Pelayanan Air PDAM Lutim Buruk, LHI: Bisa Langgar HAM

Lutim, Sigapnews.com, Sejumlah Desa di Kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, mengeluhkan air bersih PDAM yang tidak mengalir, apakah ini imbas kemarau atau memang dikarenakan pengelolaan Air bersih oleh PDAM dan Pemda Luwu Timur yang tidak maksimal.

Itulah yang menjadi pertanyaan sejumlah kalangan termasuk Aktivis LSM dari LHI, Kamis (25/10/2023).

Awaluddin salah seorang warga yang juga aktivis pemerhati di Luwu Timur mengatakan "Sudah hampir sebulan aliran air macet, bahkan 2 tahun terakhir masalah air bersih selelu menjadi keluhan di Kabupaten Lutim, dan kini masyarakat hanya mengharap dan atau mendapat bantuan yang di Suplai Air dari mobil Tangki, itupun tidak setiap hari, sementara warga sangat butuh Air bersih disetiap harinya, ungkapnya.

"Kita tidak tahu apakah ini imbas kemarau atau memeng pengelolan PDAM yang tidak maksimal di tambah pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur yang diduga kurang perhatian atas kondisi ini, ucapnya sedikit kesal.

Menurutnya, "Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Luwu Timur dinilai lebih mementingkan menghadiri kegiatan-kegiatan Bimtek di luar daerah dari pada mendengar keluh kesah masyarakat yang saat ini telah mengalami krisis air bersih khususnya di wilayah kecamatan Malili yang notabene ibu kota kabupeten,.tandasnya.

Kata Dia, "Setidaknya Bapak Bupati Luwu Timur melalui Dinas terkait mestinya memberikan solusi untuk dapat menyelesaikan masalah krisis air bersih serta diharapkan ada ketegasan Bupati terkait hal itu demi untuk kepentingan masyarakat dan jangan hanya mementingkan menghadiri kegiatan Bimtek di luar daerah, tegasnya.

"Satu kesyukuran karena air Sungai Malili beberapa bulan terakhir ini kondisinya jernih, jadi warga bisa menggunakannya  untuk mandi ataupun mencuci  pakaian, ungkap Awaluddin.

Sementara itu, Kalakhar LHI Iskaruddin mengatakan bahwa Dengan kurang perhatiannya (KUPER) Pemerintah terhadap krisis air bersih yang melanda Luwu Timur khususnya di Ibu kota kabupeten, ini bisa menjadi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemda Luwu Timur, tuturnya.

Iskar beralasan bahwa Kabupaten Luwu Timur adalah wilayah yang memiliki sumber air yang memadai bahkan bisa dikatakan Surganya Air, namun kenyataannya apa yang kita lihat seolah-olah dampak kemarau yang di jadikan narasi alasan atau dijadikan kambing hitam yang membuat krisis air bersih terjadi di Lutim ini, katanya.

"Itupun kalau ini adalah dampak kemarau ya ! yang seharusnya Pemda hadir untuk memberikan solusi, tutur Aktivis kemanusiaan ini.

Menurutnya," Dalam aturan sangat jelas utamanya pada Pasal 28H UU 45 ayat (1)  menyebutkan bahwa setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, jelasnya.

"Hak atas air memang tidak diatur tersendiri di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun, hak atas air adalah bagian dari terpenuhi dan terlindunginya hak untuk hidup, sebab air adalah komponen terpenting untuk memenuhi dan melindungi hak untuk hidup yang merupakan hak mutlak dan tidak bisa dikurangi atau dengan kata lain non derogable right, sebutnya.

"Negara dalam hal ini Pemerintah pusat atau pemerintah daerah menjamin Hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari bagi kehidupan sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kwalitas yang baik aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.

"Dan hal ini di atur dalam UU Nomor 17/2019 Tentang Sumber Daya Air, tegasnya.

"Dengan demikian, menurut Iskar, ' Pemkab Lutim selaku penyelenggara pemerintahan berkewajiban memenuhi hak warga atas air bersih, tegasnya lagi.

"Disamping itu, PDAM adalah badan usaha dan pelanggan adalah konsumen, sudah jelas dalam perjanjian yang mengatur antara hak dan kewajiban perusahaan dan pelanggan, sehingga jika salah satunya lalai dari kewajibannya maka disebut wanprestasi, tuturnya.

"Pelanggan bisa saja menggugat secara hukum PDAM yang lalai memenuhi kewajiban, dengan kata lain PDAM tidak memenuhi hak pelanggan" jelas Iskar.

Iskar menegaskan, kiranya DPRD Lutim memanggil pihak instansi terkait melakukan untuk dilakukan 'hearing' atas persoalan PDAM itu, imbuhnya.

Terakhir Iskar menyampaikan bahwa melalui lembaga LHI berencana akan memasukkan pengaduan ke ombudsman RI dan KPI jika tidak ada tanggapan dari pemerintah setempat, tegasnya.

(Red)

Relawan SIGAP SINJAI Sukses Deklarasi Bersatu Menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Editor: Supriadi Buraerah

Sinjai (Sulsel)  Sigapnews.com - Relawan Solidaritas Ganjar Pranowo (SIGAP) Kabupaten Sinjai siap menjadi bagian dari dukungan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024.

Hal tersebut disampaikan seluruh Relawan SIGAP Sinjai dalam pelaksanaan deklarasi yang digelar di Warkop Sulappa, Minggu (15/10/2023).

Tampak suasana giat tersebut meriah dan Spektakuler. Sejumlah Masyarakat turut hadir memberikan dukungan atas suksesnya deklarasi ini. Rahmat salah satunya mengatakan kepada sinjai.news “GANJAR di mata Kami (Rakyat) merupakan sosok yang dinanti memimpin Indonesia untuk lebih maju”, Ujarnya saat ditemui di Kota Bersatu, Sinjai. Senada Saiful salah satu tokoh Masyarakat menuturkan Jauh hari sebelum deklarasi ini berlangsung kita semua telah menyatakan siap mendukung Ganjar maju Pilpres dan memenangkan Ganjar pada Pemilu 2024.

"Hari ini seluruh relawan SIGAP Sinjai deklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo yang juga hari ini dilaksanakan serentak se-sulsel," kata Koordinator SIGAP Kabupaten Sinjai Fahmi Nur.

Dalam acara deklarasi tadi, kata Fahmi juga dirangkaikan kegiatan seperti pertandingan domino dan gunting rambut gratis bagi seluruh relawan SIGAP Sinjai.

Sementara itu, Koordinator SIGAP Kabupaten Sinjai Fahmi Nur, mengemukakan bahwa seluruh relawan SIGAP Sinjai mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Dalam acara deklarasi khusus di Sinjai ini dirangkaikan kegiatan pertandingan domino dan gunting rambut gratis bagi seluruh relawan SIGAP Sinjai.

“Seluruh relawan SIGAP Sinjai berkomitmen mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024, karena sosoknya yang cinta kepada masyarakat, khususnya masyarakat akar rumput,”Imbuh Fahmi.

Fahmi menambahkan, filosofi SIGAP mencerminkan kekuatan, gesit, lincah, bersemangat dan giat serta berkomitmen untuk bersama-sama memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden di tahun 2024 yang akan datang.

"Kegiatan deklarasi tadi mengumpulkan semua relawan yang telah terbentuk, yakni pengurus koordinator kabupaten 3 orang, 9 orang pengurus koordinator kecamatan dan 80 orang pengurus koordinator desa/kelurahan se-kabupaten sinjai," pungkasnya. (TIM).

Safari Subuh Terbanyak, Kapolres Soppeng Raih Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia ( MURI )

Jakarta, Sigapnews.com, Kapolres Soppeng AKBP DR (C) H.M YUSUF USMAN SH.,S.IK., MT., CIPA diganjar dengan  penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas prestasi melaksanakan kegiatan Safari Kamtibmas Subuh terbanyak pada tingkat Polres selama satu tahun, Prosesi penyerahan penghargaan diberikan oleh Osmar Semesta Susilo, MIB. Selaku Wakil Direktur MURI, di Kantor Galery MURI, MOI Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat 13 Oktober 2023.

Hal tersebut tentunya merupakan Anugerah dan Dedikasi yang luar biasa yang telah ditorehkan oleh Kapolres Soppeng AKBP DR (C) H.M YUSUF USMAN SH.,S.IK., MT., CIPA yang telah membangun komunikasi dengan warga dan masyarakatnya melalui kegiatan Program Safari Subuh tersebut.

Dikonfirmasi diselah waktu penerimaan penghargaan mantan Kasatlantas Polrestabes Makassar tersebut menyampaikan rasa Terimakasih dan bangga kepada seluruh personil Polres Soppeng yang telah bekerjasama dalam melaksanakan salah satu program unggulan dalam membina dan menciptakan Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Soppeng.

"Terimakasih dan bangga kepada seluruh personil Polres Soppeng yang telah bekerjasama dalam melaksanakan salah satu program unggulan dalam membina dan menciptakan Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Soppeng", terangnya.

Dirinya juga mendedikasikan penghargaan tersebut untuk seluruh personil Polres dan Masyarakat Soppeng.

"Saya dedikasikan penghargaan ini untuk seluruh personil Polres Soppeng dan warga Kabupaten Soppeng mari bersama-sama merajut tali silaturahmi dalam bingkai nusantara NKRI".sambungnya.

AKBP Muhammad Yusuf Usman berharap kegiatan tersebut akan terus berkelanjutan dalam bersilaturahmi bersama masyarakat.

"Besar harapan saya kegiatan ini akan terus berkelanjutan, In syaa Allah", ucapnya menutup.

Published : Hendra

Kasus Lakalantas di Wilayah Polres Luwu Timur Libatkan Oknum Polisi, Tim LHI Minta Proses Sesuai Hukum Yang Berlaku

Mahmud Tim LHI (Ist).

Lutim, Sigapnews.com, Koordinator Pengawasan Pusat Lembaga Kajian Advokasi HAM Indonesia (LHI), Mahmud Cambang mendesak Kapolres Luwu Timur (Lutim) Sulawesi Selatan agar segera menuntaskan kasus kecelakaan yang melibatkan anggota kepolisian resort Lutim Aipda Sulaiman.

Kata Mahmud, kasus kecelakaan yang menyebabkan Fitri kehilangan kaki sampai pangkal paha itu harus sampai ke pengadilan untuk disidangkan, ujarnya Kamis (12/10/2023).

Fitri yang juga merupakan sekretaris desa Manurung itu juga mengalami patah tangan sehingga menimbulkan trauma yang cukup panjang bagi korban Fitri dan keluarganya.

"Kasus ini sudah ditangani penyidik Lantas Polres Lutim, SP2HP sudah diterima pihak korban tiga Minggu lalu namun sampai hari ini belum ada kejelasan atau tindak lanjutnya,".

"Kami tidak mengingingkan ada kesan publik oknum polisi ini (Aipada Sulaiman) dilindungi, atau kasusnya terkesan lamban lantaran ia juga anggota kepolisian, terang Mahmud.

Ia mengatakan, oknum polisi yang mengendarai mobil itu diduga menabrak pengendara motor yang dibawa ibu Fitri berboncengan dengan rekan kantornya harus bertanggungjawab. 

"Kasus ini, lanjut Mahmud, sudah selayaknya diproses sesuai hukum yang berlaku, tegasnya.

"Jika kasus ini lamban dan tidak ada kejelasan, hal ini patut menjadi pertanyaan. 

"Makanya kami minta Kapolres memberikan atensi terhadap kasus ini, minta anggotanya agar bekerja secara profesional, independen dan transparan dalam menangani perkaranya," tandas Mahmud tegas.

Ia menegaskan, siapapun yang bersalah, wajib dihukum, dan Kasus ini harus benar-benar dipantau, jangan sampai mandek, imbuhnya.

Mahmud yang juga Humas DPP AMJI-RI itu mengungkapkan jika pihak LHI berencana memasukkan pemberitahuan resmi ke Polda Sulsel terkait kasus laka lantas itu.

“Hari ini saya ke daerah, Insya Allah hari Senin depan kami akan masukkan surat permohonan supervisi ke Propam Polda terkait kasus laka lantas yang melibatkan oknum Polisi Polres Lutim itu".

"Pemberitahuan Ke Polda penting bagi kami agar kasus ini benar-benar berjalan sesuai proses hukum yang berkeadilan, tambahnya.

Mahmud menambahkan, hasil investigasi internal LHI ditempat kejadian perkara serta saksi-saksi juga sudah rampung, dan hasilnya sudah diserahkan ke Ketum LHI.

"Hasil investigasi internal LHI sudah ditangan Ketum DPP LHI yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pembanding dengan hasil investigasi dengan pihak kepolisian," pungkasnya (*)

Kementan Beri Ilmu Kewirausahaan Agribisnis Bagi Petani di Parepare Ajarkan Pola-Pola Bisnis Khususnya Pertanian Tanaman Padi

Sigapnews.com, Pare-Pare yang merupakan tempat lahir Presiden Ke-3 Indonesia  yakni BJ Habibie ini selain pelabuhan dan pemandangan pantai yang indah juga ditunjang potensi sektor pertanian dan perkebunan karena miliki lahan yang subur dan iklim yang cocok untuk pertanian dan perkebunan. 

Investasi dalam sektor ini dapat meliputi pengembangan tanaman pangan, seperti padi, jagung kacang, serta tanaman hortikultura lainnya. 

Dukungan pemerintah dalam bentuk infrastruktur dan teknologi pertanian juga telah meningkatkan potensi sektor ini. Selain itu perlu juga adanya peningkatan SDM pertanian kepada petani sehingga produksi dan produktivitasnya dapat meningkat. 

Maka dalam meningkatkan keterampilan petani, Kementerian Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melalui Unit Pelaksana Teknis BBPP Batangkaluku menyelenggarakan Pelatihan Kewirausahaan Agribisnis di Kota ini. 

Pelatihan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari yang digelar di 4 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yakni BPP Soreang, BPP Ujung, BPP Bacukiki dan BPP Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Dengan komoditi Padi, Jagung, kacang dan hortikultura, tiap lokasi diikuti 30 orang peserta yang berasal dari  kelompok tani  yang tersebar di wilayah tersebut.

Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kualitas petani dalam berwirausaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, selain itu sasarannya adalah untuk mencetak wirausaha yang berkompeten di bidang agribisnis serta tercapainya petani yang mandiri dan sejahterah.

Seperti yang disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di berbagai kesempatan, anak muda berperan penting dalam memperkokoh harapan rakyat dan memperkuat persiapan menghadapi tantangan global.

"Kita pecaya bahwa di tangan anak muda masa depan bangsa akan lebih baik lagi. Yang penting mereka mau melakukannya. Kita berharap dengan pertanian Indonesia jadi lebih baik karena selama ini terbukti menjadi bantalan ekonomi. Pertanian yang paling siap menghadapi tantangan-tantangan apapun hari ini, besok dan masa yang akan datang," jelas Syahrul.

Ditambahkan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, mengatakan bahwa para pemuda didorong untuk membangun usaha pertanian yang antara lain dalam bentuk women entrepreneurship, green economy, dan digital economy.

"Dengan demikian, pelatihan kewirausahaan agribisnis dapat membuka kesempatan bagi pemuda-pemudi khususnya di wilayah perdesaan untuk mengembangkan perekonomian dan diperlukan pembekalan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan yang juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi berwirausaha," imbuh Dedi.

Muhammad Sidiq, Kepala BBPP Batangkaluku mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya menguatkan komitmen dan jiwa kewirausahaan serta meningkatkan keterampilan teknis agribisnis bagi petani.

“Dalam pelatihan ini petani dapat belajar tentang penguatan kelembagaan dan pola-pola bisnis khususnya di pertanian tanaman padi. 

Mudah-mudahan kegiatan Tumbuhkan Jiwa Kewirausahaan, Puluhan Petani ini bisa dilakukan secara berkesinambungan, ” ucapnya

Bidhumas Polda Sulsel Gelar Aksi Donor Darah Sambut HUT Ke 72 Tahun Humas Polri

Makassar, Sigapnews.com, Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Sulsel bekerjasama dengan PMI Sulsel kembali melaksanakan bakti kesehatan berupa donor darah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka HUT ke 72 Humas Polri tahun 2023.

Donor darah ini dilaksanakan di Aula Soebarkah SPN Batua Polda Sulsel, Senin (02/10/2023) yang dimulai sejak pukul 08.00 WITA hingga pukul 12.00 WITA.

Kabidhumas Polda Sulsel Kombes Pol Komang Suartana mengatakan, donor darah ini dilakukan oleh personel Polda Sulsel dan juga wartawan.

"Kita menargetkan 250 kantong, dan sudah ada 160 orang yang telah mendaftar untuk mendonor (donor darah),mudah-mudahan bisa tercapai" katanya.

Ia menerangkan, donor darah tersebut sangat bermanfaat bagi kesehatan dan juga dapat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan darah.

Data yang diperoleh dari PMI Sulsel, dalam pelaksanaan donor darah peringati HUT Humas Polri oleh Bid Humas Polda Sulsel ini, tercatat ada 160 orang yang telah mendaftar.

Untuk darah yang terkumpul sebanyak 146  kantong, di mana 14 orang tidak bisa (gagal) mendonorkan darahnya dikarenakan tekanan darah tinggi, HB tinggi serta gula darah tinggi.

Published : Hendra

Miris, Gubuk Tidak Layak Huni Beralas Tanah di Sinjai Jadi Sasaran Kunjungan Insan Pers AMJI RI

SINJAI TENGAH, SIGAPNEWS.COM, - Hidup sehat dan bersih di satu rumah tempat tinggal, pasti sudah menjadi impian dan harapan setiap orang, dengan fasilitas lengkap, kebutuhan sandang pangan tercukupi setiap harinya tentu menjadi suatu kebahagiaan bagi semua keluarga.

Namun berbeda dengan sepasang suami istri, Bapak Sara (68) tahun dan Ibu Halmina (70) tahun yang tinggal menetap di gubuk reyot tidak layak huni.

Tepatnya di Desa Mattunreng Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Dimana, sepasang suami istri ini, diusia senjanya tinggal di rumah gubuk yang serba kekurangan dan sangat prihatin.

Pantauan di gubuk kedua orang tua ini, ruangannya semua bercampur jadi satu, ruangan tidur, dapur, tempat buang air, bagaikan kapal pecah, sungguh sangat memprihatikan.

Bapak Sara saat ditemui, Ketua DPC AMJI-RI Sinjai, Elang Suganda, yang juga selaku Pimpinan Media ini, mengaku sudah sekitar 5 tahun tinggal berdua di gubuk reyotnya.

"Saya tinggal bersama istri disini (gubuk-red) sudah lebih dari 5 (lima) tahun, kami tidak punya tempat tinggal lain selain rumah ini, tanah ini adalah milik istri saya,"ucapnya.

Dulu kami tinggal di kompleks pasar Sentral sebelum peristiwa kebakaran dan kami jualan bantal dari kapuk,"ucapnya.

Sara juga mengaku bahwa istrinya  adalah penerima Bantuan Langsung tunai (BLT), namanya terdaftar sebagai penerima bantuan di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara hingga saat ini, sesuai dengan alamatnya di Pasar Sentral Sinjai yang tertera di KTP.

"Kalau KTP dan Kartu Keluarga saya masih terdaftar sebagai penduduk Kelurahan Bongki dan sebagai penerima BLT, tapi karena sekarang kami tidak punya tempat tinggal lagi di pasar, jadi kami pindah ke Desa Mattunreng Tellue,"ujarnya.

"Dulu sewaktu tinggal di Pasar, saya kerja cari nafkah bawa becak yang saya sewa," ucapnya.

Lanjutnya, Pemerintah Desa juga sudah berapa kali mendatangi dan membujuk kami untuk pindah alamat di Desa ini, tapi kami belum siap,"akunya.

Tapi entah kenapa setelah kedatangan bapak hari ini baru sekarang kami siap pindah alamat.

"Iya sekarang saya sudah mau pindah alamat, asalkan surat-surat, KTP dan KK kami bisa dibantu mengurusnya, sembari berdiri mengambil KTP dan Kartu Keluarganya.

Sumber yang dihimpun, pihak Pemerintah Desa setempat baru bisa memberikan bantuan lebih jika mereka sudah pindah alamat dan tercatat sebagai warga Desa Mattunreng Tellue.

Ketua DPC AMJI-RI Simjai, disela kunjungannya, menyampaikan, kedatangannya menemui sepasang suami istri ini, dalam giat aksi sosial sebagai wujud kepedulian kepada sesama.

"Kita datang menemui langsung Bapak Sara dan Istrinya, selain memberikan bantuan beras dan baju layak pakai, giat sosial ini semata adalah panggilan hati dan ikhlas karena Allah SWT, apa yang kita berikan semoga bisa bermanfaat bagi keluarga ini,"ujarnya. Seraya menambahkan mari berbagi dengan sesama, Insya Allah yang maha kuasa akan membalasnya.

"Kita tidak akan miskin jika kita berbagi rezeki Allah".

Sementara itu Kepala Kelurahan Bongki, Abdul Waris yang dihubungi terpisah via telepon, mengaku sepasang suami istri ini Sara dan Halmina adalah benar warga Kelurahan Bongki.

"Iya benar, Sara dan Halmina tercatat sebagai warga saya Kelurahan Bongki, dulunya memang mereka tinggal di Kompleks pasar, sebelum pasar tersebut terbakar,"ucapnya.

"Mereka memang lama tinggal di Pasar dan jualan Bantal yang terbuat dari Kapuk, ibu Halmina tercatat sebagai penerima BLT dari Pemerintah.

Tapi saya tidak tahu kalau ternyata saat ini mereka sudah tinggal di Desa Mattunreng Tellue, saya baru tau sekarang. Insyaallah jika bapak Sara dan istrinya mau pindah alamat, nanti kami bantu, hidup mereka memang sangat prihatin,"tutupnya.

Diketahui Halmina jika pergi menerim BLT ditemani dengan anak perempuannya yang tinggal terpisah dengan orang tuanya. (Tim).

Diduga Ada Mafia Soal Penundaan PKPU di PN Niaga Makassar, Kajati Sulsel Keluarkan Surat Penyelidikan

Makassar, Sigapnews.com, Tim Penyelidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tanggal 06 September 2023 telah menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan keterlibatan mafia pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara Cv. Surya Mas dengan PT. Pembangunan Perumahan (PT.PP Persero) pada Pengadilan Negeri Niaga Makassar Nomor : 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks. 

Hal itu diungkapkan Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi, SH MH, dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (15/9/2023).

Menurut Soetarmi, Terkait laporan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Ebenezer Simanjuntak SH.MH

telah memerintahkan jajaran Asisten Tindak Pidana Khusus untuk melakukan kegiatan Penyelidikan, ucapnya.

"Surat perintah tersebut, kata Soetarmi," tertuang dalam Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print 833/P.4/Fd.1/09/2023 tanggal 06 September 2023 untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana terkait adanya dugaan keterlibatan mafia dengan permufakatan jahat mempengaruhi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang berpotensi merugikan keuangan negara/prekonomian negara, pungkasnya.

Published : Hendra