PJI Sulsel Kecam Dugaan Pemukulan Wartawan di Takalar

Makassar, Sigapnews.com, Persatuan Jurnalis Indonesia mengecam dugaan penganiayaan dan ancaman pembunuhan terhadap seorang wartawan media online di Takalar. Kasus tersebut kini menjadi perhatian publik setelah korban resmi melapor ke pihak kepolisian.

Korban diketahui bernama Sholeh Sibali. Ia diduga menjadi korban pemukulan dan intimidasi oleh seorang pria berinisial BB pada Jumat (22/5/2026) sekitar pukul 16.55 WITA.

Peristiwa itu terjadi di pos penjagaan Perumahan Istana Permai, Kecamatan Pattallassang, Kelurahan Kalabbirang, Kabupaten Takalar. Dugaan penganiayaan disebut dipicu pemberitaan media terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dugaan penganiayaan anak yang sebelumnya viral di media sosial dan sejumlah portal berita.

Ketua PJI Sulsel, Akbar Hasan Noma Dg Polo, mengecam keras tindakan yang diduga dilakukan pelaku. Menurutnya, kekerasan terhadap wartawan merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers dan demokrasi.

“Kami meminta Kapolres Takalar segera menangkap pelaku dugaan pemukulan terhadap jurnalis Saudara Sholeh Sibali. Kekerasan terhadap wartawan adalah tindakan yang mencederai demokrasi dan kebebasan pers,” tegas Akbar, Minggu (24/5/2026).

Ia juga meminta aparat penegak hukum bergerak cepat dan profesional agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Kalau aparat lamban menangani kasus ini, publik tentu akan mempertanyakan keseriusan penegakan hukum di Takalar. Wartawan dilindungi Undang-Undang Pers dan tidak boleh diintimidasi,” lanjutnya.

Akbar menegaskan, intimidasi maupun kekerasan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran serius terhadap kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sementara itu, berdasarkan pengakuan korban, saat kejadian dirinya sedang berada di pos keamanan sebelum pelaku datang dalam kondisi emosi.

“Pelaku tiba-tiba datang menghampiri saya lalu mengambil paksa barang-barang di atas meja dan melemparkannya ke arah wajah saya,” ujar Sholeh.

Korban mengaku pelaku kemudian turun dari sepeda motor dan melakukan pemukulan menggunakan sebuah buku tebal milik petugas keamanan.

Akibat kejadian tersebut, korban mengaku mengalami luka di bagian wajah, tangan, dan perut. Ia juga mengaku sempat diludahi, dicaci maki, hingga mendapat ancaman pembunuhan.

“Pelaku mengatakan wartawan yang memberitakan dirinya adalah wartawan palsu dan mengancam akan membunuh wartawan,” ungkap korban.

Dugaan kemarahan pelaku disebut berkaitan dengan pemberitaan kasus KDRT dan dugaan penganiayaan anak yang sempat viral pada Januari 2026. Dalam video yang beredar di media sosial, pelaku diduga melakukan kekerasan terhadap anak kandung dan mantan istrinya. Namun, pelaku disebut menganggap informasi tersebut sebagai hoaks.

Usai kejadian, Sholeh Sibali langsung melaporkan dugaan penganiayaan dan ancaman pembunuhan tersebut ke Polres Takalar.

Korban berharap aparat penegak hukum segera memproses laporannya secara profesional dan transparan.

“Saya sudah melaporkan tindakan pemukulan dan ancaman pembunuhan ini ke pihak berwajib. Kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan,” tutupnya.

(Red)

Polemik Absennya Bupati Soppeng, Supriansa: Jangan Diperbesar karena tidak ada masalah

Soppeng, Sigapnews.com, Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan II yang dipusatkan di Soppeng pada Sabtu, 16 Mei 2026, menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Agenda tersebut dinilai berlangsung sukses, meriah, dan penuh semangat kekeluargaan antar kader Partai Golkar.

Kegiatan yang dihadiri perwakilan Ketua DPD II dari sembilan kabupaten/kota itu bahkan disebut memiliki atmosfer layaknya Musyawarah Daerah (Musda). Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh H. Muhiddin M. Said saat memberikan sambutan dalam kegiatan konsolidasi tersebut.

Namun di balik suksesnya acara, muncul polemik terkait ketidakhadiran H. Suwardi Haseng. Sejumlah pihak menyayangkan absennya kader Partai Golkar tersebut dalam agenda penting partai.

Menanggapi hal itu, politisi senior Golkar, Supriansa, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan.

“Pak Muhiddin sudah menjelaskan bahwa Pak Bupati Soppeng meminta izin karena ada kegiatan dinas di Jakarta,” ujar Supriansa, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, komunikasi terkait ketidakhadiran Bupati Soppeng juga telah dilakukan sebelum kegiatan berlangsung.

“Malam sebelumnya juga Pak Bupati Soppeng menelepon kepada saya dan menyampaikan kemungkinan tidak sempat hadir pada kegiatan konsolidasi, dan hal itu sudah saya sampaikan kepada Plt Ketua Golkar Sulsel,” ujarnya.

Mantan Anggota DPR RI Komisi III periode 2019–2024 itu menilai, substansi utama dari kegiatan tersebut adalah keberhasilan Golkar Sulsel dalam memperkuat soliditas dan kebersamaan kader.

“Kita ini harus melihat substansi kegiatan. Konsolidasi berjalan sukses, kader hadir, semangat kebersamaan juga terlihat sangat kuat. Jadi jangan lagi persoalan ini diperbesar,” tegasnya.

Supriansa juga mengingatkan seluruh kader agar tidak membangun asumsi yang dapat memicu kesalahpahaman di internal partai. Ia berharap seluruh elemen Golkar tetap menjaga kekompakan dan fokus menghadapi agenda politik ke depan.

“Ini untuk kepentingan Golkar. Jangan sampai hal-hal kecil justru memunculkan tafsir yang tidak perlu. Kita harus tetap solid,” tambahnya.

Kegiatan Konsolidasi DPD I Golkar Sulsel II di Soppeng sendiri menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai salah satu agenda strategis partai setelah sebelumnya dilaksanakan di Takalar dan Pinrang.

Atmosfer kegiatan yang penuh semangat dan kebersamaan dinilai menunjukkan bahwa Golkar Sulsel tengah berada dalam momentum konsolidasi yang kuat menjelang agenda politik mendatang.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Golkar tetap besar, solid, dan terus hadir untuk masyarakat,” tutup Supriansa.

(Yund)

Apalah Saya ?” Pernyataan Merendah Supriansa Gegerkan Konsolidasi Golkar Sulsel di Soppeng, Publik Tersentuh!

Soppeng, Sulawesi Selatan, Sigapnews.com, Suasana politik internal Partai Golkar Sulawesi Selatan Partai Golkar mendadak menjadi sorotan nasional setelah kegiatan konsolidasi DPD I yang digelar di Kabupaten Soppeng, Sabtu (16/5/2026), berubah menjadi panggung perhatian terhadap seorang tokoh senior partai.

Acara yang semula hanya dijadwalkan sebagai agenda rutin konsolidasi organisasi justru memunculkan dinamika emosional dan politik yang tak terduga. Sejumlah kader bahkan menyebut suasana forum tersebut “lebih hangat dari Musda”, karena dipenuhi gestur penghormatan dan momen kebersamaan yang kuat antar elite partai.

Namun sorotan utama publik tertuju pada satu nama: Dr. Supriansa, SH, MH Supriansa.

“Datang tak menambah, tak datang pun tak mengurangi, apalah Saya?”

Pernyataan sederhana Supriansa usai acara justru menjadi viral dan memicu diskusi luas di kalangan kader maupun publik.

Dengan nada rendah hati, ia mengatakan:“Apalah saya ini. Datang tak menambah, tak datang pun tak mengurangi. Apalah saya!”

Ucapan itu sontak menjadi bahan perbincangan karena dianggap mencerminkan sikap politik yang tidak biasa: rendah hati, merendahkan diri, namun tetap menegaskan loyalitas terhadap organisasi.

Bagi sebagian peserta, kalimat tersebut justru menjadi simbol keteguhan seorang kader yang tidak lagi berada di kursi kekuasaan, tetapi tetap hadir dalam barisan partai.

Dalam forum tersebut, Plt Ketua Golkar Sulsel, Muhiddin M. Said Muhiddin M. Said, disebut memberikan apresiasi terbuka kepada Supriansa.

Ia menilai kehadiran Supriansa yang datang langsung dari Jakarta merupakan bentuk loyalitas moral yang jarang ditunjukkan oleh kader pasca menjabat.

Momen ini membuat suasana forum semakin hangat, bahkan beberapa peserta menyebut atmosfernya seperti “mini Musda” karena tingginya intensitas interaksi politik di dalam ruangan.

Supriansa sendiri diketahui pernah duduk sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024. Meski kini tidak lagi aktif di parlemen, kehadirannya dalam konsolidasi ini dianggap sebagai sinyal bahwa loyalitas politik tidak berhenti ketika jabatan berakhir.

Dalam pernyataan lanjutannya, ia menegaskan:“Apa yang saya lakukan tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan Partai Golkar kepada saya.”

Pernyataan ini menegaskan posisi dirinya sebagai kader yang tetap merasa memiliki hutang moral kepada partai berlambang pohon beringin tersebut.

Konsolidasi ini juga menjadi ajang pertemuan kader dari sembilan wilayah strategis di Sulawesi Selatan, yakni Maros, Pangkep, Barru, Parepare, Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai, dan Bulukumba.

Pertemuan tersebut tidak hanya membahas agenda organisasi, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi politik yang mempertemukan kembali tokoh-tokoh daerah dalam satu forum besar.

Suasana hangat, saling sapa antar kader, hingga diskusi informal di sela acara memperkuat kesan bahwa konsolidasi ini lebih dari sekadar agenda formal partai.

Di balik kesederhanaan pernyataan Supriansa, sejumlah pengamat internal menilai ada pesan politik yang cukup kuat: Loyalitas kader tidak ditentukan oleh jabatan, Soliditas organisasi menjadi kunci kekuatan politik, Figur senior masih memiliki peran moral dalam partai

Supriansa sendiri menegaskan bahwa kekuatan partai hanya dapat terjaga melalui kebersamaan.

“Karena yakinlah, kebersamaan dan kekompakan akan melahirkan kekuatan,” ujarnya.

Konsolidasi Partai Golkar Sulsel di Soppeng akhirnya tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi, tetapi berkembang menjadi sorotan publik nasional karena satu momen yang sederhana: sebuah pernyataan rendah hati dari seorang kader senior.

Di tengah dinamika politik yang semakin kompetitif, peristiwa ini menunjukkan bahwa gestur kecil dalam dunia politik dapat memiliki resonansi besar, terutama ketika menyentuh isu loyalitas, kerendahan hati, dan kebersamaan dalam partai besar seperti Partai Golkar Partai Golkar.

(Aswan JS)

PRI Akan Gelar Aksi dan Laporkan Dugaan Penyimpangan Revitalisasi SMKN 1 Makassar ke Kejati Sulsel

Makassar, Sigapnews.com,– Lembaga independen Public Research Institute (PRI) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa sekaligus melaporkan secara resmi dugaan penyimpangan dalam proyek Revitalisasi SMKN 1 Makassar yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025.

Rencana aksi ini tertuang dalam surat pemberitahuan bernomor 040/PA-PRI/MKS/III/2026 yang ditujukan kepada Kapolrestabes Makassar melalui Kasat Intel, sebagai bentuk penyampaian resmi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Nilai proyek mencapai Rp6,44 miliar, namun PRI menilai realisasi pekerjaan fisik tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak.

Dugaan ketidaksesuaian tersebut muncul dari hasil pemantauan lapangan, laporan masyarakat, dan rujukan pemberitaan media.

Beberapa poin kritis yang menjadi sorotan PRI antara lain:

Kualitas bangunan: Banyak bagian dianggap tidak memenuhi standar mutu, termasuk dinding, lantai, dan pelapisan cat.

Volume pekerjaan: Dugaan kekurangan item pekerjaan, khususnya meubelair dan fasilitas pendukung lainnya.

Potensi kerugian negara: Jika anggaran dicairkan tanpa audit menyeluruh, negara diperkirakan bisa mengalami kerugian miliaran rupiah.

Direktur Eksekutif PRI, Muhammad Abduh Azizul Gaffar, menegaskan, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran pendidikan.

“Kami tidak ingin anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari APBN justru berpotensi merugikan negara dan mencederai dunia pendidikan. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi dan volume pekerjaan, maka itu wajib diuji secara hukum,” tegas Abduh. Rabu (4/3/2026) 

Rencana Aksi dan Laporan Resmi

Aksi unjuk rasa dijadwalkan berlangsung pada:

Hari/Tanggal: Kamis, 5 Maret 2026

Lokasi: Depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Estimasi peserta: 50 orang

Selain menyampaikan pendapat, PRI juga akan menyerahkan laporan resmi ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Abduh menegaskan harapannya agar aparat penegak hukum bertindak profesional dan transparan:

“Kami berharap Kejati Sulsel segera melakukan penyelidikan objektif. Jika tidak ada pelanggaran, sampaikan ke publik. Namun jika ada penyimpangan, siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab.”

Revitalisasi SMKN 1 Makassar merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Direktorat SMK Tahun Anggaran 2025.

Proyek ini dirancang untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, termasuk ruang kelas, laboratorium, dan meubelair penunjang. Namun, dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis membuat proyek ini kini berada di bawah pengawasan masyarakat sipil dan lembaga hukum.

Analisis awal PRI menunjukkan bahwa kualitas material dan pekerjaan tidak konsisten dengan dokumen kontrak, sehingga menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas pengelolaan anggaran publik di sektor pendidikan.

(Tim)

Pemekaran Luwu Raya, Jawaban atas Ketimpangan Pelayanan Publik

Luwu Raya, Sigapnews.com,– Wacana pemekaran wilayah Luwu Raya kembali menguat dan menjadi sorotan publik di Sulawesi Selatan. Sejumlah tokoh masyarakat menilai pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Luwu Raya bukan didorong kepentingan elite politik semata, melainkan kebutuhan objektif untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Tokoh masyarakat Luwu, Andi Taufiq Aris (ATA), menegaskan bahwa luas wilayah Luwu Raya dengan karakter sosial, geografis, dan ekonomi yang sangat beragam selama ini menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Hal tersebut ia sampaikan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/1/2025).

Menurut Andi Taufiq Aris, jarak yang jauh antara pusat pemerintahan dan wilayah pelayanan masyarakat kerap menjadi hambatan utama dalam percepatan layanan publik.

Rentang kendali yang panjang membuat pelayanan administrasi, pembangunan, hingga pengambilan keputusan strategis tidak berjalan optimal.

“Wilayah yang luas dan rentang kendali yang panjang membuat pelayanan publik sering kalah cepat dari jarak. Ini bukan soal keinginan segelintir orang, tetapi kebutuhan riil masyarakat di Luwu Raya,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan, terlebih dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, efisien, dan merata.

Dalam konteks desain administrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Taufiq Aris menyebut beban pemerintahan saat ini semakin kompleks.

Dengan jumlah wilayah dan populasi yang besar, keberadaan pusat kendali pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat menjadi kebutuhan mendesak.

Pemekaran wilayah Luwu Raya diyakini dapat memperpendek jalur koordinasi birokrasi serta mempercepat pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Hal ini dinilai akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan.

Lebih jauh, pemekaran wilayah juga dinilai sebagai instrumen penting untuk mewujudkan keadilan pembangunan.

Dengan wilayah administrasi yang lebih proporsional, pemerintah daerah hasil pemekaran diharapkan mampu menyusun kebijakan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan lokal.

“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar akan jauh lebih responsif jika dikelola oleh pemerintahan yang memahami konteks lokal secara langsung,” jelasnya.

Ia menambahkan, selama ini ketimpangan pembangunan masih dirasakan di sejumlah wilayah Luwu Raya akibat keterbatasan jangkauan dan fokus kebijakan dari pusat pemerintahan yang ada.

Andi Taufiq Aris menilai bahwa penundaan pemekaran Luwu Raya sama artinya dengan menunda solusi atas persoalan pelayanan publik dan ketimpangan pembangunan yang telah berlangsung cukup lama.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemekaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan matang. Kesiapan daerah harus dilihat secara komprehensif, mulai dari aspek fiskal, sumber daya manusia, hingga desain kelembagaan pemerintahan.

“Pemekaran tidak hanya soal politik, tetapi kesiapan anggaran, aparatur, dan sistem pemerintahan. Dengan perencanaan yang matang dan kesiapan yang memadai, pemekaran Luwu Raya bukan hanya layak dilakukan, tetapi memang sudah waktunya,” tegasnya.

Wacana pemekaran Luwu Raya sejatinya bukan isu baru. Aspirasi ini telah bergulir selama bertahun-tahun dan terus menjadi bagian dari diskursus publik di Sulawesi Selatan. Hingga kini, harapan masyarakat masih menunggu keputusan dan kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sejumlah kalangan berharap pemerintah pusat dapat melihat aspirasi pemekaran Luwu Raya secara objektif, dengan mempertimbangkan kepentingan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

(Red)

Resmi Dilaporkan, PRI Desak Kejati Sulsel Usut Dugaan Korupsi di RSUD Anwar Makkatutu Bantaeng

 

Makassar, Sigapnews.com, Dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran di RSUD Anwar Makkatutu, Kabupaten Bantaeng, kini memasuki babak baru. Lembaga kajian dan pemantau kebijakan publik Public Research Institute (PRI) secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel).Senin (29/12/2025). 

Laporan tersebut memuat sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa rumah sakit, meliputi instalasi gizi, instalasi farmasi, serta pengadaan alat kesehatan. PRI menduga praktik tersebut melibatkan oknum pimpinan rumah sakit dan pihak rekanan tertentu, serta telah berlangsung selama beberapa tahun.

Direktur Eksekutif PRI, Muh. Abduh Azizul Gaffar, mengatakan pelaporan ini merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara, khususnya di sektor pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

“Kami melihat ada pola penyimpangan yang tidak bisa dibiarkan. Rumah sakit daerah seharusnya menjadi tempat pelayanan masyarakat, bukan ladang bancakan anggaran,” ujar Abduh dalam keterangannya.

Abduh menegaskan, laporan yang disampaikan ke Kejati Sulsel disusun berdasarkan hasil kajian mendalam, investigasi lapangan, serta penelusuran informasi dan dokumen dari sejumlah sumber yang dinilai dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, dugaan yang ditemukan tidak sekadar berkaitan dengan kesalahan prosedural, melainkan mengarah pada penyalahgunaan kewenangan dan praktik yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Indikasinya kuat dan berulang. Ini bukan persoalan administratif, tetapi dugaan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Salah satu temuan utama PRI berkaitan dengan kegiatan instalasi gizi RSUD Anwar Makkatutu. Pengadaan dengan nilai anggaran ratusan juta rupiah tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

PRI menduga proses pengadaan tidak melalui mekanisme e-katalog sebagaimana diwajibkan, serta terjadi pengondisian rekanan sejak tahap awal perencanaan.

“Kami menemukan indikasi bahwa rekanan sudah ditentukan sejak awal. Prinsip transparansi dan persaingan sehat patut dipertanyakan,” ungkap Abduh.

Selain instalasi gizi, PRI juga menyoroti pengelolaan instalasi farmasi. Salah satu perusahaan rekanan, PT Sanzaya Medika Pratama, diduga melakukan mark-up harga obat secara signifikan, bahkan mencapai lebih dari 300 persen dibandingkan harga pasar.

PRI menilai selisih harga tersebut tidak wajar dan berpotensi melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Jika harga obat dinaikkan secara tidak rasional dan dilakukan berulang, maka itu jelas merugikan keuangan negara dan masyarakat sebagai pengguna layanan,” kata Abduh.

Dalam pengadaan alat kesehatan, PRI mencatat adanya dugaan praktik monopoli dan pengaturan pemenang proyek. Rekanan tertentu diduga kerap memenangkan pengadaan secara berulang tanpa proses persaingan yang sehat.

Bahkan, terdapat indikasi adanya intervensi dari oknum pimpinan rumah sakit serta dugaan pemberian keuntungan tertentu sebagai imbalan atas pengaturan proyek.

“Pengadaan alkes seharusnya terbuka dan kompetitif. Jika dikuasai segelintir pihak, maka patut diduga ada persekongkolan,” ujarnya.

Tak hanya soal pengadaan, PRI juga menyampaikan dugaan serius terkait adanya peredaran obat tanpa izin yang disinyalir digunakan untuk tujuan pengguguran kandungan dan diduga melibatkan oknum internal rumah sakit.

Abduh menyebut dugaan ini sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan aspek hukum pidana, etika medis, serta keselamatan pasien.

“Ini persoalan serius yang harus ditangani secara profesional dan menyeluruh oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.

PRI mendesak Kejati Sulsel untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan langkah penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan independen. Seluruh pihak yang diduga terlibat, baik dari internal rumah sakit maupun pihak swasta, diminta untuk diperiksa tanpa pandang bulu.

PRI juga meminta Kejati Sulsel melakukan supervisi terhadap Kejaksaan Negeri Bantaeng, menyusul dugaan adanya upaya melemahkan proses hukum.

“Kami berharap penegakan hukum berjalan lurus dan tidak terpengaruh oleh lobi, tekanan politik, maupun kepentingan tertentu. Negara tidak boleh kalah oleh praktik korupsi,” pungkas Abduh.

(Red)

Buka Urban Farming Fest 2025, Munafri Dorong Keterlibatan Anak Muda Dalam Pertanian Kota

Makassar, -  Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) turut berpartisipasi dalam Urban Farming Fest yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Makassar di kawasan Pantai Losari, Senin (3/11). 

Keikutsertaan ini menjadi bentuk dukungan BBPP Batangkaluku dalam mendorong pengembangan pertanian perkotaan sekaligus mengenalkan berbagai inovasi teknologi pertanian kepada masyarakat.

Pada kegiatan tersebut, BBPP Batangkaluku menampilkan satu stand pameran yang digunakan untuk memperkenalkan beragam inovasi pelatihan, di antaranya teknologi budidaya jamur tiram (Smart Kumbung Portable), sistem pertanian hidroponik yang dapat diterapkan di lingkungan urban, serta tanaman hortikultura yang dibudidayakan menggunakan lahan organik.

Seperti diketahui, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa penerapan teknologi berbasis kecerdasan buatan menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian nasional guna mewujudkan swasembada pangan.

"Dengan teknologi itu produktivitas naik, indeks pertanaman naik, kemudian biaya produksi turun. Karena menggunakan artificial intelligence. Menggunakan robotik dan seterusnya. Dan itu benar," ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti. Ia menjelaskan bahwa modernisasi pertanian melalui mekanisasi dan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) cerdas menjadi strategi utama. Selain itu, penguatan kelembagaan petani lewat konsolidasi lahan dan pembentukan korporasi petani juga menjadi fokus pemerintah.

"Pertanian ke depan harus menjadi sektor yang tangguh, modern, dan berdaya saing. Kunci keberhasilannya ada pada inovasi teknologi, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan SDM unggul,” ujarnya.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (3–4 November 2025) tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa cita-cita Menteri Pertanian adalah agar Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga dapat memberi makan negara lain.

Menurutnya, hal tersebut akan meningkatkan martabat bangsa di mata dunia, dan seluruh pihak harus mendukung upaya tersebut.

Tidak hanya itu, Munafri juga mendorong keterlibatan anak muda dalam pertanian kota dengan memanfaatkan teknologi modern dan ingin urban farming tak hanya jadi gerakan lingkungan, tapi juga peluang usaha baru.

“Kita ingin membuktikan bahwa dari lahan kecil pun, Makassar bisa mandiri dan berdaya secara pangan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BBPP Batangkaluku yang diwakili Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi, Yuli Nurnaningsih mengatakan bahwa pihaknya sangat menyambut baik kesempatan untuk hadir di Urban Farming Fest ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertanian perkotaan dengan lahan terbatas.

"Melalui stand pameran kami, masyarakat dapat melihat langsung bahwa teknologi dan metode budidaya dapat diterapkan tidak hanya di desa atau lahan luas, tapi juga di lingkungan kota yang lahan terbatas," ujar Yuli.

Partisipasi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat kota untuk memanfaatkan ruang terbatas secara produktif sekaligus memperkenalkan teknologi pertanian modern yang praktis dan ramah lingkungan.

(Yun) 

Kementan Latih 1.350 Anggota Brigade Pangan di Sidrap, Dorong Produktivitas Pertanian

 

Sidrap, Sigapnews.com, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya peningkatan produktivitas pertanian nasional melalui pembentukan dan pelatihan Brigade Pangan di berbagai daerah. Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Brigade Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh 1.350 peserta yang berasal dari 90 Brigade Pangan yang dibentuk pada tahun 2025 untuk mendukung program Oplah Nonrawa. Bimtek ini menjadi wadah penguatan kemampuan teknis, manajerial, dan kelembagaan bagi para pengelola Brigade Pangan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian modern di tingkat lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, Brigade Pangan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pertanian produktif dan berdaya saing tinggi.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak untuk menggerakkan pertanian kita menjadi lebih produktif dan modern. Dengan peningkatan indeks pertanaman, efisiensi alat dan mesin pertanian, serta semangat gotong royong petani muda, Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan dan menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan,” ujar Mentan Amran.

Senada dengan itu, Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menilai peningkatan kapasitas pengelola Brigade Pangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat SDM pertanian berbasis inovasi dan teknologi.

“Kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah peningkatan indeks pertanaman. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan para pengelola mampu mengoptimalkan sumber daya, teknologi, dan kelembagaan agar setiap hektare lahan dapat menghasilkan maksimal,” kata Idha.

Acara penutupan Bimtek yang dilaksanakan oleh Polbangtan Gowa bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku turut dihadiri Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif. Dalam sambutannya, ia menyampaikan dukungan penuh terhadap gerakan Brigade Pangan.

Menurutnya, modernisasi pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

“Pemerintah telah menurunkan harga pupuk, menyediakan benih, dan melengkapi kebutuhan alsintan. Tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk tidak memaksimalkan potensi lahan pertanian. Dengan semangat Brigade Pangan, kita targetkan produksi gabah di Sidrap mencapai 1 juta ton,” tegas Syaharuddin.

Bupati juga berharap seluruh pengelola Brigade Pangan dapat menjadi teladan di tingkat desa dan kecamatan dalam menerapkan sistem pertanian modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani selaku Penanggung Jawab Swasembada Brigade Pangan Kabupaten Sidrap, menekankan pentingnya komitmen dalam menjalankan peran sebagai penggerak pertanian.

“Pengelola Brigade Pangan harus berkomitmen meningkatkan indeks pertanaman dari satu atau dua kali menjadi tiga kali tanam per tahun, serta meningkatkan profitabilitas usaha tani. Targetnya, pendapatan pengelola bisa mencapai minimal Rp10 juta per bulan,” jelas Jamaluddin.

Ia menambahkan, keberhasilan Brigade Pangan tidak hanya diukur dari peningkatan hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani mengelola lahan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui program ini, Kementerian Pertanian berharap tercipta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, penyuluh, dan Brigade Pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong swasembada beras secara berkelanjutan.

(Red)