PT. PDS Luwu Diduga Langgar Izin Produksi

LMP MADA SUL-SEL  Akram Junaid, S.H 

Sigapnews.com,Lutim - Kepala biro KOPSURGAH (Koordinator Supervisi Pencegahan Korupsi) Laskar Merah Putih Markas Darah Sulawesi Selatan (LMP MADA SUL-SEL) Akram Junaid, S.H angkat bicara soal adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PT. PDS Luwu Timur terkait dengan adanya garapan tambang di wilayah bumi Batara guru, betapa tidak perusahaan tersebut memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan izin produksi Laterit besi namun fakta yang terjadi di lapangan ternyata perusahaan tersebut mengirim Ore Nikel ke Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Hal ini dilakukan oleh PT. PDS Luwu timur sudah sejak lama, Tepat pada tahun 2019 silam sampai dengan sekarang.

Tindakan yang di lakukan oleh perusahaan tersebut diduga dan di nilai melanggar tindak pidana yang berujung merugikan Negara, karena apa yang dilakukan oleh PT. PDS Luwu Timur sangatlah tidak sesuai dengan apa yang ada dalam dokumen IUP PT. PDS Luwu timur, Kami punya data itu. Ujar Akram sapaan akrab Akram Junaid, S.H

Lanjut Akram yang juga berprofesi sebagai Advokat, saat di konfirmasi melalui Via WhatsApp iya mengatakan seharusnya Pemerintah Daerah Luwu Timur dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau bila perlu Pemerintah Pusat harus menghentikan produksi tambang yang di lakukan oleh PT. PDS Luwu timur, karena ketika itu terjadi terus menerus maka yang kita khawatirkan terjadinya kerugian Negara yang lebih besar lagi.

Maka dengan ini saya selaku Kepala Biro KOPSURGAH LMP Mada Sul-Sel meminta kepada Kejaksaan Tinggi SULSEL, KPK RI untuk mensuverfisi dan memeriksa PT. PDS Luwu timur, Syahbandar Luwu timur, Bea cukai  dan semua yang di anggap terlibat, serta pejabat tinggi Sulsel yang diduga melindungi (Back up) PT. PDS Luwu Timur terkait dengan adanya penyelewengan setoran PNBP & royalti ke negara yang berujung dugaan merugikan Negara.*

Kementan Gelar Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pendamping Program READSI, Ini Kata Dedi Nursyamsi

Gowa, Sigapnews.com, – Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan pertanian dan tercapainya kedaulatan pangan, Kementerian Pertanian memperkuat peran penyuluh. 

Hal tersebut sebagai upaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung suksesnya program regenerasi petani.

Untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian, Kementan menggelar Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pendamping Program READSI. 

Target peserta sebanyak 302 orang penyuluh yang tersebar di 114 Kecamatan, 16 Kabupaten dan 5 Provinsi di 5 titik lokasi yaitu Balai Diklat Pertanian Sidera Sulteng, Balai Diklat Provinsi Gorontalo, UPTD BPSDM Dinas tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sultra, BBPP Batangkaluku dan BBPP Kupang.

Kegiatan ini dibuka secara Online yang dilaksanakan di Aula Hasanuddin BBPP Batangkaluku, Senin (8/8/2022).

Dalam kesempatannya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meminta para penyuluh pertanian untuk secara aktif mengawal dan mendampingi petani. 

Menurut Mentan SYL, peran penyuluh sangat penting dalam meningkatkan produktivitas petani.

“Sesuai dengan arahan Presiden RI, kata Syahrul, " kita harus menjamin ketersediaan pangan seluruh rakyat Indonesia.

"Yang berarti, SYL, maka kebutuhan makanan 270 juta rakyat Indonesia wajib kita kawal, tidak boleh terganggu sama sekali,” tegasnya.

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, mengatakan peran penyuluh dan fasilitator desa pendamping memang vital dalam pembinaan kepada petani guna memastikan penerapan teknologi pertanian yang direkomendasikan. 

Selain itu juga untuk memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani, terang Dedi.

Kata Dedi, “Tugas pokok dan Fungsi penyuluh adalah meningkatkan kapasitas petani agar mereka mampu mengimplementasikan inovasi teknologi sehingga produktivitas pertanian meningkat,” ujarnya saat membuka pelatihan secara online.

Dedi Nursyamsi juga mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh dalam bidang teknis pertanian serta meningkatkan kualitas pendampingan penyuluh pertanian kepada petani sebagai sasaran program pemerintah yaitu melalui kegiatan READSI (Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling Up Initiative).

"Terutama dalam hal teknologi benih, pengelolaan hama penyakit (PHT), Agronomi, Smart Farming, pengelolaan limbah pertanian, pengelolaan hasil pertanian, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Literasi Keuangan dan kunjungan lapangan, urainya.

Ia menerangkan bahwa “Penyuluh pertanian diharapkan dapat berperan sebagai garda terdepan dalam menjalankan dinamika pembangunan pertanian. 

"Sebagai garda terdepan, kata Dedi, penyuluh pertanian bertugas mendampingi, memotivasi dan membina masyarakat tani dalam peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan pertanian,”.

Ditegaskan, tugas ini dilaksanakan dengan menumbuhkan dinamika petani secara berkelompok, memberikan pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dan aksesibilitas terhadap sumber informasi teknologi, pemasaran dukungan permodalan dalam mengembangkan usaha taninya, sehingga petani mau berubah perilakunya kearah yang lebih baik.

“Untuk melaksanakan tugas ini penyuluh pertanian harus diberdayakan dan difasilitasi serta di imbangi dengan fungsi-fungsi lain seperti pelayanan, dan pengaturan sehingga kegiatan penyuluhan pertanian dapat berjalan lancar dan memberi manfaat yang efektif dalam membantu pertanian mencapai kemandirian,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPW Perhiptani Provinsi Sulawesi Selatan, Kemal Redindo Syahrul Putra, mengatakan dalam menghadapai kondisi pertanian masa kini dan masa yang akan datang diperlukan tenaga penyuluh yang kompeten dan profesional yang bertugas menumbuhkan dinamika petani sehingga mampu merubah perilaku petani kearah yang lebih baik, tuturnya.

“PERHIPTANI sebagai organisasi profesi yang bersifat keilmuan, keahlian, persaudaraan, kemasyarakatan dan kemandirian dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik dan Perhiptani yang beranggotakan para penyuluh pertanian, pemerhati pertanian dan para pakar di bidang pertanian, mempunyai tanggung jawab untuk membantu mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme penyuluh pertanian. 

Penyuluh Perhiptani Sebagai organisasi profesi pertanian telah diakui oleh pemerintah dan telah mendapatkan legitimasi organisasi harus selalu hadir menjadi Mitra Petani,” jelas Redindo.

“Oleh sebab itu tugas penyuluh pertanian diharapkan dapat memberikan pelayanan, untuk mendapatkan kemudahan dan aksesibilitas terhadap sumber teknologi, pemasaran serta dukungan pembiayaan dan pengembangan usaha tani,” ujarnya.

Narasumber pada pelatihan ini terdiri dari widyaiswara UPT Pelatihan Pusat dan UPT Pelatihan Provinsi, peneliti, petugas POPT, petugas Benih, praktisi dan perbankan.

Materi atau kurikulum yang terdapat pada pelatihan ini terdiri dari 7 materi kelompok inti dan 1 kali kunjungan lapangan yang meliputi: Teknologi Benih, Pengelolaan Hama dan Penyakit Terpadu, Teknologi Smart Farming, Pengolahan Hasil Pertanian (Nilai Tambah). Pengolahan Limbah Pertanian (By-Product), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Literasi Keuangan.

Peserta Pelatihan teknis bagi Penyuluh Pendamping READSI nantinya akan mengajar pada sekolah lapang di lokasi asal penyuluh tersebut.

Selain itu, peserta pelatihan ini juga akan menjadi fasilitator pada Pelatihan Literasi Keuangan bagi Perwakilan Rumah Tangga Petani di wilayah Program READSI yang akan dilaksanakan pada Tanggal 20 – 24 Agustus 2022 di 342 Desa secara serentak yang direncanakan akan dibuka oleh Menteri Pertanian di BBPP Batangkaluku ini.

Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Leli Nuryati dalam kesempatannya berharap kepada petani yang ada di lokasi READSI akan mendapatkan materi dan pendampingan oleh penyuluh tentang literasi keuangan bagaimana mengelola keuangan keluarga.

Dan perwakilan dari setiap kelompok tani akan dilatih tiap satu rumah tangga akan diwakili oleh dua orang (suami-istri) sehingga mereka mampu meningkatkan produksi, pendapatan hingga pengetahuan penanganan pasca panen dan nilai tambah, tandasnya.

(Red/**)

Jelang Liga 1, Kapolda Sulsel Tinjau Langsung Kesiapan Stadion Gelora BJ Habibie

SIGAPNEWS.COM - Kapolda Sulsel Irjen Pol Irjen Pol. Drs Nana Sudjana AS, M.M didampingi Pejabat Utama Polda Sulsel Tinjau Langsung Kesiapan Stadion Gelora BJ Habibie di Pare-pare, Rabu (27/07/2022).

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai salah satu upaya Polda Sulsel didalam Pencegahan Gangguan Kamtibmas Terkait Pelaksanaan Pertandingan Sepak Bola Liga 1 laga kandang melawan Bali United pada Jumat, 29 Juli 2022.

Stadion berkapasitas 20 ribu penonton itu terletak di Jl. Stadion Gelora Mandiri, Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungannya Kapolda Sulsel  mengecek seluruh kesiapan mulai dari pengecekan ruang medis, ruang persiapan pemain dan pengecekan lapangan sepak bola.**

Mengukur Tingkat Keberhasilan Pelatihan, Tim Monev READSI Gelar Kunjungan Lokasi di P4S Buana Reso Luwu Utara

Luwu Utara, Sigapnews.com,- Dalam rangka mengevaluasi kegiatan program Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI) di wilayah sasaran, Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian bersama Balai Besar Pelatihan Pertanian dan Ikatan Magang Jepang (IKAMAJA) melaksanakan Monev di sejumlah wilayah. Kegiatan ini dikoordinir langsung oleh Tim Monev READSI, M. Apuk Ismane. Kamis. 23/06/2022.

Sebagaimana READSI telah menyelenggarakan Pelatihan Teknis Kakao P4S Cacao Doctor Program READSI pada bulan Februari lalu di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada monev kali ini serentak di laksanakan di 5 P4S binaan BBPP Batangkaluku yang juga merupakan P4S pasca pelaksanaan pelatihan Program READSI, yaitu di P4S Tunas Harapan Kab. Luwu, P4S Buah Harapan  Kab. Luwu, P4S Buana Reso Kab. Luwu Utara, P4S Benteng Kakao Kab. Luwu Timur,  dan P4S Sinar Bosso Batu Kab. Luwu Timur.

Berdasarkan hasil survei Tim Monev, progres kegiatan di lapangan Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur sudah cukup bagus seperti meningkatnya produktivitas kakao dari capaiannya sebelumnya, petani juga paham pembibitan, penanaman, perawatan, panen dan pasca panen sehingga produksi meningkat.

Made Sudana, Kepala Bidang (Kabid) Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara  menyampaikan program READSI sangat bermanfaat untuk petani khususnya petani kakao yang ada di Kab. Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur. Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) diharapkan bisa menularkan ilmu dari READSI kepada petani di luar READSI.

"Mengingat peran  P4S Sebagai modalitas kelembagaan Petani dibawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP). Hal ini tentunya diharapkan dapat memberikan solusi peningkatan produktivitas tanaman yang akan berpengaruh pada pendapatan, dan produksi kakao yang berkualitas serta berkelanjutan.

READSI berupaya mendukung program Kementerian Pertanian menjadikan Petani Maju, Mandiri, Modern,"katanya.

Perwakilan Tim Monev READSI, M. Apuk Ismane yang biasa disapa Ismane mengatakan Evaluasi pasca pelatihan ini sangat penting sebagai evaluasi tingkat keberhasilan dan sebagai bahan penyusunan strategi dan perencanaan/ program tindak lanjutnya.

Selain itu,  Evaluasi pasca pelatihan merupakan sarana untuk mengukur dan menilai capaian hasil pelatihan yang telah direncanakan secara obyektif, sehingga dapat ditentukan tingkat keberhasilan suatu pelatihan.

