HUT ke-62 PERADIN, Madiun Raya Serukan Penguatan Profesi dan Pengabdian kepada Masyarakat

Madiun, Sigapnews.com, Memasuki usia 62 tahun, Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) terus mendorong penguatan profesi advokat agar tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas, tetapi juga semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Pesan tersebut mengemuka dalam Malam Tirakatan dan Sarasehan HUT ke-62 PERADIN yang digelar BPC PERADIN Madiun Raya, Jumat (29/8/2026) malam.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 19.00 WIB hingga 21.30 WIB itu dihadiri jajaran pengurus dan anggota BPC PERADIN Madiun Raya. Suasana berlangsung khidmat sekaligus hangat dengan nuansa kekeluargaan.

Ketua BPC PERADIN Madiun Raya, Kuatno, mengatakan peringatan HUT ke-62 harus dimaknai sebagai momentum untuk melihat kembali perjalanan organisasi sekaligus mengevaluasi langkah yang perlu dilakukan ke depan.

PERADIN sendiri memiliki sejarah panjang. Organisasi tersebut lahir dari semangat para advokat yang mendirikan PERADIN di Solo pada 30 Agustus 1964. Semangat perjuangan itu, kata Kuatno, harus terus diwariskan kepada generasi advokat berikutnya.

"62 tahun adalah usia yang matang. PERADIN lahir dari keprihatinan para advokat terhadap penegakan hukum. Hari ini tugas kita melanjutkan semangat itu: menjadi advokat yang profesional, berintegritas, dan berpihak pada rakyat," ujar Kuatno.

Rangkaian acara kemudian ditandai dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan PERADIN selama lebih dari enam dekade.

Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi internal organisasi. Melalui sarasehan, para anggota diberikan ruang menyampaikan kritik, evaluasi dan gagasan terkait masa depan PERADIN di wilayah Madiun Raya.

Sejumlah agenda strategis menjadi perhatian, mulai dari peningkatan kekompakan antaranggota, regenerasi advokat, hingga penguatan komunikasi organisasi.

Selain penguatan internal, PERADIN Madiun Raya juga menaruh perhatian terhadap aspek pengabdian sosial. Bantuan hukum prodeo dan penyuluhan hukum dinilai perlu semakin diperluas, termasuk menyentuh kalangan pelajar, pesantren dan masyarakat desa.

Forum juga menyoroti pentingnya menjaga kode etik advokat. Penegakan kode etik dipandang sebagai salah satu fondasi untuk menjaga kehormatan profesi sekaligus mempertahankan kepercayaan publik.

"Melalui malam tirakatan ini, kita tidak hanya bersyukur, tetapi juga merenung dan meneguhkan kembali komitmen sebagai advokat pejuang keadilan. Masukan dari anggota adalah bahan bakar untuk PERADIN semakin kuat dan bermanfaat bagi masyarakat," tegas Kuatno.

BPC PERADIN Madiun Raya juga berkomitmen memperkuat sinergi dengan BPW PERADIN Jawa Timur dan DPP PERADIN Pusat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat program organisasi serta mendukung terwujudnya standar profesi advokat yang semakin baik.

Di akhir kegiatan, seluruh peserta mengikuti doa bersama untuk para pendiri PERADIN, keberlanjutan organisasi dan tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Memasuki usia ke-62, PERADIN Madiun Raya menegaskan tekad untuk terus hadir di tengah masyarakat. Advokat tidak hanya dituntut memahami hukum, tetapi juga harus mampu menjadi bagian dari perjuangan masyarakat dalam memperoleh keadilan.

(Redho)

Bupati Soppeng Pasang Alarm Keras: Data TORA Jangan Dimanipulasi, Hak Masyarakat Jangan Jatuh ke Korporasi

Soppeng, Sigapnews.com, Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Soppeng memasuki tahap penting. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng meminta seluruh aparat mulai dari tingkat kecamatan, desa hingga kelurahan tidak main-main dalam menyiapkan data masyarakat dan objek tanah yang masuk dalam program tersebut.

