Swasembada Beras 2025, Bamsoet Nilai Prabowo Penuhi Janji Ketahanan Pangan

Jakarta, Sigapnews.com,– Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas keberhasilan pemerintah mewujudkan swasembada beras nasional pada tahun 2025.

Capaian tersebut dinilai sebagai tonggak penting dalam sejarah ketahanan pangan Indonesia dan bukti konkret efektivitas kepemimpinan nasional yang kuat dan terfokus.

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet menilai, keberhasilan swasembada beras di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo mencerminkan kemampuan negara dalam menerjemahkan komitmen politik menjadi kebijakan nyata dan hasil terukur dalam waktu relatif singkat.

Menurutnya, pencapaian ini bukan hanya prestasi sektor pertanian, tetapi juga pencapaian strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial nasional.

Dengan tercapainya swasembada beras pada 2025, Indonesia tercatat telah mencapai swasembada beras sebanyak tiga kali sepanjang sejarah. Pertama terjadi pada era Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto pada 1984, ketika produksi beras nasional mencapai sekitar 27 juta ton dan mampu memenuhi kebutuhan nasional sebesar 25 juta ton. Atas keberhasilan tersebut, Indonesia memperoleh pengakuan internasional berupa penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO) pada 1985.

Capaian kedua diraih pada 2008 di era pemerintahan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Setelah berselang 17 tahun, swasembada beras kembali berhasil diwujudkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungannya ke Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (7/1), Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan bahwa produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton. Angka tersebut melampaui kebutuhan nasional yang berada pada kisaran 30–31 juta ton per tahun, sehingga Indonesia memiliki surplus beras yang signifikan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir.

“Swasembada beras tahun 2025 patut dimaknai sebagai prestasi luar biasa karena diraih di tengah tantangan yang tidak ringan. Alih fungsi lahan pertanian yang masih masif, tekanan perubahan iklim yang menggeser pola musim tanam, serta dinamika harga pangan global merupakan tantangan besar yang dihadapi sektor pertanian nasional,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menambahkan, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Presiden Prabowo telah menepati janji politiknya dalam memperkuat ketahanan dan keamanan pangan nasional. Saat pelantikan, Presiden Prabowo menargetkan swasembada pangan dapat dicapai dalam kurun waktu empat tahun. Namun melalui kebijakan konsolidasi lintas sektor, penguatan peran petani, peningkatan produktivitas, serta distribusi sarana pertanian yang lebih terarah, target tersebut berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun pemerintahan.

“Ini membuktikan bahwa dengan kepemimpinan yang fokus, visi yang jelas, dan eksekusi kebijakan yang disiplin, agenda strategis nasional dapat dipercepat,” tegas Bamsoet.

Namun demikian, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan bahwa keberhasilan di sisi produksi harus segera diikuti dengan manfaat nyata bagi masyarakat. Swasembada beras, menurutnya, tidak boleh berhenti pada pencapaian angka statistik semata, melainkan harus berdampak langsung pada stabilitas dan keterjangkauan harga di pasar.

“Harapan masyarakat sangat sederhana. Ketika produksi beras berlimpah, harga di tingkat konsumen harus stabil dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Bamsoet juga mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan lanjutan guna memastikan surplus produksi beras berbanding lurus dengan stabilitas harga. Penguatan cadangan beras pemerintah, optimalisasi peran Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga, serta pengawasan distribusi dari hulu hingga hilir menjadi faktor kunci agar swasembada benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengamanan pasar beras secara serius. Satuan Tugas Pangan bersama aparat penegak hukum diminta lebih aktif menindak praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti manipulasi timbangan, pengoplosan beras, serta permainan harga di tingkat distributor dan pengecer.

“Manipulasi timbangan dan pengoplosan beras adalah kejahatan terhadap masyarakat. Jangan sampai setelah swasembada tercapai, konsumen kembali dirugikan oleh oknum yang mencari keuntungan dengan cara curang,” tegasnya.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, keberhasilan swasembada beras harus menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap negara dalam mengelola sektor pangan. Negara, menurutnya, tidak hanya bertanggung jawab memastikan kecukupan produksi, tetapi juga menjamin keadilan pasar serta perlindungan konsumen.

“Jika produksi kuat, distribusi tertib, dan harga terkendali, maka swasembada beras akan menjadi fondasi yang kokoh bagi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Bamsoet. (*)

Akademisi Nilai Kebijakan Mentan Amran Ubah Arah Pembangunan Pangan Nasional

Jakarta, Sigapnews.com, Upaya mewujudkan swasembada pangan nasional kini memasuki fase transformasi yang lebih komprehensif. Kebijakan pertanian tidak lagi diposisikan semata sebagai program pemerintah jangka pendek, tetapi sebagai fondasi pembangunan ekosistem pangan yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Akademisi Universitas Andalas, Muhammad Makky, menilai arah kebijakan yang ditempuh Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudayono menunjukkan perubahan mendasar dalam tata kelola sektor pangan nasional. Negara hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penggerak ekosistem yang memastikan seluruh rantai produksi dari hulu hingga hilir berjalan secara seimbang.

“Ini strategi bisnis yang dirancang oleh Pak Menteri. Kita melihat program yang dirancang ini bukan berbasis government project, tapi sudah mempertimbangkan skala bisnis,” kata Makky dalam forum diskusi seperti dikutip pada Jumat (26/12/2025).

Menurutnya, transformasi ini terlihat dari fokus pemerintah dalam menciptakan kepastian usaha di sektor pertanian. Kepastian tersebut menjadi faktor kunci untuk menjaga stabilitas produksi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat posisi petani dalam sistem pangan nasional.

Ia menjelaskan bahwa penguatan ekosistem pangan dilakukan melalui berbagai intervensi terintegrasi, mulai dari penyediaan sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian, hingga penguatan sistem distribusi dan cadangan pangan. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan produksi pangan nasional tetap stabil di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika global.

“Pemerintah menyiapkan pupuk, benih, mesin-mesin pertanian, dan program seperti optimasi lahan atau rehabilitasi lahan pertanian. Ini cukup penting karena produktivitas kita bisa meningkat dengan jaminan suplai air dan sistem drainase yang baik, bahkan di musim kering maupun saat curah hujan ekstrem,” jelasnya.

Makky menambahkan, perbaikan tata kelola juga tercermin dari upaya penyederhanaan layanan bagi petani. Akses yang lebih mudah terhadap pupuk, benih, dan alat mesin pertanian membuka peluang peningkatan produksi sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam sektor pertanian.

“Dengan proses yang sederhana, lebih fleksibel, dan rantai birokrasi yang pendek, masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengakses pupuk subsidi kini bisa lebih mudah. Begitu juga dengan bantuan alsintan atau kebutuhan benih,” terangnya.

Lebih jauh, ia menilai kehadiran pemerintah dalam mengawal distribusi dan menjaga stabilitas harga merupakan bagian dari upaya melindungi produsen dan konsumen secara bersamaan. Dengan pengelolaan stok pangan dan pengawasan pasar yang kuat, fluktuasi harga dapat ditekan dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh.

“Di sini bukan hanya memberikan kepastian jaminan keuntungan dan kemudahan memperoleh aset, tetapi juga adanya intervensi langsung yang menyebabkan masyarakat merasa dikawal dan diperhatikan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, faktor lain yang menjadi kunci adalah pemberian insentif kepada para produsen, yakni petani. Insentif tersebut diberikan dalam bentuk penjaminan harga hasil panen sehingga petani mendapatkan kepastian keuntungan di akhir produksi.

“Insentif diberikan dalam bentuk penjaminan harga. Ini adalah satu kunci karena dengan harga yang terjamin, ada kepastian keuntungan yang akan diperoleh di akhir produksi,” ucapnya.

Menurut Makky, pendekatan ekosistem ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Selain mendorong peningkatan produksi, kebijakan tersebut juga membangun kepercayaan pelaku usaha tani dan membuka ruang bagi regenerasi petani. Ia menegaskan bahwa transformasi kebijakan pertanian yang tengah berjalan menjadi langkah strategis dalam menyiapkan sektor pangan nasional yang adaptif, mandiri, dan mampu menjawab tantangan masa depan.

Untuk diketahui, sektor pertanian terus menunjukkan kemajuan pesat. Berbagai kebijakan dan program strategis dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, menyejahterakan petani, dan mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Anggota MPR RI Bambang Soesatyo, Apresiasi Terobosan Mentan Amran Tahun 2025

Jakarta, Sigapnews.com,– Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo (Bamsoet), memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai terobosan yang dilakukan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sepanjang tahun 2025. Di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi tantangan multidimensional, mulai dari bencana ekologis di Sumatera hingga pelemahan daya beli masyarakat, inisiatif Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai menjadi oase sekaligus solusi nyata bagi penguatan ekonomi nasional.

Bamsoet menyoroti langkah berani Mentan Amran dalam menyusun strategi transformasi dan investasi sektor pertanian yang berdampak langsung pada akar rumput. Salah satu yang paling menonjol adalah konsistensi dalam hilirisasi produk pertanian.

“Inisiatif Kementerian Pertanian dalam mengkreasi kebijakan yang solutif sangat layak dicermati dan dijadikan contoh. Hilirisasi produk pertanian yang diusung Menteri Amran bukan sekadar wacana, melainkan langkah strategis yang terbukti mampu menciptakan hingga delapan juta lapangan kerja baru. Ini adalah jawaban konkret di tengah ancaman pengangguran,” ujar Bamsoet saat merefleksikan catatan akhir tahun 2025.

Menyongsong pergantian tahun dari 2025 memasuki tahun 2026, Bamsoet mencatat bahwa Indonesia masih berselimutkan dukacita mendalam akibat bencana di Sumatera (Aceh, Sumut, dan Sumbar) yang berdampak pada 3,3 juta jiwa. Di sisi lain, kinerja perekonomian nasional sedang dalam tekanan, ditandai dengan angka pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025 menurut data BPS.

Sektor UMKM dan manufaktur pun mengalami tekanan hebat akibat gempuran produk impor ilegal. Karena itulah, menurut Bamsoet, diperlukan sinergi kuat antara kementerian teknis untuk menciptakan lapangan kerja dan melindungi pasar domestik.

“Inisiatif Menteri Pertanian dalam mendorong produktivitas dalam memerangi penyelundupan adalah kombinasi solutif untuk mereduksi kompleksitas persoalan sekarang. Kita berharap di tahun 2026, para pembantu Presiden semakin kreatif menggagas inisiatif baru,” lanjutnya.

Sebagai informasi, strategi hilirisasi dan investasi pertanian yang tengah digarap Mentan Amran senilai Rp 371 triliun yang difokuskan pada 14 komoditas strategis.

Komoditas tersebut mencakup sektor perkebunan dan pangan unggulan seperti kelapa sawit, kelapa (untuk VCO dan santan), tebu, kakao, kopi, lada, pala, jambu mete, hingga gambir. Inisiatif ini diproyeksikan tidak hanya meningkatkan nilai tambah hingga ratusan kali lipat, tetapi juga mampu menyerap sekitar 8,6 juta tenaga kerja.

Mentan Amran dalam berbagai kesempatan di Desember 2025 mengatakan hilirisasi pertanian sebagai upaya meningkatkan kesejateraan petani lokal.

“Kita tidak boleh lagi membiarkan kekayaan alam kita keluar dalam bentuk mentah. Hilirisasi pertanian adalah kunci kemandirian. Dengan membangun pabrik-pabrik pengolahan di dekat sentra produksi petani, kita menciptakan nilai tambah berkali-kali lipat dan memastikan ekonomi kita tumbuh dari bawah,” tegas Mentan Amran.

Mentan Amran menyebut langkah hilirisasi ini berakar kuat pada visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmennya terhadap Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi ekonomi nasional.

“Falsafah ekonomi kita harus kembali ke Pasal 33 UUD 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita harus berani mengelola kekayaan kita sendiri, melakukan hilirisasi, agar nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia, bukan dibawa lari ke luar negeri,” tegas Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.

(Yun) 

Menteri Pertanian Amran Sulaiman Lepas KRI Surabaya ke Sumatera dengan 153 Truk Bantuan

L

Jakarta, Sigapnews.com, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali melepas keberangkatan bantuan Kementan Peduli pengiriman tahap II untuk percepatan penanganan bencana di Sumatera. Bantuan tersebut dikirim melalui KRI Surabaya 591 dari Dermaga Kolinlamil, Pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya bantuan ini akan didistribusikan ke Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, dengan estimasi waktu perjalanan sekitar enam hari.

“Hari ini kami memberangkatkan bantuan ke Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ke depannya, insyaallah akan ada pengiriman lanjutan. Bantuan Kementan Peduli ini berasal dari pegawai Kementerian Pertanian dan mitra strategis yang memberikan sumbangan secara langsung, semuanya murni atas dasar keikhlasan,” kata Mentan Amran saat melepas bantuan Kementan Peduli yang dikirimkan melalui kapal KRI Surabaya di Dermaga Kolinlamil Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/25). 

Kapal KRI Surabaya 591 akan bergerak dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Belawan - Sumatera Utara, kemudian Aceh, dan terakhir Sumatera Barat. Perjalanan diperkirakan memakan waktu sekitar enam hari hingga seluruh bantuan tiba di tujuan sebelum bantuan didistribusikan lebih lanjut ke titik-titik yang telah ditentukan oleh BNPB dan pemerintah daerah setempat.

Mentan Amran menambahkan bahwa Kementan Peduli tahap II memberangkatkan 153 truk bantuan logistik yang mencakup kebutuhan pokok serta perlengkapan darurat dengan nilai diperkirakan hampir Rp 10 miliar. Bantuan tersebut antara lain beras (paket 5 kilogram), minyak goreng, obat-obatan, mie instan, abon, sosis, gula, biskuit, telur, air mineral, susu, selimut, pakaian, genset, terpal, kasur, serta perlengkapan untuk anak-anak seperti pakaian, duster, celana pendek, kaos, handuk, sejadah, sarung, hingga mukena.

“Seluruh bantuan ini disiapkan sesuai hasil koordinasi dengan Kepala BNPB. Baru saja kami melakukan komunikasi, dan semua kebutuhan yang diminta oleh daerah terdampak inilah yang kami kirimkan,”tambah Mentan Amran.

Mentan Amran melaporkan bahwa total bantuan Kementan Peduli yang telah dikirimkan pada tahap 1 dan 2 mencapai Rp44 miliar. Bantuan tahap I telah didistribusikan melalui jalur udara menggunakan pesawat Hercules, serta jalur laut melalui KRI Aceh, dan telah tiba di lokasi dengan aman.

Mentan Amran mengatakan, bantuan tahap II yang baru dilepas melalui KRI Surabaya 591 ini merupakan kelanjutan dari upaya percepatan penanganan bencana, dengan tujuan untuk memastikan masyarakat terdampak di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat memperoleh bantuan secara cepat dan tepat sasaran.

“Seluruh bantuan, baik tahap I maupun tahap II, dikawal ketat mulai dari pengiriman hingga distribusi di lapangan. Tim kami sudah berada di lokasi untuk memastikan bantuan diterima lengkap dan sesuai kebutuhan, dengan laporan detail termasuk foto, jumlah, dan jenis barang,”ujar Mentan Amran.

Selain bantuan Kementan Peduli, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan dari APBN senilai Rp1,2 triliun, yang terbagi menjadi bantuan reguler berupa dukungan pangan rutin dan bantuan non-reguler yang dikirim sesuai permintaan daerah terdampak, termasuk tambahan beras dan minyak goreng untuk Aceh dan Sumatera Utara.

“Contoh bantuan non reguler seperti baru saja, Gubernur Aceh meminta tambahan 10.000 ton beras, dan dalam waktu 24 jam permintaan tersebut langsung kami setujui, begitu pula Sumatera Utara yang meminta 5.000 ton beras tambahan, dan semuanya telah kami setujui,”kata Mentan Amran.

Mentan Amran juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas instansi menjadi kunci sukses distribusi bantuan. Dukungan dari TNI dan Polri, termasuk Kasal, Panglima TNI, Kasau, Kasad, dan Kapolri, memastikan mobilisasi kapal dan pesawat berjalan cepat dan aman. Tim Kementan Peduli, menurut Amran, akan mengawal distribusi dari dermaga hingga ke titik-titik penerima di lapangan, dengan laporan rinci berupa foto, jumlah, dan jenis barang.

“Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah panggilan bagi kita semua. Negara memanggil, dan kita hadir untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Kita harus memastikan bantuan sampai tepat sasaran dan meringankan beban masyarakat terdampak,” tutup Mentan Amran.

Bantuan Rp1,2 Triliun untuk Aceh–Sumut–Sumbar, Mentan Pastikan Distribusi Transparan

Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman secara tegas menampik tudingan penyelewengan bantuan untuk korban bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tidak main-main, ia sendiri yang akan menindak jika ditemukan perbuatan curang.

“Di saat kondisi kita susah begini, ada kena bencana, harusnya kita peduli dulu. Kalau ada yang salah, korupsi di pertanian, aku pastikan 1 x 24 jam saya pecat. Kalau dalam perjalanan ada yang main-main, kami yang melapor langsung ke penegak hukum agar dihukum seberat-beratnya,” kata Mentan Amran saat pelepasan bantuan Kementan Peduli di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Ia menjelaskan secara rinci bahwa kekeliruan yang sempat muncul dan diberitakan sebelumnya hanyalah kesalahan penulisan satuan.

“Begitu muncul beritanya, kami langsung cek di mana salahnya. Itu keliru dalam penulisan. Yang dikatakan 21.000 itu bukan kilogram tetapi 21.000 paket, satu paket 5 kilogram, dan ini bantuannya dalam bentuk barang,” kata Mentan Amran

Ia menekankan bahwa bantuan tersebut berbentuk barang logistik yang dikirimkan oleh mitra kerja Kementan.

“Bantuan Kementan Peduli pengiriman itu bentuk barang. Dan itu barang yang dikirim para pengusaha, pengusaha minyak goreng kirim minyak goreng, pengusaha mie kirim mie instan. Jadi dalam bentuk barang kami kirim, kami kawal,” terangnya.

Mentan Amran juga mengucapkan terima kasih kepada media yang sigap menginformasikan kekeliruan satuan sehingga klarifikasi dapat segera dilakukan.

"Saya apresiasi media. Kalau ada kesalahan, kami perbaiki. Tapi jangan dibawa ke arah fitnah. Ini masa bencana, kita fokus bantu saudara-saudara kita,” katanya.

Untuk diketahui, pemerintah bergerak cepat untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui Kementan Peduli, terhimpun bantuan senilai total Rp75,85 miliar yang disumbangkan oleh jajaran pegawai dan pejabat Kementan serta perusahaan mitra.

Selain Kementan Peduli, pemerintah juga menggelontorkan bantuan dengan total Rp1,249 triliun yang terdiri atas bantuan reguler Rp918 miliar dan bantuan nonreguler berdasarkan permintaan dari provinsi terdampak senilai Rp330 miliar.

(Red) 

Kolaborasi Kementan dan Mitra Strategis, Distribusi Bantuan Bencana di Aceh dan Sumatra Utara

Jakarta, Sigapnews.com, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melepas keberangkatan bantuan pangan "Kementan Peduli Bencana" untuk korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Dermaga Kolinlamil, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/12/2025). Mentan telah tiba pukul 05.35 WIB untuk memastikan 207 truk bantuan pangan yang akan dikirimkan dengan KRI Banda Aceh 593 menuju pelabuhan terdekat di wilayah terdampak.

Kapal ini akan menempuh rute ke Padang terlebih dahulu, kemudian bergerak menuju Sumatera Utara, dan selanjutnya berlabuh di Aceh untuk mendistribusikan bantuan ke titik-titik terdampak sesuai koordinasi BNPB dan pemerintah daerah. Sehari sebelumnya, bantuan darurat Kementan juga telah dikirim menggunakan pesawat Hercules dan langsung diterima BNPB di Aceh.

Mentan Amran menyampaikan bahwa seluruh bantuan telah disesuaikan dengan kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan. Bantuan mencakup pangan siap konsumsi seperti mi instan, sosis, susu, beras, air mineral, minyak goreng, hingga genset yang dibutuhkan akibat keterbatasan energi dan terisolasinya sejumlah wilayah.

“Kami mengecek langsung di lapangan apa kebutuhan masyarakat. Ternyata yang dibutuhkan adalah makanan siap saji, karena beras sudah cukup,” kata Mentan Amran, Jumat (5/12/2025)

Ia menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk gotong royong melalui program Kementan Peduli Bencana, hasil sinergi mitra strategis, dunia usaha, serta para pegawai Kementerian Pertanian. Seluruh bantuan dikawal secara ketat dari titik keberangkatan hingga diterima resmi oleh BNPB di daerah tujuan.

“Ini adalah bantuan yang diberikan oleh seluruh mitra strategis, pengusaha, dan pegawai Kementerian Pertanian. Kami bertanggung jawab sampai di tujuan. Jangan sampai ada yang disalahgunakan. Ini amanah,” tegasnya.

Selain pangan siap saji, Kementan juga mengirim air mineral dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang dilaporkan dari wilayah terdampak.

Hingga hari ini, total bantuan yang diberangkatkan mencapai 207 truk senilai Rp34,8 miliar, bagian dari total bantuan sebesar Rp75 miliar yang telah dihimpun. Penyaluran tambahan terus dilakukan mengikuti perkembangan situasi di lapangan.

“Total yang kita berangkatkan sekarang dengan kemarin 34,8 miliar. Tidak menutup kemungkinan ada lagi. Tadi pagi ada tambahan bantuan, kita kirim lagi terus menerus,” jelas Mentan Amran.

Selain bantuan yang dihimpun mitra dan pegawai, pemerintah juga mengirim 44 ribu ton beras dan 6 ribu ton minyak goreng sebagai dukungan tanggap darurat.

“Bantuan dari pemerintah langsung yaitu 44 ribu ton beras sudah kita kirim. Minyak goreng 6 ribu ton juga sudah kita kirim,” ujarnya.

Mentan Amran menegaskan bahwa percepatan distribusi menjadi prioritas utama. Setiap permintaan dari daerah langsung direspons tanpa menunggu proses administrasi panjang.

“Kemarin Wagup Aceh telepon minta minyak goreng dan beras. Hari itu juga kami langsung telepon Bulog dan Bapanas. Dua ribu kilo minyak goreng langsung dikeluarkan, suratnya menyusul. Di Lhokseumawe minta seratus ton, keluarkan dulu. Ini darurat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Kementan mengawal seluruh bantuan hingga selesai didistribusikan di daerah. 

“Supaya bantuan saudara-saudara kita ini sampai sesuai jumlah yang disampaikan. Ini tabungan akhirat, amanah. Kami kawal sampai naik kapal, sampai masuk ke BNPB, sampai berita acara diterima,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Mentan Amran kembali menekankan bahwa semua bantuan ini merupakan amanah dari masyarakat dan mitra.

“Ini tabungan akhiratnya saudara-saudara kita. Bantuan kami yakinkan tiba dengan jumlah seperti yang disampaikan semula, yaitu 75 miliar,” tegasnya.

Buka Urban Farming Fest 2025, Munafri Dorong Keterlibatan Anak Muda Dalam Pertanian Kota

Makassar, -  Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) turut berpartisipasi dalam Urban Farming Fest yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Makassar di kawasan Pantai Losari, Senin (3/11). 

Keikutsertaan ini menjadi bentuk dukungan BBPP Batangkaluku dalam mendorong pengembangan pertanian perkotaan sekaligus mengenalkan berbagai inovasi teknologi pertanian kepada masyarakat.

Pada kegiatan tersebut, BBPP Batangkaluku menampilkan satu stand pameran yang digunakan untuk memperkenalkan beragam inovasi pelatihan, di antaranya teknologi budidaya jamur tiram (Smart Kumbung Portable), sistem pertanian hidroponik yang dapat diterapkan di lingkungan urban, serta tanaman hortikultura yang dibudidayakan menggunakan lahan organik.

Seperti diketahui, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa penerapan teknologi berbasis kecerdasan buatan menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian nasional guna mewujudkan swasembada pangan.

"Dengan teknologi itu produktivitas naik, indeks pertanaman naik, kemudian biaya produksi turun. Karena menggunakan artificial intelligence. Menggunakan robotik dan seterusnya. Dan itu benar," ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti. Ia menjelaskan bahwa modernisasi pertanian melalui mekanisasi dan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) cerdas menjadi strategi utama. Selain itu, penguatan kelembagaan petani lewat konsolidasi lahan dan pembentukan korporasi petani juga menjadi fokus pemerintah.

"Pertanian ke depan harus menjadi sektor yang tangguh, modern, dan berdaya saing. Kunci keberhasilannya ada pada inovasi teknologi, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan SDM unggul,” ujarnya.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (3–4 November 2025) tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa cita-cita Menteri Pertanian adalah agar Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga dapat memberi makan negara lain.

Menurutnya, hal tersebut akan meningkatkan martabat bangsa di mata dunia, dan seluruh pihak harus mendukung upaya tersebut.

Tidak hanya itu, Munafri juga mendorong keterlibatan anak muda dalam pertanian kota dengan memanfaatkan teknologi modern dan ingin urban farming tak hanya jadi gerakan lingkungan, tapi juga peluang usaha baru.

“Kita ingin membuktikan bahwa dari lahan kecil pun, Makassar bisa mandiri dan berdaya secara pangan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BBPP Batangkaluku yang diwakili Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi, Yuli Nurnaningsih mengatakan bahwa pihaknya sangat menyambut baik kesempatan untuk hadir di Urban Farming Fest ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertanian perkotaan dengan lahan terbatas.

"Melalui stand pameran kami, masyarakat dapat melihat langsung bahwa teknologi dan metode budidaya dapat diterapkan tidak hanya di desa atau lahan luas, tapi juga di lingkungan kota yang lahan terbatas," ujar Yuli.

Partisipasi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat kota untuk memanfaatkan ruang terbatas secara produktif sekaligus memperkenalkan teknologi pertanian modern yang praktis dan ramah lingkungan.

(Yun) 

Kementan Latih 1.350 Anggota Brigade Pangan di Sidrap, Dorong Produktivitas Pertanian

 

Sidrap, Sigapnews.com, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya peningkatan produktivitas pertanian nasional melalui pembentukan dan pelatihan Brigade Pangan di berbagai daerah. Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Brigade Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh 1.350 peserta yang berasal dari 90 Brigade Pangan yang dibentuk pada tahun 2025 untuk mendukung program Oplah Nonrawa. Bimtek ini menjadi wadah penguatan kemampuan teknis, manajerial, dan kelembagaan bagi para pengelola Brigade Pangan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian modern di tingkat lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, Brigade Pangan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pertanian produktif dan berdaya saing tinggi.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak untuk menggerakkan pertanian kita menjadi lebih produktif dan modern. Dengan peningkatan indeks pertanaman, efisiensi alat dan mesin pertanian, serta semangat gotong royong petani muda, Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan dan menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan,” ujar Mentan Amran.

Senada dengan itu, Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menilai peningkatan kapasitas pengelola Brigade Pangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat SDM pertanian berbasis inovasi dan teknologi.

“Kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah peningkatan indeks pertanaman. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan para pengelola mampu mengoptimalkan sumber daya, teknologi, dan kelembagaan agar setiap hektare lahan dapat menghasilkan maksimal,” kata Idha.

Acara penutupan Bimtek yang dilaksanakan oleh Polbangtan Gowa bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku turut dihadiri Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif. Dalam sambutannya, ia menyampaikan dukungan penuh terhadap gerakan Brigade Pangan.

Menurutnya, modernisasi pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

“Pemerintah telah menurunkan harga pupuk, menyediakan benih, dan melengkapi kebutuhan alsintan. Tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk tidak memaksimalkan potensi lahan pertanian. Dengan semangat Brigade Pangan, kita targetkan produksi gabah di Sidrap mencapai 1 juta ton,” tegas Syaharuddin.

Bupati juga berharap seluruh pengelola Brigade Pangan dapat menjadi teladan di tingkat desa dan kecamatan dalam menerapkan sistem pertanian modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani selaku Penanggung Jawab Swasembada Brigade Pangan Kabupaten Sidrap, menekankan pentingnya komitmen dalam menjalankan peran sebagai penggerak pertanian.

“Pengelola Brigade Pangan harus berkomitmen meningkatkan indeks pertanaman dari satu atau dua kali menjadi tiga kali tanam per tahun, serta meningkatkan profitabilitas usaha tani. Targetnya, pendapatan pengelola bisa mencapai minimal Rp10 juta per bulan,” jelas Jamaluddin.

Ia menambahkan, keberhasilan Brigade Pangan tidak hanya diukur dari peningkatan hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani mengelola lahan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui program ini, Kementerian Pertanian berharap tercipta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, penyuluh, dan Brigade Pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong swasembada beras secara berkelanjutan.

(Red)