Ketika Politik Bertemu Realitas

William dan Marisa duduk di sebuah kafe sambil membaca kembali beberapa momen menarik dalam sejarah Pilpres Amerika Serikat 2020. Mereka bukan sedang memperdebatkan siapa yang benar atau salah, melainkan melihat bagaimana perjalanan politik terkadang menghadirkan kejadian yang tidak pernah direncanakan.

William:

"Marisa, salah satu hal menarik dari sejarah adalah bahwa kenyataan sering memiliki cara sendiri untuk menciptakan cerita yang tidak terduga."

Marisa:

"Maksudmu kejadian konferensi pers di Four Seasons Total Landscaping?"

William:

"Iya. Saat sebuah acara politik besar direncanakan, banyak orang membayangkan tempat yang sesuai dengan nama besar seperti 'Four Seasons'—sebuah tempat elegan dengan suasana formal."

Marisa:

"Tetapi yang terjadi justru berbeda. Lokasinya adalah sebuah usaha lansekap. Bukan tempat yang buruk, hanya sebuah tempat biasa yang tiba-tiba menjadi panggung untuk salah satu momen politik yang paling banyak dibicarakan."

William:

"Di situlah letak sisi satirenya. Bukan tentang tempatnya, melainkan tentang kontras antara harapan dan kenyataan. Dunia politik sering dibangun dengan simbol besar, tetapi terkadang sebuah detail kecil justru menjadi bagian yang paling diingat sejarah."

Marisa:

"Seolah mengingatkan bahwa manusia bisa menyusun rencana dengan sangat hati-hati, tetapi selalu ada kemungkinan munculnya kejutan yang tidak masuk dalam perhitungan."

William:

"Benar. Kadang sebuah pidato tidak hanya dikenang karena kata-katanya, tetapi juga karena suasana dan keadaan yang mengelilinginya."

Marisa:

"Ada juga momen lain seperti seekor lalat yang muncul saat debat wakil presiden. Seekor serangga kecil yang tidak memiliki maksud apa pun, tetapi akhirnya menjadi bagian dari budaya meme karena situasinya dianggap simbolis oleh banyak orang."

William:

"Itulah daya tarik satire. Ia tidak perlu merendahkan seseorang. Satire hanya menunjukkan bahwa manusia, termasuk mereka yang berada di panggung besar, tetap bisa mengalami kejadian sederhana yang tidak dapat mereka kendalikan."

Marisa:

"Jadi sejarah politik bukan hanya tentang keputusan besar dan peristiwa penting."

William:

"Ya. Kadang sejarah juga tentang momen kecil yang menunjukkan sisi manusiawi di balik jabatan, citra, dan kekuasaan."

Mereka tersenyum. Bagi William dan Marisa, politik bukan hanya kumpulan perdebatan serius, tetapi juga rangkaian kisah manusia yang terkadang penuh ironi—mengingatkan bahwa di balik panggung besar, selalu ada realitas sederhana yang ikut menulis sejarah.

(HSW/27/6/2026) 

Kolaborasi Indonesia–Australia Kembangkan Agrivoltaics guna Perkuat Energi dan Ekonomi Desa

Bandung, Sigapnews.com, Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama sejumlah perguruan tinggi dan lembaga riset dari Indonesia serta Australia memperkuat kolaborasi pengembangan agrivoltaics sebagai solusi transisi energi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan serta pulau-pulau terpencil di Indonesia Timur.

Kolaborasi tersebut ditandai melalui kegiatan Kick-off Meeting dan Simposium Bilateral "Agrivoltaics and Energy Challenge in Rural and Remote Islands in Eastern Indonesia" yang digelar di Gedung Rekayasa Molekuler dan Material Fungsional (Labtek XV) ITB, Bandung, Kamis (25/6/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja sama KONEKSI LPDP Indonesia–Australia.

Ketua tim sekaligus peneliti utama program, Dr. Acep Purqon, dosen Kelompok Keahlian Fisika Bumi dan Sistem Kompleks FMIPA ITB, mengatakan transisi energi membuka peluang besar bagi pengembangan riset multidisiplin yang melibatkan berbagai bidang keilmuan.

"Transisi energi menghadirkan begitu banyak peluang bagi riset, teknologi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Ini menjadi ruang kolaborasi multidisiplin yang mempertemukan bidang pertanian, kehutanan, teknik, bisnis, hingga manajemen untuk bersama-sama menjawab tantangan krisis energi melalui konsep bridging transisi energi," ujar Acep.

Program ini melibatkan peneliti dari Murdoch University dan Griffith University, Australia, serta sejumlah institusi di Indonesia, yakni ITB, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Padjadjaran, Universitas Cenderawasih, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Politeknik Negeri Fakfak, IAIN Sorong, dan Purnomo Yusgiantoro Center.

Simposium juga menghadirkan akademisi dari kedua negara yang membahas berbagai aspek pengembangan agrivoltaics, mulai dari teknologi, pemberdayaan masyarakat, hingga strategi implementasi di wilayah terpencil.

Sementara Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA ITB, Dr. Dwi Irwanto, menyampaikan bahwa ITB terus mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam menghadapi tantangan krisis energi nasional.

"ITB mendorong berbagai pendekatan untuk menghasilkan solusi krisis energi, termasuk pengembangan agrivoltaics agar diperoleh formulasi yang optimal sesuai karakteristik wilayah-wilayah unik di Indonesia," katanya.

Selain itu, Deputi Investasi dan Pendanaan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), M. Irfan Saleh, memaparkan peluang investasi sekaligus tantangan penerapan agrivoltaics di pulau-pulau terpencil Indonesia Timur, termasuk pentingnya dukungan regulasi untuk membuka ruang kegiatan ekonomi baru berbasis energi terbarukan.

Menurut Acep, keberhasilan implementasi agrivoltaics tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga sinergi berbagai pihak melalui pendekatan pentahelix.

"Kerja sama pentahelix menjadi kunci keberhasilan transisi energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru," ujarnya.

Program ini juga menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam transisi energi. Pendekatan yang dikembangkan mengintegrasikan inovasi ilmiah dengan pengetahuan lokal serta mendorong partisipasi perempuan, generasi muda, dan kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam sektor pertanian, perikanan, dan energi terbarukan.

Perwakilan Program KONEKSI LPDP Indonesia–Australia, Parana Ari Santi, menyambut baik pelaksanaan kolaborasi tersebut. Ia menilai komunikasi dan koordinasi yang kuat antara peneliti Indonesia dan Australia menjadi faktor penting dalam menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Kegiatan ini ditutup oleh Erlin Puspaputri yang mewakili Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pengembangan agrivoltaics dinilai sejalan dengan arah kebijakan energi nasional. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sekitar 69,5 gigawatt (GW), dengan sekitar 61 persen atau lebih dari 42 GW berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.

Porsi EBT dalam bauran kelistrikan nasional diproyeksikan meningkat dari sekitar 15–16 persen pada 2025 menjadi sekitar 21 persen pada 2030, dan mencapai sekitar 34 persen pada 2034. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mencapai komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 dan Net Zero Emission (NZE) 2060.

Dalam konteks tersebut, agrivoltaics dipandang sebagai model pembangunan yang mengintegrasikan produksi energi surya dengan aktivitas pertanian sehingga desa tidak lagi hanya menjadi lokasi terdampak pembangunan energi, tetapi bertransformasi menjadi mitra strategis dalam penyediaan energi bersih sekaligus penggerak ekonomi lokal.

(Red) 

Dr Nurmal Idrus: Diskresi DPP Golkar Perkuat Posisi IAS Jelang Musda Sulsel

Makassar, Sigapnews.com,– Terbitnya surat diskresi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kepada Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dinilai menjadi perkembangan penting dalam dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan.

Pengamat politik dan Direktur Nurani Strategic Consulting, Nurmal Idrus, menilai diskresi yang diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memiliki makna politik yang jauh lebih besar dibanding sekadar penyelesaian persoalan administratif.

Menurut Nurmal, keputusan tersebut mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh pemilik suara mengenai arah kebijakan dan preferensi elite partai di tingkat pusat.

“Diskresi ini bukan hanya menyelesaikan persoalan administratif yang sebelumnya menjadi perdebatan. Ini juga merupakan sinyal politik yang kuat dari DPP kepada seluruh pemilik suara menjelang Musda,” kata Nurmal, Rabu (24/6/2026).

Ia menjelaskan, dalam tradisi politik partai, keputusan yang datang langsung dari pimpinan pusat umumnya memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan dukungan di tingkat daerah.

Sebelum keluarnya diskresi, IAS disebut menghadapi tantangan terkait pemenuhan persyaratan pencalonan. Namun setelah kebijakan khusus dari DPP diterbitkan, hambatan tersebut dinilai telah terselesaikan secara organisatoris maupun politis.

“Kalau dianalogikan, IAS sudah melewati pintu utama. Tahapan yang paling menentukan telah dilalui. Setelah ini, yang dibutuhkan adalah konsolidasi dukungan dan komunikasi politik dengan para pemilik suara,” ujarnya.

Mantan Ketua KPU Makassar itu menilai langkah DPP tidak lahir secara tiba-tiba. Menurutnya, terdapat pertimbangan strategis terhadap kapasitas dan pengalaman IAS yang telah lama berkiprah di Partai Golkar serta memiliki rekam jejak kepemimpinan yang dikenal di Sulawesi Selatan.

Karena itu, ia meyakini terbitnya diskresi akan dibaca sebagai bentuk kepercayaan politik dari pimpinan pusat kepada IAS untuk ikut dalam kontestasi Musda.

“Dalam politik, sinyal dari elite sering kali lebih kuat dibandingkan pernyataan formal. Ketika Ketua Umum memberikan diskresi, maka pesan yang muncul adalah bahwa figur tersebut mendapatkan ruang dan legitimasi untuk maju,” jelasnya.

Nurmal menambahkan, para pemegang hak suara tentu akan mempertimbangkan keputusan tersebut dalam menentukan pilihan politik mereka.

“Bagi para voters, ini adalah sinyal yang sangat jelas. Saya melihatnya sebagai pesan politik langsung dari Ketua Umum kepada seluruh pemilik suara bahwa IAS mendapatkan restu untuk bertarung. Tentu kondisi ini membuat posisi politik IAS semakin kuat,” katanya.

Meski demikian, Nurmal menegaskan bahwa Musda tetap merupakan forum demokrasi internal yang memberikan hak kepada seluruh pemilik suara untuk menentukan pilihan secara independen.

Namun, ia mengingatkan bahwa dalam praktik politik partai, dukungan dan arah kebijakan dari DPP sering kali menjadi faktor yang berpengaruh dalam pembentukan peta dukungan di daerah.

“Musda tetap demokratis. Tetapi kita juga harus melihat realitas politik bahwa keputusan strategis dari DPP biasanya memiliki dampak yang besar terhadap konfigurasi dukungan di tingkat daerah,” ujarnya.

Ia memprediksi dinamika menuju Musda Golkar Sulsel akan semakin menarik dalam beberapa pekan ke depan. Konsolidasi politik antar-kelompok diperkirakan akan semakin intens seiring menguatnya posisi IAS pasca keluarnya diskresi.

“Yang jelas, diskresi ini telah mengubah peta kontestasi. IAS kini berada pada posisi yang lebih kompetitif dan memiliki modal politik yang kuat untuk melangkah menuju kursi Ketua Golkar Sulawesi Selatan, pungkasnya.

(Yund)

Diskresi DPP ke IAS adalah Sinyal 'Perintah' untuk Voters

Makassar, Sigapnews.com,– Tokoh senior Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), resmi mengantongi surat diskresi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Surat yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, itu diserahkan langsung kepada IAS di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Terbitnya surat diskresi tersebut langsung memunculkan spekulasi kuat terkait arah kontestasi Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan yang akan datang. Sejumlah kalangan menilai keputusan DPP itu menjadi penanda kuat dukungan pusat terhadap mantan Wali Kota Makassar dua periode tersebut.

Pengamat politik sekaligus Direktur Nurani Strategic Consulting, Dr. H. Nurmal Idrus, SE., MM., menilai diskresi yang diberikan DPP merupakan tahapan paling menentukan dalam proses pencalonan IAS sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel.

"Diskresi itu ibarat jalan tol bagi IAS menuju kursi Ketua Golkar Sulsel. Bahkan bisa disebut sebagai tahapan paling krusial yang berhasil ia lewati. Sebab secara administratif dan organisatoris, IAS sebelumnya berada pada posisi yang memerlukan pengecualian atau izin khusus dari DPP untuk dapat maju sebagai calon ketua," ujar Nurmal.

Menurut mantan Ketua KPU Makassar itu, keputusan DPP bukan sekadar menyelesaikan persoalan syarat pencalonan, tetapi juga mengandung pesan politik yang kuat kepada seluruh pemilik suara atau voters dalam Musda.

"Diskresi itu bukan hanya dokumen administratif. Dalam tradisi politik partai, terutama partai yang memiliki struktur komando kuat seperti Golkar, diskresi dari Ketua Umum adalah sinyal politik yang sangat jelas. Bahkan dapat dimaknai sebagai pesan langsung kepada para voters bahwa pilihan Jakarta berada pada IAS," jelasnya.

Nurmal menilai, dengan keluarnya diskresi tersebut, peta persaingan menuju Musda Golkar Sulsel berpotensi berubah signifikan. Para pemilik suara diperkirakan akan menjadikan sikap DPP sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan pilihan mereka.

"Ketika Ketua Umum telah memberikan ruang dan legitimasi politik kepada seorang figur, maka itu akan dibaca oleh para pemilik suara sebagai arah kebijakan organisasi. Karena itu, saya melihat peluang IAS kini semakin terbuka dan semakin kuat dibanding sebelumnya," katanya.

Ia menambahkan, dinamika politik menjelang Musda tentu masih memungkinkan terjadinya komunikasi dan konsolidasi antarkandidat. Namun, dari perspektif politik organisasi, keluarnya diskresi merupakan momentum penting yang sulit diabaikan.

"Musda tetap forum demokratis dan keputusan akhir berada di tangan voters. Tetapi secara politik, diskresi ini telah mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa IAS mendapatkan kepercayaan dari tingkat pusat. Karena itu, ruang manuver politik para pemilik suara kini akan semakin dipengaruhi oleh sinyal yang telah diberikan DPP," pungkas Nurmal.

(Yund) 

Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Emas, Pemda Diminta Libatkan UMKM dan Komunitas Lokal

Jakarta, Sigapnews.com, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.2.7/4657/SJ tertanggal 14 Juni 2026 yang meminta seluruh pemerintah daerah memfasilitasi dan menginisiasi kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia FIFA 2026 sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing daerah.

Kebijakan tersebut diumumkan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Dukungan Pemerintah Daerah pada Kegiatan Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2026 serta Penandatanganan Surat Edaran Bersama dan Penyerahan Sampul Peringatan Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Melalui surat edaran tersebut, gubernur, bupati, dan wali kota diminta menyiapkan lokasi-lokasi strategis dan ruang publik sebagai tempat penyelenggaraan nobar agar masyarakat dapat menikmati pertandingan Piala Dunia secara bersama-sama.

Mendagri menegaskan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 perlu dimanfaatkan sebagai momentum nasional untuk menghadirkan hiburan yang sehat dan positif bagi masyarakat.

Selain itu, kegiatan nobar diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah. Tito mendorong keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dunia usaha, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga komunitas kepemudaan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

"Kegiatan ini bukan hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga dapat menggerakkan perekonomian lokal melalui partisipasi UMKM dan berbagai elemen masyarakat," demikian semangat yang disampaikan Mendagri dalam arahannya.

Pemerintah daerah juga diminta aktif melakukan sosialisasi agar kegiatan nobar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta berlangsung tertib, aman, dan memberi manfaat sosial maupun ekonomi.

Gagasan penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026 sebelumnya telah disampaikan Tito Karnavian saat menerima kunjungan Direktur Utama TVRI, Tb. Fiki Chikara Satari, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Tito menilai euforia Piala Dunia dapat menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi daerah melalui aktivitas masyarakat yang terpusat di ruang-ruang publik.

Menurut Tito, antusiasme masyarakat terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia itu perlu difasilitasi secara baik oleh pemerintah daerah sehingga tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga mampu menciptakan perputaran ekonomi yang melibatkan pelaku usaha lokal.

Atas dasar itu, Kemendagri kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.2.7/4657/SJ sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 di berbagai wilayah Indonesia.

(Yund)

Hadiri Rapimnas LMP 2026, Sahar Bawa Misi Ketahanan Pangan dan Kemajuan Daerah

Jakarta, Sigapnews.com, Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Soppeng, Sahar, menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Laskar Merah Putih yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (13/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi ajang konsolidasi nasional sekaligus penguatan komitmen organisasi dalam mendukung program-program strategis pemerintah.

Rapimnas tahun ini mengusung tema “Laskar Merah Putih Bersama Pemerintah Rawat NKRI Membangun Negeri”, yang mencerminkan semangat organisasi untuk terus berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa dan mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus pusat, pengurus daerah, serta kader Laskar Merah Putih dari berbagai provinsi di Indonesia. Kehadiran peserta dari seluruh penjuru tanah air menunjukkan kuatnya soliditas organisasi yang selama ini aktif dalam kegiatan sosial, kebangsaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu tokoh yang hadir dalam Rapimnas adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina Laskar Merah Putih. Dalam arahannya, Amran menegaskan bahwa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

Menurutnya, upaya menjaga NKRI tidak hanya dilakukan melalui penguatan wawasan kebangsaan, tetapi juga dengan mendukung program-program strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu program prioritas pemerintah saat ini adalah swasembada pangan.

Amran menilai ketahanan pangan merupakan fondasi penting bagi kemandirian bangsa. Karena itu, ia mengajak seluruh kader Laskar Merah Putih untuk turut mengawal program swasembada pangan hingga ke tingkat daerah.

“Keberhasilan program ini membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, kelompok tani, dan organisasi masyarakat,” ujarnya di hadapan peserta Rapimnas.

Arahan tersebut mendapat sambutan positif dari Ketua Macab LMP Soppeng, Sahar. Ia menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan arahan Menteri Pertanian dan menggerakkan seluruh potensi organisasi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Menurut Sahar, swasembada pangan merupakan agenda strategis yang harus mendapat dukungan seluruh elemen bangsa. Ia menilai Kabupaten Soppeng memiliki potensi pertanian yang besar sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan target tersebut.

“Sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat. Karena itu, setiap program yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani harus didukung bersama,” kata Sahar.

Ia menegaskan bahwa LMP Soppeng siap mengawal program swasembada pangan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional dan memperkuat ketahanan negara melalui sektor pangan.

Selain itu, pihaknya akan terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung peningkatan produksi pertanian. Kader-kader LMP juga akan didorong untuk aktif dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian.

Sahar menilai organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, LMP akan terus hadir membantu menyosialisasikan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ia juga berharap Rapimnas 2026 semakin memperkuat soliditas organisasi dari tingkat pusat hingga daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional.

“Rapimnas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Kami berharap seluruh kader LMP semakin solid dan terus berkontribusi dalam menjaga NKRI serta mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat,” tutupnya.

Rapimnas Laskar Merah Putih 2026 tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi, tetapi juga wadah mempertegas komitmen bersama dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Melalui sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat, berbagai program strategis, termasuk swasembada pangan, diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Yund)

Stand Up Comedy dalam Perspektif Islam

 

Oleh Dr. Mismubarak, S.Hd., M.Ag., CLQ., MMG

Misi utama katauhidan islam yang di ajarkan Nabi Muhammad adalah misi kemanusiaan yang luhur yaitu budi pekerti, moral dan akhlakul karimah. Dengan prinsip kitab suci, maka lahirlah konsep Islam Rahmatan Lil ‘Alamin (Qs. Al-Anbiyah 107). 

Melalui ayat ini, Tuhan menggambarkan kepribadian Muhammad untuk ditegaskan kepada setiap generasi bahwa Risalah kenabian adalah rahmat yang akan membawa kedamaian jasmani dan rohani. Bukan sebaliknya yang melahirkan amarah, perpecahan dan saling menghina. 

Ajaran mula setiap periode kenabian adalah keselamatan jasmani dan rohani. Manusia telah mengambil langkah penting untuk menduduki posisi khalifah untuk tidak berbuat kerusakan didarat dan dilaut. Yaitu kerusakan yang di akibatkan oleh ulah tangan manusia dan atau mulutnya yang kotor untuk menyakiti. 

Islam menghendaki selamat bukan sebatas menjalankan perintah wajib lalu menghindari interaksi lahirnya kewajiban. Contoh melaksanakan shalat bukan karena kewajiban, karena antara kewajiban sebagai manusia sudah ditakdirkan sejak awal penciptaan yaitu sebagai Khalifatu Fil Ardhi (Qs. Al-Baqarah 30). 

Menjaga amanah Allah untuk tidak berbuat kerusakan atas kelalaian yang berlebihan, syahwat dunia, khilaf diri dan saling menghina dan merendahkan (berbuat kerusakan didarat dan di laut, yaitu jasmani dan rohani).

Keterlibatan unsur jasmani pada unsur rohani yang saling mengikat adalah bagian terpenting untuk merawat kelestarian (penghijauan) yakni harmonisasi disetiap masa, generasi atau lintas zaman. Kelestarian adalah wajah penghijauan di muka bumi yang berarti tumbuh dirawat dan dijaga tanpa pamrih. Setiap masa kenabian adalah proses penghijauan untuk tumbuh dengan kebahagiaan, yaitu senyum dan tawa. 

Dalam perspektif agama dan tawa, islam menawarkan prinsip universal, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Namun, prinsip ini dijalankan dengan syari’at dan ketentuan untuk tidak memecah belah generasi. Solusi yang ditawarkan adalah menikmati setiap keadaan tanpa amarah dan beban. Yaitu senyum dan tawa (wajah bahagia) atau keindahan. 

Wajah bahagia adalah karunia Tuhan. Insan kamil. Tidak banyak yang bisa menawarkan wadah untuk bahagia. Manusia adalah tempat yang tepat untuk mewujudkan itu. Karena ada unsur jasmani dan rohani. 

Terciptanya Senyum dan tawa melalui respon cerdas dari keterlibatan jasmani dan rohani pada tubuh. Respon jasmani atau fisiologis melibatkan kontraksi otot diafragma dan otot-otot pernapasan. Perubahan wajah adalah manifestasi fisik. 

Sedangkan respon Rohani atau Psikis/mental dipicu oleh stimulus kognitif, seperti humor, kejutan atau rasa senang. Aspek rohani melibatkan interpretasi situasi yang melahirkan keadaan emosional positif seperti kegembiraan atau euforia. 

Stand Up Comedy adalah seni pertunjukan seorang komika yang berdiri diatas panggung untuk menciptakan tawa kepada penonton melalui humornya secara langsung maupun personal dan seringkali kritis. Sementara Tawa adalah hasil dari interaksi dinamis antara proses mental (unsur rohani) dan ekspresi fisik (Unsur jasmani).

Melalui stand up codemy terbuka ruang bagi siapapun untuk menikmati indahnya tawa melalui humor. Seorang stand up comedian menurut pengalaman penulis adalah bagian dari proses menumbuhkembangkan bakat, membuka diri dan menerima apa adanya. 

Jika ingin menjadi penampil terbaik yang menciptakan tawa dari penonton harus rela menceritakan siapa dirimu dengan asumsi negatif. Artinya tanpa keterlibatan yang maha kuasa untuk membuka aib, melalui stand up comedy, ada ruang untuk membuka itu selama berdamai dengan diri sendiri. 

Islam tidak pernah melarang tawa. Islam adalah ruang untuk mewujudkan kebahagiaan melalui ekspresi. Nabi Muhammad SAW bahkan menganjurkan tawa dengan prinsip tertawa yang baik. Tidak merendahkan prinsip rukun dalam beragama. Komedi melalui kebiasaan. Tawa yang baik adalah yang terkendali, tidak mengandung kebohongan. Sehingga seorang komika yang tampil di ajang stand up comedian menyampaikan materi dengan penulisan yang rapi dan observasi yang akurat dengan sering open mic (ajang pentas panggung seorang komika untuk menguji materinya) Tujuannya melihat berapa titik tawa yang diciptakan dari materi atau joke (candaan) yang disampaikan.

Islam membolehkan tawa sebagai bagian dari kehidupan yang ceria, bahagia. 

Dengan sering tertawa maka terbiasa untuk bahagia dari kekurangan. Sehingga menurut pendapat dan keyakinan penulis, Melalui stand up comedy maka potensi untuk bersyukur dan bersabar lebih baik lagi. 

Dengan melihat dan belajar dari komik-komik yang menyampaikan materi melalui joke nya. Penulis sendiri mengakui, bahwa menjadi komika memang tidak mudah dan harus ditempuh bukan hanya sebagai makhluk sosial tapi juga sebagai makhluk spiritual. Ditempah dengan proses sabar menjalani dan tetap bersyukur dengan keadaan. 

Penulis adalah Lulusan S3 Ilmu Al-Quran & Tafsir

Soppeng Kembali Bikin Bangga! Pemkab Raih WTP 2025, Bupati Suwardi: Ini Hasil Kerja Bersama

Soppeng, Sigapnews.com, Soppeng kembali mencuri perhatian di tingkat Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Soppeng sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Tak tanggung-tanggung, Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah pertama di Sulsel yang menerima opini WTP tahun ini bersama Makassar.

Penyerahan opini bergengsi tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Senin (25/5/2026), dan diterima langsung oleh Suwardi Haseng bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Suwardi Haseng tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan biasa, melainkan bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Soppeng berjalan dengan baik dan transparan.

“Ini hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Disiplin, integritas, dan komitmen menjadi kunci utama,” ujar Suwardi.

Bupati Soppeng itu juga mengingatkan seluruh OPD agar tidak cepat berpuas diri. Ia meminta seluruh jajaran tetap menjaga profesionalisme dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan melalui proses pemeriksaan ketat terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurutnya, ada empat indikator penting yang menjadi penilaian utama BPK, mulai dari kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap aturan, hingga kecukupan pengungkapan laporan keuangan.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP ini semakin memperkuat citra Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Sulawesi Selatan.

Kini masyarakat berharap capaian tersebut bisa sejalan dengan peningkatan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin dirasakan langsung oleh warga.

(Yund)