Ormas SMP Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Bisa Majukan Ekonomi dengan Regulasi Efektif

Jakarta, Sigapnews.com, - Anshar Ilo Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Merah Putih (DPP SMP) yakin visi Indonesia Maju dari Presiden Jokowi akan bisa terealisasi dengan baik dengan disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dimana UU ini bisa memajukan perekonomian negara dengan regulasi aturan yang efektif dan progresif.

“Omnibus law RUU Cipta Kerja sudah resmi disahkan menjadi UU melalui rapat paripurna DPR RI, Senin (05/10/2020) kemarin. UU Cipta Kerja ini terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Yang mana didalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup,” kata Ilo sapaan akrabnya, saat dihubungi, Selasa (06/10/2020).

Ia mengatakan, Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah di balik pembentukan Omnibus Law. Menurut orang kepercayaan Presiden Jokowi ini, UU Omnibus Law untuk memangkas dan menyederhanakan berbagai regulasi yang tumpang tindih.

“Pemerintah merasa terkekang, sehingga ruang geraknya terbatas dalam pengambilan keputusan, yang akhirnya menjadi lambat dan kurang tepat. Omnibus Law kata Airlangga Hartarto Menko Bidang Perekonomian merupakan sebuah Undang-Undang (UU) untuk menyelesaikan isu besar dengan mencabut atau mengganti beberapa UU sekaligus, sehingga regulasi menjadi lebih sederhana,” kata Ilo.

Ketua Umum Relawan Jokowi ini, memberikan apresiasi atas sikap pemerintah yang diwakili Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR RI.

Lanjut Ilo, penerapan UU Omnibus Law  Cipta Kerja ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi ditengah Covid-19 ada kemerosotan ekonomi yang lagi melanda masyarakat.

“Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto sudah menyatakan, salah satu alasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) juga untuk memprioritaskan program penanganan pandemi Covid-19. Dikatakan Ketua Umum Partai Golkar ini bahwa, penting bahwa UU ini menjadi catatan, untuk memprioritaskan, program penanganan Covid,-19” kata Ilo menegaskan apa yang disampaikan Airlangga Hartarto.

Kata Ilo juga, Indonesia saat ini terjebak pada over-regulasi. Dimana pada masa pemerintahan Jokowi di tahun 2019 lalu, sudah terbit 10.180 regulasi. Terlihat dan tercatat ada 8.584 Peraturan Menteri, 839 Peraturan Presiden, 526 Peraturan Pemerintah, dan 131 UU.

“Karena itu sesuai instruksi Presiden Jokowi kepada Menteri Kordinator Bidang Perekonomian bahwa, salah satu acuan pertimbangan perwujudan Omnibus Law, adalah memangkas dan menyederhanakan regulasi. Perekonomian nasional dikuatkan dengan Omnibus Law melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberian fasilitas perpajakan,” terang Ilo.

Katanya, ada sisi positif dari Omnibus Law, yakni untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran. Dimana fokus Omnibus Law adalah untuk menciptakan pekerjaan bagi 7 juta pengangguran yang ada. Bahkan, Omnibus Law diyakini akan berdampak positif terhadap pengembangan pembangunan properti.

“Ada tiga hal yang menjadi tujuan dalam pembuatan Omnibus Law ini, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM. Ini akan menjadi solusi terbaik penyerapan tenaga kerja dan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Ilo pria asal Sulawesi Selatan ini. 

Terkahir kata Ilo, UU Cipta Kerja juga  melindungi Hak-hak Ulayat dan Masyarakat Adat di pelosok-pelosok Indonesia. "Harapan UU Cipta Kerja ini juga untuk melindungi hak ulayat dan masyarakat adat untuk diperhatikan dan dijaga," pungkas Ilo. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Foto: Istimewa

Team pemburu preman polres jakbar amankan Pejudi Togel di Terminal Bus Kalideres

Jakarta, Sigapnews.com, -Tim Pemburu Preman (TPP) Polres Metro Jakarta Barat dibawah pimpinan kateam 3 tpp Aiptu Suyanto berhasil menangkap pelaku judi togel di sekitaran Terminal Kalideres Jakarta Barat, Senin (05/10/2020).

"Bersama pelaku, ditemukan beberapa barang bukti antaranya sejumlah uang, kertas rekapan judi togel dan bukti isi chat di Whatsapp," kata Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat AKBP Agus Rizal

Agus menjelaskan, penangkapan ini saat Tim 3 TPP Polres Metro Jakarta Barat pimpinan Aiptu Suyanto bersama tim patroli pimpinan Ipda Sutono bersama-sama melaksanakan Patroli sekitaran Terminal Bus Kalideres, kemudian mengamankan pelaku judi togel bersama barang bukti. 

"Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," tambah Agus, Selasa, 6/10/2020 

Sementara, Kapolsek Kalideres Kompol Slamet membenarkan penangkapan tersangka kasus judi togel ini.

"Disampaikan bahwa tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polsek Kalideres untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,"

Di kesempatan yang sama kanit Reskrim Polsek Kalideres Iptu Anggoro menambahkan dari hasil penyidikan anggota kami bahwa yang berhasil diamankan tersebut merupakan buruh harian lepas berinisial ED ( 38 ) yang merupakan warga asal kp pucung cihampelas bandung

Dari hasil penangkapan tersebut pihaknya menerima penyerahan dari team pemburu preman polres metro jakarta barat berupa 1 buah Hp Samsung galaxi j3, 1 buah tas berisi kupon dan buku rekapan togel 

Guna mempertanggung jawabkan atas perbuatan nya pelaku dikenakan pasal 303 KUHPidana tutupnya 

(Humas Polres Metro Jakarta Barat)

Hut TNI Ke 75, Polsek Kebon Jeruk Berikan Surprise Koramil 05

Jakarta, Sigapnews.com, -Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI yang ke 75, Kapolsek Kebon Jeruk Kompol R Sigit Kumono didampingi Camat Kebon Jeruk Saumun bersama jajarannya mengunjungi sekaligus memberikan kejutan  kepada Koramil Kebon Jeruk.

Dalam kunjungan kali ini, jajaran Polsek Kebon Jeruk bersama Camat membawakan tumpeng ulang tahun dan juga memberikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun TNI ke 75 kepada Danramil Kapten CPL.R. Edy Moerdoko

 “Semoga dengan bertambahnya usia Tentara Nasional Indonesia ( TNI ), maka akan semakin Profesional, Modern, Kuat,  dan dicintai rakyat,” ucap Kapolsek Kebon Jeruk Kompol Sigit Kumono, Senin (05/10/2020).

Sementara itu, Danramil Kebon Jeruk Kapten CPL.R. Edy Moerdoko mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan Kapolsek dan Camat Kebon Jeruk  beserta anggotanya ke Koramil  dalam rangka memberikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun TNI yang ke 75. 

"Semoga HUT TNI kali ini dapat meningkatkan sinergitas antara TNI bersama tiga pilar dalam mengawal dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tandasnya.

(Humas Polres Metro Jakarta Barat)

Relawan Letho dan SMP Usulkan Ketua STIE AMKOP Bahtiar Maddatuang jadi Wakil Menteri Koperasi

Jakarta, Sigapnews.com, - Presiden Jokowi bakal mengangkat dua Wakil Menteri (Wamen) untuk dua kementerian. Satu di Kementerian Ketenagakerjaan dan satu lagi di Kementerian Koperasi dan UKM.

Pengangkatan kedua wakil menteri tersebut untuk membantu kinerja Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki di pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Mencermati hal tersebut, melalui rilisnya, Senin (05/10/2020) di Jakarta, Ketua Organisasi Solidaritas Merah Putih yang juga Ketua Loyalis Erik Thohir (Letho) Ansar Ilo berharap pengangkatan wakil menteri koperasi nantinya dari kalangan millenial dan berasal dari wilayah timur Indonesia. 

Ia berharap sosok Bahtiar Maddatuang merupakan sosok yang tepat mengisi jabatan tersebut, selain sosok millenial, Bahtiar Maddatuang (37) juga seorang akademisi yang saat ini memimpin periode ke 2 perguruan tinggi swasta STIE AMKOP Makassar (Kampus Yang dulunya bernama Akademi Manajemen Koperasi).

"Mudahan Wamen Kemenkop dari kalangan milineal yg mengerti tentang Koperasi dan UKM dan sosok yang tepat itu adalah Bahtiar Maddatuang," ujar Relawan Jokowi-Ma'ruf tersebut.

Dukungan lain juga berasal dari Penggiat koperasi dan UMKM  Muh. Saleh. Ia berpendapat bahwa geliat koperasi di Indonesia harus menyentuh kalangan millenial sebagai potensi besar sumber daya manusia Indonesia

"Koperasi Indonesia harus bisa menyentuh kalangan millenial, khususnya di Indonesia Timur," ujar Shaleh yang juga sebagai konsultan PLUT UMKM. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Artis dan Pekerja Hiburan/Pariwisata Demo Tolak PSBB, Minta DPRD Gunakan Hak Angket Kepada Gubernur DKI Jakarta

Jakarta - Sigapnews.com, -Srikandi Pekat IB melakukan demonstrasi ke gedung DPRD DKI Jakarta, untuk meminta anggota legislatif dan pimpinan menggunakan Hak Angket kepada Gubernur DKI Jakarta. Terkait Kebijakan PSBB ketat yang merugikan dunia pariwisata, hiburan dan seni.

Aksi yang dipimpin artis penyanyi Dewinta Bahar selaku Ketum Srikandi Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Srikandi Pekat IB), Senin siang (05/10/2020) diterima oleh pimpinan DPRD DKI Jakarta. Tampak Annisa Bahar kakak Dewinta Bahar, Lisman Hasibuan dan bersama lainnya total 10 orang melakukan dialog terkait tuntutan PSBB agar dibuka lebar.

“Kami Pekat IB, berjuang atas dasar kemanusiaan dan aspirasi yang kami terima. Baik dari kalangan Pekerja Seni, Hiburan malam dan Pekerja PKL / UMKM serta banyak rakyat Jakarta yang di rugikan akibat dampak dari PSBB Covid 19. Kami menolak PSBB di perpanjang karena membuat rakyat makin susah dan banyak menjadi pengangguran,” kata Dewinta Bahar kepada media.

Ia menegaskan, Srikandi Pekat IB meminta kepada Ketua/Pimpinan DPRD DKI Jakarta, agar bisa memanggil Bapak Gubernur DKI Jakarta dan mempertanyakan kebijakan salah arah tersebut. Dimana Pemerintah DKI Jakarta bisa mencabut PSBB dan mengembalikan Provinsi DKI Jakarta kembali hidup new normal.

“Saya dan teman-teman pekerja seni dan hiburan, meminta DPRD DKI Jakarta melakukan Hak Angket terhadap Gubernur DKI Jakarta. Akibat dampak PSBB diperpanjang ini, menyebabkan kebijakan yang merugikan rakyat dan tidak sesuai dengan UUD 1945,” terangnya.

Dewinta berharap, Gubernur DKI Jakarta bisa membuka kembali aktivitas usaha Hiburan Malam/Sektor Parawisata DKI Jakarta, dengan mematuhi Protokol Kesehatan Covid 19.

“Ini adalah aspirasi murni kami kepada Pimpinan DPRD DKI Jakarta, agar dapat menerima aspirasi ini. Tentu ini juga untuk membentuk rasa kemanusiaan terhadap Rakyat Jakarta yang terkena dampak PSBB,” pungkas Dewinta Bahar dalam orasinya.

Aksi ini berjalan tertib dan bubar setelah Dewinta Bahar, Annisa Bahar, Lisman Hasibuan beserta 7 orang perwakilan lainnya, selesai diterima menyampaikan aspirasi bertemu pimpinan DPRD DKI Jakarta. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Foto/Video: RB. Syafrudin Budiman SIP

Puji Keberhasilan Olly Dondokambey Gubernur Sulawesi Utara, Benteng Jokowi Siap Dukung Dua Periode

Jakarta,Sigapnews.com, – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dinilai berhasil memajukan Propinsi Sulawesi Utara, sehingga menjadi tumbuh dan berkembang di banyak sektor-sektor ekonomi. Karena itu Benteng Jokowi (Bejo) menyatakan mendukung Olly Dondokambey dua periode.

“Dukungan ini kami sampaikan langsung secara organisasi Benteng Jokowi kepada Olly Dondokambey, saat bertemu beliau 8 Agustus 2020 lalu. 

"Saya bersama Sekjen Bejo Zaenal Azis dan beberapa pengurus melakukan silaturrahim dan pertemuan terbatas dengan beliau,” kata Jack TW. Tumewan, SE Ketua Umum Benteng Jokowi, Selasa (11/08/2020) di Jakarta.

Menurut  Pak Jack sapaan akrabnya, di tangan Olly Dondokambey, persoalan dan tantangan kemajuan dilakukan Gubernur Sulut ini. Dimana Olly sapaan akrabnya menjadikan Propinsi Sulut sebagai salah satu destinasi utama pariwisata di Indonesia.

“Selama memimpin Gubernur Olly memang banyak melakukan terobosan yang berdampak bagi Bumi Nyiur Melambai menuju perubahan yang lebih baik. Salah satu yang digenjot politisi senior PDIP ini adalah sektor pariwisata,” kata Ketua Organisasi Relawan Jokowi Amin pada Pilres 2019 lalu.

Menurut Pak Jack, sejak dilantik menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Februari 2016, Olly langsung bergerak cepat. Terutama di sektor pariwisata yang menjadi potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber ekonomi berkesinambungan.

“Selama ini Gubernur Olly melakukan upaya banyak hal untuk memajukan sektor pariwisata. Terbukti beliau membuka rute penerbangan internasional ke Bandara Sam Ratulangi, Manado. Pak Olly jago dalam  Lobi-lobi kepada pemerintah pusat, kementerian, maupun swasta agar ekonomi bergerak,” tandas Pak Jack.

Saat ini kata Pak Jack, Gubernur Sulut asal PDI Perjuangan ini memulai kemudahan perizinan, bebas visa, ketersediaan maskapai pesawat dan pembangunan kanwil bea cukai. Ini yang menjadi gebrakan Olly untuk menunjang pariwisata di Sulut.

Bahkan terbukti 4 tahun terakhir, Provinsi Sulawesi Utara telah mampu mendorong pertumbuhan kinerja di sektor pariwisatanya hingga 600 persen. Atas prestasi tersebut, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menganugerahi Sulut sebagai ‘The Rising Destination of The Year 2019’.

“Pariwisata Sulut khususnya Kota Manado memiliki pertumbuhan tertinggi, dalam empat tahun terakhir. Dimana pertumbuhannya mencapai sebesar 6 kali lipat atau 600 persen sehingga layak mendapat penghargaan sebagai ‘The Rising Star’. Bahkan kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) meningkat dari sekitar 2 juta naik ke 4 juta atau dua kali lipat, 200 persen, ketimbang daerah lainnya yang hanya 5 persen sampai 10 persen,” puji Pak Jack yang juga Sekjen Asosiasi Pengusaha Pariwisata Alam Indonesia (APPAI) ini.

Tambah Pak Jack, saat ini Sulut juga terus melakukan pembenahan, termasuk membangun infrastruktur jalan raya dan pelabuhan serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM). Beliau berusaha memecahkan masalah, agar bisa mendatangkan turis lebih banyak dan menyiapkan infrastruktur memadai, untuk menunjang sektor wisata.

“Kata Pak Olly, Sulut itu bukan hanya Pulau Bunaken. Masih banyak destinasi lainnya, seperti Pulau Lembeh, Likupang, dan lainnya. Beliau perlu kita dukung agar bisa terus melanjutkan dan mengembangkan Sulut lebih maju sesuai visi Presiden Jokowi, Menuju Indonesia Maju,” ungkap Ketua Umum Himpunan Pengusaha Penggerak Pariwisata Nusantara (Hippan) ini.

Sementara itu Zaenal Aziz, Sekjen Bejo juga mendukung langkah maju Olly Dondokambey Gubernur Sulut dalam upaya memulihkan ekonomi bangsa. Terutama di masa pendemi diperlukan dukungan kepada pemerintah dalam pemulihan ekonomi masyarakat Indonesia yang terdampak oleh pandemi covid-19, salah satu pemulihan tersebut di sektor wisata.

“Wabah pandemi ini mengahancurkan sistem perekonomian masyarakat setempat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa terdapat empat sektor  yang paling tertekan akibat wabah pandemi ini, hal ini meliputi rumah tangga. Dimana sektor rumah tangga juga terancam kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama dikeluarga miskin dan rentan disektor informal,” kata Zaenal yang juga Direktur Utama PT. Dinamika Utama Jaya ini.

Selanjutnya bidang UMKM, korporasi dan sektor keuangan. Oleh karena itu ia akan turut mengambil alih dalam upaya pemerintah memajukan perekonomian bangsa di tengah pandemi.

“Untuk ikut memajukan perekonomian bangsa tentunya dimulai dari memajukan perekonomian daerah mulai dari pertanian, perdagangan, energi dan teknologi karena kemakmuran masyarakat daerah sangat berdampak pada pendapatan dan kinerja bangsa Indonesia kedepan,” jelasnya.

Menurut Zaenal, langkah awal yang dilakukan organisasinya, adalah dengan melaksanakan kegiatan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dodokambey, S.E dan Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. Hal ini untuk bersinergi dengan daerah setempat untuk membagun investasi dan energi terbarukan yang dapat mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut.

“Zaman sekarang ini, bukan saatnya lagi berkompetensi, akan tetapi yang harus dilakukan adalah kolaborasi dan sinergitas untuk kebaikan bersama,” terangnya.

Zaenal juga mengatakan, hari ini dan kedepan pemerintah itu tidak lagi bercerita tentang berkompetisi tetapi kolaborasi. Namun banyak hal yang dapat dibentuk kerjasama antara kita dengan masyarakat setempat.

“Yang mana pada akhirnya, secara bersama-sama dapat saling bekerja dalam memulihkan pendapatan dan perekonomian di tengah pandemi covid 19. Sebab apa yang disinergikan bersama ini, dapat menghasilkan hasil yang optimal untuk kemajuan bersama,” pungkas Zaenal. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman, SIP

Mantan Presiden BEM UIN, Memandu Doa Corona di Depan Menteri

Jakarta, Sigapnews.com, - Merayakan Hari Ulang Tahun yang ke 3 Aspeksindo (Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia) Putra Soppeng asal Desa Enrekeng Kecamatan Ganra Misbah al-Mubarak, S.Hd, M.Ag memimpin Do'a didepan Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak  Edi  Prabowo bersama Deputi dan seluruh  Pemerintah Daerah se-Indonesia.

Ditengah tengah pembacaan  doa untuk  hari  Ulang  Tahun yang  Ke 3 Aspeksindo, Misbah juga membaca Do'a tolak Bala agar  dunia khususnya Indonesia bebas dari  Virus Corona,  dan  Indonesia bisa kembali  Normal menjalankan  aktivitas seperti biasanya.

Acara ini dilaksanakan  di  Gedung Minabahari  3 Kementerian Kelautan  dan Perikanan, Jakarta Pusat.  (10/08/2020)

Misbah, adalah Santri Alumni Pondok Pesantren Yayasan Perguruan  Islam Ganra, Soppeng Sulawesi Selatan,  Sekarang tengah melanjutkan pendidikan  Program  Doktor di Perguruan  Tinggi  Ilmu  al-Qur'an Jakarta Konsentrasi  Jurusan  Ilmu  al-Qur'an dan Tafsir.

Selama dijakarta, Misbah mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar terlibat sebagai Presidium diberbagai  Organisasi, yaitu sebagai  Bendum  di  Ikatan Da'i Muda Indonesia Jakarta,  Ketua Pendidikan Kader Muballigh KODI Jakarta, Ketua Umum  Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia Jakarta, Wabendum DPP KNPI, dan Ketua Dewan Pembinan Lingkar Santri  Cindekia.

Bamsoet: Marak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Jangan Paksakan Pola Hidup Baru

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan semua pemerintah daerah (Pemda) untuk semakin bijaksana dan lebih mengutamakan aspek kehati-hatian dalam melonggarkan ketentuan pembatasan sosial atau menerapkan pola hidup baru (new normal). Kalau masih ada kelompok-kelompok masyarakat menolak melaksanakan protokol kesehatan, penerapan kenormalan baru sebaiknya tidak dipaksakan.

 

‘’Kalau pelanggaran protokol kesehatan masih marak sebagaimana terlihat pada sejumlah kota di pulau Jawa, itu berarti pemerintah daerah masih gagal. Sehingga, sebagian masyarakatnya belum berkesadaran penuh akan pentingnya mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan,’’ tegas Bamsoet di Jakarta, Senin (27/7/21).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, maraknya pelanggaran protokol kesehatan masih terlihat di Jakarta dan sejumlah kota di Jawa Timur. Kecenderungan itu tercermin dari lonjakan kasus baru di Jakarta maupun Jawa Timur. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa penyebab lonjakan kasus Covid-19 di Jawa Timur adalah ketidakpatuhan sebagian masyarakat pada protokol kesehatan. Di Jakarta, aparatur Pemprov DKI sudah mencatat 27 ribu lebih kasus pelanggaran warga yang tidak menggunakan masker. 

‘’Ini menjadi penanda bahwa Jakarta, Jawa Timur dan beberapa kota lainnya memang belum siap menerapkan pola hidup baru. Karena itu jangan dipaksakan karena risikonya cukup besar,’’ tandas Bamsoet. 

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, jika ketidakpatuhan pada protokol kesehatan masih marak, lonjakan kasus baru Covid-19 seperti yang terjadi sekarang akan berkelanjutan. Kecenderungan seperti itu sudah  barang tentu akan membuat banyak orang takut dan ragu untuk mulai membiasakan pola hidup baru di ruang publik. 

"Lonjakan kasus baru yang berkelanjutan pun bisa berakibat fatal, seperti terjadi di Eropa, Amerika Serikat hingga Brasil. Sebagaimana dilaporkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Jumat (24/7) lalu, Eropa sedang mencatat peningkatan kasus Covid-19 dalam dua minggu terakhir. Dari sekitar 15 juta kasus Covid-19 di seluruh dunia, seperlimanya tercatat di Eropa dengan total kematian 207.118," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjabarkan, lonjakan kasus di benua Eropa terjadi akibat kelalaian warga Eropa melaksanakan protokol kesehatan selama fase pelonggaran. Sejak pekan lalu, Prancis, Jerman, Austria dan Inggris mulai memperketat lagi pelaksanaan protokol kesehatan. Utamanya penggunaan masker, serta menerapkan denda bagi siapa saja yang tidak mengenakan masker

"Dampak pandemi Covid-19 di Amerika Serikat dan Brasil bahkan lebih parah lagi. Pekan lalu, Amerika Serikat sudah mencatatkan 4 juta lebih kasus dengan total kematian 144.167. Sedangkan Brasil sudah mencatat kasus 2,2 juta dengan total kematian 82.771. Karenanya, saya meminta Pemda untuk mendorong semua elemen masyarakat di daerah agar patuh dan melaksanakan protokol kesehatan jika ingin menerapkan pola hidup baru,’’ pungkas Bamsoet.(*)

Bupati Boltim : Orang yang Ngomong Dinasti Itu Tidak Pernah Jadi Pemimpin

JAKARTA,Sigapnews.com, - Sebanyak 270 Kabupaten Kota bakal menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Banyak cerita menarik dari momen lima tahunan kali ini, bahkan majunya putra dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution pada Pilkada 2020 dihubungkan dengan dinasti politik.

Menanggapi hal itu, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar mengaku heran lantaran di era demokrasi saat ini, pemimpin atau kepala daerah dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk langsung.

Sehingga, jika masuknya sejumlah anak dan kolega kepala daerah sebagai kontestan di Pilkada dinilai hal yang wajar.

"Yang dikatakan dinasti itu adalah kepemimpinan yang diturunkan atas penunjukan, sekarang ini pada posisi demokrasi yang menentukan siapa? siapapun yang mau jadi pemimpin (kepala daerah) yang menentukan adalah rakyat. Jadi bukan dinasti namanya," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu 26 Juli.

"Kecuali ditunjuk langsung, misalnya Presiden menunjuk langsung anaknya jadi kepala daerah, inikan tidak," sambungnya.

Sehan Salim Landjar juga menuturkan bahwa jabatan kepala daerah seperti Bupati, Walikota, Gubernur hingga Presiden merupakan jabatan politis. Sehingga, jika ada anak kepala daerah atau Presiden yang juga terjun ke dunia politik merupakan hal yang wajar.

Jadi, katanya, kalau anak seorang politisi terjun ke dunia politik itu wajar, kecuali bukan politisi.  Sedangkan ASN itu bukan politisi jadi jangan masuk ke area ini. itu bukan cuman dinasti tetapi itu keliru.

"Nah kalau ada anak Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden mengikuti jejak langkah orang tuanya wajar dan tidak boleh disebut sebagai dinasti. Orang yang ngomong dinasti itu adalah orang yang tidak pernah jadi pemimpin. Coba kalau dia jadi pemimpin anaknya juga pasti dong," katanya lagi.

Bupati Boltim itu juga mencontohkan di era Presiden BJ Habibie, beberapa anak BJ Habibie disebut melakukan KKN karena menduduki sejumlah jabatan. Kemudian pada akhirnya anak BJ Habibie diambil oleh perusahaan asing karena kemampuan dan kecerdasannya.

"Indonesian memang begitu, dulu di masa Habibie anaknya disebut KKN akhirnya anaknya diambil oleh perusahaan asing yang tinggal cuman orang yang bobrok cara berpikirnya. Yang bisa disebut KKN itu kalau kita menempatkan saudara kita kolega kita yang tidak pantas, tapi kalau orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mampu bukan disebut KKN. Loh kita tempatkan orang yang wajar, yang mampu bukan KKN," pungkasnya.

Oleh karena itu, Bupati Boltim meminta isu politik dinasti tidak perlu dibahas lagi sepanjang pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokrasi. Sehingga majunya sejumlah anak kepala daerah sebagai kontestan Pilkada itu wajar karena darah dan denyut jantungnya adalah politik.

"Jadi jangan ngomong dinasti, dinasti itu kerajaan, turun temurun garis keturunan. Ada juga anak-anak kepala daerah anaknya tidak mau jadi politisi, karena memang karakternya bukan politisi," urainya.

Menurutnya, sebagian masyarakat di Indonesia ketika memasuki musim Pilkada berbagai macam isu menjadi trending. Seperti halnya musim layangan ketika lagu musim, semua orang beli layangan, saat musim batu cincin semua membeli batu cincin.

"Kecuali musim korban semua berlagak pilon (pura-pura tidak tahu/masa bodoh), Jadi kalau ada anak pejabat anaknya mencalonkan kepala daerah yah sah-sah saja, karena tidak ada jaminan anak kepala daerah yang mencalonkan dipastikan menang, bahkan incumbent (petahana) saja banyak yang kalah," tegasnya.

Selain itu, pada pilkada sebelumnya, beberapa daerah bahkan ada petahana atau incumbent kalah. Kemudian pada Pilkada selanjutnya dilanjutkan oleh anaknya dan menang, itulah demokrasi.

"Jadi siapapun calonnya baik itu anaknya pak Jokowi, Gubernur, Bupati semua tergantung rakyat. Sekali lagi yang ngomong ini orang-orang yang belum pernah memegang jabatan politis, bahkan saya pernah tawarkan istri saya maju tidak mau, anak pertama saya dia juga tidak mau, justru anak saya yang kedua tanpa saya tawarkan dia mau karena dia berkeinginan," pu

Curhat Pedagang Ketupat Sayur, Susah Mendapat Pekerjaan Sesuai Ilmu di Sekolah

Jakarta, Sigapnews.com, - Matahari belum lama memancarkan sinarnya. Sejumlah pedagang kaki lima sudah mulai menggelar dagangan guna menjemput rezeki di pagi hari. Mulai dari tukang ketupat sayur, bubur ayam, ketoprak, mie ayam hingga pedagang minuman berjejer di sepanjang Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Sabtu pagi (25/7/21), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyempatkan diri berolahraga di seputaran Menteng. Sembari beristirahat Bamsoet memilih memesan ketupat sayur untuk sarapan. "Sudah berapa lama berjualan ketupat sayur?," tanya Bamsoet kepada Eka, sang penjualan ketupat sayur.

Eka yang berusia 25 tahun asal Anyer, Banten ini mengaku sudah 13 tahun mengadu nasib di Ibukota. Ia biasa berjualan di kawasan Manggarai. "Saat itu Eka berdagang di Jalan Proklamasi menggantikan bapaknya yang sedang pulang kampung," kata Bamsoet seperti tayang dalam YouTube Bamsoet Channel.

Eka merupakan lulusan STM jurusan otomotif. Namun, kemampuan yang diperolehnya di bangku STM ternyata tidak cukup untuk bersaing memperoleh pekerjaan di jalur formal. Tadinya ia berharap bisa bekerja di bengkel otomotif usai lulus STM.

Memang, ia sempat bekerja beberapa waktu sebagai waiters pada sebuah tempat karaoke di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Gaji yang diperoleh sekitar Rp 2,7 juta. Hanya sayang kontraknya tidak diperpanjang.

Berusaha mencoba melamar pekerjaan ke beberapa tempat, tidak berhasil. Eka pun kemudian memilih bekerja mengikuti jejak bapaknya, berjualan ketupat sayur. Ia berjualan di Manggarai, Jakarta Selatan. Ilmu yang diperoleh selama di STM tidak bisa diterapkan di dunia kerja.

"Memang realitas dunia kerja saat ini, masih banyak para pekerja yang bekerja tidak sesuai dengan ilmu yang di dapat di bangku sekolah atau perguruan tinggi. Ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk mampu membuat kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja," ujar Bamsoet.

Imbas pandemi Covid-19 sangat terasa pada masyarakat lapisan bawah yang bergelut disektor informal. Selama awal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta, Eka tidak bisa berjualan. Ia menganggur selama 3 bulan. 

Beruntung setelah new normal diterapkan, Eka sudah bisa berjualan kembali. Tetapi, tetap saja pendapatan yang diperoleh jauh dari sebelum pandemi. Pendapatan kotor hasil berjualan dari pagi hingga sore, hanya berkisar Rp 200 ribu.

Bamsoet mengakui pandemi Covid-19 memberi dampak serius bagi dunia kerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga akhir Mei 2020, tercatat sudah lebih dari 1,75 juta tenaga kerja formal dan informal yang terkena imbas Covid-19.

Bila dirinci, pekerja formal yang dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 1,43 juta. Pekerja yang di-PHK sebanyak 380.221 dan yang dirumahkan sebanyak 1.058.284 pekerja. 

Adapun pekerja sektor informal yang terdampak sebanyak 318.959 orang. Sementara, perusahaan yang telah melakukan PHK dan merumahkan pekerjanya sebanyak 80.000 perusahaan yang tersebar di seluruh tanah air.

"Bisa jadi jumlah tersebut lebih dari itu. Bukan tidak mungkin ada perusahaan yang belum melaporkan ke Kemenaker ketika melakukan PHK atau merumahkan pekerjanya. Sangat penting bagi pemerintah untuk segera merealisasikan janjinya untuk memberikan santunan serta pelatihan kepada para pekerja yang terdampak pandemi," pungkas Bamsoet. (*)

Ketua MPR RI Minta Para Siswa Kritis Terhadap Informasi Menyesatkan

Jakarta,  Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong sekolah sebagai benteng ilmu pengetahuan senantiasa mengedepankan prinsip pendidikan literasi generik. Tujuannya, agar para siswa tak hanya disibukan dengan hapalan, tetapi juga mampu memiliki daya nalar kritis. 

"Tantangan terbesar umat manusia saat ini, khususnya dalam dunia pendidikan, adalah  serangan hoax dan misinformasi. Serangan hoax dan misinformasi ternyata tak hanya terjadi pada Pemilu saja, melainkan juga disaat pandemi Covid-19 seperti saat ini," ujar Bamsoet saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada pelajar pecinta alam SMA 68 Jakarta, Sabtu (25/7/21).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, jajak pendapat yang dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terhadap 2.050 tenaga medis di seluruh Indonesia pada April 2020, menemukan bahwa 135 tenaga medis mengaku diusir dari tempat tinggalnya. 66 tenaga medis mendapat ancaman pengusiran, 140 tenaga medis dipermalukan karena bekerja di rumah sakit penanganan Covid-19, 160 tenaga medis dijauhi orang sekitar, dan 71 tenaga medis dijauhi keluarganya.

"Respon masyarakat terhadap para tenaga medis tak lepas dari banyaknya informasi hoax dan misinformasi yang berseliweran di media sosial bahwa tenaga medis merupakan penyebar Covid-19. Bukannya menyaring, masyarakat malah mempercayai begitu saja. Kejadian ini hampir serupa di saat Pemilu dahulu. Masyarakat cenderung mempercayai informasi yang keliru. Jikapun sudah diluruskan, mereka tetap tak mau menerima, lantaran sudah terlebih dahulu percaya pada informasi yang menyesatkan tersebut," terang Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, misinformasi terbaru yang saat ini sedang hangat di media sosial adalah terkait termometer infrared (thermo gun) yang diklaim berbahaya bagi manusia. Tak tanggung-tanggung, informasi yang keliru menyebutkan penggunaan thermogun yang ditembakan di jidat untuk mengetahui suhu tubuh, dianggap malah bisa membahayakan struktur otak manusia. 

"Mudahnya masyarakat percaya dengan informasi serampangan tanpa dasar yang kuat, menanadakan daya nalar kritis bangsa ini sedang diujung tanduk. Sekaligus menjadi early warning bagi stakeholder dunia pendidikan duduk bersama mencari pola pembelajaran yang tepat guna mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945," pungkas Bamsoet. (*)

Peringati Hari Anak Nasional, Bamsoet Ajak Bangun Karakter Anak Melalui Empat Pilar MPR RI

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meyakini anak-anak Indonesia mempunyai kemampuan melebihi anak-anak negara dunia lainnya. Begitu banyak anak bangsa yang telah menorehkan prestasi internasional ditengah keterbatasan ekonomi dan sosial. 

Sebut saja, Joey Alexander, pianis berusia 13 tahun yang mendapatkan nominasi Grammy Award 2016. Ada juga Yuma Soerianto, programmer termuda di konferensi World Wide Developers Conference 2017, yang membuat CEO Apple Tim Cook terkagum. Ataupun Rafi Abdurrahman Ridwan, desainer disabilitas yang berhasil menjadi perancang busana event America's Next Top Model.

"Selain menjadi penyejuk jiwa, anak merupakan masa depan peradaban bangsa. Hal ini menunjukan kuatnya korelasi antara upaya perlindungan anak dengan upaya memajukan bangsa dan negara. Karena itu sangat penting bagi anak-anak Indonesia bisa lahir, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan sosial yang sehat," ujar Bamsoet dalam peringatan Hari Anak Nasional bersama Families and Women Specialist Forum, Perkumpulan Lions Indonesia Multi Distrik 307, melalui hybrit,  virtual dan hadir fisik terbatas dari Ruang kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (23/7/20).

Turut serta antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Bintang Puspayoga, Ketua Family and Women’s Specialist Forum Perkumpulan Lions Indonesia Multi Distrik 307, yang juga Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta, Silviana Murni, dan Ketua Dewan Gubernur Perkumpulan Lions Indonesia Yodianto Jaya.

Mantan Ketua DPR RI ini menyoroti hasil Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2018 yang menyimpulkan 2 dari 3 anak remaja atau 67% pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya. Baik berupa kekerasan emosional, kekerasan fisik, ataupun kekerasan seksual. Lebih memprihatinkan, sebagian besar pelaku adalah teman atau sebaya mereka.

"Sebagai rujukan lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat perbandingan jumlah data kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2011 hingga 2018. Pada tahun 2011 tercatat kekerasan terhadap anak sebanyak 2.178 kasus, dan pada tahun-tahun berikutnya cenderung mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2018 tercatat sebanyak 4.885 kasus," papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, bahkan dalam suasana pandemi Covid-19, tingkat kekerasan terhadap anak masih terjadi. Merujuk data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) terdapat 3.000 kasus kekerasan terhadap anak sejak 1 Januari hingga 19 Juni 2020, yang meliputi 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual.

"Beragam kekerasan terhadap anak tersebut harus kita respon dengan serius. Upaya preventif harus menjadi langkah utama. Pembekalan pengetahuan yang mencukupi mengenai perlindungan diri bagi anak-anak kita, harus ditanamkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sosial di sekitar kita," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai lompatan kemajuan teknologi yang di satu sisi menawarkan berbagai kemudahan, di sisi lain juga menyimpan potensi dampak negatif yang mengkhawatirkan, khususnya bagi anak-anak. Kejahatan berbasis siber (cyber crimes) dan perundungan (bullying) melalui media sosial adalah beberapa contohnya.

"Kecanduan mengakses internet mendorong anak-anak menjadi anti sosial. Melalui internet pula, pornografi dan berbagai paham radikal dengan mudahnya meracuni alam fikiran anak-anak. Karena itu, penting bagi kita untuk membangun karakter anak-anak kita agar mampu membentengi diri mereka dari berbagai pengaruh negatif. Salah satunya melalui Empat Pilar MPR RI," pungkas Bamsoet. (*)

Ketua MPR RI Dorong Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Komite Penanganan Covid-19 Berkoordinasi dengan Kepala Daerah

Jakarta,Sigapnews.com- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Komite Penanganan Covid-19 agar segera berkoordinasi dengan para gubernur, bupati serta walikota. Koordinasi diperlukan untuk merumuskan keseragaman langkah dan kebijakan dalam upaya menurunkan angka penularan Covid-19. Selain, merumuskan strategi serta kebijakan yang diperlukan untuk pemulihan sektor industri dan bisnis.

"Mengacu pada data Covid-19 akhir-akhir ini, upaya pemulihan ekonomi bukan saja tidak mudah, tapi juga sarat risiko. Sebab kerja pemulihan mensyaratkan pelonggaran pembatasan sosial. Di dalam pelonggaran itulah terkandung risiko. Apalagi, dari 514 kabupaten/kota, 469 kabupaten/kota masih mencatatkan kasus Covid-19," ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (23/7/21).

Mantan Ketua DPR RI ini berharap Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Komite Penanganan Covid-19 tidak hanya berkoordinasi saja. Tetapi juga membangun sinergi dengan para kepala daerah di Pulau Jawa.  Alasannya, Pulau Jawa sebagai pusat industri dan jantung bisnis justru mencatatkan kasus Covid-19 paling banyak.

"Data Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa sektor Industri masih terpusat di Pulau Jawa, karena porsinya mencapai 75 persen. Juga data dari hasil survei ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016 yang menyebutkan bahwa dari total 26,71 juta perusahaan di dalam negeri, sebanyak 60,74 persen beroperasi di Pulau Jawa," urai Bamsoet.

Karenanya, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, untuk mewujudkan target menurunkan angka penularan Covid-19, maupun untuk target pemulihan ekonomi, kedua komite itu mau tak mau memang harus memberi perhatian ekstra untuk kota-kota di Pulau Jawa. Idealnya, strategi dan kebijakan hendaknya dirumuskan bersama antara kedua komite itu dengan para kepala daerah.

‘’Tentu saja semua rencana dan strategi yang dirumuskan dua komite itu perlu berpijak pada data. Baik data Covid-19 maupun data tentang sebaran industri dan perusahaan. Data tentang kasus Covid-19 menunjukan bahwa DKI Jakarta, Jateng, Jatim dan sebagian wilayah Jawa Barat (Bogor, Depok dan Bekasi) masih menjadi titik-titik penularan tertinggi. Sedangkan kota-kota besar di pulau tercatat sebagai pusat pertumbuhan,’’ pungkas Bamsoet. (*)

Kembangkan Sektor Pertanian, Ini Harapan Kadin

Ilustrasi Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mencoba penggunaan mesin pertanian dalam kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu

Jakarta, Sigapnews.com, - Sektor pertanian menjadi basis penting berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional terutama pada saat masa pandemi virus corona atau Covid-19.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno mengatakan, sektor pertanian basis penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

"Mulai dari timur sampai barat kita memiliki kopi, Sulawesi Selatan produksi utamanya cokelat. Merica di Belitung dan Bangka jadi suplai dunia," kata Benny seperti dilansir dari keterangan pers, Rabu (22/7/2020).

"Jadi pertanian kita ini sangat unggul sekali," ujarnya lagi.

Melihat perkembangan di Indonesia, pengusaha harus mendukung bisnis di sektor pertanian.

Apalagi, Indonesia punya kelebihan dalam hal komoditi yang tidak dimiliki negara lain.

“Semua pihak, terutama para pengusaha harus mendukung dan mendorong bisnis yang bergerak dari sektor pertanian menjadi luas dan besar,” ujar Benny.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menilai bahwa dalam dua tahun ke depan, bisnis yang masih bisa berjalan  baik adalah bisnis di sektor pertanian.

"Berdasarkan data yang ada ekspor mengalami pertumbuhan selama pandemi Covid 19 hanya sektor pertanian," katanya.

Syahrul yakin, sektor pertanian memiliki kekuatan pada komoditas hortikultura dan perkebunan.

Dia berharap,  capaian itu harus lebih ditingkatkan lagi ke depannya.

"Kalau ekspor pertanian di tahun 2019 sebesar Rp 400 triliun, ke depan kita harus bisa mencapai Rp 1.000 triliun dengan peningkatan 300 persen," katanya. (Red). 

Bertemu PMKRI, Bamsoet Ajak Generasi Milenial Turut Wujudkan Perdamaian Dunia

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan kalangan muda untuk mewaspadai meletusnya perang terbuka antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Tak hanya terkait konflik Laut Cina Selatan saja, melainkan juga dalam isu internasional lainnya. Perang terbuka tersebut bukan berarti hanya dalam bentuk adu kekuatan senjata militer senjata, melainkan juga termasuk perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dengan Tiongkok terhadap negara-negara lainnya.

"Institute Alber Del Rosario yang berbasis di Filipina menilai pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo pada minggu lalu yang terang-terangan menyebut klaim China terhadap sekitar 90 persen dari wilayah Laut China Selatan sebagai sebuah pelanggaran hukum, merupakan sinyal bahwa Asia Tenggara akan menjadi 'gelanggang pertempuran' yang sesungguhnya antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Mengingat konflik Laut Cina Selatan melibatkan Tiongkok dengan banyak negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Filipina, Thailand, dan juga Malaysia," ujar Bamsoet saat menerima pengurus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/7/20).

Para pengurus PMKRI yang hadir antara lain  Ketua Presidium Benidiktus Papa, Sekretaris Jenderal Tri Natalia Urada, Presidium Bidang Hubungan Perguruan Tinggi Damianus Gerens Ohoiwutun, Ketua Lembaga Kajian Energi dan SDA Oktabianus Alvin Aha, serta Ketua Lembaga Advokasi HAM Karlianus Poasa.

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, sejak awal kemerdekaan para founding fathers telah menggariskan bahwa politik luar negeri Indonesia didasarkan pada doktrin Bebas Aktif. Artinya Indonesia Bebas menjalin kemitraan dengan negara manapun, dan Aktif mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Sehingga pada saat itu Indonesia tak terjebak dalam pusaran politik internasional antara blok barat dengan blok timur. Di masa kini, kutub kekuatan dunia bukan lagi antara blok barat dengan timur, melainkan mengerucut antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.

"Sangat penting bagi mahasiswa untuk memahami kondisi politik internasional. Sehingga dalam perebutan kekuasaan dan pengaruh antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, Indonesia tak sekadar menjadi pemandu sorak. Melainkan bisa menjadi aktor yang turut aktif menjembatani perdamaian dunia," tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, Indonesia punya ideologi Pancasila, yang pada saat diperkenalkan Presiden Soekarno pada dekade 50-an, mendapat sambutan hangat dari masyarakat dunia. Bahkan berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada 18 - 24 April 1955 di Bandung. Sebagai upaya mempromosikan kerjasama ekonomi dan budaya antar negara Asia dan Afrika, melawan kolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya.

"Konsepsi Pancasila yang sudah menggelegar di awal kemerdekaan Indonesia dan diakui dunia, jangan sampai mundur ke belakang akibat abainya generasi bangsa memahami dan mengimplementasikan nilai luhur Pancasila. Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang mengekor dalam konfik antar negara, melainkan bangsa yang aktif mewarnai perdamaian dunia," pungkas Bamsoet. (*)

Bersama MAPANCAS, Bamsoet Ajak Kaum Muda Majukan Perekonomian Indonesia

Jakarta,  Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai peningkatan peringkat Indonesia yang baru saja dikeluarkan oleh Bank Dunia (World Bank), dari negara berpenghasilan menengah bawah menjadi negara berpenghasilan menengah atas, akan semakin meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Di sisi lain, juga menunjukan peluang Indonesia untuk mendongkrak daya saing global ke kancah yang lebih tinggi.

"Dalam pertemuan World Economic Forum 2015, berbagai lembaga ekonomi internasional seperti Standard Charted Bank dan Goldman Sach juga telah memperkirakan potensi Indonesia untuk naik kelas menjadi negara urutan ke-7 atau ke-8 ekonomi dunia di tahun 2020, setelah China, Amerika Serikat, India, Brazil, Meksiko, dan Rusia. Salah satu faktornya adalah geliat ekonomi digital yang semakin menggila di Indonesia. Hal ini tentu tak lepas dari faktor kaum muda yang melek teknologi informasi dan digitalisasi," ujar Bamsoet saat menerima pengurus DPP Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/7/20).

Para pengurus MAPANCAS yang hadir antara lain Ketua Umum Medi Sumaedi, Bendahara Umum Pilar Saga Ichsan, Ketua DPD DKI Jakarta Dimas Soesatyo, Wakil Sekjen Bidang Pemberdayaan Perempuan Erna Kartika, Wakil Sekjen Bidang Kerjasama Kelembagaan Anisa Putri, dan Wakil Sekjen Bidang Media dan Informasi Sarwanto.

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, berdasarkan riset manajemen konten HootSuite dan agensi pemasaran We Are Social dalam laporan Digital 2019, orang Indonesia telah menghabiskan sekitar USD 20,3 miliar untuk belanja online. Meningkat menjadi sekitar USD USD 32 miliar dalam riset terbaru Digital 2020.

"Menariknya, baik dalam riset tahun 2019 maupun 2020, pengeluaran terbesar justru dari belanja online tersebut terdapat pada sektor travel, termasuk pemesanan hotel dan tiket perjalanan. Yakni sebesar USD 9,376 miliar menjadi USD 13,06 miliar. Mengingat pandemi Covid-19 menerjang, mungkin dalam laporan selanjutnya di Digital 2021, pengeluaran untuk sektor perjalanan akan menurun, namun tak menurunkan geliat ekonomi digital. Karena kemungkinan besar, pandemi Covid-19 justru akan menaikan usaha digital di sektor makanan, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mendorong kalangan muda, bahkan yang masih berstatus mahasiswa, untuk melihat hasil riset tersebut dari berbagai perspektif. Misalnya dari segi bisnis, riset tersebut menunjukan bahwa peluang usaha yang terintegrasi secara digital akan semakin digandrungi. Peluang pengembangannya pun terbuka lebar.

"Agar Indonesia bisa mandiri secara ekonomi, dibutuhkan peran kaum muda untuk terjun dalam berbagai bisnis. Sehingga bangsa Indonesia tak hanya sekadar menjadi bangsa konsumen, namun bisa menjadi bangsa produsen. Dengan adanya digitalisasi ekonomi, peluang eksport pun terbuka. Sehingga bukan lagi menjadi alasan bagi kaum muda untuk sulit berusaha. Dimana ada kemauan, disitu pasti ada jalan," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet Desak Kementerian ATR Selesaikan Konflik Agraria di Deli Serdang

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mencabut izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 171/2009 yang diberikan kepada PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) untuk menguasai lahan seluas 854,26 hektar. Penerbitan HGU tersebut telah menyebabkan konflik agraria antara PTPN II dengan masyarakat petani di Desa Simalingkar A, Desa Durin Tunggal, dan Desa Namu Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Kementerian ATR juga harus menyelesaikan konflik agraria seluas 557 hektar antara PTPN II dengan masyarakat petani di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua konflik agraria yang telah berlangsung sejak tahun 1975-an ini harus segera diselesaikan. Sangat ironis, menjelang 75 tahun kemerdekaan, bangsa Indonesia masih dihadapi konflik agraria antara negara dengan rakyat," ujar Bamsoet saat menerima perwakilan Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/7/20).

Para petani yang hadir antara lain Aris Wiyono, Sura Sembiring, Jasa Surbakti, Sulaeman Wardana, Yudi, Musliadi, Ronal Sihombing, Pendi Surbakti, Agnes Irianta, dan Tenang Sembiring. Mereka sudah hampir satu bulan berjalan kaki dari Deli Serdang, Sumatera Utara menuju Jakarta untuk mencari keadilan. 171 petani lainnya masih dalam perjalanan, saat ini sedang berisitirahat di Pekanbaru, Riau.

Mantan Ketua DPR RI ini mengungkapkan, dari laporan yang disampaikan SPSB dan STMB diketahui bahwa tanah pertanian yang menjadi sumber konflik agraria tersebut, pada masa pra kemerdekaan Indonesia awalnya dikuasi orang-orang Belanda melalui mascapai Deli Kuntur. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945 menyebabkan orang-orang Belanda pergi, masyarakat kemudian mengambil alih untuk tempat tinggal dan bertani.

Presiden Soekarno melalui UU Pokok Agraria No. 5/1960 mengambil alih aset-aset yang dikuasi Belanda untuk kemakmuran rakyat. Tahun 1975, pemerintahan Orde Baru melalui Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK untuk PTPN II (saat itu bernama PTPN IX) untuk mengelola lahan pertanian tersebut. Dari situlah awal mula terjadinya konflik agraria negara dengan masyarakat.

"Saat ini pemerintah provinsi Sumatera Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi menjadi leading sector yang menangani konflik agraria tersebut. DPR RI dan pemerintah pusat juga harus turun tangan, karena masalah yang dihadapi tak mudah, namun juga tak sulit. Kuncinya dibutuhkan keberpihakan terhadap rakyat," jelas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI yang menangani masalah Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mendorong Kepolisian untuk menangani konflik agraria ini secara persuasif. Jangan sampai ada kesan aparat menggunakan kekerasan untuk mengusir rakyat dari lahan dan rumah yang selama ini telah mereka tempati. 

"Komisi II DPR RI harus segera memanggil Kementerian ATR, sementara Komisi VI DPR RI memanggil Kementerian BUMN dan PTPN II. Sehingga berbagai sengkarut konflik agraria tersebut bisa segara diselesaikan. Apalagi Presiden Joko Widodo sejak awal periode pemerintahannya di tahun 2014 sudah menggelorakan Reformasi Agraria dengan memberikan sertifikat lahan secara gratis untuk rakyat," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet Harap UMKM Selamatkan Indonesia Dari Resesi Ekonomi

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Pandemi Covid-19 telah memberikan pukulan telak terhadap sektor perekonomian. Bahkan, Indonesia saat ini tengah menuju masa resesi ekonomi. Daya beli masyarakat menurun, banyak industri gulung tikar, jumlah pengangguran meningkat, hingga tidak adanya kepastian investasi.

"Tak hanya rakyat kecil yang menderita. Para pengusaha papan atas pun merasakan imbas besar. Tak salah jika pemerintah memberikan perhatian khusus kepada usaha menegah kecil dan menengah (UMKM) untuk menggairahkan kembali roda perekonomian Indonesia," ujar Bamsoet saat bincang santai bersama Erick Hidayat, putera mantan Menteri Perindutrian MS Hidayat dan pengusaha dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Sabtu (19/7/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak perekonomian bangsa. Angka penyerapan tenaga kerja yang tinggi melalui UMKM bisa membantu pemerintah mengatasi resesi ekonomi akibat Covid-19. Untuk itu Bamsoet memberikan apresiasi kepada Erick sebagai pengusaha papan atas di bidang properti, kini berani ‘main’ kecil dengan membuka kafe untuk tetap memberikan lapangan pekerjaan bagi karyawannya.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan UMKM mampu menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja. Dimana 107,4 juta dari usaha mikro, 5,8 juta dari usaha kecil dan 3,7 juta dari usaha menengah," kata Bamsoet.

Tak hanya itu, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, UMKM juga memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat. Termasuk di wilayah pelosok tanah air. 

"Saat ini Indonesia di dominasi oleh para pelaku UMKM. Sebanyak 58 juta pelaku UMKM ada di negara ini. Jumlah ini mencapai 98 persen dari total unit usaha yang ada," urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara ini mengingatkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa kuartal diprediksi masih menurun tajam. Untuk kuartal II tahun 2020 bisa menyusut hingga minus 4,3%. Sementara untuk kuartal III tahun 2020 diprediksi hanya akan tumbuh dikisaran 1%. 

"Disini kita harapkan UMKM mampu menggerakan perekonomian Indonesia. Pemerintah akan memberikan tambahan anggaran bagi UMKM yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 123,46 triliun. Tambahan anggaran tersebut harus tepat sasaran. Sehingga, dapat memberi output yang optimal dan dampak yang efektif dari dalam mengatasi persoalan ekonomi akibat pandemi," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet dan Atta Halilintar Nge-vlog Ajak Generasi Milenial Amalkan Pancasila

JAKARTA, Sigapnews.com- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo nge-vlog bareng Atta Halilintar, youtuber sekaligus influencer yang memiliki subscriber youtube mencapai 24,7 juta. Membuat konten tentang Empat Pilar MPR RI, Bamsoet dan Atta ingin mengajak para subscriber yang notabene dari generasi milenial untuk memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

"Di usianya yang sangat muda, baru 25 tahun, Atta Halilintar berhasil mencuri perhatian publik. Bahkan bisa dikatakan para penikmat youtube dari orang tua, emak-emak hingga anak-anak, kemungkinan besar mengetahui siapa sosok Atta Halilintar. Ia adalah youtuber pertama asal Asia Tenggara yang mampu menembus 10 juta subscriber di tahun 2019 lalu. Tak salah jika kemarin Pak Jokowi mengundang Atta dan para YouTuber lainnya ke Istana, mengajak mereka untuk membantu pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19. Dan hari ini, saya datang berkolaborasi dengan dirinya membuat konten tentang Empat Pilar MPR RI," ujar Bamsoet usai nge-vlog bareng Atta Halilintar, di Jakarta, Sabtu (18/7/20).

Mantan Ketua DPR RI yang memiliki akun youtube ‘Bamsoet Channel’ ini mengungkapkan, besarnya jumlah subscriber Atta Halilintar merupakan kekuatan komunikasi sosial yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Tak hanya oleh MPR RI, seluruh pejabat publik termasuk Presiden maupun instansi pemerintahan bisa bekerjasama dengan Atta Halilintar untuk mensukseskan berbagai agenda kebangsaan.

"Dunia berubah begitu cepat, jika dahulu TV dan radio menjadi kekuatan komunikasi sosial, kini sudah beralih ke para youtuber. Keberadaan mereka tak boleh dinafikan apalagi disepelekan, terutama oleh para generasi baby boomer yang kini berusia rata-rata di atas 50 tahun, masih banyak yang gaptek terhadap kemajuan teknologi informasi. Keberadaan 24,7 juta subscriber yang dimiliki Atta Halilintar menunjukan betapa sosoknya sangat dikagumi oleh para anak bangsa," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini mengutarakan, melalui kolaborasi membuat konten Empat Pilar MPR RI dengan berbagai youtuber seperti Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Baim Wong, Jessica Iskandar, dan Irfan Hakim, dirinya berharap bisa menjangkau jutaan warga Indonesia di berbagai daerah. Melalui video youtube, siapapun, kapanpun, dan darimanapun bisa mengakses video konten tentang Empat Pilar MPR RI.

"Cukup dengan video 5-10 menit, Empat Pilar MPR RI yang dikemas kekinian bisa menjangkau jutaan orang. Tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeserpun dari anggaran negara. Yang diperlukan hanyalah kolaborasi dengan para youtuber," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet Dorong Pemda Serap Anggaran Rp 170 Triliun di Bank

JAKARTA, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi ketegasan Presiden Joko Widodo yang meminta pemerintah daerah segera menyerap dan membelanjakan anggaran senilai Rp 170 triliun yang masih mengendap di bank. Dengan segera membelanjakan anggaran tersebut diharapkan akan menggenjot laju perekonomian Indonesia di kuartal III tahun 2020.

"Anggaran pemerintah daerah sebesar Rp 170 triliun yang masih mengendap di bank bukanlah jumlah yang sedikit. Langkah Presiden Joko Widodo yang meminta pemerintah daerah segera membelanjakan anggaran tersebut sangat tepat guna menggerakan roda perekonomian Indonesia," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (17/7/20).

Mantan Ketua DPR RI mengingatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I tahun 2020 hanya sebesar 2,9%. Pertumbuhan ekonomi tersebut turun jika dibandingkan kuartal I tahun 2019 yang tumbuh hingga 5,07%.

"Di kuartal ke II tahun 2020 ini pun pertumbuhan ekonomi kemungkinan besar akan kembali menurun tajam. Bahkan, KADIN Indonesia memrediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 akan merosot -4 hingga -6 persen," kata Bamsoet.

Karenanya, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja yang masih mengendap di bank. Khususnya, belanja modal yang dianggap paling berdampak bagi perekonomian daerah.

"Ditengah pandemi Covid-19 seperti ini kita kita tidak bisa berharap pada investasi swasta. Hanya belanja pemerintah yang bisa diharapkan menyelamatkan laju perekonomian Indonesia. Momentumnya ada di kuartal III pada bulan Juli hingga Agustus 2020 ini," pungkas Bamsoet. (*)