Pesannya tegas, data harus benar, proses harus transparan, dan hak masyarakat tidak boleh dibajak oleh kepentingan tertentu.

Penegasan itu disampaikan Suwardi Haseng saat membuka Sosialisasi dan Pendataan Awal Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan dan Tanah Objek Reforma Agraria (PPTPKH-TORA), Jumat (28/8/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII tersebut berlangsung di Ruang Rapat Triple 8 The Riverside Resort, Watansoppeng, sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional.

Suwardi menegaskan, PPTPKH-TORA tidak boleh dipahami sekadar sebagai program pembagian tanah negara.

Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan keadilan sosial, kepastian hukum atas tanah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini hidup dan mengelola lahan di sekitar kawasan hutan.

“Saya tidak ingin ada manipulasi data yang dapat melahirkan konflik horizontal baru akibat proses pendataan yang tidak transparan,” tegas Suwardi.

Bagi Suwardi, tahap inventarisasi dan verifikasi merupakan titik paling krusial. Sebab, akurasi data akan menentukan siapa yang berhak dan tanah mana yang masuk dalam penyelesaian program TORA.

Karena itu, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan diminta tidak sekadar menjadi pelengkap administrasi.

Mereka harus memastikan data subjek penerima maupun objek tanah di lapangan benar-benar sesuai kondisi sebenarnya, akurat, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bupati bahkan memberikan penekanan khusus agar proses tersebut tidak ditunggangi kepentingan segelintir orang.

Aparat diminta mengawal program berdasarkan kepentingan masyarakat yang memang berhak, bukan untuk kepentingan penguasa, orang berpengaruh maupun kelompok tertentu.

Lebih jauh, Suwardi mengingatkan agar lahan yang nantinya memperoleh kepastian hak tidak justru berujung pada penguasaan korporasi melalui proses peralihan hak yang menyimpang dari tujuan awal reforma agraria.

Suwardi menyebut keterbatasan ruang hidup dan ketidakpastian hukum atas tanah selama bertahun-tahun dapat menjadi sumber persoalan sosial.

Masyarakat yang telah mengelola lahan namun tidak memiliki kepastian hukum berpotensi menghadapi persoalan di kemudian hari. Kondisi tersebut juga dapat menghambat aktivitas ekonomi di tingkat desa.

Karena itu, program penataan kawasan hutan diharapkan mampu menjadi jalan keluar melalui proses yang adil, objektif dan transparan.

“Siapkan data dan diri untuk mengikuti proses ini dengan baik. Aparat di kecamatan, desa dan kelurahan harus memahami apa yang harus disiapkan sehingga proses inventarisasi dapat berjalan dengan baik,” kata Suwardi.

Secara khusus, Bupati meminta OPD terkait, camat, kepala desa dan lurah yang wilayahnya masuk dalam usulan TORA untuk membantu dan memfasilitasi Tim Terpadu serta Satgas yang bekerja di lapangan.

Mereka juga diminta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai mekanisme maupun persyaratan program.

Pengawalan harus dilakukan secara objektif dan terbuka.

Jangan sampai ketidakjelasan informasi justru dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengklaim lahan, mengubah data atau memunculkan konflik antar warga.

“Program PPTPKH-TORA bukan sekadar kegiatan bagi-bagi lahan Tanah Negara, akan tetapi merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang menjadi amanat penting pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Suwardi.

Dalam kegiatan tersebut, BPKH Wilayah VII memaparkan teknis inventarisasi dan verifikasi, kebijakan PPTPKH, mekanisme pengajuan permohonan hingga pengisian formulir pendukung.

Tahapan awal pelaksanaan mencakup Kecamatan Citta dan Desa Citta, Kecamatan Donri-Donri dan Desa Pesse, serta Kecamatan Marioriwawo dan Kelurahan Tettikenrarae.

Peserta juga mendapat kesempatan mengikuti diskusi dan coaching clinic untuk memahami tahapan pelaksanaan serta dokumen yang harus dipersiapkan.

Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi mengacu pada Peta Indikatif PPTPKH TORA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 2216 Tahun 2026.

Kegiatan turut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng, Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, UPTD KPH Walanae serta unsur pemerintah provinsi.

Bagi pemerintah daerah, keberhasilan program ini pada akhirnya bukan hanya soal berapa luas lahan yang berhasil ditata.

Lebih penting dari itu, siapa yang memperoleh hak, bagaimana prosesnya, dan apakah hak tersebut benar-benar tetap berada di tangan masyarakat yang menjadi sasaran reforma agraria.

Pesan Bupati pun jelas: data jangan dimainkan, proses jangan ditutup-tutupi, dan lahan masyarakat jangan sampai beralih kepada korporasi dengan cara yang bertentangan dengan tujuan program.

(Yund)

Candra Muhctar: Maulid Nabi Momentum Perkuat Akhlak dan Kepedulian

Soppeng, Sigapnews.com, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Soppeng, Mohamad Candra Muhctar, S.Pd., M.Pd., mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum memperkuat akhlak, keimanan, dan kepedulian terhadap sesama.

Candra yang juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng sekaligus Ketua Fraksi Demokrat menyampaikan, keteladanan Rasulullah SAW memiliki nilai penting untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Candra, peringatan Maulid Nabi bukan sekadar mengenang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi menjadi pengingat agar umat Islam terus berupaya menerapkan akhlak mulia yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

“Meneladani akhlak Rasulullah SAW untuk membangun pribadi yang beriman, berilmu, dan berdaya guna bagi agama, bangsa, dan negara,” pesan Candra. Selasa (25/8/2026).

Ia menilai, kemajuan masyarakat tidak hanya membutuhkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus dibarengi dengan karakter serta akhlak yang baik.

Karena itu, momentum Maulid Nabi diharapkan mampu mendorong setiap individu untuk memperbaiki diri, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjaga hubungan baik dengan sesama.

Candra juga menyampaikan doa agar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 H membawa keberkahan bagi masyarakat Soppeng.

“Semoga cahaya Maulid membawa kedamaian, keberkahan, dan kebaikan bagi kita semua,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan umat Islam agar menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam menjalani kehidupan.

“Rasulullah lahir membawa petunjuk dan cahaya. Semoga kita termasuk umat yang setia mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW,” tutur Candra.

Candra berharap nilai-nilai keteladanan Rasulullah dapat terus hidup dalam kehidupan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih harmonis, berakhlak, dan saling menghargai.

Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat.

(AJS)

HUT ke-81 RI, DPP LPKAN Serukan Aparatur Negara All Out Mengabdi dan Jaga Integritas

Jakarta, Sigapnews.com, Memasuki usia ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (DPP LPKAN Indonesia) menyerukan seluruh aparatur negara untuk menjadikan momentum kemerdekaan sebagai ajang introspeksi, evaluasi, sekaligus pembuktian nyata dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat.

LPKAN menilai makna kemerdekaan tidak cukup hanya diukur dari usia republik, tetapi harus tercermin melalui meningkatnya kesejahteraan rakyat, pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang profesional, serta semakin kuatnya kedaulatan ekonomi bangsa.

Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali, didampingi Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid, menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan aparatur negara yang bekerja sungguh-sungguh dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

“81 tahun merdeka. Rakyat tidak butuh janji lagi. Rakyat butuh bukti nyata. Butuh pejabat yang hadir, bekerja siang malam untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegas R. Mohammad Ali di Jakarta.

LPKAN Dorong Empat Agenda Kebangsaan

Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, LPKAN Indonesia menyampaikan empat agenda kebangsaan yang dinilai penting untuk diperkuat.

Pertama, memperkuat semangat pengabdian yang tulus dan all out.

LPKAN mengingatkan bahwa sumpah jabatan merupakan ikrar kepada Tuhan, bangsa, dan negara. Karena itu, aparatur negara diminta meninggalkan ego, arogansi serta gaya hidup berlebihan dan kembali menempatkan pelayanan masyarakat sebagai orientasi utama.

Sekjen DPP LPKAN Indonesia, Abdul Rasyid, mengatakan aparatur negara sejati harus mampu hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.

“Mengabdi itu artinya hadir saat rakyat susah. Melayani tanpa pamrih. Bekerja tanpa hitung-hitungan. Itu baru aparatur negara sejati,” ujarnya.

Kedua, menegakkan integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

LPKAN mendorong pemberantasan korupsi, pungutan liar, serta penyalahgunaan kewenangan dilakukan secara tegas dan tanpa tebang pilih.

Selain itu, penguatan pengawasan internal, penerapan sistem merit dalam rekrutmen dan promosi, serta transparansi pengelolaan anggaran dinilai menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang kredibel.

“Integritas adalah harga mati. Tanpa integritas, pembangunan tidak akan pernah adil,” tegas R. Mohammad Ali.

Ketiga, mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keberpihakan kepada rakyat.

Menurut LPKAN, kemerdekaan politik harus berjalan beriringan dengan kemerdekaan ekonomi. Negara dinilai perlu memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

LPKAN mendorong empat kebijakan prioritas, yakni memperkuat UMKM, petani, nelayan dan buruh; memperkuat produk dalam negeri serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); menjaga stabilitas harga pangan, energi dan pendidikan; serta memastikan pemerataan pembangunan hingga ke desa, wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), termasuk kawasan Indonesia Timur.

“Jangan sampai di negeri yang kaya sumber daya ini, rakyat masih kesulitan lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok. Negara wajib hadir dan berpihak,” kata Abdul Rasyid.

Keempat, merawat persatuan dan menjaga kedaulatan ideologi.

Di tengah maraknya polarisasi dan disinformasi, LPKAN meminta aparatur negara menjadi teladan sekaligus perekat masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

DPP LPKAN Indonesia juga menyerukan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Daerah LPKAN Indonesia di berbagai daerah agar semakin memperkuat sinergi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Ketua Umum LPKAN Indonesia mengajak seluruh jajaran daerah untuk tidak hanya aktif dalam ruang administratif, tetapi juga turun langsung ke tengah masyarakat untuk mendengar aspirasi dan mengawal persoalan yang dihadapi rakyat.

“Mari kita kobarkan semangat persatuan, bersinergi, dan berkarya bersama. Turun ke lapangan, dengar aspirasi rakyat, dan jadilah mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehat, dan berwibawa,” serunya.

Menurutnya, pembangunan harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bermuara pada peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat.

LPKAN Indonesia menegaskan komitmennya sebagai garda pengawas kinerja aparatur negara sekaligus mitra strategis pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, konstruktif dan berbasis data.

Pengawasan, kata R. Mohammad Ali, bukan ditujukan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan pemerintah. Sebaliknya, pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan, program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Pengawasan bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan pemerintahan, tetapi memastikan setiap kebijakan, program, dan rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” pungkasnya.

Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, LPKAN juga menyampaikan penghormatan kepada seluruh ASN, TNI, Polri, guru, tenaga kesehatan dan para relawan yang selama ini memberikan pengabdian bagi bangsa dan negara.

LPKAN menilai Indonesia tidak boleh berhenti pada kebanggaan terhadap sejarah perjuangan masa lalu. Nasionalisme di era modern harus diwujudkan melalui kerja nyata, kejujuran dalam jabatan, profesionalisme dalam pelayanan, keberanian melawan korupsi, kecintaan terhadap produk dalam negeri, menjaga persatuan, serta kesungguhan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Kemerdekaan adalah warisan para pahlawan. Sementara kedaulatan, keadilan dan kemakmuran merupakan tanggung jawab generasi hari ini.

(Redho Fitriyadi)

Roadshow Gemar Membaca Perpustakaan Jakarta Timur Sambangi SDN Jati 01

Jakarta Timur, Sigapnews.com Upaya menumbuhkan kegemaran membaca di kalangan anak-anak terus dilakukan Perpustakaan Jakarta Timur melalui program roadshow ke sekolah-sekolah. Kegiatan tersebut kali ini menyambangi SDN Jati 01, Jalan Kakap Raya No. 36, Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (12/8/2026).

Ratusan siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 mengikuti kegiatan yang digelar di halaman sekolah. Suasana kegiatan berlangsung meriah. Anak-anak tidak hanya mendapatkan edukasi mengenai pentingnya membaca, tetapi juga diajak mengikuti berbagai permainan dan lomba ketangkasan yang disertai pembagian hadiah.

Antusiasme siswa semakin tinggi ketika pendongeng nasional Kak Harris, yang memiliki nama lengkap Harris Rizki Akhiruddin, hadir sebagai bintang tamu. Melalui gaya mendongeng yang interaktif, Harris berhasil membuat anak-anak tertawa dan terlibat langsung dalam kegiatan.

Sosok boneka Ayis yang dibawakan Kak Harris menjadi salah satu pusat perhatian. Tingkah Ayis mengundang gelak tawa para siswa. Bahkan setelah acara berakhir, sejumlah anak masih mengerubungi Kak Harris dan boneka Ayis untuk berinteraksi serta menanyakan media sosial pribadinya.

Bagi Harris, kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian roadshow yang dilakukannya di sejumlah kota di Indonesia. Kehadirannya menjadi cara untuk memperkenalkan kegiatan membaca melalui pendekatan yang lebih dekat dengan dunia anak-anak: menghibur, interaktif, sekaligus edukatif.

Kepala Perpustakaan Jakarta Timur, Fitria Aulia, selaku Plt. (Pelaksana Tugas), mengatakan kegiatan roadshow kegemaran membaca tersebut merupakan agenda yang rutin dilaksanakan sebagai salah satu upaya meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar sekolah dasar di Jakarta Timur.

Menurutnya, pengenalan budaya membaca tidak cukup hanya dilakukan melalui imbauan. Anak-anak perlu mendapatkan pengalaman membaca dan belajar yang menyenangkan sehingga perpustakaan maupun buku tidak dipandang sebagai sesuatu yang membosankan.

Sementara itu, Kepala SDN Jati 01 Jakarta Timur, Nuryanti, menyambut positif kegiatan tersebut. Ia berharap program seperti ini tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi dapat terus diagendakan setiap tahun.

“Kami ingin sekali kegiatan seperti ini tetap terus diagendakan setiap tahunnya,” ujar Nuryanti.

Harapan tersebut menjadi penting di tengah tantangan meningkatkan minat baca anak. Kegiatan membaca perlu dikemas dengan pendekatan yang mampu menarik perhatian anak, terutama ketika mereka juga berhadapan dengan beragam hiburan digital yang semakin mudah diakses.

Roadshow di SDN Jati 01 menunjukkan bahwa kampanye kegemaran membaca bisa dilakukan dengan cara yang tidak kaku. Dongeng, permainan, lomba, hadiah, serta interaksi langsung dengan pendongeng menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan dunia literasi kepada anak-anak.

Namun, tantangan berikutnya bukan sekadar membuat anak-anak tertawa dan antusias selama acara berlangsung. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kegembiraan itu berlanjut menjadi kebiasaan membaca setelah rombongan roadshow meninggalkan sekolah.

Karena itu, keberlanjutan program, ketersediaan buku yang menarik dan sesuai usia, peran guru, dukungan orang tua, serta akses anak terhadap perpustakaan menjadi pekerjaan bersama. Roadshow dapat menjadi pemantik, tetapi budaya membaca hanya akan tumbuh jika terus dipelihara.

Kegiatan di SDN Jati 01 setidaknya memperlihatkan satu hal: ketika membaca diperkenalkan dengan cara yang menyenangkan, anak-anak masih memiliki antusiasme yang besar untuk belajar, berimajinasi, dan mengenal dunia melalui cerita.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan berbagai lomba ketangkasan dan pembagian hadiah kepada para siswa. Kemeriahan di halaman SDN Jati 01 menjadi bagian dari ikhtiar Perpustakaan Jakarta Timur untuk membawa pesan bahwa membaca bukan sekadar kewajiban sekolah, melainkan kegiatan yang dapat menyenangkan dan membuka cakrawala anak-anak.

(Team)

Pecah Rekor! Siswa SMAN 1 Soppeng Jadi Satu-satunya Wakil Sulsel di Semifinal OSN Ekonomi 2026

Soppeng, Sigapnews.com,– Kabar membanggakan datang dari SMAN 1 Soppeng. Seorang siswanya, Andi Jo Karim Mappatunru, sukses menembus babak semifinal Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SMA/MA/SMK Tahun 2026 bidang Ekonomi. Yang lebih membanggakan, ia menjadi satu-satunya wakil Sulawesi Selatan yang berhasil lolos pada bidang tersebut. Rabu (5/8/2026).

Nama Andi Jo tercantum dalam pengumuman resmi Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai salah satu dari 100 peserta terbaik nasional yang berhak melanjutkan perjuangan ke babak semifinal OSN bidang Ekonomi.

Siswa kelas XI.10 SMAN 1 Soppeng itu merupakan putra ketiga pasangan H. Andi Zulkarnain dan Hj. Zulhidayah Baharuddin. Berasal dari Cabbenge, Kecamatan Lilirilau, Andi Jo kini menjadi kebanggaan sekolah, keluarga, sekaligus masyarakat Kabupaten Soppeng.

Prestasi tersebut diraih setelah melewati seleksi ketat pada Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi (OSN-P) yang digelar pada 27–29 Juli 2026. Dari 13.542 peserta yang mengikuti OSN-P di seluruh Indonesia, hanya 900 peserta yang dinyatakan lolos ke semifinal nasional, atau masing-masing 100 peserta untuk sembilan bidang lomba.

Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pelajar dari daerah mampu bersaing dengan siswa-siswa terbaik di Indonesia. Capaian Andi Jo juga memperkuat reputasi SMAN 1 Soppeng sebagai salah satu sekolah yang konsisten melahirkan peserta didik berprestasi di tingkat nasional.

Babak semifinal OSN Nasional dijadwalkan berlangsung pada 12 Agustus 2026. Seluruh masyarakat Soppeng pun menaruh harapan besar agar Andi Jo kembali menorehkan prestasi dan melangkah hingga babak final, membawa nama Sulawesi Selatan semakin bersinar di kancah nasional.

(Yund)

Bupati Soppeng Tekankan Peran Ayah dalam Membangun Generasi Berkualitas pada Harganas ke-33

Soppeng, Sigapnews.com, Momentum peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 dimanfaatkan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., untuk mengajak seluruh keluarga, khususnya para ayah, agar semakin aktif mengambil peran dalam pengasuhan anak. Pesan tersebut sejalan dengan tema Harganas tahun ini, "Ayah Wajib Hadir", yang menekankan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak.

Dalam tayangan video yang disampaikan pada Jumat (31/7/2026), Suwardi Haseng menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas keluarga yang mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal.

Bupati menilai, sosok ayah memiliki peran strategis yang tidak dapat tergantikan. Kehadiran ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik, pelindung, pembimbing, sekaligus teladan bagi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari.

"Kehadiran seorang ayah akan memberikan dampak besar terhadap perkembangan mental, emosional, serta pembentukan karakter anak. Karena itu, ayah harus hadir secara utuh dalam kehidupan keluarga," ujar Suwardi.

Ia menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat pertama bagi anak untuk belajar tentang nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, dan semangat gotong royong. Nilai-nilai tersebut, katanya, menjadi bekal penting dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Suwardi juga mengajak seluruh orang tua untuk memperbanyak waktu bersama anak, membangun komunikasi yang hangat, serta menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Menurutnya, perhatian sederhana dari orang tua akan memberikan dampak positif bagi perkembangan anak di masa depan.

Ia berharap peringatan Harganas ke-33 tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan keluarga di Kabupaten Soppeng. Dengan keluarga yang kokoh, lanjutnya, akan lahir generasi penerus yang mampu membawa daerah menuju kemajuan dan kesejahteraan.

"Marilah kita jadikan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan. Dari keluarga yang kuat akan lahir generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan," tutupnya.

(Yund)

Bupati Soppeng Turun Tangan, Pembangunan Sekolah Rakyat Dipercepat dengan Sistem 24 Jam

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE mengambil langkah tegas untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 64. Saat meninjau langsung lokasi proyek, Senin (13/7/2026), Suwardi memerintahkan pelaksana menerapkan sistem kerja dua shift selama 24 jam agar seluruh fasilitas utama rampung sesuai target.

Instruksi tersebut disampaikan saat inspeksi mendadak (sidak) bersama Tim Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bupati didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Andi Haeruddin, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng Taufiq Ramli, SSTP., MM, serta Kepala Sekolah SRT 64 Soppeng Arni Erjillah, S.Pd., Gr.

Di hadapan pelaksana proyek, Suwardi menegaskan tidak ada lagi ruang untuk keterlambatan. Seluruh pekerjaan harus dipercepat agar operasional Sekolah Rakyat dapat dimulai sesuai jadwal nasional.

"Progres pembangunan harus dikebut. Saya ingin pekerjaan berjalan selama 24 jam agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai," tegas Suwardi.

Menurutnya, sistem kerja dua shift menjadi solusi untuk memaksimalkan waktu yang tersedia tanpa mengurangi kualitas hasil pekerjaan.

Tak hanya memberi instruksi, Suwardi juga memastikan akan turun langsung mengawasi progres pembangunan. Ia menjadwalkan peninjauan ke lokasi setiap dua hari sekali guna memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target.

Langkah tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Pemkab Soppeng menargetkan seluruh fasilitas utama sudah siap digunakan pada 31 Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya operasional Sekolah Rakyat secara serentak di 62 kabupaten dan kota di Indonesia.

Fasilitas prioritas yang harus diselesaikan meliputi dua asrama siswa, dua asrama guru, ruang kelas, masjid, gedung serbaguna, kantin, dan dapur. Sementara fasilitas lainnya tetap dapat dikerjakan setelah proses belajar mengajar dimulai dengan tetap mengutamakan standar keselamatan.

Suwardi menegaskan percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan aspek keamanan. Seluruh area yang akan digunakan siswa wajib dipastikan aman, nyaman, dan layak meski pekerjaan konstruksi di bagian lain masih berlangsung.

Belum rampungnya sejumlah fasilitas utama juga membuat jadwal Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang semula direncanakan pada 14 Juli 2026 harus ditunda. Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Kementerian Sosial kini menetapkan MPLS digelar pada 31 Juli 2026, bersamaan dengan kesiapan fasilitas utama sekolah.

Sebanyak 370 peserta didik akan mengikuti MPLS, terdiri atas 270 siswa baru dan 100 siswa existing sebagai angkatan pertama Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Soppeng.

Selain pengenalan lingkungan sekolah, MPLS akan diisi dengan berbagai kegiatan persiapan fisik dan psikologis, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), DNA Talent, tes psikologi, hingga penampilan siswa existing sebagai bentuk penyambutan bagi peserta didik baru.

Dengan pengawasan langsung dari Bupati dan dukungan penuh Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten Soppeng optimistis pembangunan fasilitas prioritas dapat diselesaikan tepat waktu sehingga Sekolah Rakyat siap beroperasi pada akhir Juli mendatang.

(Yund)