Pocil Soppeng Terima Piagam dari Polda Sulsel, Kasat Lantas Dorong Siswa Terus Berprestasi

Soppeng, Sigapnews.com, Kerja keras dan partisipasi Polisi Cilik (Pocil) Polres Soppeng dalam ajang lomba tingkat Polda Sulawesi Selatan mendapat apresiasi.

Para siswa peserta Pocil menerima piagam penghargaan dari Direktur Lalu Lintas Polda Sulsel. Penghargaan tersebut diserahkan Kasat Lantas Polres Soppeng IPTU Asdar, S.Sos., M.M., di halaman SDN 7 Salotungo, Selasa (6/10/2026) sekitar pukul 07.30 Wita.

Pemberian piagam itu menjadi bentuk apresiasi atas keterlibatan para pelajar yang telah membawa nama Polres Soppeng dalam lomba Polisi Cilik yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Polisi Lalu Lintas.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan keberadaan Pocil bukan sekadar kegiatan seremonial maupun perlombaan. Program tersebut dinilai menjadi wadah untuk membangun karakter anak sejak usia dini.

“Keikutsertaan anak-anak dalam kegiatan Polisi Cilik bukan hanya tentang mengikuti perlombaan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan kedisiplinan, keberanian, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan,” kata Hari Budiyanto.

Ia berharap pengalaman selama mengikuti pembinaan Pocil dapat menjadi bekal bagi para peserta untuk tumbuh sebagai pelajar yang disiplin dan mampu memberikan pengaruh positif bagi teman-temannya.

“Penghargaan ini diharapkan menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus memberikan contoh yang baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pembiasaan tertib berlalu lintas juga penting dilakukan sejak anak-anak. Dengan memahami aturan sejak dini, para pelajar diharapkan mampu menerapkannya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

“Nilai-nilai disiplin yang ditanamkan sejak dini akan menjadi bekal bagi anak-anak dalam kehidupan mereka ke depan,” lanjutnya.

Kapolres juga memberikan apresiasi kepada pihak sekolah dan jajaran personel Polres Soppeng yang telah berperan dalam memberikan pendampingan serta pembinaan kepada para peserta Pocil.

Kasat Lantas Polres Soppeng IPTU Asdar mengatakan penghargaan dari Polda Sulsel tersebut harus dimaknai sebagai motivasi untuk terus meningkatkan prestasi dan kedisiplinan.

Menurut Asdar, menjadi anggota Pocil bukan hanya soal kemampuan mengikuti gerakan atau tampil dalam perlombaan. Lebih penting, para peserta harus mampu membawa nilai-nilai disiplin tersebut ke lingkungan sekolah.

“Semoga pengalaman ini menjadi motivasi bagi anak-anak untuk terus disiplin, bertanggung jawab dan menjadi pelajar yang mampu memberikan contoh positif kepada lingkungan sekitarnya,” ujar Asdar.

Ia berharap para peserta Pocil Soppeng dapat terus menjaga semangat, kedisiplinan dan sikap positif yang telah dibangun selama mengikuti program tersebut.

Penyerahan piagam berlangsung aman, tertib dan kondusif.

(Yund)

Bupati Suwardi Haseng Kawal Dukungan Gizi untuk Soppeng, Bantuan Susu Disiapkan Tepat Sasaran

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE., menegaskan perhatian Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan kehadirannya dalam pelepasan distribusi bantuan produk susu untuk masyarakat di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Pelepasan bantuan berlangsung di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (5/10/2026).

Suwardi hadir bersama Kepala DP3APPKB Kabupaten Soppeng, Hj. A. Husniati, S.Sos., M.M. Kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, sementara Menteri PPPA RI Arifah Fauzi mengikuti secara daring.

Bantuan merupakan hasil sinergi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, PT Nestlé Indonesia, Pemprov Sulsel, pemerintah kabupaten/kota serta Muslimat NU Sulsel.

