Mutasi Pejabat Polda Sulsel, Sejumlah Jabatan Penting Kini Diisi Pejabat Baru

Makassar, Sigapnews.com, Sejumlah jabatan strategis di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) mengalami pergantian menyusul terbitnya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.

Mutasi tersebut melibatkan sejumlah pejabat utama, termasuk Karorena, Dirlantas, dan Kabidpropam Polda Sulsel. Pergeseran jabatan ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus pembinaan karier di tubuh Polri.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H., Rabu (4/11/2026), menyampaikan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam organisasi kepolisian.

Ia mengatakan, mutasi dilakukan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan Polri.

“Melalui rotasi ini, diharapkan para pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat membawa semangat, inovasi, serta pengalaman tugasnya untuk semakin meningkatkan kinerja organisasi,” kata Didik.

Sejumlah nama yang tercantum dalam mutasi tersebut di antaranya Kombes Pol. Joko Tutukonoto, S.H., S.I.K., yang sebelumnya menjabat Karorena Polda Sulsel. Ia mendapat penugasan baru sebagai Kabagjakum Rojakstra Stamarena Polri.

Posisi yang ditinggalkan Joko selanjutnya diisi Kombes Pol. Herwansyah Saidi, S.I.K., M.Si., yang sebelumnya menjabat Karorena Polda Jambi.

Pergantian juga terjadi pada jabatan Dirlantas Polda Sulsel. Kombes Pol. Dr. Pria Budi, S.I.K., M.H., M.Han., mendapat tugas baru sebagai Kasubdit BPKB Ditregident Korlantas Polri. Jabatan tersebut selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol. Sigit Adiwuryanto, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Kabidkum Polda Sumsel.

Selain itu, AKBP Dr. Zulanda, S.I.K., M.Si., yang sebelumnya menjabat Kabagdalpers Ro SDM Polda Sulsel, mendapat penugasan sebagai Auditor Kepolisian Madya Tk. III Itwasda Polda Riau.

AKBP Ananda Fauzi Harahap, S.I.K., M.H., juga mengalami pergeseran jabatan dari Wadirintelkam Polda Sulsel menjadi Wadirintelkam Polda Metro Jaya.

Sementara pada Bidang Profesi dan Pengamanan, Kombes Pol. Zulham Effendy, S.I.K., M.H., mendapat penugasan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri dalam rangka Dikbangti TA 2026.

Jabatan Kabidpropam Polda Sulsel selanjutnya diemban Kombes Pol. Sudarmin, S.I.K., M.H., yang sebelumnya bertugas sebagai Kasubditfasharkan Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri.

Didik menambahkan, pergantian jabatan harus dimaknai sebagai amanah yang menuntut tanggung jawab dan komitmen dalam memberikan pengabdian terbaik kepada institusi maupun masyarakat.

Di samping itu, Polda Sulsel mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan munculnya modus penipuan dengan mencatut nama pejabat kepolisian setelah adanya informasi mutasi.

Masyarakat diminta tidak menanggapi begitu saja apabila ada seseorang yang mengaku sebagai pejabat lama atau pejabat baru Polda Sulsel kemudian meminta uang, barang, maupun sesuatu dengan dalih tertentu.

“Pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut,” tegas Didik.

Ia juga mengimbau masyarakat agar segera menyampaikan laporan kepada kepolisian apabila menemukan komunikasi mencurigakan yang mengatasnamakan pejabat atau institusi Polri.

Polda Sulsel berharap pergantian sejumlah pejabat tersebut dapat menjadi momentum memperkuat soliditas internal, meningkatkan profesionalisme personel, serta mengoptimalkan pelayanan kepolisian demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Sulawesi Selatan.

(Yund)

Bupati dan Wabup Soppeng Hadiri Launching Aksi Stop Stunting 2026, Kader dari 70 Desa/Kelurahan Dilibatkan

Makassar, Sigapnews.news, Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan dukungan terhadap percepatan penurunan angka stunting di Sulawesi Selatan. Hal tersebut ditandai dengan kehadiran Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, bersama Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle dalam Launching Aksi Stop Stunting (ASS) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (3/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Suwardi Haseng didampingi Wakil Bupati Selle KS Dalle yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Soppeng, serta Kepala Dinas Kesehatan, Retno Saputra Swedye, S.KM., M.Kes.

Tidak hanya di tingkat kabupaten, dukungan terhadap program tersebut juga melibatkan kader kesehatan dari 70 desa dan kelurahan di Kabupaten Soppeng. Para kader mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom Meeting bersama Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, beserta jajaran pengurus TP PKK.

Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Selatan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan kader dalam menjalankan berbagai intervensi penanganan stunting. Menurutnya, kader memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan program hingga ke tingkat keluarga dan masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur juga membagikan sepeda kepada sejumlah kader yang berhasil menjawab pertanyaan, baik peserta yang hadir langsung maupun yang mengikuti kegiatan secara daring.

Launching ASS 2026 tersebut diikuti lebih dari 500 peserta secara langsung dari berbagai unsur lintas sektor, mulai dari pimpinan pemerintah daerah, TPPS, organisasi perangkat daerah, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, organisasi perempuan, tenaga ahli, perguruan tinggi, instansi vertikal, organisasi profesi, perbankan hingga kader Aksi Stop Stunting.

Sementara itu, lebih dari 2.000 peserta lainnya mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting, yang terdiri atas kepala puskesmas se-Sulawesi Selatan, TP PKK kecamatan serta kader ASS dari desa dan kelurahan.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyerahan paket intervensi Aksi Stop Stunting dan paket Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF) sebagai bagian dari dukungan terhadap penanganan masalah gizi.

Keterlibatan kader dari 70 desa dan kelurahan di Kabupaten Soppeng menjadi salah satu bentuk penguatan pelaksanaan program hingga ke tingkat masyarakat. Melalui peningkatan kapasitas kader dan sinergi lintas sektor, intervensi penanganan stunting diharapkan dapat berjalan lebih responsif, terarah dan tepat sasaran.

(Yund)

Bhayangkara Cup III Berakhir Sukses, Suwardi Haseng Sebut Soppeng Makin Diperhitungkan di Dunia Otomotif Sulsel

Soppeng, Sigapnews.com, Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Motocross dan Grasstrack Bhayangkara Cup III Sulawesi Selatan 2026 menjadi momentum penting bagi Kabupaten Soppeng dalam mendorong perkembangan olahraga otomotif. Kesuksesan penyelenggaraan ajang tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E.

Suwardi menilai keberhasilan kejuaraan yang berlangsung di Sirkuit Larakkiang, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, pada 31 Oktober hingga 1 November 2026, merupakan hasil kerja sama dan komitmen berbagai pihak, khususnya Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto bersama AMS Racing.

Apresiasi itu disampaikan Bupati saat menghadiri penutupan kejuaraan, Minggu (1/11/2026). Ia mengaku bangga karena Soppeng mampu menghadirkan kompetisi otomotif tingkat provinsi yang diikuti pembalap dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Suwardi menyampaikan penghargaan kepada Kapolres Soppeng beserta jajaran, IMI Sulawesi Selatan, KONI Soppeng, AMS Racing, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut.

Menurutnya, Bhayangkara Cup III memiliki nilai strategis bagi daerah. Kegiatan ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada para pembalap untuk menunjukkan kemampuan, tetapi juga membuka ruang pembinaan atlet muda dan memberikan hiburan bagi masyarakat.

“Berkat kerja keras saudara-saudara sekalian, event ini tidak hanya sukses melahirkan bibit-bibit pembalap berbakat, tetapi juga berhasil menghibur masyarakat sekaligus memperkuat posisi Soppeng sebagai destinasi utama olahraga otomotif di Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi penyelenggaraan event-event otomotif berikutnya dengan skala yang lebih besar, sehingga Soppeng semakin dikenal sebagai daerah yang memiliki perhatian terhadap pengembangan olahraga.

Suwardi juga menyampaikan selamat kepada para pembalap yang berhasil meraih gelar juara serta memberikan semangat kepada seluruh peserta untuk terus mengembangkan kemampuan.

Persaingan di lintasan Sirkuit Larakkiang berlangsung kompetitif hingga menghasilkan para juara dari sejumlah kelas yang dipertandingkan.

Athar Al Gifary asal Jawa Barat tampil sebagai pembalap terbaik dengan meraih Juara Umum Open setelah mengumpulkan 184 poin.

M. Zidane dari Blitar harus puas di posisi kedua dengan 173 poin, sementara Reyfaldo Bilqis asal Jambi menempati urutan ketiga dengan 157 poin.

Prestasi Athar semakin lengkap setelah berhasil mengamankan gelar Juara Umum Lokal Sulawesi dengan raihan 100 poin.

Adapun Juara Umum Taksi diraih Aril Salontahe dari Manado dengan 94 poin. Sementara pembalap kebanggaan tuan rumah, Zaky Aras, berhasil merebut Juara Umum Mini Moto dengan perolehan 86 poin.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto secara resmi mengakhiri seluruh rangkaian Kejurprov Motocross dan Grasstrack Bhayangkara Cup III Sulawesi Selatan 2026 setelah seluruh perlombaan selesai dilaksanakan.

Penyelenggaraan kejuaraan ini merupakan hasil kolaborasi Polres Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng, KONI, IMI Sulawesi Selatan, dan AMS Racing.

Sinergi tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan olahraga dapat menjadi sarana membangun kedekatan antara kepolisian dan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat melalui kegiatan yang positif.

Suksesnya Bhayangkara Cup III juga menjadi catatan tersendiri bagi Soppeng. Selain melahirkan para juara, kejuaraan ini memperkuat citra daerah sebagai salah satu wilayah yang potensial menjadi tuan rumah kompetisi olahraga otomotif di Sulawesi Selatan.

(Yund)

Polemik Data Atlet Biliar Sulsel Mengemuka, NONO: KONI Harus Pastikan Pedum Dijalankan

Sulsel, Sigapnews.com, Dugaan ketidaksesuaian pendataan atlet cabang olahraga biliar di Sulawesi Selatan menjadi perhatian sejumlah insan olahraga dari berbagai kabupaten/kota. Mereka meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel segera turun tangan menyikapi persoalan yang diduga berkaitan dengan penerapan Pedoman Umum (Pedum).

Persoalan tersebut bermula dari adanya dugaan perbedaan antara data awal atlet dengan data akhir yang tercantum dalam daftar Entry By Name. Perubahan data yang dipersoalkan itu dinilai membutuhkan penjelasan terbuka, terutama menyangkut dasar administrasi, mekanisme verifikasi, serta pihak yang memiliki kewenangan melakukan perubahan.

Sejumlah pembina dan pelatih biliar daerah menduga terdapat proses perubahan data yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, mereka mempertanyakan kemungkinan adanya atlet tertentu yang dapat memenuhi persyaratan melalui perubahan data yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Situasi tersebut memunculkan desakan agar seluruh proses pendataan atlet POBSI Sulsel diperiksa secara menyeluruh.

Resky Putra Pratama, S.H., yang akrab disapa NONO, selaku Wakil Ketua III POBSI Kabupaten Soppeng, menilai persoalan ini harus disikapi secara serius dan tidak boleh dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan.

Menurutnya, setiap tahapan administrasi dalam olahraga harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau ada perbedaan antara data awal dan data akhir, tentu harus ada penjelasan. Perubahan data bukan sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja tanpa dasar administrasi yang jelas. Apalagi jika perubahan tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan atlet," ujar NONO, Sabtu (31/10/2026).

NONO mengungkapkan bahwa pembinaan atlet di tingkat kabupaten/kota membutuhkan proses panjang. Para pelatih dan pengurus daerah berupaya menyiapkan atlet agar mampu bersaing melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Karena itu, ia menilai penerapan aturan harus dilakukan secara konsisten tanpa memberikan ruang bagi dugaan perlakuan khusus kepada pihak tertentu.

"Semua daerah punya tanggung jawab membina atlet. Kami ingin hasil pembinaan itu dihargai melalui kompetisi yang berjalan sesuai aturan. Jangan sampai muncul kesan bahwa ada atlet yang mendapatkan kemudahan, sementara daerah lain harus mengikuti seluruh persyaratan," tegasnya.

Ia menambahkan, prinsip fair play harus menjadi dasar sejak proses pendaftaran hingga penetapan atlet, bukan hanya menjadi slogan ketika pertandingan berlangsung.

Baginya, Pedum KONI Sulsel merupakan acuan yang harus dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan event olahraga.

Untuk mendapatkan kejelasan, sejumlah insan biliar kabupaten/kota meminta KONI Sulsel mengambil langkah konkret melalui tiga tuntutan.

Pertama, meminta Ketua Umum KONI Sulsel membentuk tim investigasi independen untuk menelusuri dugaan penyimpangan data atlet pada cabang olahraga biliar.

Kedua, meminta pengurus POBSI Sulsel membuka data awal dan data akhir atlet, termasuk dokumen Entry By Name, sehingga seluruh proses perubahan dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan.

Ketiga, meminta audit terhadap mekanisme pendataan serta verifikasi ulang dokumen atlet yang dipersoalkan berdasarkan Pedum KONI Sulsel.

NONO menegaskan, langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan memastikan tidak ada aturan yang dilanggar dalam proses penetapan atlet.

"Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Biarkan KONI melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen dan fakta. Jika memang tidak ada penyimpangan, sampaikan secara terbuka. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindak lanjut sesuai aturan," katanya.

Ia berharap persoalan ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola organisasi dan membangun kepercayaan antarpengurus POBSI kabupaten/kota.

"Jangan sampai kepercayaan insan biliar daerah hilang karena tidak adanya transparansi. Kami ingin biliar Sulsel maju, tetapi kemajuan itu harus dibangun di atas aturan, kejujuran, dan sportivitas," tutup NONO.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya mendapatkan klarifikasi dari pengurus POBSI Sulsel dan Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel masih terus dilakukan.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait agar dugaan tersebut dapat diklarifikasi secara terbuka dan pemberitaan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan.

(Yund) 

Bupati Soppeng Raih Penghargaan PWI Sulsel 2026, Komitmen Pendidikan Mendapat Apresiasi

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menerima penghargaan PWI Sulsel Awards 2026 kategori Kepala Daerah yang Berkomitmen dan Berprestasi dalam Memajukan Dunia Pendidikan. Penghargaan tersebut diserahkan Ketua PWI Sulawesi Selatan, Suwardi Tahir, di Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Kamis malam (29/10/2026).

Penyerahan penghargaan berlangsung dalam suasana silaturahmi yang mempertemukan Bupati Soppeng dengan jajaran PWI Sulsel dan Sekretaris Jenderal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Makali Kumar, S.H., beserta rombongan.

Dalam pertemuan itu, Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan penghargaan yang diterimanya. Ia berharap hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers semakin erat sehingga komunikasi serta kerja sama dalam mendukung pembangunan dapat terus berjalan.

“Terima kasih kepada Ketua PWI Sulsel, Sekjen SMSI Pusat, dan seluruh rombongan yang telah bersilaturahmi malam ini. Penghargaan ini luar biasa. Kami berharap sinergi positif antara pemerintah daerah dan insan pers dapat terus terjaga dan berkesinambungan,” ungkap Suwardi Haseng.

Ia menegaskan pentingnya menjaga sinergi dengan media sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi publik yang baik. Melalui pemberitaan yang informatif, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai berbagai perkembangan dan program pembangunan daerah.

Penghargaan Diserahkan dalam Kunjungan ke Soppeng

PWI Sulsel Awards 2026 merupakan ajang penghargaan yang digelar dalam rangkaian pelantikan pengurus PWI Sulawesi Selatan periode 2026–2031 di Hotel Claro, Makassar, pada 17 Oktober 2026.

Selain Bupati Soppeng, sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan juga memperoleh penghargaan atas kontribusi mereka dalam berbagai sektor pembangunan.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menerima penghargaan sebagai Tokoh Pembangunan dan Konektivitas Daerah. Bupati Maros, Chaidir Syam, serta Bupati Luwu, Patahudding, mendapat apresiasi atas kontribusi dalam pembangunan inklusif dan pelayanan dasar.

Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menerima penghargaan sebagai kepala daerah inovator pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan peternakan. Sementara Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, mendapat penghargaan atas inovasi ketahanan pangan.

Penghargaan lainnya diberikan kepada Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, atas kepedulian terhadap pendidikan dan kesejahteraan lanjut usia. Kepala daerah dari Kabupaten Barru, Wajo, dan Kepulauan Selayar turut mendapat apresiasi dalam kategori berbeda.

PWI Sulsel Awards 2026 diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dan dedikasi tokoh serta kepala daerah yang dinilai berperan dalam pembangunan dan berbagai bidang yang bermanfaat bagi masyarakat.

Bagi Kabupaten Soppeng, penghargaan di bidang pendidikan tersebut menjadi momentum untuk terus mendorong peningkatan mutu pendidikan, memperluas akses layanan, dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

(Red)

Selidiki Kebakaran Pasar Batu-Batu, Polres Soppeng Turunkan Tim Labfor Polda Sulsel

Soppeng, Sigapnews.com, Polres Soppeng terus berupaya mengungkap penyebab kebakaran Pasar Batu-Batu yang berada di Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Untuk memastikan penyebab kejadian berdasarkan bukti ilmiah, kepolisian melibatkan Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sulawesi Selatan dalam olah tempat kejadian perkara (TKP).

Pemeriksaan berlangsung pada Minggu (25/10/2026) sekitar pukul 15.30 WITA. Tim Labfor melakukan penelusuran di lokasi kebakaran untuk mengumpulkan petunjuk, memeriksa bukti yang ditemukan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Olah TKP dipimpin Kasubdit Fisika Komputer Forensik Bidlabfor Polda Sulsel, AKBP Wiji Purnomo, S.T., M.H. Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., turut hadir bersama sejumlah pejabat utama Polres Soppeng dan Kapolsek Marioriawa.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua I DPRD Soppeng H. Naspidin, Wakil Ketua II DPRD Soppeng Muhammad Taufan, Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Jumiar, S.T., M.M., Camat Marioriawa A. Massalangka Raya, S.Si., serta Koordinator Pasar Batu-Batu Japri, S.Sos.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto menegaskan bahwa penyelidikan kebakaran Pasar Batu-Batu harus dilakukan secara cermat dan profesional. Menurutnya, pemeriksaan ilmiah diperlukan agar penyebab kejadian tidak disimpulkan hanya berdasarkan asumsi.

“Penanganan peristiwa ini tidak boleh didasarkan pada dugaan semata. Kami bersama Tim Labfor Polda Sulsel berupaya mengungkap penyebab kebakaran melalui pemeriksaan secara ilmiah dan pengumpulan bukti yang relevan. Kami ingin memastikan setiap tahapan penyelidikan berjalan profesional, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan unsur terkait juga diperlukan untuk mendukung penanganan dampak kebakaran yang memengaruhi aktivitas perdagangan dan mata pencaharian masyarakat.

Pelibatan Tim Labfor menjadi bagian dari upaya memperkuat penyelidikan melalui analisis terhadap temuan di lokasi kejadian. Bukti yang terkumpul nantinya dapat membantu penyidik menyusun gambaran mengenai rangkaian peristiwa dan menentukan langkah penanganan berikutnya.

Di tengah perhatian masyarakat terhadap kebakaran tersebut, kepastian penyebab kejadian menjadi hal yang dinantikan. Namun, hasil pemeriksaan harus terlebih dahulu dianalisis sebelum kesimpulan resmi dapat disampaikan.

Hingga olah TKP dilaksanakan, penyebab pasti kebakaran belum diumumkan. Polres Soppeng menegaskan bahwa proses penyelidikan akan mengacu pada hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan di lapangan.

Pengungkapan yang menyeluruh diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat, terutama para pedagang yang terdampak, sekaligus memastikan bahwa setiap kemungkinan penyebab ditelusuri secara objektif.

Polres Soppeng pun menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara profesional, mengedepankan pembuktian ilmiah, serta menjalankan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

(Yund)