BPDP dan Kementan Dorong Kelembagaan Tani Sawit yang Kuat dan Mandiri

Palu, Sigapnews.com, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, meningkatkan pengetahuan manajemen warga Pasangkayu melalui kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Tahun 2025.

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peran penting dan strategis dalam sistem produksi kelapa sawit. Pengelolaan kebun rakyat membutuhkan tata kelola kelembagaan yang baik, ditopang oleh SDM yang kompeten dan terlatih. Pelatihan ini digelar di salah satu hotel di Kota Palu, Selasa (8/7/2025).

Pelatihan berlangsung selama sepuluh hari, mulai tanggal 7 hingga 16 Juli 2025, bertempat di Hotel Aston Palu. Sebanyak 59 peserta yang berasal dari berbagai kelembagaan pekebun di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, mengikuti kegiatan ini.

Mereka terdiri dari pengurus kelompok tani, gabungan kelompok tani, hingga koperasi pekebun yang selama ini menjadi motor penggerak sektor pertanian sawit di daerah tersebut.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan  aspek pertumbuhan produksi, ekspor, dan keberlanjutan sawit.

“Indonesia butuh program pembangunan yang berkelanjutan, tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan produksi sawit dalam negeri, hal ini dibutuhkan juga untuk mendorong akselerasi baik pada aspek hilirisasi maupun tata kelola sawit secara berkelanjutan.” Tegas Menteri Pertanian Amran.

Kepala BPPSDMP Kementan, Idha Widi Arsanti, juga menyampaikan bahwa bagian dari strategi pembangunan pertanian berbasis SDM adalah hal penting dalam peningkatan ilmu pengetahuan.

“Pembangunan pertanian berkelanjutan membutuhkan SDM yang unggul. Penguatan kapasitas kelembagaan adalah cara untuk mendorong petani lebih mandiri, berdaya, dan mampu mengelola usahanya secara profesional,” ujar Idha Widi Arsanti.

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, yang membuka kegiatan ini pada Selasa (8/7/2025) menyampaikan, pelatihan ini menjadi bukti perhatian nyata pemerintah pusat terhadap penguatan sektor sawit, terutama dari aspek kelembagaan.

Ia menyebut, kelembagaan merupakan fondasi penting bagi petani untuk memiliki daya tawar yang lebih baik, terutama dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan mitra maupun menghadapi fluktuasi harga komoditas di pasar.

Menurut Jamaluddin, selama ini banyak petani yang bergerak secara individu sehingga kurang memiliki posisi tawar dalam negosiasi. Ketika petani terorganisir dalam kelembagaan yang kuat dan memiliki kesepakatan kerja yang jelas melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Memorandum of Understanding (MoU), maka hak dan kewajiban dapat terpenuhi secara seimbang.

Ia juga menyoroti pentingnya aspek manajerial dan kepemimpinan dalam kelembagaan tani. Oleh karena itu, pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman teknis, tetapi juga membekali peserta dengan pengetahuan tentang kemitraan usaha, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta kepemimpinan yang efektif di tingkat kelompok.

Menariknya, pelatihan tahun ini diikuti oleh banyak peserta muda dari generasi milenial. Jamaluddin melihat hal ini sebagai sinyal positif bahwa regenerasi di sektor pertanian mulai berjalan.

Ia pun berharap Pasangkayu ke depan semakin dikenal sebagai wilayah dengan kelembagaan petani sawit yang solid dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus adalah tingginya partisipasi perempuan dalam pelatihan ini.

Jamaluddin menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan kaum perempuan, terutama dalam peran-peran penting seperti pengelolaan keuangan kelembagaan.

Dengan gaya berseloroh, ia mengatakan bahwa jika ingin keuangan kelompok aman, serahkan saja kepada ibu-ibu petani yang dikenal lebih teliti.

Sementara itu, Ketua Panitia, Yuli Nurnaningsih menjelaskan, pelatihan ini dirancang dengan pendekatan seimbang antara teori dan praktik.

Sekitar 30 hingga 40 persen materi disampaikan dalam bentuk teori di kelas, sementara 60 hingga 70 persen sisanya berupa praktik lapangan, termasuk simulasi identifikasi kelembagaan dan praktik kerja lapangan (PKL) di Kelompok Tani Jaya Mandiri, Pasangkayu.

Materi yang diberikan mencakup dua kelompok utama, yakni materi inti yang berkaitan langsung dengan peningkatan kompetensi kerja, serta materi penunjang untuk memperkaya pemahaman peserta.

Selama pelatihan, para peserta juga akan mendapatkan pendampingan dari narasumber yang berasal dari Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Widyaiswara BBPP Batangkaluku sendiri.

Evaluasi terhadap peserta dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Di akhir pelatihan, peserta akan melalui penilaian komprehensif yang menjadi bagian dari indikator kelulusan.

Dengan pelatihan ini, BBPP Batangkaluku berharap lahirnya petani-petani sawit yang tidak hanya tangguh secara teknis, tetapi juga memiliki visi kelembagaan dan keberlanjutan usaha tani yang kuat.

Pemerintah berharap kegiatan ini menjadi pemicu perubahan positif dalam tata kelola pertanian sawit di Pasangkayu, serta menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

(Red)

Sinergi Petani dan Pemerintah di Rembug KTNA, Saatnya Anak Muda Bertani

Gowa, Sigapnews.com, Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku memfasilitasi pelaksanaan Rembug Madya Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilangsungkan di Aula Syekh Yusuf BBPP Batangkaluku, Selasa-Rabu (7-8 Juli 2025).

Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk menyatukan visi para petani dan nelayan dalam mendukung swasembada pangan nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam pernyataannya kembali menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

“Perlunya sinergi untuk pembangunan pertanian. Tanpa Anda sekalian, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kita harus kuat bersama dan menjadi lumbung pangan dunia,” tegasnya.

Senada dengan Mentan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti, menyebut penguatan kelembagaan dan inovasi teknologi sebagai kunci transformasi sektor pertanian.

“Pertanian ke depan harus tangguh, modern, dan berdaya saing,” katanya.

Rembug Madya KTNA tahun ini mengusung tema “Penguatan Kelembagaan KTNA Menuju Kemandirian Petani dan Nelayan” dan diikuti oleh 65 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel.

Ketua KTNA Sulsel, Muhammad Yunus, mengajak seluruh pengurus dan pembina KTNA untuk aktif membangun koordinasi dan berbagi pengetahuan ke daerah-daerah lain.

“Mari berkolaborasi dan saling menyebarkan informasi yang bermanfaat,” ajaknya.

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, menambahkan bahwa KTNA memiliki posisi strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Ia juga mendorong keterlibatan generasi muda melalui program Brigade Pangan.

“Kami ingin anak muda tertarik bertani. Pemerintah siap fasilitasi,” ungkap Jamaluddin.

Dengan adanya kegiatan ini, KTNA Sulsel diharapkan semakin solid dalam memperkuat kelembagaan petani serta menjadi motor penggerak pembangunan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan.

(Red)

Mencari Jalan Keluar dari Serapan Pupuk yang Lesu, Langkah Serius Pemerintah Soppeng Bangun Kolaborasi Baru

Soppeng, Sigapnews.com, Di tengah langit yang mendung dan semangat yang tak surut, para pemangku kepentingan di Kabupaten Soppeng berkumpul dalam satu ruang yang penuh harap. Kamis (3/7/2025).

Rapat Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Semester I Tahun 2025 bukan hanya menjadi ajang membaca data, tetapi juga menjadi momen refleksi atas kenyataan yang belum menggembirakan, serapan pupuk bersubsidi masih jauh dari harapan.

Angka-angka bicara sendiri, Urea baru terserap 32%, NPK 22%, NPK FH hanya 8,83%, dan pupuk organik stagnan di angka 6,18%.

Data ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan tantangan yang dihadapi petani, birokrasi, hingga ekosistem distribusi.

Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, Alia Warjuni, S.TP., M.Si., memaparkan kebijakan baru yang dibawa oleh Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025.

Perubahan mendasar mulai dari penambahan jenis pupuk seperti ZA dan SP-36, hingga masuknya komoditas baru seperti ubi kayu sebagai penerima manfaat, menjadi sorotan utama.

Bahkan sektor perikanan kini turut menjadi bagian dari penerima subsidi, langkah progresif yang menandai perluasan cakupan pupuk bersubsidi.

Tak hanya itu, skema distribusi pun mengalami perubahan signifikan. Sistem konvensional yang selama ini menjadi andalan mulai digantikan oleh pendekatan berbasis Penyalur Usaha Dagang (PUD) dan Penyalur Pertanian Tingkat Satuan (PPTS), menuntut adaptasi cepat dari semua pihak yang terlibat.

Di tengah perbincangan yang semakin mendalam, suara tegas Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menggemakan komitmen daerah dalam memperbaiki situasi.

Ia menginstruksikan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) untuk memperketat pengawasan serta tidak ragu menindak tegas segala bentuk pelanggaran.

Kepada dinas terkait, ia menitipkan amanah untuk terus menyemangati petani dan mengawal sosialisasi regulasi baru dengan pendekatan yang membumi.

Dari pihak PT Pupuk Indonesia, Wisnu Ramadhani, pimpinan wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Maluku, dan Papua, menegaskan pentingnya soliditas.

Distribusi yang efektif tak bisa berjalan sendiri. Ia menekankan pentingnya sinergi antara distributor, pengecer, penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan pemerintah daerah.

Dalam nada ajakan, ia juga mengimbau para penyuluh untuk mencatat dan melaporkan petani yang sudah tidak aktif atau berpindah domisili, agar distribusi tepat sasaran.

Rapat yang dihadiri berbagai elemen penting, mulai dari kepala SKPD, Camat, Penyuluh Pertanian, Ketua KTNA, Distributor, Pengecer, hingga kelompok tani, ditutup dengan diskusi interaktif yang hangat.

Berbagai gagasan mengalir, dari strategi edukasi di lapangan hingga penguatan peran penyuluh dalam menjembatani petani dan kebijakan.

Dari ruang rapat itu, Soppeng seolah mengirim pesan bahwa kendala bukan akhir dari cerita.

Justru menjadi pemicu untuk membangun kembali, dengan kolaborasi yang lebih kuat dan komitmen yang diperbarui.

(YUN)

Kebijakan Baru 2025, Penyuluh Desa Resmi Jadi ASN Pemerintah Pusat

Jakarta, Sigapnews.com, Puncak peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-53 Tahun 2025 menjadi momentum penting pengakuan terhadap peran strategis Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam menopang transformasi sektor pertanian dan mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi dedikasi para penyuluh dan Babinsa yang terus mendampingi petani di lapangan.

Ia menegaskan, HKP tahun ini menjadi momentum penguatan peran penyuluh sebagai pengawas langsung program pertanian dari proses tanam, distribusi pupuk dan alsintan, hingga adopsi benih unggul dan teknologi pertanian modern.

“PPL dan Babinsa adalah mata dan telinga Pak Presiden untuk mengawasi pertanian. Semua penyimpangan di lapangan harap segera dilaporkan. Kalau ada harga pupuk di atas HET, laporkan, pasti kita tindak!” tegas Mentan Amran dalam peringatan HKP ke-53 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Mentan Amran menambahkan, kios atau distributor yang menjual pupuk di atas HET akan langsung dikunci dan tidak lagi diperkenankan menyalurkan pupuk bersubsidi.

Untuk itu, penyuluh dan Babinsa diminta aktif melaporkan pelanggaran secara rutin sebagai bagian dari pengawasan terpadu.

Hal ini ditegaskan juga oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, yang menyatakan bahwa penguatan peran penyuluh merupakan bagian dari langkah serius pemerintah dalam mereformasi sistem penyuluhan, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 termasuk pengalihan status ASN penyuluh dari pemerintah daerah ke pusat.

“Selama masa transisi ini, seluruh proses sedang kita siapkan. Mulai tahun 2026, seluruh penyuluh resmi menjadi pegawai pusat. Dengan status ini, penyuluh dapat diberdayakan lebih optimal untuk mendampingi petani dan mempercepat swasembada pangan,” ujarnya.

Dari total 38.000 penyuluh yang ada saat ini, sebanyak 34.000 telah diseleksi dan akan ditarik ke pusat. Penarikan ini bersifat mandatori, yang berarti otomatis menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meski status berubah, para penyuluh tetap bekerja di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di daerah masing-masing.

“Percepatan swasembada pangan juga harus diiringi peningkatan produktivitas petani. Penyuluh berperan penting dalam mendampingi petani meningkatkan indeks pertanaman, penggunaan varietas unggul, dan penerapan teknologi pertanian modern,” tambahnya.

Idha Widi juga menjelaskan bahwa saat ini Brigade Pangan telah menjadi motor transformasi pertanian di berbagai wilayah. Sejak awal 2025, brigade telah menerima bantuan alsintan dan pelatihan intensif. Banyak di antaranya kini telah mampu mengelola lahan dan mengoperasikan alat mesin pertanian secara mandiri.

“Brigade Pangan adalah titik balik transformasi pertanian dari tradisional menjadi modern. Mereka dibekali teknologi, benih unggul, dan pelatihan pengelolaan usaha tani. Tapi bantuan dari pemerintah hanya diberikan sekali, selanjutnya Brigade Pangan harus mandiri dan mampu menyusun rencana usaha sendiri,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada PPL yang berprestasi, Mentan Amran menyerahkan secara simbolis 10 unit sepeda motor kepada penyuluh terbaik. Penghargaan diberikan berdasarkan indikator kinerja seperti pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT), pengawalan harga gabah dan jagung, serta keterlibatan dalam program Brigade Pangan.

Selain itu, Kementan juga meluncurkan dua inisiatif strategis yang didampingi langsung oleh penyuluh, yaitu penetapan 1.000 gapoktan sebagai titik serah pupuk bersubsidi, serta penguatan Brigade Pangan dan Koperasi Pertanian Modern sebagai penyalur BBM Alsintan.

Mengusung tema “Transformasi Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Mendukung Swasembada Pangan Nasional”, peringatan HKP ke-53 ini dihadiri oleh lebih dari 3.000 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pejabat pemerintah, penyuluh pertanian, gapoktan, Brigade Pangan, TNI/Polri, akademisi, mahasiswa, dan mitra pelaku usaha pertanian dari seluruh Indonesia.

(Red/*)

Strategi Ketahanan Pangan: Kementan Bentuk Brigade Pangan di Mahalona

Luwu Timur, Sigapnews.com, Komitmen Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat ketahanan pangan nasional kembali ditunjukkan melalui pembentukan Brigade Pangan di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Jumat (20/6/2025).

Program ini menjadi bagian dari strategi besar yang digerakkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) bersama Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku sebagai penanggung jawab wilayah swasembada pangan di Luwu Timur.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya membangun ketahanan pangan dari desa, melalui gerakan yang melibatkan seluruh elemen pertanian.

“Brigade Pangan adalah wujud nyata gerakan kolektif. Pemerintah hadir tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga penggerak—mulai dari teknologi, pembiayaan, hingga perluasan areal tanam,” tegasnya.

Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran penyuluh pertanian dan kelembagaan petani.

“PPL, petani, dan aparat desa adalah ujung tombak. Jika mereka kuat, maka ketahanan pangan juga akan kokoh,” ujarnya.

Pembentukan Brigade Pangan ini turut dirangkaikan dengan program cetak sawah dan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) sebagai solusi peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, Kepala Dinas Pertanian Luwu Timur Amrullah Rasyid, Kepala Desa Mahalona, para PPL, petani lokal, serta perwakilan DPRD Luwu Timur yang menunjukkan dukungan politik terhadap agenda ketahanan pangan daerah.

Dalam kesempatan itu, para tamu juga melakukan peninjauan lapangan ke lokasi cetak sawah dan berdialog langsung dengan petani penerima manfaat.

Salah satu petani yang hadir mengungkapkan harapannya, “Kami siap mendukung. Dengan adanya Brigade Pangan, lahan kami bisa lebih produktif dan swasembada bukan lagi sekadar wacana.”

Langkah ini menjadi bentuk sinergi nyata antara pemerintah pusat, daerah, dan petani, dengan harapan melahirkan kemandirian pangan berbasis wilayah yang kuat dan berkelanjutan.

(Red)

Polsek Barombong Gelar Panen Raya Jagung Serentak di Moncobalang, Wujud Sinergi Polri dan Masyarakat Dukung Ketahanan Pangan

Gowa, Sigapnews.com – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional kembali diwujudkan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Barombong melalui pelaksanaan Panen Raya Jagung Serentak yang digelar di lahan binaan Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, pada Senin (16/6/2025).

Kegiatan panen yang dimulai sejak pukul 09.00 WITA ini turut dihadiri oleh Kapolsek Barombong, IPTU Chaidir, S.H., M.H., bersama jajaran Bhabinkamtibmas, perangkat Desa Moncobalang, penyuluh pertanian, serta masyarakat setempat. Kehadiran seluruh elemen ini mencerminkan sinergi nyata dalam mendukung pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, IPTU Chaidir menyampaikan bahwa kegiatan panen raya ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya dalam fungsi pengamanan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan.

“Kami memahami bahwa ketahanan pangan merupakan pondasi penting dalam stabilitas nasional. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri dapat menjadi bagian dari solusi, khususnya dalam mendukung produktivitas petani dan memperkuat ekonomi lokal,” ungkapnya.

Jagung dipilih sebagai komoditas utama karena dinilai memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta potensi pasar yang menjanjikan. Keberhasilan panen di Moncobalang diharapkan mampu mendorong semangat petani untuk terus mengembangkan usaha tani yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Lebih dari sekadar agenda panen, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara aparat kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat tani. Nuansa kebersamaan dan gotong royong tampak menyatu di setiap sudut sawah, menjadi gambaran konkret dari desa yang tangguh dan mandiri secara pangan.

IPTU Chaidir juga menegaskan harapannya agar model kolaboratif seperti ini dapat direplikasi di wilayah lain, terutama dalam mendukung program ketahanan pangan lokal yang menjadi prioritas pembangunan daerah.

“Kami berharap kegiatan seperti ini menjadi contoh bahwa kolaborasi antara Polri dan masyarakat mampu membawa dampak positif yang berkelanjutan,” tutupnya.

(Red)

Gerak Cepat Kementan Bersama Stakeholder Tanggulangi Serangan Hama Penggerak di Lutim

Luwu Timur, Sigapnews.com, Dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional serta mengantisipasi potensi kerugian produksi di tingkat petani, Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku melaksanakan aksi cepat pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Rabu (12/6/2025).

Langkah cepat ini diambil sebagai respons terhadap laporan dari penyuluh pertanian dan kelompok tani terkait gejala serangan hama penggerek batang pada tanaman padi muda.

Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) menginisiasi sinergi lintas sektor dalam mendeteksi secara dini serta melakukan pengendalian terpadu terhadap hama tersebut.

Menteri Pertanian, Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP, menekankan pentingnya kecepatan dan responsivitas seluruh jajaran Kementan dan pemerintah daerah dalam menghadapi gangguan pertanian.

“Kita tidak boleh lengah terhadap serangan hama. Semua lini harus responsif dan hadir untuk petani. Kita ingin petani sejahtera, produksi tetap maksimal, dan pangan nasional terjaga,” tegas Menteri Andi Amran.

Senada dengan itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Ir. Idha Widi Arsanti, M.Sc, menyoroti pentingnya peran penyuluh dalam pengendalian OPT secara berkelanjutan.

“Penyuluh adalah ujung tombak di lapangan. Mereka harus diperkuat melalui pelatihan dan pendampingan yang aplikatif.

"Kolaborasi antara penyuluh dan kelompok tani sangat vital dalam menjaga ketahanan petani menghadapi tantangan OPT,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan kunjungan lapangan ke area pertanian terdampak, di mana tim teknis melakukan identifikasi awal gejala serangan serta memberikan edukasi kepada petani terkait siklus hidup hama penggerek batang dan strategi pengendalian ramah lingkungan.

Tim juga melakukan pendataan lahan terdampak untuk memastikan pengendalian berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani; Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur, Amrullah Rasyid; Komandan Kodim 1403/Palopo, Letkol Inf. Windra Sukma Prihantoro; jajaran penyuluh pertanian; serta ketua dan anggota kelompok tani setempat. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan soliditas dan komitmen bersama dalam menghadirkan solusi nyata di lapangan.

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, menegaskan bahwa peran balai pelatihan bukan hanya sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga sebagai penggerak teknis di lapangan.

“Kami hadir untuk merespons kebutuhan petani. Balai pelatihan harus berperan aktif dan terhubung dengan persoalan aktual. Ini bukti bahwa negara hadir mendampingi petani,” ujarnya.

Setelah observasi lapangan, kegiatan dilanjutkan dengan dialog dan diskusi interaktif bersama penyuluh dan kelompok tani di Kantor Desa Lumbewe.

Diskusi ini membahas strategi pengendalian terpadu, pentingnya monitoring berkala, serta sinergi antara petani, penyuluh, dan kelembagaan pertanian.

Melalui gerakan cepat ini, Kementerian Pertanian berharap serangan hama penggerek batang dapat ditekan sejak dini, sehingga produktivitas petani tetap terjaga.

Kegiatan ini juga memperkuat komitmen bersama untuk melindungi dan mengembangkan sektor pertanian sebagai pilar ketahanan pangan nasional.

(Red/*) 

Dari Bengkayang untuk Indonesia, Presiden dan Mentan Hadiri Panen Raya Jagung Nasional

Bengkayang,- Didampingi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin langsung kegiatan Panen Raya Jagung Serentak yang merupakan bagian dari program peningkatan produktivitas pertanian nasional di kuartal II tahun 2025. 

Presiden Prabowo  menyampaikan rasa syukur dan optimisme atas kemajuan pesat produksi pangan nasional, termasuk jagung yang produksinya meningkat hampir 50 persen di kuartal pertama 2025.

“Hari ini saya merasa bahagia. Kita sudah melihat tanda-tanda keberhasilan dalam produksi pangan, dan kita tidak boleh cepat puas. Tapi kita juga harus objektif, bahwa hasil nyata telah kita capai. Ini bukan keberhasilan yang jatuh dari langit, tapi hasil dari kerja keras, inisiatif, dan hati yang bersih,” ujar Presiden Prabowo pada acara panen raya jagung serentak dikuartal II tahun 2025, Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (5/6/25).

Panen jagung yang berlangsung di berbagai wilayah diantaranya Jawa Timur, Bengkulu, Sulawesi Selatan dan daerah lainnya merupakan hasil kerja keras lintas sektor, termasuk dukungan strategis dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kepolisian Republik Indonesia di bawah pimpinan Kapolri. Keterlibatan aktif institusi-institusi negara dalam pembangunan pangan disebut Presiden sebagai bagian dari kesadaran kolektif untuk menjadikan Indonesia semakin mandiri.

Presiden menyoroti kemajuan signifikan yang diraih Indonesia dalam bidang produksi pangan, khususnya beras dan jagung. Ia menyebutkan, dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia berhasil menunjukkan kinerja positif bahkan saat banyak negara lain tengah mengalami krisis pangan, terutama beras.

