-->

Minggu, 15 November 2026

Korwil APKLI Merah Putih Sulawesi Ingatkan Pedagang Bone: Jangan Korbankan Persatuan karena Kepentingan Pribadi


Jakarta, Sigapnews.com, Persatuan dan solidaritas antarpelaku usaha kecil menjadi pesan utama yang disampaikan Koordinator Wilayah (Korwil) Sulawesi APKLI Merah Putih, Irwan N Raju, kepada seluruh pelaku UKM, UMKM, dan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Bone.

Irwan mengingatkan agar dinamika internal yang berkembang di kalangan pengurus maupun pegiat UMKM tidak sampai memicu perpecahan. Menurutnya, perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kecil harus tetap berada di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Ia menyayangkan apabila kebersamaan yang seharusnya menjadi kekuatan dalam memperjuangkan ekonomi rakyat justru terganggu akibat persoalan kepemimpinan.

"Saya harap pelaku UMKM dan pedagang di Kabupaten Bone jangan terpecah belah hanya karena adanya pemimpin yang tidak bisa menjadi panutan. Kita ini berjuang untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi," tegas Irwan di Jakarta.

Ia menekankan, siapa pun yang mengambil peran dalam memperjuangkan kepentingan pedagang harus mampu menjaga kepercayaan, membangun komunikasi, serta memberikan contoh yang baik.

Irwan juga mengajak seluruh elemen yang bergerak di sektor usaha kecil untuk tidak saling menjatuhkan dan tetap menjaga hubungan baik.

"Berjuanglah untuk kepentingan bersama. Tetap jalin silaturahmi kepada teman-teman. Jangan saling menjatuhkan," ujarnya.

Amanah Organisasi, Perjuangan Lintas Provinsi

Sebagai aktivis yang konsisten menyuarakan aspirasi pelaku UKM, UMKM, dan PKL, Irwan kini dipercaya mengemban amanah dalam jajaran Pengurus DPP APKLI Merah Putih periode 2026–2031.

Tanggung jawab tersebut membuat aktivitasnya semakin luas. Ia menyebut setiap bulan harus mengunjungi 70 kabupaten dan 11 kota yang tersebar di enam provinsi di Pulau Sulawesi.

Keenam provinsi tersebut meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Meski memiliki agenda organisasi yang padat, perhatian Irwan terhadap para pedagang di Kabupaten Bone tetap menjadi bagian dari aktivitasnya.

Setiap kali kembali ke Bone, ia selalu menyempatkan diri menyambangi sejumlah pusat aktivitas PKL di Kota Watampone, termasuk Lapangan Merdeka, Epicentrum, dan Pasar Palakka.

"Tak lupa pula harus singgah di Lapangan Merdeka, Epicentrum, Pasar Palakka, dan tempat-tempat sentra PKL di Kota Watampone," tuturnya.

Irwan berharap seluruh perjuangan membela kepentingan pedagang kecil dapat diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar menjadi slogan atau wacana.

Ia mendorong terbangunnya sinergi antara organisasi pedagang, pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat agar sektor UMKM semakin berkembang.

Menurutnya, pedagang kecil membutuhkan dukungan, perlindungan, dan ruang untuk tumbuh. Karena itu, perbedaan seharusnya menjadi ruang untuk berbenah, bukan alasan untuk saling bermusuhan.

(Tim)

Dirjen Kemendikdasmen Pantau Langsung Hasil Revitalisasi Sekolah, Empat Satuan Pendidikan di Soppeng Dikunjungi


Soppeng, Sigapnews.com, Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan terus diperkuat. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD, Dikdas, dan PNF) Kemendikdasmen RI, Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Soppeng, Minggu (15/11/2026).

Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan sejumlah sekolah yang mendapatkan bantuan program revitalisasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ada empat sekolah yang dikunjungi, yakni TK Aisyiyah Bustanul Athfal Bila, TK Negeri Nilla Gading, SD Negeri 32 Ukkee, dan SMP Muhammadiyah Watansoppeng.

Kehadiran pejabat tinggi Kemendikdasmen tersebut menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi fasilitas pendidikan sekaligus memastikan hasil program revitalisasi dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah.

Dalam agenda tersebut, Gogot Suharwoto didampingi Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Imran, S.Kom., M.T., Kabag Umum Dr. Rudi, S.Si., M.Si., dan Widiyaprada Dra. Aulia Hafid, M.Pd.

Rombongan diterima oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. H. A. Haeruddin, M.Si., bersama Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Drs. H. Nur Alim, M.Pd., serta sejumlah pejabat terkait, pengawas sekolah, pengurus MKKS, dan Koordinator Wilayah Donri-Donri.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen juga menyerahkan bantuan secara langsung kepada empat sekolah yang dikunjungi. Dukungan tersebut diharapkan dapat menambah semangat satuan pendidikan dalam mengembangkan fasilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

Suasana kunjungan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Di SD Negeri 32 Ukkee, rombongan disambut melalui pertunjukan tari Padduppa oleh murid-murid yang tergabung dalam ekstrakurikuler seni. Prosesi penyambutan dilanjutkan dengan pengalungan kain sutra khas Kabupaten Soppeng.

Selain meninjau fasilitas sekolah, Gogot juga menyempatkan diri berdialog dengan berbagai unsur sekolah, mulai dari kepala sekolah, tenaga pendidik hingga peserta didik.

Kehadirannya mendapat sambutan antusias dari para murid. Sejumlah siswa bahkan berebut kesempatan untuk mengabadikan momen dengan berfoto bersama Dirjen dan rombongan.

Kunjungan ini diharapkan menjadi dorongan bagi penguatan kualitas pendidikan di Kabupaten Soppeng. Program revitalisasi yang didukung pemerintah pusat diharapkan tidak berhenti pada pembenahan fisik bangunan, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya proses pembelajaran yang lebih baik.

Dengan fasilitas yang semakin memadai dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, satuan pendidikan di Kabupaten Soppeng diharapkan mampu menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang generasi masa depan.

Pada kesemptan yang sama Bapak Dirjen Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D menyempatkan diri bersilaturrahim dengan keluarga besarnya di Kabupaten Soppeng yakni di dusun Ukkee di Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dan  di Villa Alinda  rumah kediaman Dr. A. Zaenal, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Andi Nurlinda, S.KM., M.Kes.

(Yund) 

Jumat, 13 November 2026

Ketika Hukum Menjadi Alat, dan Takdir Menutup Jalan: Refleksi Politik Kekuasaan, Putusan MK 90, serta Skenario "Tangan Tuhan

Oleh : AMRAYADI, SH, MH, Advokat dan Pemerhati Hukum, Sabtu (14/11/2026). 

​Sejarah politik modern sering kali memperlihatkan bagaimana hukum tidak lagi dipandang sebagai panglima, melainkan diperlakukan sebagai plastisin tanah liat lunak yang dapat diremas, dibentuk, dan ditekan sedemikian rupa sesuai cetakan syahwat kekuasaan.

Ambisi politik yang berpadu dengan kontrol terhadap suprastruktur negara berpotensi melahirkan apa yang disebut sebagai constitutional engineering (rekayasa konstitusi): hukum dibentuk bukan untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk melegitimasi suksesi dan melanggengkan dinasti.

​Namun, di sinilah ironi terbesar dari kekuasaan manusia diuji. Seberapa rapi pun sebuah jaring hukum dirajut untuk memuluskan jalan kekuasaan, selalu ada batas di mana logika manusia menemui dinding pembatasnya. Ketika ambisi berbenturan dengan realitas kebenaran, hukum yang direkayasa itu justru berbalik menjadi bumerang yang meruntuhkan legitimasi dari dalam.

​1. Rekayasa Awal: Ketika Mahkamah Konstitusi Menjadi Kendaraan Ambisi (Putusan MK Nomor 90).

​Ingatan publik masih lekat pada Oktober 2023, ketika Mahkamah Konstitusi, lembaga yang seharusnya menjadi penjaga murninya konstitusi _(the guardian of the constitution) mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. 

​Betapa kasat mata ambisi politik bekerja melalui pintu gerbang yudisial ini. Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang secara limitatif membatasi syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun, tiba-tiba "disulap" melalui tafsir tambahan: atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.  

​Keputusan ini melahirkan karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka untuk melenggang ke panggung kontestasi nasional. Aspek etik diabaikan, konflik kepentingan ditutup mata, dan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian membuktikan adanya pelanggaran etik berat di balik palu sidang tersebut. Ini adalah puncak dari tesis bahwa hukum dapat ditata dan diatur sedemikian rupa demi memuluskan syahwat kekuasaan jangka pendek. Karpet merah telah digelar, singgasana kekuasaan berhasil direngkuh.  

​2. Hukum yang Membalik Keadaan: Putusan MA dan Runtuhnya Legitimasi Administratif

​Tetapi kekuasaan yang dibangun di atas fondasi rekayasa tidak pernah benar-benar kokoh. Roda waktu berputar, dan hukum yang tadinya dijinakkan berbalik menjadi instrumen penelanjangan.

​Puncak dari kerapuhan itu dikonfirmasi lewat rangkaian proses hukum lanjutan, termasuk terbitnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA yang selama ini melekat sebagai alas administratif. 

Lebih telak lagi, pertimbangan hukum dalam putusan-putusan terkait turut mengungkap fakta fundamental ketiadaan dokumen otentik berupa ijazah SMA dalam lintasan pembuktian material".

​Suket yang sebelumnya dianggap sebagai jalan pintas legalitas seketika rontok. Kementerian terkait diwajibkan mencabut keabsahan dokumen tersebut. Konsekuensinya amat fatal secara ketatanegaraansyarat formil pencalonan yang dulu dipaksakan lolos melalui karpet merah yudisial kini runtuh oleh palu keadilan administratif di tingkat kasasi.

​3. Waktu dan "Tangan Tuhan" Bekerja

​Di sinilah dimensi teologis dan filosofis kehidupan bermain. Manusia boleh merancang strategi puluhan tahun, mengendalikan lembaga, memelintir pasal-pasal, dan mendesain suksesi tanpa celah. Namun, sejarah dan keadilan semesta memiliki jalannya sendiri untuk menyeimbangkan keadaan.

​Waktu menunjukkan bahwa kebohongan administratif dan rekayasa konstitusi memiliki masa kedaluwarsa. Ketika rekayasa demi rekayasa mulai runtuh satu per satu dimulai dari cacat moral etik di MK, berujung pada koreksi telak oleh Mahkamah Agung terkait keabsahan dokumen, hingga gelombang tekanan politik yang berujung pada pilihan pengunduran diri, publik disadarkan pada satu hukum alam yang absolut kekuasaan yang diperoleh dengan cara menabrak kepatutan tidak akan pernah membawa ketenangan._

​Rangkaian peristiwa ini seolah menegaskan bahwa ada batas akhir bagi kesombongan kekuasaan. Ketika ikhtiar manusia untuk merekayasa hukum mencapai titik nadirnya, di situlah _*"Tangan Tuhan" bekerja melalui skenario waktu.

Kasus demi kasus terbuka bukan karena kekuatan politik tandingan yang hebat, melainkan karena kebenaran memiliki gravitasi sendiri untuk ditarik ke permukaan.

​Pada akhirnya, sejarah akan mencatat: _hukum yang disetir oleh ambisi politik mungkin bisa berkuasa sesaat, tetapi waktu dan keadilan sejati pada akhirnya akan merobohkan singgasana yang dibangun di atas fondasi kepalsuan_

Ini adalah pelajaran bahwa sekuat apapun kekuasaan jika Tuhan berkehendak maka tidak ada yang abadi.

(Yund) 

Kamis, 12 November 2026

Menteri UMKM Maman Dukung APKLI Merah Putih Turun Gunung, Percepat UMKM Naik Kelas


Jakarta, Sigapnews.com, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih untuk turun langsung mempercepat pemberdayaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Dukungan tersebut disampaikan Maman saat bertemu Ketua Umum APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 60 menit di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis malam (12/11/2026).

Pertemuan itu membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan ekonomi kerakyatan, percepatan UMKM naik kelas, penguatan organisasi pelaku usaha, hingga penyempurnaan Basis Data Tunggal UMKM Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Maman menegaskan bahwa keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap UMKM harus diwujudkan melalui program nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Mas Ali, kita dukung penuh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Keberpihakan nyata beliau kepada UMKM harus terus kita wujudkan,” kata Maman, yang juga menjabat Dewan Kehormatan APKLI Merah Putih.

Ia secara khusus mendorong APKLI Merah Putih untuk mengambil peran aktif membantu pemerintah mempercepat pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Saya mendukung penuh APKLI Merah Putih turun gunung melakukan percepatan realisasi agenda dan program nyata yang dibutuhkan pelaku UMKM di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Menurut Maman, tantangan pemberdayaan UMKM bukan hanya meningkatkan jumlah pelaku usaha, tetapi juga mendorong usaha mikro agar berkembang menjadi usaha yang lebih kuat, produktif, formal, dan memiliki daya saing.

Upaya tersebut membutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari legalitas usaha, akses pembiayaan, peningkatan kualitas produk, sertifikasi, transformasi digital, pemasaran, hingga perluasan kemitraan.

“Kita wujudkan UMKM naik kelas dan Data Tunggal UMKM Indonesia sebagaimana amanah Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Maman menilai organisasi pelaku usaha seperti APKLI Merah Putih memiliki posisi strategis dalam menjangkau kelompok usaha di tingkat akar rumput, khususnya pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh layanan formal.

Karena itu, keterlibatan organisasi masyarakat dan pelaku usaha dinilai penting agar kebijakan pemerintah tidak sebatas program di atas kertas, melainkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain pemberdayaan usaha, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya percepatan penyempurnaan Basis Data Tunggal UMKM Indonesia.

Basis data yang akurat dan terpadu menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, menentukan sasaran bantuan, memperluas akses pembiayaan, serta mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan.

Melalui pendataan yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran lebih jelas mengenai identitas, lokasi, sektor usaha, skala bisnis, kebutuhan pembiayaan, dan perkembangan masing-masing pelaku UMKM.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum APKLI Merah Putih dr. Ali Mahsun ATMO menyatakan kesiapan organisasinya untuk membantu pemerintah melalui jaringan organisasi yang tersebar di berbagai daerah.

“APKLI Merah Putih siap bergerak untuk membantu percepatan program yang benar-benar dibutuhkan UKM PKL. Pendataan harus dilakukan secara mudah, inklusif, dan tidak membebani pelaku usaha,” kata Ali.

Ia mengingatkan bahwa sebagian pedagang kecil masih menghadapi keterbatasan literasi digital dan akses teknologi. Oleh karena itu, sistem pendataan harus dibuat sederhana dan disertai pendampingan langsung.

Menurutnya, pelaku usaha mikro membutuhkan pelayanan yang praktis, tidak berbelit-belit, serta mudah dijangkau agar mereka tidak merasa terbebani oleh proses administrasi.

Ali menyambut positif dukungan Menteri UMKM tersebut. Ia menegaskan APKLI Merah Putih siap menindaklanjuti pertemuan melalui program kerja konkret yang menyentuh kebutuhan pelaku usaha.

Sejumlah agenda yang menjadi perhatian organisasinya meliputi pendampingan usaha, perluasan akses pasar, penguatan kelembagaan, perlindungan ruang usaha, serta peningkatan kapasitas pedagang kaki lima dan pelaku UMKM.

Ali juga menyampaikan dukungan terhadap program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), serta Sekolah dan Rumah Rakyat.

“APKLI Merah Putih mendukung penuh program unggulan Presiden Prabowo Subianto khususnya MBG, KDKMP, KNMP, Sekolah dan Rumah Rakyat. Dukungan itu akan kami wujudkan melalui kerja nyata untuk membantu UKM dan PKL tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Maman atas kesempatan berdiskusi mengenai kebutuhan nyata pelaku usaha mikro dan pedagang kaki lima.

“Siap bergerak, Pak Menteri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bersilaturahmi dan membahas kebutuhan nyata pelaku usaha,” ujar Ali.

Pertemuan tersebut mempertegas pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan pemberdayaan UMKM, memperluas kesempatan usaha, serta memastikan pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro mendapatkan akses yang lebih baik terhadap berbagai program pemerintah.

Ali Mahsun berharap dukungan Menteri UMKM dapat menjadi awal dari kerja sama yang lebih konkret, terukur, dan berkelanjutan.

“Insyaallah, kerja sama ini dapat menebarkan manfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara,” pungkas Ali Mahsun ATMO, yang juga merupakan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI periode 1995–1998.

(Yund)

Rabu, 11 November 2026

Soppeng Raih Pengakuan Kemenkes RI, Suwardi Haseng Terima Penghargaan Penanganan Stunting di Jakarta


Jakarta, Sigapnews.com, Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Soppeng mendapat apresiasi pemerintah pusat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan Soppeng sebagai salah satu dari enam kabupaten/kota penerima penghargaan nasional atas capaian intervensi spesifik stunting tahun 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026, Kamis (12/11/2026).

Prosesi penyerahan berlangsung di Lapangan Upacara Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D.

Capaian ini menempatkan Soppeng dalam jajaran enam daerah yang memperoleh apresiasi nasional berdasarkan pelaksanaan intervensi spesifik percepatan penurunan stunting.

Dari Regional Tengah yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat, terdapat dua kabupaten asal Sulawesi Selatan yang menerima penghargaan, yakni Soppeng dan Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

Empat daerah lainnya masing-masing Kabupaten Pesisir Barat dan Kota Pekalongan dari Regional Barat, serta Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate dari Regional Timur.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya dalam pencegahan dan penanganan stunting.

Ia mengapresiasi seluruh jajaran yang telah bekerja dan berpartisipasi dalam menjalankan berbagai program intervensi kesehatan di Kabupaten Soppeng.

"Kita dapat lagi penghargaan bersama lima kepala daerah se-Indonesia untuk kategori intervensi spesifik stunting. Ini untuk upaya kita bersama. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dan berupaya maksimal dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Soppeng," kata Suwardi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Retno Saputra Swedye, S.KM., M.Kes., mengungkapkan bahwa penilaian intervensi spesifik meliputi berbagai bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan secara langsung kepada kelompok sasaran.

Beberapa indikator yang menjadi perhatian meliputi pemeriksaan anemia dan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pemeriksaan kehamilan, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK), pemantauan pertumbuhan balita, ASI eksklusif, pemenuhan gizi anak, serta pelayanan imunisasi.

Pelaksanaan intervensi tersebut diarahkan untuk memastikan kebutuhan kesehatan dan gizi masyarakat terpenuhi sejak masa remaja, kehamilan, hingga periode pertumbuhan anak.

Penghargaan ini menjadi salah satu bentuk apresiasi atas pelaksanaan program kesehatan di Kabupaten Soppeng. Pemerintah daerah diharapkan terus menjaga konsistensi program, memperluas pelayanan kesehatan hingga tingkat masyarakat, serta memperkuat koordinasi seluruh pihak dalam menekan risiko stunting.

Dengan demikian, capaian yang diraih tidak berhenti pada penghargaan, tetapi berlanjut menjadi peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak serta tumbuh kembang generasi penerus di Kabupaten Soppeng.

(Red)

Rabu, 04 November 2026

Mutasi Pejabat Polda Sulsel, Sejumlah Jabatan Penting Kini Diisi Pejabat Baru


Makassar, Sigapnews.com, Sejumlah jabatan strategis di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) mengalami pergantian menyusul terbitnya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.

Mutasi tersebut melibatkan sejumlah pejabat utama, termasuk Karorena, Dirlantas, dan Kabidpropam Polda Sulsel. Pergeseran jabatan ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus pembinaan karier di tubuh Polri.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H., Rabu (4/11/2026), menyampaikan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam organisasi kepolisian.

Ia mengatakan, mutasi dilakukan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan Polri.

“Melalui rotasi ini, diharapkan para pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat membawa semangat, inovasi, serta pengalaman tugasnya untuk semakin meningkatkan kinerja organisasi,” kata Didik.

Sejumlah nama yang tercantum dalam mutasi tersebut di antaranya Kombes Pol. Joko Tutukonoto, S.H., S.I.K., yang sebelumnya menjabat Karorena Polda Sulsel. Ia mendapat penugasan baru sebagai Kabagjakum Rojakstra Stamarena Polri.

Posisi yang ditinggalkan Joko selanjutnya diisi Kombes Pol. Herwansyah Saidi, S.I.K., M.Si., yang sebelumnya menjabat Karorena Polda Jambi.

Pergantian juga terjadi pada jabatan Dirlantas Polda Sulsel. Kombes Pol. Dr. Pria Budi, S.I.K., M.H., M.Han., mendapat tugas baru sebagai Kasubdit BPKB Ditregident Korlantas Polri. Jabatan tersebut selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol. Sigit Adiwuryanto, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Kabidkum Polda Sumsel.

Selain itu, AKBP Dr. Zulanda, S.I.K., M.Si., yang sebelumnya menjabat Kabagdalpers Ro SDM Polda Sulsel, mendapat penugasan sebagai Auditor Kepolisian Madya Tk. III Itwasda Polda Riau.

AKBP Ananda Fauzi Harahap, S.I.K., M.H., juga mengalami pergeseran jabatan dari Wadirintelkam Polda Sulsel menjadi Wadirintelkam Polda Metro Jaya.

Sementara pada Bidang Profesi dan Pengamanan, Kombes Pol. Zulham Effendy, S.I.K., M.H., mendapat penugasan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri dalam rangka Dikbangti TA 2026.

Jabatan Kabidpropam Polda Sulsel selanjutnya diemban Kombes Pol. Sudarmin, S.I.K., M.H., yang sebelumnya bertugas sebagai Kasubditfasharkan Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri.

Didik menambahkan, pergantian jabatan harus dimaknai sebagai amanah yang menuntut tanggung jawab dan komitmen dalam memberikan pengabdian terbaik kepada institusi maupun masyarakat.

Di samping itu, Polda Sulsel mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan munculnya modus penipuan dengan mencatut nama pejabat kepolisian setelah adanya informasi mutasi.

Masyarakat diminta tidak menanggapi begitu saja apabila ada seseorang yang mengaku sebagai pejabat lama atau pejabat baru Polda Sulsel kemudian meminta uang, barang, maupun sesuatu dengan dalih tertentu.

“Pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut,” tegas Didik.

Ia juga mengimbau masyarakat agar segera menyampaikan laporan kepada kepolisian apabila menemukan komunikasi mencurigakan yang mengatasnamakan pejabat atau institusi Polri.

Polda Sulsel berharap pergantian sejumlah pejabat tersebut dapat menjadi momentum memperkuat soliditas internal, meningkatkan profesionalisme personel, serta mengoptimalkan pelayanan kepolisian demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Sulawesi Selatan.

(Yund)

Selasa, 27 Oktober 2026

Investasi Pabrik Pala Rp164 Miliar Dilirik Investor, Suwardi Haseng Terima LoI di SIBF 2026


Makassar, Sigapnews.com, Peluang pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan di Kabupaten Soppeng semakin terbuka. Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menerima Letter of Intent (LoI) dari PT Firmansyah Khatulistiwa Group untuk penjajakan rencana pembangunan pabrik pengolahan pala dengan perkiraan nilai investasi mencapai Rp164 miliar.

Penyerahan dokumen minat investasi tersebut berlangsung dalam rangkaian Sulampua Investment & Business Forum (SIBF) 2026 di Claro Hotel Makassar, Rabu (28/10/2026).

LoI diserahkan langsung oleh Direktur Utama PT Firmansyah Khatulistiwa Group, Dr. H. Hendra Firmansyah, S.E., M.M., sebagai langkah awal penjajakan rencana investasi di Kabupaten Soppeng.

Kehadiran rencana investasi ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan potensi perkebunan melalui sektor industri. Tidak hanya mengandalkan penjualan hasil panen, komoditas pala diharapkan dapat dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

SIBF 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) mempertemukan pemilik proyek dengan calon investor. Dalam forum tersebut, sebanyak 43 proyek investasi potensial di wilayah Sulawesi dipromosikan untuk menarik minat dunia usaha dan memperkuat iklim investasi regional.

Bagi Kabupaten Soppeng, rencana pembangunan pabrik pala berpotensi memberikan dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat. Kebutuhan bahan baku industri dapat membuka peluang pasar bagi petani, terutama apabila perusahaan nantinya membangun pola kemitraan yang berkelanjutan dengan kelompok tani dan pemasok lokal.

Di sisi lain, kegiatan industri juga berpotensi menciptakan kesempatan kerja, baik secara langsung di lingkungan pabrik maupun melalui usaha pendukung seperti transportasi, pergudangan, dan distribusi.

Nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp164 miliar turut membuka peluang masuknya aktivitas ekonomi baru ke daerah. Namun, besarnya manfaat yang akan dirasakan masyarakat nantinya tetap bergantung pada realisasi proyek, kepastian operasional perusahaan, serta sejauh mana petani dan tenaga kerja lokal dilibatkan.

Penjajakan ini sekaligus menjadi momentum bagi Soppeng untuk memperkuat daya tarik investasi berbasis potensi daerah. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan kemitraan yang saling menguntungkan, komoditas pala berpeluang menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal.

Meski demikian, penyerahan LoI masih merupakan tahap awal dan belum dapat dimaknai sebagai kepastian pembangunan pabrik. Tahapan selanjutnya menjadi penting untuk memastikan rencana investasi tersebut dapat diwujudkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Soppeng.

(Red)

Sabtu, 24 Oktober 2026

Raih Emas dan Perunggu di Kejurnas Gateball 2026, Pergatsi Sulsel Bidik Prestasi di PON 2028


Jakarta, Sigapnews.com, Pengurus Provinsi Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) Sulawesi Selatan mulai mematangkan persiapan atlet menghadapi Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028 setelah menorehkan prestasi di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Gateball XIII Tahun 2026.

Kontingen Sulawesi Selatan sukses membawa pulang satu medali emas dan satu medali perunggu dalam kejuaraan yang berlangsung di Lapangan RS Olahraga Nasional (RSON), Cibubur, Jakarta, pada 19–24 Oktober 2026.

Medali emas diraih pada nomor beregu campuran, sedangkan medali perunggu diperoleh dari nomor tunggal putra. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Pergatsi Sulsel untuk meningkatkan daya saing atlet dalam menghadapi kompetisi yang lebih besar.

Kejurnas Gateball XIII diikuti 747 atlet dari 28 provinsi dan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, pada Selasa (20/10/2026).

Ketua Pengprov Pergatsi Sulsel, Ir. H. Hasbi Syamsu Ali, M.M., menyebut hasil tersebut sebagai buah kerja keras atlet, pelatih, dan pengurus. Namun, ia menegaskan bahwa capaian itu juga harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pembinaan.

“Alhamdulillah, ini hasil kerja keras para atlet, pelatih, dan seluruh pengurus. Kami bersyukur Sulsel bisa membawa pulang medali emas dan perunggu dari kejuaraan sebesar ini. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung,” ujar Hasbi dalam keterangannya, Sabtu (24/10/2026).

Menurutnya, prestasi di Cibubur tidak boleh membuat tim cepat berpuas diri. Pergatsi Sulsel harus memanfaatkan hasil kejuaraan tersebut untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus mengidentifikasi kekurangan yang masih perlu dibenahi.

Emas Beregu Campuran Jadi Modal Evaluasi

Keberhasilan meraih emas pada nomor beregu campuran menjadi salah satu pencapaian yang disoroti Pergatsi Sulsel. Nomor ini menuntut kekompakan, ketepatan strategi, konsentrasi, serta komunikasi yang solid antarpemain.

Hasbi menilai keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama tim dalam olahraga gateball.

“Gateball itu olahraga tim. Emas di beregu campuran lahir dari kekompakan, strategi yang tepat, dan komunikasi yang baik antarpemain di lapangan. Itu yang kami banggakan dari anak-anak kita,” katanya.

Sementara itu, medali perunggu pada nomor tunggal putra turut memperlihatkan potensi atlet Sulsel yang masih bisa dikembangkan melalui program pembinaan berkelanjutan.

“Perunggu di tunggal putra juga capaian yang patut dihargai. Ini bukti atlet kita punya bekal untuk naik level, asal pembinaannya terus diperkuat,” ujarnya.

Dalam Kejurnas Gateball XIII, Sulawesi Selatan mengikuti tujuh nomor pertandingan, yakni tunggal putra, tunggal putri, double campuran, triple campuran, beregu campuran, triple putra, dan beregu putra.

Dari tujuh nomor tersebut, Sulsel berhasil mengamankan dua medali. Hasil pada nomor yang belum menghasilkan medali akan menjadi catatan penting untuk mengevaluasi efektivitas latihan, strategi pertandingan, dan kesiapan atlet.

“Kejurnas ini ajang pembuktian pembinaan yang kita lakukan. Medali yang kita dapat jadi motivasi, sementara nomor yang belum berhasil kita jadikan bahan evaluasi. Kita akan perkuat latihan dan kesiapan atlet,” tutur Hasbi.

Bidik Babak Kualifikasi PON XXII/2028

Usai Kejurnas Gateball XIII, Pergatsi Sulsel kini mengarahkan perhatian pada persiapan menghadapi Babak Kualifikasi PON XXII/2028 yang dijadwalkan berlangsung di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Hasbi menegaskan, raihan medali di tingkat nasional bukanlah tujuan akhir. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi prestasi dan memastikan atlet tampil dengan kesiapan yang lebih baik saat menghadapi babak kualifikasi.

“Capaian di Kejurnas ini bukan garis akhir, melainkan modal untuk melangkah ke Babak Kualifikasi PON. Kami ingin atlet Sulsel datang dengan persiapan yang matang,” katanya.

Evaluasi hasil pertandingan di Cibubur diharapkan menjadi pijakan dalam menyusun program latihan yang lebih terarah. Peningkatan kemampuan individu, kekompakan tim, ketepatan strategi, dan mental bertanding menjadi aspek yang perlu terus diperkuat.

Pergatsi Sulsel juga berharap atlet dan pelatih mampu menjaga konsistensi pembinaan agar potensi yang dimiliki dapat berkembang menjadi prestasi yang lebih tinggi.

Di sisi lain, Hasbi mendorong agar olahraga gateball semakin dikenal dan diminati masyarakat Sulawesi Selatan. Menurutnya, gateball tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga mengandung nilai sportivitas, disiplin, dan kebersamaan.

“Kami ingin gateball semakin dikenal dan diminati masyarakat Sulsel. Olahraga ini mengajarkan sportivitas, disiplin, dan kebersamaan, dan itu nilai yang baik bagi generasi muda,” ujarnya.

Raihan satu medali emas dan satu medali perunggu di Kejurnas Gateball XIII Tahun 2026 menjadi pijakan bagi Pergatsi Sulsel untuk melanjutkan pembinaan sekaligus membenahi kekurangan yang masih ada.

Dengan evaluasi yang terarah, latihan yang konsisten, dan persiapan yang lebih matang, Sulawesi Selatan berharap mampu meningkatkan daya saing atlet saat menghadapi Babak Kualifikasi PON XXII/2028. (*)

© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved