Syiar Da’i Indonesia Gelar Pelantikan dan Dialog Kebangsaan Bertema Persatuan NKRI

Jakarta, Sigapnews.com, Pengurus Pusat Syiar Da’i Indonesia (SDI) periode 2026–2029 akan menggelar Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus yang dirangkaikan dengan Dialog Kebangsaan bertema “Meneguhkan Peran Da’i dalam Merawat Persatuan dan Keutuhan NKRI”.

Kegiatan ini akan berlangsung di Gedung Graha Mental Spiritual Lantai 8, Jalan H. Mas Mansyur/Awaluddin II, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Agenda pelantikan dan dialog kebangsaan ini menjadi momentum penting bagi Syiar Da’i Indonesia untuk mempererat silaturahmi, menghidupkan kembali spirit perjuangan dakwah, serta memperkuat pemahaman kebangsaan di kalangan para da’i dan da’iyah di seluruh Indonesia.

Ketua Umum DPP Syiar Da’i Indonesia, Usman Syafruddin, menegaskan bahwa seorang pendakwah harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat agar dakwah yang disampaikan tidak mengarah pada sikap radikal maupun ujaran kebencian.

“Da’i harus memiliki nasionalisme yang cukup, sehingga dakwahnya membawa pesan persatuan, bukan perpecahan. Dakwah harus mengedepankan ukhuwah dan persatuan bangsa, serta semata-mata mengharap ridho Allah SWT, bukan menjadikan dakwah sebagai profesi untuk mencari keuntungan materi,” tegas Usman. Jum'at (6/2/2026).

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama bagi para pendakwah untuk menanamkan kembali mindset kebangsaan, bahwa mencintai tanah air merupakan bagian dari iman (hubbul wathon minal iman).

Selain pelantikan dan dialog kebangsaan, Syiar Da’i Indonesia juga akan mencanangkan program kerja organisasi sebagai acuan kegiatan strategis ke depan.

Program-program tersebut diharapkan mampu mempererat solidaritas antar pengurus, memperkuat koordinasi, serta menciptakan kerja sama yang solid dalam menjalankan misi dakwah kebangsaan.

“Pelantikan dan dialog kebangsaan ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi momentum strategis untuk menyatukan visi dan misi, memperluas jejaring, serta mewujudkan kepengurusan Syiar Da’i Indonesia yang solid, berjiwa nasionalis, dan religius,” tutup Usman.

Senada dengan hal tersebut, M. Nurul Syaifudin, selaku Sekretaris Jenderal Syiar Da’i Indonesia, menegaskan bahwa da’i memiliki peran strategis dalam menjaga dan merawat persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurutnya, para da’i tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga menjadi jembatan dalam membangun kolaborasi strategis dengan pemerintah, menyerap aspirasi kebangsaan melalui dialog nasional, serta mempererat silaturahmi antar da’i dan para tokoh bangsa.

“Melalui dialog kebangsaan ini, kami ingin mendorong kolaborasi seluruh elemen, baik ulama, pemerintah, maupun masyarakat, untuk bersama-sama merawat persatuan dan membina umat,” ujar Nurul.

Dialog kebangsaan ini akan menghadirkan sejumlah narasumber nasional yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya, di antaranya:

Dr. KH. Rusli Efendi, M.Si – Tenaga Ahli Utusan Khusus Presiden RI

Rully N. Amrullah – Direktur Amanah Daya Nusantara

KH. Jamaludin Faisal Hasyim, M.Hi – Ketua KODI DKI Jakarta

Melalui kegiatan ini, Syiar Da’i Indonesia berharap dapat memperkuat peran da’i sebagai penjaga moral bangsa, perekat persatuan umat, serta mitra strategis negara dalam mewujudkan Indonesia yang damai, berdaulat, dan berkeadaban.

(Red)

Workshop Literasi Keuangan Dorong Penguatan UMKM dan Pariwisata Soppeng

Soppeng,Sigapnews.com Guna mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal, PT Jamkrida Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Soppeng serta PT Bank Sulselbar Cabang Soppeng menyelenggarakan Workshop Literasi Keuangan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Gabungan Dinas, Jalan Salotungo, Watansoppeng, pada Rabu (4/2/2026).

Workshop ini diikuti oleh pelaku UMKM dari berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif dan pariwisata. Acara dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Soppeng, Dra. H. A. Nur Lina, M.Si. yang mewakili Bupati Soppeng.

Dalam sambutannya, Nur Lina menegaskan bahwa literasi keuangan merupakan upaya strategis untuk mendukung pengembangan pariwisata dan UMKM di Kabupaten Soppeng. Ia menyoroti peran krusial UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan hari ini diharapkan dapat memberi semangat dan motivasi kepada para pelaku usaha untuk terus berinovasi, berkreasi, berkolaborasi, dan berkarya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor kepariwisataan, ujar Nur Lina.

Ia juga menyampaikan apresiasi Pemerintah Kabupaten Soppeng atas terselenggaranya kegiatan ini dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung UMKM kreatif sebagai pilar utama pemajuan ekonomi daerah.

Kepala Disparpora Kabupaten Soppeng, Dra. Hj. Suriasni, M.Pd., menambahkan bahwa workshop ini sangat relevan dengan kebutuhan UMKM. Menurutnya, banyak pelaku usaha yang sudah memiliki produk unggulan, tetapi masih menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan.

Dengan literasi keuangan yang baik, UMKM akan lebih siap berkembang, naik kelas, dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah, khususnya di sektor pariwisata, kata Suriasni.

Workshop menghadirkan narasumber dari PT Bank Sulselbar Cabang Soppeng dan PT Jamkrida Sulsel. Materi yang dibahas meliputi pengelolaan keuangan usaha, akses pembiayaan perbankan, serta peran lembaga penjaminan dalam mendukung UMKM.

Hadir dalam acara tersebut Andi Ridha Wahyuda (Pemimpin Seksi Pemasaran PT Bank Sulselbar Cabang Soppeng), Agustinus Rimba (Kepala Bagian Penjaminan dan Pemasaran PT Jamkrida Sulsel), dan Alfius Alexander (Kepala Seksi Pemasaran Jamkrida Sulsel).

Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung. Diharapkan, workshop ini dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku UMKM Soppeng dalam mengelola usaha secara berkelanjutan serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga penjaminan.

Bupati Soppeng Tegaskan Perlindungan Kesehatan dengan UHC Award Madya

Jakarta, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menerima penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards yang diselenggarakan pada Selasa, 27 Januari 2026 di JIExpo Convention Centre (JIEXPO Kemayoran), Jakarta.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen daerah dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan masyarakat.

Penghargaan kategori Madya diberikan kepada pemerintah daerah yang memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen dari total jumlah penduduk, tingkat keaktifan peserta minimal 85 persen dengan porsi PBI/PBPU Pemda minimal 10 persen dari total penduduk, atau tingkat keaktifan minimal 80 persen dengan porsi PBPU Pemda minimal 25 persen, status UHC Prioritas Kabupaten/Kota, serta status pembayaran iuran PBPU Pemda lunas hingga September 2025.

Capaian tersebut sejalan dengan perkembangan program JKN di Kabupaten Soppeng. Sebelumnya, dalam kunjungan silaturahmi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur, S.Si., SE., MM., AAK, bersama rombongan ke Kantor Bupati Soppeng pada Senin, 10 Maret 2025, disampaikan bahwa kepesertaan JKN di Soppeng telah mencapai 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta 77,92 persen.

Per 31 Desember 2025 Kepesertaan JKN di Soppeng telah mencapai di atas 98 persen, dengan tingkat keaktifan telah mencapai 80,21 persen.

Saat menerima penghargaan UHC Awards 2026, H.Suwardi Haseng menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen daerah.

> “Penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, tetapi pengakuan atas kerja kolektif seluruh perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta dukungan masyarakat Soppeng dalam membangun sistem perlindungan kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut memiliki makna langsung bagi masyarakat.

