Bupati Mubar Laode M Raji'un Tumada Terima Penghargaan Dwi Praja Nugraha Dari Mendikbud RI

Bupati Mubar saat menerima penghargaan dari Mendikbud RI (Foto istimewa).

Sigapnews.com, Mubar (Sultra) - Bupati Muna Barat Laode M Raji'un Tumada menerima penghargaan Dwi Praja Nugraha dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut di berikan atas keberhasilannya dalam mengembangkan pendidikan di kabupaten Muna Barat.

Dari 540 kabupaten/kota di Indonesia hanya 20 Kabupaten/Kota  yang terpilih mendapatkan penghargaan Dwi Praja Nugraha salah satunya yakni Kabupaten Muna Barat yang bisa di katakan baru seumuran jagung ini.

Di provinsi Sulawesi Tenggara hanya Kabupaten Muna Barat  satu-satunya Kabupaten yang terpilih untuk mendapatkan penghargaan Dwi Praja Nugraha.

Pemberian penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, kepada 20 Kepala Daerah dari Kabupaten/Kota di Indonesia, salah satunya Bupati Muna Barat (Mubar) La Ode M Rajiun Tumada.

La Ode M Rajiun Tumada menerima penghargaan Dwija Praja Nugraha tersebut pada puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan hari ulang tahun ke-74 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Stadion Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi pada Sabtu (30/11/2019) lalu.

Penghargaan tersebut merupakan hasil dari visi dan misi beliau semenjak menjadi Pj. Bupati Muna Barat pada tahun 2014 hingga saat ini sebagai Bupati Muna Barat devenitif.

Adapun visi dan misi beliau dalam dunia pendididikan yakni perhatian dan komitmen tinggi terhadap pengembangan profesi guru, kemajuan pendidikan dan PGRI di Mubar.

"Penghargaan itu diberikan atas kepeduliannya dalam dunia pendidikan yang juag sebagai hasil dalam mewujudkan visi misi beliau di bidang pendidikan dengan memberikan pakaian gratis kepada siswa-siswi tingkat sekolah dasar (SD) dan SMP, baik sekolah negeri, swasta dan mandrasa (Iptidaya dan Tsanawiah). Kemudian, pemberian insentif guru honorer (non PNS) dan pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi baik akademisi maupun olahraga yang membanggakan Mubar, ungkap Achmad Efendi dari jurnalis beritarepublik, Minggu (21/6/2020) 

"Rajiun selalu memprioritaskan mutu pendidikan di Kab. Muna Barat, disamping menjadi visi dan misi beliau di saat menjadi Bupati Muna Barat dan memang backgroundnya berasal dari Guru yang kecintaannya terhadap pendidikan sejak lama, pungkas A.Efendi. (red).

Bamsoet : Taat Protokol Kesehatan Menjadi Jalan Keluar Dari Resesi

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak semua elemen masyarakat untuk memahami protokol kesehatan pada era pola hidup baru sebagai landasan atau jalan keluar bersama dari resesi ekonomi. Dengan kepatuhan mutlak pada protokol kesehatan, era pola hidup baru akan mampu mewujudkan kepastian baru di tengah pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. 

‘’Kita semua perlu membangun kesadaran bersama bahwa  protokol kesehatan merupakan sebuah inisiatif berani yang menjadi bagian dari upaya dan langkah semua orang mewujudkan kepastian baru di tengah pandemi Covid-19 yang telah merusak segala-galanya,’’ ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (21/6/20).

Mantan Ketua DPR RI ini mengingatkan dengan kepatuhan pada protokol kesehatan, dua target sekaligus bisa diwujudkan masyarakat Indonesia. Pertama, memutus rantai penularan Covid-19. Kedua, menjadi upaya bersama mengakhiri ketidakpastian yang ditimbulkan oleh wabah virus corona. 

"Ketidakpastian sekarang ini telah dibayar dengan sangat mahal. Karena semua komunitas bersepakat menghentikan hampir semua lini aktivitas perekonomian," urai Bamsoet. 

Tidak hanya itu, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, resesi ekonomi menyulitkan semua orang untuk merencanakan masa depan. Inisiatif apa pun menjadi sangat sulit karena wabah corona masih akan mengancam kehidupan manusia untuk jangka waktu yang belum bisa ditentukan. Sementara vaksin penangkal Covid-19 belum juga bisa dihadirkan.

‘’Saya yakin bahwa upaya mewujudkan kepastian baru menjadi kehendak semua orang. Karena siapa pun ingin kembali bekerja, berbisnis atau berdagang. Remaja dan anak-anak pun ingin kembali ke kampus dan sekolah," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menegaskan, agar era pola hidup baru bisa mengakhiri pandemi Covid-19, keharusan mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan mutlak dilakukan semua elemen masyarakat. Banyak negara juga telah dengan berani menerapkan pola hidup baru dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. 

‘’Kita di Indonesia pun harus berani menerapkan pola hidup baru itu tetapi dengan kepatuhan mutlak pada protokol kesehatan. Hanya dengan strategi seperti itu, kita akan mampu menghidupkan lagi mesin perekonomian nasional,’’ pungkas Bamsoet. (*)

Kelompok Radikalisme Menunggangi Wabah Pandemi Covid 19, Untuk Jatuhkan Presiden Jokowi

Sigapnews.com, Jakarta - Dalam diskusi publik webminar dengan tema 'Cegah Radikalisme di Tengah Pandemi Covid 19'. Gus Sholeh Mz, Tokoh Masyarakat dan Pengamat Sosial Budaya mengatakan, banyak kelompok radikalisme menunggangi isu covid 19 untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Kelompok radikalis ini menebar kebencian dan hoax dengan mengatakan covid 19 hanyalah isu yang di sebar kelompok kapitalisme dan liberal. Padahal pemerintah sedang lagi fokus mengatasi penyebaran dan menanggulangi wabah pandemi corona," terang Gus Sholeh dalam seminar virtual zoom, Jumat, 19 Juni 2020 yang diselenggarakan Forum Majelis Diskusi Mahasiswa Jakarta (FMDMJ).

Menurut Gus Sholeh, kelompok radikalisme agama ini menyebar kebencian kepada pemerintah dengan menganggap pemerintah adalah thogut atau diluar aturan agama. Mereka tentu tidak segan-segan membuat hoax dan ujaran kebencian.

"Bagi kelompok radikalis, Rumah NKRI dan Ideologi Pancasila tidak harus diikuti, karena bagi mereka hukum hanya berdasar pada agama/kepada Allah. Dan bagi yang tidak mengikutinya bagi mereka dianggap sesat atau tarhid/tahtli. Tentu pandangan ini sangat menyimpang," kata Gus Sholeh.

Kata Gus Sholeh hancurnya umat Islam karena umat Islam itu sendiri. Tentu apabila mereka ingin menegakkan negara khilafah jangan di negeri Republik Indonesia. Sebab, Indonesia sudah punya Ideologi Pancasila.

"Istilahnya jangan pernah menggangu perempuan yang sudah punya suami. Indonesia sebagai perempuan sudah punya pasangan dan pegangan Pancasila dan NKRI. Khilafah tidak ada tempat disini," tegasnya.

Terakhir kata Gus Sholeh, untuk mencegah agar gerakan radikalisme tidak berkembang terutama di kampus-kampus. Maka katanya, mahasisw Islam khususnya dari NU dan Muhammadiyah membuat majelis-majelis dan liqo'-liqo' di kampus swasta atau negeri.

"Kelompok ini biasanya masuk ke kampus dengan baju Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan gerakan Tarbiyah Islamiyah. Mereka mencekoki para mahasiswa yang masih kering tentang keangamaan dan baru belajar tentang identitas ghirah keagamaan," ungkapnya.

Bahkan kata Gus Sholeh di era internet dan sosial media mereka menyebar hoax dan kebencian lewat sosial media. Karena itulah lanjutnya, mahasiswa-mahasiswa muslim harus mengimbangi dengan wacana wawasan keagamaan yang nasionalis religius atau religius nasionalis.

"Saya dulu HMI walau lahir dari keluarga NU. Akan tetapi wawasan saya cinta kepada NKRI adalah bagian dari perintah agama. Jangan sampai kita di obok-obok oleh saudara, sepupu dan keluarga kita sendiiri. Ayo kita luruskan bahwa kuta harus sejalan sesuai nilai-nilai Pancasila," pungkasnya.

Acara webminar ini juga menghadirkan Imam Mustofa, M.Si, Penulis Buku Tentang Radikalisme dan Moderator Wulandari, SE.

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

https://www.youtube.com/watch?v=bo7LVs1Ixhs&feature=youtu.be

Gerhana Matahari, Kemenag Imbau Daerah Aman Covid Gelar Salat Kusuf

Sigapnews.com, Jakarta -Fenomena alam berupa gerhana matahari di perkirakan kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan data astronomis, ada 31 provinsi di Indonesia yang dapat mengamati  Gerhana Matahari Sebagian pada Minggu, 21 Juni 2020 bertepatan 29 Syawal 1441H. 

“Ada 31 Provinsi yang secara astronomis dapat mengamati gerhana matahari ini,” terang Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin di Jakarta, Sabtu (20/06).

Kementerian Agama, lanjut Kamaruddin Amin, mengimbau umat Islam yang daerahnya mengalami gerhana dan aman Covid-19 untuk menggelar Salat Gerhana Matahari atau Salat Kusuf. “Kami imbau kaum muslim pada daerah yang mengalami gerhana dan aman Covid-19, untuk menggelar shalat sunnah gerhana sesuai tuntunan syariah. Tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan,” tuturnya.

Salat Kusuf atau Salat Gerhana Matahari dilakukan dua rakaat dengan rangkaian sebagai berikut: 1) Berniat di dalam hati (Misalnya, _Usalli sunnatan likusuufis-syamsi ma’muuman/imaaman lillaahi ta'aala_); 2) Takbiratul ihram seperti shalat biasa; 3) Membaca do’a iftitah dan berta’awudz, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang panjang dengan di-jahr-kan (perdengarkan) suaranya. 

4) Kemudian ruku’ sambil memanjangkannya;  5) Bangkit dari ruku’ (i’tidal); 6) Setelah I’tidal ini tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang (berdiri yang kedua lebih singkat dari pertama).

7) Ruku’ kembali (ruku’ kedua) yang panjangnya lebih pendek dari ruku’ sebelumnya; 8) Bangkit dari ruku’ (i’tidal); 9)  Sujud yang panjangnya sebagaimana ruku’, lalu duduk di antara dua sujud kemudian sujud kembali; 10) Bangkit dari sujud lalu mengerjakan raka’at kedua sebagaimana raka’at pertama (bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat dari sebelumnya); 11) Tasyahud; dan 12) Salam.

“Setelah salat, Imam lalu menyampaikan khutbah kepada para jama’ah yang berisi anjuran untuk berdzikir, berdo’a, beristighfar, sedekah, dan hal baik lainnya,” jelas Kamaruddin. 

“Masyarakat juga dianjurkan membaca takbir, memperbanyak zikir, istighfar, sedekah, dan amal-amal kebajikan lainnya. Jangan lupa berdo`a agar wabah Covid-19  segera berakhir dan juga doa untuk keselamatan bangsa dan Negara,” sambungnya.

“Salat gerhana sunah dilakukan di masjid secara berjamaah. akan tetapi boleh juga dilakukan seorang diri,” kata Kamarudddin mengutip Kitab Al-Mughni, karya Ibnu Qudamah.

Menurut Kamaruddin, pelaksanaan Salat Kusuf menyesuaikan waktu gerhana matahari di wilayah masing-masing. Berdasarkan data astronomis,  berikut data terjadinya Gerhana Matahari Sebagian pada 31 Provinsi di Indonesia: 

1. Aceh, mulai 13.16 WIB, puncak gerhana 14.40 WIB, dan gerhana  berakhir  15.48 WIB. 

2. Sumatera Utara, mulai 13.37 WIB, puncak gerhana 14.48 WIB, dan gerhana berakhir 15.48 WIB. 

3. Sumatera Barat, mulai 14.03 WIB, puncak gerhana 14.54 WIB, dan gerhana berakhir 15.37 WIB.

4. Riau, mulai 13.53 WIB, puncak gerhana 14.57 WIB, dan gerhana berakhir 15.50 WIB.

5. Bengkulu, mulai 14.29 WIB, puncak gerhana 14.59 WIB, dan gerhana berakhir 15.21 WIB.

6. Jambi, mulai 14.16 WIB, puncak gerhana 15.00 WIB, dan gerhana berakhir 15.44 WIB.

7. Kepulauan Riau, mulai 14.00 WIB, puncak gerhana 15.06 WIB, dan gerhana berakhir 16.12 WIB.

8. Sumatera Selatan, mulai 14.31 WIB, puncak gerhana 15.04 WIB, dan gerhana berakhir 15.36 WIB.

9. Lampung, mulai 14.41 WIB, puncak gerhana 15.07 WIB, dan gerhana berakhir 15.33 WIB.

10. Bangka Belitung, mulai 14.25 WIB, puncak gerhana 15.10 WIB, dan gerhana berakhir 15.51 WIB.

11. Indramayu Jawa Barat,  mulai 15.11 WIB, puncak gerhana 15.14 WIB, dan gerhana berakhir 15.16 WIB. 

12. Jawa Tengah, mulai 14.59 WIB, puncak gerhana 15.18 WIB, dan gerhana berakhir 15.38 WIB.

13. Jawa Timur, mulai 14.57 WIB, puncak gerhana 15.21 WIB, dan gerhana berakhir 15.48 WIB.

14. Kalimantan Barat,  mulai 14.13 WIB, puncak gerhana 15.17 WIB, dan gerhana berakhir 16.14 WIB.

15. Kalimantan Tengah,  mulai  14.26 WIB, puncak gerhana  15.22 WIB, dan gerhana berakhir  16.14 WIB.

16. Kalimantan Selatan,  mulai  15.32 WITA, puncak gerhana  16.25 WITA, dan gerhana  berakhir  17.11 WITA.

17. Kalimantan Timur,  mulai  15.20 WITA, puncak gerhana  16.26 WITA, dan gerhana  berakhir  17.23 WITA.

18. Kalimantan Utara,  mulai  15.15 WITA, puncak gerhana  16.25 WITA, dan gerhana  berakhir  17.25 WITA. 

19. Bali,  mulai  16.03 WITA, puncak gerhana  16.24 WITA, dan gerhana  berakhir 16.44 WITA.

20. Nusa Tenggara Barat,  mulai  15.59 WITA, puncak gerhana  16.27 WITA,  gerhana  berakhir  16.56 WITA.

21. Nusa Tenggara Timur,  mulai  15.53 WITA, puncak gerhana  16.27 WITA, dan gerhana  berakhir  17.10 WITA.

22. Sulawesi Barat,  mulai  15.31 WITA, puncak gerhana  16.29 WITA, dan gerhana berakhir  17.20 WITA.

23. Sulawesi Selatan,  mulai  15.35 WITA, puncak gerhana  16.30 WITA, dan gerhana  berakhir  17.19 WITA.

24. Sulawesi Tengah,  mulai  15.26 WITA, puncak gerhana  16.30 WITA, dan gerhana  berakhir  17.25 WITA.

25. Sulawesi Tenggara,  mulai  15.38 WITA, puncak gerhana  16.32 WITA, dan gerhana  berakhir  17.18 WITA.

26. Gorontalo,  mulai  15.28 WITA, puncak gerhana  16.31 WITA, dan gerhana  berakhir  17.26 WITA.

27. Sulawesi Utara,  mulai  15.24 WITA, puncak gerhana  16.32 WITA, dan gerhana  berakhir  17.31 WITA.

28. Maluku Utara,  mulai  16.29 WIT, puncak gerhana  17.34 WIT, dan gerhana  berakhir  18.30 WIT.

29. Maluku,  mulai  16.39 WIT, puncak gerhana  17.35 WIT, dan gerhana  berakhir 18.26 WIT.

30. Papua Barat,  mulai 16.34 WIT,  puncak gerhana  17.36 WIT. 

31. Papua,  mulai  16.36 WIT,  puncak gerhana  17.37 WIT. (Humas).

Bamsoet : Hadapi Krisis Global, Saatnya Kembali ke Ekonomi Pancasila

Sigapnews.com, Bogor (Jabar) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, akibat pandemi Covid 19 dunia seperti menuju kebangkrutan massal. Sistem ekonomi dunia terkoreksi. Virus Covid-19 bukan hanya menciptakan krisis kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik, melainkan juga menciptakan krisis bagi globalisasi akibat hantaman keras terhadap liberalisasi dan kapitalisme. Hal ini menjadi peluang bagi negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah seperti Indonesia untuk menegakan kedaulatannya di bidang ekonomi, tak melulu bergantung pada globalisasi.

"Inilah waktunya Indonesia kembali kepada sistem ekonomi Pancasila warisan founding fathers dari mulai Soekarno - Hatta, yang kemudian dilanjutkan para ekonom seperti Emil Salim, Mubyarto, Dawam Rahardjo, hingga kini Didin S Damanhuri dan Erani Yustika. Sebagai sebuah sistem ekonomi yang khas dan genuine, Ekonomi Pancasila dijabarkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai perwujudan dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," ujar Bamsoet saat menjadi keynote Speaker Seminar dan Bedah Buku 'Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi', kerjasama MPR RI, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan IPB Press, di Bogor, Sabtu (20/6/20).

Turut serta antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Rektor IPB Arif Satria, Rektor UI Ari Kuncoro, Wakil Rektor IPB Erika Budiarti Lakoni, Guru Besar UGM Mudrajat Kuncoro, Guru Besar IPB Didin S Damanhuri, Dekan Fakultas Ekonomi dan Managemen IPB Nunung Nuryantono, Staf Khusus Presiden Arif Budimanta, Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, serta Ekonomi Senior INDEF Ahmad Erani Yustika.

Mantan Ketua DPR RI ini menjabarkan, para pendiri bangsa secara tegas merumuskan sistem perekonomian nasional Indonesia bukanlah sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi. Bukan pula ekonomi kapitalis, dimana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi. 

"Sistem Ekonomi kita adalah Ekonomi Pancasila, yakni pengelolaan ekonomi negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, yang mengedepankan religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagaimana etika ekonomi dan bisnis yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan, cara-cara mengelola perekonomian negara yang bersifat etatisme, kolusi penguasa-pengusaha, dan perilaku monopolistik tidak sesuai dengan etika kehidupan berbangsa. Cara seperti ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan sosial dan melukai nilai keadilan sosial. 

"Untuk mempertegas politik ekonomi nasional yang berkeadilan sesuai tuntutan reformasi, maka MPR RI menerbitkan dua Ketetapan. Pertama, Ketetapan Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Sebagai arah kebijakan, stategi dan pelaksanaan pembangunan sistem perekonomian nasional yang kuat dan lebih memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional," tutur Bamsoet.

Kedua, lanjut Dewan Pakar KAHMI ini, Ketetapan MPR RI Nomor IX MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sebagai landasan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

"Namun pada prakteknya, pembangunan ekonomi sering kali tidak konsisten. Kerapkali dijumpai kecenderungan bersikap terlalu pragmatis di setiap era pemerintahan, sehingga landasan idiil dan landasan konstitusional dilupakan. Tak jarang karena alasan mengejar pertumbuhan ekonomi kita justru mengorbankan pemerataan. Efeknya lahirlah ekonomi konglomerasi yang diikuti ekploitasi sumber daya alam," papar Bamsoet.

Akibatnya, lanjut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, kesenjangan sosial dan ekonomi masih sangat tinggi. Sebagai contoh, kesenjangan dalam penguasaan tanah, yang sangat timpang. Pada satu sisi satu orang atau satu kelompok menguasai ratusan ribu hektar atau bahkan jutaan hektar tanah. Tetapi pada sisi lain jutaan petani hanya memiliki rata rata 0,3 hektar saja dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak memiliki tanah.

"Para pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah lebih condong berpihak pada para pengusaha besar dengan berbagai motivasi jangka pendek untuk kepentingan personal atau kelompok. Sehingga kelompok ekonomi bawah maupun kecil yang seharusnya menjadi prioritas justru tertinggal sama sekali di belakang," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai, jika sistem yang kontradiksi dalam demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ini terus terjadi, maka masalah kesejahteraan sosial sangat sulit diwujudkan. Ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi akan terus berjalan sehingga semakin jauh dari Pancasila dan cita-cita kemerdekaan bangsa.

"Tantangan terbesar Ekonomi Pancasila semata bukan hanya pada globalisasi, melainkan pada mental dan kualitas pejabatnya. Sebagus apapun konsep tatanan perekonomian tak akan membuahkan hasil maksimal jika dijalankan oleh para pejabat yang tak memiliki semangat nasionalisme dan berjiwa Pancasila," ujar Bamsoet. 

Seperti diketahui, lanjut Bamsoet di sektor pangan kondisi kedaulatan pangan Indonesia tampak mulai memprihatinkan sejak 2010. Sejak 2010 – 2013, setiap tahun Indonesia mengimpor 1,5 juta ton garam (50 persen kebutuhan garam nasional), 70 persen kebutuhan kedelai nasional, 12 persen kebutuhan jagung, 15 persen kebutuhan kacang tanah, 90 persen kebutuhan bawang putih, 30 persen konsumsi daging sapi nasional, 70 persen kebutuhan susu, dan impor buah serta sayuran yang terus meningkat.

Kondisi ini terus memburuk sehingga pada tahun 2017/2018 misalnya, Indonesia sudah menjadi importir gula terbesar dunia (4,45 juta ton) menggesar China (4,2 juta ton). Kondisi impor pangan yang lain juga tidak menunjukkan adanya perubahan yang berarti.

Saat ini, jelas Bamsoet, kondisi keuangan Indonesia dan juga banyak negara dunia lainnya sedang mengalami hantaman keras. Bisa dilihat dari penerimaan pajak yang terpukul, per April 2020 turun 3,1 persen menjadi Rp 376,3 triliun dengan defisit APBN mencapai Rp 74,5 triliun. Total hutang kita juga tak sedikit. Per April 2020, tercatat mencapai Rp 5.172,48 triliun yang terdiri dari Rp 4.338,44 triliun atau 83,9 persen dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 834,04 triliun atau 16,1 persen berasal dari pinjaman luar dan negeri. Dimana Rp 9,92 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri dan Rp 824,12 triliun dari pinjaman luar negeri.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini, dalam banyak pembahasan tentang sistem perekonomian Indonesia, disebutkan bahwa Indonesia memiliki sistem ekonomi tersendiri di luar sistem ekonomi besar dunia yang berlaku di banyak negara: Kapitalisame dan Sosialisme. Sistem perekonomian Indonesia adalah sebuah sistem khas dan genuine dirancang oleh para pendiri bangsa, yang merupakan “jalan ketiga” (the third way), dan bukan menjadi jalan tengah dari dua ideologi besar tersebut. 

“Sistem perekonomian nasional, secara yuridis konstitusional sesungguhnya telah diatur secara tegas dalam konstitusi kita. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. The founding fathers, secara tegas merumuskan sistem perekonomian nasional kita bukanlah sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi, dan bukan pula negara dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi,” pungkas Bamsoet. (*)

Kinerja dan Prestasi Erick Thohir Dalam Mengelola BUMN, Dipuji Relawan Letho

Sigapnews.com, Jakarta - Loyalis Erick Thohir (Letho) for Jokowi-Amin kembali memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Menteri BUMN Erick Thohir dalam memimpin kementerian BUMN. Sejak dilantik hingga saat ini banyak hal yang sudah dilakukan oleh Erick Thohir dalam menjaga  ekonomi Indonesia dalam menaungi BUMN yang asetnya hingga Rp 8.200 triliun.

Hal ini disampaikan Anshar Ilo selaku ketua umum Letho for Jokowi Amin, saat dihubungi Sabtu pagi (20/06/2020). 

"Kami memberikan apresiasi kepada Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Kinerja beliau sudah sangat bagus dan terus ditingkatkan, agar BUMN menjadi garda terdepan pembangunan ekonomi nasional," tandasnya.

Kata Ilo sapaan akrabnya, Eric Thohir selaku Menteri BUMN harus terus bertumbuh menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain BUMN menyediakan faktor produksi baik barang dan jasa.

"BUMN juga diharapkan bisa menjadi agen pembangunan bangsa yang tidak hanya membuka bisnis, menyediakan lapangan kerja, dan meraih keuntungan. Akan tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial tinggi," terang Ilo

Menurutnya, Letho akan terus mengawal Erick Thohir dalam mengelola BUMN dengan benar. Semangat perbaikan BUMN yang dikelola secara jujur, transparan, dan demi kemajuan bangsa mendorong Menteri BUMN Erick Thohir melakukan sejumlah langkah luar biasa dan tak terduga sejak awal hingga saat ini termasuk dalam berhadapan dengan mafia-mafia di BUMN.

"Letho dan publik masih terus menunggu langkah fenomenal sang menteri dalam membenahi ratusan BUMN termasuk  mencegah munculnya praktik-praktik kotor yang dilakukan oleh mafia dan trader-trader di BUMN," lugasnya.

Letho Usul Pilkada Ditunda 2021

Menyikapi dinamika politik yang sedang menghangat akhir-akhir ini perihal rencana pelaksanaan pilkada serentak 2020, terutama terkait wabah pandemi Covid 19 dan keterbatasan anggaran. Menurut Anshar Ilo selaku Ketua Umum Loyalis Erick Thohir (Letho) meminta agar jangan memaksakan pelaksanaan Pilkada 2020 dan ditunda 2021.

"Kami mengusulkan kepada Pemerintah dan DPR RI untuk menunda Pilkada 2020 ke tahun 2021. Persoalan wabah covid 19 belum usai dan kita terus waspada serta berjuang melawan covid 19. Jika belum selesai pandemi covid 19, kenapa harus dipaksakan?," tanya Ilo.

Menurutnya, ada banyak hal yang lebih penting yang harus lebih diprioritaskan oleh Pemerintah yakni memastikan pencegahan pelunaran covid19 yang masih terus menyebar. Di samping itu, menurutnya Pilkada harus mengikuti protokol Covid-19 dan dengan sejumlah perubahan dalam proses pelaksanaan pada setiap tahapannya. 

"Tanpa perubahan proses pelaksanaan, tahapan Pilkada jelas akan menciptakan pertemuan para pemangku kepentingan terutama di proses pemutakhiran data pemilih, verifikasi dukungan dalam pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi dan penetapan," imbuh Ilo.

Terakhir Letho menekankan, agar Pemerintah memikirkan kemungkinan mengalihkan dana kampanye dan pelaksanaan Pilkada untuk digunakan sebagai sumber dana tambahan untuk memastikan pencegahan covid 19. Bahkan katanya juga bisa sebagai tambahan biaya stimulasi dalam menolong masyarakat yang terdampak karena covid19 ini.

"Persoalan kemanusiaan lebih utama daripada urusan politik lokal. Nyawa dan kesehatan masyarakat adalah yang utama," pungkasnya.

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP.

Profil Ahmad Lutfi Calon Pengganti Kapolri Idham Azis

Sigapnews.com, Jakarta - Bursa calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) diramaikan beberapa nama perwira tinggi kepolisian. Mulai dari Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana, hingga Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi. Kapolri Idham Azis rencananya pensiun pada Januari 2021. Orang-orang terbaik sedang ditimbang-timbang untuk menggantikan posisinya.

Irjen Pol Ahmad Luthfi menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah sejak 1 Mei 2020, menggantikan Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel. Sebelum menduduki jabatan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menjabat sebagai Wakapolda Jawa Tengah. Lulusan Sepamilsuk Polri 1989 ini berpengalaman dalam bidang intel.

Ahmad Luthfi lahir di Surabaya, Jawa Timur, 22 November 1966. Ia mengukir sejarah sebagai satu-satunya perwira tinggi Polri non-Akpol yang menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah.

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memutasi jabatan Kepala Divisi Humas Polri dan sembilan orang kapolda yang tertuang dalam surat telegram nomor ST/1377/V/KEP./2020, termasuk di dalamnya Brigjen Pol Drs Ahmad Lutfi dengan NRP 66110432 yang menjabat sebagai Wakapolda Jawa Tengah, dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yakin bahwa sosok Ahmad Luthfi mampu bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (Forkopimda), bahkan akan menjadi lebih solid. Terlebih dirinya dan Ahmad Luthfi merupakan sahabat lama.

“Pak Luthfi adalah sosok sahabat yang sudah lama berkecimpung dalam tugas-tugas kepolisian di Jateng, dari Solo ke Jateng, hari ini jadi Kapolda. Tentu kami berharap bisa melanjutkan tugas Pak Rycko, Pak Luthfi tidak ada yang baru (sudah berpengalaman),” kata Ganjar dalam keterangannya, Selasa, 5 Mei 2020.

Saat awal menjabat sebagaj Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi sudah dihadapkan dengan pandemi Covid-19. Ahmad pun melakukan beberapa upaya antisipasi untuk pencegahan penularan Covid-19. Salah satunya adalah memerintahkan seluruh Kepolisian Resor (Polres) untuk membuat peta potensi konflik di wilayah masing-masing.

“Mulai sekarang buat peta potensi konflik di wilayah masing-masing. Di Polda nanti akan saya buat Crisis Center yang dikelola oleh Karo Ops,” kata Ahmad saat melakukan kunjungan ke pos pengamanan (Pos Pam) Operasi Ketupat Candi (OKC) 2020 dan Pos Terpadu Covid-19, di Jembatan Timbang Sarang Desa Temperak Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Selasa, 26 Mei 2020.

Saat itu, dia juga menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan polres jika terjadi perubahan status menjadi merah I, II atau III.

Jika suatu daerah dinyatakan merah I, Kasatwil harus melakukan inventarisasi. Antara lain menyiapkan tempat pemakaman, sarana prasarana pendistribusian barang dan orang.

Ketika naik menjadi merah II, gudang sembako, bank-bank dan PDAM harus diamankan. Lakukan upaya preventif,pengamanan di tempat-tempat sentral masyarakat.

Dan ketika menjadi merah III, maka diberlakukanlah Sispam kota, gunanya untuk memotong masyarakat lain yang masuk ke wilayah kita, karena dimungkinkan wilayah kita kaya sumber alam. "Juga gunakan Sispam Mako (sistem pengamanan markas komando)," ujarnya saat itu.

Ahmad Luthfi juga menggagas pembentukan Pesantren Siaga Covid-19. Gagasan tersebut diungkapkan seusai mengunjungi ulama asal Solo, Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf, Kamis, 18 Juni 2020.

Dalam pembentukan Pesantren Siaga Covid-19, lanjutnya, Polda Jateng sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jateng.

Polri akan menjadi fasilitator dalam menciptakan Pesantren Siaga Covid-19. Artinya memberdayakan pesantren untuk memberi pengamanan diri sendiri dengan protokol kesehatan. Tapi itu semua diserahkan kepada para pengasuh pondok pesantren yang ada. Sehingga polisi hanya membuat suatu fasilitator, mendidik, kemudian mengimbau dan menerapkan.

Dia juga menargetkan pembentukan 8.000 kampung siaga Covid-19 di Jawa Tengah. Model kampung ini perlu diperbanyak guna menyongsong kenormalan baru.

Perjalanan Karier Ahmad Luthfi

Perjalanan karier Ahmad Luthfi sebagai perwira menengah berawal dari saat ia resmi menjabat Kapolresta Solo pada 5 Februari 2015.

Ahmad Lutfi menggantikan Kombes Pol Iriansyah yang akan bertugas sebagai Kepala Biro (Karo) Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Sulawesi Utara. Lalu, pada 14 Maret 2017, Ahmad Lutfi dimutasi bersama tujuh kapolres lainnya.

Berikutnya pada 21 Maret 2018, Ahmad Luthfi dilantik menjadi Wakapolda Jawa Tengah oleh Kapolda Irjen Pol Condro Kirono di Gedung Borobudur, kompleks Mapolda Jateng, Jalan Pahlawan Semarang.

Ahmad Lutfi menggantikan Brigjen Pol Indrajit yang telah mendapatkan amanat dan tugas sebagai Kapolda Kalimantan Utara. Luthfi pun naik pangkat bintang satu alias brigjen. Bintangnya bertambah lagi setelah menjabat Kapolda Jawa Tengah.

Riwayat Pendidikan Ahmad Luthfi

 Sepa (1989)

 Selapa (2000)

 Sespim (2005)

 Lemhanas PPRA (2017)

Riwayat Jabatan Ahmad Luthfi

Kapolres Batang

Wadir Intelkam Polda Jateng (2010)

Wakapolresta Surakarta (2011)

Kapolresta Surakarta (2015)

Analis Kebijakan Madya bidang Sosbud Baintelkam Polri (2017)

Wakapolda Jawa Tengah (2018)

Kapolda Jawa Tengah (2020).

Bamsoet : Segera Benahi Proses Daring Penerimaan Peserta Didik Baru

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta jajaran dinasnya di semua provinsi dan kabupaten/kota segera merespon keluhan masyarakat tentang ragam persoalan dalam proses daring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020.

‘’Kesigapan jajaran Kemendikbud dan semua dinas di daerah sangat diperlukan untuk mencegah keresahan dan kepanikan para orang tua maupun anak didik. Sebab, keresahan mendorong orang tua atau anak didik mendatangi dan berkerumun di titik-titik proses PPDB. Ketika terjadi kerumunan, ada potensi melanggar protokol kesehatan,’’ ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (19/6/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, hingga kemarin, masalah masih bermunculan di sejumlah daerah. Semisal, di Semarang. Proses daring PPDB tingkat SMA menuai protes orang tua siswa, karena opsi pilihan sekolah dalam situs PPDB tak bisa diakses. Update data Kartu Keluarga (KK) serta akreditasi sekolah asal juga tidak dapat dilakukan.

"Kendala itu mendorong orang tua siswa mendatangi sekolah serta Dinas Disdikbud Provinsi Jateng. Sementara di Bekasi, calon peserta didik mengeluh karena nomor induk kependudukan (NIK) tidak dapat diverifikasi oleh situs PPDB," kata Bamsoet.

Tak hanya itu, lanjut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, di beberapa kota lainnya, kendala lambatnya server PPDB mendorong banyak pendaftar mendatangi langsung kantor Dinas Pendidikan. Bahkan, sejak 27 Mei 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima 15 pengaduan terkait proses PPDB di tengah pandemi covid-19. Sebagian besar pengaduan berkait kendala teknis.

"Puluhan masalah yang muncul dalam proses daring PPDB sudah dikeluhkan masyarakat. Pada situasi seperti itu, ditemukan fakta pelanggaran protokol kesehatan, antara lain tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak," tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini berharap proses daring PPDB tidak memperlebar masalah berupa ancaman penularan Covid-19. Karena itu, gangguan pada sistem online tidak hanya harus diperbaiki. Tetapi juga dikawal dari waktu ke waktu, sehingga akses para orang tua dan anak didik tidak terhambat.

‘’Upayakan agar gangguan akses online bisa diminimalisir. Sehingga, orang tua atau anak didik bisa mengikuti proses PPDB dari rumah saja, sejalan dengan protokol kesehatan. Sistem online harus dikawal sedemikian rupa agar setiap gangguan yang muncul segera ditangani, tanpa harus berlama-lama menunggu,’’ pungkas Bamsoet. (*)

Bursa Calon Kapolri, GoWa-MO Dukung Penuh Komjen Pol Drs. Agus Andrianto, SH,MH

Sigapnews.com, Makassar - Bursa calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis mulai bergulir. Sejumlah nama sudah digadang-gadang berbagai pihak jelang Jenderal Idham Azis memasuki masa pensiun pada 2021.

Salah satu dukungan datang dari Organisasi Jurnalis Group Wartawan Media Online "GoWa-MO" Indonesia memberikan dukungan penuh kepada Komjen. Pol Drs  Agus Andrianto SH MH, menjadi Kapolri pengganti Idham Azis.

Syafriadi Djaenaf Daeng Mangka menilai reputasi Komjen  Pol Drs Agus Andrianto yang saat ini menjabat Kabaharkam Polri sudah teruji dalam mengendalikan keamanan NKRI.

"Tro Agus adalah sosok ideal kandidat Kapolri yang layak dipertimbangkan Istana. Saya berharap Pak Jokowi mendengarkan aspirasi organisasi jurnalis dan organisasi lainnya, banyaknya dukungan rekomended suatu bukti beliau tak perlu diragukan lagi," tegas Daeng Mangka (sapaan akrab) menanggapi bursa calon Kapolri, pada Jumat (19/6/2020).

Sekadar diketahui, Komjen. Pol Drs Agus Andrianto  SH MH (lahir di Blora, Jawa Tengah, 16 Februari 1967: umur 53 tahun) adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 6 Desember 2019 menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri. Agus, lulusan Akpol 1989 ini berpengalaman dalam bidang reserse.

Tercatat, setidaknya ada delapan nama yang disebut-sebut bakal masuk ke dalam bursa calon Kapolri atau Kepala Kepolisian RI.

Dari delapan nama itu terdiri dari lima jenderal bintang tiga atau pangkat Komisaris Jenderal, dan tiga jenderal bintang dua atau pangkat inspektur jenderal. Mereka adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 hingga lulusan tahun 1991.

Delapan nama itu adalah Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Rycko Amelza, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Komisaris Jenderal Agus Andrianto, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Juga Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sujana, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi, dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Fadil Imran.

Sesuai prosedur, nama-nama yang masuk dalam bursa calon Kapolri itu akan digodok Dewan Kebijakan Tinggi Polri. Nama yang lulus seleksi akan diserahkan Kapolri kepada Presiden untuk dipilih, lalu dilakukan uji kepatutan di Komisi Hukum DPR.

Dg Mangka lebih jauh menjelaskan, bahwa selama ini selain track record Komjen Agus Andrianto yang tanpa cacat dan cela di dunia Kepolisian Republik Indonesia, juga keakraban dirinya dengan dunia Pers yang tak dapat diragukan lagi. Kepeduliannya dalam konteks profesionalisme kerja, juga berbanding lurus dengan kepeduliannya dalam konteks personal emosional yang diliputi unsur "loh jinawi" manusiawi.

"Beliau adalah salah satu figur dari kepolisian yang dimiliki republik ini, yang selalu bersinar dengan pengabdian-pengabdian yang telah lama teruji dan mumpuni serta tak pernah terkontaminasi dengan hal-hal negatif. Yang patut diacungi jempol pula, adalah kepeduliannya dengan awak-awak media yang selalu beliau bangun menuju maksimalnya sinergitas harmonisasi komunikasi yang selalu terjaga secara proporsional dan professional," ulas Ketua Umum DPP GoWa-MO, Syafriadi Djaenaf Daeng Mangka, dengan semangat berapi-api mengharapkan Polri selalu dipimpin oleh personal yang penuh kualitas yang selalu bersinar. (Red).

Gus Sholeh: RUU HIP Sudah Ditunda, Jokowi Akan Kaji Ulang dan Dengar Aspirasi Ormas dan Akademisi

Sigapnews.com, Jakarta - Gus Sholeh Mz sebagai keynote speaker dalam WEBINAR dengan tema 'Jalan Tengah Solusi Terwujudnya RUU HIP' mengatakan, dengan ditundanya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menunjukkan Jokowi mendengar aspirasi Ormas Islam dan akademisi. Ketua Umum

Jamaah Pengajian Kebangsaan (JPK) ini menilai memang perlu disempurnakan RUU HIP untuk mendengar aspirasi yang ada.

Gus Sholeh Mz yang juga aktivis Aliansi Mubaligh Perekat Umat (AMPU) menilai memang ada beberapa poin-poin di pasal RUU yang sangat kontroversi. Dimana banyak para ulama dan tokoh masyarakat menolak RUU HIP, khususnya Jawa Timur, sebab khawatir ada upaya pelemahan terhadap nilai-nilai pancasila.

"Kami tegaska bahwa pak Jokowi aspiratif dan mau mendengar aspirasi ormas dan masyarakat. Sehingga memang penundaan RUU HIP ini akan dikaji lagi oleh pemerintah," kata Gus Sholeh Mz, Rabu, 17 Juni 2020, 14.00 - 16.00 WIB di diskusi virtual tersebut.

Menurut Gus Sholeh, Ideologi Pancasila sudah final dan tidak perlu dipertentangkan lagi. Soal bahwa ada pasal-pasal di RUU HIP yang dinilai melenceng atau malah berbenturan dengan Pancasila tentu perlu di evaluasi dan dikaji kembali.

"Soal adanya penafsiran implementasi ideologi Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, tentu akan dikaji secara akademis dan hukum. Dan tentunya melibatkan tokoh ormas besar seperti NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya," tandas Gus Sholeh Mz.

Sementara itu Karyono Wibowo pengamat politik menilai, Keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sudah tepat. Mengingat hadirnya RUU HIP telah memicu reaksi penolakan dari sejumlah ormas dan pelbagai golongan masyarakat. 

"Jika dipaksakan justru berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat," ujar Direktur Eksekutif IPI (Indonesia Public Institute) ini.

Kata Karyono, dalam menyusun undang-undang, memang perlu mendengarkan aspirasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011. Karenanya, setelah mendapat pelbagai masukan terkait isi RUU HIP yang dinilai kontroversial dan bertentangan dengan masyarakat, maka hal ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk menunda pembahasan.

"Setelah pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP maka DPR sebagai inisiator RUU HIP tentu harus menunda pembahahasan RUU ini," ucapnya.

Namun kata Karyono, yang perlu digarisbawahi dan dipahami masyarakat, bahwa keputusan pemerintah adalah menunda pembahasan. Itu berarti DPR sebagai inisiator bisa memperbaiki RUU dengan memperhatikan pelbagai masukan yang berkembang di masyarakat atau menyusun RUU baru.

"Terutama menyusun RUU yang berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila yang hanya mengatur secara teknis pelaksanaan pembinaan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, berbangsa dan bernegara. Hal ini sebagai jalan tengah dari sejumlah kelemahan dan permasalahan yang ada dalam RUU HIP," jelasnya.

Ia mengatakan, Sejumlah masalah krusial yang memicu penolakan terhadap RUU HIP diantaranya adalah tidak dimasukkannya TAP MPRS XXV Tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme ke dalam konsideran mengingat.

Masalah kedua, Pasal 7 dalam RUU HIP dinilai krusial dan telah menimbulkan polemik karena dinilai memberi tafsiran tentang sendi pokok Pancasila, sebagaimana disebutkan pada ayat (1) yang menyatakan, ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.

Kemudian ayat (2) berbunyi, ciri pokok Pancasila berupa triila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Adapun ayat (3) menyatakan trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong.

Persoalan Ketiga, diksi tentang Ketuhanan yang berkebudayaan juga dipermasalahkan karena dinilai tidak sesuai dengan sila pertama seperti yang ada dalam rumusan Pancasila yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Persoalan Keempat, RUU HIP dipandang justru akan menurunkan derajat Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar). Pandangan tersebut benar jika merujuk pada teori Hans Kelsen mengenai sistem hukum dengan kaedah berjenjang, dimana norma hukum terendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang tertinggi seperti konstitusi harus berpedoman pada norma hukum yang paling dasar (grundnorm). Norma hukum yang paling dasar ini bersifat tidak konkrit (abstrak). 

"Dalam hal ini, Pancasila adalah sebagai norma dasar, yang nilai-nilainya (values) universal. Maka jika dibuat undang-undang dengan penafsiran secara subyektif terhadap Pancasila justru mendowngrade kedudukan Pancasila sebagai norma dasar," imbuh Karyono.

Kemudian kata Karyono, namun karena nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar sifatnya abstrak dan universal, misalnya sila kemanusiaan dan sila keadilan sifatnya berlaku universal. Oleh karenanya, untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan seperangkat aturan yang bersifat teknis pelaksanan. 

"Terkait hal itu, UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) sudah mengamanatkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut Maka hadirnya undang-undang pembinaan ideologi Pancasila sangat dibutuhkan agar nilai-nilai idiologi Pancasila menjadi konkrit," jabarnya.

Selain itu kata Karyono, kehadiran Undang-Undang Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila sangat mendesak setelah 20 tahun negara absen dalam melalukan pembinaan dan pembudayaan Pancasila pasca pembubaran BP 7 yang dibentuk saat pemerintahan Orde Baru.

"Lebih penting lagi mengapa perlu dibuat undang-undang tentang pembinaan ideologi Pancasila adalah untuk membendung pengaruh ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila, seperti liberalisme, kapitalisme, transnasionalisme dan ekstremisme beragama seperti ISIS dan sejenisnya," pungkasnya.

Acara Webinar ini juga dihadiri narasumber, Boni Hargens

Direktur Eksekutif LPI (Lembaga Pemilih Indonesia), Romo Benny Susetyo

Stafsus BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), Jerry Massie Direktur Eksekutif P3S (Political and Public Policy Studies) dan Moderator Cahyo Gani Saputro.

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP.

Bamsoet Bersama Mensos Serahkan Bantuan Sembako Kepada Para Veteran

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo bersama Menteri Sosial Juliari Batubara dan Keluarga Besar FKPPI menyalurkan 1.500 paket sembako Bantuan Presiden (Banpres) kepada para keluarga veteran dan warakawuri pejuang Operasi Seroja Timor-Timur, di komplek Seroja, Bekasi Utara. Mereka termasuk bagian kelompok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

"Para pejuang, termasuk eks Operasi Seroja, adalah pembela kedaulatan Indonesia. Berkat pengorbanan mereka, Indonesia hingga kini tetap tegak berdiri. Tak sedikit dari para pejuang yang ikhlas mengorbankan harta dan nyawa, maupun sebagian tubuhnya, demi menjaga kehormatan Indonesia. Karena itu negara harus tetap hadir memberikan perlindungan sosial kepada mereka," ujar Bamsoet usai menyerahkan 1.500 paket sembako dari Presiden Joko Widodo secara simbolis, kepada keluarga pejuang operasi Seroja, di Bekasi, Selasa (16/6/20).

Selain dihadiri Menteri Sosial Juliari Batubara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua Umum KB FKPPI Pontjo Sutowo, turut hadir Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Ketua Forum Komunikasi Pejuang Korban Perang Operasi Seroja Timor-Timur Roni Muaya, Aster Kasad Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari, Aspotmar Kasal Mayjen TNI (Mar) Yuniar Ludfi, Aspotdirga Kasau Marsda TNI Suparmono, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Risyapudin, Ketua FKPPI yang juga menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto.

Mantan Ketua DPR RI menilai pelibatan organisasi kemasyarakatan (Ormas), seperti FKPPI, dalam penyaluran bantuan sosial sangat penting dilakukan. Selain sebagai salah satu wujud partisipasi rakyat, juga untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi. Kegiatan Ormas yang sehari-hari sangat dekat dengan kehidupan rakyat, akan mempermudah proses penyaluran bantuan sehingga bisa tepat guna dan tepat sasaran.

"Melalui stimulus fiskal keempat, pemerintah telah mengalokasikan Rp 677,2 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional, dimana Rp 203,9 triliun diantaranya digunakan untuk perlindungan sosial. Kreatifitas Kementerian Sosial meluncurkan bantuan sosial non-reguler berupa Bantuan Presiden (Banpres) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) patut diapresiasi. Keduanya melengkapi program bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sehingga bisa memperluas cakupan kelompok masyarakat yang menerima perlindungan sosial dari negara," urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, semakin banyak warga yang menerima bantuan sosial, akan semakin meminimalisir timbulnya krisis ekonomi sebagai lanjutan dari krisis kesehatan yang telah melanda Indonesia dan banyak negara dunia lainnya akibat pandemi Covid-19. Ketiadaan krisis ekonomi juga bisa menekan terjadinya krisis sosial dan krisis politik. Sehingga pandemi Covid-19 tidak sampai membuat kondisi bangsa penuh gonjang-ganjing.

"Berbeda dengan kalangan menengah atas yang mempunyai pendapatan tetap per-bulan sehingga bisa tetap nyaman menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), saudara-saudara kita dari kalangan menengah bawah yang mengandalkan pendapatan harian dari pekerjaan sektor informal, sangat terpukul pendapatannya akibat PSBB. Karena itulah negara hadir melindungi mereka dengan berbagai program bantuan sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan berdampak pada cepatnya proses pemulihan ekonomi nasional" pungkas Bamsoet.

Dalam acara tersebut, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo menyematkan jaket FKPPI kepada Menteri Sosial Juliari Batubara, sebagai pertanda bahwa dirinya telah menjadi bagian dari keluarga besar FKPPI. Usai penyerahan 1.500 paket sembako Banpres secara simbolis, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Menteri Sosial Juliari Batubara juga mengunjungi rumah para keluarga veteran dan warakawuri pejuang Operasi Seroja.

Ketua Forum Komunikasi Pejuang Korban Perang Operasi Seroja Timor-Timur, Roni Muaya, mengatakan, Bambang Soesatyo merupakan Ketua MPR RI pertama yang mengunjungi komplek Seroja sejak didirkan tahun 1976. Kedatangannya ini menjadi pertanda bahwa MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan juga punya kepedulian terhadap para veteran dan warakawuri, khususnya pejuang operasi Seroja, Timor-Timur. (Bs).

Pengurus IWO Pusat Rapat Koordinasi Melalui Zoom Meeting Secara Virtual Se-Indonesia

Sigapnews.com, Soppeng - Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP-IWO) selenggarakan rapat koordinasi melalui zoom meeting video conference secara virtual di tengah pandemi covid19 dengan peserta Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah (PP-PW-PD) Ikatan Wartawan Online Se-Indonesia 

Rakor tersebut mengangkat tema “Mengoptimalkan Peran Ikatan Wartawan Online di Era New Normal, Minggu (14/06/2020)

Ketua PD-IWO Soppeng (Sulsel) menyambut baik acara zoom meeting video Conference secara virtual Ikatan Wartawan Online (IWO) Se-Indonesia untuk menyampaikan perkembangan organisasi IWO di daerahnya masing-masing termasuk berbagai kendala seiring berjalan waktu, tugas kita adalah mempersiapkan diri atas kekurangan di masing-masing wilayah maupun daerah untuk kemajuan organisasi IWO.

Dwi Christianto selaku Sekum PP IWO zoom meeting secara virtual tersebut mengatakan, di setiap pengurus wilayah maupun daerah memang memiliki ciri khas dan memiliki kendala masing-masing.

“Pengurus Pusat IWO mendorong teman-teman untuk mengumpulkan data-data yang saya minta untuk di kirim ke email IWO Pusat, untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan apa yang di sampaikan temen-temen agar saling berkoordinasi secara struktur organisasi, jelas PP Sekum Dwi Cristianto

Sementara itu Ketua Umum PP IWO, Jhodi Yudhono mengatakan bahwa untuk konstituen IWO lebih mudah, akan tetapi yang terpenting baginya adalah berkarya dan menjadi jurnalis yang profesional dalam menjalankan tugasnya.

“Sama saja waktu itu saya punya teman dekat namanya Stanley Adi Prasetyo di dewan pers itu pintu sudah terbuka lebar untuk kita, dan tinggal bagaimana kita menyikapinya” jelas Jhodi Yudhono kepada seluruh ketua IWO se-Indonesia, “Jelasnya.

Acara tersebut merupakan kordinasi seluruh pengurus IWO baik pusat, wilayah, dan daerah. Selain melepas rindu, kami juga sepakat untuk segera membenahi segala yang terbengkalai lantaran terganjal covid-19.

“Tetaplah berpihak pada kebenaran kawan-kawan, Tuhan Yang Kuasa bersama kita”.Pungkas Ketua Umum PP IWO Jodhi Yudhono (IWO Soppeng Sulsel)

Bamsoet : Kaum Muda Perempuan Harus Siap Raih Tongkat Pimpinan Bangsa

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, dari berbagai negara dunia yang dinilai berhasil menangani pandemi Covid-19 versi majalah Forbes, sebagian besarnya dipimpin para perempuan. Antara lain Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardem, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen, dan Perdana Menteri Islandia Katrin Jakobsdottir.

"Sebagian besar dari mereka memiliki kesamaan, yakni responsif dan komunikatif dalam menyampaikan kebijakan yang diambil. Menunjukan bahwa perempuan punya kekhasan tersendiri yang terkadang tak dimiliki pria, sekaligus menunjukan kepada dunia bahwa keberadaan perempuan tak bisa lagi dianggap sebelah mata," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speech Sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara virtual bersama kader Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (15/6/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, selain berada di garis terdepan dalam melawan pandemi Covid-19, perempuan juga termasuk kalangan yang paling rentan terkena dampak Covid-19. Tak hanya menjadi korban positif Covid-19, perempuan bahkan dihadapi pada permasalahan domestik berupa meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama pandemi Covid-19.

"Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations/PBB) bahkan sampai menyerukan kepada berbagai negara untuk memperhatikan kaum perempuan selama penerapan kebijakan karantina (lockdown). Di India, misalnya, kasus KDRT melonjak dua kali lipat selama lockdown, sementera di Prancis kasus KDRT diperkirakan naik sepertiga dalam seminggu setelah Prancis menerapkan lockdown. Kita bersyukur, di Indonesia belum ditemui peningkatan KDRT selama PSBB. Namun bukan berarti kita boleh lengah, kewaspadaan tetap harus dilakukan," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mendorong kaum muda perempuan terlibat dalam berbagai organisasi, IPPNU. Sehingga bisa menjadi bekal bagi mereka di masa mendatang, agar senantiasa menjadi perempuan yang bertaqwa, berakhlak mulia, dan berilmu, serta memiliki wawasan kebangsaan. Dan yang terpenting, tak dianggap sebelah mata oleh siapapun juga. 

"Dengan aktif di berbagai organisasi, kaum muda perempuan juga bisa mempersiapkan diri menjemput tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Eksistensi bangsa sangat bergantung dengan kualitas sumber daya manusianya, baik dari aspek kompetensi keahlian, keilmuan, dan yang tidak boleh terlupakan adalah karakternya," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, atas dasar itulah MPR RI konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa (nation character building) melalui pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI yang pada hakikatnya adalah pembangunan karakter dan jati diri bangsa Indonesia.

Empat Pilar MPR itu adalah Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam kemajemukan bangsa.

"Indonesia akan tetap berdiri tegak, tak akan hancur seperti Timur Tengah maupun terpecah seperti Soviet. Dengan catatan kaum perempuannya memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, yang ditopang oleh Empat Pilar MPR RI," pungkas Bamsoet. (*)

Ketua MPR RI Sebut Kerjasama Kesehatan Indonesia - Kuba Perlu Ditingkatkan Dalam Melawan Covid-19

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai perlunya Indonesia meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan dengan Kuba dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebagai salah satu negara dengan sistem kesehatan terbagus di dunia, Kuba berhasil mengembangkan immunity booster Recombinant Interferon Alpha 2B (IFNrec). IFNrec terbukti berhasil meningkatkan imunitas tubuh guna menekan penyebaran Covid-19 dan berbagai penyebaran penyakit lainnya seperti kanker, infeksi terkait HIV, tumor, kutil kelamin, serta hepatitis tipe B dan C.

"Salah satu tantangan terbesar pandemi Covid-19 adalah ketatnya persaingan mendapatkan vaksin Covid-19 yang sedang dikembangkan berbagai negara. Belum tentu vaksin tersebut bisa tersedia pada tahun 2021, jikapun tersedia belum tentu Indonesia bisa cepat mendapatkannya. Sambil menunggu vaksin Covid-19, Indonesia bisa bekerjasama dengan Kuba dalam pengadaan IFNrec sebagai salah satu back up menekan penyebaran Covid-19 dan berbagai penyakit lainnya," ujar Bamsoet saat bertemu Duta Besar Kuba untuk Indonesia, H.E. Mrs. Tania Velazquez Lopez, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (15/6/20).

Turut hadir Konjen RI di Houston yang juga Calon Duta Besar RI untuk Kuba merangkap Jamaika, Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, dan Haiti, Mrs. Nana Yuliana.

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, sejak tahun 2017 Indonesia dan Kuba sudah memiliki MoU kerjasama di sektor kesehatan dengan fokus kerjasama di lima bidang. Pertama, pengembangan kerjasama medis dan produksi obat-obatan, termasuk vaksin. Kedua, kesehatan dan gizi ibu dan anak. Ketiga, penyakit menular dan penyakit tidak menular, termasuk malaria, demam berdarah, kanker, dan diabetes. Keempat, penelitian dan pengembangan bersama di bidang kesehatan terkait termasuk laboratorium, penelitian biofarmasi, bioteknologi, dan nanoteknologi. Kelima, pengembangan sumber daya manusia dan alih pengetahuan termasuk manajemen pelayanan kesehatan, pembiayaan, dan kebijakan kesehatan.

"MoU tersebut tak boleh hanya berakhir di atas kertas saja. Melainkan harus diimplementasikan demi kebaikan kedua negara. Kemajuan sektor kesehatan di Kuba sangat luar biasa. Memiliki sistem universal health care yang menggratiskan penduduknya mengakses kesehatan, serta mengedepankan proses pencegahan penyakit ketimbang pengobatan, telah membuat rakyat Kuba tak terlalu menderita akibat pandemi Covid-19," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, salah satu keunggulan sistem universal health care yang dikembangkan Kuba yakni dengan merevolusi poliklinik menjadi berbasis komunitas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan, sejak 2002 sudah 241 poliklinik di Kuba mengalami revolusi.

"Tujuannya untuk menambah layanan yang sebelumnya hanya tersedia di rumah sakit. Sekarang, rata-rata poliklinik di Kuba menawarkan 22 layanan, termasuk rehabilitasi, sinar-X, ultrasonografi, optometri, endoskopi, trombolisis, layanan darurat, traumatologi, laboratorium klinis, keluarga berencana, kedokteran gigi darurat, perawatan ibu-anak, imunisasi, dan perawatan diabetes dan lansia," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI memandang perlunya Indonesia mencontoh langkah Kuba tersebut dengan merevitalisasi berbagai Puskesmas. Sehingga berbagai permasalahan kesehatan yang menyangkut hajat hidup rakyat, tak lagi menjadi kendala.

"Kuba mengembangkan diplomasi gaya baru untuk meningkatkan perannya dalam percaturan politik internasional. Bukan dengan kekuatan senjata ataupun komunitas ekonomi perdagangan, melainkan dengan diplomasi kesehatan. Mengirim berbagai dokter dan tenaga kesehatan ke berbagai penjuru dunia, Kuba telah menjadi negara yang keberadaannya patut diperhitungkan. Apalagi ditengah situasi pandemi Covid-19 yang sedang menyelimuti berbagai negara dunia, Kuba sudah mengirimkan 1.400 dokter ke sekitar 20 negara," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia berharap selain kerjasama di bidang kesehatan, kerjasama ekonomi juga penting untuk ditingkatkan. Sebagai sesama negara Gerakan Non Blok, Indonesia dan Kuba telah menjalin kerjasama yang baik sejak tahun 1960, sejak Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan Kuba dibawah kepemimpinan Presiden Fidel Castro.

"Nilai perdagangan Indonesia dan Kuba pada tahun 2019 sebesar USD 6,7 juta. Indonesia sangat kuat di produk kelapa sawit dan turunannya. Jika tak bisa menjual ke Uni Eropa, kita bisa jual ke Kuba dan negara-negara Amerika Latin lainnya," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet : Majunya UMKM dan Koperasi Tumpuan Ekonomi Pancasila

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) akan berkerjasama meluncurkan buku sekaligus seminar 'Ekonomi Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi' karya Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Managemen IPB Prof. Dr. Didin S Damanhuri bersama Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Prof. Erani Yustika. Acara yang akan dilakukan secara virtual pada 27 Juni 2020 tersebut diharapkan dapat menjadi amplifier untuk semakin menggaungkan Ekonomi Pancasila, ditengah gempuran kapitalisme dan liberalisme yang melanda dunia.

"Pasal 33 UUD NRI 1945 sudah sangat jelas mengatur sistem ekonomi Indonesia yang mengedepankan gotong royong, bukan mengedepankan persaingan memupuk kekayaan untuk pribadi dan golongan. Sebagaimana dipondasikan Bung Hatta dan para founding father lainnya, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, dan diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional," ujar Bamsoet saat mengadakan pertemuan virtual dengan jajaran rektorat IPB, dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (15/6/20).

Turut serta secara virtual Rektor IPB Prof. Arif Satria, Wakil Rektor IPB Prof. Erika Laconi, Dekan FEM IPB Prof. Nunung Nuryartono, Guru Besar FEM IPB Prof. Dr. Didin S Damanhuri, Guru Besar FEB Univ. Brawijaya Prof. Erani Yustika, Ketua Panitia Seminar Ir. Prima Gandh M.Si, dan Direktur IPB Press Ir. Erick Wahyudyono.

Mantan Ketua DPR RI ini menambahkan, oleh para ekonom nasionalis, termasuk Prof. Didin S Damanhuri dan Prof. Erani Yustika, konsep perekonomian tersebut dijabarkan dalam sebuah bingkai yang bernama Ekonomi Pancasila. Secara terori, konsep Ekonomi Pancasila sudah sangat sempurna dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun secara prakteknya hingga kini, Ekonomi Pancasila masih menghadapi banyak tantangan dan pergulatan.

"Melalui buah pemikiran Prof. Didin S Damanhuri dan Prof. Erani Yustika dalam buku Ekonomi Pancasila, kita bisa mencari jalan keluar terhadap berbagai permasalahan globalisasi dan derasnya badai kapitalisme dan liberalisme yang menyerang Indonesia. Sangat penting bagi para mahasiswa dan pemangku kebijakan pemerintahan di bidang ekonomi, maupun anak bangsa yang bercita-cita menjadi pemimpinan nasional, untuk membaca dan mendalami buku tersebut," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, salah satu tumpuan Ekonomi Pancasila yakni dengan majunya UMKM dan koperasi. Hal itu jugalah yang mendasari pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak di awal pemerintahannya pada 2014 telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memajukan UMKM dan koperasi.

"Memang masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, namun setidaknya kita sudah mengarah pada track yang benar. Di saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah juga sigap mengeluarkan berbagai stimulus guna membantu UMKM dan koperasi. Baik dari segi perpajakan, maupun restrukturisasi kredit yang sudah menembus Rp 337 triliun per Mei 2020," pungkas Bamsoet. (*)

Ketua MPR RI : Diperlukan Penambahan Rumah Sakit Khusus Covid-19

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan masih diperlukan perhatian serius dalam penanganan kasus Covid-19. Terlebih, berdasarkan update data beberapa hari terakhir, penambahan jumlah kasus positif harian secara nasional telah mencatatkan jumlah yang cukup tinggi, hingga di atas 1.000 kasus per hari.

"Salah satu upaya yang sangat krusial dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah ketersediaan sarana dan prasarana medis. Khususnya, ketersediaan rumah sakit khusus Covid-19. Saat ini daya tampung rumah sakit yang ada belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah pasien yang membutuhkan," ujar Bamsoet saat bertemu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung, Jumat (12/6/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, penambahan rumah sakit khusus diperlukan guna mempercepat penanganan Covid-19. Rumah sakit khusus ini terpisah dari rumah sakit yang melayani pasien umum, dengan berbagai alasan dan pertimbangan. 

"Ada beberapa alasan mengapa diperlukan penambahan rumah sakit khusus knockdowns (darurat) berdaya tampung luas agar dapat menampung, tidak saja pasien yang dapat menginap. Tapi dokter dan petugas medis juga bisa tinggal selama masa inkubasi di rumah sakit khusus knockdown atau darurat tersebut yang terpisah dari rumah sakit umum. Pertama¸ untuk mengurangi potensi penyebaran Covid-19. Jangan sampai rumah sakit justru menjadi jenis klaster baru penyebaran Covid-19, karena pasien penderita non Covid-19 terpapar Covid-19 ketika berobat di rumah sakit umum yang juga melayani pasien penderita Covid-19," kata Bamsoet.

Alasan kedua, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, rumah sakit khusus akan mempunyai protap dan SOP penanganan pasien yang seragam. Sehingga, memudahkan petugas medis dalam penanganan pasien dan layanan medis lebih cepat dilaksanakan. Ketiga, pemisahan rumah sakit khusus knockdown yang terpisah dari rumah sakit umum akan membantu kondisi psikologis masyarakat pasien non Covid-19 yang ingin berobat. 

"Disadari atau tidak, saat ini banyak pasien non Covid-19, semisal penderita diabetes, jantung dan penyakit berat lainnya, yang merasa was-was ketika berobat ke rumah sakit karena kondisi kesehatan yang rentan terpapar Covid-19," urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini optimis Pemprov Jawa Barat akan mampu menyediakan lahan untuk rumah sakit khusus Covid-19. Apalagi, Pemprov Jawa Barat sudah membuktikan mempunyai komitmen yang kuat untuk mengatasi pandemi Covid-19 secara serius, dan didukung dengan potensi sumber daya yang memadai.

"Tugas kami adalah mendorong agar pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB dan Kementerian PUPR bisa membangun rumah-rumah sakit darurat knockdown khusus penanganan covid-19 yang bisa berpindah-pindah ke wilayah-wilayah zona merah di setiap provinsi, kabupaten dan kota di lahan yang sudah disiapan pemerintah daerah. Kesigapan Pemprov Jabar dalam menangani pandemi Covid-19 sudah sangat baik. Pemprov Jabar mampu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan mempunyai komitmen yang kuat untuk mencegah penularan/transmisi Covid-19, antara lain melalui pelaksanaan rapid test secara masif. Akan sangat baik lagi apabila Pemprov Jabar memiliki rumah sakit khusus Covid-19 yang terpisah dari rumah sakit biasa dan memprioritaskan penggunaan rapid test kit produksi dalam negeri,” pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet Berikan Bantuan Ribuan Alat Rapid Test ke Pemprov Jawa Barat

Sigapnews.com, Bandung (Jabar) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberikan bantuan 5.000 pack rapid test kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bamsoet juga mengapresiasi kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus melakukan gebrakan guna menekan penyebaran Covid-19. Terbukti dengan rendahnya indeks reproduksi Covid-19 per tanggal 7 Juni 2020 berada di angka 0,72. Walaupun masih fluktuatif, namun dari 1 - 7 Juni 2020, nilainya selalu konsisten dibawah 1.

"Indeks reproduksi Covid-19 di atas 1 menandakan penyebaran Covid-19 meningkat tajam tak ubahnya seperti bola salju yang bergulir. Namun jika angkanya rendah seperti di Jawa Barat, menandakan penyebarannya sudah mulai berkurang signifikan. Mudah-mudahan jika konsisten selalu dibawah 1, Covid-19 akan segera hilang dari Jawa Barat. Tak lain berkat kerja keras Gubernur Ridwan Kamil dibantu gotong royong jajaran dibawahnya," ujar Bamsoet usai menyerahkan bantuan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Bandung, Jumat (12/6/20).

Mantan Ketua DPR RI ini mendorong berbagai provinsi bisa segera menyusul Jawa Barat. Terutama Jawa Timur dan DKI Jakarta yang masih tinggi penyebaran Covid-19. Per 11 Juni kemarin, DKI Jakarta memiliki 8.650 kasus positif, sedangkan Jawa Timur 7.103 kasus positif, sementara Jawa Barat 2.551 kasus positif.

"Salah satu kunci kesuksesan Jawa Barat yakni dengan memasifkan rapid test dan PCR. Memiliki 627 mobil test yang selalu bergerak ke berbagai penjuru kabupaten/kota, Pemprov Jawa Barat sudah melakukan rapid test terhadap 137.575 warga dan PCR terhadap 57.957 warga. Kunci lainnya pada tindakan cepat yang diambil tanpa menunda waktu. Contohnya, karena beberapa hari terakhir ini pasar menjadi salah satu epicentrum penyebaran Covid-19, Gubernur Ridwan Kamil langsung bergerak cepat melakukan test di 700 pasar," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menekankan, semakin cepat daerah berhasil menekan penyebaran Covid-19, semakin cepat pula perekonomian nasional kembali pulih. Saat ini, kondisi keuangan Indonesia dan juga banyak negara dunia lainnya sedang mengalami hantaman keras. Bisa dilihat dari penerimaan pajak yang terpukul, per April 2020 turun 3,1 persen menjadi Rp 376,3 triliun dengan defisit APBN mencapai Rp 74,5 triliun.

"Total hutang kita juga tak sedikit. Per April 2020, tercatat mencapai Rp 5.172,48 triliun yang terdiri dari Rp 4.338,44 triliun atau 83,9 persen dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 834,04 triliun atau 16,1 persen berasal dari pinjaman luar dan negeri. Dimana Rp 9,92 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri dan Rp 824,12 triliun dari pinjaman luar negeri," tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, seperti perjalanan dinas, rapat kerja di luar kantor, hingga mengusahakan penundaan pembayaran hutang negara beserta bunganya. Efisiensi juga perlu dilakukan di di berbagai BUMN yang notabene sebelum pandemi Covid-19 kondisi keuangannya sudah banyak yang tak sehat.

"Salah satu faktor penggerak perekonomian nasional adalah dengan menggerakan konsumsi rumah tangga. Agar konsumsi rumah tangga meningkat, tentu jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja maupun kejadian yang membuat psikologis rumah tangga menahan konsumsi. Karena itulah pentingnya stimulus terhadap berbagai dunia usaha hingga bantuan sosial langsung tunai kepada masyarakat bawah, yang cakupan penerimanya harus semakin diperluas," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, pemerintah sudah beberapa kali melakukan perubahan kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Awalnya hanya sebesar Rp 150 triliun, lalu naik menjadi Rp 318,09 triliun, dan terakhir menjadi Rp 669,7 triliun. Tak menutup kemungkinan akan naik kembali seiring berjalannya waktu.

"Jika perlu, pemerintah juga bisa mengumpulkan para konglomerat Indonesia yang total kekayaannya jika ditaksir secara keseluruhan mencapai Rp 1.884,4 triliun per Desember 2019. Dorong mereka agar memborong surat hutang negara. Jadi kita tak perlu menarik hutang lebih banyak dari pinjaman luar negeri dengan bunga yang mencekik," pungkas Bamsoet. (*)

Lima Arahan Presiden Terkait Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru

Sigapnews.com, Jakarta -Pembukaan kembali sejumlah sektor menuju fase masyarakat yang produktif dan aman dari Covid-19 harus melalui tahapan-tahapan yang ketat dan hati-hati. Saat meninjau kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, pada Rabu, 10 Juni 2020, Presiden Jokowi menyampaikan lima arahan terkait adaptasi kebiasaan baru agar masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan Covid-19.

Pertama, Presiden mengingatkan pentingnya prakondisi yang ketat. Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif terutama mengenai sejumlah protokol kesehatan yang harus diikuti seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau keramaian, hingga menjaga imunitas tubuh.

"Saya kira ini terus disampaikan kepada masyarakat, diikuti dengan simulasi-simulasi yang baik, sehingga saat kita masuk ke dalam tatanan normal baru, kedisiplinan warga itu sudah betul-betul siap dan ada. Inilah prakondisi yang kita siapkan sehingga disiplin memakai masker, jaga jarak aman, sering cuci tangan, hindari kerumunan, tingkatkan imunitas saya kira perlu terus disampaikan kepada masyarakat," paparnya.

"Saya juga sudah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menghadirkan aparat di titik-titik keramaian di daerah untuk mengingatkan warga agar disiplin dan mematuhi protokol kesehatan," imbuhnya.

Kedua, Presiden mengingatkan pentingnya perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan yang harus didasarkan data dan fakta di lapangan. Terkait hal ini, Presiden meminta tiap kepala daerah yang ingin memutuskan daerahnya masuk ke fase adaptasi kebiasaan baru agar berkoordinasi dengan Gugus Tugas.

"Datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, faktanya seperti apa, karena saya lihat di sini datanya ada semua. Jadi lihat perkembangan data epidemiologi terutama angka Ro dan Rt. Perhatikan juga tingkat kepatuhan dan masyarakat. Pastikan manajemen di daerah siap atau tidak melaksanakan," jelasnya.

"Kemudian hitung kesiapan setiap daerah untuk pengujian yang masif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas kesehatan yang ada. Ini benar-benar semuanya harus kita hitung dan pastikan," tambahnya.

Ketiga, Presiden juga mengingatkan soal penentuan prioritas yang harus disiapkan secara matang mengenai sektor dan aktivitas mana saja yang bisa dimulai dan dibuka secara bertahap. Sebagai contoh, pembukaan tempat ibadah secara bertahap dengan terlebih dahulu menyiapkan dan menerapkan protokol kesehatan di tempat ibadah dinilai Presiden sudah sangat baik.

"Sektor ekonomi, sektor dengan penularan Covid yang rendah tapi memiliki dampak ekonomi yang tinggi itu didahulukan dan terutama ini sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, sektor konstruksi, logistik, transportasi barang, sektor pertambangan, perminyakan, saya kira ini sudah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas agar hal ini menjadi catatan kita semua," ujarnya.

Keempat, Kepala Negara ingin agar konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, mulai dari provinsi hingga tingkat RT, terus diperkuat. Ia juga meminta agar koordinasi di internal Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) diperkuat.

"Lebih penting lagi libatkan semua elemen masyarakat sehingga kita semuanya bergotong royong, bersinergi, bekerja menyelesaikan persoalan besar ini," imbuhnya.

Kelima, Presiden meminta agar dilakukan evaluasi secara rutin. Meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun, Presiden mengingatkan agar jajarannya tidak lengah terutama karena kondisi di lapangan masih sangat dinamis. Menurutnya, keberhasilan pengendalian Covid ini sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan protokol kesehatan.

"Perlu saya ingatkan jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, maka langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali," tegasnya.

"Saya kira kita harus optimistis bahwa tantangan yang kita hadapi ini bisa kita kendalikan dengan baik, dengan harapan kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga kita bisa beraktivitas kembali," tandasnya

Bamsoet : Untuk Pertama Kalinya MPR RI Bersama PMII Gelar Sosialisasi Empat Pilar Secara Virtual

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengukir sejarah dengan menerapkan Gaya Hidup Baru dalam pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Jika di masa sebelum pandemi Covid-19 sosialisasi dilakukan di ruangan luas dengan menghadirkan ratusan peserta secara langsung, kini sosialisasi dilakukan secara virtual menggunakan berbagai sarana teknologi informasi. Pandemi Covid-19 tak menjadi halangan bagi MPR RI melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Rumah Kebangsaan menjaga solidaritas bangsa. Khususnya, dalam menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Empat Pilar MPR RI.

"Justru dengan virtual, cakupan peserta sosialisasi bisa lebih banyak lagi. Siapapun dari manapun bisa mengakses pelaksanaan sosialisasi. Tatap muka secara virtual tak mengurangi nilai kehangatan yang dirasakan dari berjumpa secara fisik. Terpenting pesan dari muatan materinya tersampaikan," ujar Bamsoet saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/20).

Ketua Umum PB PMII Agus Mulyono Herlambang turut hadir mendampingi sosialisasi. Sedangkan ratusan kader PMII diberbagai daerah mengikuti sosialisasi secara virtual dari tempatnya masing-masing.

Mantan Ketua DPR RI ini menegaskan, generasi muda, termasuk kader PMII, harus bangkit terlebih dahulu dan berdiri di garda terdepan dalam menyuarakan perlindungan bagi seluruh masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Generasi muda bangsa harus peka dan peduli terhadap beragam problematika di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara.

"Saat ini yang perlu kita lakukan adalah pertama, mengimplementasikan semangat optimisme bersama dalam menghadapi pandemi ini. Kedua, menggerakkan solidaritas dan kegotongroyongan bersama untuk saling membantu elemen bangsa lainnya. Dan ketiga, membangun kerangka berfikir dan bertindak bersama untuk mempersiapkan diri memasuki gaya hidup baru atau new normal," urai Bamsoet.

Tak hanya itu, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga meminta para generasi muda bangsa bisa mengambil peran sebagai agen yang memberikan edukasi mencerahkan bagi masyarakat. Mengingat masih banyak ditemui kalangan masyarakat termakan informasi hoax bahkan menyesatkan seputar Covid-19. Dari mulai mempercayai teori konspirasi bahwa Covid-19 adalah buatan elite globalis sehingga cenderung mengabaikan protokol kesehatan, sampai tak mempercayai rapid test dan hasil PCR.

"Senin (8/6/20) kemarin, 300 warga di Kabupaten Kediri berunjukrasa menolak pemeriksaan masal rapid test dengan cara menutup portal akses masuk tenaga Gugus Tugas Penangan Covid-19. Kejadian yang tak jauh berbeda juga terjadi di Makasar dan Ambon. Penolakan dilakukan lantaran masyarakat memercayai informasi di media sosial bahwa pelaksanaan rapid test dalam prosesnya malah bisa membuat orang terinfeksi Covid-19. Padahal informasi tersebut sangat menyesatkan. Karena itu generasi muda harus membanjiri sosial media dengan informasi yang edukatif," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPII ini menambahkan, selain informasi hoax dan menyesatkan tentang Covid-19, di situasi pandemi ini juga diwarnai berbagai krisis multidimensi, antara lain krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial, dan bahkan krisis politik. Untuk krisis kesehatan dan krisis ekonomi sudah terjadi di berbagai negara dunia. Per 9 Juni 2020, penyebaran Covid-19 sudah terjadi di 215 negara dengan menginfeksi 7.131.261 warga dunia dan menyebabkan 413.731 warga dunia meninggal dunia.

"Krisis sosial juga mulai terlihat seperti terjadi di beberapa negara, antara lain Brazil, India, dan Amerika Serikat yang warganya menggelar demonstrasi menolak kebijakan lockdown. Sehingga situasi masyarakat terbelah antara yang mendukung dengan yang menolak. Di Amerika Serikat, misalnya, aksi protes warga menolak kebijakan lockdown dilakukan di berbagai negara bagian seperti Michigan, Colorado, Texas, hingga Ohio. Krisis sosial di Amerika semakin keruh akibat adanya demonstrasi isu rasial akibat kematian George Floyd, warga kulit hitam di kaki polisi kulit putih," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, di Amerika Serikat bahkan sudah terjadi krisis politik akibat tidak berjalannya koordinasi antara presiden dengan para gubernur di negara bagian yang menyebabkan adanya isu impeachment terhadap Presiden Donald Trump. Kejadian yang tak jauh berbeda terjadi di Brazil, Presiden Jair Bolsonaro bergabung bersama warga yang berdemonstrasi memprotes kebijakan berdiam diri di rumah yang diterapkan para gubernur.

"Alhamdulilah berbagai kejadian tersebut tak terjadi di Indonesia. Kita punya Pancasila dengan semangat Gotong Royong. Sehingga dalam menghadapi musibah, semua elemen bangsa bergotongroyong saling menguatkan. Pemerintah pusat dan daerah di dukung masyarakat berada dalam satu barisan. Memang dalam prakteknya masih ada satu-dua hal teknis yang perlu diselaraskan, namun itu tak sampai mengganggu kehidupan kebangsaan kita," ujar Bamsoet. 

Eksistensi bangsa, tambah Bansoet sangat bergantung dengan kualitas sumber daya manusianya, oleh karena itu, MPR konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa (nation character building) melalui pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI yang pada hakikatnya adalah pembangunan karakter dan jati diri bangsa Indonesia.

Empat Pilar MPR itu adalah Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam untaian kemajemukan bangsa. 

Patut menjadi bahan renungan untuk kita semua, bahwa bangsa Indonesia hingga saat ini masih tegak berdiri adalah karena adanya ikatan persatuan dan kesatuan rasa dari seluruh elemen bangsa, yang terus terjalin antar generasi. Karenanya, peran generasi milenial, generasi penerus bangsa Indonesia tidak boleh berhenti sampai di sini saja, tetapi harus terus eksis dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia. 

Dalam konteks kekinian, di masa pandemi Covid-19, peran dan eksistensi generasi muda sangat krusial, karena beberapa alasan. Pertama, dengan segala potensi sebagai sosok yang penuh energi, dinamis, dan optimis, diharapkan pemuda dapat memainkan peran nya sebagai agen perubahan yang mendorong terjadinya transformasi gaya hidup dan perilaku ke arah perbaikan, misalnya dengan berperan aktif dalam mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat serta memberi keteladanan dalam mematuhi protokol kesehatan.

Kedua, di tengah lompatan perkembangan ilmu pengetahuan dan laju modernisasi, pemanfaatan teknologi menjadi keniscayaan, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19. Generasi muda adalah kelompok masyarakat yang paling mampu beradaptasi dan responsif dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi. Ke depan, cara kita menghadapi pandemi akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita memanfaatkan perkembangan teknologi.

Ketiga, bila kita merujuk pada data kependudukan, jumlah pemuda Indoensia diperkirakan mencapai lebih dari 64 juta jiwa. Dengan jumlah yang cukup signifikan tersebut, dimaknai bahwa peran dan kiprah generasi muda sangat menentukan kesuksesan dalam perjuangan melewati pandemi. Kiprah ini dapat diwujudkan baik secara individu, kelompok, organisasi, maupun kolektif, melalui berbagai metode untuk menginspirasi dan bergotong royong membantu masyarakat terdampak Covid-19, misalnya melalui influencing di media sosial, atau secara langsung terjun di tengah-tengah masyarakat.(*)

Ketua MPR RI : Danau Toba Harus Menjadi Destinasi Wisata Kelas Dunia di Era Gaya Hidup Baru

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo optimis pariwasata menjadi salah satu sektor yang akan segera bangkit di era gaya hidup baru. Pemerintah diharapkan bisa memberikan insentif khusus untuk merangsang para wisatawan kembali membanjiri obyek wisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Semisal, pemerintah bisa bekerjasama dengan maskapai penerbangan memberikan diskon tiket pesawat. Khususnya, untuk penerbangan ke 10 kawasan wisata prioritas yang dikenal dengan 10 Bali Baru, dimana kawasan Danau Toba masuk di dalamnya. Tentunya, dengan catatan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 tetap dipertahankan," ujar Bamsoet saat mengisi Webinar 'Strategi Pengembangan Pariwisata di Kawasan Danau Toba di Era Gaya Hidup Baru', yang diselenggarakan oleh Komite Masyarakat Danau Toba, dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (9/6/20).

Turut serta secara virtual antara lain Ketua Umum Komite Masyarakat Danau Toba Edison Manurung, Kapolda Sumatera Utara Irjen pol Martuani Sormin, Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, Dirut Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Arie Prasetyo, dan Anggota DPR RI periode 2014-2019 Dapil Sumatera Utara II Sahat Silaban.

Mantan Ketua DPR RI ini meyakini karakteristik pariwisata di kawasan Danau Toba yang menawarkan keindahan alam sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ingin melepas penat usai pandemi Covid-19. Tinggal bagaimana masyarakat dan pemerintah setempat bisa menjamin di sekitar kawasan pariwisata tidak terjadi kerumunan. Serta managemen hotel memberikan jaminan kebersihan seluruh sarana dan prasarananya.

"Keindahan alam Danau Toba dengan dukungan kebudayaan Batak merupakan perpaduan yang sempurna menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia. Peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan. Terlebih masyarakat Batak memiliki sistem kekerabatan marga yang kuat, yang bisa menjadi spirit membangun kawasan Danau Toba," kata Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, dalam masyarakat Batak ada nilai-nilai semangat kebersamaan yang harus senantiasa dijaga dengan baik, yaitu semboyan 'Marsipature Hutanabe' atau 'Saling Membangun Kampung Halaman'. Semboyan ini memiliki makna yang sangat dalam, utamanya bagi para perantau untuk membangun kampung halamannya sebagai perwujudan semangat gotong royong yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

"Jika setiap kelompok masyarakat Batak memiliki semangat yang sama untuk membangun daerah asal, maka kawasan Danau Toba akan maju dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dengan banyaknya tokoh, baik pejabat, pengusaha, seniman dan budayawan, maupun tokoh lainnya yang lahir dari daerah ini, seharusnya bisa menjadi sumberdaya potensial untuk menggerakkan kemajuan perekonomian Danau Toba, terutama di saat terjadinya pandemi seperti sekarang ini," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, pada dasarnya kebutuhan masyarakat terhadap wisata sangat tinggi. Jika dahulu pariwisata hanya masuk kategori kebutuhan tersier, kini sudah menjadi kebutuhan primer. Bahkan masyarakat rela menabung untuk mempersiapkan wisata ke berbagai tempat. Tak jarang dalam setahun, setiap orang bisa dua sampai tiga kali berwisata.

"Salah satu paradigma baru pariwisata di era gaya hidup baru tak hanya sekadar pada padatnya kerumunan turis. Tetapi pada kualitas, kesan, dan pengalaman yang diberikan tempat wisata kepada para turis. Kawasan Danau Toba jika dikelola secara serius dan berkelanjutan, punya potensi besar untuk segera bangkit dari pandemi," pungkas Bamsoet. (*)