Untuk Sulsel, sebanyak 5.000 boks atau 177.500 pcs produk susu dialokasikan untuk didistribusikan kepada masyarakat di 24 kabupaten/kota.

Distribusi tidak dilakukan secara umum. Pemerintah menggunakan data penerima yang telah didata dan diverifikasi berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah.

Bagi Soppeng, bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pemenuhan gizi, terutama bagi anak-anak dari keluarga yang masuk dalam sasaran program.

Bupati Suwardi Haseng memastikan penyaluran di wilayahnya akan dikoordinasikan secara berjenjang. Pemerintah daerah akan melibatkan perangkat terkait hingga tingkat kecamatan, desa dan kelurahan untuk memastikan bantuan diterima oleh sasaran yang telah ditetapkan.

Ketepatan sasaran menjadi perhatian penting karena bantuan tersebut ditujukan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, program tersebut sejalan dengan upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

“Yang mendapatkan bantuan ini by name by address,” kata Andi Sudirman.

Menurutnya, bantuan yang terlihat sederhana bagi sebagian masyarakat dapat memiliki arti besar bagi keluarga yang membutuhkan, khususnya mereka yang tinggal di desa dan wilayah perkampungan.

Sementara itu, Menteri PPPA RI Arifah Fauzi meminta pemerintah daerah tidak hanya berkonsentrasi pada distribusi. Edukasi kepada keluarga serta pemantauan terhadap anak penerima juga perlu dilakukan.

“Pemenuhan hak anak ini tidak mungkin dilakukan hanya pemerintah sendiri,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, keluarga, posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memastikan kebutuhan anak terpenuhi.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkab Soppeng akan mengawal proses distribusi sekaligus memperhatikan pendampingan dan pemantauan terhadap penerima.

Suwardi berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi keluarga sasaran dan menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas gizi serta tumbuh kembang anak di Kabupaten Soppeng.

(Red)

Burhanuddin Andi Pimpin HKTI Sulsel, Tekadnya Jelas: Petani Harus Jadi Prioritas

Makassar, Sigapnews.com, Kepemimpinan baru DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulawesi Selatan resmi dimulai. Irjen Pol. (Purn.) Burhanuddin Andi dipercaya menjadi Ketua DPD HKTI Sulsel setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) di Makassar, Ahad (4/10/2026).

Usai ditetapkan sebagai ketua, Burhanuddin tidak berbicara panjang mengenai jabatan. Ia justru menyampaikan satu komitmen yang menjadi pijakan awal kepemimpinannya.

“Siap mewakafkan diri untuk HKTI.”

Menurut Burhanuddin, kalimat tersebut bukan sekadar ungkapan setelah menerima amanah. Ia menyatakan siap mengalokasikan waktu, pikiran dan tenaga untuk membesarkan organisasi sekaligus memperjuangkan kepentingan petani.

“Saya siap bekerja dan memberikan waktu, pikiran serta tenaga untuk HKTI. Saya ingin HKTI hadir lebih dekat dengan petani dan benar-benar menjadi bagian dari perjuangan mereka,” ujarnya.

Burhanuddin menilai HKTI Sulsel memiliki modal organisasi yang kuat. Pengurus DPC telah terbentuk di 24 kabupaten/kota, dengan sebagian besar ketuanya berasal dari kalangan kepala daerah.

Namun, ia mengingatkan bahwa struktur yang besar tidak akan berarti apabila tidak diikuti kerja nyata.

“Kita tidak ingin HKTI hanya kuat secara struktur, tetapi juga harus terasa manfaatnya. Petani harus menjadi perhatian utama. Apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan mereka harus kita dengarkan dan perjuangkan bersama,” tegasnya.

Karena itu, Burhanuddin ingin HKTI lebih aktif mendengar suara petani.

Persoalan yang muncul di lapangan harus menjadi bahan kerja organisasi. Aspirasi petani tidak cukup hanya dicatat, tetapi perlu dikawal agar menemukan solusi.

Terpilihnya Burhanuddin menjadi bagian dari konsolidasi besar HKTI Sulsel. Musda tersebut dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPC HKTI dari 24 kabupaten/kota.

Kekuatan jaringan tersebut menjadi modal penting untuk membangun gerakan organisasi yang lebih terkoordinasi.

Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding sebelumnya juga menekankan pentingnya menjadikan struktur organisasi sebagai kekuatan untuk menghasilkan kerja yang dirasakan langsung oleh petani.

Pesan tersebut sejalan dengan visi awal Burhanuddin.

Ia ingin HKTI hadir di tengah persoalan petani, bukan hanya di ruang rapat.

Dengan jaringan organisasi yang sudah terbentuk di seluruh kabupaten/kota, HKTI Sulsel memiliki ruang yang luas untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah sekaligus memperjuangkan kebutuhan petani.

Burhanuddin Andi lahir di Soppeng, 26 April 1959 dan merupakan lulusan Akpol 1983.

Sepanjang kariernya di Polri, ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk Kapolda Bengkulu, Kapolda Sulselbar dan Koorsahli Kapolri.

Kini, pengalaman tersebut dibawa ke ruang pengabdian yang berbeda.

Setelah purna tugas dari kepolisian, Burhanuddin memilih mengambil bagian dalam organisasi yang memiliki perhatian langsung terhadap sektor pertanian dan kehidupan petani.

Tantangan kepemimpinannya pun sudah terbentang.

Membangun HKTI yang kuat secara organisasi sekaligus memastikan petani benar-benar merasakan kehadiran dan manfaatnya.

(Yund)

Bupati Suwardi Haseng Pimpin HKTI Soppeng, Perkuat Organisasi Petani di 24 Kabupaten/Kota Sulsel

Makassar, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., mendapat amanah baru di luar pemerintahan. Ia resmi dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Soppeng periode 2026–2031.

Pengukuhan Suwardi bersama jajaran pengurus DPC HKTI Soppeng berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Ahad (4/10/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Sulawesi Selatan.

Dalam kepengurusan tersebut, Suwardi didampingi Musdar Asman, S.Pd., M.Si., sebagai sekretaris dan Andi Wahyu Gunawan, S.Sos., M.Si., sebagai bendahara. Sementara posisi wakil ketua dipercayakan kepada H. Asis Dahlan dan HAM Zulkarnain.

Pengukuhan seluruh pengurus DPC HKTI se-Sulawesi Selatan dilakukan Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding.

Momentum tersebut sekaligus menandai terbentuknya kepengurusan HKTI di seluruh 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Di tingkat provinsi, Musda menetapkan Irjen Pol. (Purn.) Dr. H. Burhanuddin Andi sebagai Ketua DPD HKTI Sulsel. Burhanuddin terpilih secara aklamasi setelah menjadi calon tunggal dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan pencalonan.

Menariknya, sejumlah kepala daerah juga dipercaya memimpin DPC HKTI di wilayah masing-masing. Di antaranya Darmawangsyah Muin di Gowa, Paris Yasir di Jeneponto, Andi Muchtar Ali Yusuf di Bulukumba, Andi Asman Sulaiman di Bone, Andi Rosman di Wajo, Chaidir Syam di Maros, Sofyan Syam di Pangkep, Andi Ina Kartika Sari di Barru, Azizah Irma Wahyudianti Irwan di Pinrang dan Syaharuddin Alrif di Sidrap.

Sementara sejumlah DPC lainnya dipercayakan kepada tokoh daerah, seperti Andi Suharmika Hasir di Makassar, Mohammad Firdaus Dg Manye di Takalar, Muhammad Fathul Fauzy Nurdin di Bantaeng, Muhammad Natsir Ali di Kepulauan Selayar, Achmad Fauzan Guntur di Sinjai hingga Irwan Bachri Syam di Luwu Timur.

Struktur baru HKTI Sulsel selanjutnya berada dalam koordinasi DPN HKTI yang diisi sejumlah tokoh nasional. Presiden Prabowo Subianto tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina, sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjabat Ketua Dewan Penasihat.

Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko menempati posisi Ketua Dewan Kehormatan, dengan Andi Iwan Darmawan Aras sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan.

Di jajaran eksekutif, Sudaryono dipercaya sebagai Ketua Umum DPN HKTI dan Abdul Kadir Karding sebagai Sekretaris Jenderal.

Kegiatan di Makassar tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel A. Rachmatika Dewi, jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda serta Ketua DPN Pengusaha Tani Yasir Machmud.

Bagi Soppeng, masuknya Suwardi Haseng sebagai Ketua DPC HKTI bukan sekadar tambahan jabatan organisasi. Posisi tersebut menempatkan kepala daerah secara langsung dalam wadah yang memiliki perhatian terhadap kepentingan petani dan penguatan sektor pertanian.

Dengan terbentuknya DPD dan 24 DPC, HKTI Sulsel kini memiliki struktur organisasi lengkap di seluruh kabupaten/kota. Di Soppeng, organisasi tersebut akan berada di bawah kepemimpinan Suwardi Haseng untuk periode lima tahun ke depan.

(Yund)

Supriansa Jelaskan Mekanisme Perpanjangan DPD II Golkar Jelang Musda

Makassar, Sigapnews.com,– Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Supriansa, buka suara terkait mekanisme perpanjangan masa kepengurusan DPD II Partai Golkar di sejumlah kabupaten/kota menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda).

Supriansa menegaskan, perpanjangan tersebut memiliki dasar dalam aturan internal partai. Kebijakan itu ditempuh untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan meski masa jabatan sejumlah kepengurusan DPD II telah berakhir.

Menurut Supriansa, ketentuan tersebut mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar Nomor JUKLAK-2/DPP/GOLKAR/I/2020 tentang Musyawarah dan Rapat-Rapat Partai Golkar.

Selain itu, mekanisme tersebut juga merujuk pada Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Golkar yang mengatur masa jabatan definitif pengurus DPD tingkat kabupaten/kota selama lima tahun sejak ditetapkan dalam Musda.

“Jika masa jabatan lima tahun tersebut berakhir namun Musda belum dapat dilaksanakan, misalnya karena agenda politik nasional atau sedang dalam penataan organisasi, maka untuk menjaga kesinambungan organisasi, kepengurusan daerah yang telah habis masa baktinya diperpanjang secara otomatis hingga pelaksanaan Musda ditetapkan, kecuali jika DPP mengambil keputusan lain,” ujar Supriansa saat dikonfirmasi, Jumat (2/10/2026).

Ia menjelaskan, perpanjangan tersebut berbeda dengan kondisi ketika terjadi pengunduran diri pengurus sebelum masa jabatan berakhir.

Jika pengurus DPD II mengundurkan diri karena alasan tertentu, DPD I Partai Golkar Sulsel akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) setelah melakukan koordinasi dengan DPP Partai Golkar.

“Lain halnya jika ada DPD II yang mengundurkan diri karena alasan tertentu, maka DPD Provinsi akan menunjuk Plt setelah berkoordinasi dengan DPP,” jelasnya.

Mantan Anggota DPR RI tersebut menegaskan, mekanisme perpanjangan kepengurusan itu bukan kebijakan yang hanya berlaku di Sulawesi Selatan. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari tata kelola organisasi Partai Golkar secara nasional.

Supriansa meminta seluruh pengurus dan kader DPD II Golkar di Sulsel tetap fokus menjalankan program kerja serta menjaga konsolidasi menjelang Musda.

“Perpanjangan ini memberikan kepastian hukum dan tata kelola agar seluruh pengurus di daerah tetap bekerja maksimal. Yang terpenting saat ini adalah menjaga kekompakan, mesin partai terus bergerak, dan konsolidasi organisasi menyambut Musda nanti berjalan mulus serta kondusif,” pungkasnya.

(Yund)

IAS Susun Kekuatan Baru Golkar Sulsel, Supriansa Dipasang sebagai Ketua Harian

Makassar, Sigapnews.com, Kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) di DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan mulai memperlihatkan arah konsolidasi organisasi. Jajaran pengurus periode 2026–2031 diperkenalkan dalam rapat pleno sekaligus silaturahmi yang berlangsung di Swiss-Belhotel Waterfront Makassar, Senin (21/9/2026).

Dalam struktur baru tersebut, IAS menempatkan Supriansa sebagai Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel. Posisi ini membuat Supriansa berada di lingkar pimpinan inti bersama IAS untuk mengawal jalannya organisasi dan konsolidasi partai.

Sementara posisi Sekretaris dipercayakan kepada Rahman Pina, sedangkan Amirullah Nur dipercaya sebagai Bendahara Umum.

IAS dalam forum tersebut menekankan pentingnya membangun soliditas internal. Menurutnya, target memperkuat kembali posisi Golkar di Sulawesi Selatan tidak akan tercapai apabila hanya mengandalkan figur ketua.

“Pleno pertama ini menjadi catatan untuk mewujudkan ikhtiar kita bersama mencapai tujuan, yakni mengantarkan kejayaan Partai Golkar pada pemilu mendatang. IAS tidak bisa berbuat untuk mencapai target kejayaan itu tanpa kerja sama kita semua. Tanpa teman, saya bukan siapa-siapa,” kata IAS.

Ia meminta seluruh pengurus menjadikan struktur baru sebagai titik awal untuk bekerja lebih terukur. Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah pemetaan potensi di setiap daerah.

Pemetaan tersebut diarahkan untuk membaca kekuatan organisasi sekaligus menyusun strategi peningkatan perolehan kursi legislatif Golkar di seluruh tingkatan di Sulawesi Selatan.

Supriansa dan seluruh jajaran pengurus diminta mengambil peran dalam proses tersebut. Konsolidasi di tingkat provinsi diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan struktur partai di kabupaten dan kota.

“Potensi daerah harus kita petakan. Dari sana kita bisa menentukan langkah dan kerja yang harus dilakukan,” ujar IAS.

Rapat pleno juga menetapkan sejumlah agenda organisasi dalam waktu dekat. DPD I Golkar Sulsel menyepakati pembentukan panitia pelantikan kepengurusan baru.

Amirullah Nur ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelantikan. Selain itu, persiapan Rapat Kerja Daerah atau Rakerda mulai dilakukan dengan target pelaksanaan pada Oktober 2026.

Agenda Rakerda nantinya akan menjadi bagian dari konsolidasi untuk menyatukan program kerja dan memperkuat koordinasi struktur Golkar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Dengan susunan baru tersebut, IAS menempatkan konsolidasi sebagai pekerjaan awal kepengurusan. Supriansa bersama jajaran pengurus lainnya kini mendapat tugas untuk memastikan struktur organisasi bergerak, koordinasi berjalan, dan target penambahan kursi legislatif diterjemahkan menjadi kerja nyata di lapangan.

Bagi Golkar Sulsel, rapat pleno perdana ini bukan sekadar forum perkenalan pengurus. Ini menjadi langkah awal untuk menyatukan barisan menghadapi agenda politik berikutnya.

(Yund)

BBM Subsidi Disalahgunakan, 17 Tersangka Diciduk Polda Sulsel: 18 Ribu Liter Lebih Diamankan

Makassar, Sigapnews.com, Praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi kembali terbongkar di Sulawesi Selatan. Polda Sulsel bersama jajaran mengungkap 10 perkara dalam periode Agustus hingga September 2026 dengan total 17 tersangka.

Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan belasan ribu liter BBM subsidi yang diduga hendak ditampung dan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan.

Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro membeberkan pengungkapan tersebut saat konferensi pers di Aula Mappaoddang Mapolda Sulsel, Minggu (13/9/2026).