> “Bagi kami, penghargaan ini adalah tentang rakyat. Tentang bagaimana masyarakat bisa berobat tanpa rasa takut biaya, tanpa hambatan administrasi, dan tanpa rasa khawatir ditolak layanan,” lanjutnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah.

> “Ke depan, kami ingin jaminan kesehatan benar-benar hadir sebagai perlindungan nyata bagi setiap keluarga di Soppeng,” tegas Bupati Soppeng.

Penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya ini menjadi penegasan posisi Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah yang konsisten mendorong universalitas jaminan kesehatan nasional, baik dari sisi cakupan kepesertaan, keberlanjutan pembiayaan, maupun komitmen kebijakan daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

(**)

Pemekaran Luwu Raya, Jawaban atas Ketimpangan Pelayanan Publik

Luwu Raya, Sigapnews.com,– Wacana pemekaran wilayah Luwu Raya kembali menguat dan menjadi sorotan publik di Sulawesi Selatan. Sejumlah tokoh masyarakat menilai pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Luwu Raya bukan didorong kepentingan elite politik semata, melainkan kebutuhan objektif untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Tokoh masyarakat Luwu, Andi Taufiq Aris (ATA), menegaskan bahwa luas wilayah Luwu Raya dengan karakter sosial, geografis, dan ekonomi yang sangat beragam selama ini menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Hal tersebut ia sampaikan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/1/2025).

Menurut Andi Taufiq Aris, jarak yang jauh antara pusat pemerintahan dan wilayah pelayanan masyarakat kerap menjadi hambatan utama dalam percepatan layanan publik.

Rentang kendali yang panjang membuat pelayanan administrasi, pembangunan, hingga pengambilan keputusan strategis tidak berjalan optimal.

“Wilayah yang luas dan rentang kendali yang panjang membuat pelayanan publik sering kalah cepat dari jarak. Ini bukan soal keinginan segelintir orang, tetapi kebutuhan riil masyarakat di Luwu Raya,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan, terlebih dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, efisien, dan merata.

Dalam konteks desain administrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Taufiq Aris menyebut beban pemerintahan saat ini semakin kompleks.

Dengan jumlah wilayah dan populasi yang besar, keberadaan pusat kendali pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat menjadi kebutuhan mendesak.

Pemekaran wilayah Luwu Raya diyakini dapat memperpendek jalur koordinasi birokrasi serta mempercepat pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Hal ini dinilai akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan.

Lebih jauh, pemekaran wilayah juga dinilai sebagai instrumen penting untuk mewujudkan keadilan pembangunan.

Dengan wilayah administrasi yang lebih proporsional, pemerintah daerah hasil pemekaran diharapkan mampu menyusun kebijakan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan lokal.

“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar akan jauh lebih responsif jika dikelola oleh pemerintahan yang memahami konteks lokal secara langsung,” jelasnya.

Ia menambahkan, selama ini ketimpangan pembangunan masih dirasakan di sejumlah wilayah Luwu Raya akibat keterbatasan jangkauan dan fokus kebijakan dari pusat pemerintahan yang ada.

Andi Taufiq Aris menilai bahwa penundaan pemekaran Luwu Raya sama artinya dengan menunda solusi atas persoalan pelayanan publik dan ketimpangan pembangunan yang telah berlangsung cukup lama.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemekaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan matang. Kesiapan daerah harus dilihat secara komprehensif, mulai dari aspek fiskal, sumber daya manusia, hingga desain kelembagaan pemerintahan.

“Pemekaran tidak hanya soal politik, tetapi kesiapan anggaran, aparatur, dan sistem pemerintahan. Dengan perencanaan yang matang dan kesiapan yang memadai, pemekaran Luwu Raya bukan hanya layak dilakukan, tetapi memang sudah waktunya,” tegasnya.

Wacana pemekaran Luwu Raya sejatinya bukan isu baru. Aspirasi ini telah bergulir selama bertahun-tahun dan terus menjadi bagian dari diskursus publik di Sulawesi Selatan. Hingga kini, harapan masyarakat masih menunggu keputusan dan kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sejumlah kalangan berharap pemerintah pusat dapat melihat aspirasi pemekaran Luwu Raya secara objektif, dengan mempertimbangkan kepentingan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

(Red)

FORUM KONSULTASI PUBLIK JALIN ASPIRASI UNTUK RANCANGAN PEMBANGUNAN SOPPENG 2027

Soppeng, Sigapnews.com Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung secara hibrida (daring dan luring) dari Ruang Rapat Gabungan SKPD ini bertujuan menjaring masukan strategis dari seluruh pemangku kepentingan daerah.22-1-2026

Forum dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle. Dalam sambutannya, beliau menegaskan peran vital forum ini sebagai wadah memadukan gagasan dan aspirasi untuk mewujudkan pembangunan Soppeng yang lebih baik dan berkelanjutan.

Forum konsultasi publik ini adalah starting point yang sangat menentukan. Pada fase akselerasi RPJMD 2025-2029 ini, konsistensi perencanaan dan ketepatan strategi akan diuji untuk memastikan tercapainya target pembangunan,” ujar Wakil Bupati.

Beliau mengakapi bahwa penyusunan RKPD 2027 menghadapi tantangan keterbatasan ruang fiskal. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang sangat selektif dan fokus pada program prioritas yang memiliki daya ungkit tinggi serta dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 mengusung tema ,Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa.” Tema ini akan diwujudkan melalui tiga pilar utama

1. Percepatan Ekonomi Desa: Mengembangkan sektor unggulan dan mendorong Koperasi Merah Putih sebagai kekuatan ekonomi baru berbasis gotong royong di desa dan kelurahan.
2. Penguatan Infrastruktur: Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang mendukung ekonomi dan kualitas hidup.
3. Pembangunan SDM: Meningkatkan kualitas manusia melalui program di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten juga mendorong optimalisasi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta pelibatan investasi swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Forum ini dihadiri oleh unsur DPRD Kabupaten Soppeng, Penjabat Sekretaris Daerah, seluruh pimpinan SKPD, camat, lurah, kepala desa, perwakilan BUMN/BUMD, instansi vertikal serta tokoh dari lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, pemuda, perempuan, pers dan organisasi profesi.

Melalui forum partisipatif ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk merancang RKPD 2027 yang berkualitas, terarah, berorientasi hasil, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Soppeng.

(The yund)

Perbincangan di Warkop Soppeng Soroti Pola Pendidikan: Sekolah Dinilai Terlalu Memanjakan Siswa

Soppeng, Sigapnews.com,– Perbincangan warga di sejumlah warung kopi (warkop) di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, belakangan ini ramai menyoroti perubahan pola pengelolaan sekolah.

Topik yang dibahas bukan lagi soal prestasi akademik, peringkat kelas, atau kejuaraan lomba, melainkan soal peran satpam dan petugas kebersihan di lingkungan sekolah yang dinilai berlebihan.

Sejumlah warga menilai kehadiran satpam dan cleaning service secara penuh di sekolah justru mengurangi pembelajaran tanggung jawab bagi siswa. Hal itu terungkap dari obrolan santai warga saat menikmati kopi di warkop-warkop sekitar kota.

“Sekarang sekolah terlalu dimanja,” ujar seorang warga saat ditemui di salah satu warkop di Soppeng, sembari menyeruput kopi.

Ia menilai siswa kini datang ke sekolah dalam kondisi bersih dan pulang tanpa pernah terlibat dalam kegiatan kebersihan lingkungan sekolah.

Menurut warga tersebut, hampir seluruh urusan ketertiban dan kebersihan sekolah saat ini ditangani oleh petugas khusus. “Ada satpam jaga pintu, ada cleaning service sapu kelas. Anak-anaknya tidak tahu lagi sapu itu pegangannya di mana,” katanya.

Warga membandingkan kondisi tersebut dengan situasi sekolah di masa lalu. Dahulu, kata mereka, sekolah-sekolah di Soppeng tidak memiliki satpam, namun tetap berjalan tertib dan aman. Guru piket dan kepala sekolah berperan langsung dalam menjaga kedisiplinan siswa.

“Dulu tidak ada satpam, tapi aman-aman ji. Guru piket jalan, kepala sekolah tegas, anak-anak langsung tertib. Sekarang satpam ada, tapi ribut tetap ada,” ujar warga lainnya.

Selain soal keamanan, persoalan kebersihan juga menjadi sorotan utama. Warga menilai budaya piket kelas dan kerja bakti yang dulu menjadi bagian dari pendidikan karakter kini mulai ditinggalkan.

“Kalau dulu kelas kotor, siswa yang bersihkan. Sekarang malah dibiarkan, katanya ada cleaning service. Ini sekolah atau hotel?” ucap seorang warga dengan nada heran.

Dalam diskusi tersebut, warga sepakat bahwa kebersihan dan ketertiban yang tercipta karena layanan petugas dinilai berbeda maknanya dengan kesadaran yang tumbuh dari tanggung jawab siswa sendiri. Mereka menilai siswa saat ini cenderung patuh karena diawasi, bukan karena kesadaran pribadi.

“Anak-anak sekarang mungkin bersih, tapi tidak peduli. Tertib karena dijaga, bukan karena sadar,” kata salah satu warga.

Warga juga menyinggung persoalan efisiensi anggaran. Menurut mereka, keberadaan satpam dan petugas kebersihan di sekolah-sekolah yang relatif sudah tertib dinilai kurang tepat, sementara di fasilitas umum lain seperti kantor pemerintahan, terminal, dan taman kota justru masih kekurangan tenaga keamanan dan kebersihan.

“Ini bukan soal kasihan atau tidak. Ini soal logika penempatan. Ada tempat yang lebih butuh,” tegas seorang warga. Rabu (21/1/2025).

Sebagai solusi, warga menyarankan agar sekolah yang sudah mampu menjaga ketertiban dan kebersihan secara mandiri dapat mengurangi ketergantungan pada satpam dan cleaning service.

Peran tersebut dinilai bisa dialihkan ke instansi atau fasilitas umum yang lebih membutuhkan.

Selain itu, warga berharap sekolah kembali mengaktifkan budaya piket kelas, kerja bakti, dan gotong royong sebagai bagian dari pendidikan karakter siswa.

“Sekolah itu tempat mendidik, bukan tempat dilayani,” ujar warga lainnya menutup perbincangan.

Warga pun menyimpulkan bahwa kebersihan dan kenyamanan fisik semata tidak menjamin keberhasilan pendidikan.

Menurut mereka, sekolah yang mampu menanamkan rasa peduli, tanggung jawab, dan disiplin sejak dini justru dinilai lebih berhasil dalam mendidik generasi muda.

(Red)

Kunjungan Kerja ke Batam, Bupati Soppeng Sambangi Warga KKS

Batam,Sigapnews.com. Di sela-sela kegiatan APKASI XVII, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, meluangkan waktu untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan warga Soppeng yang bermukim di Kota Batam. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban di Kafe Kita Kita Bike Coffee, yang juga dimiliki oleh salah seorang warga Soppeng di Batam.20-1-2026

Kehadiran Bupati Soppeng disambut langsung oleh Ketua Kerukunan Keluarga Soppeng (KKS) Batam, H. Juninrah, ST bersama warga Soppeng lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Soppeng menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas kebersamaan serta kekompakan warga Soppeng di perantauan.

Silaturahmi seperti ini sangat penting untuk menjaga ikatan kekeluargaan. Warga Soppeng di perantauan adalah duta daerah yang turut membawa nama baik Soppeng di mana pun berada,”ujar Bupati Suwardi Haseng Senin 19 Januari 2026

Sambil ngopi santai, Bupati Soppeng juga memaparkan perkembangan Kabupaten Soppeng, mulai dari pelaksanaan program pembangunan, peningkatan pelayanan publik, hingga upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bupati berharap dukungan, doa, serta kontribusi positif dari warga Soppeng di Batam untuk kemajuan daerah asal.

Sementara itu, Ketua KKS Batam, H. Juninrah, ST, menyampaikan terima kasih dan rasa bangga atas perhatian Bupati Soppeng yang meluangkan waktu bertemu langsung dengan warga Soppeng di Batam. Ia menegaskan bahwa warga Soppeng di perantauan siap mendukung program pembangunan Kabupaten Soppeng sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing.

Kehadiran Bapak Bupati menjadi motivasi dan kebanggaan bagi kami. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap dekat dengan masyarakatnya, meskipun berada di perantauan, ungkapnya.

Pertemuan ini diharapkan semakin mempererat tali silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan warga Soppeng di Batam, serta memperkuat semangat kebersamaan untuk bersama-sama membangun Soppeng yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

(Yund)

Dari Batam, Bupati Soppeng Suwardi Haseng Siap Dorong Pembangunan Nasional dari Daerah

Batam, Sigapnews.com,  Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 yang digelar di Grand Lotus Ballroom, Hotel Aston Batam, Minggu (18/1/2026).

Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Soppeng tersebut menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperkuat kolaborasi antardaerah sekaligus menyelaraskan arah pembangunan kabupaten dengan kebijakan strategis Pemerintah Pusat.

Rakernas XVII APKASI tahun ini mengusung tema “Satu Misi, Satu Aksi Membangun Negeri” dengan subtema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera”. Forum nasional ini diproyeksikan menjadi ruang strategis untuk menyatukan aspirasi pemerintah kabupaten se-Indonesia agar sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Pembukaan Rakernas secara resmi dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, dan dihadiri sejumlah tokoh penting pemerintahan daerah. Tampak hadir Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Rudy Mas’ud, serta para bupati dari berbagai wilayah di Tanah Air.

Kehadiran para pemangku kebijakan ini menegaskan pentingnya Rakernas APKASI sebagai forum koordinasi nasional dalam merumuskan langkah strategis pembangunan daerah yang terintegrasi dengan kebijakan pusat.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan bahwa partisipasi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Rakernas APKASI bukan sekadar memenuhi agenda seremonial, melainkan bentuk keseriusan daerah dalam mengambil peran aktif sebagai penggerak pembangunan nasional.

“Rakernas APKASI merupakan ruang strategis untuk memperkuat sinergi dan menyatukan visi antarwilayah. Kolaborasi antarpemerintah daerah sangat vital, terutama dalam mendukung dan menyukseskan program nasional Asta Cita Presiden demi kemajuan Indonesia yang dimulai dari daerah,” ujar Bupati Suwardi Haseng saat dihubungi wartawan, Senin malam (19/1/2026).

Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan membutuhkan kerja bersama lintas daerah agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal.

Bupati Suwardi Haseng juga menambahkan bahwa Rakernas APKASI memberikan kesempatan bagi pemerintah kabupaten untuk bertukar gagasan, menyampaikan tantangan daerah, serta merumuskan solusi bersama dalam menghadapi dinamika pembangunan nasional yang terus berkembang.

Bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, keikutsertaan dalam Rakernas XVII APKASI diharapkan mampu menghasilkan manfaat konkret, mulai dari perolehan kerangka kebijakan baru, peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, hingga perluasan jejaring kerja sama baik antardaerah maupun dengan pemerintah pusat.

“Target akhirnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng, khususnya di Bumi Latemmamala,” tambahnya.

Selain mengikuti rangkaian utama Rakernas, Bupati Soppeng juga menghadiri sesi Welcome Dinner bersama para kepala daerah lainnya. Momen tersebut dimanfaatkan sebagai ajang diskusi santai namun substantif guna membangun kesepahaman awal serta mempererat komunikasi sebelum pelaksanaan rapat kerja secara intensif.

Rakernas XVII APKASI dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dengan agenda pembahasan isu-isu strategis daerah, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta perumusan rekomendasi nasional yang akan menjadi rujukan bersama bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

Dengan keikutsertaan aktif dalam Rakernas ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan posisinya sebagai daerah yang siap berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

(Red)