Sertifikat Kompetensi Bukti Profesionalitas Penyuluh, THL-TBPP Tempat Petani Konsultasi Tingkatkan Produksi

Sigapnews.com, -Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan di tengah Pandemi COVID-19 ketersediaan pangan harus dijaga melalui peningkatan produktivitas pertanian.

Menurutnya, manusia bisa berlindung dari pandemi ini di dalam rumah, tapi tidak bisa bertahan kalau tidak ada makanan.

Peningkatan produktivitas pertanian dapat tercapai melalui peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) Pertanian, salah satunya adalah peningkatan SDM Penyuluh melalui Sertifikasi.

Penyuluh merupakan garda terdepan dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas yang berdaya saing guna mewujudkan pencapaian swasembada pangan dan penerapan teknologi pertanian yang modern.

“Kualitas SDM pertanian selalu ditingkatkan, sebab pertanian saat ini harus terus berinovasi dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

"Salah satu parameternya tentu melalui sertifikasi. Untuk itu, momentum Sertifikasi Penyuluh Pertanian harus dimanfaatkan sebaik-baiknya” ungkap Syahrul Yasin Limpo.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi, mengatakan pada tahun 2021, sebanyak 2.168 orang THL-TBPP di 34 provinsi akan disertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kementerian Pertanian.

“Kementan memberikan perhatian besar kepada seluruh THL-TBPP. Mereka bisa menjadi PPPK setelah menjalani sertifikasi terlebih dahulu. Untuk itu, persiapkan sertifikasi sebaik mungkin agar hasilnya positif. Sebab, sertifikasi juga menjadi bukti kompetensi dan kualitas SDM pertanian untuk menjawab tantangan ke depan," ungkap Dedi.

Sampai dengan saat ini sebanyak 1.321 orang telah dilakukan Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Pertanian bagi THL-TBPP. Pelaksanaan sertifikasi bagi THL-TBPP telah dimulai sejak tanggal 2 Agustus 2021.

Kepala Pusat Pelatihan, Leli Nuryati membuka Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi THL-TBPP Tahap II di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (08/09/2021) secara daring.

Pada kesempatan itu, Leli menyampaikan “Kementerian Pertanian telah memiliki LSP yang didukung oleh tenaga Assesor yang Profesional dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi, sehingga pelaksanaan sertifikasi dapat dilaksanakan dengan baik”.

“Dengan sertifikasi diharapkan penyuluh pertanian dapat mendukung tercapainya 3 tujuan pembangunan yaitu menyediakan pangan bagi seluruh negeri, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong tercapainya ekspor 3 kali lipat sesuai dengan arahan Menteri Pertanian.”, terang Leli.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Sabir menyampaikan “TUK BBPP Batangkaluku memiliki target sertifikasi THL-TBPP di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 178 orang, sampai dengan saat ini sudah 95 orang telah disertifikasi dan 83 orang lainnya akan disertifikasi mulai hari ini 8 September 2021 sampai 10 September 2021 di Balai Diklat Pertanian (BDP) Provinsi Sulawesi Tenggara”.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhamad Djudul mengungkapkan terima kasih atas dukungan Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dalam peningkatan SDM Pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui pelaksanaan Sertifikasi THL-TBPP.

“Sejak tahun 2019 hingga 2021 produksi komoditas padi di Provinsi Sulawesi Tenggara terus meningkat, hal ini tidak lepas dari peran penyuluh pertanian. Penyuluh Pertanian menjadi tempat petani untuk berkonsultasi terkait permasalahan yang ditemui di lapangan.

"Oleh karena itu sangat penting bagi penyuluh pertanian untuk memiliki sertifikat kompetensi sebagai pembuktian profesionalitas penyuluh” Tandas Muhammad Djudul. (Al-Aziz/Yuli N).

Bupati Soppeng Ikuti Rakorwasdanas Diharapkan Terbangunnya Komitemen Pencegahan Korupsi Melalui Laporan MCP

Bupati Soppeng HA Kaswadi Razak, SE saat mengikuti rakorwasdanas secara virtual (Ist).

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,- Bupati Soppeng, H.Kaswadi Razak mengikuti acara Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) yang dirangkaikan dengan launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi oleh Kemendagri, KPK dan BPKP yang dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting yang dilangsungkan di SCC Lamataesso Kab. Soppeng, Selasa (31/08/2021).

Dalam kegiatan itu Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Tumpak Haposan Simanjuntak dalam laporannya mengatakan, "Hasil yang diharapkan melalui pelaksanaan kegiatan ini yaitu terbangunnya komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dilaporkan melalui MCP.

"Diharapkan meningkatkan warmness pemerintah daerah dalam peran dan fungsi aktif dalam rangka pengawasan pemerintahan daerah.

Kemudian terbentuknya persamaan persepsi terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi, urainya.

Ketua KPK, Firli Bahuri dalam arahannya mengatakan, "Acara ini sesungguhnya adalah salah satu momentum kita sebagai anak bangsa untuk melepaskan praktek korupsi sesuai alinea ke-4 pada undang-undang Dasar 1945.

"Hari ini merupakan salah satu cara kita untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan cara pencegahan berdasarkan target KPK.

"Untuk itu KPK mencoba untuk berupaya agar tidak terjadi korupsi sehingga KPK mengembangkan salah satu metode dengan cara perbaikan sistem dan juga intervensi yang dikemas dalam bentuk MCP ini, jelas Firli Bahuri.

Kepala BPKP, Dr. Muhammad Yusuf Ateh dalam arahannya mengatakan," Tindakan kecurangan (fraud) merupakan suatu tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian dan pelanggaran kepercayaan dengan kategori kecurangan diantaranya korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan.

"Oleh karena itu manajemen perlu mengidentifikasi dan mengimplementasikan mitigasi risiko fraud, terangnya.

"MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas risiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi.

"Upaya BPKP dalam mendorong penguatan pengendalian korupsi yaitu melakukan penguatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengawasan intern, jelasnya.

Dalam rakornas ini, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian membuka secara resmi kegiatan Rakorwasdanas yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pengelolaan MCP bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintah daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Kata Mendagri, ",Dalam pembinaan dan pengawasan umum yang dilakukan Kemendagri ada beberapa temuan umum yang sering terjadi yaitu perencanaan yang kurang tepat sesuai kebutuhan, perencanaan yang kurang tepat serta dalam pelaksanaan program.

"Untuk memperkuat pengawasan maka, pengawasan internal Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus diperkuat, tandasnya.

Acara dilanjutkan dengan melaunching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi yang ditandai dengan penekanan tombol secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri, Kepala BPK, dan Kepala BPKP.

Selain meluncurkan MCP, dalam kesempatan tersebut Kemendagri juga meluncurkan Aplikasi Sistem Infomasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT).

Turut hadir, Sekretaris daerah kab. soppeng, kepala inspketur, kepala BPKD. (Red/Humas).

Terbukti Langgar Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dijatuhi Sanksi Pemotongan Gaji 40 Persen

Sidang Dewa Pengawas KPK, Wakil Ketua Kapak Lili Pintauli dijatuhi Sanski pemotongan gaji 40 % selama setahun (Ist).

Jakarta, Sigapnews.com,- Dewas KPK membacakan vonis terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Ada dua perbuatan Lili Pintauli Siregar yang terbukti melanggar etik, yakni yang pertana adalah menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi.

Kedua, berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial, padahal saat itu statusnya adalah orang yang berperkara di KPK. 

Penyalahgunaan Pengaruh untuk Kepentingan Pribadi

Dalam paparannya, Dewas KPK memaparkan bahwa Lili Pintauli Siregar mengenal Syahrial pada saat satu pesawat pada Februari-Maret 2020. 

Wakil ketua KPK Lili Pintauli Siregar (Ist).

Saat itu, Lili Pintauli dan Syahrial dalam perjalanan dari Kualanamu Medan ke Jakarta.

Syahrial yang mengetahui Lili Pintauli pimpinan KPK mengenalkan diri dan sempat swafoto.

Usai pertemuan itu, Lili menceritakan kepada Syahrial soal masalah adik iparnya yang merupakan eks Direktur Utama PDAM Tanjung Kualo, Tanjungbalai, Ruri Prihatini Lubis.

Adiknya saat itu belum mendapatkan uang jasa pengabdian dari PDAM dan Syahrial pun berjanji akan mengecek kepada Direktur PDAM yang sedang menjabat.

Belakangan, uang jasa pengabdian Ruri pun cair dengan dicicil yang totalnya Rp 53,3 juta sebelumnya tersendat 8 bulan.

Namun, sebelumnya ternyata Lili pernah menyarankan Ruri menyurati Direktur PDAM Tirta Kualo dengan menembuskannya ke KPK.

Akan tetapi Dewas KPK menyatakan hal itu berlebihan dan tidak ada hubungannya dengan tugas dan kewenangan KPK.

Komunikasi dengan M. Syahrial

Lalu, sekitar bulan Juli 2020, Lili menghubungi saksi M. Syahrial ketika dia melihat berkas jual beli jabatan di Tanjungbalai atas nama saksi M. Syahrial di atas mejanya.

“Ini ada namamu di mejaku, bikin malu Rp 200 juta masih kau ambil,” ujar anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menirukan percakapan Lili ke M. Syahrial dikutip dari kumparan.

Pada bulan Oktober, Syahrial kembali menghubungi Lili Pintauli untuk menanyakan informasi adanya penyidik KPK yang sedang menggeledah di Labuhanbatu Utara.

Lili Pintauli menyarankan Syahrial untuk berkonsultasi dengan pengacara Arif Aceh (sebelumnya disebut Fahri Aceh) ketika dia meminta bantuan.

Dewas KPK menyebut bahwa Lili Pintauli bisa menolak permohonan bantuan Syahrial. 

Namun, ia malah membantu dengan cara mencarikan pengacara.

Atas perbuatan tersebut, Lili terbukti melanggar prinsip Integritas yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf b dan a Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Berikut bunyinya: ‘Insan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung‘.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean akhirnya menghukum Lili dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan.

KPK OTT Bupati Probolinggo dan Suami, Begini Kronologisnya

KPK saat konferensi pers terkait penangkapan Bupati Probolinggo dan Suami (Ist).

JAKARTA, Sigapnews.com,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Probolinggo pada Senin (30/8/2021).

Dalam OTT tersebut, KPK menangkap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin. Hasan merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Nasdem.

Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada 2019.

Selain Bupati dan suaminya, KPK juga mengamankan Camat Krejengan Doddy Kurniawan, Kepala Desa Karangren Sumarto, dan Camat Kraksaan Ponirin.

Kemudian, Camat Banyuayar Imam Syafi’i, Camat Paiton Muhamad Ridwan, Camat Gading Hary Tjahjono, serta dua orang Ajudan bernama Pitra Jaya Kusuma dan Faisal Rahman.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, OTT bermula dari laporan masyarakat pada 29 Agustus 2021 soal dugaan suap yang dilakukan Doddy Kurniawan dan Sumarto kepada Hasan.

Sebelumnya, menurut Alex, Doddy dan Sumarto telah menyiapkan proposal usulan nama calon pejabat kepala desa serta menyepakati sejumlah uang untuk diserahkan kepada Hasan.

Uang tersebut diduga merupakan suap terkait seleksi dan pembubuhan paraf sebagai tanda bukti persetujuan yang mewakili Puput selaku Bupati.

"Saat diamankan oleh Tim KPK, DK (Dody Kurniawan) dan SO (Sumarto) membawa uang sejumlah Rp 240 juta dan proposal usulan nama untuk menjadi pejabat kepala desa yang diduga berasal dari para ASN di Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang menginginkan posisi kepala desa di beberapa wilayah,” ujar Alex dalam konferensi pers, Selasa (31/8).

Sementara itu, Alex menuturkan, KPK mengamankan Muhamad Ridwan dan uang sejumlah Rp 112,5 juta di kediaman pribadinya, wilayah Curug Ginting, Kecamatan Kanigarang.

Kemudian, KPK menangkap Hasan, Puput, Hary Tjahjono, dan dua orang ajudan bernama Fasial Rahman dan Pitra Jaya Kusuma di sebuah rumah.

Selanjutnya mereka dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dimintai keterangan dan diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Adapun barang bukti, yang saat ini telah diamankan, di antaranya berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp 362,5 juta," ucap Alex.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Puput Tantriana Sari, Hasan Aminudin, Doddy Kurniawan, dan Muhamad Ridwan sebagai tersangka penerima suap.

Selanjutnya, terdapat 18 tersangka pemberi suap, yakni Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im dan Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin.

Para tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Adapun tersangka yang diduga menerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. (Edil Rauf).

Begini Harapan Bupati Soppeng Saat Menerima Penghargaan Nasional Bidang Pendataan Keluarga

Bupati Soppeng HA Kaswadi Razak saat menerima piagam penghargaan dari kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan yang disaksikan Sekda Andi Tenri Sessu (Ist).

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,-Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak menyambut kedatangan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan, Dra. Hj. Andi Ritamariani yang dilangsungkan di Lounge Kantor Bupati Soppeng, Senin (30/08/2021).

Dikesempatan itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rita Mariani menyampaikan maksud dan tujuan kunjungannya di kabupaten Soppeng.

Ia mengatakan, ' Kami akan menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kab. Soppeng dengan Kategori Pendataan Keluarga dengan Pencapaian 100 % Target KK Terdata "Tepat Waktu" 1 April - 31 Mei 2021, sehingga kami nilai layak mendapatkan piagam penghargaan, katanya.

Dalam kesempatan itu Kepala BKKBN provinsi Sulawesi Selatan Hj. Andi Rita Mariani menyerahkan piagam tersebut dan diterima langsung oleh Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak yang disaksikan Sekda Drs.Andi Tenri Sessu, M.Si dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Hj. A. Husniati, S.Sos, MM.

Sementara itu Bupati Soppeng dalam kesempatannya mengatakan," Kami atas nama pribadi dan pemerintah kabupaten Soppeng mengucapkan banyak terimakasih atas penilaian dan pemberian piagam penghargaan ini, ujar Andi Kaswadi Razak.

Kata Bupati, "Semoga data Pendataan Keluarga (PK) tahun 2021 ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, agar program pembangunan dapat tepat sasaran, Imbuhnya.

Ditempat yang sama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dra. Hj. Andi Ritamariani menjelaskan bahwa dari 24 Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, terdapat 6 Kabupaten yang memenuhi 2 indikator yang tepat waktu dan 100 %, salah satunya adalah Kabupaten Soppeng yang menerima penghargaan langsung dari kepala BKKBN Pusat.

Selain Kabupaten Soppeng, ada Kabupaten / Kota lain yang mendapat penghargaan seperti ini yakni Kota Palopo, Kota Pare-Pare, Kab. Barru, Kab. Pangkep, dan Kab. Bantaeng, tutur Kepala BKKBN provinsi Sulawesi Selatan.

Lebih jauh kepala BKKBN provinsi Sulawesi menjelaskan bawa "Untuk indikator yang masuk didalam pendataan yaitu Kependudukan (16 indikator), Keluarga Berencana (9 indikator) dan Pembangunan Keluarga (32 indikator).

Dikatakannya, "Tindak lanjut dari hasil pendataan keluarga ini, agar dimanfaatkan bukan hanya BKKBN tapi bisa dimanfaatkan oleh instansi terkait, salah satunya yaitu kita dapat melihat data keluarga yang memiliki kecenderungan stunting, jumlah kepala keluarga, lansia termasuk jika kita ingin melakukan beda rumah itu semua ada indikatornya yang bisa kita lihat.

Andi Rita mejelaskan bahwa data BKKBN bukan mengganti data lain, tapi data kita ini akan terintegrasi mana yang kurang karena ini adalah data yang sangat update karena kita lakukan mulai tanggal 1 April sampai 31 Mei 2021, jadi datanya itu baru. Tindak lanjutnya akan dianalisis kemudian melahirkan rekomendasi seperti apa yang harus di intervensi, bebernya.

Ditambahkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Hj. A. Husniati, S.Sos, MM yang menjelaskan bahwa penghargaan ini dapat dicapai dengan menggunakan strategi yaitu turun langsung ke Kecamatan dan Desa untuk memantau semua pengawas dan tim untuk menyelesaikan pendataan dan penginputan agar dapat tepat waktu. Alhamdulillah, dengan segala usaha ini Kab. Soppeng mendapatkan penghargaan dari BKKBN Pusat.

"Adapun kader yang digunakan adalah kader yang telah terlatih dan bertempat sesuai dengan wilayah domisili masing-masing karena telah menguasai lingkungan sekitarnya dan memudahkan dalam melakukan pendataan.

Turut hadir, Wakil Bupati Soppeng, Sekretaris Daerah, dan para pengawas KB.

(Red/JOIN/Humas).

Kementan Kawal Sukabumi Amankan Pasokan Sayuran untuk Jakarta Selama PPKM

Sigapnews.com,-Sukabumi adalah salah satu daerah pengembangan dari program Kampung Hortikultura 2021 yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto sebagai kawasan cabai dan sayuran daun. Untuk itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura melakukan pengawalan dan pendampingan termasuk memberikan bantuan dalam bentuk sarana produksi (saprodi) berupa benih, plastik mulsa, hingga pupuk yang disrrahkan pada Juni dan Juli.

Upaya tersebut merupakan tindak lanjut arahan dan instruksi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahwa seluruh jajarannya di Kementerian Pertanian untuk tetap memberikan pendampingan serta pengawalan terhadap pertanian Indonesia meskipun sedang dalam situasi pandemi Covid-19 kepada kelompok-kelompok tani untuk menunjang produktivitas mereka.

Dengan adanya bantuan ini, Sukabumi mampu secara kontinyu memenuhi permintaan sayuran segar dari Jakarta di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga Level 4.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Ir. Sudrajat MM mengatakan bahwa Sukabumi merupakan salah satu sentra produksi sayuran yang secara rutin tetap mampu memasok sayuran ke kota Jakarta dan Bandung dimasa PPKM ini. Sentra utama sayuran di Kab. Sukabumi terdapat di 3 kaki gunung yaitu Gunung Gede, Salak dan Halimun. 

"Dari ketiga kawasan sentra sayuran inilah mengalir pasokan aneka sayuran seperti kubis, wortel, bawang daun, pakcoy, caisim, bawang merah, bawang daun, buncis, cabai keriting dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan akan bahan pangan masyarakat," terang Sudrajat.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, benih cabai Imperial 10 telah diberikan kepada Kelompok Tani Bibilintik dan Sejahtera serta Kelompok Wanita Tani Ibu Berdaya. Masing-masing menerima benih cabai sebanyak 10 boks, 5 boks, dan 10 boks. Sementara itu, Kelompok Tani Karya Muda menerima bantuan benih cabai rawit varietas Sret sebanyak 60 sachet.

Untuk benih sayuran, ada 3 (tiga) kelompok tani yang mendapatkan bantuan, yakni Kelompok Tani Sawargi, Sumber Rezeki, dan Pamular. Kelompok Tani Sawargi menerima bantuan benih kubis F1 sebanyak 18 pcs, sementara Kelompok Tani Sumber Rezeki dan Pamular menerima benih bawang daun masing-masing sebanyak 100 pcs dan 75 pcs.

Bantuan berupa plastik mulsa diberikan kepada Kelompok Tani Sejahtera sebanyak 40 rol, Kelompok Tani Bibilintik sebanyak 80 rol, Kelompok Tani Karya Muda sebanyak 40 rol, dan Kelompok Wanita Tani Ibu Berdaya sebanyak 80 rol. Plastik mulsa digunakan untuk menutup permukaan tanah yang bertujuan menjaga kelembapan tanah, menekan perkembangan gulma, mengurangi kehilangan pupuk akibat penguapan, dan memperbanyak intensitas sinar matahari.

Bantuan pupuk cair juga diberikan untuk pengembangan kawasan cabai. Kelompok Tani Sejahtera dan Karya Muda masing-masing menerima pupuk cair sebanyak 50 liter. Sementara itu, Kelompok Tani Bibilintik dan Kelompok Wanita Tani Ibu Berdaya menerima sebanyak 100 liter.

Pupuk NPK disalurkan untuk pengembangan kawasan sayuran daun. Kelompok Tani Sawargi yang membudidayakan kubis F1 menerima pupuk NPK sebanyak 900 kg. Untuk Kelompok Tani Sumber Rezeki dan Pamular yang membudidayakan bawang daun, diberikan bantuan pupuk NPK sebanyak 1.200 kg dan 900 kg.

Di wilayah Sukabumi lain, tepatnya di Desa Kebonpedes, Kec. Kebonpedes, Kepala Desa Dadan mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Hortikultura karena telah membantu kelompok tani di desanya dengan bantuan saprodi untuk komoditas cabai keriting seluas 5 hektar dalam satu kelompok dan bawang merah seluas 5 hektar untuk satu kelompok, sehingga manfaat bantuan yang diberikan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat di masa PPKM ini.

"Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ditjen Hortikultura Kementan atas bantuan saprodi untuk komoditas cabai keriting dan bawang merah. Sangat membantu kami terutama di masa PPKM ini," ujar Dadan.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Tommy Nugraha disela-sela kesibukannya menyampaikan bahwa untuk pasokan sayuran yang dipasok saat ini dari Kab. Sukabumi, mampu memenuhi dan menopang kebutuhan akan aneka sayuran di masa PPKM. Tommy menambahkan, harga aneka sayuran memang fluktuatif namun masih dalam batas yang wajar. Untuk itu, kelompok tani diharapkan mampu melatih dan meningkatkan kreativitas dalam memasarkan hasil produksinya.

"Harga sayuran itu relatif fluktuatif. Namun, masih dalam batas harga yang wajar. Di saat seperti ini, diharapkan munculnya kreativitas dari kelompok-kelonpok tani untuk mampu memasarkan sayuran hasil produksinya lewat saluran pemasaran daring agar tetap mampu bertahan di masa PPKM," tutup Tommy.

Wabup Soppeng Ikuti Zikir dan Doa, Presiden Jokowi : Mari Kita Bergandengan Tangan Hadapi Pandemi Covid 19

Wakil Bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide, MP saat mengikuti acara Zikir dan Doa Kebangsaan 76 tahun Indonesia merdeka secara virtual (Ist).

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,- Wakil Bupati Soppeng, Ir.H.Lutfi Halide MP mengikuti Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka secara virtual yang dilangsungkan di diruang La Mataesso, Minggu malam (1/8/2021).

Zikir dan Doa Kebangsaan tersebut mengangkat tema "Bersyukur Atas Kemerdekaan, Berdoa dan Berikhtiar Untuk Mewujudkan Indonesia Maju" yang turut diikuti oleh Presiden RI, Ir.H.Joko Widodo, Wakil Presiden, KH.Ma'ruf Amin.

Zikir Kebangsaan tersebut dipimpin oleh Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Prof.KH.Said Agil Husin Al Munawar.

Di acara tersebut Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dalam sambutannya mengatakan, "Acara ini merupakan ikhtiar kita, kebersamaan, bahu membahu dan gotong royong dalam menangani pandemi covid-19 di tanah air.

"Doa adalah senjata ampuh, sebagai penenang, olehnya itu kehidupan harus dijaga atas anugrah dari tuhan, hanya Allah SWT yang dapat menolong kita semua. Ujar menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Kata Dia, "Mari kita berdoa kepada Allah SWT agar segera terhindar dari wabah ini, imbuhnya.

"Setiap bencana dan musibah yang menimpa kita semua, untuk menyadarkan manusia agar lebih dekat padanya, paparnya.

Dikatakannya, "Acara zikir dan doa kebangsaan tersebut juga berhimpun lintas agama, dan akan berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar Indonesia cepat pulih dari wabah pandemi covid-19, tandasnya.

Sementara itu Presiden RI Ir.H.Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, "Kemerdekaan merupakan rahmat dari Allah SWT, semangat dan gotong royong akan selalu melekat dalam jiwa kita, terutama bangsa kita dalam menghadapi ujian dan tantangan.

"Mari kita bergandengan tangan, merapatkan barisan, bahu membahu, bersama-sama dalam menghadapi Covid-19.

"Sebagai bangsa yang berketuhanan, doa adalah senjata orang mukmin, penguat dan penyembuh sebagai kekuatan yang maha dahsyat untuk membangkitkan harapan dan optimisme, jelas Presiden Jokowi.

"Melelui zikir dan doa kebangsaan ini, mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan YME agar bangsa dan negara kita terbebas dari pandemi Covid-19 serta memohon kepadanya agar diberi cahaya terang untuk melanjutkan perjalanan menuju Indonesia Maju, Pungkas Presiden RI Joko Widodo.

Turut hadir, Kepala Kantor Kementerian Agama, Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabag Kesra. (Edil Rauf/ JOIN).

Alumni Akpol 91 dan Mahasiswa Gencarkan Vaksinasi Percepat Herd Immunity

Jakarta, Sigapnews.com, - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi mahasiswa yang ikut berperan aktif dalam mendukung target Pemerintah dalam melakukan percepatan Herd Immunity dan pengendalian terhadap Covid-19 yang salah satunya melalui vaksinasi. 

Hal tersebut disampaikan Sigit saat meninjau vaksinasi massal yang dilaksanakan atas kolaborasi Polri dalam rangka bakti 30 tahun pengabdian alumni Akpol 1991 atau Batalion Bhara Daksa, bersama BEM Nusantara, BEM Seluruh Indonesia, DEMA Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, BEM PTMI, DEMA PTAI, Permikomnas, serta Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia di Universitas Bhayangkara, Kota Bekasi, Sabtu (31/7/2021).

"Tentunya sangat mengapresiasi kerjasama dari rekan-rekan yang tergabung dalam aliansi BEM, dan khususnya rekan-rekan yang tergabung dalam Batalion Bhara Daksa yang hari ini telah membantu melaksanakan dan prakarsai akselerasi terkait kegiatan vaksinasi massal yang merupakan salah satu program strategis Pemerintah dalam rangka melakukan upaya percepatan Herd Immunity," kata Sigit dalam sambutannya. 

Selain itu, Sigit juga meninjau vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

(GMNI) Jakarta Timur berkolaborasi dengan alumni Akpol 1991, di GOR Pulogadung. 

Mantan Kapolda Banten ini berharap, sinergitas Polri dengan elemen pemuda ataupun mahasiswa dalam penanganan Pandemi Covid-19, kedepannya harus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. 

Menurut Sigit, untuk menekan laju pertumbuhan virus corona di Indonesia, diperlukan sinergitas dan kerjasama yang kuat antara Pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat. 

"Oleh karena itu tentunya kami, tentunya sangat senang bahwa kolaborasi bisa dilaksanakan dan ini tidak berhenti sampai disini, akan dilaksanakan terus di wilayah.  Kami tentunya sangat senang melihat adik-adik mahasiswa siap dan mau jadi relawan dengan kemampuan yang dimiliki. Semuanya ternyata ikut didalam kegiatan tersebut," ujar mantan Kabareskrim Polri ini. 

Disisi lain, Sigit juga mengapresiasi Batalion Bhara Daksa yang mau menggelar vaksinasi massal bersama dengan mahasiswa. Menurutnya, bentuk pengabdian saat ini adalah dengan melakukan akselerasi target kekebalan kelompok. 

"Seluruh rekan-rekan Batalon Bhara Daksa terima kasih di hari ulang tahun ke-30 ini rekan-rekan mengisi dengan kegiatan yang betul-betul ditunggu oleh seluruh masyarakat.  Dimana kita bisa menghadapi Pandemi Covid-19 ini dengan baik," ucap Sigit. 

Sementara itu, Sigit tetap mengingatkan kepada seluruh mahasiswa maupun peserta vaksinasi, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam kehidupan sehari-hari, meskipun sudah disuntik vaksin. 

"Rekan-rekan mahasiswa yang telah vaksinasi, saya selalu ingatkan tetap laksanakan protokol kesehatan. Karena kita harus tetap menjaga baik diri kita, untuk tidak menularkan ataupun tertular, karena itu protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Walaupun kita semua sudah vaksinasi," tutur Sigit. 

Untuk diketahui, vaksinasi massal yang digelar bersama aliansi BEM  di Universitas Bhayangkara, Bekasi, menargetkan 1.100 orang disuntik vaksin jenis Sinovac. Petugas vaksinator yang dilibatkan dalam kegiatan ini sejumlah 81 orang, yang terdiri dari 60 orang vaksinator Dinkes, 10 orang relawan, dan 11 vaksinator Polri.

Sementara, vaksinasi massal yang diselenggarakan GMNI bersama Polri di GOR Pulogadung, Jakarta Timur, menargetkan 1.000 orang disuntik vaksin. Petugas vaksinator yang dilibatkan dalam kegiatan ini sejumlah 39 orang, yang terdiri dari 14 orang vaksinator Polri dan 25 orang relawan.

Selain vaksinasi massal, dalam dua kegiatan tersebut, Kapolri juga memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Tujuannya untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak perekonomiannya di saat Pandemi Covid-19. (JOIN).