“Beberapa saat yang lalu, kita melihat keberhasilan kita di bidang pertanian, khususnya, terutamanya di bidang produksi beras. Di saat banyak negara yang sekarang ini kesulitan beras, bukan kita membanggakan diri. Kita jangan jadi bangsa yang sombong,” imbuhnya.

Presiden Prabowo menyampaikan optimisme tinggi bahwa pada tahun 2026, Indonesia tidak lagi perlu mengimpor jagung. Dengan produktivitas yang terus meningkat dari rata-rata 4 ton per hektar kini mencapai 6 hingga 8 ton per hektar, artinya Indonesia semakin dekat menuju kemandirian jagung nasional.

“Saya diberi jaminan oleh Menteri Pertanian dan Kapolri bahwa tahun depan, kita tidak lagi impor jagung. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal harga diri dan kemerdekaan bangsa,”kata Presiden Prabowo. 

Presiden Prabowo juga menyebut bahwa keberhasilan ini turut ditopang oleh pemanfaatan benih unggul hasil dalam negeri serta penggunaan pupuk organik yang semakin meluas di kalangan petani. Hal ini dinilai sebagai indikator kuat bahwa Indonesia tidak hanya sedang mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas dalam sektor pertanian.

“Benihnya juga benih kita, varietas yang bagus. Pupuknya juga banyak yang organik. Jadi kita sangat bahagia, sangat optimis,” tegasnya.

Presiden menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang berkontribusi besar dalam upaya percepatan ketahanan pangan nasional.

“Terima kasih Kapolri, Menteri Pertanian, Gubernur, Menteri Perdagangan, Panglima TNI kerja sama semua unsur. Ini sangat membahagiakan,” ucap Presiden.

Lebih jauh, Presiden Prabowo menegaskan bahwa target Indonesia bukan hanya sebatas swasembada pangan, melainkan menjadi pemain global dalam menjawab krisis pangan dunia. “Cita-cita kita tidak sekedar hanya swasembada pangan. Saya sangat yakin kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Kita bisa menjadi solusi bagi masalah banyak negara lain yang sedang dilanda kelaparan dan kekeringan,”ujar Presiden

Bersamaan, Mentan Amran yang turut mendampingi Presiden mengatakan Kementan berkomitmen kuat Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mendorong peningkatan produksi jagung nasional salah satunya melalui sinergi strategis dengan Polri. 

“Ini kerja kolaboratif yang luar biasa. Kapolri, Pak Irwasum, Pak Prof. Deddy, Pak Mendag—semua ikut menggerakkan. Ini mimpi besar dari Bapak Presiden yang sedang dijalankan,”kata Mentan.

Tidak hanya jagung, Mentan juga menyampaikan bahwa stok beras nasional saat ini tinggi mencapai 4 juta ton, tertinggi dalam 50 tahun terakhir sebuah pencapaian yang membanggakan dan mencerminkan kekuatan cadangan pangan nasional.

“Kita akan terus dorong komoditas pangan kita untuk terus meningkat . InsyaAllah, saat ini beras kita aman, jagung juga, kita juga sedang Dorong komoditas lain seperti Kelapa, kakao. Pangan kita aman dan tentu petani makin sejahtera,” tukas Mentan Amran.

(Red) 

Pemkab Soppeng Gelar Gerakan Pangan Murah Jelang Idul Adha 1446 H

Soppeng, Sigapnews.com, Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha 1446 H, Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) menggelar Gerakan Pangan Murah yang berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 2 hingga 4 Juni 2025 di Lapangan Gasis, Watansoppeng.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE, didampingi Wakil Bupati Soppeng I. Selle KS Dalle, dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, termasuk Bulog, Bank Indonesia, dan Badan Pangan Nasional.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi menjelang hari raya besar.

“Kami ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin. Ini adalah bagian dari upaya nyata menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.

Berbagai bahan pokok tersedia dalam kegiatan ini dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Adapun beberapa produk yang ditawarkan meliputi:

Minyak Kita Bantal: Rp 15.000/liter

Gula Pasir: Rp 17.500/kg

Terigu Kompas: Rp 10.000/kg

Terigu 2 Pedang: Rp 8.000/kg

Beras Medium: Rp 62.500/5 kg

Minyak Goreng Alif (2 liter): Rp 37.000

Minyak Kunci Mas (2 liter): Rp 40.000

Minyak Kita Jergen Premium (5 liter): Rp 97.000

Bawang Merah: Rp 28.000/kg

Bawang Putih: Rp 32.000/kg

Cabe Besar dan Cabe Rawit: Rp 5.000/paket

Telur Ayam Ras: Rp 46.000/rak

Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi antara Pemkab Soppeng, Cabang Bulog Kabupaten Soppeng, Misi Pasaraya, pihak Bank dan Badan Pangan Nasional.

Gerakan Pangan Murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mendukung stabilisasi harga pangan di wilayah Kabupaten Soppeng.

(Yun)

Kementan Bersama Stakeholder Bahas Strategi Luas Tambah Tanam di Kabupaten Luwu

Luwu, Sigapnews.com, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku bersama para pemangku kepentingan menggelar Rapat Koordinasi Luas Tambah Tanam (LTT) di Kabupaten Luwu guna menyamakan persepsi dan strategi peningkatan produksi padi nasional. Rabu (28/5/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan krisis pangan global.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa LTT merupakan strategi utama dalam meningkatkan produksi padi nasional.

“Kami membuka lahan sawah baru di daerah potensial, memanfaatkan kondisi cuaca yang mendukung, serta memastikan ketersediaan udara dan benih. Semua ini dilakukan untuk memperkuat produksi padi nasional,” ujarnya.

Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan dan sumber daya daya yang ada.

Rapat koordinasi yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga.

“Program sebesar ini tidak bisa dijalankan sendiri, diperlukan kerja sama lintas lembaga dan lintas daerah. Penyuluh pertanian adalah garda terdepan yang harus kita dukung sepenuhnya,” katanya.

Selain itu, Kolonel Kav. Donova Pri Pamungkas menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang harus diwujudkan bersama dengan komunikasi dan kerja sama yang baik.

Fitriani, Pj. Swasembada Pangan Luwu, menyampaikan bahwa hasil Survei Investasi Desain untuk optimasi lahan rawa sudah memenuhi kriteria untuk pembentukan Brigade Pangan, yang berperan penting dalam mencapai target LTT.

Kepala Dinas Pertanian Luwu, Jumardin, pun meminta agar koordinator BPP mengidentifikasi permasalahan di lapangan dan segera mencari solusi demi lancarnya pelaksanaan LTT di kecamatan masing-masing.

Ia berharap penyuluh pertanian tetap konsisten mengawal program ini agar target dapat tercapai.

Melalui kolaborasi yang solid dan semangat bersama, diharapkan target peningkatan produksi padi nasional dapat terealisasi, memperkuat ketahanan pangan Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia berkomitmen meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian nasional melalui berbagai program strategi, guna mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

(Red)

Polres Soppeng Gelar Panen Raya, Dukung Swasembada Pangan 2025

 

Soppeng, Sigapnews.com, Polres Soppeng menggelar kegiatan Panen Raya Jagung Serentak yang berlangsung di Dusun Padali, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng pada Jumat pagi, 16 Mei 2025.

Acara ini merupakan bagian dari program Panen Raya Polda Sulsel yang bertujuan mendukung pencapaian Swasembada Pangan tahun 2025.

Kegiatan panen ini dilakukan secara simbolis di lahan jagung seluas sekitar 1 hektar yang merupakan hasil kerjasama antara Polres Soppeng dengan Kementerian Pertanian.

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat penting seperti Bupati Soppeng yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Bupati Soppeng periode 2020-2025 HA Kaswadi Razak, Dandim 1423/Soppeng, serta pejabat lainnya.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, teratur, dan lancar.

Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, SIK, MIK, menyampaikan bahwa kegiatan Panen Raya Jagung ini merupakan salah satu bentuk dukungan Polres Soppeng terhadap program pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan produksi jagung dan mendukung ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Soppeng,” ujar Kapolres.

Selain itu, lanjut Kapolres, "Diharapkan, inisiatif ini tidak hanya meningkatkan hasil panen tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendorong peningkatan kesejahteraan mereka", tandasnya.

Polres Soppeng berkomitmen untuk terus mendukung program-program nasional yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Melalui sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan kementerian terkait, diharapkan target swasembada pangan tahun 2025 dapat tercapai dengan baik.

Polres Soppeng adalah satuan kepolisian di Kabupaten Soppeng yang fokus pada keamanan dan pelayanan masyarakat.

Selain tugas keamanan, Polres Soppeng aktif dalam berbagai program sosial dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayahnya.

(Red)

Kementan Tegaskan Pentingnya Percepatan Tanam dan Tingkatkan IP di Tengah Ancaman Krisis Pangan Global

Sidrap, Sigapnews.com, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, kini menjadi salah satu daerah prioritas dalam upaya peningkatan produksi padi nasional. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kegiatan tanam padi digelar sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat ketahanan pangan dalam negeri.

Balai Besar Pelatihan Pertanian , Kementerian Pertanian, memimpin pelaksanaan kegiatan tanam ini sebagai implementasi dari arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menekankan pentingnya percepatan tanam dan peningkatan indeks pertanaman (IP) di tengah ancaman krisis pangan global. Inisiatif ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk segera mewujudkan swasembada pangan.

“Indonesia harus keluar dari ketergantungan pada impor. Kita harus mandiri dengan memperkuat sektor pertanian dari bawah, dan kami siap mendukungnya dengan bantuan benih, pupuk, dan harga jual yang adil bagi petani,” tegas Menteri Amran dalam keterangannya.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Idha Widi Arsanti, , menekankan pentingnya peran penyuluh sebagai ujung tombak keberhasilan program ini.

“Peningkatan IP membutuhkan keterlibatan aktif penyuluh dalam mentransformasikan inovasi dan teknologi kepada petani. Di sinilah peran SDM pertanian yang mumpuni menjadi kunci. Kita ingin petani maju, mandiri, dan modern,” kata Idha.

Semangat mewujudkan swasembada pangan nasional kembali digaungkan melalui Gerakan Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 300 yang digelar di Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada Senin, 12 Mei 2025. 

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Sidenreng Rappang  H. Syaharuddin Alrif, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani ., Kepala Dinas Pertanian Sidrap, penyuluh pertanian, dan para petani setempat.

IP 300 adalah gerakan strategis yang mendorong petani untuk melakukan penanaman padi sebanyak tiga kali dalam setahun di lahan yang sama, guna meningkatkan produktivitas pertanian serta ketahanan pangan daerah dan nasional.

Dalam sambutannya, Bupati Sidrap menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pelatihan, serta para petani dan penyuluh di lapangan.

"Kami di Sidrap siap mendukung penuh program IP 300 ini. Dengan semangat gotong royong, kami yakin produksi pangan di daerah kami bisa meningkat signifikan dan memberi kontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional," ujar Bupati H. Syaharuddin Alrif

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani., menambahkan bahwa peningkatan indeks pertanaman harus dibarengi dengan pendampingan teknologi, pelatihan bagi petani dan penyuluh, serta pemanfaatan sarana produksi secara optimal.

“BBPP Batangkaluku hadir sebagai mitra petani untuk memastikan keberhasilan IP 300 melalui pelatihan teknis, pembinaan penyuluh, dan pendampingan lapangan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Program ini menjadi bagian dari kebijakan strategis Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan dialog interaktif antara petani dan para pemangku kepentingan, diskusi teknis budidaya padi intensif, serta peninjauan langsung lahan percontohan IP 300 di Desa Kanie. 

Para petani menyambut positif program ini karena memberikan peluang peningkatan pendapatan dan mempercepat perputaran ekonomi desa.

Melalui gerakan IP 300, Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan menjadi salah satu contoh keberhasilan pelaksanaan program nasional yang mampu mendorong peningkatan produksi padi secara signifikan. 

Kolaborasi erat antara pemerintah daerah, penyuluh, lembaga pelatihan, dan petani menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada pangan Indonesia.

(Red) 

Dukungan Kodim 1423 Soppeng dan Bulog dalam Stabilitas Harga Gabah

Soppeng, Sigapnews.com, Kodim 1423/Soppeng berhasil mengawal panen petani dan mendukung penuh program Serapan Gabah (SERGAB) yang dijalankan di Kabupaten Soppeng.

Program ini sangat membantu petani dalam meningkatkan hasil panen serta menjaga kestabilan harga gabah, sebagai bagian dari upaya pemerintah menuju swasembada pangan.

Program SERGAB yang diinisiasi oleh pemerintah dan menjadi salah satu kebijakan utama Presiden Prabowo Subianto, telah menunjukkan hasil positif di Kabupaten Soppeng.

Daerah ini menjadi salah satu wilayah dengan serapan gabah tertinggi di Sulawesi Selatan sesuai target yang ditetapkan Perum Bulog pusat.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi antara Bulog Soppeng, Kodim 1423/Soppeng, mitra penggilingan, dan para petani setempat.

“Dengan dukungan penuh dari TNI dan Bulog, kami dapat memastikan proses panen dan penimbangan berjalan tanpa potongan, serta harga gabah stabil di Rp6.500 per kilogram.

"Hal ini sangat membantu petani dan menjadikan hasil panen kami berlimpah,” ujar Dandim 1423/Soppeng Letkol Inf RH Manurung. Jum'at (9/5/2025). 

Para petani dan mitra penggilingan pun mengungkapkan rasa terima kasih atas keberhasilan program ini dan berharap program SERGAB dapat terus berlanjut untuk mendukung perekonomian mereka.

Program SERGAB di Kabupaten Soppeng merupakan contoh kolaborasi nyata yang efektif antara pemerintah, TNI, dan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional masyarakat.

Keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam meningkatkan serapan gabah serta memperkuat kesejahteraan petani.

Kodim 1423/Soppeng adalah satuan TNI yang bertugas di wilayah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan.

Kodim 1423 Soppeng aktif mendukung program pemerintah, terutama dalam bidang ketahanan pangan dan pengawalan kegiatan masyarakat demi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.

(Red)

Presiden Prabowo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Kunjungi Ogan Ilir untuk Tanam Padi Serentak

Ogan Ilir - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko Pangan, Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan hari ini dalam rangka memimpin kegiatan tanam padi serentak di 14 provinsi secara nasional. Dalam kegiatan tersebut, Presiden turut serta dalam kegiatan tanam padi menggunakan drone pertanian yang mampu menyebar benih secara efisien di area yang luas.

“Alhamdulillah, hari ini saya diundang oleh Menteri Pertanian dan Gubernur Sumatra Selatan untuk melihat peningkatan  lahan dari yang tadinya rawa dan tidak produktif dan katanya disini adalah tempat buaya. Sekarang sedang dibangun 105.000 hektare sawah dengan teknik-teknik yang paling modern di dunia. Tadi saya sendiri mencoba , kaget juga, saya untuk pertama kali mengendalikan drone,”ujar Presiden Prabowo pada kegiatan tanam di Desa Pelabuhan Dalam Kec. Pamulutan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Rabu(23/4).

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas upaya yang dilakukan berbagai pihak dalam mendorong swasembada pangan nasional. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya manajemen air dan perawatan lahan yang optimal untuk memastikan hasil panen maksimal.

“Drone itu yang menebarkan benih. Ini ternyata bisa satu hari 25 hektare. Yang  tadinya 1 hektare ke tenaga manusia  dikerjakan selama 25 hari sekarang 25 hektare 1 hari dan ini nanti ada 100.000 hektar sawah yang produktif disini,”kata Presiden Prabowo. 

 Presiden Prabowo mengatakan sesuai laporan yang di terima Beliau, program ini diperkirakan akan meningkatkan produksi beras Sumsel dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton per tahun—kenaikan sebesar 25 persen. Langkah nyata ini tentu menjadikan Indonesia tidak hanya swasembada pangan, tetapi menuju posisi sebagai lumbung pangan dunia.

“Kita sudah bisa membantu negara sahabat seperti Malaysia. Kita bukan negara yang minta-minta, kita negara yang membantu. Ini membanggakan. Negara kuat adalah negara yang mampu menjamin ketahanan pangannya sendiri,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan petani sebagai produsen pangan utama bangsa. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh petani dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam transformasi sektor pertanian ini.

“Terima kasih kepada semua unsur , Terima kasih Menteri Pertanian dan semua jajarannya , semua stakeholder, semua unsur saya ucapkan terima kasih juga pemerintah-pemerintah daerah para gubernur, bupati, pemimpin-pemimpin di daerah, kelompok tani”.

“Semuanya bahu-bahu dari semua daerah kita angkat kemampuan kita, kita angkat penerimaan janji yang didapat oleh para petani kita, para petani kita adalah kelompok produsen, kelompok yang menghasilkan pangan untuk seluruh bangsa Indonesia kalau pangan kita aman , negara aman”kata Presiden Prabowo. 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Mentan menyampaikan bahwa pada bulan April ini, penanaman serentak dilakukan di 160 kabupaten di seluruh Indonesia, melibatkan 8 gubernur dan 3 wakil gubernur. Target tanam bulan ini mencapai 1,3 juta hektare, dengan proyeksi hasil sebesar 7,5 juta ton gabah atau setara 3,5–4 juta ton beras. Angka ini jauh di atas kebutuhan bulanan nasional yang berkisar di 2,5 juta ton.

“Khusus Sumatera Selatan, tahun lalu produksinya mencapai 2,9 juta ton. Tahun ini kita optimis bisa mencapai 3,7 juta ton. Ini bukan hanya target, tapi berdasar realita dan tren positif serapan serta produksi,” ujar Mentan Amran.

Mentan Amran juga menambahkan bahwa serapan beras nasional hingga April ini menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir, dan stok beras nasional tembus 3 juta ton—angka tertinggi dalam 20 tahun terakhir.

“Dalam program ini, pemerintah juga telah memperbaiki irigasi di seluruh Indonesia dengan cakupan hingga 2 juta hektare lahan sawah, yang akan semakin mendukung keberhasilan tanam dan produktivitas petani,” kata Mentan Amran.

Menko Pangan, Zulkifli Hasan, turut menyatakan keyakinannya terhadap kinerja sektor pertanian nasional. Ia menyebut Menteri Pertanian sebagai sosok tangguh yang telah mendorong produksi dalam negeri ke arah swasembada.

“April ini stok beras kita 3 juta ton. Jika kondisi normal hingga 2026, kita tidak perlu impor beras lagi. Apalagi Mentan terus menggenjot penanaman dan membuka lahan baru, walaupun irigasi belum semuanya selesai. Jika irigasi tuntas dan tidak ada kemarau panjang, produksi akan melimpah,” kata Menko Zulhas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga April 2025 produksi gabah nasional telah mencapai 13,9 juta ton, sementara kebutuhan beras sekitar 2,6 juta ton per bulan. 

“Artinya, Indonesia saat ini berada dalam kondisi surplus pangan yang signifikan,” tutup Menko Zulhas. 

Diketahui, kegiatan tanam serentak ini dilaksanakan secara hybrid di 14 provinsi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, hingga NTB dengan melibatkan ribuan petani dan penyuluh lapangan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan, jajaran Forkopimda, serta ribuan petani yang antusias mengikuti proses tanam padi secara langsung.

(Red) 

Brigade Pangan Sidrap Siap Menuju IP 300 dan Swasembada Pangan 2025

Sidrap, Sigapnews.com, Seluruh Brigade Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang mengikuti rapat koordinasi pangan II dalam rangka penerapan IP 300 tahun 2025 yang dilaksanakan di lapangan upacara SKPD Sidrap, Rabu (16/4).

Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh elemen dalam mendukung kebijakan strategis di sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, yang menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai pilar utama bagi stabilitas sebuah negara. 

Mentan Amran mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kondisi darurat pangan global yang bisa berdampak serius pada Indonesia jika tidak diantisipasi dengan baik.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa mewujudkan swasembada pangan ini tidak bisa sendirian, kita harus terus bergandengan tangan dengan semua pihak.

“Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi melalui peningkatan produktivitas, penggunaan benih unggul, teknologi lainnya dan inovasi. 

"Sementara ekstentifikasi kita dorong oplah pada lahan rawa dan cetak sawah rakyat,” papar Idha.

Dalam rakor tersebut, ditetapkan penerapan IP 300 di lahan 51.839 hektare dengan target produksi 1.051.869 ton GKP per tahun untuk mendukung swasembada pangan.

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Prof Fadjry Djufry selaku Pj. Swasembada Pangan Sulsel mengapresiasi langkah Bupati Sidrap yang menargetkan 1 juta ton lebih produksi beras yang siap mendukung swasembada pangan nasional. 

"Kami sangat berharap Kabupaten Sidrap menjadi contoh pertanian maju dan kabupaten pertama melaksanakan program IP 300 secara serentak dan menggunakan semua peralatan modern sehingga bisa menghemat waktu dan menghasilkan kualitas gabah yang lebih baik,” ungkap Prof Fadjry dalam sambutannya.

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif. Dalam arahannya, ia menyebut hasil panen berpotensi meningkat karena sejumlah faktor pendukung sudah terpenuhi, seperti ketersediaan pupuk dan air yang lancar, benih yang berkualitas, serta harga gabah yang cukup tinggi, yakni mencapai Rp6.700 per kilogram.

“Teknologi pertanian yang kita miliki sangat banyak, tanah kita cukup luas, Maka target saya, melalui rumusan rapat tudang sipulung sudah dipersiapkan untuk kita melakukan langkah berani menanam 3 kali setahun atau IP 300,” jelas Syaharuddin.

Manager Brigade Pangan Alesalewo , Agung mengatakan pihaknya akan berkomitmen penuh untuk mengawal swasembada pangan.

"Bantuan alat mesin pertanian akan kami optimalkan sebaik mungkin, untuk mendukung percepatan tanam dan efisiensi kerja di lapangan. Kami juga siap mendampingi petani mulai dari pengolahan lahan hingga pascapanen," jelas Agung.

(Red) 

Menggali Potensi Ketahanan Pangan Nasional Lewat Brigade Pangan Kementan

Jakarta, Sigapnews.com, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan akan fokus dalam upaya meningkatkan produksi pangan utama dalam hal ini beras, sebagai bagian dalam upaya mengejar target swasembada pangan. Salah satu yang digalakkan untuk mencapai target swasembada pangan adalah optimalisasi lahan pertanian melalui pembentukan Brigade Pangan (BP).

“Brigade Pangan akan menjadi garda terdepan dalam mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern, profesional dan terampil dengan menjalankan usaha yang berorientasi bisnis dan menghasilkan pendapatan dan keuntungan,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menyampaikan sambutan pembukaan pelatihan bagi Brigade Pangan di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Amran mengatakan melalui Brigade Pangan, Kementan berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern dan melibatkan generasi muda.

“Brigade Pangan mengelola lahan pertanian secara terstruktur, dengan skala pengelolaan mencapai sekitar 200 hektar per brigade. Program ini juga mencakup pengelolaan lahan rawa yang optimal dan pencetakan sawah rakyat, serta mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas dengan teknologi canggih,” kata Mentan Andi Amran Sulaiman.

Selain itu, Brigade Pangan diberikan dukungan berupa alat dan mesin pertanian, pelatihan, serta akses ke benih unggul, pupuk, dan pestisida. “Program ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan nasional tetapi juga menciptakan ekosistem agribisnis modern yang memberdayakan generasi muda,” katanya.

Salah satu kunci sukses peningkatan produksi pangan menurut Amran adalah pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan). Dengan pemanfaatan alsintan, dapat membantu mempercepat proses pengolahan tanah, penanaman, hingga panen.

“Dalam situasi di mana tenaga kerja pertanian semakin berkurang, alsintan menjadi solusi untuk memastikan proses pertanian tetap berjalan lancar. Dengan penggunaan alsintan pengelolaan lahan lebih terstruktur, termasuk optimalisasi lahan rawa dan pencetakan sawah rakyat,” tutur Menteri Amran.

“Alsintan bukan hanya alat,
tetapi juga simbol modernisasi pertanian yang mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional. Dengan bantuan alsintan, Brigade Pangan dapat mencapai target swasembada pangan melalui percepatan olah tanah, tanam, dan panen secara serempak,” papar Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementan (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan pihaknya menargetkan pembentukan 4.224 Brigade Pangan. Saat ini, jumlah Brigade Pangan yang telah terbentuk sebanyak 1.900 yang tersebar di 16 Provinsi, yaitu 1.779 pada tahun 2024 dan 121 pada tahun 2025.

“Saat ini, Brigade Pangan yang sudah beroperasi mencapai 1.154 BP dengan cakupan luas lahan mencapai 230.800 Hektar yang tersebar di 12 Provinsi,” ungkap Santi.

Dengan jumlah Brigade Pangan dan luas lahan wilayah kerja Brigade Pangan tersebut, Brigade Pangan telah mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 2.347 unit berupa Traktor Roda 4 sebanyak 647 unit, TR2 sebanyak 1.391 unit, dan Crawler sebanyak 309 unit.

Santi menjelaskan dalam rangka meningkatkan kompetensi petani pengelola Brigade Pangan dalam mengoptimalkan kinerja alat dan mesin pertanian, maka Kementan melalui BPPSDMP melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan kapabilitas SDM Pertanian yaitu Pelatihan bagi Brigade Pangan.

Sementara Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Inneke Kusumawaty juga menjelaskan secara teknis bahwa Pelatihan dilaksanakan dengan beberapa sesi dimana setiap pelatihan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari secara offline.

“Pelatihan yang dibuka serentak di 12 provinsi lokasi Oplah ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola Brigade Pangan dalam mengoperasikan TR2 dan TR4 untuk mengoptimalkan olah tanah di wilayah kerja BP dan menyusun laporan usaha tani serta penyisihan pendapatan untuk biaya penyusutan Alsintan,” terang Inneke.

Ditambahkan Inneke, untuk Bulan April Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 30 April 2025 di 12 Provinsi wilayah Oplah. Dengan target peserta pelatihan sebanyak 16.382 orang.

“Diharapkan dengan diberikannya pelatihan ini bisa mendorong pertanaman dan panen padi khususnya di 12 provinsi lokasi Oplah ini, guna mendorong terwujudnya swasembada pangan dalam waktu dekat ini”, tegas Inneke.

(Red) 

Kolaborasi Bupati Soppeng dan Gubernur Sulsel untuk Tingkatkan Kesejahteraan Pertanian

Soppeng, Sigapnews.com, Setelah melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menunjukkan komitmennya dengan bertindak cepat untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Kamis, 17 April 2025.

Gerak cepat Bupati Soppeng ditunjukkan dengan melakukan koordinasi teknis dengan berbagai pihak terkait, termasuk Ir. Yusuf M.Si dari Balai Penerapan Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (BSIP) dan Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Uvan Nurwahidah S.M.Si. 

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas TPHPKP Kabupaten Soppeng, Alia Warjuni.

Dalam pertemuan ini, Bupati Soppeng memberikan arahan yang jelas terkait realisasi target Luas Tambah Tanam (LTT) untuk komoditas pangan di Kabupaten Soppeng hingga bulan April 2025. 

Peningkatan kapasitas pertanian di daerah ini sangat penting, baik untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal maupun untuk kesejahteraan petani itu sendiri. 

Melalui pengawasan yang ketat dan bimbingan dari pihak terkait, diharapkan target tersebut dapat tercapai dengan baik.

Selain membahas LTT, Bupati Suwardi juga menekankan pentingnya kemajuan program Optimasi Lahan Rawa (Oplah). 

Program ini merupakan inisiatif strategis untuk memanfaatkan lahan rawa yang ada di Kabupaten Soppeng guna meningkatkan produksi pertanian. 

Bupati Soppeng Suwardi Haseng menginstruksikan agar dilakukan koordinasi segera dengan penyuluh pertanian. 

Hal ini bertujuan untuk membahas dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencapai target LTT dan mendapatkan hasil yang optimal dari program Oplah.

Bupati juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang erat dengan tim dari Universitas Hasanuddin (Unhas) yang tengah melakukan survei terkait progress program Oplah. 

Melalui kolaborasi ini, diharapkan bisa diperoleh data yang valid dan akurat mengenai kondisi lahan serta potensi yang ada. 

Komunikasi yang baik antar semua pihak menjadi kunci dalam memantau dan mengoptimalkan pengelolaan lahan pertanian yang ada.

Tindakan yang diambil oleh Bupati Soppeng ini menggarisbawahi komitmennya untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan inisiatif pertanian yang sangat penting bagi perekonomian daerah. 

Dengan menyelaraskan berbagai pihak dalam kegiatan pertanian, diharapkan hasil yang dicapai akan lebih maksimal. 

Langkah ini juga mencerminkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung dan memberikan arahan kepada para petani serta stakeholder lainnya.

Bupati H. Suwardi Haseng, SE, terus menunjukkan kepemimpinannya dalam menggerakkan sektor pertanian dengan pendekatan yang strategis dan kolaboratif. 

Dengan adanya koordinasi yang solid, diharapkan Kabupaten Soppeng dapat mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani melalui pengembangan dan pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal.

Melalui langkah-langkah konkret yang diambil oleh Bupati Soppeng, diharapkan sektor pertanian di wilayah ini dapat berkembang pesat, serta memenuhi kebutuhan pangan di daerah. 

Kerjasama yang erat antara pemerintah, penyuluh pertanian, dan tim dari Unhas adalah kunci sukses dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. 

Semoga upaya ini dapat membawa Kabupaten Soppeng menuju kemajuan yang lebih baik dalam bidang pertanian.

(Red) 

Efisiensi Pertanian Meningkat: Brigade Pangan di Sidenreng Rappang Manfaatkan Alsintan

Sidenreng Rappang, Sigapnews.com, Petani yang tergabung dalam Brigade Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, mulai mengoptimalkan pengolahan lahan dengan memanfaatkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian. Selasa (15/4/2025).

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pengoptimalan lahan serta penerapan teknologi modern menjadi kunci utama dalam mendorong peningkatan hasil produksi pertanian. 

“Kami membentuk brigade, mengoptimalkan lahan rawa, dan mencetak sawah baru sebagai bagian dari upaya transformasi pertanian menuju modernisasi". 

"Kami berkomitmen mengadopsi mekanisasi di seluruh lini kegiatan pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas,” ujarnya. 

Menurut Menteri Amran, penggunaan alsintan ini akan membawa sektor pertanian Indonesia ke tingkat yang lebih maju dan berkelanjutan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menambahkan bahwa pembentukan Brigade Pangan bertujuan meningkatkan frekuensi tanam dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam satu musim. 

Hal ini diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan lahan dan meningkatkan produksi pangan nasional.

Manager Brigade Pangan, Agussalim, menyatakan bantuan traktor roda 4 mempercepat pengolahan lahan dibandingkan sebelumnya yang hanya menggunakan traktor roda 2 dengan kapasitas 2 hektar per musim tanam. 

“Dengan traktor roda 4, kami menargetkan mampu mengolah 3 hektar per hari,” kata Agussalim. 

Ia juga menjelaskan bahwa tarif pengoperasian traktor roda 4 lebih efisien dan mendorong peningkatan pendapatan anggota brigade.

Sementara itu, Manager Brigade Pangan lainnya, Agung Alesalewo, menyampaikan bahwa di Desa Takkalasi, lahan yang telah diolah menggunakan alsintan mencapai 5 hektar dari total 10 hektar milik warga. 

“Pengoperasian alsintan membuat proses pengolahan lahan menjadi lebih mudah, efektif, dan cepat serta dapat meringankan tenaga dan biaya petani,” ujar Agung. 

Ia juga menargetkan semua pengurus brigade mampu mengoperasikan alsintan agar produktivitas semakin meningkat.

Dengan peningkatan kemampuan pengoperasian alsintan oleh anggota Brigade Pangan, diharapkan pertanian modern yang efisien dan berkelanjutan dapat terwujud dan menjadi pendorong utama ketahanan pangan nasional.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan sektor pertanian melalui inovasi teknologi, peningkatan sumber daya manusia, dan optimalisasi lahan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

(Red/*) 

Pasca Hari Raya Idul Fitri Capaian Rekor Pangan Indonesia: Prabowo Subianto Puji Upaya Petani di Panen Raya Majalengka

Majalengka, Sigapnews.com, Beberapa hari setelah Idul Fitri, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung Panen Raya Nasional di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. (7/4/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari panen serentak di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota, sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS mencatat bahwa pada April 2025, potensi luas panen nasional mencapai 1.595.583 hektare, dengan estimasi produksi sebesar 8.631.204 ton gabah kering giling (GKG) atau setara 4,97 juta ton beras. Secara kumulatif, produksi Januari–April 2025 tercatat 13.948.785 ton GKG, angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya terhadap capaian ini yang menurutnya merupakan hasil dari kerja keras para petani serta sinergi lintas sektor.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan ini bukan semata capaian teknis, namun juga keberhasilan moral dan sosial.

“Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah bekerja keras, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, jajaran pemerintah, dan tentu saja para petani.

"Saudara-saudara petani adalah tulang punggung bangsa, tanpa pangan, tidak ada negara, tanpa pangan, tidak ada NKRI,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga menyatakan kebahagiaannya karena pada Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, harga-harga pangan terkendali, stabil, dan terjangkau.

Ia menilai keberhasilan ini merupakan buah dari kerja nyata seluruh jajaran pemerintahan dan para petani di seluruh pelosok negeri.

“Banyak negara saat ini kekurangan beras, harga pangan menjulang. Bahkan di negara terkaya sekalipun, telur langka.

"Tapi kita, Alhamdulillah, sekarang ekspor telur dan harganya turun. Ini berkat kerja keras semua pihak.

"Ini hasil kebijakan yang masuk akal dan kesungguhan kita untuk membela rakyat,” tambah Presiden.

Empat belas provinsi utama seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Sumut, Kalbar, Kalteng, Kalsel, NTB, dan Sulsel tercatat menyumbang hampir 91,42% produksi nasional bulan ini. Dengan luas panen 1,43 juta hektare dan produksi 7,89 juta ton GKG, wilayah ini menjadi tulang punggung produksi nasional. Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar, disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di luar Pulau Jawa, kontribusi tertinggi berasal dari Sulsel, Lampung, dan NTB.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada capaian ini.

Program strategis seperti cetak sawah, distribusi pupuk, teknologi pertanian, dan koperasi desa akan terus diperluas untuk mendorong kemandirian pangan.

“Saya ingin jadi Presiden yang berhasil menjaga harga pangan".

"Saya ingin rakyat kita menikmati protein yang cukup, harga yang terjangkau". 

"Kita ingin desa punya gudang, cold storage, apotek murah, dan truk pengangkut hasil panen, dan Kita ingin petani hidup makmur,” ujarnya penuh semangat.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang hadir mendampingi Presiden menyampaikan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kebijakan yang tepat dan keberpihakan Presiden terhadap sektor pertanian.

“Terima kasih dari petani Indonesia. Harga gabah naik Rp6.500 per kilogram. Dan ini kebahagiaan petani seluruh Indonesia. Ada 100 juta petani yang berterima kasih kepada Bapak Presiden. 

"Kemudian juga terima kasih atas kebijakan pupuk yang lebih sederhana. Tadi kami keliling, petani berterima kasih karena mendapatkan pupuk lebih mudah dibanding sebelumnya,” ujar Mentan Amran.

Ia menambahkan, sebelumnya distribusi pupuk memerlukan tanda tangan dari 12 menteri, 38 gubernur, dan 500 wali kota/bupati. Namun kini, berkat Instruksi Presiden yang ditandatangani, pupuk dapat langsung disalurkan dari pabrik ke kelompok tani (Gapoktan).

“Ini betul-betul revolusi sektor pertanian, Bapak Presiden. Kemudian program pompanisasi telah meningkatkan produksi padi di Pulau Jawa sebesar 2,8 juta ton di saat krisis El Nino. Alhamdulillah produksi kita meningkat. 

"Menurut data dari BPS, terjadi peningkatan produksi sebesar 52 persen pada Januari, Februari, dan Maret,” lanjutnya.

Menutup sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa hormat dan kebanggaannya kepada seluruh petani Indonesia. 

Ia menyebut mereka sebagai pahlawan produksi, dan menegaskan bahwa pemerintahannya akan berdiri bersama mereka untuk membangun masa depan pangan Indonesia.

“Kami bangga mengabdi kepada rakyat. Tidak ada panggilan lebih mulia daripada membela petani. Karena itu, petani harus dimuliakan. Harus makmur. Dan kami akan buktikan itu bersama-sama,” tegas Presiden Prabowo.

Dengan komitmen kuat dan sinergi nasional, Indonesia melangkah mantap menuju swasembada pangan yang berkelanjutan, menjawab tantangan global dengan keberanian dan kerja nyata.

(Red) 

Kepala Bulog Faisal Armin Soroti Kinerja Perpadi Soppeng yang Belum Maksimal : Pengurus Harus Segera Terbentuk

Soppeng, Sigapnews.com, Kepala Bulog  kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Faisal Armin, menyatakan bahwa kinerja Perhimpunan Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Kabupaten Soppeng dinilai belum maksimal dalam mencapai tujuan organisasi. 

Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan stakeholders terkait, meskipun Soppeng memiliki potensi besar dengan 16 penggilingan padi.lebih banyak dibandingkan kabupaten/kota lain di wilayah tersebut. Senin (7/4/2025). 

Perpadi Soppeng harus lebih optimal dalam mendukung program ketahanan pangan, terutama swasembada beras nasional. 

"Saat ini, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, termasuk pembentukan kepengurusan yang solid," tegas Faisal.  

Mitra Bulog Aktif, Kapasitas Penggilingan Mencapai 1.790 Ton/Hari.

Dari 16 penggilingan padi yang ada, semuanya telah menjadi mitra aktif Bulog dengan total kapasitas produksi mencapai 1.790 ton per hari. 

Angka ini menunjukkan potensi besar Soppeng sebagai salah satu penyangga stok beras nasional.  

Namun, Perpadi Soppeng mengaku masih menghadapi kendala internal, terutama terkait kepengurusan yang belum terbentuk secara resmi. 

"Kami berharap pengurus segera terbentuk agar koordinasi dengan Bulog dan pemerintah daerah bisa lebih efektif," ungkap perwakilan Perpadi Soppeng.  

Perpadi: Ujung Tombak Swasembada Beras Nasional

Faisal menekankan bahwa Perpadi memegang peran kunci dalam mendukung program swasembada beras Indonesia. "Penggilingan padi adalah ujung tombak. 

"Jika mereka berjalan maksimal, distribusi dan kualitas beras akan lebih terjamin, sehingga target swasembada nasional bisa tercapai, jelasnya.

(Yun)