Resmi Dilaporkan, PRI Desak Kejati Sulsel Usut Dugaan Korupsi di RSUD Anwar Makkatutu Bantaeng

 

Makassar, Sigapnews.com, Dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran di RSUD Anwar Makkatutu, Kabupaten Bantaeng, kini memasuki babak baru. Lembaga kajian dan pemantau kebijakan publik Public Research Institute (PRI) secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel).Senin (29/12/2025). 

Laporan tersebut memuat sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa rumah sakit, meliputi instalasi gizi, instalasi farmasi, serta pengadaan alat kesehatan. PRI menduga praktik tersebut melibatkan oknum pimpinan rumah sakit dan pihak rekanan tertentu, serta telah berlangsung selama beberapa tahun.

Direktur Eksekutif PRI, Muh. Abduh Azizul Gaffar, mengatakan pelaporan ini merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara, khususnya di sektor pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

“Kami melihat ada pola penyimpangan yang tidak bisa dibiarkan. Rumah sakit daerah seharusnya menjadi tempat pelayanan masyarakat, bukan ladang bancakan anggaran,” ujar Abduh dalam keterangannya.

Abduh menegaskan, laporan yang disampaikan ke Kejati Sulsel disusun berdasarkan hasil kajian mendalam, investigasi lapangan, serta penelusuran informasi dan dokumen dari sejumlah sumber yang dinilai dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, dugaan yang ditemukan tidak sekadar berkaitan dengan kesalahan prosedural, melainkan mengarah pada penyalahgunaan kewenangan dan praktik yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Indikasinya kuat dan berulang. Ini bukan persoalan administratif, tetapi dugaan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Salah satu temuan utama PRI berkaitan dengan kegiatan instalasi gizi RSUD Anwar Makkatutu. Pengadaan dengan nilai anggaran ratusan juta rupiah tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

PRI menduga proses pengadaan tidak melalui mekanisme e-katalog sebagaimana diwajibkan, serta terjadi pengondisian rekanan sejak tahap awal perencanaan.

“Kami menemukan indikasi bahwa rekanan sudah ditentukan sejak awal. Prinsip transparansi dan persaingan sehat patut dipertanyakan,” ungkap Abduh.

Selain instalasi gizi, PRI juga menyoroti pengelolaan instalasi farmasi. Salah satu perusahaan rekanan, PT Sanzaya Medika Pratama, diduga melakukan mark-up harga obat secara signifikan, bahkan mencapai lebih dari 300 persen dibandingkan harga pasar.

PRI menilai selisih harga tersebut tidak wajar dan berpotensi melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Jika harga obat dinaikkan secara tidak rasional dan dilakukan berulang, maka itu jelas merugikan keuangan negara dan masyarakat sebagai pengguna layanan,” kata Abduh.

Dalam pengadaan alat kesehatan, PRI mencatat adanya dugaan praktik monopoli dan pengaturan pemenang proyek. Rekanan tertentu diduga kerap memenangkan pengadaan secara berulang tanpa proses persaingan yang sehat.

Bahkan, terdapat indikasi adanya intervensi dari oknum pimpinan rumah sakit serta dugaan pemberian keuntungan tertentu sebagai imbalan atas pengaturan proyek.

“Pengadaan alkes seharusnya terbuka dan kompetitif. Jika dikuasai segelintir pihak, maka patut diduga ada persekongkolan,” ujarnya.

Tak hanya soal pengadaan, PRI juga menyampaikan dugaan serius terkait adanya peredaran obat tanpa izin yang disinyalir digunakan untuk tujuan pengguguran kandungan dan diduga melibatkan oknum internal rumah sakit.

Abduh menyebut dugaan ini sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan aspek hukum pidana, etika medis, serta keselamatan pasien.

“Ini persoalan serius yang harus ditangani secara profesional dan menyeluruh oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.

PRI mendesak Kejati Sulsel untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan langkah penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan independen. Seluruh pihak yang diduga terlibat, baik dari internal rumah sakit maupun pihak swasta, diminta untuk diperiksa tanpa pandang bulu.

PRI juga meminta Kejati Sulsel melakukan supervisi terhadap Kejaksaan Negeri Bantaeng, menyusul dugaan adanya upaya melemahkan proses hukum.

“Kami berharap penegakan hukum berjalan lurus dan tidak terpengaruh oleh lobi, tekanan politik, maupun kepentingan tertentu. Negara tidak boleh kalah oleh praktik korupsi,” pungkas Abduh.

(Red)

Wabup Soppeng Ir. Selle KS Dalle Diganjar Ucapan Spesial dari Keluarga Besar SDN 7 Salotungo pada Usia 53 Tahun

Soppeng, Sigapnews.com, Keluarga Besar SDN 7 Salotungo menyampaikan ucapan selamat dan doa terbaik atas milad ke-53 Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas dedikasi serta pengabdian beliau dalam mendukung pembangunan Kabupaten Soppeng, khususnya pada sektor pendidikan dan penguatan kualitas sumber daya manusia.

Ucapan tersebut disampaikan sebagai wujud refleksi dan penghargaan terhadap perjalanan kepemimpinan Ir. Selle KS Dalle yang dinilai konsisten menunjukkan komitmen kuat terhadap pelayanan publik yang berlandaskan nilai kemanusiaan, integritas, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

Kepala SDN 7 Salotungo, Abd Asis, S.Pd.I, mewakili seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, menyampaikan bahwa sosok Wakil Bupati Soppeng dipandang sebagai figur pemimpin yang memiliki kepedulian nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan serta pembinaan karakter generasi muda di Kabupaten Soppeng.

Menurutnya, perhatian pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan tidak hanya tercermin melalui kebijakan formal, tetapi juga melalui dukungan moral dan keberpihakan pada penguatan nilai-nilai pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan peradaban.

“Sebagai insan pendidikan, kami melihat Ir. Selle KS Dalle sebagai pemimpin yang memahami pentingnya pendidikan dalam membentuk generasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Komitmen beliau menjadi energi positif bagi sekolah-sekolah di daerah,” ungkap Abd Asis.

Memasuki usia ke-53, Ir. Selle KS Dalle dinilai berada pada fase kematangan kepemimpinan yang ditandai dengan akumulasi pengalaman, kejernihan berpikir, serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan strategis.

Dalam perspektif pendidikan, fase ini menjadi titik penting lahirnya kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sarat dengan nilai etik, humanis, dan berorientasi jangka panjang.

Keluarga Besar SDN 7 Salotungo memaknai milad ini bukan semata sebagai perayaan bertambahnya usia, melainkan sebagai momentum reflektif atas kontribusi nyata seorang pemimpin daerah dalam meneguhkan nilai-nilai pelayanan publik yang berkeadaban.

Pendidikan sebagai fondasi peradaban, lanjutnya, membutuhkan kehadiran pemimpin yang mampu membaca dinamika zaman, memahami kebutuhan riil di lapangan, serta menjembatani visi besar pembangunan daerah dengan realitas sosial masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Keluarga Besar SDN 7 Salotungo turut mendoakan agar Ir. Selle KS Dalle senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, serta keteguhan integritas dalam menjalankan amanah sebagai Wakil Bupati Soppeng.

Harapannya, setiap kebijakan yang diambil ke depan terus berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan karakter peserta didik, serta peningkatan martabat masyarakat secara menyeluruh.

Lebih jauh, pihak sekolah menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan sebagai kunci utama dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing.

Dukungan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan sekolah diyakini akan melahirkan generasi Soppeng yang cerdas, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan masa depan.

Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi tersebut, Keluarga Besar SDN 7 Salotungo optimistis Kabupaten Soppeng akan terus tumbuh dan berkembang di atas fondasi ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, serta kepemimpinan daerah yang visioner dan tercerahkan.

(Yun)

Ketulusan Aiptu Muhammad Ishak, Mengabdi dengan Hati, Berpangkat dengan Prestasi

Soppeng, Sigapnews.com, Ketulusan dalam mengabdi dan bekerja dengan hati kembali membuahkan hasil. Sosok anggota Kepolisian Resor (Polres) Soppeng, Polda Sulawesi Selatan, yang dikenal sederhana, humanis, dan dekat dengan masyarakat, kembali mencuri perhatian publik.

Adalah Aipda Muhammad Ishak, S.Sos, yang saat ini menjabat sebagai Danpos Lantas Cabenge Polres Soppeng, resmi menerima kenaikan pangkat menjadi Ajun Inspektur Polisi Dua (Aiptu).

Kenaikan pangkat tersebut menjadi bentuk penghargaan institusi Polri atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian yang telah ia tunjukkan selama bertugas.

Tidak semata dinilai dari kinerja formal, capaian ini juga mencerminkan pengakuan atas nilai-nilai kemanusiaan dan ketulusan yang secara konsisten ia terapkan dalam kesehariannya sebagai aparat penegak hukum.

Nama Aiptu Muhammad Ishak bukanlah sosok asing bagi masyarakat Soppeng. Beberapa tahun lalu, ia sempat menjadi perbincangan luas di media sosial setelah sebuah video memperlihatkan dirinya ikut menggali kubur bersama warga di salah satu pemakaman umum. Saat itu, ia masih mengenakan seragam dinas lengkap.

Aksi spontan tersebut menuai banyak pujian dari warganet. Banyak yang menilai, tindakan itu mencerminkan figur polisi yang benar-benar hadir di tengah masyarakat, menyatu tanpa sekat jabatan maupun atribut kedinasan.

Kepada awak media, Minggu (28/12/2025), Aiptu Muhammad Ishak mengungkapkan rasa syukur mendalam atas kepercayaan dan penghargaan yang diberikan institusi kepadanya. Ia menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukanlah tujuan utama dalam pengabdiannya sebagai anggota Polri.

“Alhamdulillah, dengan keikhlasan mengabdi kepada masyarakat, dedikasi, serta loyalitas dalam bertugas, saya mendapatkan percepatan kenaikan pangkat selama tiga periode, dari Aipda menjadi Aiptu,” ungkapnya dengan penuh kerendahan hati.

Pria yang merupakan mantan personel Pasukan Brimob Polda Sulawesi Selatan ini dikenal sebagai sosok yang disiplin, pekerja keras, dan tidak pernah membeda-bedakan masyarakat dalam memberikan pelayanan maupun bantuan.

Dalam menjalankan tugas di bidang lalu lintas maupun di luar jam dinas, Aiptu Muhammad Ishak kerap terlibat langsung dalam berbagai kegiatan sosial. Mulai dari kerja bakti, pendampingan warga yang mengalami musibah, hingga hadir dalam momen duka cita masyarakat.

Bagi Aiptu Muhammad Ishak, profesi polisi bukan sekadar pekerjaan, melainkan sebuah amanah dan ladang ibadah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Pengabdianku adalah ibadahku. Apa yang saya lakukan semata-mata karena tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa viralitas bukanlah tujuan dari setiap tindakan yang ia lakukan. Menurutnya, yang terpenting adalah kehadiran polisi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik dalam situasi resmi maupun dalam kondisi kemanusiaan.

“Bekerja dengan ikhlas saja. Soal dikenal atau tidak, itu bukan tujuan. Yang penting masyarakat merasakan kehadiran kita,” tambahnya.

Kenaikan pangkat yang diraih Aiptu Muhammad Ishak turut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Ketua Investigasi dan Monitoring LHI, Mahmud Cambang, menilai bahwa sosok tersebut merupakan contoh nyata polisi humanis yang bekerja dengan hati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

“Beliau adalah representasi polisi yang menjalankan tugas bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai pengabdian sejati kepada masyarakat,” ujar Mahmud.

Dengan capaian tersebut, Aiptu Muhammad Ishak berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjadi motivasi bagi rekan-rekan sesama anggota Polri untuk bekerja lebih profesional, humanis, dan penuh empati.

“Saya berharap apa yang saya capai ini bisa menjadi penyemangat untuk terus bekerja lebih baik dan tetap rendah hati dalam menjalankan tugas,” pungkasnya.

Kisah Aiptu Muhammad Ishak kembali menegaskan bahwa ketulusan, keikhlasan, dan pengabdian tanpa pamrih tidak pernah luput dari perhatian. Nilai-nilai tersebut akan selalu mendapatkan tempat terhormat, baik di mata masyarakat maupun institusi yang dilayani.

(Yun)

Akademisi Nilai Kebijakan Mentan Amran Ubah Arah Pembangunan Pangan Nasional

Jakarta, Sigapnews.com, Upaya mewujudkan swasembada pangan nasional kini memasuki fase transformasi yang lebih komprehensif. Kebijakan pertanian tidak lagi diposisikan semata sebagai program pemerintah jangka pendek, tetapi sebagai fondasi pembangunan ekosistem pangan yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Akademisi Universitas Andalas, Muhammad Makky, menilai arah kebijakan yang ditempuh Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudayono menunjukkan perubahan mendasar dalam tata kelola sektor pangan nasional. Negara hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penggerak ekosistem yang memastikan seluruh rantai produksi dari hulu hingga hilir berjalan secara seimbang.

“Ini strategi bisnis yang dirancang oleh Pak Menteri. Kita melihat program yang dirancang ini bukan berbasis government project, tapi sudah mempertimbangkan skala bisnis,” kata Makky dalam forum diskusi seperti dikutip pada Jumat (26/12/2025).

Menurutnya, transformasi ini terlihat dari fokus pemerintah dalam menciptakan kepastian usaha di sektor pertanian. Kepastian tersebut menjadi faktor kunci untuk menjaga stabilitas produksi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat posisi petani dalam sistem pangan nasional.

Ia menjelaskan bahwa penguatan ekosistem pangan dilakukan melalui berbagai intervensi terintegrasi, mulai dari penyediaan sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian, hingga penguatan sistem distribusi dan cadangan pangan. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan produksi pangan nasional tetap stabil di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika global.

“Pemerintah menyiapkan pupuk, benih, mesin-mesin pertanian, dan program seperti optimasi lahan atau rehabilitasi lahan pertanian. Ini cukup penting karena produktivitas kita bisa meningkat dengan jaminan suplai air dan sistem drainase yang baik, bahkan di musim kering maupun saat curah hujan ekstrem,” jelasnya.

Makky menambahkan, perbaikan tata kelola juga tercermin dari upaya penyederhanaan layanan bagi petani. Akses yang lebih mudah terhadap pupuk, benih, dan alat mesin pertanian membuka peluang peningkatan produksi sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam sektor pertanian.

“Dengan proses yang sederhana, lebih fleksibel, dan rantai birokrasi yang pendek, masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengakses pupuk subsidi kini bisa lebih mudah. Begitu juga dengan bantuan alsintan atau kebutuhan benih,” terangnya.

Lebih jauh, ia menilai kehadiran pemerintah dalam mengawal distribusi dan menjaga stabilitas harga merupakan bagian dari upaya melindungi produsen dan konsumen secara bersamaan. Dengan pengelolaan stok pangan dan pengawasan pasar yang kuat, fluktuasi harga dapat ditekan dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh.

“Di sini bukan hanya memberikan kepastian jaminan keuntungan dan kemudahan memperoleh aset, tetapi juga adanya intervensi langsung yang menyebabkan masyarakat merasa dikawal dan diperhatikan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, faktor lain yang menjadi kunci adalah pemberian insentif kepada para produsen, yakni petani. Insentif tersebut diberikan dalam bentuk penjaminan harga hasil panen sehingga petani mendapatkan kepastian keuntungan di akhir produksi.

“Insentif diberikan dalam bentuk penjaminan harga. Ini adalah satu kunci karena dengan harga yang terjamin, ada kepastian keuntungan yang akan diperoleh di akhir produksi,” ucapnya.

Menurut Makky, pendekatan ekosistem ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Selain mendorong peningkatan produksi, kebijakan tersebut juga membangun kepercayaan pelaku usaha tani dan membuka ruang bagi regenerasi petani. Ia menegaskan bahwa transformasi kebijakan pertanian yang tengah berjalan menjadi langkah strategis dalam menyiapkan sektor pangan nasional yang adaptif, mandiri, dan mampu menjawab tantangan masa depan.

Untuk diketahui, sektor pertanian terus menunjukkan kemajuan pesat. Berbagai kebijakan dan program strategis dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, menyejahterakan petani, dan mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Proyek Aspal Rp400 Juta di Sawakong Diduga Sarat Penyimpangan, Ketebalan Jalan Hanya Separuh dari RAB

Takalar, Sigapnews.com, Proyek pengaspalan jalan desa di Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, yang menelan anggaran sekitar Rp400 juta dari APBD Perubahan 2025, diduga kuat bermasalah. 

Pekerjaan yang baru saja rampung tersebut kini menjadi sorotan tajam mahasiswa lantaran ketebalan dan kualitas aspal diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Proyek yang dikerjakan oleh CV Apar Prima Perkasa itu berlokasi di ruas jalan pemukiman warga. Namun, alih-alih menghadirkan infrastruktur yang kokoh dan tahan lama, hasil pekerjaan justru memunculkan kecurigaan adanya pengurangan volume pekerjaan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Dugaan tersebut diungkapkan oleh Aliansi Pelajar Mahasiswa Indonesia (ASMAN PS) setelah melakukan pemantauan dan pengukuran langsung di lapangan pada Kamis (26/12/2025).

“Dalam dokumen RAB, lapisan AC-BC seharusnya setebal 4 cm dan AC-WC setebal 3 cm, total 7 cm. Tapi fakta di lapangan sangat jauh berbeda,” ungkap Asman, perwakilan ASMAN PS, Jumat (27/12/2025).

Ketebalan Diduga Dipangkas Lebih dari 50 Persen

Menurut Asman, secara visual kondisi aspal tampak tipis dan tidak meyakinkan. Dugaan tersebut kemudian diperkuat melalui pengukuran manual di beberapa titik ruas jalan.

“Hasil pengukuran kami menunjukkan AC-BC hanya sekitar 2 cm dan AC-WC sekitar 1 cm. Totalnya hanya 3 cm. Artinya, ketebalan aspal diduga dipangkas lebih dari 50 persen dari spesifikasi,” tegasnya.

Ia menilai kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai kesalahan teknis biasa, melainkan mengarah pada indikasi penyimpangan pekerjaan yang harus diusut secara serius.

“Kalau ketebalan dikurangi sejauh ini, jelas bukan kebetulan. Ini berpotensi merugikan daerah dan patut dicurigai sebagai praktik yang disengaja,” lanjut Asman.

Risiko Jalan Cepat Rusak dan Pemborosan Anggaran

ASMAN PS memperingatkan bahwa pengurangan ketebalan lapisan aspal akan berdampak langsung pada daya tahan jalan. Terlebih, ruas jalan tersebut kerap dilalui kendaraan bermuatan berat dan sebelumnya sudah lama tidak mendapat perbaikan.

“AC-BC adalah lapisan struktural utama. Kalau dibuat tipis, jalan pasti cepat rusak. Bisa jadi belum setahun sudah berlubang. Ujung-ujungnya pemerintah kembali menganggarkan perbaikan. Ini sama saja pemborosan uang rakyat,” katanya.

Pengawasan PUPR Dipertanyakan

Tak hanya menyoroti kontraktor pelaksana, ASMAN PS juga mempertanyakan peran Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Takalar selaku penanggung jawab teknis dan pengawas pekerjaan.

“Mustahil pekerjaan seperti ini lolos tanpa pengawasan. Pertanyaannya, apakah pengawasan tidak dilakukan, atau dilakukan tapi dibiarkan?” sindir Asman.

Ia menegaskan, lemahnya pengawasan berpotensi menyeret pihak-pihak tertentu ke dalam dugaan kelalaian atau bahkan pembiaran.

Sempat Cekcok di Lapangan

Asman mengungkapkan bahwa saat melakukan pemantauan, dirinya sempat terlibat adu argumen dengan oknum pengawas proyek serta salah satu pihak dari Pemerintah Desa Sawakong.

“Saya hanya mempertanyakan kualitas dan ketebalan aspal, tapi justru mendapat respons tidak kooperatif. Padahal ini proyek publik yang dananya dari uang rakyat,” ujarnya.

Desak APH Turun Tangan, Aksi Digelar

Atas temuan tersebut, ASMAN PS mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kejaksaan dan Inspektorat, untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut, mulai dari dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pengawasan.

“Kami mendesak audit teknis dan audit anggaran. Jika terbukti tidak sesuai RAB, harus ada sanksi tegas,” kata Asman.

Ia juga memastikan bahwa pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin mendatang di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Takalar dan Kejaksaan Negeri Takalar sebagai bentuk kontrol sosial.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Takalar, CV Apar Prima Perkasa, maupun PPK proyek belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pengurangan ketebalan dan kualitas pekerjaan tersebut.

(Tim) 

Anggota MPR RI Bambang Soesatyo, Apresiasi Terobosan Mentan Amran Tahun 2025

Jakarta, Sigapnews.com,– Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo (Bamsoet), memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai terobosan yang dilakukan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sepanjang tahun 2025. Di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi tantangan multidimensional, mulai dari bencana ekologis di Sumatera hingga pelemahan daya beli masyarakat, inisiatif Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai menjadi oase sekaligus solusi nyata bagi penguatan ekonomi nasional.

Bamsoet menyoroti langkah berani Mentan Amran dalam menyusun strategi transformasi dan investasi sektor pertanian yang berdampak langsung pada akar rumput. Salah satu yang paling menonjol adalah konsistensi dalam hilirisasi produk pertanian.

“Inisiatif Kementerian Pertanian dalam mengkreasi kebijakan yang solutif sangat layak dicermati dan dijadikan contoh. Hilirisasi produk pertanian yang diusung Menteri Amran bukan sekadar wacana, melainkan langkah strategis yang terbukti mampu menciptakan hingga delapan juta lapangan kerja baru. Ini adalah jawaban konkret di tengah ancaman pengangguran,” ujar Bamsoet saat merefleksikan catatan akhir tahun 2025.

Menyongsong pergantian tahun dari 2025 memasuki tahun 2026, Bamsoet mencatat bahwa Indonesia masih berselimutkan dukacita mendalam akibat bencana di Sumatera (Aceh, Sumut, dan Sumbar) yang berdampak pada 3,3 juta jiwa. Di sisi lain, kinerja perekonomian nasional sedang dalam tekanan, ditandai dengan angka pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025 menurut data BPS.

Sektor UMKM dan manufaktur pun mengalami tekanan hebat akibat gempuran produk impor ilegal. Karena itulah, menurut Bamsoet, diperlukan sinergi kuat antara kementerian teknis untuk menciptakan lapangan kerja dan melindungi pasar domestik.

“Inisiatif Menteri Pertanian dalam mendorong produktivitas dalam memerangi penyelundupan adalah kombinasi solutif untuk mereduksi kompleksitas persoalan sekarang. Kita berharap di tahun 2026, para pembantu Presiden semakin kreatif menggagas inisiatif baru,” lanjutnya.

Sebagai informasi, strategi hilirisasi dan investasi pertanian yang tengah digarap Mentan Amran senilai Rp 371 triliun yang difokuskan pada 14 komoditas strategis.

Komoditas tersebut mencakup sektor perkebunan dan pangan unggulan seperti kelapa sawit, kelapa (untuk VCO dan santan), tebu, kakao, kopi, lada, pala, jambu mete, hingga gambir. Inisiatif ini diproyeksikan tidak hanya meningkatkan nilai tambah hingga ratusan kali lipat, tetapi juga mampu menyerap sekitar 8,6 juta tenaga kerja.

Mentan Amran dalam berbagai kesempatan di Desember 2025 mengatakan hilirisasi pertanian sebagai upaya meningkatkan kesejateraan petani lokal.

“Kita tidak boleh lagi membiarkan kekayaan alam kita keluar dalam bentuk mentah. Hilirisasi pertanian adalah kunci kemandirian. Dengan membangun pabrik-pabrik pengolahan di dekat sentra produksi petani, kita menciptakan nilai tambah berkali-kali lipat dan memastikan ekonomi kita tumbuh dari bawah,” tegas Mentan Amran.

Mentan Amran menyebut langkah hilirisasi ini berakar kuat pada visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmennya terhadap Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi ekonomi nasional.

“Falsafah ekonomi kita harus kembali ke Pasal 33 UUD 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita harus berani mengelola kekayaan kita sendiri, melakukan hilirisasi, agar nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia, bukan dibawa lari ke luar negeri,” tegas Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.

(Yun) 

Wisata Air Panas Lejja Jadi Pilihan Libur Keluarga Kasat Reskrim Polres Soppeng

 

Soppeng, Sigapnews.com, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Soppeng, AKP Dodie Rama Putra, SH, MH, memanfaatkan waktu libur bersama keluarga dengan mengunjungi salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Soppeng, yakni Kawasan Wisata Alam Air Panas Lejja, yang terletak di Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kamis (25/12/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan AKP Dodie Rama Putra bersama sang istri, Ny. Ika Dodie, serta ketiga buah hati mereka, Raja Dika Ar Rafi, Atu Dika Az Zahra, dan Rania Dika An Nafi.

Momen ini menjadi ajang kebersamaan keluarga di tengah padatnya aktivitas dan tanggung jawab AKP Dodie sebagai perwira Polri.

Diketahui, AKP Dodie Rama Putra yang belum lama ini menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Soppeng, sengaja mengajak keluarganya dari Kabupaten Bone untuk menikmati keindahan alam dan suasana tenang yang ditawarkan Kawasan Wisata Air Panas Lejja.

Kawasan ini memang dikenal luas sebagai destinasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah.

Air Panas Lejja memiliki panorama alam yang masih asri, dikelilingi hutan hijau yang terjaga, serta udara pegunungan yang sejuk.

Keunikan utama kawasan ini terletak pada kolam-kolam pemandian air panas alami yang mengandung belerang, yang dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh.

Aliran air panas yang terus mengalir tanpa henti menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung.

Selama berada di lokasi wisata, anak-anak AKP Dodie tampak menikmati suasana alam Lejja. Mereka terlihat antusias bermain dan berenang di kolam air panas, sambil menikmati pemandangan alam sekitar.

Keindahan lingkungan serta pengalaman berendam di air panas alami memberikan kesan mendalam bagi mereka.

Selain keindahan alam, Kawasan Wisata Air Panas Lejja juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti villa penginapan, area istirahat, serta kuliner khas daerah yang semakin menambah kenyamanan pengunjung.

Fasilitas tersebut menjadikan Lejja sebagai destinasi wisata keluarga yang lengkap dan ramah bagi semua kalangan.

AKP Dodie Rama Putra dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas potensi wisata alam yang dimiliki Kabupaten Soppeng.

Menurutnya, Air Panas Lejja merupakan aset daerah yang sangat berharga dan memiliki daya tarik luar biasa untuk terus dikembangkan.

“Potensi wisata alam di Kabupaten Soppeng sangat luar biasa. Air Panas Lejja menawarkan suasana yang masih alami, ekosistem yang terjaga, serta keunikan sumber air panas yang terus mengalir tanpa henti. Ini adalah kekayaan alam yang patut kita jaga bersama,” ungkap AKP Dodie.

Ia juga memberikan apresiasi kepada pihak pengelola kawasan wisata, yakni Perusahaan Lamateeso Soppeng, yang dinilai konsisten dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengoptimalkan pengelolaan kawasan wisata tersebut.

“Kami mengapresiasi Perusahaan Lamateeso Soppeng yang terus berupaya mengelola kawasan ini dengan baik, menjaga kelestarian alamnya, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah,” tambahnya.

Sebagai informasi, Kawasan Wisata Alam Air Panas Lejja merupakan salah satu destinasi andalan Kabupaten Soppeng yang hampir tidak pernah sepi pengunjung, khususnya pada akhir pekan dan musim liburan.

Keindahan alam, udara sejuk pegunungan, serta manfaat kesehatan dari air panas belerang menjadi magnet utama yang terus menarik minat wisatawan.

Dengan potensi yang dimiliki, Air Panas Lejja diharapkan dapat terus dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan yang mampu meningkatkan sektor pariwisata sekaligus perekonomian masyarakat lokal Kabupaten Soppeng.

(Yun) 

Kepemimpinan Tanpa Hiruk Pikuk, Suwardi–Selle Memilih Bekerja, Bukan Berjanji

Soppeng, Sigapnews.com, Di tengah iklim politik yang kerap diwarnai oleh retorika berlebihan, janji populis, dan pencitraan, Pemerintah Kabupaten Soppeng justru menampilkan wajah kepemimpinan yang berbeda.

Di bawah komando Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE bersama Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle, roda pemerintahan dijalankan dengan pendekatan yang tenang, minim polemik, namun berorientasi pada hasil nyata.

Bagi duet Suwardi–Selle, politik tidak berhenti pada kemenangan elektoral atau sekadar pemenuhan janji kampanye.

Kepemimpinan dimaknai sebagai amanah untuk bekerja, melayani, dan menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Prinsip tersebut tercermin dalam filosofi yang kerap digaungkan secara sederhana namun bermakna: politik boleh berjanji, tetapi kepemimpinan wajib menepati.

Bekerja dalam Senyap, Hasil yang Berbicara

Alih-alih membangun narasi besar melalui kata-kata, Suwardi–Selle memilih membangun kepercayaan publik lewat kerja konkret.

Program-program pembangunan dirancang secara terukur, dilaksanakan bertahap, dan dievaluasi secara berkelanjutan.

Pendekatan ini membuat banyak capaian pemerintah daerah berbicara dengan sendirinya tanpa perlu dikemas dalam euforia berlebihan.

Dalam praktiknya, berbagai kebijakan diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur dasar, hingga upaya menjaga stabilitas sosial dan tata kelola pemerintahan yang sehat.

“Kami memilih bekerja dalam diam. Biar hasil yang berbicara lantang,” menjadi pesan moral yang menggambarkan karakter kepemimpinan keduanya: fokus, tenang, dan bertanggung jawab.

Menjaga Stabilitas dan Memperkuat Kolaborasi

Salah satu ciri menonjol kepemimpinan Suwardi–Selle adalah kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan di tengah dinamika sosial dan politik.

Hubungan antara eksekutif dan legislatif dijaga tetap harmonis, sementara koordinasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah, dunia usaha, maupun elemen masyarakat terus diperkuat.

Kolaborasi dipandang sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Soppeng membuka ruang dialog dan partisipasi publik, sehingga kebijakan yang lahir tidak bersifat elitis, melainkan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Pendekatan ini juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program-program pemerintah, karena mereka tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi bagian dari prosesnya.

Pelayanan Publik yang Lebih Responsif dan Berkelanjutan

Dalam bidang pelayanan publik, Suwardi–Selle mendorong perubahan paradigma birokrasi dari sekadar melayani secara administratif menjadi melayani secara solutif.

Aparatur pemerintah dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.

Pelayanan tidak lagi berhenti pada pemenuhan prosedur, tetapi diarahkan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Setiap kebijakan dan program pembangunan dirancang agar tidak bersifat jangka pendek, melainkan memiliki dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Soppeng.

Politik Dewasa, Kepemimpinan Berintegritas

Pendekatan kepemimpinan yang dijalankan Suwardi–Selle menegaskan bahwa politik yang dewasa adalah politik yang menghadirkan solusi, bukan sensasi.

Di tengah tuntutan publik akan pemerintahan yang bersih dan efektif, model kepemimpinan seperti ini menjadi relevan dan dibutuhkan.

Tanpa hiruk pikuk pencitraan, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus diarahkan untuk tetap berpijak pada nilai integritas, kerja nyata, dan keberlanjutan pembangunan.

Tujuan akhirnya jelas: menghadirkan kesejahteraan yang merata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Kepemimpinan Suwardi–Selle menjadi pengingat bahwa dalam politik dan pemerintahan, kepercayaan publik tidak dibangun dari janji yang lantang, melainkan dari kerja yang konsisten dan hasil yang nyata.

(Red)

Bhabinkamtibmas Polsek Lalabata Lakukan Pengawasan, Pastikan Kelancaran Program MBG di Kelurahan Lemba

Soppeng, Sigapnews.com Bhabinkamtibmas Polsek Lalabata yang membawahi wilayah Kelurahan Lemba dan Desa Maccile, Aipda Budiaman, melaksanakan kegiatan sambang ke Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada hari Jumat (19/12/2025).

Kegiatan sambang ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam mendukung program pemerintah, khususnya di bidang pemenuhan gizi anak sekolah, sekaligus untuk memastikan proses penyaluran bantuan sosial tersebut berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Dalam kunjungannya, Aipda Budiaman menyampaikan bahwa penyaluran MBG untuk sementara waktu dihentikan seiring dengan dimulainya masa libur sekolah. Penyesuaian ini dilakukan agar program selaras dengan kalender pendidikan.

Penyaluran MBG untuk sementara sampai hari ini karena anak sekolah akan libur. Insya Allah akan dilanjutkan kembali pada tanggal 5 Januari 2025 setelah anak sekolah masuk sekolah, jelas Aipda Budiaman.

Ia menambahkan bahwa selama proses penyaluran berlangsung sebelumnya, situasi terpantau aman dan kondusif tanpa ditemukan kendala berarti. Masyarakat dan pihak terkait juga diimbau untuk tetap menjaga kebersihan, kualitas makanan, serta ketertiban saat penyaluran nantinya kembali dilaksanakan.

Kapolsek Lalabata Polres Soppeng, Iptu Mammuddin, S.Sos., menegaskan bahwa kehadiran anggota kepolisian dalam kegiatan sosial seperti program MBG sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.

Kami menilai program Makan Bergizi Gratis ini sangat bermanfaat bagi anak-anak sekolah. Oleh karena itu, Polsek Lalabata berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan pendampingan agar penyalurannya berjalan aman, lancar, dan tidak menimbulkan permasalahan di lapangan, ujar Iptu Mammuddin.

Lebih lanjut, Kapolsek Lalabata berharap kerja sama antara pihak kepolisian, pemerintah, pengelola dapur MBG, serta masyarakat dapat terus terjalin dengan baik. Dengan sinergi tersebut, program MBG diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

(Yun)

Jelang Pengukuhan, PWI Soppeng Tunjukkan Eksistensi Lewat Pemasangan Bendera

 

Soppeng, Sigapnews.com, Menjelang pelantikan dan pengukuhan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Soppeng periode 2025–2028, suasana Kota Watansoppeng tampak semakin semarak. Ratusan bendera PWI dipasang di sepanjang jalan protokoler dan sejumlah titik strategis kota, Jumat malam (19/12/2025).

Pemasangan bendera tersebut dilakukan oleh pengurus dan anggota PWI Soppeng sebagai bagian dari rangkaian persiapan menyambut agenda penting organisasi wartawan di daerah tersebut. Bendera-bendera PWI terlihat berkibar mulai dari kawasan pusat kota hingga jalur utama yang kerap dilalui masyarakat, menciptakan nuansa tersendiri menjelang pelantikan.

Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Ketua PWI Soppeng terpilih, Andi Jumawi. Kehadiran orang nomor satu di kepengurusan PWI Soppeng tersebut menjadi simbol komitmen dan kebersamaan seluruh pengurus dalam menyukseskan pelantikan dan pengukuhan pengurus baru.

Di sela-sela kegiatan pemasangan bendera, Andi Jumawi menyampaikan bahwa pelantikan dan pengukuhan Pengurus PWI Kabupaten Soppeng periode 2025–2028 dijadwalkan berlangsung pada Senin, 22 Desember 2025, bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Jalan Salotungo.

“Pelantikan dan pengukuhan pengurus akan dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan sukses,” ujar Andi Jumawi.

Ia menjelaskan, momentum pelantikan ini menjadi titik awal bagi kepengurusan baru untuk semakin memperkuat peran PWI sebagai organisasi profesi wartawan. Ke depan, PWI Soppeng diharapkan mampu mendorong peningkatan profesionalisme wartawan, menjunjung tinggi etika jurnalistik, serta berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberitaan yang berimbang dan bertanggung jawab.

Menurut Andi Jumawi, pemasangan bendera PWI tidak sekadar bertujuan memperindah kota, tetapi juga menjadi simbol eksistensi dan semangat kebersamaan insan pers di Kabupaten Soppeng. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat sekaligus memperkenalkan lebih dekat peran dan fungsi PWI sebagai wadah organisasi wartawan.

“Pemasangan bendera ini adalah bentuk semangat kami. Semoga masyarakat ikut merasakan suasana pelantikan dan semakin mengenal PWI sebagai organisasi yang berkomitmen terhadap pers yang profesional dan berintegritas,” harapnya.

Pantauan di lapangan menunjukkan, proses pemasangan bendera berlangsung hingga larut malam. Para pengurus tampak antusias dan kompak, saling bekerja sama memasang bendera di berbagai titik. Suasana kebersamaan dan kekeluargaan terlihat jelas, menandai kesiapan PWI Soppeng menyongsong kepengurusan baru periode 2025–2028.

Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, PWI Soppeng optimistis pelantikan dan pengukuhan pengurus mendatang dapat berjalan sukses dan menjadi awal yang baik bagi perjalanan organisasi wartawan di Bumi Latemmamala.

(Red)

Standar Global Dapur MBG Polri, Diplomasi Pangan yang Memikat Mata Internasional Pejaten

Pejaten  Sigapnews.com SPPG Polri Pejaten sebelumnya telah mendapat sorotan internasional melalui kunjungan Rockefeller Foundation pada 9 Oktober 2025, yang dipimpin Elizabeth Yee (Executive Vice President Rockefeller Foundation).

Dalam kunjungan tersebut, Rockefeller Foundation mengapresiasi inovasi Polri dalam membangun sistem penyediaan pangan bergizi yang efisien, aman, dan memberdayakan masyarakat, serta menilai SPPG Polri sebagai model percontohan tata kelola pangan berkelanjutan.

Sorotan ini menjadi latar belakang meningkatnya perhatian komunitas internasional terhadap model MBG Polri.

Komitmen Polri dalam mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus diwujudkan secara konkret melalui keterlibatan aktif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri, Polri menghadirkan dapur MBG percontohan nasional dengan kekhasan tersendiri, yakni jaminan kualitas dan keamanan pangan yang didukung langsung oleh Dokkes Polri sebelum makanan didistribusikan kepada para penerima manfaat.

Sorotan internasional tersebut kembali menguat saat Delegasi Kedutaan Besar Prancis dan Tim Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kunjungan diplomatik ke SPPG Polri Pejaten, Kamis (18/12). Kunjungan ini menjadi bentuk pengakuan atas peran Polri dalam memastikan program MBG berjalan cepat, masif, aman, higienis, dan berstandar tinggi.

Director General for Global Affairs Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, Mrs. Salina Grenet-Catalano, menyampaikan pernyataan lengkapnya terkait komitmen Prancis dan dukungan terhadap Program MBG Indonesia sebagai berikut.

Di tingkat internasional, Prancis sangat berkomitmen terhadap ketahanan pangan dan gizi. Kami memimpin Koalisi Makanan Sekolah Dunia dan kami sangat senang karena Indonesia baru-baru ini bergabung dalam koalisi tersebut. Di Prancis, kami memiliki program makanan sekolah yang sangat kuat dan bersejarah, sehingga setiap anak dapat mengakses makanan sekolah yang sangat baik dan bergizi. Makanan sekolah di Prancis memang tidak sepenuhnya gratis, namun disubsidi bagi keluarga yang tidak memiliki sumber daya.

Ketika kami mengetahui bahwa Presiden Prabowo meluncurkan program ini, kami sangat senang karena kami memandangnya sebagai sesuatu yang sangat penting bagi pengembangan ekonomi, masyarakat, dan negara, yaitu menyediakan makanan yang baik dan bergizi setiap hari bagi anak-anak. Hal ini sangat penting bagi perkembangan otak dan kapasitas intelektual mereka. Oleh karena itu, kami mendukung program ini sejak awal dan siap untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia di bidang ini.

Program makanan sekolah juga sangat penting untuk dikaitkan dengan produsen lokal dan sektor pertanian. Program ini harus berbasis pada pengembangan pertanian lokal dan produsen lokal agar makanan yang dihasilkan berkualitas baik, segar, dan sekaligus membantu pengembangan ekonomi lokal. Sangat penting untuk memiliki rantai pasok yang pendek, produk lokal, serta tetap menghormati tradisi dan kebiasaan makan masyarakat.

Kami melihat pemanfaatan rumah kaca di sekitar dapur ini sebagai praktik yang sangat baik, karena anak-anak perlu mengonsumsi sayur dan buah setiap hari untuk asupan vitamin. Kami tidak datang untuk memberi pelajaran kepada siapa pun, tetapi kami siap membantu Indonesia menerapkan program ini sebaik mungkin. Target Indonesia sangat ambisius, negara ini luas, penduduknya besar dan tantangannya tidak kecil. Kami bahkan tidak yakin ada program makanan sekolah yang seambisius ini di dunia. Karena itu, kami sangat senang dapat mendukung agar implementasinya berjalan semulus mungkin, karena tata kelola program sebesar ini sangatlah penting, ujar Mrs. Salina Grenet-Catalano.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi meninjau langsung operasional dapur SPPG Polri, termasuk pemeriksaan keamanan pangan (food safety check) yang dilakukan oleh Dokkes Polri sebelum makanan didistribusikan. Sistem ini memastikan setiap menu MBG memenuhi standar kesehatan, gizi, dan keamanan pangan yang ketat.

Kasatgas MBG Polri Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menegaskan bahwa Polri mengoptimalkan kekuatan organisasinya untuk mempercepat pemerataan pelayanan MBG di seluruh Indonesia.

Polri memanfaatkan keberadaan 508 Polres yang tersebar di seluruh Indonesia untuk percepatan pembangunan SPPG. Kami mendorong setiap Polres bersama masyarakat minimal membangun satu SPPG agar pelayanan Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara cepat dan merata, tegas Irjen Pol. Nurworo Danang.

Ia menjelaskan bahwa Mabes Polri telah membentuk Gugus Tugas MBG secara berjenjang di tingkat Mabes Polri, Polda, hingga Polres guna memastikan seluruh dapur SPPG dikelola sesuai standar pemerintah, dilengkapi SOP ketat, pemeriksaan keamanan pangan sebelum distribusi, serta sistem quality control dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain menjamin kualitas dan keamanan pangan, Polri juga mengintegrasikan aspek budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan MBG melalui pengembangan menu Nusantara di setiap dapur SPPG.

Melalui peran aktif dalam Program MBG, Polri menegaskan bahwa pengabdian Bhayangkara tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mengawal kualitas generasi masa depan bangsa, sejalan dengan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

(The yund)

Kesbangpol Pastikan IWO Andi Mull Punya SKT, Kunjungi Sekretariat di Jalan Pemuda

SOPPENG Sigapnews.com Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Soppeng melakukan kunjungan silaturahmi ke Sekretariat Ikatan Wartawan Online (IWO) Soppeng di Jalan Pemuda, Jumat 8-12-2025.

Kedatangan Kesbangpol Soppeng ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menegaskan peran aktif Kesbangpol dalam melakukan pemantauan rutin terhadap organisasi yang telah resmi terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di wilayah Soppeng.

Perwakilan dari Kesbangpol Soppeng, Sumartina, S.E., M.M., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemantauan biasa, sekaligus jalan-jalan lihat sekretariat IWO Soppeng.

Kunjungan ini tak lain adalah untuk bersilaturahmi bersama pengurus IWO Soppeng yang saat ini di bawah komando Andi Mull Makmun," jelas Ina, sapaan akrab Sumartina.

Lebih lanjut, Sumartina memastikan bahwa secara administrasi, keberadaan IWO Soppeng tidak memiliki masalah, terkait Kelengkapan berkas, serta telah punyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Kami ke sini bersilaturahmi bersama para pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO), terangnya.

Meskipun Ketua IWO Soppeng, Andi Mull Makmun, sedang berada di luar kota dan menyampaikan permohonan maaf karena absen, kunjungan Kesbangpol disambut hangat oleh jajaran pengurus.

Pihak Kesbangpol diterima langsung oleh Sekretaris IWO Soppeng, Andi Tahang, serta turut dihadiri oleh Humas IWO Soppeng, Ahmad Mario, dan Dewan Etik IWO, Hamka, S.H.

Secara terpisah, Andi Mull Makmun menyambut baik dan mengapresiasi perhatian Kesbangpol. Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan dan perhatiannya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk bersinergi dengan pers, tandas Andi Mull Makmun.

Kegiatan silaturahmi ini menegaskan komitmen Kesbangpol Soppeng dalam membina organisasi resmi, memastikan mereka dapat terus beroperasi secara legal dan bersinergi aktif dalam mendukung pembangunan daerah.

(D,yund)

Bangun Demokrasi Sejak Dini, KPU Soppeng Edukasi Pemilih Pemula di Kampus STAI Al Gazali

Soppeng, Sigapnews.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat partisipasi dan kualitas pemilih. 

Hari ini, KPU Soppeng sukses menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 yang secara spesifik menargetkan mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Gazali Soppeng, yang masuk dalam segmen vital yakni Kelompok Pemilih Pemula.

Acara edukatif ini diselenggarakan dengan khidmat di Aula Kampus STAI Al Gazali, yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, pada hari Senin, 15 Desember 2025.

Kegiatan diawali dengan sambutan hangat dari Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III STAI Al Gazali, serta arahan dari Erwin Harianto selaku Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM) kampus.

“Kami menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada KPU Soppeng yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada Kampus STAI Al Gazali untuk menjadi tuan rumah dan mitra dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan yang sangat strategis ini,” ujar Erwin Harianto.

Beliau juga menegaskan bahwa inisiatif KPU ini sangat relevan. “Memberikan pendidikan tentang hak pilih dan demokrasi adalah kewajiban kita bersama. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus memahami bahwa hak pilih mereka adalah instrumen suci untuk menentukan kualitas kepemimpinan dan kebijakan publik di masa depan,” tambahnya, disambut tepuk tangan meriah dari peserta.

Inti acara dilanjutkan dengan arahan dari Ketua KPU Kabupaten Soppeng, Bapak Risal. Beliau secara khusus menyoroti pentingnya kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan bagi generasi muda dalam menghadapi dinamika politik tahun 2025 dan tahun-tahun mendatang.

“Esensi sejati dari Pendidikan Pemilih ini ialah untuk membentuk pemilih yang cerdas dan berkarakter,” tutur Risal dengan penekanan. “Pemilih cerdas adalah mereka yang mampu menganalisis rekam jejak, visi, dan misi calon, bukan sekadar memilih karena ikut-ikutan, tekanan, atau bahkan politik uang. Kami berharap adik-adik mahasiswa mampu menjadi duta literasi politik yang independen dan rasional.”

Risal menekankan bahwa menggunakan hak pilih di Pemilu dan Pemilihan bukan sekadar rutinitas lima tahunan.

“Kami menekankan pentingnya menggunakan hak pilih. Hak pilih merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara untuk menentukan pemimpin yang akan mengelola negara dan daerah ini. Jika kita golput, kita menyerahkan nasib kita kepada pilihan orang lain. Partisipasi aktif, kritis, dan bertanggung jawab adalah wujud nyata dari nasionalisme dan kepedulian terhadap masa depan bangsa,” pungkasnya, menyerukan pentingnya kontribusi pemilih pemula dalam menghasilkan Pemilu yang berintegritas.

Kegiatan dilanjutkan dengan dipandu oleh Haswinardi, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Soppeng.

“Kami dari KPU Soppeng kembali menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kampus STAI Al Gazali yang telah menyediakan fasilitas yang representatif dan menyambut kami dengan baik untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan ini,” ungkap Haswinardi.

Ia juga berpesan kepada peserta, “Kegiatan seperti ini tentu sangat penting dan fundamental buat adik-adik sekalian, terkhusus yang masuk dalam kategori segmentasi pemilih pemula, agar kalian memiliki basis pengetahuan yang kuat sebelum memasuki bilik suara.”

Sementara Narasumber utama, A. Mappasessu, Sekretaris KAHMI Soppeng, memaparkan materi bertema “Suara Hari Ini, Masa Depan Bangsa Hari Esok”. Materi ini sarat akan pesan moral dan kebangsaan, memuat tujuh poin penting yang menyoroti peran strategis pemilih pemula;

1. Demokrasi tidak lahir seketika, ia dirawat dengan kesadaran.

2. Pemilih Pemula adalah penjaga estafet demokrasi.

3. Suara bukan sekedar kertas, melainkan keputusan sejarah.

4. Tumbuhkan kesadaran, bukan sekadar pengetahuan.

5. Demokrasi berkelanjutan bergantung pada pemilih muda.

6. Demokrasi: dari ide ke masa depan Indonesia.

7. Demokrasi Indonesia mewujud pada Pancasila dan UUD 1945.

Di akhir pemaparannya, beliau menyampaikan subtansi esensial tentang filosofi dan implikasi moral dari tindakan “memilih” dalam Pemilu dan Pemilihan.

"Memilih bukan sekadar mencoblos gambar di bilik suara," tegas Mappasessu. "Ini adalah perwujudan kedaulatan moral kita. Filosofinya, setiap suara yang kita berikan membawa konsekuensi etis: apakah kita memilih berdasarkan nurani untuk kemaslahatan umat, atau memilih karena bujuk rayu sesaat. Implikasi moralnya, pilihan kita hari ini akan menentukan kualitas pembangunan yang dinikmati oleh generasi kita yang akan datang. Pemilih pemula harus menjadi benteng moral demokrasi." Penyampaian yang mendalam ini sukses membangkitkan kesadaran kritis para peserta.

Sesi terakhir, yakni sesi tanya jawab dan diskusi, berlangsung sangat interaktif. Peserta dengan antusias, kritis, dan lugas melontarkan pertanyaan dan berdiskusi intensif dengan narasumber. Topik-topik yang dibahas meliputi isu integritas pemilu, cara menangkal informasi hoaks, hingga peran konkret mahasiswa dalam mengawal proses demokrasi, menandakan tingginya minat politik di kalangan pemilih pemula STAI Al Gazali.

Acara ini dihadiri lengkap oleh jajaran Komisioner KPU Soppeng lainnya, termasuk Lanyala Soewarno (Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM), Muh. Hasbi (Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi), serta Sitti Rahmawati (Kasubag Parmas dan SDM), bersama staf KPU Kabupaten Soppeng.

(Yun) 

Menteri Pertanian Amran Sulaiman Lepas KRI Surabaya ke Sumatera dengan 153 Truk Bantuan

L

Jakarta, Sigapnews.com, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali melepas keberangkatan bantuan Kementan Peduli pengiriman tahap II untuk percepatan penanganan bencana di Sumatera. Bantuan tersebut dikirim melalui KRI Surabaya 591 dari Dermaga Kolinlamil, Pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya bantuan ini akan didistribusikan ke Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, dengan estimasi waktu perjalanan sekitar enam hari.

“Hari ini kami memberangkatkan bantuan ke Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ke depannya, insyaallah akan ada pengiriman lanjutan. Bantuan Kementan Peduli ini berasal dari pegawai Kementerian Pertanian dan mitra strategis yang memberikan sumbangan secara langsung, semuanya murni atas dasar keikhlasan,” kata Mentan Amran saat melepas bantuan Kementan Peduli yang dikirimkan melalui kapal KRI Surabaya di Dermaga Kolinlamil Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/25). 

Kapal KRI Surabaya 591 akan bergerak dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Belawan - Sumatera Utara, kemudian Aceh, dan terakhir Sumatera Barat. Perjalanan diperkirakan memakan waktu sekitar enam hari hingga seluruh bantuan tiba di tujuan sebelum bantuan didistribusikan lebih lanjut ke titik-titik yang telah ditentukan oleh BNPB dan pemerintah daerah setempat.

Mentan Amran menambahkan bahwa Kementan Peduli tahap II memberangkatkan 153 truk bantuan logistik yang mencakup kebutuhan pokok serta perlengkapan darurat dengan nilai diperkirakan hampir Rp 10 miliar. Bantuan tersebut antara lain beras (paket 5 kilogram), minyak goreng, obat-obatan, mie instan, abon, sosis, gula, biskuit, telur, air mineral, susu, selimut, pakaian, genset, terpal, kasur, serta perlengkapan untuk anak-anak seperti pakaian, duster, celana pendek, kaos, handuk, sejadah, sarung, hingga mukena.

“Seluruh bantuan ini disiapkan sesuai hasil koordinasi dengan Kepala BNPB. Baru saja kami melakukan komunikasi, dan semua kebutuhan yang diminta oleh daerah terdampak inilah yang kami kirimkan,”tambah Mentan Amran.

Mentan Amran melaporkan bahwa total bantuan Kementan Peduli yang telah dikirimkan pada tahap 1 dan 2 mencapai Rp44 miliar. Bantuan tahap I telah didistribusikan melalui jalur udara menggunakan pesawat Hercules, serta jalur laut melalui KRI Aceh, dan telah tiba di lokasi dengan aman.

Mentan Amran mengatakan, bantuan tahap II yang baru dilepas melalui KRI Surabaya 591 ini merupakan kelanjutan dari upaya percepatan penanganan bencana, dengan tujuan untuk memastikan masyarakat terdampak di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat memperoleh bantuan secara cepat dan tepat sasaran.

“Seluruh bantuan, baik tahap I maupun tahap II, dikawal ketat mulai dari pengiriman hingga distribusi di lapangan. Tim kami sudah berada di lokasi untuk memastikan bantuan diterima lengkap dan sesuai kebutuhan, dengan laporan detail termasuk foto, jumlah, dan jenis barang,”ujar Mentan Amran.

Selain bantuan Kementan Peduli, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan dari APBN senilai Rp1,2 triliun, yang terbagi menjadi bantuan reguler berupa dukungan pangan rutin dan bantuan non-reguler yang dikirim sesuai permintaan daerah terdampak, termasuk tambahan beras dan minyak goreng untuk Aceh dan Sumatera Utara.

“Contoh bantuan non reguler seperti baru saja, Gubernur Aceh meminta tambahan 10.000 ton beras, dan dalam waktu 24 jam permintaan tersebut langsung kami setujui, begitu pula Sumatera Utara yang meminta 5.000 ton beras tambahan, dan semuanya telah kami setujui,”kata Mentan Amran.

Mentan Amran juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas instansi menjadi kunci sukses distribusi bantuan. Dukungan dari TNI dan Polri, termasuk Kasal, Panglima TNI, Kasau, Kasad, dan Kapolri, memastikan mobilisasi kapal dan pesawat berjalan cepat dan aman. Tim Kementan Peduli, menurut Amran, akan mengawal distribusi dari dermaga hingga ke titik-titik penerima di lapangan, dengan laporan rinci berupa foto, jumlah, dan jenis barang.

“Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah panggilan bagi kita semua. Negara memanggil, dan kita hadir untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Kita harus memastikan bantuan sampai tepat sasaran dan meringankan beban masyarakat terdampak,” tutup Mentan Amran.

Prestasi Nasional, Soppeng Masuk 20 Daerah Terbaik Percepatan Stunting, Bukti Komitmen Gizi Terpadu

Soppeng Sigapnews.com. Komitmen serius Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menanggulangi masalah stunting membuahkan hasil gemilang. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soppeng tercatat sebagai Kabupaten/Kota terbaik di Sulawesi Selatan dalam percepatan penurunan stunting dan berhasil menembus jajaran 20 daerah terbaik secara nasional dari total 197 kabupaten/kota yang diapresiasi.

Prestasi ini menempatkan Soppeng sejajar dengan daerah berkinerja tinggi seperti Kota Kediri, Jakarta, 

dan Kota Tangerang, yang juga masuk dalam daftar apresiasi Kemendagri atas kinerja percepatan penurunan stunting tahun 2025. Kabupaten Soppeng menempati urutan ke-20 dalam skala nasional, sebuah pencapaian yang patut dibanggakan.

Keberhasilan ini didorong oleh intervensi gizi terpadu, peningkatan sanitasi, dan pendataan akurat yang dilaksanakan secara masif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Soppeng.

Menanggapi kabar baik ini, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyatakan rasa syukurnya.

"Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja keras kita semua. Posisi kami di urutan ke-20 nasional dan nomor satu di Sulawesi Selatan adalah bukti bahwa komitmen untuk menghadirkan generasi penerus yang sehat dan cerdas bukan hanya wacana,kata Bupati H. Suwardi Haseng dalam keterangan. Kamis, (11/12/2025).

Bupati Suwardi Haseng menambahkan, kunci utama keberhasilan ini terletak pada sinergi lintas sektor, mulai dari posyandu, Puskesmas, perangkat desa, hingga peran aktif seluruh masyarakat.

Kami tidak akan berhenti di sini. Target kami adalah terus menekan angka stunting hingga titik terendah. Penghargaan ini adalah pemicu semangat untuk melakukan intervensi yang lebih inovatif dan memastikan setiap anak di Soppeng mendapatkan nutrisi dan lingkungan tumbuh yang terbaik, tutup Bupati Soppeng. 

(The yund)

Bantuan Rp1,2 Triliun untuk Aceh–Sumut–Sumbar, Mentan Pastikan Distribusi Transparan

Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman secara tegas menampik tudingan penyelewengan bantuan untuk korban bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tidak main-main, ia sendiri yang akan menindak jika ditemukan perbuatan curang.

“Di saat kondisi kita susah begini, ada kena bencana, harusnya kita peduli dulu. Kalau ada yang salah, korupsi di pertanian, aku pastikan 1 x 24 jam saya pecat. Kalau dalam perjalanan ada yang main-main, kami yang melapor langsung ke penegak hukum agar dihukum seberat-beratnya,” kata Mentan Amran saat pelepasan bantuan Kementan Peduli di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Ia menjelaskan secara rinci bahwa kekeliruan yang sempat muncul dan diberitakan sebelumnya hanyalah kesalahan penulisan satuan.

“Begitu muncul beritanya, kami langsung cek di mana salahnya. Itu keliru dalam penulisan. Yang dikatakan 21.000 itu bukan kilogram tetapi 21.000 paket, satu paket 5 kilogram, dan ini bantuannya dalam bentuk barang,” kata Mentan Amran

Ia menekankan bahwa bantuan tersebut berbentuk barang logistik yang dikirimkan oleh mitra kerja Kementan.

“Bantuan Kementan Peduli pengiriman itu bentuk barang. Dan itu barang yang dikirim para pengusaha, pengusaha minyak goreng kirim minyak goreng, pengusaha mie kirim mie instan. Jadi dalam bentuk barang kami kirim, kami kawal,” terangnya.

Mentan Amran juga mengucapkan terima kasih kepada media yang sigap menginformasikan kekeliruan satuan sehingga klarifikasi dapat segera dilakukan.

"Saya apresiasi media. Kalau ada kesalahan, kami perbaiki. Tapi jangan dibawa ke arah fitnah. Ini masa bencana, kita fokus bantu saudara-saudara kita,” katanya.

Untuk diketahui, pemerintah bergerak cepat untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui Kementan Peduli, terhimpun bantuan senilai total Rp75,85 miliar yang disumbangkan oleh jajaran pegawai dan pejabat Kementan serta perusahaan mitra.

Selain Kementan Peduli, pemerintah juga menggelontorkan bantuan dengan total Rp1,249 triliun yang terdiri atas bantuan reguler Rp918 miliar dan bantuan nonreguler berdasarkan permintaan dari provinsi terdampak senilai Rp330 miliar.

(Red) 

Soppeng Raih Skor SPI 80.48, Ditetapkan KPK Sebagai Daerah Paling Berintegritas di Sulsel!

YOGYAKARTA Sigapnews.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa (9/12/2025), menggelar puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2025 di jantung budaya, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Mengusung tema Satukan Aksi, Basmi Korupsi, acara yang dipusatkan di Bangsal Kepatihan ini menjadi panggung penguatan sinergi nasional dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa Hakordia bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting untuk menumbuhkan nilai integritas dan sinergi lintas sektor.

“Acara ini adalah forum nasional, guna memperkuat integritas tata kelola, menyatukan komitmen, serta meluncurkan program strategis pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang menjangkau pusat hingga daerah—birokrasi hingga masyarakat, jelas Setyo.

Dalam acara yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan pimpinan daerah se-Indonesia, perhatian tertuju pada pengumuman Indeks Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK.

Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyampaikan apresiasinya kepada lembaga yang berhasil meraih skor tinggi.

Bagi Kementerian, Pemerintah daerah, BUMN, dan lembaga yang sudah bagus agar hasil penilaian integritas KPK ini dipertahankan, dan bagi yang masih kurang diharapkan ada peningkatan untuk membangun budaya integritas, ujar Aminudin.

Secara mengejutkan, dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng, SE, mencatatkan sejarah. Soppeng menjadi satu-satunya perwakilan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan yang diundang khusus untuk meraih penghargaan di Hakordia Yogyakarta.

Skor Indeks Integritas (SPI) Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng tercatat paling tinggi dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel, mencapai nilai 80.48!

Angka ini bahkan jauh melampaui skor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (66.55) dan seluruh daerah lainnya.

Bupati Soppeng Suwardi Haseng yang dihubungi melalui telepon menyatakan, raihan penghargaan ini merupakan buah kerja keras kolektif. Beliau juga berjanji untuk mempertahankan capaian integritas ini.

Daftar Lengkap Penilaian Integritas KPK di Sulawesi Selatan
Capaian Soppeng menjadi pemicu semangat bagi daerah lain. Berikut perbandingan nilai integritas di Sulsel:

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan: 66.55, Kepulauan Selayar (76.46), Bulukumba (78.15), Pangkajene Kepulauan (77.79), Barru (76.57), Luwu (76.44).

Kabupaten Lain, Bantaeng (72.92), Jeneponto (69.62), Takalar (69.40), Gowa (69.21), Sinjai (73.46), Maros (70.26), Bone (69.27), Wajo (74.07), Pinrang (71.34), Enrekang (73.68), Tanatoraja (76.03), Luwu Utara (65.18), Toraja Utara (75.95).

Pemerintah Kota Makassar (67.93), Parepare (68.27), Palopo (74.01). (Sumber SPI-KPK).

(Yund) 

Kolaborasi Kementan dan Mitra Strategis, Distribusi Bantuan Bencana di Aceh dan Sumatra Utara

Jakarta, Sigapnews.com, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melepas keberangkatan bantuan pangan "Kementan Peduli Bencana" untuk korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Dermaga Kolinlamil, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/12/2025). Mentan telah tiba pukul 05.35 WIB untuk memastikan 207 truk bantuan pangan yang akan dikirimkan dengan KRI Banda Aceh 593 menuju pelabuhan terdekat di wilayah terdampak.

Kapal ini akan menempuh rute ke Padang terlebih dahulu, kemudian bergerak menuju Sumatera Utara, dan selanjutnya berlabuh di Aceh untuk mendistribusikan bantuan ke titik-titik terdampak sesuai koordinasi BNPB dan pemerintah daerah. Sehari sebelumnya, bantuan darurat Kementan juga telah dikirim menggunakan pesawat Hercules dan langsung diterima BNPB di Aceh.

Mentan Amran menyampaikan bahwa seluruh bantuan telah disesuaikan dengan kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan. Bantuan mencakup pangan siap konsumsi seperti mi instan, sosis, susu, beras, air mineral, minyak goreng, hingga genset yang dibutuhkan akibat keterbatasan energi dan terisolasinya sejumlah wilayah.

“Kami mengecek langsung di lapangan apa kebutuhan masyarakat. Ternyata yang dibutuhkan adalah makanan siap saji, karena beras sudah cukup,” kata Mentan Amran, Jumat (5/12/2025)

Ia menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk gotong royong melalui program Kementan Peduli Bencana, hasil sinergi mitra strategis, dunia usaha, serta para pegawai Kementerian Pertanian. Seluruh bantuan dikawal secara ketat dari titik keberangkatan hingga diterima resmi oleh BNPB di daerah tujuan.

“Ini adalah bantuan yang diberikan oleh seluruh mitra strategis, pengusaha, dan pegawai Kementerian Pertanian. Kami bertanggung jawab sampai di tujuan. Jangan sampai ada yang disalahgunakan. Ini amanah,” tegasnya.

Selain pangan siap saji, Kementan juga mengirim air mineral dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang dilaporkan dari wilayah terdampak.

Hingga hari ini, total bantuan yang diberangkatkan mencapai 207 truk senilai Rp34,8 miliar, bagian dari total bantuan sebesar Rp75 miliar yang telah dihimpun. Penyaluran tambahan terus dilakukan mengikuti perkembangan situasi di lapangan.

“Total yang kita berangkatkan sekarang dengan kemarin 34,8 miliar. Tidak menutup kemungkinan ada lagi. Tadi pagi ada tambahan bantuan, kita kirim lagi terus menerus,” jelas Mentan Amran.

Selain bantuan yang dihimpun mitra dan pegawai, pemerintah juga mengirim 44 ribu ton beras dan 6 ribu ton minyak goreng sebagai dukungan tanggap darurat.

“Bantuan dari pemerintah langsung yaitu 44 ribu ton beras sudah kita kirim. Minyak goreng 6 ribu ton juga sudah kita kirim,” ujarnya.

Mentan Amran menegaskan bahwa percepatan distribusi menjadi prioritas utama. Setiap permintaan dari daerah langsung direspons tanpa menunggu proses administrasi panjang.

“Kemarin Wagup Aceh telepon minta minyak goreng dan beras. Hari itu juga kami langsung telepon Bulog dan Bapanas. Dua ribu kilo minyak goreng langsung dikeluarkan, suratnya menyusul. Di Lhokseumawe minta seratus ton, keluarkan dulu. Ini darurat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Kementan mengawal seluruh bantuan hingga selesai didistribusikan di daerah. 

“Supaya bantuan saudara-saudara kita ini sampai sesuai jumlah yang disampaikan. Ini tabungan akhirat, amanah. Kami kawal sampai naik kapal, sampai masuk ke BNPB, sampai berita acara diterima,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Mentan Amran kembali menekankan bahwa semua bantuan ini merupakan amanah dari masyarakat dan mitra.

“Ini tabungan akhiratnya saudara-saudara kita. Bantuan kami yakinkan tiba dengan jumlah seperti yang disampaikan semula, yaitu 75 miliar,” tegasnya.

Keputusan Akhir PWI Pusat, Andi Jumawi Resmi Pimpin PWI Soppeng 2025–2028

SOPPENG Sigapnews.com Setelah melewati proses pemilihan paling dramatis dalam sejarah lokal, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat akhirnya menetapkan dan mengesahkan Andi Jumawi sebagai Ketua PWI Kabupaten Soppeng untuk masa bakti 2025–2028.

Keputusan final ini,  dikeluarkan melalui Surat Keputusan PWI Pusat tertanggal 27 November 2025, sekaligus menjadi penutup tirai bagi sengketa pemilihan yang sempat membelah organisasi tersebut.

Konferkab Sempat 'Deadlock' dan Berujung Laporan ke Pusat
Pangkal dari drama ini adalah Konferensi Kabupaten (Konferkab) PWI Soppeng pada 24 Juli 2025, yang berakhir dengan hasil seri 7–7 dari total 14 Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Untuk memecahkan kebuntuan, kedua calon Andi Jumawi dan Alimuddin, sepakat menempuh jalan tengah yang unik penentuan pemenang melalui Fakta Integritas.

Dalam mekanisme ini, Andi Jumawi dinyatakan memenuhi seluruh poin, yang kemudian dikukuhkan oleh PWI Sulawesi Selatan pada 27 Agustus 2025.

Polemik ini pun di Rapat Plenokan Via Zoom pada Selasa, 25 November 2025, yang dihadiri tokoh-tokoh penting dari PWI Pusat, antara lain Zulmansyah Sekedang  Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulkifli Gani Ottoh Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Anrico Pasaribu Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat.

Setelah melakukan klarifikasi dan pemeriksaan dokumen menyeluruh, PWI Pusat mengambil keputusan tegas!.

Tidak ditemukan pelanggaran prosedural serta Tidak ada cacat hukum pada pendaftaran maupun proses Konferkab, demikian kesimpulan dari Pleno PWI Pusat, memperkuat bahwa seluruh tahapan telah sesuai dengan tata tertib dan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani kedua calon sejak awal.

Dengan putusan tersebut, PWI Pusat resmi menguatkan keputusan sebelumnya, memastikan Andi Jumawi adalah Ketua PWI Soppeng yang sah!.

Usai ditetapkan secara resmi, Andi Jumawi menyampaikan  “Saya akan merangkul semua anggota PWI untuk bersatu dalam satu profesi demi kemajuan organisasi di Kabupaten Soppeng, ujar Andi Jumawi, Minggu (30/11/2025), sambil menunjukkan SK resmi dari PWI Pusat.

Dengan keluarnya Surat Keputusan Nomor: 027-PKU/PP-PWI/X/2025, PWI Soppeng kini dapat fokus pada program kerja di bawah kepemimpinan baru, mengakhiri periode yang penuh dinamika dan kontroversi.

(Yund)

Dibuka Wabup Selle, Gerak Jalan Santai PGRI Soppeng SUKSES Besar di HGN 2025

SOPPENG Sigapnews,com, Ribuan guru di Kabupaten Soppeng membanjiri Lapangan Gasis Watansoppeng dalam suasana meriah penuh semangat untuk merayakan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2025, Minggu (30/11). 

Mengusung tema Guru Hebat Indonesia Kuat, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tingkat Kabupaten Soppeng menggelar Gerak Jalan Santai yang disambut antusiasme tinggi.

Acara akbar ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle K.S. Dalle. Namun, kemeriahan perayaan HGN dan HUT PGRI ke-80 tahun ini mencapai puncaknya berkat diterimanya penghargaan nasional bergengsi oleh pemimpin daerah mereka.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle K.S. Dalle, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga pendidik.

Selamat Hari Ulang Tahun PGRI ke-80 dan Selamat Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2025! Kehadiran Bapak dan Ibu adalah cerminan semangat 'Guru Hebat Indonesia Kuat' ujar Selle K.S. Dalle.

Wabup Selle juga menegaskan bahwa semua capaian, kesuksesan, dan kemajuan yang dinikmati daerah saat ini adalah berkat dedikasi, ilmu, dan kesabaran para guru. Anda adalah tiang utama pembangunan bangsa, tegasnya.

Menindaklanjuti pesan dari puncak peringatan HGN, Wakil Bupati berpesan agar para guru di Soppeng untuk berbuat, membimbing, dan mendisiplinkan siswa demi masa depan mereka yang lebih baik, seraya menyebutkan dukungan penuh yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh guru di Indonesia.

Momen kebanggaan tak terbendung di tengah kemeriahan Gerak Jalan Santai. Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., sedang berada di Jakarta dalam rangkaian menerima penghargaan bergengsi Dwija Praja Nugraha 2025. 

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas perhatian dan program nyata pemimpin daerah terhadap kemajuan pendidikan.

Wabup Selle K.S. Dalle secara khusus mengucapkan selamat dan menyatakan bahwa penghargaan Dwija Praja Nugraha ini adalah milik seluruh insan pendidikan dan PGRI Soppeng.

Para guru yang hadir secara serentak menyampaikan ucapan selamat dan rasa syukur mereka atas pengakuan nasional tersebut.

Kami, para guru, mengucapkan selamat yang setinggi-tingginya atas penghargaan Dwija Praja Nugraha 2025 yang diterima Bapak Bupati Soppeng Suwardi Haseng.

Ini adalah bukti nyata bahwa program dan perhatian beliau terhadap pendidikan di Soppeng diakui secara nasional. Ini kado terindah bagi kami di Hari Guru, ujar H. Jumardin, Kepala SDN 35 Tajuncu, mewakili suara hati ribuan pendidik Soppeng.

(The yund)