Kado Manis Hari Guru! Bupati Soppeng Suwardi Haseng Raih Penghargaan Tertinggi PGRI

SOPPENG Sigapnews.com Momen Hari Guru Nasional 2025 menjadi sangat istimewa bagi Kabupaten Soppeng. Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, dianugerahi penghargaan tertinggi dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), yaitu Dwija Praja Nugraha.

Penghargaan bergengsi ini merupakan pengakuan atas dedikasi dan komitmen luar biasa Bupati Suwardi Haseng dalam memajukan sektor pendidikan dan kesejahteraan guru di Kabupaten Soppeng.

Surat resmi dari Pengurus Besar (PB) PGRI yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., dan Sekjen Dudung Abdul Qodir, M.Pd., mengonfirmasi penganugerahan ini.

Kami memberikan anugerah ini kepada kepala daerah yang memiliki komitmen, dedikasi dan perhatian yang tinggi terhadap pembangunan pendidikan dan guru di daerahnya, terang Prof. Unifah, Rabu, (26/11)

Penghargaan Dwija Praja Nugraha adalah anugerah tertinggi yang diberikan PB PGRI kepada kepala daerah. Ini menegaskan bahwa komitmen pendidikan Bupati Suwardi Haseng telah diakui secara nasional.

Keistimewaan penghargaan ini semakin terasa karena Bupati Suwardi Haseng menjadi satu-satunya kepala daerah dari Sulawesi Selatan yang menerima anugerah prestisius ini tahun ini. Ini adalah bukti nyata bahwa program dan kebijakan pendidikan di Soppeng menjadi role model bagi daerah lain.

Bupati Suwardi Haseng dijadwalkan akan menerima penghargaan ini pada peringatan HUT PGRI ke-80 dan Hari Guru Nasional 2025 yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 29 November 2025, pukul 13.30 WITA di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Prestasi ini tentu menjadi kado terindah yang tidak hanya membanggakan Bupati, tetapi juga seluruh masyarakat dan insan pendidikan di Kabupaten Soppeng. 

Gebrakan Kesejahteraan Soppeng, Suwardi Haseng Awali Penyaluran BLT untuk 6.038 Penerima Tahap Awal

SOPPENG Sigapnews.com Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan komitmennya yang kuat untuk melindungi warganya dari tekanan ekonomi. Hari ini, suasana haru bercampur optimisme menyelimuti Rumah Jabatan Bupati Soppeng, di mana secara simbolis penyerahan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) dilaksanakan.

Kepala PT Pos Indonesia Cabang Soppeng, Muliadi Bandong, menyerahkan dana bantuan tersebut kepada Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng. SE sebagai tanda dimulainya penyaluran bantuan yang sangat dinantikan. Senin, 24 November 2025.

BLT Kesra ini dirancang untuk menopang kebutuhan pokok keluarga selama periode Oktober hingga Desember 2025. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima total Rp900.000 (Rp300.000 per bulan).

Total Anggaran: Mencapai Rp5.434.200.000 (Lebih dari 5 Miliar Rupiah).

Target Penerima: Warga dengan tingkat kesejahteraan terendah (DTSEN desil 1–4).

Tahap Pertama: Sebanyak 6.038 KPM dari total 12.000 KPM terverifikasi akan menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia.

Penyaluran Dijadwalkan serentak pada 26–29 November 2025 di titik-titik resmi yang sudah ditentukan, menjamin penyaluran yang tertib dan terstruktur.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyampaikan bahwa program BLT Kesra ini bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan keras Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk memastikan alokasi dana dari pemerintah pusat tepat sasaran kepada warga yang paling membutuhkan.

Bupati Soppeng menekankan peran pemerintah sebagai pelayan rakyat,
Kami terus memperjuangkan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan bantuan. Pemerintah harus hadir dan memastikan rakyat tidak berjalan sendiri menghadapi tekanan ekonomi. Inilah bukti bahwa kami serius melindungi dan melayani warga, tegas Bupati Suwardi.

Bupati Soppeng juga berharap agar dana bantuan ini dapat dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, memastikan setiap rupiah memberikan manfaat maksimal.

Di sisi lain, Kepala PT Pos Indonesia Cabang Soppeng, Muliadi Bandong, menjamin komitmen penuh perusahaannya untuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Program BLT Kesra ini menjadi langkah nyata Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Bupati Suwardi Haseng, membuktikan bahwa harapan dan kepastian kesejahteraan hadir di tengah masyarakat.

(THE YUND)

MOTIVATAWA Hadir sebagai Ruang Pengembangan Diri Berbasis Hiburan, Dorong Ekosistem Edutainment Kreatif di Indonesia

Jakarta, Sigapnews.com, Industri kreatif Indonesia kembali kedatangan pemain baru yang membawa warna segar dalam dunia pembelajaran digital.

Bertempat di Jakarta, minggu (23/11/2025) MOTIVATAWA resmi menggelar soft launching sebagai penanda kehadiran platform edutainment yang menyasar generasi muda, profesional, hingga masyarakat umum yang ingin belajar melalui pendekatan yang lebih ringan dan menyenangkan.

Mengusung konsep “motivasi + tawa”, MOTIVATAWA mencoba memadukan dua elemen yang selama ini jarang digabungkan dalam proses pembelajaran formal.

Pendekatan tersebut diyakini dapat menciptakan pengalaman edukasi yang lebih berkesan, relevan, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

“Belajar tidak harus kaku. Edukasi yang dibalut hiburan justru membuat orang lebih cepat memahami materi,” ujar CEO MOTIVATAWA, Elok Ambar Wulandari, dalam sambutan pembukaan.

Ia menambahkan bahwa banyak orang ingin berkembang, namun sering kali terhambat oleh rasa bosan, kejenuhan, atau format belajar yang monoton. Karenanya, MOTIVATAWA dibangun sebagai ruang alternatif yang mengutamakan kenyamanan dan pengalaman interaktif.

Platform Edutainment untuk Semua

MOTIVATAWA hadir dengan beragam konten pembelajaran yang dikemas secara kreatif. Mulai dari:

Video kelas tematik yang menghadirkan mentor lintas sektor

Workshop dan seminar dengan format interaktif

Show edukatif yang menggabungkan komedi, motivasi, dan storytelling

Konten hiburan bernilai edukasi yang mudah dikonsumsi generasi digital

Selain itu, platform ini juga membuka peluang bagi para kreator edukasi dan hiburan untuk memasarkan karya mereka. Mulai dari kelas digital, e-learning modules, hingga tiket pertunjukan dapat diakses secara langsung melalui MOTIVATAWA.

Menurut Elok, kemitraan dengan para kreator merupakan bagian penting dari misi MOTIVATAWA dalam membangun ekosistem edukasi kreatif.

“Kami ingin menjadi rumah bagi orang-orang yang percaya bahwa belajar bisa dilakukan dengan cara yang lebih humanis, ringan, dan tentu saja menghibur,” ujar Elok.

Soft Launching Berbalut Hiburan

Acara peluncuran MOTIVATAWA berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Rangkaian acara diawali dengan sesi tanya jawab bersama media, diikuti oleh penampilan guest star yang tampil membawakan materi komedi ringan bertema pengembangan diri.

Prosesi potong tumpeng menjadi simbol dibukanya platform secara resmi. Tidak hanya itu, acara juga menghadirkan penayangan kelas perdana, memberikan gambaran kepada tamu undangan tentang standar produksi konten yang akan hadir di platform tersebut.

Beberapa tamu media menyebutkan bahwa pendekatan MOTIVATAWA terasa segar dan berbeda dari platform belajar konvensional yang kini ada di pasaran.

Banyak yang menilai bahwa konsep edutainment menjadi jembatan yang efektif untuk generasi digital yang membutuhkan cara belajar lebih fleksibel.

Mendorong Pertumbuhan Ekosistem Edukasi Kreatif

Dengan peluncuran ini, MOTIVATAWA menargetkan diri sebagai salah satu motor penggerak perkembangan ekosistem edutainment dan edukasi kreatif di Indonesia.

Platform ini optimis dapat menjangkau pengguna yang ingin belajar sekaligus menikmati hiburan berkualitas.

Ke depan, MOTIVATAWA berencana meningkatkan jumlah kreator, memperluas katalog konten, serta mengadakan tur pertunjukan edukatif di berbagai kota besar Indonesia.

“Ini baru permulaan. Kami ingin terus bertumbuh bersama komunitas kreatif dan membawa dampak positif bagi budaya belajar generasi sekarang,” tutup Elok.

(Red) 

Komitmen Penuh! Bupati Soppeng Suwardi Haseng Siap Jadi Garis Depan Pelaksana Pidana Kerja Sosial

MAKASSAR Sigapnews.com Penegakan hukum di Sulawesi Selatan kini memasuki babak baru yang lebih humanis dan edukatif. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulsel resmi meluncurkan implementasi Pidana Kerja Sosial sebagai sanksi alternatif, sebuah langkah maju berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Acara bersejarah ini ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang digelar di Baruga Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis, 20 November 2025.

Salah satu kepala daerah yang menunjukkan komitmen penuh adalah Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE. Kehadiran Bupati Suwardi Haseng dalam penandatanganan PKS tersebut menegaskan kesiapan Kabupaten Soppeng menjadi garis depan dalam pelaksanaan kebijakan progresif ini.

Setelah PKS ditandatangani oleh Kajati Sulsel dan Gubernur Sulsel, giliran 24 bupati/wali kota dan para kepala kejaksaan negeri se-Sulsel membubuhkan tanda tangan. Ini menunjukkan bahwa semangat reformasi hukum ini merata di seluruh wilayah.

Penerapan pidana kerja sosial ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan keadilan yang lebih humanis sekaligus memberikan efek edukatif bagi pelaku tindak pidana. Pemerintah Kabupaten Soppeng siap bersinergi dengan kejaksaan dalam implementasinya, tegas Bupati Suwardi Haseng.

Kehadiran tokoh-tokoh sentral seperti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kajati Sulsel, Gubernur Sulsel, dan Direktur Jaskrido menunjukkan betapa seriusnya pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keberhasilan program ini.

Dengan sinergi antara Pemkab Soppeng dan Kejaksaan Negeri, diharapkan pelaksanaan pidana kerja sosial di Kabupaten Soppeng akan berjalan efektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum. 

Kebijakan ini merupakan harapan baru, menciptakan sistem hukum yang tidak hanya menghukum tetapi juga membina dan mengembalikan pelaku menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab. 

(The yund)

Dibawah Dwi Christianto IWO Makin Kuat, Tekankan Komitmen dan Visi Besar Dewan Pers

BANDA ACEH Sigapmews,com. Ikatan Wartawan Online (IWO) Aceh resmi memasuki babak baru. Pengurus periode 2025–2029 dilantik dalam seremoni khidmat dan meriah di Anjong Mon Mata, Selasa (18/11/2025).

Ketua Umum IWO Dwi Cristianto dalam kesempatan ini melantik, PW IWO Aceh, PD IWO Aceh Selatan, PD IWO Kota Banda Aceh, PD IWO Aceh Besar, PD IWO Aceh Barat, PD IWO Aceh Barat Daya, PD IWO Kota Subulussalam, PD IWO Pidie, PD IWO Pidie Jaya, PD IWO Aceh Timur.

Disaksikan puluhan tokoh Aceh, mulai dari perwakilan Wakil Gubernur hingga jajaran akademisi dan pimpinan TNI/Polri.

Kehadiran Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., MSP., mewakili Wakil Gubernur, menegaskan dukungan pemerintah. Pemerintah berharap IWO menjadi garda terdepan penyaji informasi yang benar, akurat dan berdampak.

Ketua Umum IWO, Dwi Christianto. Ia tidak hanya menekankan pentingnya soliditas internal tetapi juga langsung memancang target ambisius, IWO harus segera menjadi Konstituen Dewan Pers.

Ini bukan sekadar pelantikan, ini adalah komitmen. Visi besar kita adalah menjadi konstituen Dewan Pers. Untuk itu, saya tegaskan, seluruh pengurus harus didorong mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai syarat resmi, tegas Dwi, disambut aplaus hadirin.

Senada dengan Ketum, Sekretaris Jenderal IWO, Lia Nathalia, mengingatkan pentingnya tata kelola organisasi yang sehat dan adaptif. Ia menekankan bahwa profesionalisme tidak datang dengan sendirinya.

Organisasi ini hanya bisa maju kalau kita punya tata kelola yang kuat dan budaya kerja yang rapi. Kuncinya agar IWO bisa melompat lebih jauh adalah setiap anggota harus siap berubah, siap belajar dan siap meningkatkan kapasitas, ujar Lia.

Ketua IWO Aceh terpilih, Chairan Manggeng, menutup acara dengan optimisme. "Amanah ini akan saya jalankan sebaik-baiknya demi kemajuan IWO Aceh dan profesionalisme jurnalis digital di sini, pungkasnya.

(The yund)

Proyek Tanpa Papan Informasi di Wajo, Ada Apa di Balik Layar?

 

Wajo, Sigapnews.com, Sebuah proyek pekerjaan pembangunan perlengkapan Trotoar di Kabupaten Wajo menjadi sorotan warga setelah ditemukan telah berjalan selama kurang lebih satu minggu tanpa menampilkan papan informasi kegiatan sebagaimana yang diwajibkan dalam aturan transparansi proyek pemerintah.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya serta dugaan adanya ketidakterbukaan dari pihak pelaksana.

Pantauan warga setempat pada Rabu, 19 November 2025, menunjukkan bahwa proyek tersebut sudah memasuki tahap pekerjaan lapangan, namun hingga kini tidak terdapat papan informasi yang memuat keterangan sumber anggaran, pelaksana, nilai proyek, dan waktu pengerjaan.

Beberapa warga yang enggan disebut namanya mengaku heran karena pekerjaan sudah berlangsung cukup lama, tetapi tidak disertai informasi publik yang semestinya tersedia.

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, pihak media mencoba mengonfirmasi Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wajo melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini disusun, belum ada respons ataupun penjelasan resmi dari yang bersangkutan.

Tidak adanya jawaban dari Pihak Dinas terkait membuat publik semakin mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam proyek tersebut.

Selain itu, beredar dugaan di tengah masyarakat bahwa proyek tersebut terkait dengan pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan pejabat daerah.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi yang dapat menguatkan atau membantah informasi tersebut.

Warga berharap dinas terkait segera memberikan penjelasan agar tidak muncul spekulasi lebih jauh.

Ketiadaan papan informasi proyek dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi standar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Warga juga mempertanyakan peran pihak berwenang yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran publik.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Wajo segera memberikan keterangan resmi sekaligus memastikan bahwa setiap proyek yang dikerjakan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan demi menjaga kepercayaan publik.

(ER)

Masa Jabatan Taufan Pawe Berakhir, Muhidin M Said Dikabarkan Jadi Plt Ketua Golkar Sulsel

MAKASSAR Sigapnews.com Kabar beredar kencang di internal Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) menjelang berakhirnya masa jabatan pengurus DPD I. Muhidin M Said, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Golkar Wilayah Sulawesi, disebut-sebut telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, menggantikan Taufan Pawe.

Penunjukan ini merupakan langkah strategis DPP Golkar untuk mencegah kekosongan kepemimpinan. Masa berlaku Surat Keputusan (SK) Ketua dan pengurus DPD I Golkar Sulsel akan habis pada 19 November 2025 mendatang.

Saya juga telah mendapatkan kabar, kalau H Muhidin M Said yang ditunjuk selaku Plt Ketua Golkar Sulsel. Pasca berakhirnya masa jabatan Taufan Pawe tanggal 19 November 2025," ujar Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, yang juga seorang kader senior Golkar Sulsel, saat dikonfirmasi pada, Rabu (12/11).

Sosok yang ditunjuk, Muhidin M. Said, bukanlah nama sembarangan. Ia adalah politisi senior yang malang melintang di panggung politik nasional.

Mesin Partai Harus Tetap Berjalan

Penunjukan Plt Ketua menjadi sinyal kuat bahwa DPP Golkar tidak ingin mesin partai melambat, terutama mengingat tahapan politik yang akan datang. 

Tugas utama Plt adalah memastikan organisasi tetap solid dan segera mempersiapkan agenda besar partai di Sulsel.

Namun jadwal resmi pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel. Hingga kini, dikabarkan belum ada penetapan jadwal Musda oleh DPP, yang berarti kepastian kepemimpinan definitif di Sulsel masih harus menunggu.

Seluruh kader kini menanti pengumuman resmi dari DPP, sekaligus menantikan siapa saja figur-figur yang akan maju dalam perebutan kursi Ketua DPD I Golkar Sulsel selanjutnya.

(The Yund) 

Langkah Strategis Buhari Abu, Usai SMSI, Kini Fokus Konsolidasi Media Siber di Bawah Bendera JMSI

SOPPENG Sigapnews.com Dunia organisasi media siber di Kabupaten Soppeng tengah memasuki fase baru. Setelah memimpin Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Soppeng selama beberapa tahun, Buhari Abu secara resmi mengembalikan mandat kepemimpinannya kepada SMSI Provinsi Sulawesi Selatan.

Keputusan ini diambil sebagai wujud tanggung jawab organisasi, seiring dengan berakhirnya masa jabatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) pada Oktober 2025.

Dalam keterangan resminya, Buhari Abu menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja sama yang terjalin selama ini dalam membangun ekosistem media siber yang sehat.

Masa bakti kami di SMSI Soppeng telah berakhir, dan sudah sewajarnya mandat itu dikembalikan," ujar Buhari Abu, Rabu (12/11/2025).

Ia juga menambahkan bahwa banyak pelajaran berharga didapatnya, terutama dalam memperkuat peran media lokal di tengah dinamika digitalisasi.

Namun berakhirnya tugas di SMSI Soppeng justru menjadi awal dari babak baru yang lebih menantang.

Tak lama setelah mengakhiri masa jabatan, Buhari Abu langsung menerima mandat penting dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) untuk membentuk kepengurusan di tingkat Kabupaten Soppeng.

Kami dimandatkan membentuk kepengurusan JMSI di Kabupaten Soppeng sejak 22 September 2025, ungkap Buhari.

Mandat ini datang dengan tujuan mulia: Agar media-media lokal memiliki wadah baru yang profesional, berintegritas, dan selaras dengan visi nasional JMSI. Saat ini, ia tengah aktif melakukan konsolidasi dengan para pemilik media siber di Soppeng untuk menyusun struktur organisasi.

Sebagai informasi, JMSI merupakan organisasi yang menaungi perusahaan media berbasis internet di Indonesia.

Organisasi ini telah menjadi konstituen resmi Dewan Pers sejak Januari 2022.

Buhari Abu menegaskan bahwa langkahnya bergabung ke JMSI bukanlah bentuk perbedaan arah, melainkan upaya memperluas ruang gerak dan sinergi antar organisasi media. Ia berharap SMSI dan JMSI dapat berjalan berdampingan.

Saya percaya bahwa baik SMSI maupun JMSI memiliki semangat yang sama, memperkuat media siber agar menjadi pilar demokrasi yang terpercaya, pungkasnya. 

Guru Dikorbankan, Kepala Sekolah Diduga ‘Bermain’, DPRD Makassar Turun Tangan

 

Makassar, Sigapnews.com, Dunia pendidikan di Kota Makassar kembali menjadi sorotan setelah mencuat dugaan praktik pungutan liar (pungli) di SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya II.

Oknum kepala sekolah berinisial SS diduga melakukan pungli terhadap para guru, terutama terkait pencairan dana sertifikasi.

Informasi dugaan pungli tersebut telah lama beredar di kalangan tenaga pendidik. Namun, hingga kini aparat penegak hukum (APH) dinilai belum mengambil langkah tegas.

Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan guru yang merasa diperas oleh oknum pimpinan sekolah.

Seorang guru yang menjadi korban pungli dan enggan disebutkan namanya mengaku siap bersaksi jika kasus ini dibuka kembali.

“Kami siap diperiksa dan memberikan keterangan. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Sudah terlalu lama kami diam,” ujarnya dengan nada tegas.

“Kepala sekolah harus diberi sanksi tegas. Dunia pendidikan jangan dijadikan ladang pemerasan.”

DPRD Makassar Bergerak

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Ari Ashari Ilham menegaskan pihaknya akan segera memanggil Dinas Pendidikan serta kepala sekolah terkait untuk dimintai klarifikasi resmi.

“Kami tidak akan diam. Dalam waktu dekat, Dinas Pendidikan dan kepala sekolah yang bersangkutan akan kami panggil. Masalah seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut,” kata Ari Ashari kepada wartawan.

Langkah tegas DPRD ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel.

Melalui Humasnya, Dzoel SB, PJI menilai langkah DPRD Makassar menunjukkan keberpihakan nyata terhadap keadilan dan perlindungan bagi tenaga pendidik.

“Kami menyambut baik sikap DPRD. Ini bukti nyata bahwa masih ada wakil rakyat yang berani mendengar suara bawah,” ujar Dzoel SB.

Kritik Tajam terhadap Birokrasi Pendidikan

Dzoel SB juga menyoroti rusaknya tata kelola birokrasi pendidikan di Kota Makassar yang dinilainya sudah “amburadul dan kehilangan arah moral”.

Ia menegaskan bahwa kerusakan sistem pendidikan hari ini adalah ancaman bagi masa depan bangsa.

“Kalau birokrasi pendidikan hari ini amburadul, bagaimana masa depan bangsa? Jika sekolah, tempat mencetak generasi penerus, justru dijadikan ladang pungli, kita sedang menggali kuburan peradaban sendiri,” tegasnya.

Menurutnya, kasus di SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya II hanyalah puncak gunung es dari berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.

Ia menegaskan bahwa praktik serupa bisa saja terjadi di banyak sekolah lain jika tidak segera diusut tuntas.

Pungli Sama dengan Korupsi
Secara hukum, pungutan liar dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, pelaku yang memaksa seseorang memberikan sesuatu untuk keuntungan pribadi dapat dipidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda hingga Rp1 miliar.

Selain itu, Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah menegaskan bahwa setiap bentuk pungutan di sekolah harus bersifat sukarela, transparan, dan tidak mengikat.

Ujian Moral bagi Dunia Pendidikan

Kasus ini menjadi ujian moral bagi Dinas Pendidikan Kota Makassar serta aparat penegak hukum. Masyarakat kini menanti langkah konkret — bukan sekadar janji.

“Inilah momentum bersih-bersih dunia pendidikan. Jangan biarkan sekolah menjadi ruang gelap bagi korupsi kecil yang membusuk pelan-pelan,” ujar Dzoel SB menutup pernyataannya.

Jika tidak segera ditindak, kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan hukum akan tergerus. Pada akhirnya, yang akan menjadi korban adalah generasi muda yang tumbuh dalam sistem yang menormalisasi ketidakjujuran.

(Tim/AP)

Pesan Keras dari Gerindra Soppeng, Jangan Gadaikan Amanah Program MBG untuk Keuntungan Pribadi

SOPPENG Sigapnews.com Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Partai Gerindra, Rusdiaman Tahir, mengeluarkan peringatan keras kepada yayasan mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk patuh melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Peringatan ini disampaikan Rusdiaman menyusul banyaknya laporan dan keluhan dari masyarakat mengenai beberapa dapur MBG yang dinilai menjalankan program semaunya sendiri dan menyimpang dari Juknis.

Kami minta semua mitra yayasan tetap patuh terhadap juknis BGN. Kalau tidak, maka kontrak kemitraannya bisa saja dihentikan. Program ini dijalankan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi, tegas Rusdiaman, pada hari Sabtu,(8/11/2025).

Selain memberikan peringatan kepada yayasan, Rusdiaman juga mengingatkan seluruh Staf Pengawas Pelaksana Implementasi (SPPI) yang ditempatkan di Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) agar menjaga integritas dan tidak boleh diintervensi oleh pihak mitra yayasan.

SPPI jangan sampai menggadaikan amanah yang diberikan. Ingat, mitra yayasan sudah menerima biaya sewa dari BGN, sehingga pelaksana utama program ini tetap BGN, bukan yayasan, ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rusdiaman juga mendesak Satuan Tugas (Satgas) MBG yang telah dibentuk agar segera melakukan evaluasi dan pemantauan menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Soppeng.

Ia menekankan bahwa program MBG adalah hasil perjuangan panjang Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto, sehingga semua pihak yang terlibat harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.

Program ini lahir dari perjuangan berat. Kami dari Gerindra merasakan betul tantangan saat mengkampanyekan Pak Prabowo untuk menjadi presiden. Keikhlasan beliau dan Pak Dadan selaku Kepala BGN harus menjadi teladan bagi kita semua, agar program ini berjalan sampai ke akar rumput dengan penuh amanah, pungkas Rusdiaman.

(The yund)

Opini Publik Terpecah, Kritik Bupati Soppeng Diduga Bermotif Dendam Pribadi

​SOPPENG, Sigapnews.com Gelombang kritik yang menyerang pemerintahan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, belakangan ini telah memecah opini masyarakat Bumi Latemmamala 7-11-2025

Setelah sejumlah poin kritik terkait ketidakharmonisan Forkopimda dan diskriminasi media dimuat oleh salah satu portal berita, muncul dugaan kuat dari kalangan internal maupun pengamat bahwa kritik tersebut bermotif tidak murni dan ditunggangi oleh unsur dendam pribadi.

​

​Kritik yang mencuat dianggap memiliki irisan yang sangat spesifik dan personal, terutama menyinggung isu-isu sensitif seperti hubungan interpersonal Bupati dengan anggota Forkopimda dan perlakuan terhadap awak media.

​Seorang tokoh masyarakat senior di Soppeng, yang meminta namanya dirahasiakan, menyampaikan bahwa isi kritik tersebut sangat kental dengan aroma ketidakpuasan politik dan kekecewaan masa lalu.

​Ini bukan kali pertama kritik semacam ini muncul. Biasanya, isu-isu ini diangkat oleh pihak-pihak yang kecewa karena gagal mendapatkan posisi strategis atau mereka yang memiliki riwayat konflik personal dengan Bupati atau lingkaran terdekatnya, ungkap sumber tersebut.

​Dugaan ini semakin menguat mengingat beberapa poin kritik yang dilayangkan (seperti hubungan antar pendukung pemenang dan diskriminasi media) bersifat sangat subjektif dan sulit diukur secara objektif.

​Menghindari Politik Balas Dendam

​Pengamat politik lokal, Dr. Irwan, M.Pd, menekankan perlunya masyarakat dan pemerintah bersikap hati-hati dalam menyikapi kritik yang bersifat bombastis.

​Dalam politik, perbedaan pandangan dan kekecewaan adalah hal biasa. Namun ketika kekecewaan itu diubah menjadi kritik publik yang disebarluaskan tanpa data kuat, dampaknya bisa merusak iklim investasi dan kepercayaan masyarakat," jelas Dr. Irwan.

​Menurutnya, adanya isu sensitif yang diangkat, seperti kritik terhadap pernyataan Bupati yang dituduh 'hanya mau menang sendiri' adalah indikasi kuat bahwa kritikus berupaya menyasar karakter personal ketimbang kinerja faktual.

Terkait dengan kegiatan rutin kepala daerah ke luar daerah, dianggap sebagai kritikan yang tak sesuai dengan kondisi pengelolaan anggaran saat ini. Sekarang ini kepala daerah harus memang lebih banyak di luar daerah terutama di Jakarta. Karena pengelolaan anggaran sekarang perlahan bergeser ke sentralistik dimana kebijakan anggaran dan proyek lebih banyak di pusat. Justru, kalau bupati nya lebih banyak di daerah mereka bisa tak kebagian kue anggaran yang diatur di pusat. Toh, kita bisa melihat hasilnya sekarang dimana Soppeng sukses menarik sejumlah proyek besar ke darahnya seperti anggaran pembangunan Sekolah Rakyat yang didanai ratusan miliar, tambahnya. 

​Isu mengenai kelanjutan kasus Alsintan juga dinilai sengaja diangkat kembali sebagai upaya menekan Pemerintah Daerah. ​Kasus hukum adalah ranah aparat penegak hukum (APH) sepenuhnya. Ketika isu ini terus diungkit dalam konteks kritik pemerintahan, tujuannya jelas untuk menggiring opini publik seolah-olah pemerintahan Bupati terlibat atau menghambat penegakan hukum, tegas Dr. Irwan.

​

IWO Sulsel Gaspol! Heri Siswanto Kantongi Nama Sekretaris dan Bendahara Pertama

MAKASSAR Sigapnews,com,,,, Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memasuki babak baru. Hari ini, Heri Siswanto, seorang wartawan senior dan Pimpinan Umum Beritasulsel (Jaringan beritasatu.com), secara resmi menerima mandat pembentukan kepengurusan Pengurus Wilayah (PW) IWO Sulsel.
Penyerahan mandat bersejarah ini berlangsung di Hotel Harper Perintis Makassar, pada Rabu (5/11/2025).

Penyerahan mandat dilakukan oleh Ketua Pengurus Daerah (PD) IWO Soppeng, Andi Mull Makmun, yang bertindak mewakili Pengurus Pusat (PP) IWO, kepada Heri Siswanto yang didampingi oleh calon Sekretaris IWO Sulsel Musakkar S.H

Mandat Pembentukan Kepengurusan bernomor 038/Skep/PP-IWO/XI/2025 tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Pusat IWO, Dwi Cristianto, dan Sekretaris Jenderal IWO, Telly Nathalia.

Andi Mull Makmun secara khusus menyampaikan salam dari Ketua Umum dan Sekjen PP-IWO. "Kami berharap di bawah komando Heri Siswanto, Ikatan Wartawan Online IWO di Sulsel ini akan maju pesat, ujar Andi Mull.

Ia menambahkan, misi besar inilah yang diembannya sepulang dari Rakernas IWO di Jakarta untuk segera menyusun kepengurusan di wilayah Sulsel. "Saya anggap Heri Siswanto adalah figur yang tepat dalam menahkodai IWO Sulsel, tegasnya.

Sebagai penerima mandat, Heri Siswanto langsung tancap gas. Ia menjelaskan bahwa IWO Sulsel di bawah kepemimpinannya akan fokus membawa Ikatan Wartawan Online IWO Sulsel menjadi organisasi yang profesional, solid, dan mampu menjawab tantangan jurnalisme digital di era ini.

Lanjut Heri, setelah nantinya pelantikan yang dijadwalkan dalam waktu dekat ini, dirinya sudah mempersiapkan beberapa kabupaten yang ada di Sulsel untuk bergabung dalam kepengurusan IWO yang dia pimpin.

Saya harap IWO Sulsel bisa menjadi rumah bagi para jurnalis online di seluruh daerah, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, tutup Heri penuh semangat.

Untuk Susunan Kepengurusan Ikatan Wartawan Online Sulawesi Selatan (Sulsel)

Ketua: Heri Siswanto
Media: Pimpinan Umum Beritasulsel (Jaringan beritasatu.com)

Sekretaris: Musakkar S.H
Media: Pimpinan Umum Nasional.id

Bendahara: Rizal, S.T
Media: Kontributor CNN Indonesia wilayah Ajattapare (Barru, Parepare, Pinrang, Sidrap, dan Enrekang)

PP-IWO

Buka Urban Farming Fest 2025, Munafri Dorong Keterlibatan Anak Muda Dalam Pertanian Kota

Makassar, -  Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) turut berpartisipasi dalam Urban Farming Fest yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Makassar di kawasan Pantai Losari, Senin (3/11). 

Keikutsertaan ini menjadi bentuk dukungan BBPP Batangkaluku dalam mendorong pengembangan pertanian perkotaan sekaligus mengenalkan berbagai inovasi teknologi pertanian kepada masyarakat.

Pada kegiatan tersebut, BBPP Batangkaluku menampilkan satu stand pameran yang digunakan untuk memperkenalkan beragam inovasi pelatihan, di antaranya teknologi budidaya jamur tiram (Smart Kumbung Portable), sistem pertanian hidroponik yang dapat diterapkan di lingkungan urban, serta tanaman hortikultura yang dibudidayakan menggunakan lahan organik.

Seperti diketahui, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa penerapan teknologi berbasis kecerdasan buatan menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian nasional guna mewujudkan swasembada pangan.

"Dengan teknologi itu produktivitas naik, indeks pertanaman naik, kemudian biaya produksi turun. Karena menggunakan artificial intelligence. Menggunakan robotik dan seterusnya. Dan itu benar," ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti. Ia menjelaskan bahwa modernisasi pertanian melalui mekanisasi dan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) cerdas menjadi strategi utama. Selain itu, penguatan kelembagaan petani lewat konsolidasi lahan dan pembentukan korporasi petani juga menjadi fokus pemerintah.

"Pertanian ke depan harus menjadi sektor yang tangguh, modern, dan berdaya saing. Kunci keberhasilannya ada pada inovasi teknologi, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan SDM unggul,” ujarnya.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (3–4 November 2025) tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa cita-cita Menteri Pertanian adalah agar Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga dapat memberi makan negara lain.

Menurutnya, hal tersebut akan meningkatkan martabat bangsa di mata dunia, dan seluruh pihak harus mendukung upaya tersebut.

Tidak hanya itu, Munafri juga mendorong keterlibatan anak muda dalam pertanian kota dengan memanfaatkan teknologi modern dan ingin urban farming tak hanya jadi gerakan lingkungan, tapi juga peluang usaha baru.

“Kita ingin membuktikan bahwa dari lahan kecil pun, Makassar bisa mandiri dan berdaya secara pangan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BBPP Batangkaluku yang diwakili Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi, Yuli Nurnaningsih mengatakan bahwa pihaknya sangat menyambut baik kesempatan untuk hadir di Urban Farming Fest ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertanian perkotaan dengan lahan terbatas.

"Melalui stand pameran kami, masyarakat dapat melihat langsung bahwa teknologi dan metode budidaya dapat diterapkan tidak hanya di desa atau lahan luas, tapi juga di lingkungan kota yang lahan terbatas," ujar Yuli.

Partisipasi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat kota untuk memanfaatkan ruang terbatas secara produktif sekaligus memperkenalkan teknologi pertanian modern yang praktis dan ramah lingkungan.

(Yun) 

Kunjungan Gugus, Dewan Pendidikan Mulai Petakan Masalah Pendidikan di Soppeng

SOPPENG Sigapnews,com Dalam sepekan terakhir, Dewan Pendidikan Soppeng melakukan kunjungan ke sejumlah gugus sekolah, 29 Oktober - 1 November 2025. 

Hasilnya, lembaga ini telah berhasil memetakan sejumlah masalah pendidikan di lapangan terutama terkait infrastruktur sekolah. Kami sudah melakukan kunjungan di empat kecamatan yaitu Lalabata, Marioriawa, Donri - Donri dan Ganra. Kami buat pemetaan masalahnya dan yang paling dibutuhkan adalah adanya sekolah dengan infrastruktur yang menyedihkan seperti adanya sekolah yang bahkan tak berpagar,  kata Ketua Dewan Pendidikan Soppeng, Dr. H. Nurmal Idrus, MM, Senin, 3 November 2025.

Di ibukota kabupaten di Kecamatan Lalabata misalnya, ada sekolah yang sangat membutuhkan pagar seperti SD di Lawo dan Malaka. Ini sekolah yang berada di ibukota kabupaten tetapi belum berpagar dan itu membuat proses belajar mengajar sangat terganggu. Seperti di Malaka itu, kadangkala siswa lagi belajar sapi tiba-tiba nyelonong masuk sekolah, katanya. 

Di kecamatan lain seperti Donri-Donri, Marioriawa dan Ganra, Dewan Pendidikan juga menemukan banyak infrastruktur sekolah yang bermasalah.  Di SD 249 Mattirobulu Marioriawa, pagar nya masih kayu. Sementara infrastruktur yang paling memiriskan ada di Kecamatan Ganra terutama di wilayah yang sering diterjang banjir. SD 203 Lamalanpe dan SD 172 Mattugengkeng, membutuhkan pagar dan paving blok karena dua sekolah ini menjadi langganan banjir. Sama halnya dengan yang terjadi di SD Pergis Ganra, ungkapnya. 

Untuk itu, Dewan Pendidikan merekomendasikan Agara Dinas Pendidikan Soppeng untuk tahun 2026 bisa dengan cermat merancang program infrastruktur pendidikannya. Harus lebih berbasis kebutuhan dan dipetakan dengan baik yang paling rusak dan sangat membutuhkan perbaikan. Ini penting karena kita ketahui tak mungkin memang semua diperbaiki bersamaan di tengah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, tambahnya. 

Dewan Pendidikan juga mendorong adanya upaya maksimal dari Komite Sekolah untuk memobilisasi partisipasi masyarakat terutama dari alumni dan orang tua siswa untuk mengatasi problem infrastrutlktur itu. 

(The Yund)

Cium Aroma Korupsi, Tim SPI KPK Akan melanjutkan indikasi dugaan Penyimpangan Aset di Soppeng

SOPPENG  Sigapnews.com Tim Survei Penilaian Integritas (SPI). Bidang Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan kunjungan di Kabupaten Soppeng dalam kegiatan Surveilans tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas.

SPI KPK bertujuan untuk mengukur tingkat risiko korupsi di instansi pemerintah melalui survei, dengan tujuan utama memetakan risiko tersebut dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk mencegah korupsi. Survei ini juga bertujuan untuk mendorong transparansi, meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi, serta memperkuat sistem antikorupsi dan kualitas pelayanan publik di pemerintahan.

Kedatangan tim KPK, dengan Sukardi Arifin sebagai Ketua Tim Penanggung Jawab, bertujuan untuk memverifikasi temuan dan hasil survei SPI sebelumnya, serta menggali praktik baik dan kendala dalam upaya pencegahan korupsi di daerah tersebut.

Tim ini bekerja melalui serangkaian kegiatan, termasuk kordinasi, wawancara langsung dengan personil di berbagai instansi, dan pengumpulan data.

Namun Tim KPK mencium adanya penyimpangan serius. Aset Pemda Dijadikan 'Milik Pribadi, misalnya alat berat yang digunakan untuk keperluan pejabat bukan untuk keperluan masyarakat. Jumlahnya pun tidak main-main, 3 alat berat, berada di perkebunan pribadi milik pejabat.

Tim monitoring SPI KPK ini menemukan indikasi praktik yang meresahkan, aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) diduga kuat dialihfungsikan untuk kepentingan pribadi pejabat.

Poin paling krusial yang dikonfirmasi oleh Tim KPK adalah masih maraknya penggunaan aset Pemda yang seharusnya untuk kepentingan publik, namun justru dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, kata Sukardi, Kamis, (30/10/2025)

Tim kami melaksanakan kegiatan verifikasi terkait temuan dan hasil survei SPI-KPK. Salah satu konfirmasi penting yang kami peroleh adalah masih adanya aset Pemda, seperti kendaraan dinas dan alat berat yang digunakan untuk kepentingan pribadi,

Temuan ini khususnya menyangkut kendaraan dinas dan alat berat yang terindikasi digunakan oleh oknum-oknum tertentu seolah-olah milik pribadi, sambungnya.

Temuan ini tentu menjadi catatan merah bagi upaya penguatan integritas di Kabupaten Soppeng. KPK kini akan melanjutkan verifikasi mendalam untuk menindaklanjuti indikasi penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian negara akibat praktik tersebut, tegas Sukardi Arifin.

Katua Tim SPI KPK juga menegaskan telah memberikan berkas dugaan terkait praktik pungli di beberapa Desa, daftar namanya sudah kami serahkan kepada Inspektur Inspektorat Daerah Vida Nurmawan, S.E, Ak, M.Si, CGCAE, untuk diserahkan kepada Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng.

Inspektur Inspektorat Daerah Vida Nurmawan, yang dihubungi membenarkan kalau Tim SPI-KPK telah mengadakan lawatan kerja di Kabupaten Soppeng, kami akan segera berkoordinasi nantinya kepada Bapak Bupati Soppeng Suwardi Haseng, terkait kunjungan kerja Tim SPI-KPK ini, pungkasnya.

Kegiatan Surveilans KPK ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat daerah untuk segera menertibkan dan mengembalikan fungsi aset negara sesuai peruntukannya, serta berkomitmen penuh pada upaya pencegahan korupsi.

Setelah menyelesaikan lawatan kerjanya, tim Survei Integritas KPK telah kembali ke Jakarta, meninggalkan pekerjaan rumah bagi Pemda Soppeng terkait aset daerah, untuk segera membersihkan diri dari praktik-praktik yang merugikan publik dan negara.

(The yund)

Kementan Latih 1.350 Anggota Brigade Pangan di Sidrap, Dorong Produktivitas Pertanian

 

Sidrap, Sigapnews.com, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya peningkatan produktivitas pertanian nasional melalui pembentukan dan pelatihan Brigade Pangan di berbagai daerah. Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Brigade Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh 1.350 peserta yang berasal dari 90 Brigade Pangan yang dibentuk pada tahun 2025 untuk mendukung program Oplah Nonrawa. Bimtek ini menjadi wadah penguatan kemampuan teknis, manajerial, dan kelembagaan bagi para pengelola Brigade Pangan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian modern di tingkat lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, Brigade Pangan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pertanian produktif dan berdaya saing tinggi.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak untuk menggerakkan pertanian kita menjadi lebih produktif dan modern. Dengan peningkatan indeks pertanaman, efisiensi alat dan mesin pertanian, serta semangat gotong royong petani muda, Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan dan menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan,” ujar Mentan Amran.

Senada dengan itu, Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menilai peningkatan kapasitas pengelola Brigade Pangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat SDM pertanian berbasis inovasi dan teknologi.

“Kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah peningkatan indeks pertanaman. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan para pengelola mampu mengoptimalkan sumber daya, teknologi, dan kelembagaan agar setiap hektare lahan dapat menghasilkan maksimal,” kata Idha.

Acara penutupan Bimtek yang dilaksanakan oleh Polbangtan Gowa bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku turut dihadiri Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif. Dalam sambutannya, ia menyampaikan dukungan penuh terhadap gerakan Brigade Pangan.

Menurutnya, modernisasi pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

“Pemerintah telah menurunkan harga pupuk, menyediakan benih, dan melengkapi kebutuhan alsintan. Tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk tidak memaksimalkan potensi lahan pertanian. Dengan semangat Brigade Pangan, kita targetkan produksi gabah di Sidrap mencapai 1 juta ton,” tegas Syaharuddin.

Bupati juga berharap seluruh pengelola Brigade Pangan dapat menjadi teladan di tingkat desa dan kecamatan dalam menerapkan sistem pertanian modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani selaku Penanggung Jawab Swasembada Brigade Pangan Kabupaten Sidrap, menekankan pentingnya komitmen dalam menjalankan peran sebagai penggerak pertanian.

“Pengelola Brigade Pangan harus berkomitmen meningkatkan indeks pertanaman dari satu atau dua kali menjadi tiga kali tanam per tahun, serta meningkatkan profitabilitas usaha tani. Targetnya, pendapatan pengelola bisa mencapai minimal Rp10 juta per bulan,” jelas Jamaluddin.

Ia menambahkan, keberhasilan Brigade Pangan tidak hanya diukur dari peningkatan hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani mengelola lahan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui program ini, Kementerian Pertanian berharap tercipta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, penyuluh, dan Brigade Pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong swasembada beras secara berkelanjutan.

(Red)

Brigade Pangan di Sidrap, Garda Terdepan Pertanian Modern Dukung Ketahanan Pangan

Sidrap, Sigapnews.com, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui pembentukan dan pelatihan Brigade Pangan di berbagai daerah. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Brigade Pangan, yang dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh 1.350 peserta dari 90 Brigade Pangan yang terbentuk pada tahun 2025 untuk program Oplah Nonrawa. Bimtek ini bertujuan memperkuat kemampuan teknis, manajerial, dan kelembagaan pengelola Brigade Pangan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian modern dan peningkatan produktivitas di tingkat lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya peran Brigade Pangan sebagai garda terdepan dalam mendorong pertanian modern dan peningkatan indeks pertanaman.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak untuk menggerakkan pertanian kita menjadi lebih produktif dan modern. Dengan peningkatan indeks pertanaman, efisiensi alat dan mesin pertanian, serta semangat gotong royong petani muda, Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan dan menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan,” ujar Mentan Amran.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala BPPSDMP Kementan,  Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas pengelola Brigade Pangan merupakan langkah strategis dalam memperkuat SDM pertanian yang berbasis kemandirian, inovasi, dan teknologi.

“Kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah peningkatan indeks pertanaman. Melalui pelatihan, kami ingin memastikan pengelola Brigade Pangan mampu mengoptimalkan sumber daya, teknologi, dan kelembagaan agar setiap hektare lahan bisa menghasilkan maksimal,” tutur Idha Widi Arsanti.

Dalam acara penutupan Bimtek yang diadakan oleh Polbangtan Gowa bekerja sama Bersama BBPP Batangkaluku, turut hadir  Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, sekaligus memberikan  dukungan penuh terhadap gerakan Brigade Pangan. Menurutnya, modernisasi pertanian dari sistem manual ke penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) merupakan langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

“Pemerintah telah menurunkan harga pupuk, menyediakan benih, dan melengkapi kebutuhan alsintan. Tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk tidak memaksimalkan potensi lahan pertanian. Dengan semangat Brigade Pangan, kita targetkan produksi gabah di Sidrap mencapai 1 juta ton, sehingga Sidrap menjadi salah satu penyumbang beras terbesar di Indonesia,” tegas Bupati Syaharuddin.

Ia juga berharap agar seluruh pengelola Brigade Pangan dapat menjadi motor penggerak perubahan di tingkat desa dan kecamatan, serta menjadi teladan dalam penerapan pertanian modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku), Jamaluddin Al Afgani,  selaku PJ Swasembada Brigade Pangan Kabupaten Sidrap menekankan bahwa para pengelola Brigade Pangan harus memiliki komitmen kuat dalam menjalankan perannya.

“Pengelola Brigade Pangan harus berkomitmen meningkatkan indeks pertanaman dari satu atau dua kali menjadi tiga kali tanam dalam setahun, serta berupaya meningkatkan profitabilitas usaha tani. Ketika indeks pertanaman meningkat, maka pendapatan petani juga akan meningkat. Sejalan dengan arahan Bapak Menteri Pertanian, targetnya pengelola Brigade Pangan dapat meraih pendapatan minimal Rp10 juta per bulan,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan Brigade Pangan bukan hanya diukur dari peningkatan hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani dan pengelola dalam mengelola lahan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Kementerian Pertanian terus mendorong sinergi lintas sektor  antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan Brigade Pangan  dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

(Yun*) 

Harga Pupuk Turun 20 Persen, Mentan Amran dan KSP Qodari Pastikan Kebijakan Presiden Prabowo di Lapangan

Lampung Utara, Sigapnews.com, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kios Pupuk Mitra Tani Sejati di Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Rabu (29/10).

Sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen di seluruh Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Mentan Amran dan KSP Qodari berdialog langsung dengan distributor dan petani setempat guna memastikan harga pupuk di lapangan benar-benar mengalami penurunan sesuai instruksi pemerintah.

Distributor di kios yang dikunjungi menyampaikan bahwa harga pupuk bersubsidi kini turun secara signifikan.

“Ini perintah Bapak Presiden. Presiden sayang petani, makanya harga pupuk diturunkan 20 persen. Ini pertama kali dalam sejarah pertanian Indonesia harga pupuk turun ekstrem,” ujar Mentan Amran saat sidak.

Para petani di lokasi menyambut baik kebijakan tersebut. Eko, salah satu petani di Kotabumi Utara, mengatakan bahwa kebijakan penurunan harga pupuk telah memberi dampak langsung terhadap biaya produksi mereka.

“Benar, harga pupuk turun. Urea sekarang Rp90 ribu per sak, sebelumnya Rp125 ribu. Kami senang sekali. Terima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Menteri Pertanian,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa hasil temuan di lapangan membuktikan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menekan harga pupuk.

“Hari ini terbukti bahwa harga pupuk turun 20 persen. Keputusan dibuat di Jakarta, dan hanya dalam beberapa hari sudah terealisasi di Kotabumi. Baik distributor maupun petani mengonfirmasi langsung, ini nyata,” kata Qodari.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen, yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.

Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 mengenai Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Penurunan harga berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.

Menurut Mentan Amran, kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam revitalisasi sektor pupuk nasional tanpa menambah beban subsidi APBN.

“Bapak Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk sampai ke petani dengan harga terjangkau. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran.

"Kami merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa tambahan subsidi,” ungkapnya.

Kementerian Pertanian memastikan akan terus melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar kebijakan penurunan harga ini benar-benar dirasakan oleh seluruh petani di Indonesia.

Pemerintah juga berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk agar musim tanam mendatang dapat berjalan optimal.

(Red)

Efektivitas Kebijakan Pupuk Subsidi, Mentan dan KSP Temui Distributor di Lampung

Lampung Utara, Sigapnews.com, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kios Pupuk Mitra Tani Sejati di Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Rabu (29/10).

Sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen di seluruh Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Mentan Amran dan KSP Qodari berdialog langsung dengan distributor dan petani setempat guna memastikan harga pupuk di lapangan benar-benar mengalami penurunan sesuai instruksi pemerintah.

Distributor di kios yang dikunjungi menyampaikan bahwa harga pupuk bersubsidi kini turun secara signifikan.

“Ini perintah Bapak Presiden. Presiden sayang petani, makanya harga pupuk diturunkan 20 persen. Ini pertama kali dalam sejarah pertanian Indonesia harga pupuk turun ekstrem,” ujar Mentan Amran saat sidak.

Para petani di lokasi menyambut baik kebijakan tersebut. Eko, salah satu petani di Kotabumi Utara, mengatakan bahwa kebijakan penurunan harga pupuk telah memberi dampak langsung terhadap biaya produksi mereka.

“Benar, harga pupuk turun. Urea sekarang Rp90 ribu per sak, sebelumnya Rp125 ribu. Kami senang sekali. Terima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Menteri Pertanian,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa hasil temuan di lapangan membuktikan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menekan harga pupuk.

“Hari ini terbukti bahwa harga pupuk turun 20 persen. Keputusan dibuat di Jakarta, dan hanya dalam beberapa hari sudah terealisasi di Kotabumi. Baik distributor maupun petani mengonfirmasi langsung, ini nyata,” kata Qodari.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen, yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.

Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 mengenai Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Penurunan harga berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.

Menurut Mentan Amran, kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam revitalisasi sektor pupuk nasional tanpa menambah beban subsidi APBN.

“Bapak Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk sampai ke petani dengan harga terjangkau. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran.

"Kami merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa tambahan subsidi,” ungkapnya.

Kementerian Pertanian memastikan akan terus melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar kebijakan penurunan harga ini benar-benar dirasakan oleh seluruh petani di Indonesia.

Pemerintah juga berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk agar musim tanam mendatang dapat berjalan optimal.

(Red)

Dari SDN 3 Lemba untuk Sesama, Ase Budu Jadi Bukti Nyata Peduli dan Berbagi

Soppeng, Sigapnews.com, Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, SD Negeri 3 Lemba kembali melaksanakan Program Ase Budu (Aksi Sejuta Butir Beras untuk Dhuafa) yang kali ini menyasar Panti Asuhan Yatim Piatu Pondok Pesantren Yasrib serta kaum dhuafa di wilayah Kelurahan Lemba. Selasa (28/10/2025). 

Kegiatan sosial ini diwujudkan dengan penyaluran donasi berupa uang tunai kepada panti asuhan, serta pemberian sembako kepada warga dhuafa lanjut usia yang sering sakit-sakitan dan hidup bersama cucunya. Tak hanya itu, salah satu peserta didik SDN 3 Lemba juga turut menerima manfaat dari program mulia ini.

Kedatangan rombongan SDN 3 Lemba mendapat sambutan hangat dari Kepala Pondok Pesantren Yasrib, Bapak KM. Husaeni, S.Pd.I, yang turut memberikan nasihat dan motivasi kepada para peserta didik. Dalam kesempatan tersebut, anak-anak diberi ruang untuk mengajukan pertanyaan serta mendengarkan pesan moral tentang pentingnya berbagi dan menyantuni anak yatim.

Menariknya, kegiatan ini juga menghadirkan inovasi sekolah melalui program “Julik” (Jurnalis Cilik), di mana peserta didik sendiri yang memandu proses dokumentasi dan peliputan kegiatan sosial dan religius tersebut.

Turut hadir dan memberikan dukungan penuh dan sebagai mitra kolaborasi dalam kegiatan ini Lurah Lemba, Bapak Sofyan Massaire, SE., Bhabinkamtibmas Aiptu Budiaman, serta Babinsa Sertu Jupri, yang senantiasa mendampingi setiap langkah sosial SDN 3 Lemba sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi antara sekolah dan masyarakat.

Kepala SDN 3 Lemba, Falmunadi, S.Pd., menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa Program Ase Budu merupakan bukti nyata penanaman nilai kepedulian sosial sejak dini.

“Di momentum Hari Sumpah Pemuda ini, kami ingin menegaskan komitmen SDN 3 Lemba untuk terus menumbuhkan karakter Anak Indonesia Hebat anak yang peduli, berjiwa pemimpin, dan siap membangun bangsa dengan hati yang tulus,” ujar Falmunadi.

Sementara itu, Andi Rahmayuddin, selaku pembina dan pendamping kegiatan, berharap pembelajaran kontekstual seperti ini dapat menjadi pengalaman bermakna bagi peserta didik.

“Kami ingin anak-anak belajar langsung dari kehidupan nyata. Semoga kegiatan ini menjadi amal jariyah, menumbuhkan rasa empati, serta menjadi berkah bagi perjalanan pendidikan mereka ke depan,” tuturnya.

Melalui Program Ase Budu, SDN 3 Lemba terus menunjukkan konsistensinya dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, peduli, dan berjiwa sosial tinggi sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda untuk bersatu, peduli, dan berkontribusi membangun negeri khususnya di Bumi La Temmamala.