-->

Rabu, 03 Maret 2021

Mentan SYL Sebut Tiga Konsep Kerjasama Kementan Dengan Kemendibud Dalam Penguatan Ketahanan Pangan



Jakarta, Sigapnews.com, - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan penandatanganan kerjasama dukungan duta petani milenial terhadap penerapan merdeka belajar, kampus merdeka untuk menguatkan ketahanan pangan nasional.

Kerjasama ini merupakan kolaborasi dan sinergitas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pendidikan dan pertanian.

Dalam kesempatan ini, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, mengatakan bahwa saat ini Kementan telah menerapkan arah kebijakan strategis, yakni pertanian berkonsep maju, mandiri dan modern. Tiga konsep tersebut merupakan konsep jangka panjang yang disiapkan untuk mempercepat dan mendorong hadirnya kemakmuran dan kesejahteraan.

"Karena itu yang dibutuhkan kita saat ini adalah riset untuk memperkuat teknologi dan penguasaan mekanisasi. Dan pertanian pasti membutuhkan Kemendikbud untuk mempersiapkan semua kebutuhan anak anak kita. Sebab pertanian tidak pernah surut dengan kepentingan sepanjang manusia hidup," ujar Mentan, Rabu, 3 Maret 2021.

Terkait hal ini, kata Mentan, konsep merdeka belajar merupakan langkah maju yang wajib diterapkan dalam semua lini pembelajaran. Apalagi, Kementan sendiri sudah menetapkan target pencetakan petani muda, yakni sebanyak 2,5 juta.

"Saya ingin konsep ini diterapkan untuk mengejar ketertinggalan. Apalagi target saya adalah mencetak 2,5 juta petani yang tervokasikan di bidang pertanian. Sekali lagi saya menyambut baik merdeka belajar dan saya yakin kerjasama ini membawa berkah. Saya berharap dalam waktu yang tidak lama ada sesuatu yang bisa kita hasilkan," katanya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyambut baik kerjasama yang dilakukan 2 lini kementerian ini. Menurut Nadiem, pertanian dan pendidikan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

"Pertanian dan pendidikan itu adalah 2 lini sektor strategis, dimana keduanya tidak bisa dipisahkan. Keduanya dituntut berkolaborasi untuk mengoptimalkan potensi yang ada," katanya.

Nadiem menambahkan, kerjasama ini meliputi penelitian, peningkatan kemampuan kapasitas SDM, penerapan reka cipta dan pengabdian masyarakat. Diharapkan, semua upaya ini mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

"Kita memiliki generasi emas yang harus difasilitasi dengan baik. Karena itu saya harap kerjasama ini semakin memacu semangat kita untuk bekerja lebih giat demi kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara," tutupnya.

Sementara Kepala Badan PPSDMP, Dedi Nursyamsi menambahkan kerjasama merdeka belajar adalah dengan memanfaatkan segala fasilitas kampus, jaringan kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, serta memanfaatkan program Kementan untuk mendukung merdeka belajar, khususnya terkait implementasi dengan 8 (delapan) indikator kinerja utama dan 8 (delapan) program kampus merdeka dalam pendidikan pertanian.

“Dengan demikian, sektor pertanian turut berkontribusi dalam menjamin ketersediaan sumberdaya manusia pertanian milenial yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dapat diandalkan”, terang Dedi.

Sumber : Kementan

Senin, 01 Maret 2021

Dinilai Kebablasan, Legislator PPP Sulsel Minta Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras



Makassar, Sigapnews.com, - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Nurhidayati Zainuddin dengan tegas menolak izin investasi minuman keras (miras) yang diatur dalam peraturan presiden (Perpres) nomor 10 tahun 2021. 

Menurut Andi Etti sapaannya, perpres yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah kebijakan kebablasan yang mudharatnya amat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

"Jelas ini (izin investasi miras) adalah kebijakan yang kebablasan, dan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar. Dan PPP secara institusi dari pusat hingga daerah menolak (perpres ini)," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel ini, Senin (1/3/2021).

Tak dilegalkan saja kata Andi Etti, persoalan kriminal yang timbul akibat mengkonsumsi miras sangat tinggi, terlebih jika membuka ruang investasi di daerah-daerah maka bisa saja persoalan kriminal akan semakin merajalela. 

"Miras adalah induk dari segala kejahatan dan itu sangat jelas tertuang dalam hadis. Dan sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, maka pemerintah seharusnya tidak membuat aturan yang bertentangan dengan hukum Allah yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadis," jelas Wakil Ketua PPP Sulsel ini 

"Perpres (investasi miras) ini harus dicabut. Ini demi masa depan anak bangsa dan menjaga moralitas generasi muda kita," tutup Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) Sulsel ini. (Rhm/Zulfikar).

Sabtu, 27 Februari 2021

Nurdin Abdullah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Oleh KPK


Jakarta, Sigapnews.com,– Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek di Sulsel.

Namun, Nurdin Abdullah tetap saja mengaku tidak tahu apa-apa dengan kasus yang menjeratnya itu. “Saya ikhlas menjalani proses hukum. Karena memang kemarin itu kita nggak tau apa-apa,” kata Nurdin di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/2/2021).

Nurdin ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya. Mereka adalah Edy Rahmat sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel dan AS adalah Agung Sucipto selaku kontraktor proyek. “Ternyata Edy itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya, ya. Sama sekali tidak tahu. Demi Allah, demi Allah,” kata dia.

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah ditetapkan tersangka oleh KPK. Nurdin Abdullah terjerat dalam kasus dugaan suap proyek di Sulsel.

“Dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi oleh penyelenggara negara, atau para pihak yang yang mewakilinya. Terkait dengan pengadaan barang/jasa pembangunan infrastruktur di Sulsel,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri KPK dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021).

Para tersangka adalah Nurdin Abdullah (NA) dan Sekretaris Dinas PUPR Sulsel inisial Edy Rahmat (ER) sebagai tersangka penerima gratifikasi. Sementara itu Andi Sucipto (AS) sebagai tersangka pemberi gratifikasi.

“Adapun para tersangka tersebut disangkakan, saudara NA dan ER, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf b, atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-undang nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Firli.

Firli lanjut menjelaskan pemantauan yang dilakukan KPK dalam kasus ini. Firli menyebut pada awal Februari Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat bertemu dengan Agung Sucipto terkait proyek Wisata Bira. “Sekitar awal Februari 2021, Ketika NA sedang berada di Bulukumba bertemu dengan ER dan juga AS yang telah mendapatkan proyek pekerjaan Wisata Bira,” ujar Firli.

Nurdin Abdullah, kata Firli, kemudian menyampaikan kepada Agung Sucipto selaku kontraktor melalui Sekdis PUTR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat bahwa proyek tetap dilanjutkan. Nurdin memerintahkan kepada Edy segara mempercepat dokumen. “NA menyampaikan pada ER bahwa kelanjutan proyek Wisata Bira akan kembali dikerjakan oleh AS yang kemudian NA memberikan persetujuan dan memerintahkan ER untuk segera mempercepat pembuatan dokumen DED (Detail Engineering Design) yang akan dilelang pada APBD TA 2022,” ujar Firli. (CT).

Jumat, 26 Februari 2021

KPK Gelar OTT, Gubernur Sulsel Diboyong ke Jakarta

 


Tim KPK bersama Gubernur Sulsel saat berada di Bandara Sultan Hasanuddin, Sabtu 27 Februari 2022 pagi. (Foto istimewa).

Makassar, Sigapnew.com, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah di Rumah Jabatan Gubernur, Sabtu 27 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 dinihari.

Nurdin Abdullah diamankan bersama seorang pengusaha teras, pejabat di lingkup PU Pemprov Sulsel, dan dua orang yang yang berprofesi sebagai sopir.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, dalam penangkapan ini, KPK juga mengamankan uang satu koper di salah satu rumah makan di Makassar. Diduga koper itu berisi uang senilai Rp1 miliar. 

Tim KPK kemudian langsung membawa  Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M. Agr  dan Rombongan langsung ke KLINIK TRANSIT di Jln. Poros Makassar untuk dilakukan pemeriksaan Swab antigen Untuk persiapan berangkat ke Jakarta melalui Bandara Sultan Hasanudin. 

Tim KPK dan Rombongan di kawal oleh 4 orang Anggota Detasemen Gegana Polda Sulsel antara lain : 

1. Iptu. Cahyadi;
2. Bripka. Laode Budi;
3. Briptu. Sardi Ahmad;
4. Bripda. M. Syaharuddin.

Kemudian pada pukul 05.44 Wita rombongan selesai melaksanakan pemeriksaan Swab antigen dan menuju Bandara Sultan Hasanudin untuk berangkat ke Jakarta menggunakan Pesawat Garuda  GA 617 yang kemudian Tim Dan Rombongan Memasuki Gate 2 untuk keberangkatan ke Jakarta pada pukul 07.00Wita.        

Sekedar diketahui berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No : Sprin.Lidik-98/01/10/2020.
Tim KPK telah mengamankan beberapa orang antara lain : 
Agung Sucipto ( Kontraktor, 64 Thn),  Nuryadi ( Sopir pak Agung, 36 Thn), Samsul Bahri ( Adc Gubernur Prov. Sulsel, Polri,  48 Thn), Edy Rahmat (Sekdis PU Provinsi Sulawesi Selatan), Irfandi ( Sopir Edy Rahmat).

Adapun barang bukti yang diamankan oleh Tim KPK yaitu 1 (satu)  koper yang berisi uang sebesar Rp. 1 Milyar yang di amankan di Rumah Makan Nelayan Jl. Ali Malaka, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar.

Sejauh ini, belum jelas kasus apa yang menimpa orang nomor satu di Sulsel itu. Hanya saja, sehari sebelumnya, Gubernur baru saja melantik 11 kepala daerah di Sulsel. (Zulfikar).

Rabu, 24 Februari 2021

Polisi Internet Sudah Aktif Beroperasi di Medsos


Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono (Foto Istimewa)

Jakarta, Sigapnews.com, - Virtual police atau polisi virtual sudah mulai aktif setelah adanya surat edaran Kapolri nomor SE/2/II/2021.

Hingga saat ini, polisi internet tersebut sudah memberi surat pemberitahuan atau teguran dari Polri kepada tiga akun pengguna di media sosial (medsos).

Hal itu diakui Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono. "Kemarin sudah ada tiga kita buat, kita kirim," kata Argo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/6/2021), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Argo menerangkan, dalam prosesnya, anggota yang jadi petugas virtual police yang memantau aktivitas di media sosial, akan melaporkan ke atasan jika menemukan unggahan konten yang berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selanjutnya, unggahan konten yang diserahkan oleh petugas akan dimintakan pendapat ke para ahli, seperti ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli ITE.

Kemudian, jika ada potensi tindak pidana, unggahan konten itu akan diserahkan ke Direktur Tindak Pidana Siber atau pejabat yang ditunjuk.

"Setelah dia memberikan pengesahan, kemudian baru kita japri ke akun tersebut. Kita kirim itu. Jadi resmi kirimnya. Jadi tahu ada dari polisi yang kirim," jelas perwira bintang dua itu.

Argo mengatakan, salah satu akun yang ditegur Polri membuat dan mengunggah gambar beserta tulisan "jangan lupa saya maling".

Polri sudah meminta pendapat ahli bahasa dan konten tersebut dinyatakan berpotensi melanggar hukum. Polri pun mengirimkan surat pemberitahuan.

"Virtual police alert. Peringatan 1. Konten Twitter Anda yang diunggah 21 Februari 2021 pukul 15.15 WIB berpotensi pidana ujaran kebencian. Guna menghindari proses hukum lebih lanjut diimbau untuk segera melakukan koreksi pada konten media sosial setelah pesan ini Anda terima. Salam Presisi," ucap Argo membacakan isi surat teguran.

Argo berharap hadirnya polisi vitual mengurangi konten-konten hoaks di media sosial. Selain itu, masyarakat juga lebih berhati-hati.

Ia menegaskan, sesuai surat edaran Kapolri, virtual police bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, dan mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.

"Tujuan virtual police yang kita lakukan yang selama ini kalau ada saling lapor, itu untuk menghindari itu, dan kita tetap sampaikan dulu ke masyarakat," ujar Argo.

Adapun Kapolri sebelumnya menerbitkan surat edaran nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif tertanggal 19 Februari 2021.

Lewat surat tersebut, Kapolri kepada penyidik polisi memiliki prinsip bahwa hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penanganan perkara UU ITE.

Kapolri meminta penyidik mengedepankan pendekatan restorative justice dalam penegakan hukum.

Selain itu, Kapolri juga menerbitkan Surat Telegram yang berisi tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana kejahatan siber yang menggunakan UU ITE.

Surat Telegram bernomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 itu tertanggal 22 Februari 2021, ditandatangani Wakabareskrim Irjen Wahyu Hadiningrat atas nama Kapolri.

Dalam Surat Telegram, Kapolri mengklasifikasikan perkara penanganan UU ITE yang bisa diselesaikan dengan restorative justice dan mana yang tidak beserta rujukan pasal-pasalnya.

Sumber : Kompas.com

Minggu, 31 Januari 2021

Ketua dan Anggota KPU Muna Akan Diperiksa DKPP


Illustrasi, DKPP

Jakarta, Sigapnew.com, -Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 137-PKE-DKPP/XI/2020 pada Hari Senin Tanggal 1 Februari 2020.

Perkara ini diadukan oleh Ficky Mubarak Natsir dan Muh. Rahman. Para Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna yaitu Kubais, Nggasri Faeda, Muhammad Ichsan, Yuliana Rita, dan La Ode Muh. Askar Adi Jaya sebagai Teradu I – V.

Ada empat pokok aduan Pengadu. Pertama, Teradu I diduga tidak mengumumkan kembali status Bakal Pasangan Calon yang telah dinyatakan negatif Covid-19. Kedua, para Teradu diduga meloloskan Bakal Calon yang memiliki identitas berbeda antara di KTP dengan di Ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar. Ketiga, para Teradu diduga tidak melibatkan Bawaslu Kabupaten Muna dalam Proses Verifikasi Berkas Syarat Calon dan Pencalonan dan keempat, Teradu I diduga tergabung dalam akun resmi pemenangan grup Facebook (FB) Pasangan Calon Bupati Rusman-Bachrun.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sidang ini akan diadakan secara virtual pada Senin (01/2/2021) pukul 09.00 WIB, dengan Ketua Majelis di Jakarta dan seluruh pihak berada di daerah masing-masing.

Plt. Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Arif.

Ia menambahkan, sidang kode etik DKPP bersifat terbuka untuk umum. “Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” terangnya. [Rilis Humas DKPP]

Sumber: https://dkpp.go.id

KARDONO. SULTRA

Selasa, 26 Januari 2021

Dedy Nursyamsi : Capai Tujuan Pembangunan Pertanian Produktivitas Tapi Kualitas Jadi Poin Penting


Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi saat membuka pelatihan secara virtual (Foto Istimewa)

Gowa (Sulsel), Sigapnews.com, -
Memasuki masa New Normal sejak Pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini, berbagai kegiatan aktivitas sudah mulai kembali dilaksanakan, meski belum sepenuhnya pulih seperti kondisi sebelum Covid-19.

Sebelumnya Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku melaksanakan kegiatan pelatihan dengan menggunakan sistem Pelatihan Jarak jauh dengan menggunakan media internet berupa pembelajaran secara virtual dengan aplikasi zoom meeting.

Mengawali tahun 2021, pertama kalinya sejak masa pandemi ini BBPP Batangkaluku menyelenggarakan pelatihan secara _offline_ 2 (dua) angkatan yaitu Pelatihan Fungsional Dasar Bagi Penyuluh Pertanian Ahli yang diikuti 32 peserta dan Pelatihan Fungsional Dasar Bagi Penyuluh Pertanian Terampil sebanyak 28 orang peserta.

Bersamaan dengan itu juga dibuka pelatihan secara _online_ 1 (satu) angkatan yaitu Pelatihan Kewirausahaan bagi Petani Muda Milenial-P4S dengan jumlah peseta 30 orang. Adapun asal peserta ketiga angkatan pelatihan tersebut berasal dari wilayah kerja BBPP Batangkaluku yang meliputi provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Gorontalo.



“Pada kegiatan pelatihan sebelumnya banyak pelatihan yang dilaksanakan secara virtual terkait pandemi covid-19, namun karena pelatihan ini sangat urgent untuk menyiapkan penyuluh pertanian yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilapangan, sehingga kali ini kita lakukan secara tatap muka/ offline dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, salah satunya adalah setiap peserta wajib membawa keterangan hasil Swab Test yang negatif” ungkap Sabir, Kepala BBPP Batangkaluku.

Sabir menambahkan proses pelatihan tatap muka digelar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 semaksimal mungkin. Selain itu selama mengikuti pelatihan ini seluruh peserta, narasumber, dan panitia pelaksana dibekali dengan masker pelindung, hand sanitizer, penyediaan wastafel dan sabun cuci tangan di setiap sudut bangunan dan dikelas pelatihan.


Kepala BBPP Batangkaluku Dr.Sabir dan Widyaiswara saat pembukaan pelatihan bagi Penyuluh dan petani Millenial (Foto Istimewa).

Pelatihan ini dibuka langsung oleh Dedi Nursyamsi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian secara vritual, dan diselenggarakan selama 21 hari efektif pada tanggal 25 Januari hingga 15 Februari 2021 mendatang bertempat di Aula Hasanuddin BBPP Batangkaluku.

Dalam arahannya Dedi Nursyamsi mengajak seluruh peserta pelatihan dan seluruh elemen (Widyaiswara, Penyuluh, Petani Milenial, Kelompok Tani) untuk berjuang sampai terwujudnya tujuan pembangunan pertanian. Menurut beliau produktivitas menjadi hal yang penting, kata kunci demi mencapai tujuan tersebut. Tidak hanya produktivitas, tapi kualitas juga menjadi poin penting. Oleh karena itu daya saing produk kita harus terus menerus meningkat.

“Jika semua itu berhasil maka tujuan pembangunan pertanian berada digenggaman kita. Didukung dengan kualitas SDM yang professional, berdaya saing dan jiwa kewirausahaan yang tinggi maka kita juga mampu meningkatkan produktivitas pertanian yang lebih tinggi. Tujuan yang luar biasa ini dapat kita capai dengan cara yang luar biasa, oleh orang-orang yang luar biasa. “Kita semua ini bukan orang biasa, Kita ini semua penyuluh – penyuluh yang luar biasa” ungkap Dedi.

Secara terpisah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan peningkatan kualitas SDM adalah hal yang penting. "SDM pertanian di masa depan harus diisi dengan yang berkualitas. Penyuluh pertanian adalah inti dari agent of change pembangunan pertanian. Karena itu, penyuluh pertanian harus hebat, harus mampu mengelola pertanian yang ada di masyarakat, "katanya. (BBPP BK -AL/YN)

Jumat, 15 Januari 2021

Ormas Pekat IB Desak Polisi Usut Kasus Pelanggaran Prokes Raffi Ahmad



Lisman Hasibuan (Kanan) bersama Syafrudin Budiman (Foto Istimewa).

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua Infokom Organisasi Masyarakat (Ormas) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB), Lisman Hasibuan mendesak polisi untuk segera menetapkan Raffi Ahmad sebagai tersangka, terkait pelanggaran protokol kesehatan (protkes).

Didampingi Syafrudin Budiman, SIP Ketua Barisan Pembaharuan, Lisman sambil membawa surat juga meminta orang-orang yang berada bersama Raffi Ahmad malam itu diproses secara hukum.


Lisman Hasibuan dan Syafrudin Budiman di depan awak media (Foto Istimewa).

"Ini ada suratnya. Kami minta Raffi Ahmad serta kawan-kawan menjadi tersangka. Kami minta demi keadilan semuanya diproses secara hukum," ujar Lisman Hasibuan di Polda Metro Jaya, Jumat (15/1/2021).

Selain itu, Lisman juga melaporkan Raffi Ahmad di Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

"Pertama, dia public figure. Kedua, dia influencer, baru suntik vaksin sama Pak Presiden. Terus melakukan pesta dan melakukan pemotretan tanpa pakai masker. Berarti itu menunjukkan ke publik bahwa seolah-olah Covid-19 ini nggak ada apa-apanya," kata Lisman menjelaskan.

Lisman mengaku, hasilnya sudah melapor ke SPKT Polda Metro Jaya (PMJ) dan kasus ini kata Direktur Reskrimsus sudah berjalan dan diproses oleh Polres Jakarta Selatan. Katanya, Lisman berencana akan ke Polres Jakarta Selatan untuk mempertanyakan dan mengawal kasus pelanggaran protkes ini.

"Kami sudah berkordinasi dengan Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, hasilnya kasus ini sudah berjalan dan diproses di Polres Jakarta Selatan. Ini Gus Din atau Syafrudin Budiman yang menjadi saksi saat konsultasi dengan Reskrimsus Polda Metro Jaya tadi," ujar Lisman.

Karena menurut pihak Polda seperti itu, artinya kasus ini sudah diproses secara hukum di Polres Jakarta Selatan. Apalagi Lisman mengaku sudah mengirim surat langsung lewat Serum Polda ke Kapolda Metro terkait kasus Raffi Ahmad dkk.

"Laporan kami tak perlu dilanjutkan, karena sudah diproses Polres Jakarta Selatan.. Namun kami besok (red-16/01/2021) akan ke Polres Jakarta Selatan untuk mengawal sejauh mana. Apakah Raffi Ahmad dkk sudah jadi tersangka apa belum," tandas Lisman.


Syafrudin Budiman (Foto Istimewa)

Sementara itu Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum Barisan Pembaharuan yang ikut hadir ke Polda Metro Jaya (PMJ) mendampingi Lisman Hasibuan mengatakan, demi rasa keadilan semua orang harus diproses secara hukum kalau melanggar. Apalagi katanya Polda Metro Jaya bukan lagi menerima laporan tetapi berkomitmen memburu para pelanggar protkes.

"Kalau rakyat kecil pasti ini cepat ditindak dan ditahan. Kami meminta polisi adil dan siapapun yang melanggar dihukum tanpa pandang bulu," kata Gus Din sapaan akrabnya, pria yang berprofesi sebagai Konsultan Media ini.

Katanya, jika dalam proses hukum Raffi Ahmad dkk, benar melanggar protokol kesehatan. Raffi terancam dikenakan Pasal 93 UU Karantina Kesehatan No 6/2018:

"Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” terang Gus Din yang ketahui aktif sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Usaha Kecil Menengah (Partai UKM).

Sebelumnya, Raffi Ahmad menjadi artis pertama yang menerima vaksin Covid-19. Raffi disuntik di hari pertama bersama Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Rabu (13/01/2021) di Jakarta.

Di hari itu juga, ayah Rafathar ini langsung menuai kontroversi lantaran diduga melanggar protokol kesehatan saat menghadiri sebuah pesta di rumah Ricardo Gelael. Raffi hadir bersama sang istri dan rekan artis lainnya seperti Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), Gading Marten, Anya Geraldine, Sean Gelael dan lainnya. (red)
© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved