Kelola OPLAH Rp38 Miliar, Bupati Soppeng: Jangan Ada Mark-Up dan Potong Hak Petani

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Optimalisasi Lahan (OPLAH) Non-Rawa Tahun Anggaran 2026 agar tidak bermain-main dengan anggaran.

Peringatan tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan OPLAH Wilayah Soppeng di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Kamis (1/10/2026).

Program OPLAH Non-Rawa di Kabupaten Soppeng mencakup areal seluas 8.315,58 hektare dengan dukungan anggaran sekitar Rp38 miliar.

Menurut Suwardi, besarnya dukungan anggaran tersebut harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima masyarakat, khususnya para petani penerima program.

Ia meminta pengelolaan dana dilakukan secara terbuka, tertib dan sesuai peruntukan.

“Jangan ada mark-up, jangan ada pemotongan hak petani dan jangan ada laporan fiktif,” tegas Suwardi.

Bupati menekankan bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan pemerintah pada dasarnya merupakan uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah harus dipastikan memberikan manfaat bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

“Anggaran ini adalah uang rakyat. Karena itu harus digunakan untuk kepentingan rakyat, khususnya meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Suwardi juga meminta ketepatan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) menjadi perhatian serius. Administrasi harus tertib dan pekerjaan fisik di lapangan wajib sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Program OPLAH Non-Rawa tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BP-LIP) Kelas I Makassar, Dr. Rustan Massinai, S.TP., M.Sc., kepada Bupati Soppeng.

Pelaksanaan program menggunakan pola Swakelola Tipe IV, dengan kelompok tani penerima terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.

Pengawasan Diperketat

Kepala BP-LIP Kelas I Makassar Rustan Massinai juga memberikan peringatan serupa. Ia meminta kelompok tani penerima bantuan mengelola anggaran secara transparan dan menyiapkan seluruh bukti pertanggungjawaban.

Rustan menyebut sejumlah potensi penyimpangan harus dihindari, mulai dari mark-up, pengarahan pembelian, pengambilan sisa anggaran hingga penggunaan dana untuk kepentingan pribadi.

“Bantuan ini harus dimanfaatkan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Audit atau pemeriksaan dapat dilakukan sewaktu-waktu,” tegasnya.

Pengawasan akan melibatkan penyuluh pertanian, pengawas, konsultan individu serta unsur pengawasan dan aparat penegak hukum.

Di sisi lain, Pemkab Soppeng juga mendorong modernisasi pengairan melalui penguatan pompanisasi dan program Listrik Masuk Sawah untuk membantu menjaga ketersediaan air serta meningkatkan indeks pertanaman.

Dengan cakupan OPLAH lebih dari 8.000 hektare, Pemkab Soppeng menargetkan program tersebut mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Namun, bagi Suwardi, keberhasilan program bukan hanya diukur dari luas lahan yang dioptimalkan maupun besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari seberapa besar manfaatnya dirasakan langsung oleh petani.

(Yund)

Bupati Soppeng Bikin Terobosan, Soppeng Jadi Penerima Program ICARE Rp60 Miliar

Soppeng, Sigapnews.com,– Terobosan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng dalam memperkuat sektor pertanian kembali membuahkan hasil. Kabupaten Soppeng berhasil masuk dalam daftar daerah penerima Program Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE) dengan nilai sekitar Rp60 miliar yang akan digunakan untuk memperkuat 20 Brigade Pangan Milenial.

Capaian tersebut menjadi angin segar bagi dunia pertanian di Kabupaten Soppeng. Program yang didukung pendanaan Bank Dunia itu merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mempercepat modernisasi pertanian melalui penguatan kelembagaan petani dan penggunaan teknologi mekanisasi.

Keberhasilan Soppeng memperoleh program tersebut tidak lepas dari komunikasi dan koordinasi yang dibangun Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Kementerian Pertanian RI. Proses itu kemudian berlanjut dengan kunjungan Direktur ICARE Bram Kusbiantoro bersama perwakilan Bank Dunia, Mr. Joel, ke Kabupaten Soppeng pada pertengahan Juli 2026.

Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan verifikasi lapangan terhadap kesiapan lokasi serta calon penerima manfaat. Hasilnya, Soppeng dinyatakan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Program ICARE.

Direktur ICARE Bram Kusbiantoro menjelaskan bahwa Program ICARE hanya dijalankan di tiga provinsi di Indonesia, yakni Sulawesi Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. Di Sulawesi Selatan sendiri, hanya empat kabupaten yang ditetapkan sebagai penerima, yaitu Soppeng, Gowa, Barru, dan Enrekang.

"Soppeng dinilai memiliki potensi dan kesiapan dalam mengembangkan pertanian modern berbasis korporasi. Karena itu, penguatan Brigade Pangan menjadi salah satu fokus utama program," jelas Bram.

Melalui Program ICARE, sekitar Rp60 miliar akan dialokasikan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern bagi 20 Brigade Pangan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, mempercepat proses tanam dan panen, serta mendorong efisiensi usaha tani.

Program kini memasuki tahap sosialisasi ICARE Project Implementation Unit (PIU) yang dilaksanakan Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian (BRMP Sistem) di Aula Pertemuan Gabungan Dinas, Kompleks Kantor Bupati Soppeng.

Dalam sambutan Bupati Soppeng yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah H. Andi Haeruddin, ditegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Soppeng merupakan peluang besar untuk mempercepat transformasi sektor pertanian sekaligus meningkatkan daya saing hasil pertanian daerah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng juga berkomitmen mengawal pelaksanaan Program ICARE agar tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tani.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan, mengatakan program akan difokuskan di Kecamatan Lalabata, Ganra, Marioriawa, dan Donri-Donri.

Menurutnya, penerima manfaat diprioritaskan bagi petani milenial berusia maksimal 40 tahun sebagai bagian dari upaya regenerasi petani sekaligus mencetak sumber daya manusia pertanian yang mampu menguasai teknologi modern.

Penyaluran bantuan dijadwalkan berlangsung mulai pertengahan Agustus hingga pertengahan September 2026. Kehadiran 20 Brigade Pangan diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan produksi pangan dan percepatan modernisasi pertanian di Kabupaten Soppeng.

Masuknya Program ICARE senilai sekitar Rp60 miliar menjadi salah satu capaian strategis Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng. Selain menghadirkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, program ini juga mempertegas posisi Soppeng sebagai salah satu daerah yang dipercaya mengembangkan pertanian modern di Sulawesi Selatan.

(Yund)

Hadiri Rapimnas LMP 2026, Sahar Bawa Misi Ketahanan Pangan dan Kemajuan Daerah

Jakarta, Sigapnews.com, Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Soppeng, Sahar, menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Laskar Merah Putih yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (13/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi ajang konsolidasi nasional sekaligus penguatan komitmen organisasi dalam mendukung program-program strategis pemerintah.

Rapimnas tahun ini mengusung tema “Laskar Merah Putih Bersama Pemerintah Rawat NKRI Membangun Negeri”, yang mencerminkan semangat organisasi untuk terus berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa dan mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus pusat, pengurus daerah, serta kader Laskar Merah Putih dari berbagai provinsi di Indonesia. Kehadiran peserta dari seluruh penjuru tanah air menunjukkan kuatnya soliditas organisasi yang selama ini aktif dalam kegiatan sosial, kebangsaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu tokoh yang hadir dalam Rapimnas adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina Laskar Merah Putih. Dalam arahannya, Amran menegaskan bahwa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

Menurutnya, upaya menjaga NKRI tidak hanya dilakukan melalui penguatan wawasan kebangsaan, tetapi juga dengan mendukung program-program strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu program prioritas pemerintah saat ini adalah swasembada pangan.

Amran menilai ketahanan pangan merupakan fondasi penting bagi kemandirian bangsa. Karena itu, ia mengajak seluruh kader Laskar Merah Putih untuk turut mengawal program swasembada pangan hingga ke tingkat daerah.

“Keberhasilan program ini membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, kelompok tani, dan organisasi masyarakat,” ujarnya di hadapan peserta Rapimnas.

Arahan tersebut mendapat sambutan positif dari Ketua Macab LMP Soppeng, Sahar. Ia menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan arahan Menteri Pertanian dan menggerakkan seluruh potensi organisasi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Menurut Sahar, swasembada pangan merupakan agenda strategis yang harus mendapat dukungan seluruh elemen bangsa. Ia menilai Kabupaten Soppeng memiliki potensi pertanian yang besar sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan target tersebut.

“Sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat. Karena itu, setiap program yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani harus didukung bersama,” kata Sahar.

Ia menegaskan bahwa LMP Soppeng siap mengawal program swasembada pangan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional dan memperkuat ketahanan negara melalui sektor pangan.

Selain itu, pihaknya akan terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung peningkatan produksi pertanian. Kader-kader LMP juga akan didorong untuk aktif dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian.

Sahar menilai organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, LMP akan terus hadir membantu menyosialisasikan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ia juga berharap Rapimnas 2026 semakin memperkuat soliditas organisasi dari tingkat pusat hingga daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional.

“Rapimnas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Kami berharap seluruh kader LMP semakin solid dan terus berkontribusi dalam menjaga NKRI serta mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat,” tutupnya.

Rapimnas Laskar Merah Putih 2026 tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi, tetapi juga wadah mempertegas komitmen bersama dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Melalui sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat, berbagai program strategis, termasuk swasembada pangan, diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Yund)

Produktivitas Capai 10,4 Ton per Hektar, Program PM-AAS Diperluas di Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng memulai program Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) melalui kegiatan tanam perdana di Kelurahan Apanang, Jumat (8/5/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Suwardi Haseng dan dihadiri Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, Fadjry Jufri, bersama jajaran kementerian, Forkopimda, penyuluh pertanian, dan kelompok tani.

Program PM-AAS menghadirkan penerapan teknologi modern di sektor pertanian, seperti alat tanam modern, mekanisasi pertanian, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, hingga pemanfaatan drone pertanian.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng mengatakan program tersebut menjadi langkah awal penerapan pertanian modern di Kabupaten Soppeng.

“Program ini membantu petani bekerja lebih efisien melalui mekanisasi, teknologi modern, dan pendampingan pertanian,” ujarnya.

Ia juga mengimbau petani agar tidak takut terhadap perkembangan teknologi karena teknologi hadir untuk membantu meningkatkan hasil pertanian.

Sementara itu, Fadjry Jufri menyampaikan bahwa program PM-AAS sebelumnya telah diuji coba di Kecamatan Marioriawa pada tahun 2025 di lahan seluas 5 hektar dengan hasil produktivitas mencapai 10,4 ton per hektar.

Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah pusat memperluas program PM-AAS di Kabupaten Soppeng menjadi 120 hektar pada tahun 2026, meliputi 100 hektar di Kecamatan Liliriaja dan 20 hektar di Kecamatan Marioriawa.

Kabupaten Soppeng juga menjadi salah satu dari empat daerah di Sulawesi Selatan yang mendapatkan program pertanian modern nasional bersama Sidenreng Rappang, Bone, dan Maros.

Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan produktivitas padi dan kesejahteraan petani di Kabupaten Soppeng.

(Yunandar)

Swasembada Beras 2025, Bamsoet Nilai Prabowo Penuhi Janji Ketahanan Pangan

Jakarta, Sigapnews.com,– Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas keberhasilan pemerintah mewujudkan swasembada beras nasional pada tahun 2025.

Capaian tersebut dinilai sebagai tonggak penting dalam sejarah ketahanan pangan Indonesia dan bukti konkret efektivitas kepemimpinan nasional yang kuat dan terfokus.

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet menilai, keberhasilan swasembada beras di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo mencerminkan kemampuan negara dalam menerjemahkan komitmen politik menjadi kebijakan nyata dan hasil terukur dalam waktu relatif singkat.

Menurutnya, pencapaian ini bukan hanya prestasi sektor pertanian, tetapi juga pencapaian strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial nasional.

Dengan tercapainya swasembada beras pada 2025, Indonesia tercatat telah mencapai swasembada beras sebanyak tiga kali sepanjang sejarah. Pertama terjadi pada era Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto pada 1984, ketika produksi beras nasional mencapai sekitar 27 juta ton dan mampu memenuhi kebutuhan nasional sebesar 25 juta ton. Atas keberhasilan tersebut, Indonesia memperoleh pengakuan internasional berupa penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO) pada 1985.

Capaian kedua diraih pada 2008 di era pemerintahan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Setelah berselang 17 tahun, swasembada beras kembali berhasil diwujudkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungannya ke Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (7/1), Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan bahwa produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton. Angka tersebut melampaui kebutuhan nasional yang berada pada kisaran 30–31 juta ton per tahun, sehingga Indonesia memiliki surplus beras yang signifikan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir.

“Swasembada beras tahun 2025 patut dimaknai sebagai prestasi luar biasa karena diraih di tengah tantangan yang tidak ringan. Alih fungsi lahan pertanian yang masih masif, tekanan perubahan iklim yang menggeser pola musim tanam, serta dinamika harga pangan global merupakan tantangan besar yang dihadapi sektor pertanian nasional,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menambahkan, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Presiden Prabowo telah menepati janji politiknya dalam memperkuat ketahanan dan keamanan pangan nasional. Saat pelantikan, Presiden Prabowo menargetkan swasembada pangan dapat dicapai dalam kurun waktu empat tahun. Namun melalui kebijakan konsolidasi lintas sektor, penguatan peran petani, peningkatan produktivitas, serta distribusi sarana pertanian yang lebih terarah, target tersebut berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun pemerintahan.

“Ini membuktikan bahwa dengan kepemimpinan yang fokus, visi yang jelas, dan eksekusi kebijakan yang disiplin, agenda strategis nasional dapat dipercepat,” tegas Bamsoet.

Namun demikian, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan bahwa keberhasilan di sisi produksi harus segera diikuti dengan manfaat nyata bagi masyarakat. Swasembada beras, menurutnya, tidak boleh berhenti pada pencapaian angka statistik semata, melainkan harus berdampak langsung pada stabilitas dan keterjangkauan harga di pasar.

“Harapan masyarakat sangat sederhana. Ketika produksi beras berlimpah, harga di tingkat konsumen harus stabil dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Bamsoet juga mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan lanjutan guna memastikan surplus produksi beras berbanding lurus dengan stabilitas harga. Penguatan cadangan beras pemerintah, optimalisasi peran Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga, serta pengawasan distribusi dari hulu hingga hilir menjadi faktor kunci agar swasembada benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengamanan pasar beras secara serius. Satuan Tugas Pangan bersama aparat penegak hukum diminta lebih aktif menindak praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti manipulasi timbangan, pengoplosan beras, serta permainan harga di tingkat distributor dan pengecer.

“Manipulasi timbangan dan pengoplosan beras adalah kejahatan terhadap masyarakat. Jangan sampai setelah swasembada tercapai, konsumen kembali dirugikan oleh oknum yang mencari keuntungan dengan cara curang,” tegasnya.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, keberhasilan swasembada beras harus menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap negara dalam mengelola sektor pangan. Negara, menurutnya, tidak hanya bertanggung jawab memastikan kecukupan produksi, tetapi juga menjamin keadilan pasar serta perlindungan konsumen.

“Jika produksi kuat, distribusi tertib, dan harga terkendali, maka swasembada beras akan menjadi fondasi yang kokoh bagi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Bamsoet. (*)

Akademisi Nilai Kebijakan Mentan Amran Ubah Arah Pembangunan Pangan Nasional

Jakarta, Sigapnews.com, Upaya mewujudkan swasembada pangan nasional kini memasuki fase transformasi yang lebih komprehensif. Kebijakan pertanian tidak lagi diposisikan semata sebagai program pemerintah jangka pendek, tetapi sebagai fondasi pembangunan ekosistem pangan yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Akademisi Universitas Andalas, Muhammad Makky, menilai arah kebijakan yang ditempuh Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudayono menunjukkan perubahan mendasar dalam tata kelola sektor pangan nasional. Negara hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penggerak ekosistem yang memastikan seluruh rantai produksi dari hulu hingga hilir berjalan secara seimbang.

“Ini strategi bisnis yang dirancang oleh Pak Menteri. Kita melihat program yang dirancang ini bukan berbasis government project, tapi sudah mempertimbangkan skala bisnis,” kata Makky dalam forum diskusi seperti dikutip pada Jumat (26/12/2025).

Menurutnya, transformasi ini terlihat dari fokus pemerintah dalam menciptakan kepastian usaha di sektor pertanian. Kepastian tersebut menjadi faktor kunci untuk menjaga stabilitas produksi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat posisi petani dalam sistem pangan nasional.

Ia menjelaskan bahwa penguatan ekosistem pangan dilakukan melalui berbagai intervensi terintegrasi, mulai dari penyediaan sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian, hingga penguatan sistem distribusi dan cadangan pangan. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan produksi pangan nasional tetap stabil di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika global.

“Pemerintah menyiapkan pupuk, benih, mesin-mesin pertanian, dan program seperti optimasi lahan atau rehabilitasi lahan pertanian. Ini cukup penting karena produktivitas kita bisa meningkat dengan jaminan suplai air dan sistem drainase yang baik, bahkan di musim kering maupun saat curah hujan ekstrem,” jelasnya.

Makky menambahkan, perbaikan tata kelola juga tercermin dari upaya penyederhanaan layanan bagi petani. Akses yang lebih mudah terhadap pupuk, benih, dan alat mesin pertanian membuka peluang peningkatan produksi sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam sektor pertanian.

“Dengan proses yang sederhana, lebih fleksibel, dan rantai birokrasi yang pendek, masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengakses pupuk subsidi kini bisa lebih mudah. Begitu juga dengan bantuan alsintan atau kebutuhan benih,” terangnya.

Lebih jauh, ia menilai kehadiran pemerintah dalam mengawal distribusi dan menjaga stabilitas harga merupakan bagian dari upaya melindungi produsen dan konsumen secara bersamaan. Dengan pengelolaan stok pangan dan pengawasan pasar yang kuat, fluktuasi harga dapat ditekan dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh.

“Di sini bukan hanya memberikan kepastian jaminan keuntungan dan kemudahan memperoleh aset, tetapi juga adanya intervensi langsung yang menyebabkan masyarakat merasa dikawal dan diperhatikan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, faktor lain yang menjadi kunci adalah pemberian insentif kepada para produsen, yakni petani. Insentif tersebut diberikan dalam bentuk penjaminan harga hasil panen sehingga petani mendapatkan kepastian keuntungan di akhir produksi.

“Insentif diberikan dalam bentuk penjaminan harga. Ini adalah satu kunci karena dengan harga yang terjamin, ada kepastian keuntungan yang akan diperoleh di akhir produksi,” ucapnya.

Menurut Makky, pendekatan ekosistem ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Selain mendorong peningkatan produksi, kebijakan tersebut juga membangun kepercayaan pelaku usaha tani dan membuka ruang bagi regenerasi petani. Ia menegaskan bahwa transformasi kebijakan pertanian yang tengah berjalan menjadi langkah strategis dalam menyiapkan sektor pangan nasional yang adaptif, mandiri, dan mampu menjawab tantangan masa depan.

Untuk diketahui, sektor pertanian terus menunjukkan kemajuan pesat. Berbagai kebijakan dan program strategis dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, menyejahterakan petani, dan mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Anggota MPR RI Bambang Soesatyo, Apresiasi Terobosan Mentan Amran Tahun 2025

Jakarta, Sigapnews.com,– Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo (Bamsoet), memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai terobosan yang dilakukan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sepanjang tahun 2025. Di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi tantangan multidimensional, mulai dari bencana ekologis di Sumatera hingga pelemahan daya beli masyarakat, inisiatif Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai menjadi oase sekaligus solusi nyata bagi penguatan ekonomi nasional.

Bamsoet menyoroti langkah berani Mentan Amran dalam menyusun strategi transformasi dan investasi sektor pertanian yang berdampak langsung pada akar rumput. Salah satu yang paling menonjol adalah konsistensi dalam hilirisasi produk pertanian.

“Inisiatif Kementerian Pertanian dalam mengkreasi kebijakan yang solutif sangat layak dicermati dan dijadikan contoh. Hilirisasi produk pertanian yang diusung Menteri Amran bukan sekadar wacana, melainkan langkah strategis yang terbukti mampu menciptakan hingga delapan juta lapangan kerja baru. Ini adalah jawaban konkret di tengah ancaman pengangguran,” ujar Bamsoet saat merefleksikan catatan akhir tahun 2025.

Menyongsong pergantian tahun dari 2025 memasuki tahun 2026, Bamsoet mencatat bahwa Indonesia masih berselimutkan dukacita mendalam akibat bencana di Sumatera (Aceh, Sumut, dan Sumbar) yang berdampak pada 3,3 juta jiwa. Di sisi lain, kinerja perekonomian nasional sedang dalam tekanan, ditandai dengan angka pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025 menurut data BPS.

Sektor UMKM dan manufaktur pun mengalami tekanan hebat akibat gempuran produk impor ilegal. Karena itulah, menurut Bamsoet, diperlukan sinergi kuat antara kementerian teknis untuk menciptakan lapangan kerja dan melindungi pasar domestik.

“Inisiatif Menteri Pertanian dalam mendorong produktivitas dalam memerangi penyelundupan adalah kombinasi solutif untuk mereduksi kompleksitas persoalan sekarang. Kita berharap di tahun 2026, para pembantu Presiden semakin kreatif menggagas inisiatif baru,” lanjutnya.

Sebagai informasi, strategi hilirisasi dan investasi pertanian yang tengah digarap Mentan Amran senilai Rp 371 triliun yang difokuskan pada 14 komoditas strategis.

Komoditas tersebut mencakup sektor perkebunan dan pangan unggulan seperti kelapa sawit, kelapa (untuk VCO dan santan), tebu, kakao, kopi, lada, pala, jambu mete, hingga gambir. Inisiatif ini diproyeksikan tidak hanya meningkatkan nilai tambah hingga ratusan kali lipat, tetapi juga mampu menyerap sekitar 8,6 juta tenaga kerja.

Mentan Amran dalam berbagai kesempatan di Desember 2025 mengatakan hilirisasi pertanian sebagai upaya meningkatkan kesejateraan petani lokal.

“Kita tidak boleh lagi membiarkan kekayaan alam kita keluar dalam bentuk mentah. Hilirisasi pertanian adalah kunci kemandirian. Dengan membangun pabrik-pabrik pengolahan di dekat sentra produksi petani, kita menciptakan nilai tambah berkali-kali lipat dan memastikan ekonomi kita tumbuh dari bawah,” tegas Mentan Amran.

Mentan Amran menyebut langkah hilirisasi ini berakar kuat pada visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmennya terhadap Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi ekonomi nasional.

“Falsafah ekonomi kita harus kembali ke Pasal 33 UUD 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita harus berani mengelola kekayaan kita sendiri, melakukan hilirisasi, agar nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia, bukan dibawa lari ke luar negeri,” tegas Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.

(Yun) 

Menteri Pertanian Amran Sulaiman Lepas KRI Surabaya ke Sumatera dengan 153 Truk Bantuan

L

Jakarta, Sigapnews.com, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali melepas keberangkatan bantuan Kementan Peduli pengiriman tahap II untuk percepatan penanganan bencana di Sumatera. Bantuan tersebut dikirim melalui KRI Surabaya 591 dari Dermaga Kolinlamil, Pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya bantuan ini akan didistribusikan ke Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, dengan estimasi waktu perjalanan sekitar enam hari.

“Hari ini kami memberangkatkan bantuan ke Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ke depannya, insyaallah akan ada pengiriman lanjutan. Bantuan Kementan Peduli ini berasal dari pegawai Kementerian Pertanian dan mitra strategis yang memberikan sumbangan secara langsung, semuanya murni atas dasar keikhlasan,” kata Mentan Amran saat melepas bantuan Kementan Peduli yang dikirimkan melalui kapal KRI Surabaya di Dermaga Kolinlamil Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/25). 

Kapal KRI Surabaya 591 akan bergerak dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Belawan - Sumatera Utara, kemudian Aceh, dan terakhir Sumatera Barat. Perjalanan diperkirakan memakan waktu sekitar enam hari hingga seluruh bantuan tiba di tujuan sebelum bantuan didistribusikan lebih lanjut ke titik-titik yang telah ditentukan oleh BNPB dan pemerintah daerah setempat.

Mentan Amran menambahkan bahwa Kementan Peduli tahap II memberangkatkan 153 truk bantuan logistik yang mencakup kebutuhan pokok serta perlengkapan darurat dengan nilai diperkirakan hampir Rp 10 miliar. Bantuan tersebut antara lain beras (paket 5 kilogram), minyak goreng, obat-obatan, mie instan, abon, sosis, gula, biskuit, telur, air mineral, susu, selimut, pakaian, genset, terpal, kasur, serta perlengkapan untuk anak-anak seperti pakaian, duster, celana pendek, kaos, handuk, sejadah, sarung, hingga mukena.

“Seluruh bantuan ini disiapkan sesuai hasil koordinasi dengan Kepala BNPB. Baru saja kami melakukan komunikasi, dan semua kebutuhan yang diminta oleh daerah terdampak inilah yang kami kirimkan,”tambah Mentan Amran.

Mentan Amran melaporkan bahwa total bantuan Kementan Peduli yang telah dikirimkan pada tahap 1 dan 2 mencapai Rp44 miliar. Bantuan tahap I telah didistribusikan melalui jalur udara menggunakan pesawat Hercules, serta jalur laut melalui KRI Aceh, dan telah tiba di lokasi dengan aman.

Mentan Amran mengatakan, bantuan tahap II yang baru dilepas melalui KRI Surabaya 591 ini merupakan kelanjutan dari upaya percepatan penanganan bencana, dengan tujuan untuk memastikan masyarakat terdampak di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat memperoleh bantuan secara cepat dan tepat sasaran.

“Seluruh bantuan, baik tahap I maupun tahap II, dikawal ketat mulai dari pengiriman hingga distribusi di lapangan. Tim kami sudah berada di lokasi untuk memastikan bantuan diterima lengkap dan sesuai kebutuhan, dengan laporan detail termasuk foto, jumlah, dan jenis barang,”ujar Mentan Amran.

Selain bantuan Kementan Peduli, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan dari APBN senilai Rp1,2 triliun, yang terbagi menjadi bantuan reguler berupa dukungan pangan rutin dan bantuan non-reguler yang dikirim sesuai permintaan daerah terdampak, termasuk tambahan beras dan minyak goreng untuk Aceh dan Sumatera Utara.

“Contoh bantuan non reguler seperti baru saja, Gubernur Aceh meminta tambahan 10.000 ton beras, dan dalam waktu 24 jam permintaan tersebut langsung kami setujui, begitu pula Sumatera Utara yang meminta 5.000 ton beras tambahan, dan semuanya telah kami setujui,”kata Mentan Amran.

Mentan Amran juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas instansi menjadi kunci sukses distribusi bantuan. Dukungan dari TNI dan Polri, termasuk Kasal, Panglima TNI, Kasau, Kasad, dan Kapolri, memastikan mobilisasi kapal dan pesawat berjalan cepat dan aman. Tim Kementan Peduli, menurut Amran, akan mengawal distribusi dari dermaga hingga ke titik-titik penerima di lapangan, dengan laporan rinci berupa foto, jumlah, dan jenis barang.

“Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah panggilan bagi kita semua. Negara memanggil, dan kita hadir untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Kita harus memastikan bantuan sampai tepat sasaran dan meringankan beban masyarakat terdampak,” tutup Mentan Amran.

Bantuan Rp1,2 Triliun untuk Aceh–Sumut–Sumbar, Mentan Pastikan Distribusi Transparan

Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman secara tegas menampik tudingan penyelewengan bantuan untuk korban bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tidak main-main, ia sendiri yang akan menindak jika ditemukan perbuatan curang.

“Di saat kondisi kita susah begini, ada kena bencana, harusnya kita peduli dulu. Kalau ada yang salah, korupsi di pertanian, aku pastikan 1 x 24 jam saya pecat. Kalau dalam perjalanan ada yang main-main, kami yang melapor langsung ke penegak hukum agar dihukum seberat-beratnya,” kata Mentan Amran saat pelepasan bantuan Kementan Peduli di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Ia menjelaskan secara rinci bahwa kekeliruan yang sempat muncul dan diberitakan sebelumnya hanyalah kesalahan penulisan satuan.

“Begitu muncul beritanya, kami langsung cek di mana salahnya. Itu keliru dalam penulisan. Yang dikatakan 21.000 itu bukan kilogram tetapi 21.000 paket, satu paket 5 kilogram, dan ini bantuannya dalam bentuk barang,” kata Mentan Amran

Ia menekankan bahwa bantuan tersebut berbentuk barang logistik yang dikirimkan oleh mitra kerja Kementan.

“Bantuan Kementan Peduli pengiriman itu bentuk barang. Dan itu barang yang dikirim para pengusaha, pengusaha minyak goreng kirim minyak goreng, pengusaha mie kirim mie instan. Jadi dalam bentuk barang kami kirim, kami kawal,” terangnya.

Mentan Amran juga mengucapkan terima kasih kepada media yang sigap menginformasikan kekeliruan satuan sehingga klarifikasi dapat segera dilakukan.

"Saya apresiasi media. Kalau ada kesalahan, kami perbaiki. Tapi jangan dibawa ke arah fitnah. Ini masa bencana, kita fokus bantu saudara-saudara kita,” katanya.

Untuk diketahui, pemerintah bergerak cepat untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui Kementan Peduli, terhimpun bantuan senilai total Rp75,85 miliar yang disumbangkan oleh jajaran pegawai dan pejabat Kementan serta perusahaan mitra.

Selain Kementan Peduli, pemerintah juga menggelontorkan bantuan dengan total Rp1,249 triliun yang terdiri atas bantuan reguler Rp918 miliar dan bantuan nonreguler berdasarkan permintaan dari provinsi terdampak senilai Rp330 miliar.

(Red) 

Kolaborasi Kementan dan Mitra Strategis, Distribusi Bantuan Bencana di Aceh dan Sumatra Utara

Jakarta, Sigapnews.com, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melepas keberangkatan bantuan pangan "Kementan Peduli Bencana" untuk korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Dermaga Kolinlamil, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/12/2025). Mentan telah tiba pukul 05.35 WIB untuk memastikan 207 truk bantuan pangan yang akan dikirimkan dengan KRI Banda Aceh 593 menuju pelabuhan terdekat di wilayah terdampak.

Kapal ini akan menempuh rute ke Padang terlebih dahulu, kemudian bergerak menuju Sumatera Utara, dan selanjutnya berlabuh di Aceh untuk mendistribusikan bantuan ke titik-titik terdampak sesuai koordinasi BNPB dan pemerintah daerah. Sehari sebelumnya, bantuan darurat Kementan juga telah dikirim menggunakan pesawat Hercules dan langsung diterima BNPB di Aceh.

Mentan Amran menyampaikan bahwa seluruh bantuan telah disesuaikan dengan kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan. Bantuan mencakup pangan siap konsumsi seperti mi instan, sosis, susu, beras, air mineral, minyak goreng, hingga genset yang dibutuhkan akibat keterbatasan energi dan terisolasinya sejumlah wilayah.

“Kami mengecek langsung di lapangan apa kebutuhan masyarakat. Ternyata yang dibutuhkan adalah makanan siap saji, karena beras sudah cukup,” kata Mentan Amran, Jumat (5/12/2025)

Ia menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk gotong royong melalui program Kementan Peduli Bencana, hasil sinergi mitra strategis, dunia usaha, serta para pegawai Kementerian Pertanian. Seluruh bantuan dikawal secara ketat dari titik keberangkatan hingga diterima resmi oleh BNPB di daerah tujuan.

“Ini adalah bantuan yang diberikan oleh seluruh mitra strategis, pengusaha, dan pegawai Kementerian Pertanian. Kami bertanggung jawab sampai di tujuan. Jangan sampai ada yang disalahgunakan. Ini amanah,” tegasnya.

Selain pangan siap saji, Kementan juga mengirim air mineral dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang dilaporkan dari wilayah terdampak.

Hingga hari ini, total bantuan yang diberangkatkan mencapai 207 truk senilai Rp34,8 miliar, bagian dari total bantuan sebesar Rp75 miliar yang telah dihimpun. Penyaluran tambahan terus dilakukan mengikuti perkembangan situasi di lapangan.

“Total yang kita berangkatkan sekarang dengan kemarin 34,8 miliar. Tidak menutup kemungkinan ada lagi. Tadi pagi ada tambahan bantuan, kita kirim lagi terus menerus,” jelas Mentan Amran.

Selain bantuan yang dihimpun mitra dan pegawai, pemerintah juga mengirim 44 ribu ton beras dan 6 ribu ton minyak goreng sebagai dukungan tanggap darurat.

“Bantuan dari pemerintah langsung yaitu 44 ribu ton beras sudah kita kirim. Minyak goreng 6 ribu ton juga sudah kita kirim,” ujarnya.

Mentan Amran menegaskan bahwa percepatan distribusi menjadi prioritas utama. Setiap permintaan dari daerah langsung direspons tanpa menunggu proses administrasi panjang.

“Kemarin Wagup Aceh telepon minta minyak goreng dan beras. Hari itu juga kami langsung telepon Bulog dan Bapanas. Dua ribu kilo minyak goreng langsung dikeluarkan, suratnya menyusul. Di Lhokseumawe minta seratus ton, keluarkan dulu. Ini darurat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Kementan mengawal seluruh bantuan hingga selesai didistribusikan di daerah. 

“Supaya bantuan saudara-saudara kita ini sampai sesuai jumlah yang disampaikan. Ini tabungan akhirat, amanah. Kami kawal sampai naik kapal, sampai masuk ke BNPB, sampai berita acara diterima,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Mentan Amran kembali menekankan bahwa semua bantuan ini merupakan amanah dari masyarakat dan mitra.

“Ini tabungan akhiratnya saudara-saudara kita. Bantuan kami yakinkan tiba dengan jumlah seperti yang disampaikan semula, yaitu 75 miliar,” tegasnya.

Buka Urban Farming Fest 2025, Munafri Dorong Keterlibatan Anak Muda Dalam Pertanian Kota

Makassar, -  Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) turut berpartisipasi dalam Urban Farming Fest yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Makassar di kawasan Pantai Losari, Senin (3/11). 

Keikutsertaan ini menjadi bentuk dukungan BBPP Batangkaluku dalam mendorong pengembangan pertanian perkotaan sekaligus mengenalkan berbagai inovasi teknologi pertanian kepada masyarakat.

Pada kegiatan tersebut, BBPP Batangkaluku menampilkan satu stand pameran yang digunakan untuk memperkenalkan beragam inovasi pelatihan, di antaranya teknologi budidaya jamur tiram (Smart Kumbung Portable), sistem pertanian hidroponik yang dapat diterapkan di lingkungan urban, serta tanaman hortikultura yang dibudidayakan menggunakan lahan organik.

Seperti diketahui, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa penerapan teknologi berbasis kecerdasan buatan menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian nasional guna mewujudkan swasembada pangan.

"Dengan teknologi itu produktivitas naik, indeks pertanaman naik, kemudian biaya produksi turun. Karena menggunakan artificial intelligence. Menggunakan robotik dan seterusnya. Dan itu benar," ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti. Ia menjelaskan bahwa modernisasi pertanian melalui mekanisasi dan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) cerdas menjadi strategi utama. Selain itu, penguatan kelembagaan petani lewat konsolidasi lahan dan pembentukan korporasi petani juga menjadi fokus pemerintah.

"Pertanian ke depan harus menjadi sektor yang tangguh, modern, dan berdaya saing. Kunci keberhasilannya ada pada inovasi teknologi, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan SDM unggul,” ujarnya.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (3–4 November 2025) tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa cita-cita Menteri Pertanian adalah agar Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga dapat memberi makan negara lain.

Menurutnya, hal tersebut akan meningkatkan martabat bangsa di mata dunia, dan seluruh pihak harus mendukung upaya tersebut.

Tidak hanya itu, Munafri juga mendorong keterlibatan anak muda dalam pertanian kota dengan memanfaatkan teknologi modern dan ingin urban farming tak hanya jadi gerakan lingkungan, tapi juga peluang usaha baru.

“Kita ingin membuktikan bahwa dari lahan kecil pun, Makassar bisa mandiri dan berdaya secara pangan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BBPP Batangkaluku yang diwakili Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi, Yuli Nurnaningsih mengatakan bahwa pihaknya sangat menyambut baik kesempatan untuk hadir di Urban Farming Fest ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertanian perkotaan dengan lahan terbatas.

"Melalui stand pameran kami, masyarakat dapat melihat langsung bahwa teknologi dan metode budidaya dapat diterapkan tidak hanya di desa atau lahan luas, tapi juga di lingkungan kota yang lahan terbatas," ujar Yuli.

Partisipasi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat kota untuk memanfaatkan ruang terbatas secara produktif sekaligus memperkenalkan teknologi pertanian modern yang praktis dan ramah lingkungan.

(Yun) 

Kementan Latih 1.350 Anggota Brigade Pangan di Sidrap, Dorong Produktivitas Pertanian

 

Sidrap, Sigapnews.com, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya peningkatan produktivitas pertanian nasional melalui pembentukan dan pelatihan Brigade Pangan di berbagai daerah. Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Brigade Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh 1.350 peserta yang berasal dari 90 Brigade Pangan yang dibentuk pada tahun 2025 untuk mendukung program Oplah Nonrawa. Bimtek ini menjadi wadah penguatan kemampuan teknis, manajerial, dan kelembagaan bagi para pengelola Brigade Pangan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian modern di tingkat lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, Brigade Pangan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pertanian produktif dan berdaya saing tinggi.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak untuk menggerakkan pertanian kita menjadi lebih produktif dan modern. Dengan peningkatan indeks pertanaman, efisiensi alat dan mesin pertanian, serta semangat gotong royong petani muda, Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan dan menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan,” ujar Mentan Amran.

Senada dengan itu, Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menilai peningkatan kapasitas pengelola Brigade Pangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat SDM pertanian berbasis inovasi dan teknologi.

“Kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah peningkatan indeks pertanaman. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan para pengelola mampu mengoptimalkan sumber daya, teknologi, dan kelembagaan agar setiap hektare lahan dapat menghasilkan maksimal,” kata Idha.

Acara penutupan Bimtek yang dilaksanakan oleh Polbangtan Gowa bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku turut dihadiri Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif. Dalam sambutannya, ia menyampaikan dukungan penuh terhadap gerakan Brigade Pangan.

Menurutnya, modernisasi pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

“Pemerintah telah menurunkan harga pupuk, menyediakan benih, dan melengkapi kebutuhan alsintan. Tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk tidak memaksimalkan potensi lahan pertanian. Dengan semangat Brigade Pangan, kita targetkan produksi gabah di Sidrap mencapai 1 juta ton,” tegas Syaharuddin.

Bupati juga berharap seluruh pengelola Brigade Pangan dapat menjadi teladan di tingkat desa dan kecamatan dalam menerapkan sistem pertanian modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani selaku Penanggung Jawab Swasembada Brigade Pangan Kabupaten Sidrap, menekankan pentingnya komitmen dalam menjalankan peran sebagai penggerak pertanian.

“Pengelola Brigade Pangan harus berkomitmen meningkatkan indeks pertanaman dari satu atau dua kali menjadi tiga kali tanam per tahun, serta meningkatkan profitabilitas usaha tani. Targetnya, pendapatan pengelola bisa mencapai minimal Rp10 juta per bulan,” jelas Jamaluddin.

Ia menambahkan, keberhasilan Brigade Pangan tidak hanya diukur dari peningkatan hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani mengelola lahan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui program ini, Kementerian Pertanian berharap tercipta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, penyuluh, dan Brigade Pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong swasembada beras secara berkelanjutan.

(Red)

Brigade Pangan di Sidrap, Garda Terdepan Pertanian Modern Dukung Ketahanan Pangan

Sidrap, Sigapnews.com, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui pembentukan dan pelatihan Brigade Pangan di berbagai daerah. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Brigade Pangan, yang dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh 1.350 peserta dari 90 Brigade Pangan yang terbentuk pada tahun 2025 untuk program Oplah Nonrawa. Bimtek ini bertujuan memperkuat kemampuan teknis, manajerial, dan kelembagaan pengelola Brigade Pangan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian modern dan peningkatan produktivitas di tingkat lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya peran Brigade Pangan sebagai garda terdepan dalam mendorong pertanian modern dan peningkatan indeks pertanaman.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak untuk menggerakkan pertanian kita menjadi lebih produktif dan modern. Dengan peningkatan indeks pertanaman, efisiensi alat dan mesin pertanian, serta semangat gotong royong petani muda, Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan dan menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan,” ujar Mentan Amran.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala BPPSDMP Kementan,  Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas pengelola Brigade Pangan merupakan langkah strategis dalam memperkuat SDM pertanian yang berbasis kemandirian, inovasi, dan teknologi.

“Kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah peningkatan indeks pertanaman. Melalui pelatihan, kami ingin memastikan pengelola Brigade Pangan mampu mengoptimalkan sumber daya, teknologi, dan kelembagaan agar setiap hektare lahan bisa menghasilkan maksimal,” tutur Idha Widi Arsanti.

Dalam acara penutupan Bimtek yang diadakan oleh Polbangtan Gowa bekerja sama Bersama BBPP Batangkaluku, turut hadir  Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, sekaligus memberikan  dukungan penuh terhadap gerakan Brigade Pangan. Menurutnya, modernisasi pertanian dari sistem manual ke penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) merupakan langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

“Pemerintah telah menurunkan harga pupuk, menyediakan benih, dan melengkapi kebutuhan alsintan. Tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk tidak memaksimalkan potensi lahan pertanian. Dengan semangat Brigade Pangan, kita targetkan produksi gabah di Sidrap mencapai 1 juta ton, sehingga Sidrap menjadi salah satu penyumbang beras terbesar di Indonesia,” tegas Bupati Syaharuddin.

Ia juga berharap agar seluruh pengelola Brigade Pangan dapat menjadi motor penggerak perubahan di tingkat desa dan kecamatan, serta menjadi teladan dalam penerapan pertanian modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku), Jamaluddin Al Afgani,  selaku PJ Swasembada Brigade Pangan Kabupaten Sidrap menekankan bahwa para pengelola Brigade Pangan harus memiliki komitmen kuat dalam menjalankan perannya.

“Pengelola Brigade Pangan harus berkomitmen meningkatkan indeks pertanaman dari satu atau dua kali menjadi tiga kali tanam dalam setahun, serta berupaya meningkatkan profitabilitas usaha tani. Ketika indeks pertanaman meningkat, maka pendapatan petani juga akan meningkat. Sejalan dengan arahan Bapak Menteri Pertanian, targetnya pengelola Brigade Pangan dapat meraih pendapatan minimal Rp10 juta per bulan,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan Brigade Pangan bukan hanya diukur dari peningkatan hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani dan pengelola dalam mengelola lahan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Kementerian Pertanian terus mendorong sinergi lintas sektor  antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan Brigade Pangan  dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

(Yun*) 

Harga Pupuk Turun 20 Persen, Mentan Amran dan KSP Qodari Pastikan Kebijakan Presiden Prabowo di Lapangan

Lampung Utara, Sigapnews.com, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kios Pupuk Mitra Tani Sejati di Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Rabu (29/10).

Sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen di seluruh Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Mentan Amran dan KSP Qodari berdialog langsung dengan distributor dan petani setempat guna memastikan harga pupuk di lapangan benar-benar mengalami penurunan sesuai instruksi pemerintah.

Distributor di kios yang dikunjungi menyampaikan bahwa harga pupuk bersubsidi kini turun secara signifikan.

“Ini perintah Bapak Presiden. Presiden sayang petani, makanya harga pupuk diturunkan 20 persen. Ini pertama kali dalam sejarah pertanian Indonesia harga pupuk turun ekstrem,” ujar Mentan Amran saat sidak.

Para petani di lokasi menyambut baik kebijakan tersebut. Eko, salah satu petani di Kotabumi Utara, mengatakan bahwa kebijakan penurunan harga pupuk telah memberi dampak langsung terhadap biaya produksi mereka.

“Benar, harga pupuk turun. Urea sekarang Rp90 ribu per sak, sebelumnya Rp125 ribu. Kami senang sekali. Terima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Menteri Pertanian,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa hasil temuan di lapangan membuktikan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menekan harga pupuk.

“Hari ini terbukti bahwa harga pupuk turun 20 persen. Keputusan dibuat di Jakarta, dan hanya dalam beberapa hari sudah terealisasi di Kotabumi. Baik distributor maupun petani mengonfirmasi langsung, ini nyata,” kata Qodari.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen, yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.

Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 mengenai Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Penurunan harga berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.

Menurut Mentan Amran, kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam revitalisasi sektor pupuk nasional tanpa menambah beban subsidi APBN.

“Bapak Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk sampai ke petani dengan harga terjangkau. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran.

"Kami merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa tambahan subsidi,” ungkapnya.

Kementerian Pertanian memastikan akan terus melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar kebijakan penurunan harga ini benar-benar dirasakan oleh seluruh petani di Indonesia.

Pemerintah juga berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk agar musim tanam mendatang dapat berjalan optimal.

(Red)

Efektivitas Kebijakan Pupuk Subsidi, Mentan dan KSP Temui Distributor di Lampung

Lampung Utara, Sigapnews.com, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kios Pupuk Mitra Tani Sejati di Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Rabu (29/10).

Sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen di seluruh Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Mentan Amran dan KSP Qodari berdialog langsung dengan distributor dan petani setempat guna memastikan harga pupuk di lapangan benar-benar mengalami penurunan sesuai instruksi pemerintah.

Distributor di kios yang dikunjungi menyampaikan bahwa harga pupuk bersubsidi kini turun secara signifikan.

“Ini perintah Bapak Presiden. Presiden sayang petani, makanya harga pupuk diturunkan 20 persen. Ini pertama kali dalam sejarah pertanian Indonesia harga pupuk turun ekstrem,” ujar Mentan Amran saat sidak.

Para petani di lokasi menyambut baik kebijakan tersebut. Eko, salah satu petani di Kotabumi Utara, mengatakan bahwa kebijakan penurunan harga pupuk telah memberi dampak langsung terhadap biaya produksi mereka.

“Benar, harga pupuk turun. Urea sekarang Rp90 ribu per sak, sebelumnya Rp125 ribu. Kami senang sekali. Terima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Menteri Pertanian,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa hasil temuan di lapangan membuktikan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menekan harga pupuk.

“Hari ini terbukti bahwa harga pupuk turun 20 persen. Keputusan dibuat di Jakarta, dan hanya dalam beberapa hari sudah terealisasi di Kotabumi. Baik distributor maupun petani mengonfirmasi langsung, ini nyata,” kata Qodari.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen, yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.

Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 mengenai Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Penurunan harga berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.

Menurut Mentan Amran, kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam revitalisasi sektor pupuk nasional tanpa menambah beban subsidi APBN.

“Bapak Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk sampai ke petani dengan harga terjangkau. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran.

"Kami merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa tambahan subsidi,” ungkapnya.

Kementerian Pertanian memastikan akan terus melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar kebijakan penurunan harga ini benar-benar dirasakan oleh seluruh petani di Indonesia.

Pemerintah juga berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk agar musim tanam mendatang dapat berjalan optimal.

(Red)

Petani Sidrap Didorong Tinggalkan Cara Konvensional, Brigade Pangan Jadi Motor Modernisasi

 

Sidrap, Sigapnews.com, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat langkah konkret mewujudkan modernisasi dan regenerasi petani melalui optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) di berbagai daerah.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan motivasi dan pembinaan pengelola Brigade Pangan (BP) yang digelar di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pancalautan, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, pada Sabtu (25/10/2025).

Kegiatan yang diikuti 60 pengelola Brigade Pangan dari empat kelompok ini diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku.

Program ini menjadi bagian dari komitmen Kementan untuk mempercepat adopsi teknologi pertanian modern di kalangan petani dan penyuluh, sekaligus memperkuat regenerasi petani muda yang adaptif terhadap inovasi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa modernisasi pertanian bukan hanya soal penggunaan mesin, tetapi juga perubahan cara berpikir petani agar lebih efisien dan berdaya saing.

“Modernisasi bukan sekadar penggunaan mesin, tapi perubahan cara berpikir petani. Kita ingin lahir petani muda yang tangguh, inovatif, dan profesional. Dengan alsintan, efisiensi meningkat, produksi naik, kesejahteraan petani terwujud,” ujarnya.

Melalui pendekatan ini, Kementan mendorong petani meninggalkan metode tanam konvensional seperti tanam benih langsung (tabela) yang dinilai kurang efisien, dan beralih ke tanam pindah (transplanting) menggunakan rice transplanter.

Teknologi ini terbukti mampu menekan kehilangan hasil, mempercepat tanam, serta meningkatkan kualitas pertanaman.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menekankan bahwa Brigade Pangan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak modernisasi pertanian di lapangan.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak di lapangan. Mereka memastikan alsintan digunakan efektif, mempercepat tanam, dan membantu petani beradaptasi dengan teknologi".

"Kami ingin setiap alsintan yang disalurkan benar-benar menjadi sumber produktivitas dan semangat regenerasi,” katanya.

Dalam kegiatan ini, para peserta memperoleh pembekalan tentang pemanfaatan alsintan untuk percepatan tanam, efisiensi tenaga kerja, serta peningkatan indeks pertanaman.

Selain itu, mereka juga dimotivasi menjadi agen perubahan yang menularkan praktik pertanian modern di wilayahnya masing-masing.

Kepala BBPP Batangkaluku sekaligus Penanggung Jawab Brigade Pangan Sidrap, Jamaluddin Al Afgani, menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari strategi membangun sistem pertanian tangguh dan mandiri.

“Kita ingin para pengelola Brigade Pangan memanfaatkan alsintan secara maksimal dan menjadi contoh bagi masyarakat, khususnya dalam penggunaan rice transplanter,” ujarnya.

“Dengan dukungan penuh Kementan, Brigade Pangan diharapkan memperkuat kerja sama antara petani, penyuluh, dan pemerintah daerah demi mewujudkan swasembada pangan nasional,” tambahnya.

Brigade Pangan sendiri merupakan kelompok kerja yang beranggotakan petani, penyuluh, dan pengelola alsintan.

Mereka berperan membantu petani mulai dari olah tanah hingga panen secara kolektif.

Keberadaannya dinilai menjadi solusi atas keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian, sekaligus pendorong transformasi menuju pertanian modern yang efisien dan berkelanjutan.

Dengan semangat kolaborasi dan dukungan teknologi, Kementan optimistis regenerasi petani dan kemandirian pangan nasional dapat terwujud.

BBPP Batangkaluku bersama Brigade Pangan siap menjadi pelopor pertanian modern menuju swasembada pangan yang berdaulat dan berkelanjutan.

(Red)

Kementan Tanamkan Nilai Cinta Pertanian di Kalangan Santri Sejak Usia Muda

Gowa, Sigapnews.com,  Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mendorong regenerasi petani terus dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk dengan menyasar kalangan santri.

Melalui kegiatan pembelajaran luar kelas atau outing class, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku kembali menjadi tempat edukasi bagi generasi muda untuk mengenal lebih dekat dunia pertanian.

Sebanyak 17 santri dari Rumah Tahfidz Qur’an (RTQ) As-Shafa mengikuti kegiatan tersebut pada Rabu (22/10/2025).

Dalam kunjungan ini, para santri diajak melihat langsung aktivitas pertanian, mengenal berbagai jenis tanaman, dan mempelajari teknik budidaya hidroponik serta pengolahan pupuk organik.

Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menekankan pentingnya membangun pertanian masa depan bukan hanya dari sisi teknologi dan infrastruktur, tetapi juga dari aspek mentalitas dan karakter generasi penerus.

“Masa depan pertanian ada di tangan anak muda. Jangan hanya jadi penonton. Turun ke lapangan, pahami realita petani, dan jadilah bagian dari solusi,” tegas Amran.

Senada dengan hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menambahkan bahwa usia petani di Indonesia saat ini semakin tua, sementara kebutuhan pangan terus meningkat, karena itu, regenerasi petani menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Petani yang ada saat ini sebagian besar sudah lanjut usia, sedangkan kebutuhan pangan tidak berkurang, sehingga itulah mengapa regenerasi petani sangat penting untuk keberlanjutan sektor pertanian,” ujarnya.

Selama kegiatan, para santri tampak antusias mengikuti setiap sesi pembelajaran.

Mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan dari instruktur BBPP Batangkaluku, tetapi juga aktif bertanya dan mencatat berbagai hal baru yang mereka pelajari.

Suasana belajar yang santai dan interaktif membuat kegiatan berlangsung menyenangkan.

Pembina RTQ As-Shafa, Surya Agusti Nintyas, menyampaikan apresiasinya atas kesempatan yang diberikan kepada para santri untuk belajar langsung di lingkungan pertanian.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi pengalaman berharga yang membuka wawasan baru bagi anak-anak binaannya.

“Kami membawa 17 santri dengan tujuan agar mereka bisa meningkatkan pengetahuan di bidang pertanian.

"Alhamdulillah, kami disambut dengan baik dan dibawa berkeliling mengenal berbagai tanaman. Ini pengalaman pertama yang sangat berharga bagi para santri,” tuturnya.

Surya menambahkan, pihaknya berencana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh santri di lingkungan pesantren.

“Harapan kami setelah pulang dari sini, anak-anak bisa mempraktikkan ilmu yang mereka dapatkan.

"Di pondok, kami memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam, bahkan bisa diterapkan di rumah masing-masing,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, BBPP Batangkaluku menunjukkan komitmennya tidak hanya sebagai pusat pelatihan bagi petani dan penyuluh, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi generasi muda untuk memahami pentingnya sektor pertanian sejak dini.

Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan minat dan kecintaan terhadap dunia pertanian, sekaligus memperkuat semangat regenerasi petani di masa depan.

Kegiatan serupa rencananya akan terus dilakukan oleh Kementerian Pertanian di berbagai daerah, sebagai bagian dari program nasional untuk membangun SDM pertanian unggul, tangguh, dan berdaya saing global.

(Red)

Pentingnya Generasi Muda dalam Pertanian, Kunjungan Belajar Santri Ke UPT Kementan

Gowa, Sigapnews.com,- UPT Pelatihan Kementerian Pertanian (Kementan), Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku kembali menjadi tujuan pembelajaran luar kelas bagi generasi muda. Kali ini, sebanyak 17 santri dari Rumah Tahfidz Qur’an (RTQ) As-Shafa melakukan kunjungan outing class untuk mengenal lebih dekat dunia pertanian, Rabu (22/10/2025).

Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, membangun pertanian masa depan bukan hanya soal teknologi dan infrastruktur, tetapi juga soal mentalitas dan karakter para pelaku utamanya.

"Masa depan pertanian ada di tangan anak muda. Jangan hanya jadi penonton. Turun ke lapangan, pahami realita petani, dan jadilah bagian dari solusi," tegasnya.

Senada dengan pernyataan Mentan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan petani-petani yang ada saat ini sudah semakin tua.

"Sedangkan kebutuhan pangan tidak semakin sedikit. Itulah pentingnya mendorong regenerasi petani, yang tentunya akan menyokong ketahanan pangan,” ujarnya.

Kegiatan ini disambut hangat oleh tim BBPP Batangkaluku. Para santri diajak berkeliling area balai, mengamati beragam jenis tanaman, dan mendapatkan penjelasan langsung mengenai teknik budidaya tanaman hidroponik dan pengolahan pupuk organik. 

Suasana belajar berlangsung santai dan interaktif, membuat para santri antusias bertanya dan mencatat hal-hal baru yang mereka temui.

Pembina RTQ As-Shafa, Surya Agusti Nintyas, menyampaikan apresiasinya atas sambutan dan pendampingan dari pihak BBPP Batangkaluku.

"Kami membawa 17 santri dengan tujuan agar mereka bisa meningkatkan pengetahuan di bidang pertanian. 

"Alhamdulillah, kami disambut dengan baik dan dibawa berkeliling mengenal berbagai tanaman yang dijelaskan secara detail. Ini menjadi pengalaman pertama yang berharga bagi para santri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Surya berharap agar pengetahuan yang diperoleh selama kunjungan ini dapat diterapkan di lingkungan pondok pesantren.

“Harapan kami setelah pulang dari sini, anak-anak bisa menerapkan ilmu yang mereka dapatkan, apalagi kami juga memiliki lahan di pondok. 

"Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan di sana, bahkan di rumah masing-masing,” tambahnya.

Melalui kegiatan outing class ini, BBPP Batangkaluku tidak hanya menjadi tempat pelatihan bagi petani dan penyuluh, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi pelajar dan santri untuk mengenal pentingnya pertanian sejak dini. 

Upaya ini sejalan dengan komitmen Kementerian Pertanian dalam membangun generasi muda yang peduli dan cinta terhadap sektor pertanian.

(Red) 

Dari Maros, Kementan dan KKP Satukan Langkah Menuju Swasembada Pangan

 

Maros, Sigapnews.com, Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku melatih petani penggarap Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (14/10).

Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani penggarap smart fisheries village (SPV) secara efektif dan berkelanjutan. Materi yang disampaikan mencakup Persiapan dan Pengolahan Lahan Sawah, Persemaian Benih Padi, Pemupukan Berimbang, serta Hama dan Penyakit pada Tanaman Padi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan peningkatan kualitas sumber daya manusia petani adalah kunci utama ketahanan pangan Indonesia.

"Pendidikan dan pelatihan yang tepat bagi petani sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ketahanan pangan negara kita," ujar Mentan Amran.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, turut menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kebijakan. 
 
“Semua pemangku kebijakan harus berkolaborasi dan berkoordinasi dalam mendorong ketahanan pangan nasional. Peran petani, khususnya petani padi, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan beras," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani dalam sambutannya mengatakan kegiatan pelatihan ini merupakan bentuk dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap program besar pemerintah yaitu swasembada pangan.

"Ada program besar yang saat ini menjadi tujuan bersama, meskipun ini program di Kementerian Pertanian tetapi kegiatan pelatihan ini merupakan bentuk dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bagaimana kita secara bersama-sama menuju tercapainya swasembada pangan," ujarnya.

Jamal menambahkan bahwa swasembada pangan artinya negara mampu memenuhi pangan kita secara mandiri.

"Berbicara tentang mandiri pangan kita mulai dari hal yang paling kecil. Ada dua hal yang perlu dilakukan yaitu ekstensifikasi seperti cetak sawah rakyat dan intensifikasi seperti peningkatan indeks pertanaman (IP)," jelasnya.

Menurutnya, beberapa hal dasar untuk mencapai IP yaitu terdapat potensi air, ketersediaan benih genjah, pengaturan jadwal tanam dan melakukan pemeliharaan.

Secara terpisah, Kepala BRPBAPPP Maros, Andi Indra Jaya Asaad mengatakan pihaknya siap menyediakan lahan percontohan dan berharap dapat menjadi model integrasi sektor pertanian dan perikanan demi terwujudnya ketahanan pangan.

"Terdapat 22 hektar yang akan digarap oleh smart fisheries village sehingga potensi kerjasama yang dapat dilakukan bersama BBPP Batangkaluku yaitu pengelolaan sawah organik, pembuatan pupuk organik, dan pelatihan budidaya palawija", tutupnya.

(Red)

Kementerian Pertanian Tingkatkan Kapasitas SDM Lewat TOT Brigade Pangan di Sulawesi Selatan

 

Gowa, Sigapnews.com, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pertanian.

Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Training of Trainers (TOT) Peningkatan Kapasitas Brigade Pangan (BP) yang digelar oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku serta Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, pada 6–8 Oktober 2025 ini, diikuti oleh para pendamping Brigade Pangan dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelatihan tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas para pendamping agar mampu menjalankan peran strategis dalam mendukung kinerja Brigade Pangan di lapangan, khususnya dalam upaya percepatan swasembada pangan nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Brigade Pangan memiliki peran vital sebagai garda terdepan dalam mengawal produktivitas pertanian di seluruh daerah.

“Brigade Pangan bukan hanya sekadar program, tetapi gerakan besar untuk memastikan setiap lahan produktif dapat dikelola secara optimal oleh SDM pertanian yang terampil dan tangguh.

"Program ini menjadi bagian dari strategi besar Kementerian Pertanian dalam mempercepat swasembada pangan,” ujar Amran.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM Brigade Pangan merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas program di lapangan.

“Brigade Pangan merupakan gerakan nyata yang tidak hanya membantu petani dari sisi teknis, tetapi juga menanamkan semangat kemandirian dan modernisasi pertanian.

"Melalui pelatihan seperti ini, kita ingin melahirkan SDM pertanian yang cakap, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” jelasnya.

Selama TOT berlangsung, peserta mendapatkan berbagai materi strategis, mulai dari penguatan manajemen kelembagaan, strategi pendampingan petani, hingga penerapan teknologi pertanian modern.

Selain itu, peserta juga dilatih dalam penyusunan rencana percepatan tanam serta upaya peningkatan indeks pertanaman di wilayah kerja masing-masing.

Dari hasil pelatihan ini, para peserta yang lulus akan menjadi fasilitator bimbingan teknis (bimtek) bagi Brigade Pangan di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Mereka diharapkan menjadi motor penggerak baru dalam memperkuat kelembagaan petani, mengawal kegiatan produksi, serta membangun sinergi antara pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian.

Sebagai tuan rumah pelaksanaan TOT, Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani menilai kegiatan ini sebagai langkah konkret dalam memperkuat sinergi lintas lembaga pertanian.

“Kami berharap alumni TOT ini mampu menjadi ujung tombak dalam mendampingi Brigade Pangan di setiap kabupaten.

"Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa mempercepat percepatan tanam, meningkatkan indeks pertanaman, dan memastikan ketersediaan pangan di daerah,” ujarnya.

Program Brigade Pangan sendiri merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pertanian yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, penyuluh, dan petani.

Fokus utama program ini mencakup penguatan kelembagaan petani, percepatan tanam, optimalisasi alat dan mesin pertanian (alsintan), serta peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Melalui pelatihan TOT ini, para pendamping tidak hanya dibekali dengan kemampuan teknis, tetapi juga nilai-nilai kepemimpinan dan tanggung jawab sosial dalam mendampingi petani.

Kementerian Pertanian berharap, Brigade Pangan akan menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketersediaan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.

(Red)