-->

Jumat, 13 November 2026

Ketika Hukum Menjadi Alat, dan Takdir Menutup Jalan: Refleksi Politik Kekuasaan, Putusan MK 90, serta Skenario "Tangan Tuhan

Ketika Hukum Menjadi Alat, dan Takdir Menutup Jalan: Refleksi Politik Kekuasaan, Putusan MK 90, serta Skenario "Tangan Tuhan

Oleh : AMRAYADI, SH, MH, Advokat dan Pemerhati Hukum, Sabtu (14/11/2026). 

​Sejarah politik modern sering kali memperlihatkan bagaimana hukum tidak lagi dipandang sebagai panglima, melainkan diperlakukan sebagai plastisin tanah liat lunak yang dapat diremas, dibentuk, dan ditekan sedemikian rupa sesuai cetakan syahwat kekuasaan.

Ambisi politik yang berpadu dengan kontrol terhadap suprastruktur negara berpotensi melahirkan apa yang disebut sebagai constitutional engineering (rekayasa konstitusi): hukum dibentuk bukan untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk melegitimasi suksesi dan melanggengkan dinasti.

​Namun, di sinilah ironi terbesar dari kekuasaan manusia diuji. Seberapa rapi pun sebuah jaring hukum dirajut untuk memuluskan jalan kekuasaan, selalu ada batas di mana logika manusia menemui dinding pembatasnya. Ketika ambisi berbenturan dengan realitas kebenaran, hukum yang direkayasa itu justru berbalik menjadi bumerang yang meruntuhkan legitimasi dari dalam.

​1. Rekayasa Awal: Ketika Mahkamah Konstitusi Menjadi Kendaraan Ambisi (Putusan MK Nomor 90).

​Ingatan publik masih lekat pada Oktober 2023, ketika Mahkamah Konstitusi, lembaga yang seharusnya menjadi penjaga murninya konstitusi _(the guardian of the constitution) mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. 

​Betapa kasat mata ambisi politik bekerja melalui pintu gerbang yudisial ini. Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang secara limitatif membatasi syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun, tiba-tiba "disulap" melalui tafsir tambahan: atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.  

​Keputusan ini melahirkan karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka untuk melenggang ke panggung kontestasi nasional. Aspek etik diabaikan, konflik kepentingan ditutup mata, dan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian membuktikan adanya pelanggaran etik berat di balik palu sidang tersebut. Ini adalah puncak dari tesis bahwa hukum dapat ditata dan diatur sedemikian rupa demi memuluskan syahwat kekuasaan jangka pendek. Karpet merah telah digelar, singgasana kekuasaan berhasil direngkuh.  

​2. Hukum yang Membalik Keadaan: Putusan MA dan Runtuhnya Legitimasi Administratif

​Tetapi kekuasaan yang dibangun di atas fondasi rekayasa tidak pernah benar-benar kokoh. Roda waktu berputar, dan hukum yang tadinya dijinakkan berbalik menjadi instrumen penelanjangan.

​Puncak dari kerapuhan itu dikonfirmasi lewat rangkaian proses hukum lanjutan, termasuk terbitnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA yang selama ini melekat sebagai alas administratif. 

Lebih telak lagi, pertimbangan hukum dalam putusan-putusan terkait turut mengungkap fakta fundamental ketiadaan dokumen otentik berupa ijazah SMA dalam lintasan pembuktian material".

​Suket yang sebelumnya dianggap sebagai jalan pintas legalitas seketika rontok. Kementerian terkait diwajibkan mencabut keabsahan dokumen tersebut. Konsekuensinya amat fatal secara ketatanegaraansyarat formil pencalonan yang dulu dipaksakan lolos melalui karpet merah yudisial kini runtuh oleh palu keadilan administratif di tingkat kasasi.

​3. Waktu dan "Tangan Tuhan" Bekerja

​Di sinilah dimensi teologis dan filosofis kehidupan bermain. Manusia boleh merancang strategi puluhan tahun, mengendalikan lembaga, memelintir pasal-pasal, dan mendesain suksesi tanpa celah. Namun, sejarah dan keadilan semesta memiliki jalannya sendiri untuk menyeimbangkan keadaan.

​Waktu menunjukkan bahwa kebohongan administratif dan rekayasa konstitusi memiliki masa kedaluwarsa. Ketika rekayasa demi rekayasa mulai runtuh satu per satu dimulai dari cacat moral etik di MK, berujung pada koreksi telak oleh Mahkamah Agung terkait keabsahan dokumen, hingga gelombang tekanan politik yang berujung pada pilihan pengunduran diri, publik disadarkan pada satu hukum alam yang absolut kekuasaan yang diperoleh dengan cara menabrak kepatutan tidak akan pernah membawa ketenangan._

​Rangkaian peristiwa ini seolah menegaskan bahwa ada batas akhir bagi kesombongan kekuasaan. Ketika ikhtiar manusia untuk merekayasa hukum mencapai titik nadirnya, di situlah _*"Tangan Tuhan" bekerja melalui skenario waktu.

Kasus demi kasus terbuka bukan karena kekuatan politik tandingan yang hebat, melainkan karena kebenaran memiliki gravitasi sendiri untuk ditarik ke permukaan.

​Pada akhirnya, sejarah akan mencatat: _hukum yang disetir oleh ambisi politik mungkin bisa berkuasa sesaat, tetapi waktu dan keadilan sejati pada akhirnya akan merobohkan singgasana yang dibangun di atas fondasi kepalsuan_

Ini adalah pelajaran bahwa sekuat apapun kekuasaan jika Tuhan berkehendak maka tidak ada yang abadi.

(Yund) 

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved