-->

Kamis, 10 Juli 2025

BPDP dan Kementan Dorong Kelembagaan Tani Sawit yang Kuat dan Mandiri


Palu, Sigapnews.com, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, meningkatkan pengetahuan manajemen warga Pasangkayu melalui kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Tahun 2025.

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peran penting dan strategis dalam sistem produksi kelapa sawit. Pengelolaan kebun rakyat membutuhkan tata kelola kelembagaan yang baik, ditopang oleh SDM yang kompeten dan terlatih. Pelatihan ini digelar di salah satu hotel di Kota Palu, Selasa (8/7/2025).

Pelatihan berlangsung selama sepuluh hari, mulai tanggal 7 hingga 16 Juli 2025, bertempat di Hotel Aston Palu. Sebanyak 59 peserta yang berasal dari berbagai kelembagaan pekebun di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, mengikuti kegiatan ini.

Mereka terdiri dari pengurus kelompok tani, gabungan kelompok tani, hingga koperasi pekebun yang selama ini menjadi motor penggerak sektor pertanian sawit di daerah tersebut.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan  aspek pertumbuhan produksi, ekspor, dan keberlanjutan sawit.

“Indonesia butuh program pembangunan yang berkelanjutan, tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan produksi sawit dalam negeri, hal ini dibutuhkan juga untuk mendorong akselerasi baik pada aspek hilirisasi maupun tata kelola sawit secara berkelanjutan.” Tegas Menteri Pertanian Amran.

Kepala BPPSDMP Kementan, Idha Widi Arsanti, juga menyampaikan bahwa bagian dari strategi pembangunan pertanian berbasis SDM adalah hal penting dalam peningkatan ilmu pengetahuan.

“Pembangunan pertanian berkelanjutan membutuhkan SDM yang unggul. Penguatan kapasitas kelembagaan adalah cara untuk mendorong petani lebih mandiri, berdaya, dan mampu mengelola usahanya secara profesional,” ujar Idha Widi Arsanti.

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, yang membuka kegiatan ini pada Selasa (8/7/2025) menyampaikan, pelatihan ini menjadi bukti perhatian nyata pemerintah pusat terhadap penguatan sektor sawit, terutama dari aspek kelembagaan.

Ia menyebut, kelembagaan merupakan fondasi penting bagi petani untuk memiliki daya tawar yang lebih baik, terutama dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan mitra maupun menghadapi fluktuasi harga komoditas di pasar.

Menurut Jamaluddin, selama ini banyak petani yang bergerak secara individu sehingga kurang memiliki posisi tawar dalam negosiasi. Ketika petani terorganisir dalam kelembagaan yang kuat dan memiliki kesepakatan kerja yang jelas melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Memorandum of Understanding (MoU), maka hak dan kewajiban dapat terpenuhi secara seimbang.

Ia juga menyoroti pentingnya aspek manajerial dan kepemimpinan dalam kelembagaan tani. Oleh karena itu, pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman teknis, tetapi juga membekali peserta dengan pengetahuan tentang kemitraan usaha, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta kepemimpinan yang efektif di tingkat kelompok.

Menariknya, pelatihan tahun ini diikuti oleh banyak peserta muda dari generasi milenial. Jamaluddin melihat hal ini sebagai sinyal positif bahwa regenerasi di sektor pertanian mulai berjalan.

Ia pun berharap Pasangkayu ke depan semakin dikenal sebagai wilayah dengan kelembagaan petani sawit yang solid dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus adalah tingginya partisipasi perempuan dalam pelatihan ini.

Jamaluddin menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan kaum perempuan, terutama dalam peran-peran penting seperti pengelolaan keuangan kelembagaan.

Dengan gaya berseloroh, ia mengatakan bahwa jika ingin keuangan kelompok aman, serahkan saja kepada ibu-ibu petani yang dikenal lebih teliti.

Sementara itu, Ketua Panitia, Yuli Nurnaningsih menjelaskan, pelatihan ini dirancang dengan pendekatan seimbang antara teori dan praktik.

Sekitar 30 hingga 40 persen materi disampaikan dalam bentuk teori di kelas, sementara 60 hingga 70 persen sisanya berupa praktik lapangan, termasuk simulasi identifikasi kelembagaan dan praktik kerja lapangan (PKL) di Kelompok Tani Jaya Mandiri, Pasangkayu.

Materi yang diberikan mencakup dua kelompok utama, yakni materi inti yang berkaitan langsung dengan peningkatan kompetensi kerja, serta materi penunjang untuk memperkaya pemahaman peserta.

Selama pelatihan, para peserta juga akan mendapatkan pendampingan dari narasumber yang berasal dari Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Widyaiswara BBPP Batangkaluku sendiri.

Evaluasi terhadap peserta dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Di akhir pelatihan, peserta akan melalui penilaian komprehensif yang menjadi bagian dari indikator kelulusan.

Dengan pelatihan ini, BBPP Batangkaluku berharap lahirnya petani-petani sawit yang tidak hanya tangguh secara teknis, tetapi juga memiliki visi kelembagaan dan keberlanjutan usaha tani yang kuat.

Pemerintah berharap kegiatan ini menjadi pemicu perubahan positif dalam tata kelola pertanian sawit di Pasangkayu, serta menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

(Red)

Selasa, 08 Juli 2025

Sinergi Petani dan Pemerintah di Rembug KTNA, Saatnya Anak Muda Bertani


Gowa, Sigapnews.com, Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku memfasilitasi pelaksanaan Rembug Madya Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilangsungkan di Aula Syekh Yusuf BBPP Batangkaluku, Selasa-Rabu (7-8 Juli 2025).

Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk menyatukan visi para petani dan nelayan dalam mendukung swasembada pangan nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam pernyataannya kembali menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

“Perlunya sinergi untuk pembangunan pertanian. Tanpa Anda sekalian, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kita harus kuat bersama dan menjadi lumbung pangan dunia,” tegasnya.

Senada dengan Mentan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti, menyebut penguatan kelembagaan dan inovasi teknologi sebagai kunci transformasi sektor pertanian.

“Pertanian ke depan harus tangguh, modern, dan berdaya saing,” katanya.

Rembug Madya KTNA tahun ini mengusung tema “Penguatan Kelembagaan KTNA Menuju Kemandirian Petani dan Nelayan” dan diikuti oleh 65 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel.

Ketua KTNA Sulsel, Muhammad Yunus, mengajak seluruh pengurus dan pembina KTNA untuk aktif membangun koordinasi dan berbagi pengetahuan ke daerah-daerah lain.

“Mari berkolaborasi dan saling menyebarkan informasi yang bermanfaat,” ajaknya.

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, menambahkan bahwa KTNA memiliki posisi strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Ia juga mendorong keterlibatan generasi muda melalui program Brigade Pangan.

“Kami ingin anak muda tertarik bertani. Pemerintah siap fasilitasi,” ungkap Jamaluddin.

Dengan adanya kegiatan ini, KTNA Sulsel diharapkan semakin solid dalam memperkuat kelembagaan petani serta menjadi motor penggerak pembangunan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan.

(Red)

Kamis, 03 Juli 2025

Mencari Jalan Keluar dari Serapan Pupuk yang Lesu, Langkah Serius Pemerintah Soppeng Bangun Kolaborasi Baru


Soppeng, Sigapnews.com, Di tengah langit yang mendung dan semangat yang tak surut, para pemangku kepentingan di Kabupaten Soppeng berkumpul dalam satu ruang yang penuh harap. Kamis (3/7/2025).

Rapat Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Semester I Tahun 2025 bukan hanya menjadi ajang membaca data, tetapi juga menjadi momen refleksi atas kenyataan yang belum menggembirakan, serapan pupuk bersubsidi masih jauh dari harapan.

Angka-angka bicara sendiri, Urea baru terserap 32%, NPK 22%, NPK FH hanya 8,83%, dan pupuk organik stagnan di angka 6,18%.

Data ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan tantangan yang dihadapi petani, birokrasi, hingga ekosistem distribusi.

Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, Alia Warjuni, S.TP., M.Si., memaparkan kebijakan baru yang dibawa oleh Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025.

Perubahan mendasar mulai dari penambahan jenis pupuk seperti ZA dan SP-36, hingga masuknya komoditas baru seperti ubi kayu sebagai penerima manfaat, menjadi sorotan utama.

Bahkan sektor perikanan kini turut menjadi bagian dari penerima subsidi, langkah progresif yang menandai perluasan cakupan pupuk bersubsidi.

Tak hanya itu, skema distribusi pun mengalami perubahan signifikan. Sistem konvensional yang selama ini menjadi andalan mulai digantikan oleh pendekatan berbasis Penyalur Usaha Dagang (PUD) dan Penyalur Pertanian Tingkat Satuan (PPTS), menuntut adaptasi cepat dari semua pihak yang terlibat.

Di tengah perbincangan yang semakin mendalam, suara tegas Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menggemakan komitmen daerah dalam memperbaiki situasi.

Ia menginstruksikan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) untuk memperketat pengawasan serta tidak ragu menindak tegas segala bentuk pelanggaran.

Kepada dinas terkait, ia menitipkan amanah untuk terus menyemangati petani dan mengawal sosialisasi regulasi baru dengan pendekatan yang membumi.

Dari pihak PT Pupuk Indonesia, Wisnu Ramadhani, pimpinan wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Maluku, dan Papua, menegaskan pentingnya soliditas.

Distribusi yang efektif tak bisa berjalan sendiri. Ia menekankan pentingnya sinergi antara distributor, pengecer, penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan pemerintah daerah.

Dalam nada ajakan, ia juga mengimbau para penyuluh untuk mencatat dan melaporkan petani yang sudah tidak aktif atau berpindah domisili, agar distribusi tepat sasaran.

Rapat yang dihadiri berbagai elemen penting, mulai dari kepala SKPD, Camat, Penyuluh Pertanian, Ketua KTNA, Distributor, Pengecer, hingga kelompok tani, ditutup dengan diskusi interaktif yang hangat.

Berbagai gagasan mengalir, dari strategi edukasi di lapangan hingga penguatan peran penyuluh dalam menjembatani petani dan kebijakan.

Dari ruang rapat itu, Soppeng seolah mengirim pesan bahwa kendala bukan akhir dari cerita.

Justru menjadi pemicu untuk membangun kembali, dengan kolaborasi yang lebih kuat dan komitmen yang diperbarui.

(YUN)

Senin, 30 Juni 2025

Kebijakan Baru 2025, Penyuluh Desa Resmi Jadi ASN Pemerintah Pusat


Jakarta, Sigapnews.com, Puncak peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-53 Tahun 2025 menjadi momentum penting pengakuan terhadap peran strategis Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam menopang transformasi sektor pertanian dan mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi dedikasi para penyuluh dan Babinsa yang terus mendampingi petani di lapangan.

Ia menegaskan, HKP tahun ini menjadi momentum penguatan peran penyuluh sebagai pengawas langsung program pertanian dari proses tanam, distribusi pupuk dan alsintan, hingga adopsi benih unggul dan teknologi pertanian modern.

“PPL dan Babinsa adalah mata dan telinga Pak Presiden untuk mengawasi pertanian. Semua penyimpangan di lapangan harap segera dilaporkan. Kalau ada harga pupuk di atas HET, laporkan, pasti kita tindak!” tegas Mentan Amran dalam peringatan HKP ke-53 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Mentan Amran menambahkan, kios atau distributor yang menjual pupuk di atas HET akan langsung dikunci dan tidak lagi diperkenankan menyalurkan pupuk bersubsidi.

Untuk itu, penyuluh dan Babinsa diminta aktif melaporkan pelanggaran secara rutin sebagai bagian dari pengawasan terpadu.

Hal ini ditegaskan juga oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, yang menyatakan bahwa penguatan peran penyuluh merupakan bagian dari langkah serius pemerintah dalam mereformasi sistem penyuluhan, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 termasuk pengalihan status ASN penyuluh dari pemerintah daerah ke pusat.

“Selama masa transisi ini, seluruh proses sedang kita siapkan. Mulai tahun 2026, seluruh penyuluh resmi menjadi pegawai pusat. Dengan status ini, penyuluh dapat diberdayakan lebih optimal untuk mendampingi petani dan mempercepat swasembada pangan,” ujarnya.

Dari total 38.000 penyuluh yang ada saat ini, sebanyak 34.000 telah diseleksi dan akan ditarik ke pusat. Penarikan ini bersifat mandatori, yang berarti otomatis menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meski status berubah, para penyuluh tetap bekerja di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di daerah masing-masing.

“Percepatan swasembada pangan juga harus diiringi peningkatan produktivitas petani. Penyuluh berperan penting dalam mendampingi petani meningkatkan indeks pertanaman, penggunaan varietas unggul, dan penerapan teknologi pertanian modern,” tambahnya.

Idha Widi juga menjelaskan bahwa saat ini Brigade Pangan telah menjadi motor transformasi pertanian di berbagai wilayah. Sejak awal 2025, brigade telah menerima bantuan alsintan dan pelatihan intensif. Banyak di antaranya kini telah mampu mengelola lahan dan mengoperasikan alat mesin pertanian secara mandiri.

“Brigade Pangan adalah titik balik transformasi pertanian dari tradisional menjadi modern. Mereka dibekali teknologi, benih unggul, dan pelatihan pengelolaan usaha tani. Tapi bantuan dari pemerintah hanya diberikan sekali, selanjutnya Brigade Pangan harus mandiri dan mampu menyusun rencana usaha sendiri,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada PPL yang berprestasi, Mentan Amran menyerahkan secara simbolis 10 unit sepeda motor kepada penyuluh terbaik. Penghargaan diberikan berdasarkan indikator kinerja seperti pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT), pengawalan harga gabah dan jagung, serta keterlibatan dalam program Brigade Pangan.

Selain itu, Kementan juga meluncurkan dua inisiatif strategis yang didampingi langsung oleh penyuluh, yaitu penetapan 1.000 gapoktan sebagai titik serah pupuk bersubsidi, serta penguatan Brigade Pangan dan Koperasi Pertanian Modern sebagai penyalur BBM Alsintan.

Mengusung tema “Transformasi Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Mendukung Swasembada Pangan Nasional”, peringatan HKP ke-53 ini dihadiri oleh lebih dari 3.000 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pejabat pemerintah, penyuluh pertanian, gapoktan, Brigade Pangan, TNI/Polri, akademisi, mahasiswa, dan mitra pelaku usaha pertanian dari seluruh Indonesia.

(Red/*)

Minggu, 22 Juni 2025

Strategi Ketahanan Pangan: Kementan Bentuk Brigade Pangan di Mahalona


Luwu Timur, Sigapnews.com, Komitmen Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat ketahanan pangan nasional kembali ditunjukkan melalui pembentukan Brigade Pangan di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Jumat (20/6/2025).

Program ini menjadi bagian dari strategi besar yang digerakkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) bersama Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku sebagai penanggung jawab wilayah swasembada pangan di Luwu Timur.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya membangun ketahanan pangan dari desa, melalui gerakan yang melibatkan seluruh elemen pertanian.

“Brigade Pangan adalah wujud nyata gerakan kolektif. Pemerintah hadir tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga penggerak—mulai dari teknologi, pembiayaan, hingga perluasan areal tanam,” tegasnya.

Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran penyuluh pertanian dan kelembagaan petani.

“PPL, petani, dan aparat desa adalah ujung tombak. Jika mereka kuat, maka ketahanan pangan juga akan kokoh,” ujarnya.

Pembentukan Brigade Pangan ini turut dirangkaikan dengan program cetak sawah dan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) sebagai solusi peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, Kepala Dinas Pertanian Luwu Timur Amrullah Rasyid, Kepala Desa Mahalona, para PPL, petani lokal, serta perwakilan DPRD Luwu Timur yang menunjukkan dukungan politik terhadap agenda ketahanan pangan daerah.

Dalam kesempatan itu, para tamu juga melakukan peninjauan lapangan ke lokasi cetak sawah dan berdialog langsung dengan petani penerima manfaat.

Salah satu petani yang hadir mengungkapkan harapannya, “Kami siap mendukung. Dengan adanya Brigade Pangan, lahan kami bisa lebih produktif dan swasembada bukan lagi sekadar wacana.”

Langkah ini menjadi bentuk sinergi nyata antara pemerintah pusat, daerah, dan petani, dengan harapan melahirkan kemandirian pangan berbasis wilayah yang kuat dan berkelanjutan.

(Red)

Senin, 16 Juni 2025

Polsek Barombong Gelar Panen Raya Jagung Serentak di Moncobalang, Wujud Sinergi Polri dan Masyarakat Dukung Ketahanan Pangan


Gowa, Sigapnews.com – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional kembali diwujudkan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Barombong melalui pelaksanaan Panen Raya Jagung Serentak yang digelar di lahan binaan Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, pada Senin (16/6/2025).

Kegiatan panen yang dimulai sejak pukul 09.00 WITA ini turut dihadiri oleh Kapolsek Barombong, IPTU Chaidir, S.H., M.H., bersama jajaran Bhabinkamtibmas, perangkat Desa Moncobalang, penyuluh pertanian, serta masyarakat setempat. Kehadiran seluruh elemen ini mencerminkan sinergi nyata dalam mendukung pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, IPTU Chaidir menyampaikan bahwa kegiatan panen raya ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya dalam fungsi pengamanan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan.

“Kami memahami bahwa ketahanan pangan merupakan pondasi penting dalam stabilitas nasional. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri dapat menjadi bagian dari solusi, khususnya dalam mendukung produktivitas petani dan memperkuat ekonomi lokal,” ungkapnya.

Jagung dipilih sebagai komoditas utama karena dinilai memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta potensi pasar yang menjanjikan. Keberhasilan panen di Moncobalang diharapkan mampu mendorong semangat petani untuk terus mengembangkan usaha tani yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Lebih dari sekadar agenda panen, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara aparat kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat tani. Nuansa kebersamaan dan gotong royong tampak menyatu di setiap sudut sawah, menjadi gambaran konkret dari desa yang tangguh dan mandiri secara pangan.

IPTU Chaidir juga menegaskan harapannya agar model kolaboratif seperti ini dapat direplikasi di wilayah lain, terutama dalam mendukung program ketahanan pangan lokal yang menjadi prioritas pembangunan daerah.

“Kami berharap kegiatan seperti ini menjadi contoh bahwa kolaborasi antara Polri dan masyarakat mampu membawa dampak positif yang berkelanjutan,” tutupnya.

(Red)

Kamis, 12 Juni 2025

Gerak Cepat Kementan Bersama Stakeholder Tanggulangi Serangan Hama Penggerak di Lutim


Luwu Timur, Sigapnews.com, Dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional serta mengantisipasi potensi kerugian produksi di tingkat petani, Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku melaksanakan aksi cepat pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Rabu (12/6/2025).

Langkah cepat ini diambil sebagai respons terhadap laporan dari penyuluh pertanian dan kelompok tani terkait gejala serangan hama penggerek batang pada tanaman padi muda.

Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) menginisiasi sinergi lintas sektor dalam mendeteksi secara dini serta melakukan pengendalian terpadu terhadap hama tersebut.

Menteri Pertanian, Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP, menekankan pentingnya kecepatan dan responsivitas seluruh jajaran Kementan dan pemerintah daerah dalam menghadapi gangguan pertanian.

“Kita tidak boleh lengah terhadap serangan hama. Semua lini harus responsif dan hadir untuk petani. Kita ingin petani sejahtera, produksi tetap maksimal, dan pangan nasional terjaga,” tegas Menteri Andi Amran.

Senada dengan itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Ir. Idha Widi Arsanti, M.Sc, menyoroti pentingnya peran penyuluh dalam pengendalian OPT secara berkelanjutan.

“Penyuluh adalah ujung tombak di lapangan. Mereka harus diperkuat melalui pelatihan dan pendampingan yang aplikatif.

"Kolaborasi antara penyuluh dan kelompok tani sangat vital dalam menjaga ketahanan petani menghadapi tantangan OPT,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan kunjungan lapangan ke area pertanian terdampak, di mana tim teknis melakukan identifikasi awal gejala serangan serta memberikan edukasi kepada petani terkait siklus hidup hama penggerek batang dan strategi pengendalian ramah lingkungan.

Tim juga melakukan pendataan lahan terdampak untuk memastikan pengendalian berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani; Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur, Amrullah Rasyid; Komandan Kodim 1403/Palopo, Letkol Inf. Windra Sukma Prihantoro; jajaran penyuluh pertanian; serta ketua dan anggota kelompok tani setempat. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan soliditas dan komitmen bersama dalam menghadirkan solusi nyata di lapangan.

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, menegaskan bahwa peran balai pelatihan bukan hanya sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga sebagai penggerak teknis di lapangan.

“Kami hadir untuk merespons kebutuhan petani. Balai pelatihan harus berperan aktif dan terhubung dengan persoalan aktual. Ini bukti bahwa negara hadir mendampingi petani,” ujarnya.

Setelah observasi lapangan, kegiatan dilanjutkan dengan dialog dan diskusi interaktif bersama penyuluh dan kelompok tani di Kantor Desa Lumbewe.

Diskusi ini membahas strategi pengendalian terpadu, pentingnya monitoring berkala, serta sinergi antara petani, penyuluh, dan kelembagaan pertanian.

Melalui gerakan cepat ini, Kementerian Pertanian berharap serangan hama penggerek batang dapat ditekan sejak dini, sehingga produktivitas petani tetap terjaga.

Kegiatan ini juga memperkuat komitmen bersama untuk melindungi dan mengembangkan sektor pertanian sebagai pilar ketahanan pangan nasional.

(Red/*) 

Kamis, 05 Juni 2025

Dari Bengkayang untuk Indonesia, Presiden dan Mentan Hadiri Panen Raya Jagung Nasional



Bengkayang,- Didampingi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin langsung kegiatan Panen Raya Jagung Serentak yang merupakan bagian dari program peningkatan produktivitas pertanian nasional di kuartal II tahun 2025. 

Presiden Prabowo  menyampaikan rasa syukur dan optimisme atas kemajuan pesat produksi pangan nasional, termasuk jagung yang produksinya meningkat hampir 50 persen di kuartal pertama 2025.

“Hari ini saya merasa bahagia. Kita sudah melihat tanda-tanda keberhasilan dalam produksi pangan, dan kita tidak boleh cepat puas. Tapi kita juga harus objektif, bahwa hasil nyata telah kita capai. Ini bukan keberhasilan yang jatuh dari langit, tapi hasil dari kerja keras, inisiatif, dan hati yang bersih,” ujar Presiden Prabowo pada acara panen raya jagung serentak dikuartal II tahun 2025, Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (5/6/25).

Panen jagung yang berlangsung di berbagai wilayah diantaranya Jawa Timur, Bengkulu, Sulawesi Selatan dan daerah lainnya merupakan hasil kerja keras lintas sektor, termasuk dukungan strategis dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kepolisian Republik Indonesia di bawah pimpinan Kapolri. Keterlibatan aktif institusi-institusi negara dalam pembangunan pangan disebut Presiden sebagai bagian dari kesadaran kolektif untuk menjadikan Indonesia semakin mandiri.

Presiden menyoroti kemajuan signifikan yang diraih Indonesia dalam bidang produksi pangan, khususnya beras dan jagung. Ia menyebutkan, dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia berhasil menunjukkan kinerja positif bahkan saat banyak negara lain tengah mengalami krisis pangan, terutama beras.

“Beberapa saat yang lalu, kita melihat keberhasilan kita di bidang pertanian, khususnya, terutamanya di bidang produksi beras. Di saat banyak negara yang sekarang ini kesulitan beras, bukan kita membanggakan diri. Kita jangan jadi bangsa yang sombong,” imbuhnya.

Presiden Prabowo menyampaikan optimisme tinggi bahwa pada tahun 2026, Indonesia tidak lagi perlu mengimpor jagung. Dengan produktivitas yang terus meningkat dari rata-rata 4 ton per hektar kini mencapai 6 hingga 8 ton per hektar, artinya Indonesia semakin dekat menuju kemandirian jagung nasional.

“Saya diberi jaminan oleh Menteri Pertanian dan Kapolri bahwa tahun depan, kita tidak lagi impor jagung. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal harga diri dan kemerdekaan bangsa,”kata Presiden Prabowo. 

Presiden Prabowo juga menyebut bahwa keberhasilan ini turut ditopang oleh pemanfaatan benih unggul hasil dalam negeri serta penggunaan pupuk organik yang semakin meluas di kalangan petani. Hal ini dinilai sebagai indikator kuat bahwa Indonesia tidak hanya sedang mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas dalam sektor pertanian.

“Benihnya juga benih kita, varietas yang bagus. Pupuknya juga banyak yang organik. Jadi kita sangat bahagia, sangat optimis,” tegasnya.

Presiden menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang berkontribusi besar dalam upaya percepatan ketahanan pangan nasional.
“Terima kasih Kapolri, Menteri Pertanian, Gubernur, Menteri Perdagangan, Panglima TNI kerja sama semua unsur. Ini sangat membahagiakan,” ucap Presiden.

Lebih jauh, Presiden Prabowo menegaskan bahwa target Indonesia bukan hanya sebatas swasembada pangan, melainkan menjadi pemain global dalam menjawab krisis pangan dunia. “Cita-cita kita tidak sekedar hanya swasembada pangan. Saya sangat yakin kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Kita bisa menjadi solusi bagi masalah banyak negara lain yang sedang dilanda kelaparan dan kekeringan,”ujar Presiden

Bersamaan, Mentan Amran yang turut mendampingi Presiden mengatakan Kementan berkomitmen kuat Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mendorong peningkatan produksi jagung nasional salah satunya melalui sinergi strategis dengan Polri. 

“Ini kerja kolaboratif yang luar biasa. Kapolri, Pak Irwasum, Pak Prof. Deddy, Pak Mendag—semua ikut menggerakkan. Ini mimpi besar dari Bapak Presiden yang sedang dijalankan,”kata Mentan.

Tidak hanya jagung, Mentan juga menyampaikan bahwa stok beras nasional saat ini tinggi mencapai 4 juta ton, tertinggi dalam 50 tahun terakhir sebuah pencapaian yang membanggakan dan mencerminkan kekuatan cadangan pangan nasional.

“Kita akan terus dorong komoditas pangan kita untuk terus meningkat . InsyaAllah, saat ini beras kita aman, jagung juga, kita juga sedang Dorong komoditas lain seperti Kelapa, kakao. Pangan kita aman dan tentu petani makin sejahtera,” tukas Mentan Amran.

(Red) 
© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved