati beragam kuliner, oleh-oleh, dan hiburan yang disediakan oleh para pedagang.30-07-2025

Salah seorang penjual, Iwan, mengungkapkan harapannya agar pasar malam ini bisa diadakan setiap malam, bukan hanya pada hari tertentu. Respon masyarakat sangat antusias. 

Semoga pasar malam ini bisa jadi agenda rutin harian karena banyak yang menunggu momen seperti ini, ujarnya. 

Herman, salah satu pengunjung, juga berpendapat bahwa kehadiran pasar malam di sekitar Pasar Lamata Esso bisa menjadi destinasi wisata malam yang semakin berkembang. 

Ini bisa jadi tempat nongkrong yang asyik kalau diadakan terus. Semoga pemerintah mendukung dengan berbagai cara agar pasar malam semakin ramai, tuturnya. 

Kehadiran pasar malam ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mendongkrak perekonomian pedagang lokal. 

Warga berharap dukungan dari pemerintah setempat, baik melalui promosi maupun fasilitas tambahan, agar kegiatan ini dapat terus berkembang dan menjadi tradisi baru yang dinanti masyarakat setiap malam.  

Tonggak Sejarah Baru Koperasi Indonesia, Bupati Soppeng Saksikan Peluncuran KMP

Soppeng, Sigapnews.com, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program Kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Peluncuran ini disaksikan secara virtual oleh berbagai pejabat pemerintahan daerah, termasuk Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, dari Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng Yang dilangsungkan di ruang pola kantor Bupati Soppeng jalan Salotungo, Senin (21/7/2025).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut peluncuran ini sebagai tonggak sejarah baru bagi koperasi Indonesia.

Ia menekankan pentingnya modernisasi, efektivitas, dan digitalisasi koperasi untuk mencapai kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan.

Program ini memanfaatkan aset-aset yang sudah ada, seperti balai desa dan gedung sekolah yang tidak terpakai, serta mengintegrasikan potensi lokal untuk mempercepat pembentukan koperasi.

Pemerintah menargetkan seluruh koperasi akan beroperasi penuh, menciptakan sentra-sentra ekonomi baru di desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam sambutannya menekankan bahwa koperasi, dengan konsep gotong royongnya, merupakan kunci untuk mengubah ekonomi lemah menjadi ekonomi yang kuat.

Ia menggambarkan koperasi sebagai sekumpulan lidi yang, meskipun lemah sendiri-sendiri, menjadi kuat ketika disatukan.

Presiden Prabowo juga menghubungkan program ini dengan cita-cita kemerdekaan, yaitu kemampuan negara untuk menjamin kehidupan layak bagi seluruh rakyatnya.

Ia menyatakan bahwa koperasi merupakan bagian penting dari strategi untuk memperpendek rantai distribusi dan memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, termasuk obat-obatan.

Dengan komitmen dan motivasi yang kuat, Presiden optimis program ini akan berhasil di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyampaikan bahwa Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan angin segar bagi perekonomian desa di Kabupaten Soppeng, inisiatif ini selaras dengan visi kami.

Di Kabupaten Soppeng, kami akan segera melakukan langkah-langkah konkrit untuk memastikan implementasi program ini berjalan efektif dan efisien, serta memastikan akses mereka terhadap informasi dan teknologi yang dibutuhkan".

“Kami optimistis bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemerintah pusat, program ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Soppeng,” tandasnya.

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Soppeng, Ketua DPRD Kab. Soppeng, para Anggota Forkopimda, para Staf Ahli, para Asisten, para Kepala SKPD, para Kabag Setda, para Camat, para Kepala Desa/Lurah se Kab. Soppeng.

(Red/YUN) 

Jelang Idul Adha, Pasar Dadakan Sandal di Depan Pasar Sentral Soppeng Ramai Pembeli

Soppeng Sigapnews.com, Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, para pedagang dadakan mulai bermunculan di sejumlah titik strategis di Soppeng, termasuk di sebelah selatan atau depan Pasar Sentral Soppeng. Kamis (29/5/2025). 

Salah satu yang menarik perhatian adalah pedagang sandal yang menjual berbagai model dengan harga terjangkau hanya Rp20.000 per pasang. 

Antusiasme pembeli terlihat jelas, salah satunya dialami oleh astiana  dengan teliti memilih model, merek dan ukuran sandal yang sesuai.

"Saya sengaja mencari sandal baru untuk dipakai saat Idul Adha nanti. Kebetulan harganya murah dan modelnya beragam, ujar salah satu konsumen sambil mencoba beberapa pasang sandal. 

Menurut salah seorang pedagang, kehadiran mereka sengaja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyambut hari raya.

"Kami bawa sandal karena banyak orang butuh alas kaki baru untuk ke masjid atau silaturahmi. Ini kebutuhan praktis saat Lebaran", jelasnya. 

Keberadaan penjual dadakan ini menjadi solusi bagi warga yang ingin berbelanja tanpa harus pergi jauh ke pusat perbelanjaan.

Selain harga yang terjangkau, variasi model yang ditawarkan juga menjadi daya tarik utama. 

Dengan adanya pedagang dadakan seperti ini masyarakat di Soppeng bisa lebih mudah memenuhi kebutuhan Idul Adha tanpa mengeluarkan biaya besar. 

(Red/Yun)

Lawan Inflasi, Pemprov Sulsel Andalkan Data dan Digitalisasi

Makassar, Sigapnews.com, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya langkah cepat dan kolaboratif dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam menghadapi potensi kenaikan harga menjelang Idul Adha 2025.

Penegasan ini disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Sulsel yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel pada Rabu, 28 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Fatmawati menyampaikan bahwa inflasi di Sulsel per April 2025 tercatat sebesar 1,91% (month-to-month) dan 2,28% (year-on-year), masih dalam rentang target nasional, namun tren kenaikannya perlu diwaspadai.

“Saya minta intervensi dilakukan lebih awal dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menyoroti beberapa komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi seperti beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng.

Untuk itu, Pemprov meminta daerah agar secara aktif memantau kondisi pasokan di sentra produksi dan segera melaporkan jika ada gangguan distribusi.

Fatmawati juga menekankan pentingnya Gerakan Pangan Murah (GPM) serta optimalisasi pemanfaatan data dari aplikasi Sigap Sultan, sebuah sistem neraca pangan digital yang dikembangkan Pemprov Sulsel untuk memetakan ketersediaan dan kekurangan stok antarwilayah.

Dalam konteks percepatan digitalisasi, ia menyatakan bahwa digitalisasi bukan hanya alat, tetapi strategi kunci untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan.

“Digitalisasi bukan hanya alat, tapi kunci peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif,” tambah Fatmawati.

Sebagai bagian dari upaya strategis, Pemprov Sulsel telah menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Sulawesi Selatan 2025–2027 yang mengintegrasikan empat pilar utama, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Pilar keterjangkauan harga fokus pada penguatan pasar penyeimbang, pelaksanaan GPM, dan digitalisasi sistem pembayaran.

Pilar ketersediaan pasokan menitikberatkan pada penguatan produksi lokal dan revitalisasi fasilitas penyimpanan.

Sementara pilar distribusi berfokus pada perbaikan infrastruktur logistik dan kerja sama antar daerah.

Terakhir, pilar komunikasi efektif meliputi integrasi data, edukasi publik, dan penguatan koordinasi antar TPID.

Wakil Gubernur Fatmawati mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bergerak cepat dan bersinergi demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang Idul Adha.

“Jangan biarkan inflasi menjadi hantu di tengah masyarakat. Kita harus hadir lebih awal dengan data yang kuat dan aksi yang nyata,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan melalui inovasi digital dan kolaborasi lintas sektor.

Dengan mengedepankan strategi berbasis data dan partisipasi masyarakat, Pemprov Sulsel berupaya menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh warga Sulawesi Selatan.

(Red/Yun) 

Aneh Tapi Nyata, Bahu Jalan Jadi Tempat Parkir, Pasar Sentral Soppeng Macet hingga Sepi

Soppeng Sigapnews.com, Fenomena aneh terjadi di Jalan Pasar Sentral Soppeng. Bahu jalan yang seharusnya berfungsi sebagai jalur darurat justru berubah menjadi tempat parkir kendaraan, terutama motor oleh petugas berseragam dinas perhubungan. Kamis (17/4/2025). 

Akibatnya, pedagang ikut "menyerbu" bahu jalan untuk berjualan, memicu kemacetan parah selama bertahun-tahun. 

Namun, dalam sebulan terakhir, pasar yang biasanya ramai justru terlihat sepi. Apa penyebabnya? 

Bahu Jalan Disulap Jadi Tempat Parkir dan Dagangan

Menurut warga, kemacetan di Pasar Sentral Soppeng sudah lama terjadi karena para pedagang terpaksa menggeser lapak mereka ke bahu jalan. 

Penyebab utamanya? Oknum petugas parkir berseragam dinas perhubungan yang diduga seenaknya memarkir motor di bahu jalan sambil memungut tarif.  

Karena tukang parkir pakai seragam dinas perhubunganseenaknya taruh motor di bahu jalan, kami pedagang akhirnya ikut-ikut berjualan di situ juga, keluh seorang pedagang. 

Akibatnya, jalan yang seharusnya cukup untuk dua kendaraan menjadi sangat sempit karena dipadati lapak di kiri-kanan. Pembeli yang menggunakan mobil pun enggan datang karena sulitnya akses.  

Pembeli Ogah Datang, Pasar Sepi  

Seorang pembeli mengaku malas berbelanja ke Pasar Sentral Soppeng karena jalanan terlalu sesak. "Kalau pakai mobil, susah masuk. Macet terus, kadang harus mutar jauh, ujarnya.  

Yang lebih mengejutkan, seorang tokoh masyarakat setempat menyebut bahwa masalah ini berawal dari oknum dinas perhubungan sendiri.

"Ini ulah oknum dinas perhubungan yang memarkir motor sembarangan sambil menarik uang karcis", tegasnya.  

Pihak Terkait Diam Saja?

Meski keluhan terus mengalir, hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang. 

Warga menunggu solusi, apakah dinas terkait akan membersihkan bahu jalan dari parkir liar atau membiarkan pasar semakin sepi atau macet karena pembeli kapok.  

(Yun)

Pemkab Soppeng Komitmen Wujudkan Pasar Sentral yang Bersih, Nyaman, dan Modern

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng semakin gencar melakukan pembenahan di Pasar Sentral Soppeng guna menciptakan lingkungan berdagang yang higienis, aman, dan modern.

Komitmen ini dipertegas melalui kunjungan kerja langsung Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng dan Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle pada Kamis (20/03/2025) untuk meninjau kondisi pasar serta berdialog dengan pedagang.

Wakil Bupati Soppeng, Ir Selle KS Dalle menegaskan bahwa transformasi Pasar Sentral Soppeng tidak hanya fokus pada infrastruktur tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan dan kenyamanan pengunjung.  

Pasar ini harus menjadi kebanggaan masyarakat Soppeng bukan sekadar tempat jual-beli tetapi juga ruang publik yang representatif.

"Sinergi dengan pedagang, pengelola, dan dinas terkait menjadi kunci keberhasilannya", tegas Selle saat berbincang dengan para pedagang. 

Rencana Aksi Pasca-Lebaran 

Pemkab berencana menggelar forum konsultasi publik usai Hari Raya Idul Fitri untuk merumuskan solusi menyeluruh terkait penataan pasar

Upaya Pemkab Soppeng ini diharapkan tidak hanya mengubah wajah Pasar Sentral menjadi lebih modern, tetapi juga mendongkrak omzet pedagang dan minat wisatawan. 

Keberhasilan program ini kelak dapat menjadi percontohan bagi pembenahan pasar tradisional di daerah lain.

(Red) 

Festival Ramadhan 2025 di Soppeng, Teknologi dan Kolaborasi untuk Kemajuan

Soppeng, Sigapnews.com, Ramadhan Fest 2025 resmi dibuka oleh Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, di Lapangan Gasis, Kabupaten Soppeng, Selasa (4/3/2025).

Acara yang diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Soppeng ini berlangsung hingga 24 Maret 2025, mengangkat tema "Berkembang dengan Teknologi, Maju dengan Kolaborasi".

Ramadhan Fest 2025 menampilkan beragam kegiatan, termasuk Festival UMKM yang diikuti oleh pelaku usaha lokal dan regional, berbagai lomba kreatif dan edukatif, serta penampilan spesial dari Haddad Alwi. Ketua Panitia, Maharani, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan acara ini yang terlaksana tanpa menggunakan dana APBD. 

 Keberhasilan ini membuktikan potensi besar kolaborasi dan kemandirian dalam menggerakkan roda ekonomi dan kegiatan sosial.

Ketua Panitia, Maharani, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan acara ini yang terlaksana tanpa menggunakan dana APBD. Keberhasilan ini membuktikan potensi besar kolaborasi dan kemandirian dalam menggerakkan roda ekonomi dan kegiatan sosial.

"Keberhasilan penyelenggaraan HIPMI Ramadhan Fest 2025 ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, terutama para sponsor dan pelaku usaha yang turut berpartisipasi aktif. 

"Alhamdulillah, kegiatan ini sepenuhnya terlaksana tanpa menggunakan dana dari APBD dari pemerintah, ini menunjukkan betapa besar potensi kolaborasi dan kemandirian kita dalam menggerakkan roda ekonomi dan kegiatan sosial," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Dewan Pembina HIPMI Soppeng H. Andi Muhammad Farid, menyampaikan komitmennya dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Soppeng. 

"Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Ramadhan Fest 2025 yang saat ini sedang berlangsung, katanya.

H. Andi Muhammad Farid juga menekankan bahwa tujuan utama Ramadhan Fest bukanlah keuntungan materiil. HIPMI Soppeng berfokus pada pemberdayaan UMKM, khususnya mereka yang belum memiliki akses pasar yang memadai. 

"Ribuan pelaku UMKM di Soppeng, menurutnya, masih membutuhkan tempat untuk berjualan dan mempromosikan produknya. Ramadhan Fest hadir sebagai solusi untuk mengatasi hal tersebut".

"Kami telah menjalin kolaborasi yang kuat dengan berbagai sponsor, dan mereka selalu mendukung kami tanpa pamrih," tambahnya. 

 "Kritik dan tantangan selalu ada, namun kami tetap teguh pada komitmen kami untuk memberdayakan UMKM dan berkontribusi bagi perekonomian daerah".

Ke depan, HIPMI Soppeng berharap Ramadhan Fest akan terus berkembang dan berinovasi, selalu beradaptasi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. 

Komitmen untuk memberdayakan UMKM dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Soppeng akan tetap menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan.

Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap penyelenggaraan Ramadhan Fest 2025 yang diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Soppeng.

Dalam sambutan pembukaannya, wabup Selle KS Dalle menekankan keberhasilan acara ini sebagai bukti nyata kolaborasi yang sukses antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

"Alhamdulillah, kita patut bersyukur Ramadhan Fest 2025 dapat terlaksana dengan baik. Acara ini bukan hanya memberikan ruang bagi UMKM untuk berinteraksi dengan konsumen, tetapi juga menghadirkan nuansa hiburan yang positif di bulan Ramadhan. Ini adalah bentuk kebaikan yang pahalanya insyaallah berlipat ganda, " ujar Wakil Bupati.

Wakil Bupati Soppeng juga menggarisbawahi kredibilitas panitia pelaksana yang dibuktikan oleh dukungan sponsor yang konsisten dari tahun ke tahun. 

 Hal ini menunjukkan kepercayaan dan keyakinan para sponsor terhadap pengelolaan dan dampak positif Ramadhan Fest.

Meskipun dukungan pemerintah daerah tahun ini tidak lagi berupa anggaran langsung dari APBD, Wakil Bupati Soppeng memastikan dukungan tetap diberikan dalam bentuk lain. Beliau mengapresiasi kontribusi besar HIPMI dalam menstimulasi perekonomian masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Soppeng berterima kasih kepada HIPMI atas dedikasi dan kerja kerasnya," lanjut Wakil Bupati. 

"Kami berharap Ramadhan Fest dapat terus berkembang dan menjadi model bagi daerah lain. Ke depan, kita bisa mengeksplorasi kemungkinan kolaborasi dengan pasar murah dan melibatkan lebih banyak kecamatan di Kabupaten Soppeng".

Wakil Bupati Soppeng juga menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan tempat yang menyebabkan tidak semua pelaku UMKM dapat berpartisipasi. 

Ia mengapresiasi proses seleksi yang dilakukan panitia dengan memperhatikan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan.

"Saya percaya teman-teman HIPMI bekerja dengan suka rela dan tanpa orientasi profit," tutup Wakil Bupati. "Kegiatan ini adalah wujud tanggung jawab dan komitmen sosial, karena tidak semua hal harus diukur dengan materi."

Acara turut dihadiri, para Anggota Forkopimda, H. A. Kaswadi Razak, SE, para pimpinan BUMN/BUMD Kab. Soppeng, dan para pengurus dan anggota HIPMI Soppeng.

(Red/hms) 

Ingin Majukan Perekonomian Soppeng, Haji Suwardi Haseng Dinilai Paham Perlakukan Usaha Kecil Agar Tumbuh dengan Baik

Soppeng, Sigapnews.com- Bakal Calon Bupati Soppeng, Haji Suwardi Haseng, mendatangi sejumlah warga di Talepu, Lilirilau, Jumat. 

Kedatangannya disambut sejumlah warga yang sedang bercengkrama di depan sebuah kios yang menjual barang campuran. Bersama warga, pengusaha sukses ini berdiskusi banyak hal sambil mencicipi hidangan ringan. 

Salah satu yang dibahas adalah persoalan membantu UMKM. "Usaha kecil menengah adalah penopang utama perekonomian daerah. Sebagai pengusaha yang selama ini membangun bisnis dari bawah, saya paham bagaimana memperlakukan usaha kecil agar bisa tumbuh dengan baik," katanya. 

Salah satu yang akan menjadi program utamanya ke depan saat menjadi Bupati Soppeng adalah membuka lebih banyak dan lebih mudah akses permodalan ke perbankan. 

"Salah satu kesulitan terbesar dari usaha kecil adalah akses permodalan yang cukup. Pemda perlu proaktif membuka akses permodalan agar usaha kecil ini bisa bertumbuh menjadi besar," katanya.

Selain akses permodalan, persoalan produksi dan pemasarannya harus diselesaikan. 

"Proses produksi harus diperhatikan terutama pengemasan dan sertifikasi halal serta BPOM nya. Pemda harus membantu dalam proses itu. 

"Setelah itu pemasarannya harus diintervensi agar ada jaminan produksi mereka tersalurkan ke konsumen dengan cepat," tukasnya. 

Dalam Pilkada Soppeng, Haji Suwardi Haseng yang berpasangan Selle KS Dalle dengan tagline SUKSES sudah diusung empat parpol dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang terdiri dari Golkar, Gerindra, Nasdem, dan Partai Demokrat plus non parlemen, PKB. 

Total kursi yang dikuasai pasangan ini adalah 22 kursi dari total 30 kursi. (*)

Sejak SMA Randa Sudah Terbiasa Bekerja

Jakarta, Sigapnews.com, Randa adalah pemuda kelahiran Kota Padang, Sumatera Barat 20 tahun silam saat ini tengah menggeluti pemasaran "Kang-Es" sejak dua minggu belakangan ini. Baginya ini adalah pekerjaan yang ketiga kalinya.

Ia saat ini bekerja di pabrik es dengan ikon "Kang-Es" dengan 12 aneka rasa mulai rasa coklat, aren, jeruk hingga matcha terletak di Jalan Palmerah Utara II, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat memiliki karyawan lebih dari seratusan orang.

"Kami mendapat gaji Rp. 2.900.000 per bulan dengan bonus Rp. 15.000 bila mampu menjual 75 cup per hari. Tapi, bila 3 bulan kinerja tidak bagus, maka kontrak kerja diputus, " Kata Randa,Sabtu (27/7) sore di Jakarta.

Ia bersama sepupunya Aris juga ikut memasarkan produk milik Tuan Hansen yang tidak jauh dari SMP Negeri 101 Palmerah. Sore saat ditemui Kang-Es tinggal 12 cup saja, sedangkan sang sepupu masih tersisa 22 cup dari pengambilan 55 cup sejak pagi harinya keluar pabrik.

Randa mengaku target minimal omzet adalah Rp. 300.000 per hari. Bila tidak sampai maka karyawan kena Surat Peringatan. Ujung-ujungnya tidak lanjut kontrak alias diberhentikan. Mungkin dianggap tidak produktif. 

"Saya sudah terbiasa bekerja. Bahkan saat bersekolah di SMA pun sudah berkerja di bagian membordir pakaian milik tetangga yang punya konfeksi di Padang," aku Randa yang lulus lebih muda dari kawan-kawan sebayanya. 

Sebelum bekerja di Kang-Es ia bekerja di Tanjung Pinang, Riau Kepulauan. Disana bagian pengangkutan barang-barang supermarket.... Sehingga untuk bekerja di Kang-Es mampu melewati target yang ditetapkan perusahaan. 

Ia akui masuk ke perusahaan Kang-Es dari referensi yang diberikan oleh rekan yang lebih dulu bekerja beberapa hari sebelumnya. Bersama Aris ia kost di dekat Stasiun Tebet. Untuk ke Palmerah kadang bermotor berdua dengan sang sepupu, dan kadang memilih KRL. 

"Pertimbangan saya, tempat kerja dekat dari Stasiun Palmerah, ongkos irit naik KRL bila naik motor menangnya cuma bisa lebih cepat kemana-mana setelah gerobak masuk ke pabrik. Naik kereta lebih santai melepas penat dan  jangan lupa cuma Rp. 3.000 ongkosnya, " Tutup Randa.