Suwardi Haseng Masuk Barisan Konsolidasi SOKSI Sulsel, Bupati Soppeng Hadir Bersama Elite Golkar

Makassar, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng hadir di tengah konsolidasi Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Sulawesi Selatan. Ia menghadiri pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) XIX SOKSI Sulsel di Swiss-Belhotel Makassar, Minggu (6/9/2026).

Kehadiran Suwardi menarik perhatian karena ia datang bukan hanya sebagai kepala daerah. Bupati Soppeng itu juga merupakan pengurus DPD Partai Golkar Sulsel sekaligus Dewan Pembina Depicab SOKSI Kabupaten Soppeng.

Dengan posisi tersebut, Suwardi berada di tengah forum yang kembali menegaskan pentingnya peran SOKSI dalam memperkuat Partai Golkar.

Rakerda XIX SOKSI Sulsel turut dihadiri Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin, Ketua Umum Depinas SOKSI Mukhammad Misbakhun, Ketua DPD Depidar XIX SOKSI Sulsel Andi Patarai Amir, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, anggota DPRD Sulsel Fraksi Golkar serta jajaran pengurus SOKSI dan Golkar Sulsel.

Mengusung tema “Konsolidasi Kekaryaan SOKSI Sulsel Mengawal Transformasi Ekonomi dan Demokrasi Inklusif,” Rakerda berlangsung selama dua hari, 6–7 September 2026.

Pesan konsolidasi terdengar cukup keras dari forum tersebut.

Andi Patarai Amir menegaskan SOKSI harus ikut mengambil tanggung jawab dalam membesarkan Partai Golkar. SOKSI, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi organisasi yang berada di belakang partai, tetapi harus menjadi bagian dari kekuatan yang menggerakkan dan memperkuat Golkar.

Ilham Arief Sirajuddin juga mengingatkan bahwa SOKSI memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjalanan Golkar. Bersama KOSGORO 1957 dan MKGR, SOKSI dikenal sebagai salah satu organisasi pendiri Golkar.

Sementara Mukhammad Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat struktur, kaderisasi dan konsolidasi organisasi. Ia juga mendorong SOKSI untuk kembali memperluas kiprah di tengah masyarakat.

Di tengah pesan konsolidasi itulah Suwardi Haseng hadir.

Posisi Suwardi sebagai pengurus Golkar Sulsel dan Dewan Pembina SOKSI Soppeng membuat kehadirannya tidak sekadar bersifat seremonial. Ia menjadi bagian dari jaringan organisasi yang sedang didorong untuk kembali memainkan peran lebih kuat dalam perjalanan Golkar.

Kehadiran Bupati Soppeng tersebut juga menunjukkan bahwa konsolidasi SOKSI Sulsel tidak hanya berbicara mengenai struktur organisasi, tetapi bersentuhan dengan figur-figur yang memiliki posisi strategis di daerah.

Rakerda XIX SOKSI Sulsel selanjutnya menjadi arena untuk membahas program kerja, penguatan struktur dan kaderisasi.

Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung hingga Senin (7/9/2026), dengan arah pembahasan pada penguatan organisasi sekaligus kontribusi SOKSI terhadap dinamika sosial, ekonomi dan demokrasi di Sulawesi Selatan.

(Red) 

Tiga Figur di Balik Mesin IAS, Nurmal Idrus: Komposisinya Punya Kekuatan Berbeda

Makassar, Sigapnews.com, Struktur baru Golkar Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) mulai menarik perhatian. Tiga nama disebut menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi strategis Ketua Harian, Sekretaris dan Bendahara.

Mereka adalah Supriansa, Rahman Pina, dan Amirullah Nur Saenong.

Supriansa disebut diproyeksikan sebagai Ketua Harian, Rahman Pina sebagai Sekretaris, sementara Amirullah Nur Saenong diarahkan mengisi posisi Bendahara.

Direktur Nurani Strategic, Dr. Nurmal Idrus, menilai munculnya tiga nama tersebut menunjukkan adanya kalkulasi organisasi dan politik yang cukup matang.

Menurutnya, ketiganya mempunyai kekuatan berbeda sehingga dapat saling menopang dalam menjalankan kepengurusan Golkar Sulsel.

“Saya kira itu komposisi terbaik. Ketiganya memiliki karakter dan kapasitas yang saling melengkapi,” ujar Nurmal. Minggu (6/9/2026). 

Nurmal melihat Supriansa memiliki kapasitas politik yang dibutuhkan untuk mengisi posisi Ketua Harian.

Posisi tersebut, kata dia, akan menjadi sangat penting karena IAS membutuhkan figur yang dapat membantu menggerakkan organisasi sekaligus menjembatani berbagai kepentingan di internal partai.

“Supriansa bisa memback up IAS dalam membingkai kepengurusan Golkar Sulsel yang masih terserak,” katanya.

Menurut Nurmal, Ketua Harian harus mampu menjadi penggerak ketika Ketua DPD I sedang menjalankan aktivitas politik di luar urusan teknis organisasi.

“Ketua harian bukan sekadar posisi administratif, tetapi harus mampu menjadi penggerak organisasi ketika ketua berada pada ruang-ruang politik yang lebih luas,” ujarnya.

Sementara itu, Rahman Pina dinilai mempunyai pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan posisi Sekretaris.

Pengalamannya dalam organisasi politik dan sebagai pimpinan DPRD disebut menjadi modal penting untuk mengelola kerja organisasi.

“Rahman Pina punya pengalaman sebagai sekretaris dan juga pengalaman sebagai pimpinan DPRD,” kata Nurmal.

Ia menilai Sekretaris harus memiliki kemampuan menerjemahkan arah politik Ketua menjadi agenda organisasi.

“Sekretaris harus mampu menerjemahkan keputusan politik ketua menjadi kerja organisasi yang konkret,” tambahnya.

Untuk posisi Bendahara, Amirullah Nur Saenong dinilai membawa fungsi yang tidak kalah penting.

Nurmal menyebut keberhasilan sebuah organisasi politik juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengelola keuangan secara profesional.

“Amirullah Nur akan menjadi salah satu penopang finansial kepengurusan yang solid,” jelasnya.

Ia menilai Golkar Sulsel membutuhkan tata kelola keuangan yang kuat dan transparan agar seluruh agenda organisasi dapat berjalan secara efektif.

“Organisasi sebesar Golkar Sulsel tentu membutuhkan kemampuan pengelolaan keuangan yang kuat, transparan dan mampu menopang seluruh agenda organisasi,” katanya.

Jika ketiga nama tersebut benar-benar ditetapkan, Nurmal menilai IAS sudah memiliki fondasi awal yang cukup kuat.

Namun, menurut dia, pekerjaan terbesar justru dimulai setelah KSB terbentuk.

Struktur di bawahnya harus mampu mengakomodasi kekuatan-kekuatan yang ada di Golkar Sulsel agar tidak muncul kembali sekat internal.

“Kalau tiga nama ini benar-benar masuk dalam posisi KSB, IAS sudah memiliki mesin awal yang cukup kuat,” ujarnya.

Nurmal mengingatkan bahwa Golkar Sulsel memiliki banyak figur dengan kapasitas politik masing-masing. Tantangannya adalah menempatkan seluruh kekuatan tersebut dalam satu garis organisasi.

“Golkar Sulsel tidak kekurangan orang hebat. Tantangannya adalah bagaimana orang-orang hebat itu bisa ditempatkan dalam satu orkestrasi yang sama,” tegasnya.

Karena itu, ia menilai empat posisi teratas dalam struktur organisasi harus menjadi simpul yang mampu menjaga komunikasi dan soliditas seluruh kelompok.

“Ketua, ketua harian, sekretaris dan bendahara harus menjadi simpul yang mampu mengikat seluruh kelompok,” pungkasnya.

Munculnya tiga nama tersebut sekaligus membuka babak baru dalam dinamika internal Golkar Sulsel. Setelah komposisi KSB mulai terbaca, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana IAS menyusun struktur lengkap tanpa meninggalkan kekuatan-kekuatan yang selama ini menjadi bagian dari mesin politik Golkar di Sulawesi Selatan.

(Red)

RSUP Wahidin Turun Langsung Cek Layanan RSUD La Temmamala, Kanker hingga Stroke Jadi Perhatian

Soppeng, Sigapnews.com,– Bukan sekadar kunjungan biasa. Tim RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar turun langsung menelusuri kesiapan sejumlah layanan di RSUD La Temmamala Soppeng dalam rangka memperkuat jejaring pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA).

Visitasi dan advokasi tersebut berlangsung di RSUD La Temmamala, Jumat (4/9/2026), dengan melibatkan jajaran manajemen rumah sakit, tenaga medis, dokter serta kepala ruangan yang berkaitan dengan pelayanan KJSU-KIA.

Ketua Tim Visitasi, dr. Abdul Muis, Sp.S(K), mengatakan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung penguatan rumah sakit jejaring dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal.

“Visitasi ini dalam rangka mendukung penguatan RS Jejaring pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan KIA,” ujarnya.

Direktur RSUD La Temmamala, dr. Hj. Sitti Mudirusniah, M.Kes., Sp.KJ, menyambut kedatangan tim RSUP Wahidin. Ia berharap proses visitasi tidak berhenti pada penilaian, tetapi menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi pijakan rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Visitasi atas kesediaannya datang di RSUD La Temmamala untuk penguatan RS Jejaring. Kami berharap melalui visitasi ini dapat memperoleh masukan, arahan dan saran terkait pengembangan pelayanan di RS,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur juga memaparkan dukungan pemerintah terhadap peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD La Temmamala.

Salah satunya adalah bantuan CT-Scan yang diterima pada 2026. Alat tersebut telah diresmikan Bupati Soppeng dan kini telah difungsikan untuk menunjang pelayanan medis.

Kehadiran CT-Scan menjadi salah satu penguatan penting bagi rumah sakit, terutama dalam mendukung proses diagnosis berbagai penyakit secara lebih cepat dan akurat. Sebelumnya, pemerintah daerah juga menyebut fasilitas CT-Scan tersebut sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan di RSUD La Temmamala.

Usai pemaparan, Tim Visitasi RSUP Wahidin tidak hanya berada di ruang pertemuan. Tim langsung melakukan telusur lapangan ke sejumlah unit pelayanan.

IGD Umum, IGD PONEK, Poliklinik, ruang rawat inap dan kamar bersalin menjadi beberapa lokasi yang ditinjau.

Penelusuran kemudian berlanjut ke sejumlah fasilitas penunjang dan layanan khusus, yakni Radiologi, Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Cathlab Jantung, Rehabilitasi Medik Neurologi hingga Kamar Operasi.

Tim juga melihat secara langsung layanan Hemodialisa, ICU, CVCU dan NICU.

Telusur tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta pelaksanaan pelayanan di masing-masing unit yang berkaitan dengan pengampuan KJSU-KIA.

Bagi RSUD La Temmamala, proses tersebut menjadi momentum untuk mendapatkan gambaran objektif sekaligus masukan dari rumah sakit rujukan tingkat lebih tinggi.

Setelah seluruh rangkaian penelusuran selesai, kegiatan dilanjutkan dengan Exit Conference.

Dalam agenda tersebut, Tim Visitasi memaparkan hasil temuan dan evaluasi selama proses telusur. Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui diskusi bersama jajaran RSUD La Temmamala untuk menyusun rencana tindak lanjut.

Penguatan jejaring ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan RSUD La Temmamala dalam menangani berbagai kasus prioritas, sekaligus memperkuat sistem rujukan sehingga masyarakat Soppeng memiliki akses pelayanan kesehatan yang semakin lengkap tanpa harus selalu mencari layanan ke luar daerah.

Dengan dukungan fasilitas baru, termasuk CT-Scan, serta pendampingan melalui jejaring KJSU-KIA, RSUD La Temmamala diharapkan terus meningkatkan mutu pelayanan dan kapasitas tenaga kesehatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tim Visitasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Direktur RSUD La Temmamala beserta jajaran manajemen, Ketua Komite Medik, para dokter spesialis, dokter umum serta kepala ruangan yang terlibat dalam pelayanan.

Sumber: Humas RSUD La Temmamala

Gemilang di Cadika Gowa, MTsN Soppeng Rebut Juara Umum I Penggalang

Gowa, Sigapnews.com,– Kontingen MTs Negeri Soppeng menunjukkan kelasnya di ajang Kemah Pramuka Madrasah Provinsi Sulawesi Selatan 2026. Bertanding di Bumi Perkemahan Cadika, Kabupaten Gowa, para penggalang MTsN Soppeng sukses mengunci Juara Umum I Tingkat Penggalang.

Capaian tersebut diraih melalui penampilan konsisten di sejumlah kategori lomba. Dua gelar juara pertama berhasil diamankan pada kategori Tapak Perkemahan Putra dan Tapak Perkemahan Putri.

Tak berhenti di sana, kontingen MTsN Soppeng juga meraih Juara II Yel-Yel Tingkat Penggalang.

Perolehan prestasi tersebut menjadi gambaran kuatnya kedisiplinan dan kekompakan para siswa selama mengikuti kegiatan. Ketelitian dalam mengelola tapak perkemahan berpadu dengan kreativitas serta semangat saat tampil dalam lomba yel-yel.

Di balik keberhasilan itu, terdapat persiapan dan latihan yang dilakukan secara serius. Para peserta mendapat pendampingan dari pembina dan pendamping, sementara dukungan keluarga besar MTsN Soppeng menjadi energi tambahan bagi kontingen selama berada di arena perlombaan.

Slogan “Datang untuk berproses, pulang membawa prestasi” akhirnya menemukan pembuktiannya di Cadika Gowa.

Kepala MTsN Soppeng, Siliwarni Karim, mengaku bangga atas perjuangan para siswa yang mampu membawa nama madrasah sekaligus Kabupaten Soppeng bersaing di tingkat Sulawesi Selatan.

“Alhamdulillah, ini adalah buah dari kerja keras, kedisiplinan, dan kekompakan seluruh siswa, pembina, serta pendamping. Prestasi ini bukan hanya membanggakan MTsN Soppeng, tetapi juga membawa nama baik Kabupaten Soppeng di tingkat Sulawesi Selatan,” kata Siliwarni Karim, Sabtu (5/9/2026).

Ia berharap prestasi tersebut menjadi awal dari capaian-capaian berikutnya. Para siswa didorong untuk tidak berhenti berlatih dan terus mengembangkan potensi, baik dalam bidang kepramukaan maupun bidang lainnya.

Menurutnya, kemenangan bukan semata-mata soal piala. Lebih dari itu, proses mengikuti kegiatan pramuka menjadi ruang bagi siswa untuk belajar tentang disiplin, tanggung jawab, kemandirian, kepemimpinan, dan kerja sama.

Dengan raihan Juara Umum I Penggalang, MTsN Soppeng sukses membawa pulang kebanggaan dari Cadika Gowa sekaligus mempertegas kiprahnya dalam pembinaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan.

Datang membawa semangat, bertanding dengan kekompakan, dan pulang dengan prestasi. MTsN Soppeng kembali mengharumkan nama Soppeng di level Sulsel.

(Yund)

Dari Soppeng, Rahmaningsi Taklukkan 148 Peserta BCKS dan Rebut Predikat Terbaik

Makassar, Sigapnews.com, Siapa sangka, peserta dari Kabupaten Soppeng justru tampil paling menonjol dalam persaingan ketat Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) tingkat Sulawesi Selatan.

Rahmaningsi, S.Pd., Kepala SD Negeri 202 Walennae, berhasil meraih predikat peserta terbaik setelah bersaing dengan 148 peserta dari berbagai kabupaten/kota di Sulsel.

Capaian itu diumumkan setelah seluruh rangkaian pelatihan selama 10 hari resmi berakhir di Makassar, Jumat (4/9/2026).

Sejak 24 Agustus 2026, para peserta ditempa melalui berbagai tahapan untuk mengukur kesiapan mereka menjadi calon pemimpin satuan pendidikan.

Rahmaningsi berhasil melewati seluruh proses tersebut dengan hasil yang mengantarkannya sebagai peserta terbaik.

10 Hari Ditempa, Hasilnya Tak Main-main

Pelatihan BCKS yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Sulawesi Selatan bukan sekadar pelatihan di dalam ruangan.

Peserta dibekali materi kepemimpinan dan pengelolaan sekolah, sekaligus dihadapkan pada praktik lapangan melalui kegiatan shadowing.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mengamati langsung bagaimana kepala sekolah menjalankan kepemimpinan, mengelola sekolah, mengambil keputusan, serta menghadapi persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan.

Penguatan kebijakan pendidikan juga diberikan Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (KSPSTK) Kemendikdasmen, Dr. Iwan Junaedi.

Dengan pola pembelajaran tersebut, peserta dituntut bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menunjukkan kapasitas sebagai calon pemimpin sekolah.

Soppeng Punya Cerita

Keberhasilan Rahmaningsi menjadi peserta terbaik membawa cerita tersendiri bagi Kabupaten Soppeng.

Di tengah 148 peserta dengan latar belakang dan pengalaman yang beragam, kepala SDN 202 Walennae mampu menunjukkan kualitasnya hingga mendapatkan predikat terbaik.

Prestasi itu sekaligus memperkuat rekam jejak Rahmaningsi sebagai pendidik dan kepala sekolah yang aktif mendorong pengembangan pendidikan serta inovasi di daerah.

Bagi Soppeng, capaian tersebut menjadi kabar positif di tengah kebutuhan menghadirkan pemimpin sekolah yang memiliki kapasitas, kemampuan manajerial, dan keberanian menghadapi tantangan pendidikan.

148 peserta datang membawa kemampuan masing-masing. Namun dari pelatihan itu, nama Rahmaningsi dari Soppeng yang akhirnya mencuri perhatian.

Predikat peserta terbaik BCKS tingkat Sulsel kini menjadi buah dari 10 hari proses pembelajaran, praktik, dan evaluasi yang dijalaninya.

(Yund)

Sosiolog Unhas: Petani Laoli ke Kedatuan Luwu Bukan Bentuk Perlawanan terhadap Negara

Makassar, Sigapnews.com, Langkah masyarakat petani Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, mendatangi Kedatuan Luwu untuk menyampaikan persoalan konflik agraria mendapat sorotan dari Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Rahmat Muhammad, M.Si.

Rahmat menilai keputusan warga memilih mengadu ke institusi adat tersebut merupakan gambaran adanya kelelahan dan kebuntuan dalam mencari penyelesaian melalui jalur formal.

“Keputusan mendatangi institusi adat Kedatuan Luwu menunjukkan adanya kelelahan dan kebuntuan struktural,” kata Rahmat di Makassar, Rabu (26/8/2026).

Koordinator Program Studi S3 Sosiologi Unhas tersebut mengatakan, masyarakat akar rumput tidak selalu memiliki posisi yang seimbang ketika berhadapan dengan prosedur formal negara.

“Prosedur formal negara sering kali dirasa terlalu kaku, prosedural, atau asimetris bagi kelompok akar rumput,” ujarnya.

Menurut Rahmat, keputusan petani Laoli mendatangi Kedatuan Luwu tidak muncul secara tiba-tiba.

Sebelumnya, masyarakat mengaku telah menempuh sejumlah mekanisme formal untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.

Dalam surat permohonan audiensi kepada Datu Luwu tertanggal 1 Agustus 2026, masyarakat menyebut telah menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Mereka juga telah berdialog dengan DPRD Luwu Timur, mengadukan persoalan ke DPRD Sulawesi Selatan, menempuh upaya hukum sesuai ketentuan, hingga melapor kepada Komnas HAM.

Namun, berbagai upaya tersebut disebut belum memberikan titik temu yang diharapkan.

Di tengah proses tersebut, masyarakat mengaku pengosongan lahan telah berlangsung dan berdampak langsung terhadap kehidupan keluarga mereka.

Rahmat menegaskan, langkah masyarakat mendatangi Kedatuan Luwu tidak semestinya dimaknai sebagai bentuk perlawanan terhadap negara.

“Hal ini tentu saja bukan upaya melawan negara atau mencari pengadilan tandingan,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat sedang menggunakan modal sosial dan sejarah kultural yang masih memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Tana Luwu.

Dalam konteks konflik tersebut, Kedatuan Luwu dapat diposisikan sebagai otoritas moral yang memiliki legitimasi sosial dan historis.

“Kedatuan diposisikan sebagai otoritas moral yang dapat memfasilitasi dialog yang lebih egaliter,” kata Rahmat.

Ia menilai posisi tersebut berbeda dengan kewenangan lembaga peradilan atau pemerintahan.

Hal itu pun telah dipahami masyarakat petani Laoli. Dalam surat permohonan audiensi, mereka menyatakan mengetahui bahwa Kedatuan Luwu tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa pertanahan.

Karena itu, masyarakat tidak meminta keputusan hukum dari Datu Luwu.

Mereka berharap mendapatkan nasihat, pertimbangan, serta kemungkinan fasilitasi ruang dialog yang lebih sejuk dan bermartabat.

Menurut Rahmat, pilihan masyarakat mendatangi institusi adat menunjukkan bahwa modal sosial masih mempunyai peran ketika mekanisme formal belum mampu menghadirkan penyelesaian yang dirasakan adil.

Bagi petani Laoli, konflik yang mereka hadapi tidak hanya menyangkut persoalan tanah.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan keberlangsungan hidup keluarga, sumber penghidupan, rasa keadilan, dan hubungan masyarakat dengan pemerintah.

Karena itu, Kedatuan Luwu diharapkan dapat menjadi ruang untuk menghidupkan kembali dialog dan musyawarah.

Dalam suratnya, petani Laoli menyebut Kedatuan Luwu sebagai institusi adat yang secara historis lekat dengan nilai keadilan, persaudaraan, musyawarah, dan keharmonisan masyarakat Tana Luwu.

Audiensi yang berlangsung pada Jumat, 21 Agustus 2026, kemudian menjadi bagian dari proses pencarian ruang dialog tersebut.

Langkah itu bukan perpindahan dari hukum negara ke hukum adat, tetapi pemanfaatan modal sosial dan kultural untuk membantu mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik.

Rahmat juga memberikan peringatan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan pendekatan yang dapat memperbesar ketegangan.

Ia meminta seluruh pihak memberi ruang bagi proses mediasi.

“Selama proses mediasi berlangsung, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus menghentikan segala bentuk intimidasi dan upaya pengosongan lahan secara paksa,” tegasnya.

Rahmat menilai tindakan represif dapat memperdalam persoalan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

“Tindakan represif hanya akan mempertebal trust issue masyarakat terhadap negara dan memicu konflik terbuka,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa konflik agraria memiliki dimensi yang jauh lebih luas dibandingkan persoalan status hukum tanah.

Di dalamnya terdapat persoalan sumber penghidupan, kepentingan pembangunan, relasi kekuasaan, serta rasa keadilan masyarakat.

Jika hanya diselesaikan melalui pendekatan kekuasaan, sementara aspek sosial diabaikan, konflik berpotensi berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Karena itu, Rahmat melihat keterlibatan Kedatuan Luwu sebagai peluang untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas.

Bukan sebagai lembaga yang mengambil alih kewenangan negara, tetapi sebagai otoritas moral yang dapat membantu menciptakan suasana dialog.

Pada akhirnya, langkah petani Laoli mengetuk pintu Kedatuan Luwu menunjukkan bahwa ketika saluran formal belum menghasilkan titik temu, masyarakat masih mencari jalan untuk mempertahankan dialog.

Mereka tidak sedang mencari pengadilan tandingan, melainkan ruang untuk didengar dan mencari penyelesaian yang tetap menjunjung nilai keadilan serta martabat masyarakat.

(Tim)