Pemkot Makassar Gandeng Perguruan Tinggi, Hadapi Kembangkan Pangan dan Ekonomi Perkotaan

Makassar, Sigapnews.com- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara Pemerintah Kota, perguruan tinggi, dan kalangan akademisi sebagai fondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan, pengembangan UMKM, serta keberlanjutan sektor pertanian di Kota Makassar.

Penegasan tersebut disampaikan Munafri Arifuddin saat memberikan sambutan pada Pengukuhan Tiga Guru Besar Universitas Bosowa, yang digelar di Balai Sidang 45 Universitas Bosowa, Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (7/1/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan bahwa tantangan pembangunan perkotaan ke depan semakin kompleks, mulai dari isu ketersediaan pangan, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga keberlanjutan usaha UMKM lokal. 

Oleh karena itu, peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi menjadi sangat vital dalam menghadirkan solusi berbasis riset dan keilmuan.

"Pemerintah Kota Makassar tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi kuat dengan perguruan tinggi dan para akademisi agar setiap kebijakan pembangunan berkelanjutan," kata Munafri, di dampingi Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa menghadiri acara tersebut. 

Secara khusus, Wali Kota Makassar menyampaikan selamat dan apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada tiga guru besar yang dikukuhkan, yang keilmuannya dinilai sangat relevan dengan agenda strategis pembangunan kekinian.

Pertama, Prof. Ir. Andi Tenri Fitriyah, M.Si., Ph.D., Profesor dalam Bidang Ekonomi Pertanian dengan kepakaran pada ketahanan dan pola konsumsi pangan alternatif. 

Keilmuan ini menjadi sangat strategis dalam mendukung agenda Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat ketahanan pangan perkotaan, mendorong pemanfaatan pangan lokal, serta membangun sistem pangan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global.

Kedua, Prof. Dr. Chahyono, S.E., M.Si., Profesor dalam Bidang Manajemen dengan kepakaran inovasi manajemen dan keberlanjutan usaha ekonomi. 

Kontribusi keilmuan ini dinilai sangat penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperkuat daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Ketiga, Prof. Ir. Baharuddin, M.Si., Ph.D., Profesor dalam Bidang Sosial Ekonomi Pertanian dengan kepakaran tata kelola pembangunan pertanian berkelanjutan. 

Keahlian ini memiliki peran krusial dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Menurutnya Munafri, pengukuhan guru besar ini bukan sekadar pencapaian personal, tetapi juga momentum penting bagi penguatan kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan daerah.

"Atas nama Pemerintah Kota Makassar, saya menyampaikan selamat kepada para akademisi Universitas Bosowa yang hari ini resmi dikukuhkan sebagai Profesor," tutur orang nomor satu Kota Makassar, itu. 

Dia menekankan, bahwa gelar Profesor merupakan puncak pencapaian akademik yang tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang menuntut konsistensi, ketekunan, dedikasi, serta integritas keilmuan yang tinggi.

"Gelar Profesor adalah puncak pengabdian akademik. Ini adalah buah dari kerja keras, dedikasi, dan komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa, secara khusus mengungkapkan, keahlian para Profesor yang dikukuhkan, yang dinilainya memiliki keterkaitan langsung dengan program strategis Pemerintah Kota Makassar.

Ia menyebut, dari tiga Profesor yang dikukuhkan, seluruh keilmuannya sangat relevan dengan isu ketahanan pangan, penguatan UMKM, serta pembangunan pertanian berkelanjutan.

"Para Profesor ini, ilmunya sangat dibutuhkan di masyarakat. Tiga Profesor yang dikukuhkan hari ini keilmuannya berhubungan langsung dengan program-program Pemerintah Kota Makassar," ungkap Munafri.

Mantan Bos PSM itu menjelaskan, ketahanan pangan menjadi tantangan serius bagi Kota Makassar, sebagai ibu kota provinsi yang tidak memiliki lahan pertanian luas. 

Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, Makassar sangat bergantung pada daerah penyangga untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

"Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif dan inovasi untuk memastikan pasokan pangan tetap terjaga," jelasnya.

Appi juga mengapresiasi pemaparan Profesor di bidang ketahanan dan tata kelola pembangunan pertanian berkelanjutan, yang menurutnya memberikan gambaran konkret terkait solusi ketahanan pangan perkotaan. 

Munafri bahkan menyatakan akan mengundang Profesor terkait untuk duduk bersama membahas implementasi program secara nyata.

"Kita akan dorong program seperti urban farming, vertical farming, dan berbagai inovasi lainnya agar masyarakat bisa menjaga kemandirian pangan di tingkat rumah tangga dan lingkungan perkotaan," ujarnya.

Selain ketahanan pangan, Munafri juga menekankan kontribusi keilmuan  dalam bidang manajemen dan pengembangan UMKM.

Ketua Golkar Makassar itu menilai, pemaparan terkait inovasi dan tata kelola UMKM sangat relevan dengan kondisi ekonomi Kota Makassar.

Dikatakan, UMKM adalah motor penggerak ekonomi yang sangat kuat. Inovasi bukan lagi soal selera pemilik usaha, tetapi harus mengikuti selera pasar. Ini poin penting yang sering terlewat.

Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi UMKM di Makassar, di mana masih terdapat sekitar 60 persen UMKM yang berada dalam kondisi rentan atau mati suri.

Ditegaskan, Pemerintah Kota harus hadir secara aktif untuk menjaga keberlanjutan UMKM dan mendorong mereka naik kelas.

"Saya selalu mengatakan, ujung dari UMKM adalah ekspor. Ketika UMKM bisa ekspor, artinya tata kelola sudah berjalan dengan baik. Di sinilah kami membutuhkan peran akademisi untuk mendampingi dan merancang strategi bersama," bebernya. 

Sementara itu, Munafri menekankan pentingnya konsep keberlanjutan (sustainability) dalam pembangunan pertanian. 

Ia mengaitkan hal tersebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Kita tidak ingin pembangunan hanya dinikmati hari ini, sementara generasi berikutnya menunggu tanpa kepastian. Pertanian berkelanjutan adalah kunci," jelasnya kembali.

Munafri juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi, termasuk Internet of Things (IoT), dalam pengembangan pertanian perkotaan, mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki Kota Makassar.

Ujungnya adalah bagaimana teknologi berperan dalam proses pengembangan pertanian di wilayah perkotaan. 

"Inilah tantangan sekaligus peluang kita ke depan," tambahnya.

Di akhir sambutannya, Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam mewujudkan visi pembangunan kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. 

Ia berharap Universitas Bosowa terus memperkuat hilirisasi riset, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta menghadirkan karya-karya ilmiah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

"Saya berharap pengukuhan guru besar ini tidak hanya menjadi pencapaian akademik personal, tetapi juga menjadi tonggak penguatan peran Universitas Bosowa sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat," harapnya.(*)

Pemkot Makassar Matangkan Program Strategis 2026, Stadion Untia hingga Karebosi Ikon Baru

Makassar, Sigapnews.com– Pemerintah Kota Makassar melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai memfinalkan penyusunan dan penetapan Program Strategis Daerah (PSD) untuk tahun anggaran 2026.

Sejumlah proyek berskala besar yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan kota masuk dalam daftar usulan awal. 

Mulai dari pembangunan stadion, penataan Kawasan Karebosi, pembangunan Stadion Untia, hingga pembangunan dan peningkatan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan berupa puskesmas dan sekolah percontohan.

"Program-program yang telah dibahas ini masih berupa usulan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Selasa (6/1/2026).

Mantan Kepala Bappeda Kota Makassar itu mengatakan, pembahasan program-program prioritas tersebut telah dilakukan bersama TAPD dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. 

Pembahasan ini bertujuan untuk menyaring program yang benar-benar siap dilaksanakan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

"Selanjutnya akan dipresentasikan kepada bapak Wali Kota Makassar untuk ditentukan mana yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Daerah. Setelah itu, Bappeda akan menetapkannya secara resmi," jelas Andi Zulkifly.

Ia menjelaskan, penetapan Program Strategis Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator utama, seperti kebutuhan dan kemampuan anggaran, besarnya dampak terhadap masyarakat. 

Serta kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar.

Salah satu program utama yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 2026 adalah pembangunan stadion. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Makassar telah mengalokasikan anggaran untuk penyusunan feasibility study (FS) sebagai kajian akademik yang menilai urgensi, kelayakan, serta kebutuhan pembangunan stadion. 

"Kajian tersebut kini telah rampung dan menjadi dasar bagi pelaksanaan proyek," tuturnya. 

Lebih lanjut, mantan Kadis PTSP itu menuturkan bahwa pembangunan stadion direncanakan menggunakan skema multiyears yang berlangsung pada periode 2026 hingga 2027. 

Tahapan awal pelaksanaan dimulai dengan proses tender manajemen konstruksi (MK) guna menghasilkan konsep teknis dan basic design stadion. 

Setelah itu, dilakukan pematangan lahan di wilayah Ujung Pandang yang diperkirakan memakan waktu sepanjang tahun 2026.

Pekerjaan konstruksi fisik dijadwalkan mulai pada 2027, dengan target stadion dapat difungsikan pada 2028.

Dalam pelaksanaan proyek tersebut, Dinas Pekerjaan Umum (PU) ditetapkan sebagai leading sector. 

"Termasuk, pelaksanaannya juga melibatkan lintas OPD, termasuk dinas yang membidangi pertanahan, tata ruang, perizinan, lingkungan hidup, serta penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)," terangnya. 

Selain sektor olahraga, Pemerintah Kota Makassar juga mengusulkan pembangunan Sekolah percontohan pada sektor pendidikan sebagai bagian dari Program Strategis Daerah 2026. 

Direncanakan akan dibangun satu unit sekolah percontohan yang asetnya berada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan, sementara pelaksanaan konstruksi fisik dilakukan oleh Dinas PU. 

"Sekolah ini diharapkan menjadi model pengembangan mutu pendidikan dan rujukan bagi sekolah unggulan lainnya di Kota Makassar," harapnya.

Program strategis lainnya adalah penyelesaian pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Makassar Government Center (MGC) yang hingga kini belum rampung sepenuhnya.

Dimana, penyelesaian proyek ini mencakup seluruh lantai bangunan serta pengerjaan interior, sehingga sejumlah OPD dapat segera dipindahkan dan pelayanan publik dapat terintegrasi dalam satu pusat layanan terpadu.

Tak kala penting kata Zulkifly, Pemkot Makassar juga tetap melanjutkan program Seragam Gratis yang dijadwalkan mulai dilaksanakan pada awal 2026. 

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pada tahun 2025, pemerintah berencana melakukan perbaikan mekanisme pengadaan barang dan jasa agar lebih efektif, efisien, dan tepat waktu. 

"Pembahasan mekanisme baru tersebut telah melibatkan Dinas Pendidikan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta tim teknis terkait," beber Zulkifly.

Kemudian, pada sektor penataan kota, penataan Kawasan Karebosi kembali diusulkan sebagai proyek strategis daerah dengan skema multiyears. 

Meski sebelumnya sempat mengalami perubahan desain setelah dilakukan peninjauan ulang, tahapan tender serta pendampingan pengadaan telah masuk dalam perencanaan. 

Pemerintah berharap proyek ini dapat berjalan sesuai dengan visi pengembangan ruang publik Kota Makassar.

Sementara pada sektor kesehatan, pembangunan Puskesmas Pampang Baru juga masuk dalam daftar Program Strategis Daerah tahun 2026. 

Seluruh tahapan perencanaan proyek ini telah diselesaikan pada 2025. Namun, keterbatasan waktu membuat pelaksanaan fisik baru dapat dilakukan pada 2026.

"Selain itu, beberapa puskesmas lain, seperti di Kecamatan Biringkanaya dan Sudiang, masih berada dalam tahap kajian dan review kelayakan pelaksanaan," tutur mantan Camat Ujung Pandang itu.

Hal ini dinilai penting karena program prioritas yang tidak terlaksana berpotensi berdampak pada penilaian publik serta pengawasan dari lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dia juga menekankan, Pemkot tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, juga memberikan perhatian serius terhadap pengamanan aset daerah melalui percepatan sertifikasi. 

Pada tahun 2026, sertifikasi aset tanah dan bangunan, khususnya yang digunakan untuk pelayanan publik, menjadi salah satu prioritas pemerintah kota.

Saat ini, Pemerintah Kota Makassar tercatat memiliki sekitar 6.000 aset daerah. Namun, sekitar 4.000 aset di antaranya masih belum bersertifikat. 

Dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan sumber daya, pemerintah menetapkan skala prioritas sertifikasi yang meliputi kantor pelayanan publik, kantor SKPD, kantor kecamatan, sekolah, puskesmas, serta aset di wilayah kepulauan.

Sebanyak 38 bangunan kantor direncanakan mulai masuk proses sertifikasi sejak awal Januari 2026, dengan target penyelesaian dalam waktu satu tahun. 

Langkah ini juga merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengamanan aset milik Pemerintah Kota Makassar.

Ia menegaskan, secara keseluruhan, perencanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar pada tahun anggaran 2026 mencakup sekitar 16 program prioritas. 

Seluruh program tersebut masih dalam tahap perancangan dan akan diseleksi secara ketat oleh Wali Kota Makassar untuk ditetapkan sebagai prioritas utama.

"Seleksi dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan setiap program agar seluruh program strategis yang ditetapkan benar-benar dapat direalisasikan," tukasnya. (*)

Menggugah Kesadaran di Pergantian Tahun: Ketua JOIN Soppeng Tekankan Makna Tahun Baru sebagai Momentum Refleksi dan Komitmen

Ketua JOIN Soppeng Herwan, SH, M.Si (ist). 

Soppeng, Sigapnews.com, Pergantian Tahun Baru 2026 tidak seharusnya dimaknai sekadar sebagai perubahan angka dalam kalender atau momen perayaan seremonial semata. 

Lebih dari itu, tahun baru merupakan waktu yang tepat untuk melakukan refleksi diri, memperbaiki kualitas hidup, serta memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kabupaten Soppeng, Herwan, SH, M.Si, dalam refleksinya menyambut Tahun Baru 2026, Rabu (31/12/2025). 

Ia menilai bahwa euforia pergantian tahun sering kali lebih didominasi oleh pesta, hiburan, dan kembang api, sementara esensi mendalam dari pergantian waktu justru kerap terabaikan.

Menurut Herwan, tahun baru sejatinya adalah momentum penting bagi setiap individu untuk berhenti sejenak dari rutinitas, menoleh ke belakang, serta mengevaluasi perjalanan hidup yang telah dilalui selama setahun terakhir.

“Tahun baru seharusnya menjadi momen introspeksi. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apa saja yang sudah kita lakukan sepanjang tahun, apa yang berhasil kita capai, dan apa yang masih perlu diperbaiki ke depan,” ujar Herwan.

Ia menegaskan bahwa refleksi diri menjadi langkah awal yang sangat penting agar seseorang tidak terus mengulangi kesalahan yang sama. 

Dengan evaluasi yang jujur dan terbuka, setiap individu diharapkan mampu merancang langkah yang lebih baik di masa mendatang, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun profesional.

Lebih lanjut, Herwan juga menyoroti persoalan komitmen dan janji yang sering kali diucapkan namun tidak diiringi dengan kesungguhan untuk menepatinya. 

Menurutnya, janji bukan sekadar rangkaian kata, melainkan tanggung jawab moral yang mencerminkan integritas seseorang.

“Janji yang pernah kita ucapkan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, seharusnya diupayakan untuk dipenuhi. Dari situlah kepercayaan tumbuh. Komitmen adalah cerminan integritas dan karakter,” tegasnya.

Ia menilai bahwa kepercayaan merupakan fondasi utama dalam setiap hubungan, baik antarindividu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa komitmen yang kuat, berbagai rencana dan tujuan bersama akan sulit terwujud.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua JOIN Soppeng, Herwan memberikan perhatian khusus terhadap peran dan tanggung jawab insan pers, terutama jurnalis online. 

Ia menegaskan bahwa komitmen dan integritas memiliki makna yang jauh lebih besar bagi seorang jurnalis karena berkaitan langsung dengan kepercayaan publik.

Menurutnya, di era digital saat ini, arus informasi bergerak sangat cepat dan tidak jarang diwarnai oleh penyebaran hoaks serta informasi yang menyesatkan. 

Kondisi tersebut menuntut jurnalis untuk semakin profesional dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

“Insan pers memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

"Kecepatan memang penting, tetapi akurasi dan keberimbangan jauh lebih utama,” katanya.

Herwan mengingatkan agar jurnalis online, khususnya di Kabupaten Soppeng, tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan tidak terjebak pada sensasi semata demi mengejar klik atau popularitas.

Selain refleksi dan komitmen, Herwan juga mengajak masyarakat untuk meninggalkan berbagai hal negatif yang terjadi di tahun sebelumnya. 

Kesalahan, kebiasaan buruk, konflik, serta pengalaman yang tidak membawa kebaikan, menurutnya, tidak seharusnya terus dibawa ke tahun yang baru.

“Apa yang tidak baik di tahun lalu, buanglah. Jangan dijadikan beban. Jadikan pengalaman itu sebagai pelajaran agar kita bisa melangkah lebih ringan dan lebih bijak di tahun yang baru,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah dan memperbaiki diri. 

Tahun baru, kata dia, adalah simbol harapan dan peluang untuk memulai sesuatu yang lebih baik.

Herwan berharap, di tahun 2026, jurnalis online di Soppeng dapat semakin berperan aktif sebagai pilar informasi yang mencerdaskan masyarakat.  

Selain itu, insan pers juga diharapkan mampu menjadi mitra kritis dalam pembangunan daerah dengan tetap mengedepankan kepentingan publik.

Menutup refleksinya, Herwan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyambut Tahun Baru 2026 dengan semangat baru, niat yang lebih baik, serta tekad untuk terus memberi manfaat bagi sesama.

“Mari kita jadikan tahun baru ini sebagai titik awal untuk berubah ke arah yang lebih baik, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan optimisme demi masa depan yang lebih cerah,” tutupnya.

Pergantian Tahun Baru 2026 diharapkan menjadi momentum kebangkitan semangat bagi masyarakat Soppeng untuk terus melangkah maju, menjaga nilai kebersamaan, serta membangun perubahan positif di berbagai aspek kehidupan.

(Yun) 

Rp20 Miliar per Tahun untuk PPPK Paruh Waktu: Alarm Dini bagi APBD Daerah

Soppeng, Sigapnews.com, Estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp20 miliar per tahun untuk pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi sinyal penting dalam membaca arah dan daya tahan APBD daerah. Rabu (31/12/2025). 

Dalam kerangka ekonomi pemerintahan, angka tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai statistik biasa, melainkan sebagai alarm dini fiskal yang menuntut kewaspadaan kebijakan.

Belanja gaji memiliki karakter yang khas: bersifat wajib, berulang, dan sulit dikurangi. Ketika sebuah kebijakan kepegawaian mulai menyerap puluhan miliar rupiah setiap tahun, maka konsekuensinya bukan hanya pada tahun berjalan, tetapi pada struktur anggaran jangka menengah. 

Di titik inilah logika fiskal bekerja—setiap penambahan belanja rutin hari ini otomatis mengurangi ruang pilihan anggaran di masa depan.

Secara teoritis, belanja transisi seharusnya bersifat sementara dan terukur. Namun tanpa desain kebijakan yang jelas, belanja tersebut berisiko berubah menjadi komitmen permanen. Ketika komitmen itu telah tertanam dalam APBD, koreksi menjadi jauh lebih sulit, bahkan ketika kondisi fiskal daerah mengalami tekanan.

Rp20 miliar per tahun juga harus dibaca dalam konteks peluang yang hilang (opportunity cost). Dana sebesar itu, jika tidak dikelola dengan cermat, berpotensi menggeser alokasi belanja untuk pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan publik, maupun program ekonomi produktif. Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya mampu membayar, tetapi apa yang harus dikorbankan.

Karena itu, perencanaan jangka menengah menjadi kunci. Pemerintah daerah dituntut menyusun peta jalan yang jelas: berapa lama skema ini dijalankan, bagaimana mekanisme evaluasinya, dan apa indikator keberhasilannya. Tanpa peta jalan tersebut, kebijakan kepegawaian berisiko berjalan otomatis, sementara APBD menanggung beban tanpa kendali strategis.

Alarm dini fiskal bukanlah ajakan untuk menghentikan kebijakan, melainkan peringatan agar kebijakan dijalankan dengan disiplin anggaran. Dalam praktik tata kelola modern, kehati-hatian fiskal justru menjadi syarat utama agar kebijakan sosial dan kepegawaian dapat bertahan dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, kemampuan APBD bukan hanya diukur dari besarnya pendapatan, tetapi dari kecermatan mengelola kewajiban. Rp20 miliar per tahun untuk PPPK Paruh Waktu adalah angka yang sah secara kebijakan, namun hanya akan menjadi rasional secara ekonomi jika diiringi perencanaan matang, evaluasi berkala, dan keberanian menjaga keseimbangan antara kepastian sosial dan ketahanan fiskal daerah.

(Yun) 

Polres Soppeng Catat Lonjakan Kasus Kriminal, Restorative Justice Dominasi Penyelesaian

Soppeng Sigapnews.com Kepolisian Resor (Polres) Soppeng menggelar konferensi pers akhir tahun, memaparkan kinerja penegakan hukum selama 2025. Data yang dirilis menunjukkan lonjakan signifikan jumlah kasus kriminal yang ditangani, dari 335 kasus pada 2024 menjadi 524 kasus di tahun ini.Selasa 30-12-2025

Dalam paparannya di Aula Tantya Sudhirajati, Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.K., menyatakan peningkatan tersebut tidak lepas dari tingginya laporan masyarakat, khususnya untuk kasus penipuan digital. Meski begitu, pendekatan Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif tetap mendominasi metode penyelesaian.

Pendekatan Restorative Justice masih menjadi prioritas dalam penyelesaian perkara tertentu, khususnya yang memungkinkan diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan, jelas Kapolres Aditya dalam keterangan resminya.

RJ Atasi 331 Perkara, Penipuan Digital Jadi Ancaman Serius

Dari total 524 kasus yang ditangani sepanjang 2025, sebanyak 331 perkara (63,2%) diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice. Sementara itu, 85 perkara berkasnya telah lengkap (P-21), 100 perkara dinyatakan Tidak Cukup Bukti (TCB), dan 8 perkara diselesaikan dengan cara lain.

Di luar pendekatan RJ, polisi menyoroti maraknya kasus penipuan yang memanfaatkan teknologi, khususnya melalui pesan singkat (SMS) dan aplikasi percakapan WhatsApp. Modus ini masih mendominasi laporan dari masyarakat.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap SMS atau WhatsApp yang menjanjikan hadiah, bantuan, atau keuntungan tertentu tanpa kejelasan sumber dan kebenarannya, tegas Kapolres Aditya.

Antisipasi Perubahan KUHP dan Penindakan Tegas Oknum Polisi

Menghadapi tahun 2026, Polres Soppeng telah menyiapkan langkah antisipasi menyusul pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Kasat Reskrim Polres Soppeng AKP Dodie Rama Putra mengatakan, perubahan ini akan membawa pergeseran paradigma. "Ke depan, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pidana penjara atau denda, tetapi juga memungkinkan penerapan sanksi hukum berupa kerja sosial," ungkapnya.

Tak hanya mengawasi masyarakat, Kapolres juga menekankan komitmennya membersihkan institusi dari oknum yang melakukan pelanggaran. Beberapa anggota Polres Soppeng yang terbukti melanggar, termasuk meninggalkan tugas dan penyalahgunaan narkoba, telah dikenai sanksi berat.

Tidak ada toleransi bagi anggota yang melanggar aturan. Ada yang dikenakan sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat,tegas Kapolres Aditya.

Resmi Dilaporkan, PRI Desak Kejati Sulsel Usut Dugaan Korupsi di RSUD Anwar Makkatutu Bantaeng

 

Makassar, Sigapnews.com, Dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran di RSUD Anwar Makkatutu, Kabupaten Bantaeng, kini memasuki babak baru. Lembaga kajian dan pemantau kebijakan publik Public Research Institute (PRI) secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel).Senin (29/12/2025). 

Laporan tersebut memuat sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa rumah sakit, meliputi instalasi gizi, instalasi farmasi, serta pengadaan alat kesehatan. PRI menduga praktik tersebut melibatkan oknum pimpinan rumah sakit dan pihak rekanan tertentu, serta telah berlangsung selama beberapa tahun.

Direktur Eksekutif PRI, Muh. Abduh Azizul Gaffar, mengatakan pelaporan ini merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara, khususnya di sektor pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

“Kami melihat ada pola penyimpangan yang tidak bisa dibiarkan. Rumah sakit daerah seharusnya menjadi tempat pelayanan masyarakat, bukan ladang bancakan anggaran,” ujar Abduh dalam keterangannya.

Abduh menegaskan, laporan yang disampaikan ke Kejati Sulsel disusun berdasarkan hasil kajian mendalam, investigasi lapangan, serta penelusuran informasi dan dokumen dari sejumlah sumber yang dinilai dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, dugaan yang ditemukan tidak sekadar berkaitan dengan kesalahan prosedural, melainkan mengarah pada penyalahgunaan kewenangan dan praktik yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Indikasinya kuat dan berulang. Ini bukan persoalan administratif, tetapi dugaan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Salah satu temuan utama PRI berkaitan dengan kegiatan instalasi gizi RSUD Anwar Makkatutu. Pengadaan dengan nilai anggaran ratusan juta rupiah tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

PRI menduga proses pengadaan tidak melalui mekanisme e-katalog sebagaimana diwajibkan, serta terjadi pengondisian rekanan sejak tahap awal perencanaan.

“Kami menemukan indikasi bahwa rekanan sudah ditentukan sejak awal. Prinsip transparansi dan persaingan sehat patut dipertanyakan,” ungkap Abduh.

Selain instalasi gizi, PRI juga menyoroti pengelolaan instalasi farmasi. Salah satu perusahaan rekanan, PT Sanzaya Medika Pratama, diduga melakukan mark-up harga obat secara signifikan, bahkan mencapai lebih dari 300 persen dibandingkan harga pasar.

PRI menilai selisih harga tersebut tidak wajar dan berpotensi melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Jika harga obat dinaikkan secara tidak rasional dan dilakukan berulang, maka itu jelas merugikan keuangan negara dan masyarakat sebagai pengguna layanan,” kata Abduh.

Dalam pengadaan alat kesehatan, PRI mencatat adanya dugaan praktik monopoli dan pengaturan pemenang proyek. Rekanan tertentu diduga kerap memenangkan pengadaan secara berulang tanpa proses persaingan yang sehat.

Bahkan, terdapat indikasi adanya intervensi dari oknum pimpinan rumah sakit serta dugaan pemberian keuntungan tertentu sebagai imbalan atas pengaturan proyek.

“Pengadaan alkes seharusnya terbuka dan kompetitif. Jika dikuasai segelintir pihak, maka patut diduga ada persekongkolan,” ujarnya.

Tak hanya soal pengadaan, PRI juga menyampaikan dugaan serius terkait adanya peredaran obat tanpa izin yang disinyalir digunakan untuk tujuan pengguguran kandungan dan diduga melibatkan oknum internal rumah sakit.

Abduh menyebut dugaan ini sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan aspek hukum pidana, etika medis, serta keselamatan pasien.

“Ini persoalan serius yang harus ditangani secara profesional dan menyeluruh oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.

PRI mendesak Kejati Sulsel untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan langkah penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan independen. Seluruh pihak yang diduga terlibat, baik dari internal rumah sakit maupun pihak swasta, diminta untuk diperiksa tanpa pandang bulu.

PRI juga meminta Kejati Sulsel melakukan supervisi terhadap Kejaksaan Negeri Bantaeng, menyusul dugaan adanya upaya melemahkan proses hukum.

“Kami berharap penegakan hukum berjalan lurus dan tidak terpengaruh oleh lobi, tekanan politik, maupun kepentingan tertentu. Negara tidak boleh kalah oleh praktik korupsi,” pungkas Abduh.

(Red)

Wabup Soppeng Ir. Selle KS Dalle Diganjar Ucapan Spesial dari Keluarga Besar SDN 7 Salotungo pada Usia 53 Tahun

Soppeng, Sigapnews.com, Keluarga Besar SDN 7 Salotungo menyampaikan ucapan selamat dan doa terbaik atas milad ke-53 Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas dedikasi serta pengabdian beliau dalam mendukung pembangunan Kabupaten Soppeng, khususnya pada sektor pendidikan dan penguatan kualitas sumber daya manusia.

Ucapan tersebut disampaikan sebagai wujud refleksi dan penghargaan terhadap perjalanan kepemimpinan Ir. Selle KS Dalle yang dinilai konsisten menunjukkan komitmen kuat terhadap pelayanan publik yang berlandaskan nilai kemanusiaan, integritas, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

Kepala SDN 7 Salotungo, Abd Asis, S.Pd.I, mewakili seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, menyampaikan bahwa sosok Wakil Bupati Soppeng dipandang sebagai figur pemimpin yang memiliki kepedulian nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan serta pembinaan karakter generasi muda di Kabupaten Soppeng.

Menurutnya, perhatian pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan tidak hanya tercermin melalui kebijakan formal, tetapi juga melalui dukungan moral dan keberpihakan pada penguatan nilai-nilai pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan peradaban.

“Sebagai insan pendidikan, kami melihat Ir. Selle KS Dalle sebagai pemimpin yang memahami pentingnya pendidikan dalam membentuk generasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Komitmen beliau menjadi energi positif bagi sekolah-sekolah di daerah,” ungkap Abd Asis.

Memasuki usia ke-53, Ir. Selle KS Dalle dinilai berada pada fase kematangan kepemimpinan yang ditandai dengan akumulasi pengalaman, kejernihan berpikir, serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan strategis.

Dalam perspektif pendidikan, fase ini menjadi titik penting lahirnya kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sarat dengan nilai etik, humanis, dan berorientasi jangka panjang.

Keluarga Besar SDN 7 Salotungo memaknai milad ini bukan semata sebagai perayaan bertambahnya usia, melainkan sebagai momentum reflektif atas kontribusi nyata seorang pemimpin daerah dalam meneguhkan nilai-nilai pelayanan publik yang berkeadaban.

Pendidikan sebagai fondasi peradaban, lanjutnya, membutuhkan kehadiran pemimpin yang mampu membaca dinamika zaman, memahami kebutuhan riil di lapangan, serta menjembatani visi besar pembangunan daerah dengan realitas sosial masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Keluarga Besar SDN 7 Salotungo turut mendoakan agar Ir. Selle KS Dalle senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, serta keteguhan integritas dalam menjalankan amanah sebagai Wakil Bupati Soppeng.

Harapannya, setiap kebijakan yang diambil ke depan terus berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan karakter peserta didik, serta peningkatan martabat masyarakat secara menyeluruh.

Lebih jauh, pihak sekolah menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan sebagai kunci utama dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing.

Dukungan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan sekolah diyakini akan melahirkan generasi Soppeng yang cerdas, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan masa depan.

Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi tersebut, Keluarga Besar SDN 7 Salotungo optimistis Kabupaten Soppeng akan terus tumbuh dan berkembang di atas fondasi ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, serta kepemimpinan daerah yang visioner dan tercerahkan.

(Yun)

Ketulusan Aiptu Muhammad Ishak, Mengabdi dengan Hati, Berpangkat dengan Prestasi

Soppeng, Sigapnews.com, Ketulusan dalam mengabdi dan bekerja dengan hati kembali membuahkan hasil. Sosok anggota Kepolisian Resor (Polres) Soppeng, Polda Sulawesi Selatan, yang dikenal sederhana, humanis, dan dekat dengan masyarakat, kembali mencuri perhatian publik.

Adalah Aipda Muhammad Ishak, S.Sos, yang saat ini menjabat sebagai Danpos Lantas Cabenge Polres Soppeng, resmi menerima kenaikan pangkat menjadi Ajun Inspektur Polisi Dua (Aiptu).

Kenaikan pangkat tersebut menjadi bentuk penghargaan institusi Polri atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian yang telah ia tunjukkan selama bertugas.

Tidak semata dinilai dari kinerja formal, capaian ini juga mencerminkan pengakuan atas nilai-nilai kemanusiaan dan ketulusan yang secara konsisten ia terapkan dalam kesehariannya sebagai aparat penegak hukum.

Nama Aiptu Muhammad Ishak bukanlah sosok asing bagi masyarakat Soppeng. Beberapa tahun lalu, ia sempat menjadi perbincangan luas di media sosial setelah sebuah video memperlihatkan dirinya ikut menggali kubur bersama warga di salah satu pemakaman umum. Saat itu, ia masih mengenakan seragam dinas lengkap.

Aksi spontan tersebut menuai banyak pujian dari warganet. Banyak yang menilai, tindakan itu mencerminkan figur polisi yang benar-benar hadir di tengah masyarakat, menyatu tanpa sekat jabatan maupun atribut kedinasan.

Kepada awak media, Minggu (28/12/2025), Aiptu Muhammad Ishak mengungkapkan rasa syukur mendalam atas kepercayaan dan penghargaan yang diberikan institusi kepadanya. Ia menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukanlah tujuan utama dalam pengabdiannya sebagai anggota Polri.

“Alhamdulillah, dengan keikhlasan mengabdi kepada masyarakat, dedikasi, serta loyalitas dalam bertugas, saya mendapatkan percepatan kenaikan pangkat selama tiga periode, dari Aipda menjadi Aiptu,” ungkapnya dengan penuh kerendahan hati.

Pria yang merupakan mantan personel Pasukan Brimob Polda Sulawesi Selatan ini dikenal sebagai sosok yang disiplin, pekerja keras, dan tidak pernah membeda-bedakan masyarakat dalam memberikan pelayanan maupun bantuan.

Dalam menjalankan tugas di bidang lalu lintas maupun di luar jam dinas, Aiptu Muhammad Ishak kerap terlibat langsung dalam berbagai kegiatan sosial. Mulai dari kerja bakti, pendampingan warga yang mengalami musibah, hingga hadir dalam momen duka cita masyarakat.

Bagi Aiptu Muhammad Ishak, profesi polisi bukan sekadar pekerjaan, melainkan sebuah amanah dan ladang ibadah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Pengabdianku adalah ibadahku. Apa yang saya lakukan semata-mata karena tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa viralitas bukanlah tujuan dari setiap tindakan yang ia lakukan. Menurutnya, yang terpenting adalah kehadiran polisi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik dalam situasi resmi maupun dalam kondisi kemanusiaan.

“Bekerja dengan ikhlas saja. Soal dikenal atau tidak, itu bukan tujuan. Yang penting masyarakat merasakan kehadiran kita,” tambahnya.

Kenaikan pangkat yang diraih Aiptu Muhammad Ishak turut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Ketua Investigasi dan Monitoring LHI, Mahmud Cambang, menilai bahwa sosok tersebut merupakan contoh nyata polisi humanis yang bekerja dengan hati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

“Beliau adalah representasi polisi yang menjalankan tugas bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai pengabdian sejati kepada masyarakat,” ujar Mahmud.

Dengan capaian tersebut, Aiptu Muhammad Ishak berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjadi motivasi bagi rekan-rekan sesama anggota Polri untuk bekerja lebih profesional, humanis, dan penuh empati.

“Saya berharap apa yang saya capai ini bisa menjadi penyemangat untuk terus bekerja lebih baik dan tetap rendah hati dalam menjalankan tugas,” pungkasnya.

Kisah Aiptu Muhammad Ishak kembali menegaskan bahwa ketulusan, keikhlasan, dan pengabdian tanpa pamrih tidak pernah luput dari perhatian. Nilai-nilai tersebut akan selalu mendapatkan tempat terhormat, baik di mata masyarakat maupun institusi yang dilayani.

(Yun)

Akademisi Nilai Kebijakan Mentan Amran Ubah Arah Pembangunan Pangan Nasional

Jakarta, Sigapnews.com, Upaya mewujudkan swasembada pangan nasional kini memasuki fase transformasi yang lebih komprehensif. Kebijakan pertanian tidak lagi diposisikan semata sebagai program pemerintah jangka pendek, tetapi sebagai fondasi pembangunan ekosistem pangan yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Akademisi Universitas Andalas, Muhammad Makky, menilai arah kebijakan yang ditempuh Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudayono menunjukkan perubahan mendasar dalam tata kelola sektor pangan nasional. Negara hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penggerak ekosistem yang memastikan seluruh rantai produksi dari hulu hingga hilir berjalan secara seimbang.

“Ini strategi bisnis yang dirancang oleh Pak Menteri. Kita melihat program yang dirancang ini bukan berbasis government project, tapi sudah mempertimbangkan skala bisnis,” kata Makky dalam forum diskusi seperti dikutip pada Jumat (26/12/2025).

Menurutnya, transformasi ini terlihat dari fokus pemerintah dalam menciptakan kepastian usaha di sektor pertanian. Kepastian tersebut menjadi faktor kunci untuk menjaga stabilitas produksi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat posisi petani dalam sistem pangan nasional.

Ia menjelaskan bahwa penguatan ekosistem pangan dilakukan melalui berbagai intervensi terintegrasi, mulai dari penyediaan sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian, hingga penguatan sistem distribusi dan cadangan pangan. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan produksi pangan nasional tetap stabil di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika global.

“Pemerintah menyiapkan pupuk, benih, mesin-mesin pertanian, dan program seperti optimasi lahan atau rehabilitasi lahan pertanian. Ini cukup penting karena produktivitas kita bisa meningkat dengan jaminan suplai air dan sistem drainase yang baik, bahkan di musim kering maupun saat curah hujan ekstrem,” jelasnya.

Makky menambahkan, perbaikan tata kelola juga tercermin dari upaya penyederhanaan layanan bagi petani. Akses yang lebih mudah terhadap pupuk, benih, dan alat mesin pertanian membuka peluang peningkatan produksi sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam sektor pertanian.

“Dengan proses yang sederhana, lebih fleksibel, dan rantai birokrasi yang pendek, masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengakses pupuk subsidi kini bisa lebih mudah. Begitu juga dengan bantuan alsintan atau kebutuhan benih,” terangnya.

Lebih jauh, ia menilai kehadiran pemerintah dalam mengawal distribusi dan menjaga stabilitas harga merupakan bagian dari upaya melindungi produsen dan konsumen secara bersamaan. Dengan pengelolaan stok pangan dan pengawasan pasar yang kuat, fluktuasi harga dapat ditekan dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh.

“Di sini bukan hanya memberikan kepastian jaminan keuntungan dan kemudahan memperoleh aset, tetapi juga adanya intervensi langsung yang menyebabkan masyarakat merasa dikawal dan diperhatikan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, faktor lain yang menjadi kunci adalah pemberian insentif kepada para produsen, yakni petani. Insentif tersebut diberikan dalam bentuk penjaminan harga hasil panen sehingga petani mendapatkan kepastian keuntungan di akhir produksi.

“Insentif diberikan dalam bentuk penjaminan harga. Ini adalah satu kunci karena dengan harga yang terjamin, ada kepastian keuntungan yang akan diperoleh di akhir produksi,” ucapnya.

Menurut Makky, pendekatan ekosistem ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Selain mendorong peningkatan produksi, kebijakan tersebut juga membangun kepercayaan pelaku usaha tani dan membuka ruang bagi regenerasi petani. Ia menegaskan bahwa transformasi kebijakan pertanian yang tengah berjalan menjadi langkah strategis dalam menyiapkan sektor pangan nasional yang adaptif, mandiri, dan mampu menjawab tantangan masa depan.

Untuk diketahui, sektor pertanian terus menunjukkan kemajuan pesat. Berbagai kebijakan dan program strategis dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, menyejahterakan petani, dan mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Proyek Aspal Rp400 Juta di Sawakong Diduga Sarat Penyimpangan, Ketebalan Jalan Hanya Separuh dari RAB

Takalar, Sigapnews.com, Proyek pengaspalan jalan desa di Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, yang menelan anggaran sekitar Rp400 juta dari APBD Perubahan 2025, diduga kuat bermasalah. 

Pekerjaan yang baru saja rampung tersebut kini menjadi sorotan tajam mahasiswa lantaran ketebalan dan kualitas aspal diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Proyek yang dikerjakan oleh CV Apar Prima Perkasa itu berlokasi di ruas jalan pemukiman warga. Namun, alih-alih menghadirkan infrastruktur yang kokoh dan tahan lama, hasil pekerjaan justru memunculkan kecurigaan adanya pengurangan volume pekerjaan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Dugaan tersebut diungkapkan oleh Aliansi Pelajar Mahasiswa Indonesia (ASMAN PS) setelah melakukan pemantauan dan pengukuran langsung di lapangan pada Kamis (26/12/2025).

“Dalam dokumen RAB, lapisan AC-BC seharusnya setebal 4 cm dan AC-WC setebal 3 cm, total 7 cm. Tapi fakta di lapangan sangat jauh berbeda,” ungkap Asman, perwakilan ASMAN PS, Jumat (27/12/2025).

Ketebalan Diduga Dipangkas Lebih dari 50 Persen

Menurut Asman, secara visual kondisi aspal tampak tipis dan tidak meyakinkan. Dugaan tersebut kemudian diperkuat melalui pengukuran manual di beberapa titik ruas jalan.

“Hasil pengukuran kami menunjukkan AC-BC hanya sekitar 2 cm dan AC-WC sekitar 1 cm. Totalnya hanya 3 cm. Artinya, ketebalan aspal diduga dipangkas lebih dari 50 persen dari spesifikasi,” tegasnya.

Ia menilai kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai kesalahan teknis biasa, melainkan mengarah pada indikasi penyimpangan pekerjaan yang harus diusut secara serius.

“Kalau ketebalan dikurangi sejauh ini, jelas bukan kebetulan. Ini berpotensi merugikan daerah dan patut dicurigai sebagai praktik yang disengaja,” lanjut Asman.

Risiko Jalan Cepat Rusak dan Pemborosan Anggaran

ASMAN PS memperingatkan bahwa pengurangan ketebalan lapisan aspal akan berdampak langsung pada daya tahan jalan. Terlebih, ruas jalan tersebut kerap dilalui kendaraan bermuatan berat dan sebelumnya sudah lama tidak mendapat perbaikan.

“AC-BC adalah lapisan struktural utama. Kalau dibuat tipis, jalan pasti cepat rusak. Bisa jadi belum setahun sudah berlubang. Ujung-ujungnya pemerintah kembali menganggarkan perbaikan. Ini sama saja pemborosan uang rakyat,” katanya.

Pengawasan PUPR Dipertanyakan

Tak hanya menyoroti kontraktor pelaksana, ASMAN PS juga mempertanyakan peran Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Takalar selaku penanggung jawab teknis dan pengawas pekerjaan.

“Mustahil pekerjaan seperti ini lolos tanpa pengawasan. Pertanyaannya, apakah pengawasan tidak dilakukan, atau dilakukan tapi dibiarkan?” sindir Asman.

Ia menegaskan, lemahnya pengawasan berpotensi menyeret pihak-pihak tertentu ke dalam dugaan kelalaian atau bahkan pembiaran.

Sempat Cekcok di Lapangan

Asman mengungkapkan bahwa saat melakukan pemantauan, dirinya sempat terlibat adu argumen dengan oknum pengawas proyek serta salah satu pihak dari Pemerintah Desa Sawakong.

“Saya hanya mempertanyakan kualitas dan ketebalan aspal, tapi justru mendapat respons tidak kooperatif. Padahal ini proyek publik yang dananya dari uang rakyat,” ujarnya.

Desak APH Turun Tangan, Aksi Digelar

Atas temuan tersebut, ASMAN PS mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kejaksaan dan Inspektorat, untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut, mulai dari dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pengawasan.

“Kami mendesak audit teknis dan audit anggaran. Jika terbukti tidak sesuai RAB, harus ada sanksi tegas,” kata Asman.

Ia juga memastikan bahwa pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin mendatang di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Takalar dan Kejaksaan Negeri Takalar sebagai bentuk kontrol sosial.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Takalar, CV Apar Prima Perkasa, maupun PPK proyek belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pengurangan ketebalan dan kualitas pekerjaan tersebut.

(Tim) 

Anggota MPR RI Bambang Soesatyo, Apresiasi Terobosan Mentan Amran Tahun 2025

Jakarta, Sigapnews.com,– Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo (Bamsoet), memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai terobosan yang dilakukan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sepanjang tahun 2025. Di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi tantangan multidimensional, mulai dari bencana ekologis di Sumatera hingga pelemahan daya beli masyarakat, inisiatif Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai menjadi oase sekaligus solusi nyata bagi penguatan ekonomi nasional.

Bamsoet menyoroti langkah berani Mentan Amran dalam menyusun strategi transformasi dan investasi sektor pertanian yang berdampak langsung pada akar rumput. Salah satu yang paling menonjol adalah konsistensi dalam hilirisasi produk pertanian.

“Inisiatif Kementerian Pertanian dalam mengkreasi kebijakan yang solutif sangat layak dicermati dan dijadikan contoh. Hilirisasi produk pertanian yang diusung Menteri Amran bukan sekadar wacana, melainkan langkah strategis yang terbukti mampu menciptakan hingga delapan juta lapangan kerja baru. Ini adalah jawaban konkret di tengah ancaman pengangguran,” ujar Bamsoet saat merefleksikan catatan akhir tahun 2025.

Menyongsong pergantian tahun dari 2025 memasuki tahun 2026, Bamsoet mencatat bahwa Indonesia masih berselimutkan dukacita mendalam akibat bencana di Sumatera (Aceh, Sumut, dan Sumbar) yang berdampak pada 3,3 juta jiwa. Di sisi lain, kinerja perekonomian nasional sedang dalam tekanan, ditandai dengan angka pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025 menurut data BPS.

Sektor UMKM dan manufaktur pun mengalami tekanan hebat akibat gempuran produk impor ilegal. Karena itulah, menurut Bamsoet, diperlukan sinergi kuat antara kementerian teknis untuk menciptakan lapangan kerja dan melindungi pasar domestik.

“Inisiatif Menteri Pertanian dalam mendorong produktivitas dalam memerangi penyelundupan adalah kombinasi solutif untuk mereduksi kompleksitas persoalan sekarang. Kita berharap di tahun 2026, para pembantu Presiden semakin kreatif menggagas inisiatif baru,” lanjutnya.

Sebagai informasi, strategi hilirisasi dan investasi pertanian yang tengah digarap Mentan Amran senilai Rp 371 triliun yang difokuskan pada 14 komoditas strategis.

Komoditas tersebut mencakup sektor perkebunan dan pangan unggulan seperti kelapa sawit, kelapa (untuk VCO dan santan), tebu, kakao, kopi, lada, pala, jambu mete, hingga gambir. Inisiatif ini diproyeksikan tidak hanya meningkatkan nilai tambah hingga ratusan kali lipat, tetapi juga mampu menyerap sekitar 8,6 juta tenaga kerja.

Mentan Amran dalam berbagai kesempatan di Desember 2025 mengatakan hilirisasi pertanian sebagai upaya meningkatkan kesejateraan petani lokal.

“Kita tidak boleh lagi membiarkan kekayaan alam kita keluar dalam bentuk mentah. Hilirisasi pertanian adalah kunci kemandirian. Dengan membangun pabrik-pabrik pengolahan di dekat sentra produksi petani, kita menciptakan nilai tambah berkali-kali lipat dan memastikan ekonomi kita tumbuh dari bawah,” tegas Mentan Amran.

Mentan Amran menyebut langkah hilirisasi ini berakar kuat pada visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmennya terhadap Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi ekonomi nasional.

“Falsafah ekonomi kita harus kembali ke Pasal 33 UUD 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita harus berani mengelola kekayaan kita sendiri, melakukan hilirisasi, agar nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia, bukan dibawa lari ke luar negeri,” tegas Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.

(Yun) 

Wisata Air Panas Lejja Jadi Pilihan Libur Keluarga Kasat Reskrim Polres Soppeng

 

Soppeng, Sigapnews.com, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Soppeng, AKP Dodie Rama Putra, SH, MH, memanfaatkan waktu libur bersama keluarga dengan mengunjungi salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Soppeng, yakni Kawasan Wisata Alam Air Panas Lejja, yang terletak di Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kamis (25/12/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan AKP Dodie Rama Putra bersama sang istri, Ny. Ika Dodie, serta ketiga buah hati mereka, Raja Dika Ar Rafi, Atu Dika Az Zahra, dan Rania Dika An Nafi.

Momen ini menjadi ajang kebersamaan keluarga di tengah padatnya aktivitas dan tanggung jawab AKP Dodie sebagai perwira Polri.

Diketahui, AKP Dodie Rama Putra yang belum lama ini menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Soppeng, sengaja mengajak keluarganya dari Kabupaten Bone untuk menikmati keindahan alam dan suasana tenang yang ditawarkan Kawasan Wisata Air Panas Lejja.

Kawasan ini memang dikenal luas sebagai destinasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah.

Air Panas Lejja memiliki panorama alam yang masih asri, dikelilingi hutan hijau yang terjaga, serta udara pegunungan yang sejuk.

Keunikan utama kawasan ini terletak pada kolam-kolam pemandian air panas alami yang mengandung belerang, yang dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh.

Aliran air panas yang terus mengalir tanpa henti menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung.

Selama berada di lokasi wisata, anak-anak AKP Dodie tampak menikmati suasana alam Lejja. Mereka terlihat antusias bermain dan berenang di kolam air panas, sambil menikmati pemandangan alam sekitar.

Keindahan lingkungan serta pengalaman berendam di air panas alami memberikan kesan mendalam bagi mereka.

Selain keindahan alam, Kawasan Wisata Air Panas Lejja juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti villa penginapan, area istirahat, serta kuliner khas daerah yang semakin menambah kenyamanan pengunjung.

Fasilitas tersebut menjadikan Lejja sebagai destinasi wisata keluarga yang lengkap dan ramah bagi semua kalangan.

AKP Dodie Rama Putra dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas potensi wisata alam yang dimiliki Kabupaten Soppeng.

Menurutnya, Air Panas Lejja merupakan aset daerah yang sangat berharga dan memiliki daya tarik luar biasa untuk terus dikembangkan.

“Potensi wisata alam di Kabupaten Soppeng sangat luar biasa. Air Panas Lejja menawarkan suasana yang masih alami, ekosistem yang terjaga, serta keunikan sumber air panas yang terus mengalir tanpa henti. Ini adalah kekayaan alam yang patut kita jaga bersama,” ungkap AKP Dodie.

Ia juga memberikan apresiasi kepada pihak pengelola kawasan wisata, yakni Perusahaan Lamateeso Soppeng, yang dinilai konsisten dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengoptimalkan pengelolaan kawasan wisata tersebut.

“Kami mengapresiasi Perusahaan Lamateeso Soppeng yang terus berupaya mengelola kawasan ini dengan baik, menjaga kelestarian alamnya, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah,” tambahnya.

Sebagai informasi, Kawasan Wisata Alam Air Panas Lejja merupakan salah satu destinasi andalan Kabupaten Soppeng yang hampir tidak pernah sepi pengunjung, khususnya pada akhir pekan dan musim liburan.

Keindahan alam, udara sejuk pegunungan, serta manfaat kesehatan dari air panas belerang menjadi magnet utama yang terus menarik minat wisatawan.

Dengan potensi yang dimiliki, Air Panas Lejja diharapkan dapat terus dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan yang mampu meningkatkan sektor pariwisata sekaligus perekonomian masyarakat lokal Kabupaten Soppeng.

(Yun) 

Kepemimpinan Tanpa Hiruk Pikuk, Suwardi–Selle Memilih Bekerja, Bukan Berjanji

Soppeng, Sigapnews.com, Di tengah iklim politik yang kerap diwarnai oleh retorika berlebihan, janji populis, dan pencitraan, Pemerintah Kabupaten Soppeng justru menampilkan wajah kepemimpinan yang berbeda.

Di bawah komando Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE bersama Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle, roda pemerintahan dijalankan dengan pendekatan yang tenang, minim polemik, namun berorientasi pada hasil nyata.

Bagi duet Suwardi–Selle, politik tidak berhenti pada kemenangan elektoral atau sekadar pemenuhan janji kampanye.

Kepemimpinan dimaknai sebagai amanah untuk bekerja, melayani, dan menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Prinsip tersebut tercermin dalam filosofi yang kerap digaungkan secara sederhana namun bermakna: politik boleh berjanji, tetapi kepemimpinan wajib menepati.

Bekerja dalam Senyap, Hasil yang Berbicara

Alih-alih membangun narasi besar melalui kata-kata, Suwardi–Selle memilih membangun kepercayaan publik lewat kerja konkret.

Program-program pembangunan dirancang secara terukur, dilaksanakan bertahap, dan dievaluasi secara berkelanjutan.

Pendekatan ini membuat banyak capaian pemerintah daerah berbicara dengan sendirinya tanpa perlu dikemas dalam euforia berlebihan.

Dalam praktiknya, berbagai kebijakan diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur dasar, hingga upaya menjaga stabilitas sosial dan tata kelola pemerintahan yang sehat.

“Kami memilih bekerja dalam diam. Biar hasil yang berbicara lantang,” menjadi pesan moral yang menggambarkan karakter kepemimpinan keduanya: fokus, tenang, dan bertanggung jawab.

Menjaga Stabilitas dan Memperkuat Kolaborasi

Salah satu ciri menonjol kepemimpinan Suwardi–Selle adalah kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan di tengah dinamika sosial dan politik.

Hubungan antara eksekutif dan legislatif dijaga tetap harmonis, sementara koordinasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah, dunia usaha, maupun elemen masyarakat terus diperkuat.

Kolaborasi dipandang sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Soppeng membuka ruang dialog dan partisipasi publik, sehingga kebijakan yang lahir tidak bersifat elitis, melainkan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Pendekatan ini juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program-program pemerintah, karena mereka tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi bagian dari prosesnya.

Pelayanan Publik yang Lebih Responsif dan Berkelanjutan

Dalam bidang pelayanan publik, Suwardi–Selle mendorong perubahan paradigma birokrasi dari sekadar melayani secara administratif menjadi melayani secara solutif.

Aparatur pemerintah dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.

Pelayanan tidak lagi berhenti pada pemenuhan prosedur, tetapi diarahkan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Setiap kebijakan dan program pembangunan dirancang agar tidak bersifat jangka pendek, melainkan memiliki dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Soppeng.

Politik Dewasa, Kepemimpinan Berintegritas

Pendekatan kepemimpinan yang dijalankan Suwardi–Selle menegaskan bahwa politik yang dewasa adalah politik yang menghadirkan solusi, bukan sensasi.

Di tengah tuntutan publik akan pemerintahan yang bersih dan efektif, model kepemimpinan seperti ini menjadi relevan dan dibutuhkan.

Tanpa hiruk pikuk pencitraan, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus diarahkan untuk tetap berpijak pada nilai integritas, kerja nyata, dan keberlanjutan pembangunan.

Tujuan akhirnya jelas: menghadirkan kesejahteraan yang merata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Kepemimpinan Suwardi–Selle menjadi pengingat bahwa dalam politik dan pemerintahan, kepercayaan publik tidak dibangun dari janji yang lantang, melainkan dari kerja yang konsisten dan hasil yang nyata.

(Red)

Bhabinkamtibmas Polsek Lalabata Lakukan Pengawasan, Pastikan Kelancaran Program MBG di Kelurahan Lemba

Soppeng, Sigapnews.com Bhabinkamtibmas Polsek Lalabata yang membawahi wilayah Kelurahan Lemba dan Desa Maccile, Aipda Budiaman, melaksanakan kegiatan sambang ke Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada hari Jumat (19/12/2025).

Kegiatan sambang ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam mendukung program pemerintah, khususnya di bidang pemenuhan gizi anak sekolah, sekaligus untuk memastikan proses penyaluran bantuan sosial tersebut berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Dalam kunjungannya, Aipda Budiaman menyampaikan bahwa penyaluran MBG untuk sementara waktu dihentikan seiring dengan dimulainya masa libur sekolah. Penyesuaian ini dilakukan agar program selaras dengan kalender pendidikan.

Penyaluran MBG untuk sementara sampai hari ini karena anak sekolah akan libur. Insya Allah akan dilanjutkan kembali pada tanggal 5 Januari 2025 setelah anak sekolah masuk sekolah, jelas Aipda Budiaman.

Ia menambahkan bahwa selama proses penyaluran berlangsung sebelumnya, situasi terpantau aman dan kondusif tanpa ditemukan kendala berarti. Masyarakat dan pihak terkait juga diimbau untuk tetap menjaga kebersihan, kualitas makanan, serta ketertiban saat penyaluran nantinya kembali dilaksanakan.

Kapolsek Lalabata Polres Soppeng, Iptu Mammuddin, S.Sos., menegaskan bahwa kehadiran anggota kepolisian dalam kegiatan sosial seperti program MBG sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.

Kami menilai program Makan Bergizi Gratis ini sangat bermanfaat bagi anak-anak sekolah. Oleh karena itu, Polsek Lalabata berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan pendampingan agar penyalurannya berjalan aman, lancar, dan tidak menimbulkan permasalahan di lapangan, ujar Iptu Mammuddin.

Lebih lanjut, Kapolsek Lalabata berharap kerja sama antara pihak kepolisian, pemerintah, pengelola dapur MBG, serta masyarakat dapat terus terjalin dengan baik. Dengan sinergi tersebut, program MBG diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

(Yun)

Jelang Pengukuhan, PWI Soppeng Tunjukkan Eksistensi Lewat Pemasangan Bendera

 

Soppeng, Sigapnews.com, Menjelang pelantikan dan pengukuhan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Soppeng periode 2025–2028, suasana Kota Watansoppeng tampak semakin semarak. Ratusan bendera PWI dipasang di sepanjang jalan protokoler dan sejumlah titik strategis kota, Jumat malam (19/12/2025).

Pemasangan bendera tersebut dilakukan oleh pengurus dan anggota PWI Soppeng sebagai bagian dari rangkaian persiapan menyambut agenda penting organisasi wartawan di daerah tersebut. Bendera-bendera PWI terlihat berkibar mulai dari kawasan pusat kota hingga jalur utama yang kerap dilalui masyarakat, menciptakan nuansa tersendiri menjelang pelantikan.

Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Ketua PWI Soppeng terpilih, Andi Jumawi. Kehadiran orang nomor satu di kepengurusan PWI Soppeng tersebut menjadi simbol komitmen dan kebersamaan seluruh pengurus dalam menyukseskan pelantikan dan pengukuhan pengurus baru.

Di sela-sela kegiatan pemasangan bendera, Andi Jumawi menyampaikan bahwa pelantikan dan pengukuhan Pengurus PWI Kabupaten Soppeng periode 2025–2028 dijadwalkan berlangsung pada Senin, 22 Desember 2025, bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Jalan Salotungo.

“Pelantikan dan pengukuhan pengurus akan dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan sukses,” ujar Andi Jumawi.

Ia menjelaskan, momentum pelantikan ini menjadi titik awal bagi kepengurusan baru untuk semakin memperkuat peran PWI sebagai organisasi profesi wartawan. Ke depan, PWI Soppeng diharapkan mampu mendorong peningkatan profesionalisme wartawan, menjunjung tinggi etika jurnalistik, serta berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberitaan yang berimbang dan bertanggung jawab.

Menurut Andi Jumawi, pemasangan bendera PWI tidak sekadar bertujuan memperindah kota, tetapi juga menjadi simbol eksistensi dan semangat kebersamaan insan pers di Kabupaten Soppeng. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat sekaligus memperkenalkan lebih dekat peran dan fungsi PWI sebagai wadah organisasi wartawan.

“Pemasangan bendera ini adalah bentuk semangat kami. Semoga masyarakat ikut merasakan suasana pelantikan dan semakin mengenal PWI sebagai organisasi yang berkomitmen terhadap pers yang profesional dan berintegritas,” harapnya.

Pantauan di lapangan menunjukkan, proses pemasangan bendera berlangsung hingga larut malam. Para pengurus tampak antusias dan kompak, saling bekerja sama memasang bendera di berbagai titik. Suasana kebersamaan dan kekeluargaan terlihat jelas, menandai kesiapan PWI Soppeng menyongsong kepengurusan baru periode 2025–2028.

Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, PWI Soppeng optimistis pelantikan dan pengukuhan pengurus mendatang dapat berjalan sukses dan menjadi awal yang baik bagi perjalanan organisasi wartawan di Bumi Latemmamala.

(Red)

Standar Global Dapur MBG Polri, Diplomasi Pangan yang Memikat Mata Internasional Pejaten

Pejaten  Sigapnews.com SPPG Polri Pejaten sebelumnya telah mendapat sorotan internasional melalui kunjungan Rockefeller Foundation pada 9 Oktober 2025, yang dipimpin Elizabeth Yee (Executive Vice President Rockefeller Foundation).

Dalam kunjungan tersebut, Rockefeller Foundation mengapresiasi inovasi Polri dalam membangun sistem penyediaan pangan bergizi yang efisien, aman, dan memberdayakan masyarakat, serta menilai SPPG Polri sebagai model percontohan tata kelola pangan berkelanjutan.

Sorotan ini menjadi latar belakang meningkatnya perhatian komunitas internasional terhadap model MBG Polri.

Komitmen Polri dalam mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus diwujudkan secara konkret melalui keterlibatan aktif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri, Polri menghadirkan dapur MBG percontohan nasional dengan kekhasan tersendiri, yakni jaminan kualitas dan keamanan pangan yang didukung langsung oleh Dokkes Polri sebelum makanan didistribusikan kepada para penerima manfaat.

Sorotan internasional tersebut kembali menguat saat Delegasi Kedutaan Besar Prancis dan Tim Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kunjungan diplomatik ke SPPG Polri Pejaten, Kamis (18/12). Kunjungan ini menjadi bentuk pengakuan atas peran Polri dalam memastikan program MBG berjalan cepat, masif, aman, higienis, dan berstandar tinggi.

Director General for Global Affairs Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, Mrs. Salina Grenet-Catalano, menyampaikan pernyataan lengkapnya terkait komitmen Prancis dan dukungan terhadap Program MBG Indonesia sebagai berikut.

Di tingkat internasional, Prancis sangat berkomitmen terhadap ketahanan pangan dan gizi. Kami memimpin Koalisi Makanan Sekolah Dunia dan kami sangat senang karena Indonesia baru-baru ini bergabung dalam koalisi tersebut. Di Prancis, kami memiliki program makanan sekolah yang sangat kuat dan bersejarah, sehingga setiap anak dapat mengakses makanan sekolah yang sangat baik dan bergizi. Makanan sekolah di Prancis memang tidak sepenuhnya gratis, namun disubsidi bagi keluarga yang tidak memiliki sumber daya.

Ketika kami mengetahui bahwa Presiden Prabowo meluncurkan program ini, kami sangat senang karena kami memandangnya sebagai sesuatu yang sangat penting bagi pengembangan ekonomi, masyarakat, dan negara, yaitu menyediakan makanan yang baik dan bergizi setiap hari bagi anak-anak. Hal ini sangat penting bagi perkembangan otak dan kapasitas intelektual mereka. Oleh karena itu, kami mendukung program ini sejak awal dan siap untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia di bidang ini.

Program makanan sekolah juga sangat penting untuk dikaitkan dengan produsen lokal dan sektor pertanian. Program ini harus berbasis pada pengembangan pertanian lokal dan produsen lokal agar makanan yang dihasilkan berkualitas baik, segar, dan sekaligus membantu pengembangan ekonomi lokal. Sangat penting untuk memiliki rantai pasok yang pendek, produk lokal, serta tetap menghormati tradisi dan kebiasaan makan masyarakat.

Kami melihat pemanfaatan rumah kaca di sekitar dapur ini sebagai praktik yang sangat baik, karena anak-anak perlu mengonsumsi sayur dan buah setiap hari untuk asupan vitamin. Kami tidak datang untuk memberi pelajaran kepada siapa pun, tetapi kami siap membantu Indonesia menerapkan program ini sebaik mungkin. Target Indonesia sangat ambisius, negara ini luas, penduduknya besar dan tantangannya tidak kecil. Kami bahkan tidak yakin ada program makanan sekolah yang seambisius ini di dunia. Karena itu, kami sangat senang dapat mendukung agar implementasinya berjalan semulus mungkin, karena tata kelola program sebesar ini sangatlah penting, ujar Mrs. Salina Grenet-Catalano.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi meninjau langsung operasional dapur SPPG Polri, termasuk pemeriksaan keamanan pangan (food safety check) yang dilakukan oleh Dokkes Polri sebelum makanan didistribusikan. Sistem ini memastikan setiap menu MBG memenuhi standar kesehatan, gizi, dan keamanan pangan yang ketat.

Kasatgas MBG Polri Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menegaskan bahwa Polri mengoptimalkan kekuatan organisasinya untuk mempercepat pemerataan pelayanan MBG di seluruh Indonesia.

Polri memanfaatkan keberadaan 508 Polres yang tersebar di seluruh Indonesia untuk percepatan pembangunan SPPG. Kami mendorong setiap Polres bersama masyarakat minimal membangun satu SPPG agar pelayanan Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara cepat dan merata, tegas Irjen Pol. Nurworo Danang.

Ia menjelaskan bahwa Mabes Polri telah membentuk Gugus Tugas MBG secara berjenjang di tingkat Mabes Polri, Polda, hingga Polres guna memastikan seluruh dapur SPPG dikelola sesuai standar pemerintah, dilengkapi SOP ketat, pemeriksaan keamanan pangan sebelum distribusi, serta sistem quality control dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain menjamin kualitas dan keamanan pangan, Polri juga mengintegrasikan aspek budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan MBG melalui pengembangan menu Nusantara di setiap dapur SPPG.

Melalui peran aktif dalam Program MBG, Polri menegaskan bahwa pengabdian Bhayangkara tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mengawal kualitas generasi masa depan bangsa, sejalan dengan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

(The yund)

Kesbangpol Pastikan IWO Andi Mull Punya SKT, Kunjungi Sekretariat di Jalan Pemuda

SOPPENG Sigapnews.com Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Soppeng melakukan kunjungan silaturahmi ke Sekretariat Ikatan Wartawan Online (IWO) Soppeng di Jalan Pemuda, Jumat 8-12-2025.

Kedatangan Kesbangpol Soppeng ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menegaskan peran aktif Kesbangpol dalam melakukan pemantauan rutin terhadap organisasi yang telah resmi terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di wilayah Soppeng.

Perwakilan dari Kesbangpol Soppeng, Sumartina, S.E., M.M., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemantauan biasa, sekaligus jalan-jalan lihat sekretariat IWO Soppeng.

Kunjungan ini tak lain adalah untuk bersilaturahmi bersama pengurus IWO Soppeng yang saat ini di bawah komando Andi Mull Makmun," jelas Ina, sapaan akrab Sumartina.

Lebih lanjut, Sumartina memastikan bahwa secara administrasi, keberadaan IWO Soppeng tidak memiliki masalah, terkait Kelengkapan berkas, serta telah punyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Kami ke sini bersilaturahmi bersama para pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO), terangnya.

Meskipun Ketua IWO Soppeng, Andi Mull Makmun, sedang berada di luar kota dan menyampaikan permohonan maaf karena absen, kunjungan Kesbangpol disambut hangat oleh jajaran pengurus.

Pihak Kesbangpol diterima langsung oleh Sekretaris IWO Soppeng, Andi Tahang, serta turut dihadiri oleh Humas IWO Soppeng, Ahmad Mario, dan Dewan Etik IWO, Hamka, S.H.

Secara terpisah, Andi Mull Makmun menyambut baik dan mengapresiasi perhatian Kesbangpol. Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan dan perhatiannya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk bersinergi dengan pers, tandas Andi Mull Makmun.

Kegiatan silaturahmi ini menegaskan komitmen Kesbangpol Soppeng dalam membina organisasi resmi, memastikan mereka dapat terus beroperasi secara legal dan bersinergi aktif dalam mendukung pembangunan daerah.

(D,yund)

Bangun Demokrasi Sejak Dini, KPU Soppeng Edukasi Pemilih Pemula di Kampus STAI Al Gazali

Soppeng, Sigapnews.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat partisipasi dan kualitas pemilih. 

Hari ini, KPU Soppeng sukses menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 yang secara spesifik menargetkan mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Gazali Soppeng, yang masuk dalam segmen vital yakni Kelompok Pemilih Pemula.

Acara edukatif ini diselenggarakan dengan khidmat di Aula Kampus STAI Al Gazali, yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, pada hari Senin, 15 Desember 2025.

Kegiatan diawali dengan sambutan hangat dari Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III STAI Al Gazali, serta arahan dari Erwin Harianto selaku Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM) kampus.

“Kami menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada KPU Soppeng yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada Kampus STAI Al Gazali untuk menjadi tuan rumah dan mitra dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan yang sangat strategis ini,” ujar Erwin Harianto.

Beliau juga menegaskan bahwa inisiatif KPU ini sangat relevan. “Memberikan pendidikan tentang hak pilih dan demokrasi adalah kewajiban kita bersama. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus memahami bahwa hak pilih mereka adalah instrumen suci untuk menentukan kualitas kepemimpinan dan kebijakan publik di masa depan,” tambahnya, disambut tepuk tangan meriah dari peserta.

Inti acara dilanjutkan dengan arahan dari Ketua KPU Kabupaten Soppeng, Bapak Risal. Beliau secara khusus menyoroti pentingnya kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan bagi generasi muda dalam menghadapi dinamika politik tahun 2025 dan tahun-tahun mendatang.

“Esensi sejati dari Pendidikan Pemilih ini ialah untuk membentuk pemilih yang cerdas dan berkarakter,” tutur Risal dengan penekanan. “Pemilih cerdas adalah mereka yang mampu menganalisis rekam jejak, visi, dan misi calon, bukan sekadar memilih karena ikut-ikutan, tekanan, atau bahkan politik uang. Kami berharap adik-adik mahasiswa mampu menjadi duta literasi politik yang independen dan rasional.”

Risal menekankan bahwa menggunakan hak pilih di Pemilu dan Pemilihan bukan sekadar rutinitas lima tahunan.

“Kami menekankan pentingnya menggunakan hak pilih. Hak pilih merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara untuk menentukan pemimpin yang akan mengelola negara dan daerah ini. Jika kita golput, kita menyerahkan nasib kita kepada pilihan orang lain. Partisipasi aktif, kritis, dan bertanggung jawab adalah wujud nyata dari nasionalisme dan kepedulian terhadap masa depan bangsa,” pungkasnya, menyerukan pentingnya kontribusi pemilih pemula dalam menghasilkan Pemilu yang berintegritas.

Kegiatan dilanjutkan dengan dipandu oleh Haswinardi, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Soppeng.

“Kami dari KPU Soppeng kembali menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kampus STAI Al Gazali yang telah menyediakan fasilitas yang representatif dan menyambut kami dengan baik untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan ini,” ungkap Haswinardi.

Ia juga berpesan kepada peserta, “Kegiatan seperti ini tentu sangat penting dan fundamental buat adik-adik sekalian, terkhusus yang masuk dalam kategori segmentasi pemilih pemula, agar kalian memiliki basis pengetahuan yang kuat sebelum memasuki bilik suara.”

Sementara Narasumber utama, A. Mappasessu, Sekretaris KAHMI Soppeng, memaparkan materi bertema “Suara Hari Ini, Masa Depan Bangsa Hari Esok”. Materi ini sarat akan pesan moral dan kebangsaan, memuat tujuh poin penting yang menyoroti peran strategis pemilih pemula;

1. Demokrasi tidak lahir seketika, ia dirawat dengan kesadaran.

2. Pemilih Pemula adalah penjaga estafet demokrasi.

3. Suara bukan sekedar kertas, melainkan keputusan sejarah.

4. Tumbuhkan kesadaran, bukan sekadar pengetahuan.

5. Demokrasi berkelanjutan bergantung pada pemilih muda.

6. Demokrasi: dari ide ke masa depan Indonesia.

7. Demokrasi Indonesia mewujud pada Pancasila dan UUD 1945.

Di akhir pemaparannya, beliau menyampaikan subtansi esensial tentang filosofi dan implikasi moral dari tindakan “memilih” dalam Pemilu dan Pemilihan.

"Memilih bukan sekadar mencoblos gambar di bilik suara," tegas Mappasessu. "Ini adalah perwujudan kedaulatan moral kita. Filosofinya, setiap suara yang kita berikan membawa konsekuensi etis: apakah kita memilih berdasarkan nurani untuk kemaslahatan umat, atau memilih karena bujuk rayu sesaat. Implikasi moralnya, pilihan kita hari ini akan menentukan kualitas pembangunan yang dinikmati oleh generasi kita yang akan datang. Pemilih pemula harus menjadi benteng moral demokrasi." Penyampaian yang mendalam ini sukses membangkitkan kesadaran kritis para peserta.

Sesi terakhir, yakni sesi tanya jawab dan diskusi, berlangsung sangat interaktif. Peserta dengan antusias, kritis, dan lugas melontarkan pertanyaan dan berdiskusi intensif dengan narasumber. Topik-topik yang dibahas meliputi isu integritas pemilu, cara menangkal informasi hoaks, hingga peran konkret mahasiswa dalam mengawal proses demokrasi, menandakan tingginya minat politik di kalangan pemilih pemula STAI Al Gazali.

Acara ini dihadiri lengkap oleh jajaran Komisioner KPU Soppeng lainnya, termasuk Lanyala Soewarno (Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM), Muh. Hasbi (Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi), serta Sitti Rahmawati (Kasubag Parmas dan SDM), bersama staf KPU Kabupaten Soppeng.

(Yun) 

Menteri Pertanian Amran Sulaiman Lepas KRI Surabaya ke Sumatera dengan 153 Truk Bantuan

L

Jakarta, Sigapnews.com, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali melepas keberangkatan bantuan Kementan Peduli pengiriman tahap II untuk percepatan penanganan bencana di Sumatera. Bantuan tersebut dikirim melalui KRI Surabaya 591 dari Dermaga Kolinlamil, Pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya bantuan ini akan didistribusikan ke Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, dengan estimasi waktu perjalanan sekitar enam hari.

“Hari ini kami memberangkatkan bantuan ke Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ke depannya, insyaallah akan ada pengiriman lanjutan. Bantuan Kementan Peduli ini berasal dari pegawai Kementerian Pertanian dan mitra strategis yang memberikan sumbangan secara langsung, semuanya murni atas dasar keikhlasan,” kata Mentan Amran saat melepas bantuan Kementan Peduli yang dikirimkan melalui kapal KRI Surabaya di Dermaga Kolinlamil Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/25). 

Kapal KRI Surabaya 591 akan bergerak dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Belawan - Sumatera Utara, kemudian Aceh, dan terakhir Sumatera Barat. Perjalanan diperkirakan memakan waktu sekitar enam hari hingga seluruh bantuan tiba di tujuan sebelum bantuan didistribusikan lebih lanjut ke titik-titik yang telah ditentukan oleh BNPB dan pemerintah daerah setempat.

Mentan Amran menambahkan bahwa Kementan Peduli tahap II memberangkatkan 153 truk bantuan logistik yang mencakup kebutuhan pokok serta perlengkapan darurat dengan nilai diperkirakan hampir Rp 10 miliar. Bantuan tersebut antara lain beras (paket 5 kilogram), minyak goreng, obat-obatan, mie instan, abon, sosis, gula, biskuit, telur, air mineral, susu, selimut, pakaian, genset, terpal, kasur, serta perlengkapan untuk anak-anak seperti pakaian, duster, celana pendek, kaos, handuk, sejadah, sarung, hingga mukena.

“Seluruh bantuan ini disiapkan sesuai hasil koordinasi dengan Kepala BNPB. Baru saja kami melakukan komunikasi, dan semua kebutuhan yang diminta oleh daerah terdampak inilah yang kami kirimkan,”tambah Mentan Amran.

Mentan Amran melaporkan bahwa total bantuan Kementan Peduli yang telah dikirimkan pada tahap 1 dan 2 mencapai Rp44 miliar. Bantuan tahap I telah didistribusikan melalui jalur udara menggunakan pesawat Hercules, serta jalur laut melalui KRI Aceh, dan telah tiba di lokasi dengan aman.

Mentan Amran mengatakan, bantuan tahap II yang baru dilepas melalui KRI Surabaya 591 ini merupakan kelanjutan dari upaya percepatan penanganan bencana, dengan tujuan untuk memastikan masyarakat terdampak di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat memperoleh bantuan secara cepat dan tepat sasaran.

“Seluruh bantuan, baik tahap I maupun tahap II, dikawal ketat mulai dari pengiriman hingga distribusi di lapangan. Tim kami sudah berada di lokasi untuk memastikan bantuan diterima lengkap dan sesuai kebutuhan, dengan laporan detail termasuk foto, jumlah, dan jenis barang,”ujar Mentan Amran.

Selain bantuan Kementan Peduli, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan dari APBN senilai Rp1,2 triliun, yang terbagi menjadi bantuan reguler berupa dukungan pangan rutin dan bantuan non-reguler yang dikirim sesuai permintaan daerah terdampak, termasuk tambahan beras dan minyak goreng untuk Aceh dan Sumatera Utara.

“Contoh bantuan non reguler seperti baru saja, Gubernur Aceh meminta tambahan 10.000 ton beras, dan dalam waktu 24 jam permintaan tersebut langsung kami setujui, begitu pula Sumatera Utara yang meminta 5.000 ton beras tambahan, dan semuanya telah kami setujui,”kata Mentan Amran.

Mentan Amran juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas instansi menjadi kunci sukses distribusi bantuan. Dukungan dari TNI dan Polri, termasuk Kasal, Panglima TNI, Kasau, Kasad, dan Kapolri, memastikan mobilisasi kapal dan pesawat berjalan cepat dan aman. Tim Kementan Peduli, menurut Amran, akan mengawal distribusi dari dermaga hingga ke titik-titik penerima di lapangan, dengan laporan rinci berupa foto, jumlah, dan jenis barang.

“Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah panggilan bagi kita semua. Negara memanggil, dan kita hadir untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Kita harus memastikan bantuan sampai tepat sasaran dan meringankan beban masyarakat terdampak,” tutup Mentan Amran.