“Polda Sulawesi Selatan beserta jajaran telah menganalisis situasi yang terjadi,” ujar Djuhandhani.

Total barang bukti yang diamankan mencapai 12.542 liter Biosolar dan 6.363 liter Pertalite. Selain BBM, polisi menyita 12 mobil, satu truk tangki, 27 drum, 397 jerigen, 21 barcode dan dua mesin pompa hisap.

Dibeli di SPBU, Ditampung, Lalu Dijual Lagi

Polisi menemukan sejumlah modus yang digunakan para pelaku.

Ada yang menggunakan tangki kendaraan modifikasi, pelat nomor palsu, barcode yang tidak sesuai dengan kendaraan hingga surat rekomendasi yang disalahgunakan.

Sebagian pelaku juga diduga melakukan kegiatan niaga dan pengangkutan BBM subsidi tanpa izin.

Ditreskrimsus Polda Sulsel mengungkap dua perkara dengan dua tersangka. Mereka menggunakan tangki modifikasi untuk membeli BBM subsidi di SPBU, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga lebih tinggi.

Barang bukti yang disita antara lain dua mobil, 46 jerigen berisi 1.472 liter solar, satu tangki modifikasi berisi 220 liter solar, enam pelat nomor, satu pompa sedot dan tiga barcode.

Ditpolairud Polda Sulsel juga mengungkap dua perkara dengan empat tersangka. Polisi menemukan BBM subsidi yang ditampung dalam drum dan jerigen dalam jumlah besar sebelum diduga dijual kembali.

Enam Tersangka di Wajo

Pengungkapan berikutnya datang dari Polres jajaran.

Di Polres Wajo, enam tersangka diamankan dalam satu perkara. Mereka diduga menampung BBM bersubsidi untuk kemudian dijual kepada pihak yang tidak berhak, termasuk untuk kebutuhan tambang ilegal.

Polisi menyita tujuh mobil, 42 jerigen berisi 450 liter solar, tiga jerigen berisi 60 liter Pertalite, enam pelat nomor dan satu mesin pompa hisap.

Sementara Polres Toraja Utara mengungkap satu perkara dengan satu tersangka. Barang bukti yang diamankan berupa satu mobil tangki berisi 4.000 liter solar.

Di Polres Parepare, dua perkara dengan dua tersangka berhasil diungkap. Modusnya menggunakan mobil dengan tangki modifikasi untuk membeli atau mengangkut BBM subsidi sebelum dijual kembali.

Sedangkan Polres Bulukumba dan Polres Selayar masing-masing mengungkap satu perkara dengan satu tersangka.

Di Selayar, polisi kembali menemukan satu mobil tangki berisi 4.000 liter solar.

Bukan Sekadar Ditindak, SPBU Diawasi 24 Jam

Kapolda Sulsel menegaskan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi terus dilakukan. Personel ditempatkan di sejumlah SPBU selama 24 jam untuk memantau dan mengamankan proses penyaluran.

“Manakala masih kita temukan pelanggaran-pelanggaran, kita akan melaksanakan upaya penegakan hukum,” tegasnya.

Para tersangka dijerat Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 56 KUHP.

Ancaman hukuman yang menanti tak main-main, yakni penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

Polda Sulsel juga menggandeng Pemprov Sulsel, Pertamina, TNI dan stakeholder terkait untuk memastikan BBM bersubsidi tetap tersedia dan disalurkan kepada masyarakat sesuai peruntukannya.

Masyarakat pun diminta tidak ikut memperkeruh situasi dengan melakukan panic buying. Warga diimbau tidak membeli BBM secara berlebihan hanya karena isu yang belum terkonfirmasi.

(Yund)

Hari Khidmat Perdana Kemenhaj Sulsel, Ikbal Ismail: Pelayanan Jemaah Harus Jadi Amanah

Makassar, Sigapnews.com, Hari Khidmat Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia untuk pertama kalinya diperingati di Sulawesi Selatan, Selasa (8/9/2026). Momentum perdana tersebut menjadi penegasan pentingnya pelayanan yang profesional dan transparan kepada jemaah.

Peringatan digelar di Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sulsel dan dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenhaj Sulsel, H Ikbal Ismail.

Sejumlah pejabat Kemenhaj turut hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Kepala Seksi Petugas Haji Reguler Kemenhaj RI Aruji Maswatu, Kepala Bagian Tata Usaha H Muflihuddin Syam, Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah H Asa Afiif, Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Pengendalian Penyelenggaraan Ekosistem Ekonomi (PEE) Haji dan Umrah H Slamat Mustafa, serta Kepala Asrama Haji Kelas I Makassar H Zulkifli Hijaz.

Ikbal mengatakan peringatan tahun ini memiliki arti tersendiri karena menjadi Hari Khidmat pertama sejak 8 September ditetapkan sebagai Hari Khidmat Kementerian Haji dan Umrah.

"Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk memperingati Hari Khidmat Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia," kata Ikbal.

Ia menjelaskan, penetapan Hari Khidmat tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 81. Sementara tanggal 8 September dipilih dengan merujuk pada momentum pembentukan Kementerian Haji dan Umrah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2025.

Menurut Ikbal, lahirnya Kementerian Haji dan Umrah merupakan bagian dari gagasan untuk menghadirkan lembaga yang secara khusus menangani penyelenggaraan haji dan umrah.

Dengan adanya kementerian khusus tersebut, ia berharap pelayanan kepada jemaah dapat semakin fokus, terarah, terukur, dan profesional.

Ikbal mengingatkan seluruh jajaran Kemenhaj agar tidak memandang pelayanan jemaah hanya sebagai pekerjaan administratif dan rutinitas kelembagaan.

Menurutnya, setiap proses yang berkaitan dengan jemaah harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut amanah masyarakat yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci.

"Kita harus berpikir bagaimana bersama-sama memastikan jemaah dapat berangkat dengan nyaman. Dalam pengelolaan anggaran, bagaimana bisa lebih efisien. Dalam perekrutan petugas, bagaimana dilakukan secara transparan," ujarnya.

Ia menekankan, keberhasilan penyelenggaraan haji tidak cukup hanya dilihat dari jumlah jemaah yang berhasil diberangkatkan. Kualitas pelayanan, keamanan, kenyamanan, efisiensi anggaran hingga integritas petugas juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.

Dalam kesempatan tersebut, Ikbal juga menyoroti proses rekrutmen petugas haji.

Ia menyebut seleksi petugas haji tahun ini dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

Sistem tersebut dinilai dapat membuat proses seleksi lebih terbuka karena hasil ujian dapat dipantau secara langsung.

"Tidak ada lagi titip-menitip. Kita bekerja sama dengan BKN dalam rekrutmen ini, semuanya by system dan transparan," tegas Ikbal.

Menurutnya, transparansi dalam rekrutmen merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Haji dan Umrah.

Ia berharap petugas yang terpilih nantinya benar-benar memiliki kompetensi dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah.

Peringatan Hari Khidmat perdana tersebut juga diisi dengan doa yang dipimpin H Husni.

Dalam doanya, H Husni mengajak jajaran Kemenhaj mensyukuri amanah yang diberikan untuk melayani jemaah haji dan umrah atau Dhuyufur Rahman.

Ia memohon agar amanah tersebut menjadi ladang pahala bagi seluruh jajaran yang menjalankan tugas pelayanan.

"Jadikanlah tugas yang kami emban ini sebagai ladang pahala bagi kami untuk kami tuai di akhirat kelak," demikian doa yang dipanjatkan.

Doa juga dipanjatkan bagi seluruh jemaah agar diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran selama menjalankan ibadah di Tanah Suci serta memperoleh ibadah yang mabrur dan makbul.

Peringatan perdana Hari Khidmat Kemenhaj Sulsel akhirnya tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kebutuhan jemaah.

(Red)