Hasil ini selanjutnya akan menjadi umpan balik untuk merencanakan kembali penyelenggaraan pelatihan di masa mendatang.

Tidak lupa tim Monev READSI  kepada BBPP Batangkaluku dan Dinas Pertanian Kabupaten  untuk terus melakukan pengawalan dan pendampingan kegiatan serta memberikan motivasi kepada Pengelola P4S  dan petani untuk tetap berkolaborasi sehingga tercapai tujuan program READSI di Kab. Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur.

Hal ini sejalan dengan amanat Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, peningkatan produktivitas adalah salah satu fokus utama Kementerian Pertanian. “Oleh karena itu, kita ingin semua program bisa berjalan dengan maksimal. Kawal pembangunan pertanian dengan baik, kawal juga peningkatan produktivitas agar kita bisa mencapai ketahanan pangan,” katanya.

Senada, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi, menjelaskan bahwa salah satu program yang didukung adalah READSI yang tujuannya untuk pemberdayaan petani.

Pemberdayaan kepada petani dapat dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) supaya mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan para petani.

“Program ini juga mempersiapkan sarana pupuk dan benih. Para penyuluh harus dapat menyampaikan kepada petani mulai dari pemilihan varietas unggul, penggunaan benih yang bagus (bersertifikat-red), bagaimana cara menanam yang baik, sampai kepada proses pemupukan. Dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas petani di daerah, serta dapat pula meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Dedi. 

Ahmadi anggota kelompok tani yang bergabung di P4S Benteng Kakao mengatakan adanya  pelatihan kakao yang diselenggarakan waktu lalu sudah sangat dirasakan manfaatnya bagi petani kakao.

Menurutnya perhatian pemerintah terhadap komoditi ini sangat luar biasa, dimana 3 kabupaten ini merupakan salah satu penopang tanaman kakao.  

"Banyak ilmu dan pengalaman yang kami peroleh pasca pelatihan tersebut yang saat ini kami sudah terapkan dan alhamdulillah hasilnya secara perlahan meningkatkan,"ungkapnya.

Perdi Saefullah dari Ketua IKAMAJA Nasional menambahkan bahwa dengan adanya kegiatan evaluasi pasca pelatihan ini diharapkan penyuluh, petani, dan kelompok tani binaan agar lebih optimis lagi dalam mengelola usaha taninya.

Dan juga P4S bersama kelompok binaannya menjadi kelompok yang dapat menerapkan kegiatan pembelajaran yang nantinya akan meningkatkan pendapatan dan keterampilan petani di wilayah binaannya.

(timhumas bbpp bk_AL/ILhm)

Petani Wajib Tahu, Kementan Beri Solusi Terbaik Jika Gagal Panen

Gowa, Sigapnews.com,-Usaha di sektor pertanian khususnya usaha tani padi dihadapkan pada resiko ketidakpastian yang cukup tinggi, antara lain kegagalan panen yang disebabkan perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit/ Organisme Penggangu Tumbuhan atau OPT yang menjadi sebab kerugian usaha petani.

Untuk menghindarkan dari keadaan tersebut pemerintah beberapa waktu lalu memberikan solusi terbaik melalui "Proyek Peningkatan Kapasitas untuk Implementasi Asuransi Pertanian di Indonesia”, Japan International Cooperation Agency (JICA) bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, BMKG dan Jasindo menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi petani dari Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap resiko ketidakpastian dengan menjamin petani mendapatkan modal kerja untuk berusaha tani dari klaim asuransi.

Dari jaminan perlindungan ini maka petani dapat membiayai pertanaman di musim berikutnya.

Pasca pelenggaraan Pelatihan Training of Trainers (TOT) Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Kementerian Pertanian terus melakukan bimbingan dan pengawalan, salah satunya melalui Evaluasi Pasca Pelatihan untuk melihat sejauh mana program ini diterlaksana di lapangan.

Evaluasi ini serentak dilaksanakan di 6 Kabupaten di Sulawesi Selatan antaranya Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Bantaeng, Bone dan Luwu Utara dari tanggal 13 s/d 16 Juni 2022 yang juga selanjutnya akan dilaksakan di Jawa Timur sebanyak 6 Kabupaten, antaranya Kabupaten Pasuruan, Lamogan, Tuban, Jombang, Kediri dan Nganjuk yang direncanakan tanggal 20 s/d 23 Juni 2022 mendatang dengan masing-masing tiap Kabupaten diwakili 20 orang petani dan 5 orang penyuluh. Kabupaten ini terpilih dikarenakan merupakan daerah yang banyak mengasuransikan lahan.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) waktu lalu menjelaskan, program AUTP merupakan proteksi kepada petani agar mereka tak mengalami kerugian ketika mengalami gagal panen. Mentan SYL sadar betul jika pertanian merupakan sektor yang cukup rentan terhadap perubahan iklim dan serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman).

"AUTP ini menjadi pelindung bagi petani agar mereka tak mengalami kerugian ketika terjadi gagal panen akibat perubahan iklim maupun serangan OPT," kata Mentan SYL.

Akiko Aikawa, Chief Advisor proyek asuransi pertanian JICA mengatakan, kami melalukan monitoring dan evaluasi pasca Training of Trainers (TOT) Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan guna melihat sejauh mana penerapannya AUTP ini di lapangan serta mengevaluasi rencana tindak lanjut dari petani saat mengikuti pelatihan waktu lalu.

"Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengimplementasi asuransi pertanian di Indonesia,"katanya.

Menurut Akiko, melalui asuransi ini dapat menjadi solusi di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini, program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

"Selain itu ingin menggali seperti apa resiko tanaman yang terjadi dilapangan, mengingat AUTP ini penting jika terjadi kegagalan panen bisa terjamin oleh Jasindo.

Jasindo dinilai dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi petani terhadap resiko ketidakpastian dengan menjamin petani mendapatkan modal kerja untuk berusaha tani dari klaim asuransi."ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Staf Sanyu Consultant Inc, Jailani menuturkan, untuk mendapatkan informasi dan data secara maksimal kami melakukan monitoring dan evaluasi kepada petani dengan melakukan tanya jawab langsung kepada petani terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi dilapangan serta jawaban dari para petani nantinya akan menjadi bahan untuk membuat kebijakan di tingkat pusat atau pengembangan yang lebih baik kedepannya.

Selain itu dengan monev ini bisa mengetahui sejauh mana petani dan penyuluh mehamami informasi tentang AUTP tersebut, baik itu biaya training, syarat pendaftaran serta cara mengklaim asuransinya.

"Dengan adanya informasi dan data yang diperoleh dapat menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan ditingkat pusat sehingga nantinya dari tim JICA mampu merekomendasikan kabupaten tersebut. Hasil monev yang diperoleh tentunya akan mensupport atas apa yang dilakukan di kemudian hari, sehingga kedepannya bisa TOT sosialiasi ATUP bisa diagendakan secara rutin oleh puslatan,"jelasnya.

Kedepannya juga PPL yang merupakan ujung tombak dari program AUTP ini dapat mendapatkan pelatihan secara Rutin.

"Terimakasih kepada kepada dan jajaran atas waktu dan kesediaannya yang telah mengkoordinir, membantu memfasilitasi kegiatan ini,"ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Kab. Barru, Ahmad berharap kedepannya semakin banyak petani yang dapat memanfaatkan perlindungan ini, sehingga mereka dapat lebih mendapatkan rasa aman saat menggarap lahan mereka karena ada jaminan jika terjadi hal-hal yang menyebabkan gagal panen.

Salah satu petani yang telah mengasuransikan lahannya, Abdullah mengatakan sangat terbantu dengan adanya program ini, sebagai petani jika tidak sangka-sangka terjadi kegagalan panen bisa langsung mengklaim asuransi, sehingga memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahataninya.

(timhumas bbpp-bk. AL/iLHm)

Ketua DK PWI Pusat Ilham Bintang Desak Pemprov Sulsel dan Satpol PP Buka Pagar Kawat di Press Club PWI Sulsel, Ini Alasannya

Ketua DK PWI Pusat Ilham Bintang (Ist).

Jakarta, Sigapnews.com, - Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memastikan akan mengawal kisruh gedung PWI Sulsel yang disegel secara paksa oleh Satpol PP. Hal ini dinilai sebagai tindakan yang mempermalukan organisasi wartawan tertua di Indonesia.

Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari menegaskan, mengusik keberadaan PWI di daerah sama saja dengan mengganggu organisasi PWI secara nasional. Apalagi PWI Sulsel punya dasar hak menempati gedung PWI Sulsel yang berada di Jalan AP Pettarani Nomor 31 Makassar.

Ditegaskannya, Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Sulsel yang memberikan hak pemanfaatan lahan dan gedung harusnya dihargai Pemprov, sebab SK tersebut belum dicabut sampai saat ini.

"Kami akan urus ini. PWI akan mencari jalan terbaik agar tidak ada tindakan merugikan PWI Sulsel.

"Kami akan komunikasikan ini dengan Kemendagri, ini tidak boleh dibiarkan," tegasnya saat memimpin rapat khusus membahas masalah PWI Sulsel yang sudah menjadi keprihatinan dunia pers secara nasional di Ruang Rapat PWI Pusat, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

Atal menegaskan, sesuai dengan pendalaman PWI Pusat atas masalah ini, terlihat ada upaya yang terkesan dipaksakan karena proses-proses yang berjalan antara PWI Sulsel, DPRD Sulsel, dan pihak Pemprov masih berjalan untuk mencari titik tengah yang tidak merugikan semua pihak.

"Harusnya kan bisa dengan cara-cara elegan. Kami terus terang prihatin dengan perlakuan Satpol PP atas gedung PWI Sulsel," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ilham Bintang mengatakan, langkah penyegelan jelas sebuah pelanggaran. Harusnya menurut Ilham, kalau ada anggapan PWI Sulsel melakukan pelanggaran, mestinya dibicarakan tersendiri. Tidak serta merta melarang kegiatan PWI Sulsel.

"Sekarang saya mau tegaskan, ini adalah persoalan PWI Pusat juga, kami akan ambil alih ini persoalan dengan tetap berkoordinasi dengan pengurus PWI Sulsel," tegasnya.

Ilham Bintang juga mendesak pihak Pemprov melalui Satpol PP untuk segera meniadakan pagar kawat yang dipasang di depan Press Club PWI Sulsel.

Alasannya, komunikasi akan sulit terbangun dengan baik, jika ada tindakan yang menggangu aktivitas PWI.

"Intinya cabut dulu pagar kawat duri itu, tidak enak sekali dilihat," imbuhnya.

Secara hukum, lanjut Ilham, SK Gubernur Sulsel perihal hak pemanfaatan dan penggunaan lahan dan gedung PWI Sulsel sudah cukup jelas.

"Ini masih belaku dan sah karena tidak pernah dicabut. Mari kita hargai ini. Soal ke depannya nanti dibicarakan bagaimana model kesepahamannya," kata Ilham.

Selain itu, Ilham Bintang menyebutkan PWI Pusat akan tetap berjuang agar PWI Sulsel bisa tetap menggunakan gedung di Jalan AP Pettarani sesuai peruntukannya. Tetapi apabila Pemprov berkeras harus diambil gedung itu, maka harus dibicarakan bagaimana taksasi penggantian atau kompensasi atas hak PWI.

"Ini tentu opsi-opsi yang bisa diambil nanti," urainya.

Sementara itu, Ketua Tim Hukum PWI Sulsel, Arman Sewang mengatakan, upaya duduk bersama sebenarnya sudah diupayakan PWI dengan melibatkan DPRD Sulsel.

"Karena ini produk DPRD yang ditindaklanjuti SK Gubernur Sulsel. Hasil pertemuan terakhir di DPRD Sulsel pada Kamis, 9 Juni juga sudah disepakati akan ada langkah-langkah duduk bersama mecari solusi atas masalah ini dalam waktu 30 hari kerja ke depan," jelas Arman.

Arman juga sangat mengapresiasi PWI Pusat yang menentukan sikap secara tegas akan membantu PWI Sulsel sebagi bagian dari PWI Pusat keluar dari masalah ini.

"Sekarang kami tunggu langkah-langkah PWI Pusat setelah memastikan akan turun tangan.

Selain itu, komunikasi PWI Sulsel dengan Pemprov Sulsel tetap akan dilakukan," tutup Arman.