Dinilai Berhasil Perkuat Program Ketahanan Pangan Nasional, Wamentan Raih Penghargaan Bintang Mahaputra Pratama

Jakarta, Sigapnews.com, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono resmi menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Pratama langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam sebuah upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas jasa luar biasa Wamentan Sudaryono dalam sektor pertanian nasional. 

Selama menjabat sebagai Wamentan, ia dinilai berhasil memperkuat program ketahanan pangan nasional, memperluas akses petani terhadap pupuk dan sarana produksi, serta mendorong berbagai kebijakan yang berpihak kepada petani.

Wamentan Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar ini menyampaikan rasa syukur yang mendalam. Ia memaknai penghargaan tersebut sebagai penyemangat untuk terus memajukan sektor pertanian di Indonesia.

“Saya lahir dari keluarga petani. Penghargaan ini saya persembahkan untuk para petani Indonesia yang tidak pernah berhenti bekerja keras memberi makan bangsa,” kata Wamentan Sudaryono usai menghadiri Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025) siang.

Ia menilai anugerah yang diterima sebagai semangat baru untuk melangkah lebih kokoh dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera melalui sektor pertanian.

Pria lulusan National Defence Academy (NDA) Of Japan ini juga menegaskan akan terus memperkuat kerja nyata di lapangan melalui program prioritas pangan strategis, modernisasi pertanian, hingga pengembangan petani muda.

“Ini tidak hanya penghargaan semata. Tapi pendorong bagi kami untuk terus melakukan upaya terbaik untuk mencapai swasembada pangan dan menyejahterakan petani,” pungkasnya.

(Yun/*) 

Kolaborasi ASN dan Kementan, Kunci Ketahanan Pangan Nasional

Gowa, Sigapnews.com,- Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melanjutkan kunjungan kerjanya ke Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Jum'at (22/08/2025). 

Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup BBPP Batangkaluku dalam rangka memperkuat peran strategis mereka dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Seperti diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Indonesia berada dalam kondisi terbaik dalam hal ketahanan pangan selama dua dekade terakhir. Dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pertanian terbukti membawa hasil nyata.

"Sekarang ini petani bahagia, produksi meningkat, ketahanan pangan kita kuat, stok kita tertinggi selama 20 tahun, produksi kita tertinggi selama 7 tahun, dan itu kata BPS, kata Bulog,” kata Mentan Amran.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti menegaskan bahwa ketahanan dan swasembada pangan tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri, melainkan melalui kolaborasi lintas pihak. 

“Mewujudkan swasembada pangan ini tidak bisa sendirian, kita harus terus bergandengan tangan dengan semua pihak," ujarnya.

Hal senada disampaikan Nurul Qomariyah, Plt. Sekretaris BPPSDMP. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa semua pihak wajib berkolaborasi dalam rangka mencapai swasembada pangan.

"Dengan kolaborasi, beberapa hal yang tidak berada di bawah wewenang Kementan, dapat dilakukan oleh Kementerian lain yang berada dalam kolaborasi," terangnya.

Lanjut Nurul Qomariyah, setiap ASN wajib menerapkan core values ASN dalam setiap aspek kegiatan terlebih dalam mewujudkan swasembada pangan.

Selain itu, Ia menginstruksikan kepada seluruh ASN BBPP Batangkaluku agar wajib mengetahui output dari amanah Menteri Pertanian kepada BPPSDMP yaitu Brigade Pangan.

"BPPSDMP saat ini mempunyai tanggung jawab terhadap penumbuhan dan pendampingan Brigade Pangan. Jadi swasembada pangan sangat diperhatikan mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi termasuk regenerasi petani dan penyuluh," terangnya.

Tidak hanya core values ASN, Nurul Qomariyah juga memberikan informasi terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Disiplin Pegawai, larangan Judi Online, Pengembangan Karir dan Tugas Belajar.

Melalui pembinaan ini, ASN BBPP Batangkaluku diharapkan mampu menjadi motor penggerak yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, visi Kementerian Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan dapat berjalan seiring dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian.

(Red/Yun) 

Manager Brigade Pangan Rembuk Pemuda Tani Gowa Bangga Dapat Energi Baru dari Kementan

Soppeng, Sigapnews.com,- Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Nurul Qomariyah melakukan kunjungan kerja ke Brigade Pangan Rembuk Pemuda Tani Kabupaten Gowa, Kamis (21/08/2025). 

Kunjungan bertujuan untuk memperkuat peran pemuda tani dalam mendukung ketahanan pangan serta mendorong pengembangan kapasitas sumber daya manusia pertanian di tingkat daerah.

Seperti diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak generasi muda untuk berkontribusi di sektor pertanian guna mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan Indonesia dan pentingnya peran anak muda dalam kebangkitan pertanian nasional.

Terpisah, Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, mengatakan petani-petani yang ada saat ini sudah semakin tua, sedangkan kebutuhan pangan tidak semakin sedikit.

“Itulah pentingnya mendorong regenerasi petani, yang tentunya akan menyokong ketahanan pangan,” kata Santi.

Dalam kunjungan tersebut, Nurul  menyampaikan apresiasi terhadap semangat dan komitmen para pemuda tani yang tergabung dalam Brigade Pangan.

Menurutnya, keberadaan Brigade Pangan menjadi salah satu motor penggerak regenerasi petani. Selain itu, ia mengapresiasi dan bangga dengan motivasi pengelola brigade yang mau terlibat dengan pertanian meski latar belakang pendidikannya bukan pertanian.

"Mereka merasakan bahwa pertanian benar-benar memberikan prospek yang nyata untuk dilakukan oleh petani milenial saat ini," jelas Nurul.

Kegiatan dilanjutkan dengan dialog bersama pengelola brigade pangan dan penyuluh pertanian serta menyaksikan proses pertanaman, dan meninjau lokasi persemaian sistem dapog.

"Saya berharap, kegiatan yang dilakukan oleh brigade pangan bisa memotivasi petani milenial di sekitar kabupaten Gowa dan pertanian yang telah dilakukan dapat menunjang percepatan swasembada pangan," harap Nurul.

Erwin, Manajer Brigade Pangan Rembuk Pemuda Tani Kabupaten Gowa, menyampaikan bahwa kehadiran Plt. Sekretaris BPPSDMP menjadi energi baru bagi pengelola brigade pangan untuk terus bergerak maju. 

Ia menuturkan bahwa dukungan pemerintah pusat melalui BPPSDMP sangat berarti, terutama dalam memberikan motivasi, pembinaan, dan akses informasi.

“Kami merasa bangga mendapatkan perhatian langsung dari Kementerian Pertanian. Kehadiran ini semakin meneguhkan keyakinan kami bahwa generasi muda bisa menjadi ujung tombak pembangunan pertanian di daerah. Kami ingin menunjukkan bahwa bertani itu tidak kalah menjanjikan dibanding profesi lainnya,” ungkap Erwin.

(Red/Yun) 

Mas Dar dan Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Ekspor Pertanian Indonesia

Temanggung, Sigapnews.com, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono resmi melepas ekspor komoditas pertanian senilai Rp1,335 miliar pada rangkaian kegiatan Pekan Agro Digital dan Inovasi (PADI) 2025. Ia menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk mendukung ekspor melalui fasilitas akses pasar, pelatihan, dan lainnya.

“Kita ingin menempatkan komoditas hortikultura, perkebunan, dan pertanian Indonesia menjadi juara dunia. Jawa Tengah selain tanahnya subur, rakyatnya telaten dan rajin. Tinggal kita pemerintah memfasilitasi pelatihan, akses pasar, dan fasilitas lainnya,” kata Wamentan Sudaryono dalam kegiatan PADI yang dilaksanakan di Agro Center Soropadan, Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025).

Wamentan Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar juga mengapresiasi kerja keras, jejaring, inovasi, dan upaya petani milenial Jawa Tengah yang telah melakukan ekspor. Tercatat ekspor pada PADI senilai total Rp1,335 miliar yang terdiri dari ekspor 70 ton ubi madu senilai Rp840 juta, ekspor 1,5 ton gula semut ke Malaysia senilai Rp375 juta, dan ekspor 1 ton sayuran organik ke Singapura dengan nilai Rp120 juta.

Mas Dar menekankan bahwa pemerintah akan terus memfasilitasi program pelatihan dan pemberdayaan petani milenial untuk dapat mengangkat komoditas pertanian ke kancah global. Sebab, ekspor pertanian bukan hanya soal pengiriman produk, tetapi juga peningkatan nilai tambah devisa dan kesejahteraan petani.

“Pak Bupati, perjuangkan tempat ini ya. Harus diperbaiki, dibagusin, supaya optimal. Nanti bisa difasilitasi juga lahan, bisa dari Perhutani atau PTPN, di mana lahan yang bisa ditanami kentang dan lain-lain untuk ekspor. Nanti saya bantu,” terangnya.

Untuk itu, ia mendorong petani untuk berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas. Tidak hanya itu, Wamentan Sudaryono juga menggerakkan petani untuk memanfaatkan teknologi untuk mendukung budi daya.

”Maka saya ingin kita semua nanti berpartisipasi. Saya minta Ketua Petani Milenial dan pasukannya bertemu saya. Nanti kita petakan, sentra ekspor di mana, produksinya apa, dan sebagainya. Harus dipetakan. Dan sekarang kita bisa gunakan teknologi, aplikasi untuk mendukung pertanian kita,” jelasnya.

Terakhir, Wamentan Sudaryono mengemukakan pentingnya sinergi dan kolaborasi. Salah satunya dengan memanfaatkan jejaring diaspora untuk memperluas akses pasar. “Negara lain butuh minyak, sayur, buah-buahan kita. 

"Ini saya sudah bicara dengan diaspora di Belanda, bagaimana nanti itu bisa disambungkan menjadi business matching. Intinya pemerintah akan dukung dan fasilitasi petani kita,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Pekan Agro Digital dan Inovasi (PADI) merupakan event strategis tahunan yang gagas oleh Forum Komunikasi Petani Milenial Jawa Tengah. 

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti, mengungkapkan bahwa PADI 2025 dirangkaikan dengan agenda nasional pelepasan ekspor komoditas pertanian dan business matching.

“Forum ini menjadi platform kolaboratif bagi aktor muda pertanian untuk mempertemukan inovasi, teknologi, pasar, dan kebijakan dalam satu panggung. 

"BPPSDMP kembali memfasilitasi pelepasan ekspor untuk ketiga kalinya pada tahun 2025, sebuah bukti nyata bahwa ekspor pertanian milik semua, bukan hanya konglomerat besar,” ungkapnya.

(Yun/*) 

BPDP dan Kementan Dorong Kelembagaan Tani Sawit yang Kuat dan Mandiri

Palu, Sigapnews.com, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, meningkatkan pengetahuan manajemen warga Pasangkayu melalui kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Tahun 2025.

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peran penting dan strategis dalam sistem produksi kelapa sawit. Pengelolaan kebun rakyat membutuhkan tata kelola kelembagaan yang baik, ditopang oleh SDM yang kompeten dan terlatih. Pelatihan ini digelar di salah satu hotel di Kota Palu, Selasa (8/7/2025).

Pelatihan berlangsung selama sepuluh hari, mulai tanggal 7 hingga 16 Juli 2025, bertempat di Hotel Aston Palu. Sebanyak 59 peserta yang berasal dari berbagai kelembagaan pekebun di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, mengikuti kegiatan ini.

Mereka terdiri dari pengurus kelompok tani, gabungan kelompok tani, hingga koperasi pekebun yang selama ini menjadi motor penggerak sektor pertanian sawit di daerah tersebut.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan  aspek pertumbuhan produksi, ekspor, dan keberlanjutan sawit.

“Indonesia butuh program pembangunan yang berkelanjutan, tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan produksi sawit dalam negeri, hal ini dibutuhkan juga untuk mendorong akselerasi baik pada aspek hilirisasi maupun tata kelola sawit secara berkelanjutan.” Tegas Menteri Pertanian Amran.

Kepala BPPSDMP Kementan, Idha Widi Arsanti, juga menyampaikan bahwa bagian dari strategi pembangunan pertanian berbasis SDM adalah hal penting dalam peningkatan ilmu pengetahuan.

“Pembangunan pertanian berkelanjutan membutuhkan SDM yang unggul. Penguatan kapasitas kelembagaan adalah cara untuk mendorong petani lebih mandiri, berdaya, dan mampu mengelola usahanya secara profesional,” ujar Idha Widi Arsanti.

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, yang membuka kegiatan ini pada Selasa (8/7/2025) menyampaikan, pelatihan ini menjadi bukti perhatian nyata pemerintah pusat terhadap penguatan sektor sawit, terutama dari aspek kelembagaan.

Ia menyebut, kelembagaan merupakan fondasi penting bagi petani untuk memiliki daya tawar yang lebih baik, terutama dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan mitra maupun menghadapi fluktuasi harga komoditas di pasar.

Menurut Jamaluddin, selama ini banyak petani yang bergerak secara individu sehingga kurang memiliki posisi tawar dalam negosiasi. Ketika petani terorganisir dalam kelembagaan yang kuat dan memiliki kesepakatan kerja yang jelas melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Memorandum of Understanding (MoU), maka hak dan kewajiban dapat terpenuhi secara seimbang.

Ia juga menyoroti pentingnya aspek manajerial dan kepemimpinan dalam kelembagaan tani. Oleh karena itu, pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman teknis, tetapi juga membekali peserta dengan pengetahuan tentang kemitraan usaha, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta kepemimpinan yang efektif di tingkat kelompok.

Menariknya, pelatihan tahun ini diikuti oleh banyak peserta muda dari generasi milenial. Jamaluddin melihat hal ini sebagai sinyal positif bahwa regenerasi di sektor pertanian mulai berjalan.

Ia pun berharap Pasangkayu ke depan semakin dikenal sebagai wilayah dengan kelembagaan petani sawit yang solid dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus adalah tingginya partisipasi perempuan dalam pelatihan ini.

Jamaluddin menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan kaum perempuan, terutama dalam peran-peran penting seperti pengelolaan keuangan kelembagaan.

Dengan gaya berseloroh, ia mengatakan bahwa jika ingin keuangan kelompok aman, serahkan saja kepada ibu-ibu petani yang dikenal lebih teliti.

Sementara itu, Ketua Panitia, Yuli Nurnaningsih menjelaskan, pelatihan ini dirancang dengan pendekatan seimbang antara teori dan praktik.

Sekitar 30 hingga 40 persen materi disampaikan dalam bentuk teori di kelas, sementara 60 hingga 70 persen sisanya berupa praktik lapangan, termasuk simulasi identifikasi kelembagaan dan praktik kerja lapangan (PKL) di Kelompok Tani Jaya Mandiri, Pasangkayu.

Materi yang diberikan mencakup dua kelompok utama, yakni materi inti yang berkaitan langsung dengan peningkatan kompetensi kerja, serta materi penunjang untuk memperkaya pemahaman peserta.

Selama pelatihan, para peserta juga akan mendapatkan pendampingan dari narasumber yang berasal dari Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Widyaiswara BBPP Batangkaluku sendiri.

Evaluasi terhadap peserta dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Di akhir pelatihan, peserta akan melalui penilaian komprehensif yang menjadi bagian dari indikator kelulusan.

Dengan pelatihan ini, BBPP Batangkaluku berharap lahirnya petani-petani sawit yang tidak hanya tangguh secara teknis, tetapi juga memiliki visi kelembagaan dan keberlanjutan usaha tani yang kuat.

Pemerintah berharap kegiatan ini menjadi pemicu perubahan positif dalam tata kelola pertanian sawit di Pasangkayu, serta menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

(Red)

Sinergi Petani dan Pemerintah di Rembug KTNA, Saatnya Anak Muda Bertani

Gowa, Sigapnews.com, Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku memfasilitasi pelaksanaan Rembug Madya Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilangsungkan di Aula Syekh Yusuf BBPP Batangkaluku, Selasa-Rabu (7-8 Juli 2025).

Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk menyatukan visi para petani dan nelayan dalam mendukung swasembada pangan nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam pernyataannya kembali menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

“Perlunya sinergi untuk pembangunan pertanian. Tanpa Anda sekalian, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kita harus kuat bersama dan menjadi lumbung pangan dunia,” tegasnya.

Senada dengan Mentan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti, menyebut penguatan kelembagaan dan inovasi teknologi sebagai kunci transformasi sektor pertanian.

“Pertanian ke depan harus tangguh, modern, dan berdaya saing,” katanya.

Rembug Madya KTNA tahun ini mengusung tema “Penguatan Kelembagaan KTNA Menuju Kemandirian Petani dan Nelayan” dan diikuti oleh 65 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel.

Ketua KTNA Sulsel, Muhammad Yunus, mengajak seluruh pengurus dan pembina KTNA untuk aktif membangun koordinasi dan berbagi pengetahuan ke daerah-daerah lain.

“Mari berkolaborasi dan saling menyebarkan informasi yang bermanfaat,” ajaknya.

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, menambahkan bahwa KTNA memiliki posisi strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Ia juga mendorong keterlibatan generasi muda melalui program Brigade Pangan.

“Kami ingin anak muda tertarik bertani. Pemerintah siap fasilitasi,” ungkap Jamaluddin.

Dengan adanya kegiatan ini, KTNA Sulsel diharapkan semakin solid dalam memperkuat kelembagaan petani serta menjadi motor penggerak pembangunan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan.

(Red)

Mencari Jalan Keluar dari Serapan Pupuk yang Lesu, Langkah Serius Pemerintah Soppeng Bangun Kolaborasi Baru

Soppeng, Sigapnews.com, Di tengah langit yang mendung dan semangat yang tak surut, para pemangku kepentingan di Kabupaten Soppeng berkumpul dalam satu ruang yang penuh harap. Kamis (3/7/2025).

Rapat Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Semester I Tahun 2025 bukan hanya menjadi ajang membaca data, tetapi juga menjadi momen refleksi atas kenyataan yang belum menggembirakan, serapan pupuk bersubsidi masih jauh dari harapan.

Angka-angka bicara sendiri, Urea baru terserap 32%, NPK 22%, NPK FH hanya 8,83%, dan pupuk organik stagnan di angka 6,18%.

Data ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan tantangan yang dihadapi petani, birokrasi, hingga ekosistem distribusi.

Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, Alia Warjuni, S.TP., M.Si., memaparkan kebijakan baru yang dibawa oleh Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025.

Perubahan mendasar mulai dari penambahan jenis pupuk seperti ZA dan SP-36, hingga masuknya komoditas baru seperti ubi kayu sebagai penerima manfaat, menjadi sorotan utama.

Bahkan sektor perikanan kini turut menjadi bagian dari penerima subsidi, langkah progresif yang menandai perluasan cakupan pupuk bersubsidi.

Tak hanya itu, skema distribusi pun mengalami perubahan signifikan. Sistem konvensional yang selama ini menjadi andalan mulai digantikan oleh pendekatan berbasis Penyalur Usaha Dagang (PUD) dan Penyalur Pertanian Tingkat Satuan (PPTS), menuntut adaptasi cepat dari semua pihak yang terlibat.

Di tengah perbincangan yang semakin mendalam, suara tegas Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menggemakan komitmen daerah dalam memperbaiki situasi.

Ia menginstruksikan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) untuk memperketat pengawasan serta tidak ragu menindak tegas segala bentuk pelanggaran.

Kepada dinas terkait, ia menitipkan amanah untuk terus menyemangati petani dan mengawal sosialisasi regulasi baru dengan pendekatan yang membumi.

Dari pihak PT Pupuk Indonesia, Wisnu Ramadhani, pimpinan wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Maluku, dan Papua, menegaskan pentingnya soliditas.

Distribusi yang efektif tak bisa berjalan sendiri. Ia menekankan pentingnya sinergi antara distributor, pengecer, penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan pemerintah daerah.

Dalam nada ajakan, ia juga mengimbau para penyuluh untuk mencatat dan melaporkan petani yang sudah tidak aktif atau berpindah domisili, agar distribusi tepat sasaran.

Rapat yang dihadiri berbagai elemen penting, mulai dari kepala SKPD, Camat, Penyuluh Pertanian, Ketua KTNA, Distributor, Pengecer, hingga kelompok tani, ditutup dengan diskusi interaktif yang hangat.

Berbagai gagasan mengalir, dari strategi edukasi di lapangan hingga penguatan peran penyuluh dalam menjembatani petani dan kebijakan.

Dari ruang rapat itu, Soppeng seolah mengirim pesan bahwa kendala bukan akhir dari cerita.

Justru menjadi pemicu untuk membangun kembali, dengan kolaborasi yang lebih kuat dan komitmen yang diperbarui.

(YUN)

Kebijakan Baru 2025, Penyuluh Desa Resmi Jadi ASN Pemerintah Pusat

Jakarta, Sigapnews.com, Puncak peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-53 Tahun 2025 menjadi momentum penting pengakuan terhadap peran strategis Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam menopang transformasi sektor pertanian dan mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi dedikasi para penyuluh dan Babinsa yang terus mendampingi petani di lapangan.

Ia menegaskan, HKP tahun ini menjadi momentum penguatan peran penyuluh sebagai pengawas langsung program pertanian dari proses tanam, distribusi pupuk dan alsintan, hingga adopsi benih unggul dan teknologi pertanian modern.

“PPL dan Babinsa adalah mata dan telinga Pak Presiden untuk mengawasi pertanian. Semua penyimpangan di lapangan harap segera dilaporkan. Kalau ada harga pupuk di atas HET, laporkan, pasti kita tindak!” tegas Mentan Amran dalam peringatan HKP ke-53 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Mentan Amran menambahkan, kios atau distributor yang menjual pupuk di atas HET akan langsung dikunci dan tidak lagi diperkenankan menyalurkan pupuk bersubsidi.

Untuk itu, penyuluh dan Babinsa diminta aktif melaporkan pelanggaran secara rutin sebagai bagian dari pengawasan terpadu.

Hal ini ditegaskan juga oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, yang menyatakan bahwa penguatan peran penyuluh merupakan bagian dari langkah serius pemerintah dalam mereformasi sistem penyuluhan, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 termasuk pengalihan status ASN penyuluh dari pemerintah daerah ke pusat.

“Selama masa transisi ini, seluruh proses sedang kita siapkan. Mulai tahun 2026, seluruh penyuluh resmi menjadi pegawai pusat. Dengan status ini, penyuluh dapat diberdayakan lebih optimal untuk mendampingi petani dan mempercepat swasembada pangan,” ujarnya.

Dari total 38.000 penyuluh yang ada saat ini, sebanyak 34.000 telah diseleksi dan akan ditarik ke pusat. Penarikan ini bersifat mandatori, yang berarti otomatis menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meski status berubah, para penyuluh tetap bekerja di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di daerah masing-masing.

“Percepatan swasembada pangan juga harus diiringi peningkatan produktivitas petani. Penyuluh berperan penting dalam mendampingi petani meningkatkan indeks pertanaman, penggunaan varietas unggul, dan penerapan teknologi pertanian modern,” tambahnya.

Idha Widi juga menjelaskan bahwa saat ini Brigade Pangan telah menjadi motor transformasi pertanian di berbagai wilayah. Sejak awal 2025, brigade telah menerima bantuan alsintan dan pelatihan intensif. Banyak di antaranya kini telah mampu mengelola lahan dan mengoperasikan alat mesin pertanian secara mandiri.

“Brigade Pangan adalah titik balik transformasi pertanian dari tradisional menjadi modern. Mereka dibekali teknologi, benih unggul, dan pelatihan pengelolaan usaha tani. Tapi bantuan dari pemerintah hanya diberikan sekali, selanjutnya Brigade Pangan harus mandiri dan mampu menyusun rencana usaha sendiri,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada PPL yang berprestasi, Mentan Amran menyerahkan secara simbolis 10 unit sepeda motor kepada penyuluh terbaik. Penghargaan diberikan berdasarkan indikator kinerja seperti pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT), pengawalan harga gabah dan jagung, serta keterlibatan dalam program Brigade Pangan.

Selain itu, Kementan juga meluncurkan dua inisiatif strategis yang didampingi langsung oleh penyuluh, yaitu penetapan 1.000 gapoktan sebagai titik serah pupuk bersubsidi, serta penguatan Brigade Pangan dan Koperasi Pertanian Modern sebagai penyalur BBM Alsintan.

Mengusung tema “Transformasi Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Mendukung Swasembada Pangan Nasional”, peringatan HKP ke-53 ini dihadiri oleh lebih dari 3.000 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pejabat pemerintah, penyuluh pertanian, gapoktan, Brigade Pangan, TNI/Polri, akademisi, mahasiswa, dan mitra pelaku usaha pertanian dari seluruh Indonesia.

(Red/*)