Mutasi Pejabat Kolaka Utara Jadi Sorotan, Jalur Karier Diduga Dilangkahi, Bupati dan BKPSDM Diminta Buka-bukaan

Kolaka Utara, Sigapnews.com, Kebijakan mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mulai menjadi sorotan. Sejumlah penempatan jabatan memunculkan tanda tanya serius terkait kepatutan jenjang karier, kesesuaian kompetensi, hingga konsistensi penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sorotan ini bukan tanpa alasan. Sejumlah nama dan riwayat jabatan pejabat yang mengalami pergeseran posisi memunculkan pertanyaan apakah proses promosi telah berjalan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan pengalaman, atau justru terdapat pola penempatan yang perlu dijelaskan secara terbuka.

"Salah satu yang menjadi perhatian adalah Ismail, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dipercaya menduduki posisi Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Sekretariat Daerah, ungkap Salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya, Minggu (15/11/2026).

Selain itu, terdapat informasi mengenai pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi), Hamka,SH kemudian dipercaya menjadi Camat Pakue Utara. Sementara Lurah Lasusua Baso Hendra Jaya disebut langsung menduduki jabatan Camat definitif di Kecamatan Tiwu.

Rangkaian penempatan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apa parameter yang digunakan dalam menentukan pejabat yang mendapat promosi? Bagaimana rekam jejak, pengalaman manajerial, kompetensi teknis, dan persyaratan administrasi masing-masing calon dinilai?

Dalam birokrasi pemerintahan, jabatan bukan hadiah, bukan pula sekadar kewenangan politik kepala daerah. Setiap posisi memiliki tanggung jawab, standar kompetensi, dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Terlebih, jabatan Asisten Sekretariat Daerah merupakan posisi strategis yang membutuhkan kapasitas koordinasi pemerintahan dan pengalaman manajerial. Demikian pula jabatan camat yang menuntut kemampuan memimpin wilayah, mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, publik berhak mempertanyakan dasar pertimbangan di balik setiap keputusan pengangkatan tersebut.

Pemerintah selama ini mendorong penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Prinsip tersebut menempatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi sebagai dasar utama pengelolaan karier aparatur.

Namun, ketika muncul penempatan pejabat dengan jalur karier yang dipertanyakan, pemerintah daerah tidak cukup hanya berlindung di balik kewenangan kepala daerah.

Kewenangan melakukan mutasi dan promosi tetap harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keputusan administratif tidak boleh mengabaikan prinsip profesionalitas dan objektivitas.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah seluruh persyaratan jabatan telah dipenuhi? Apakah pejabat yang bersangkutan telah melalui proses evaluasi kompetensi? Apakah terdapat pertimbangan khusus yang menjadi dasar penunjukan? Dan apakah proses tersebut terdokumentasi serta dapat dipertanggungjawabkan?

Bupati Kolaka Utara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) perlu memberikan penjelasan terbuka agar kebijakan mutasi dan promosi tidak menjadi ruang spekulasi publik.

Begitu pula BKPSDM Kolaka Utara. Institusi yang memiliki fungsi dalam pengelolaan kepegawaian tersebut perlu menjelaskan mekanisme, persyaratan, serta dasar administrasi pengangkatan pejabat yang kini dipersoalkan.

Jangan sampai muncul kesan bahwa jenjang karier ASN dapat dilompati tanpa penjelasan yang transparan. Sebab, jika proses pembinaan karier tidak dikelola secara objektif, hal itu berpotensi menimbulkan demotivasi bagi ASN lain yang telah meniti karier melalui tahapan dan pengalaman panjang.

Lebih jauh, praktik penempatan yang tidak disertai penjelasan memadai dapat menggerus kepercayaan aparatur terhadap sistem pembinaan karier di lingkungan pemerintah daerah.

Persoalan ini harus dijawab dengan dokumen, dasar hukum, dan penjelasan administratif, bukan sekadar pernyataan bahwa mutasi merupakan hak prerogatif kepala daerah.

Apabila seluruh pengangkatan telah sesuai ketentuan, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menutup informasi mengenai dasar dan mekanisme pengambilannya.

Namun, apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian persyaratan atau prosedur, evaluasi harus dilakukan oleh instansi yang berwenang, termasuk melalui mekanisme pengawasan kepegawaian.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar posisi sejumlah pejabat, melainkan kredibilitas sistem birokrasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Sebab, birokrasi yang sehat tidak dibangun dengan kedekatan dan keputusan tanpa penjelasan, tetapi melalui kompetensi, integritas, rekam jejak, serta aturan yang berlaku sama bagi semua ASN.

(Red)