Dinilai Miliki Filosofi Hukum, Perjasa Launching Buku Karya Dr Hidayatullah Kupas Justice Collaborator

Jakarta, Sigapnews.com Persatuan Jaksa Indonesia yang disingkat PERSAJA melaunching tiga buku yang mengupas tentang Justice Collaborator Karya almarhum Dr. Hidayatullah yang dilangsungkan di D’Maritim Resto & Café Cilandak, Jakarta Selatan. Kamis (4/5/2023).

Kegiatan Launching buku “Justice Collaborator” karya alm. Dr. Hidayatullah tersebut bertepatan dengan hari lahir mantan Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pengawasan ini.

Ketiga buku yang dilaunching tersebut yakni, (1) Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Kemudian yang kedua (2) Filosofi Justice Collaborator, dan yang ketiga (3) tentang Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana.

Dikesempatan itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Prof. Asep N. Mulyana mewakili Ketua Umum PERSAJA Dr. Amir Yanto menyampaikan apresiasi terhadap peluncuran buku ini, terangnya yang diketahui saat ini dirinya juga diketahui sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen.

Menurutnya, ketiga buku ini bermanfaat dan sangat membantu dalam menyelesaikan persoalan ataupun mekanisme terkait justice collaborator, jelasnya.

Dikatakannya,“Topik dalam buku ini sangat menarik dan substansial, sebab di Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM sedang dibahas peraturan pemerintah terkait dengan implementasi justice collaborator,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM sekaligus Ketua II PERSAJA menyampaikan bahwa ketiga buku ini adalah karya yang sangat monumental dan mendalam, katanya.

Dikatakan pula bahwa,Topik terkait justice collaborator yang dibahas dalam ketiga buku tersebut juga bersifat filosofis, ungkapnya.

Ia mengemukakan bahwa “Selaku pribadi, saya mengganggap karya ini luar biasa, tandasnya.

Dirinya beralasan bahwa, "Di tengah kesibukannya, beliau (alm Hidayatullah,red) dapat menulis 3 buku sekaligus dalam satu waktu,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Dr. Didik Farkhan Alisyahdi selaku panitia pada acara tersebut juga menyampaikan apresiasi yang sama atas dilaunchingnya tiga buku ini.

Dengan mengutip ungkapan Pramudya Ananta Toer, ia mengatakan bahwa “orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, maka ia akan menghilang dari masyarakat dan atau dari sejarah.

"Karena menulis adalah bekerja untuk keabadian.”, tegasnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Banten ini juga mengatakan bahwa ketiga buku ini mengurai dengan luar biasa topik terkait justice collaborator dalam sistem peradilan di Indonesia dan perlindungan hukum justice collaborator dalam sistem peradilan pidana, pungkasnya.

Sekadar diketahui dalam acara ini turut dihadiri oleh Ketua Keluarga Besar Purna Adhyaksa, Asisten Pidana Umum dan Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, serta Para Kepala Kejaksaan Negeri di DKI Jakarta.

Sumber : K71

Published : Edil Rauf

PERTAMA, Prestasi untuk Indonesia pada Ajang Asia Pasific Youth SDGs Summit 2022

SIGAPNEWS.COM,Jakarta - Bulan Agustus 2022 lalu digelar Asia Pasific Youth SDGs Summit 2022 mulai 7 Agustus hingga 12 Agustus 2022 dan telah terlaksana dengan hasil yang luar biasa sukses. Imam Pesuwaryantoro selaku Delegasi asal Indonesia yang hadir secara virtual pada penyelenggaraan Asia Pasific Youth SDGs Summit 2022 ikut memberikan pernyataan penting berkaitan tentang Circular Economy.

Dalam pelaksanaan Asia Pasific Youth SDGs Summit 2022 ini Imam beserta peserta dari 20 Negara lebih se-ASIA PASIFIC membahas beragam isu SDGs (Sustainable Development Goals). Selain itu juga membahas langkah kongkrit yang akan dilakukan pasca acara melalui Movement, Social Entrepreneurship dan Tech Innovation.

Pada Konferensi Internasional Asia Pasific juga menghadirkan Narasumber luar biasa seperti Magiana Ignasia, Kim Dong Chan, Deokhwan Lee, Chang Young Hoon, Kim Jong Bin, Kim Kwan Young, DR. Idrus Abdul Shomad, Prof Roy Darmawan, Dato Sri Dzulkarnain Taib dan masih banyak lainnya. Hal ini sebagaimana dilansir dari Sumber : StudEc International (@studecinternational) • Instagram photos and videos).

"Alhamdulillah saya selaku Delegasi asal Indonesia hadir secara virtual pada penyelenggaraan Asia Pasific Youth SDGs Summit 2022. Saya memberikan pernyataan penting berkaitan tentang Circular Economy. Terutama Konsep Circular Economy yang sudah saya lakukan adalah dengan menginisiasi sebuah Wirausaha Sosial dibidang Sustainable Wedding Planner serta Pertanian Pintar berbasis IoT (Internet of Things)," kata Imam Pesuwaryantoro Mahasiswa Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Terbuka (UPBJJ) Jakarta, saat diwawancarai wartawan senior Syafrudin Budiman, Kamis (22/09/2022) di Jakarta.

Menurut Imam sapaan akrabnya, berhasil melaksanakan sebuah kegiatan wirausaha social dengan memilah sampah organic sebanyak +3.785 kg, sampah anorganik +8.745 kg, sampah terdaur ulang +12.530 kg. Dimana dengan prosentase residu sampah terbuang ke TPS Bantar Gebang hanya 0,85%.

"Tidak hanya itu, Hasil olahan sampah organic juga saya daur ulang menjadi pakan ternak ayam untuk kapasitas produksi ayam broiler sebanyak +200.000 Ekor Ayam Broiler/bulan," ucap Imam penuh bangga.

Kata sang humoris ini, Impact Statement tersebut menjadi rekomendasi yang wajib kita lakukan tiap kali kita sedang berpartisipasi pada ajang Konferensi Internasional. Supaya nantinya kata Imam, tidak terjebak pada serangkaian kegiatan yang sifatnya gimmick atau sekedar seremonial saja.

"Perlu adanya luaran yang diharapkan tiap kali menyelenggarakan jenis acara apapun termasuk Konferensi Internasional dengan mengukur sebuah Social Impact seperti Awareness, Interest, Decision, Action & Convertion. Sehingga apa? Agar pelaksanaan acara Konferensi / acara Forum Internasional lainnya tidak hanya bersifat seremonial semata," tandasnya.

Pada Puncak Acara, Alhamdulillah saudara Imam Pesuwaryantoro dinobatkan sebagai Juara 2 Kategori Video & Juara 4 Kategori Individu dimana berhasil mengalahkan lebih dari 50+ Delegasi yang terlibat di Ajang Asia Pasific Youth SDGs Summit 2022.

Prestasi ini menjadi sebuah rasa syukur sebesar-besarnya kepada keluarga Universitas Terbuka atas segala support dan apresiasi yang diberikan selama saya ikutserta dan berpartisipasi sebagai Delegasi asal Indonesia di ajang Asia Pasific Youth SDGs Summit 2022.

"Pesan saya, Semoga anak-anak muda Indonesia punya kesempatan yang sama dalam menyampaikan sebuah ide, gagasan dan karya terutama dalam berperan aktif sebagai ChangeMakers di tiap daerah sesuai dengan kearifan lokal daerah dengan semangat kolaborasi serta gotong royong. Aamiin YRA," pungkas Imam yang juga seorang profesional Tim IT Web dan Data di lembaga, organisasi dan perusahaan profesional ini. (red)

Penulis: Syafrudin Budiman SIP (Gus Din)

Editor : hamdani

Gus Din: Perhimpunan UKM Indonesia Didirikan untuk Wadah Aspirasi Dukungan ke PAN

Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia Syafrudin Budiman SIP.

Sigapnews.com,Jakarta - Setalah resmi bergabung dan berfusi ke Partai Amanat Nasional (PAN) Jumat 22 Juli 2022 lalu, Partai UKM Indonesia membentuk ormas Perhimpunan UKM Indonesia. Partai baru berbasis pelaku UMKM, Koperasi, Pedangang dan Milenial ini memilih PAN agar aspirasi kalangan UMKM bisa terakomodir.

Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia Syafrudin Budiman SIP dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (18/09/2022).

Menurut Gus Din sapaan akrabnya, para pengurus dan kader Partai UKM Indonesia banyak yang maju Bakal Calon Legeslatif (Bacaleg) dari PAN. Untuk itu secara otomatis bekerja untuk pemenangan PAN, sehingga dibutuhkan wadah organisasi strategis bersama.

"Kami membentuk organisasi massa untuk penggalangan suara dukungan ke PAN. Terutama untuk kerja-kerja penggalangan massa, pemenangan dan pemantauan Pemilu 2024. Nah wadah Perhimpunan UKM Indonesia tepat untuk menggarap basis UMKM, Koperasi, Pedagang dan Kalangan Milenial," terang Gus Din.

Bacaleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I Jakarta (Jakarta Timur) ini juga mengatakan, semua struktur DPP, DPW dan DPD Partai UKM Indonesia bergerak mendukung PAN. Bahkan sudah banyak kader dan anggota Partai UKM Indonesia di Propinsi dan Daerah bergabung menjadi Bacaleg DPR RI, DPR Propinsi dan Kabupaten/Kota.

"Saat ini karena kita sudah bergabung ke PAN, jadi bendera yang harus diusung adalah bendera PAN. Karena itu Perhimpunan UKM Indonesia adalah ormas yang harus hadir sebagai perekat dukungan untuk pemenangan," tandas Gus Din.

Sebelumnya, Partai UKM Indonesia menyatakan resmi bergabung atau berfusi ke Partai Amanat Nasional (PAN). Partai baru berbasis pelaku UMKM, Koperasi, Pedangang dan Milenial ini memilih PAN agar aspirasi kalangan UMKM bisa terakomodir.

Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia Syafrudin Budiman SIP didampingi sejumlah pengurus partai diterima  Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan di kediamannya Jakarta,  Jumat (22/07/2022) jam 18.30 WIB.

Saat pertemuan, Zulhas sapaan akrabnya Zulkifli Hasan, langsung menyapa jajaran pengurus Partai UKM Indonesia.

Kata Zulhas, PAN berharap Partai UKM Indonesia juga menyiapkan bakal calon legislatif (Bacaleg) untuk bisa maju bersama PAN. Namun, yang punya keinginan serius menjadi caleg dan menjadi anggota DPR dan DPRD.

"PAN terbuka kepada masyarakat dalam rekrutmen caleg DPR RI, DPR Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada semua kalangan. Silahkan siapkan kader-kader terbaik Partai UKM Indonesia maju di PAN," lugasnya.

Terakhir kata Zulhas diharapkan para Caleg DPR dan DPRD bisa turun dan menyapa masyarakat satu-satu. Dimana harus tau dan dikenal masyarakat bawah sampai pelosok desa.

"Saya waktu nyaleg di Lampung mendapatkan suara ratusan ribu suara. Bayangkan saya harus salam satu-satu menyapa dan harus turun ke bawah. Saya berharap jika bergabung bisa turun dan menyapa rakyat bawah," pungkas Zulhas.

Syafrudin Budiman SIP saat pertemuan mengatakan Partai UKM Indonesia menyatakan bergabung dan berfungsi dengan PAN. Partai UKM Indonesia siap berjuang dan membantu pemenangan PAN masuk 5 besar di Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 

"Hari ini di depan Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan, kami secara resmi menyatakan bergabung atau berfusi ke PAN. Kami siap bersatu memenangkan PAN pada Pileg dan Pilpres 2024," ucap Gus Din. (red)

Beri Racun Tikus Kepada Korban Profesi Jurnalis, Terduga Pelaku Percobaan Pembunuhan Diringkus Polisi

Jakarta, Sigapnews.com,- Personel Satreskrim Polres Pasuruan, Polda Jawa Timur berhasil meringkus seorang terduga pelaku percobaan pembunuhan dengan memberikan racun kepada korban yang berprofesi sebagai jurnalis di wilayah hukum setempat. Selasa (13/9/22).

Kapolres Pasuruan AKBP Bayu saat temu media di Mapolres Pasuruan, mengatakan pelaku berinisial RO itu mengirimkan sebuah paket berisi beberapa minuman yang telah disuntik cairan racun tikus oleh pelaku. Ujarnya.

“Pelaku percobaan pembunuhan ini adalah seorang pria berinisial RO, warga Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan,” pungkasnya.

Ia mengatakan, yang menjadi korbannya adalah jurnalis bernama M Sukron Adzim, warga Desa Tambakan, Kecamatan Bangil, Pasuruan.

“Motif dari pelaku berbuat nekat seperti itu dikarenakan ada rasa dendam kepada korban bahwa pelaku merasa dibohongi oleh korban karena tidak menepati janji yang telah disepakati bersama,” kata dia pula.

Dari pengungkapan itu, disita barang bukti yang diambil dari rumah korban berupa beberapa botol minuman yang dikirimkan oleh pelaku.

“Kejadian berawal saat tersangka dengan sengaja dan telah direncanakan terlebih dahulu memasukkan racun tikus cair ke dalam beberapa minuman,” kata dia.

Setelah korban meminum botol kemasan tersebut, korban merasa mual mual dan pusing karena keracunan, sehingga korban dibawa oleh keluarga ke rumah sakit dan sempat koma dirawat di Rumah Sakit Masitoh Bangil beberapa hari, dan juga sempat dirujuk ke RSSA Malang.

“Setelah dirawat di rumah sakit, sekarang kondisi korban berangsur-angsur membaik dan sudah kembali ke rumahnya,” katanya pula.

Berbekal adanya laporan terkait percobaan pembunuhan, Tim Resmob Polres Pasuruan menyelidiki sebuah CCTV milik warga yang menampilkan pelaku saat sedang mempersiapkan paket yang akan dikirimkan kepada korban.

Kemudian tim resmob menangkap tersangka di Pasar Pandaan, dan anggota berhasil menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

“Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun,” tutupnya.

(Red/Den)

Kapolsek Kembangan Kunjungi Rumah Aqila Yang Sedang Sakit

Kapolsek Kembangan Kompol Binsar H Sianturi saat berkunjung kerumah Aqila.

JAKARTA, SIGAPNEWS.COM - Kapolsek Kembangan Kompol Binsar H Sianturi mendatangi kediaman rumah ananda aqila yang merupakan anak dari Bp Saipul.

Aqila (1 Th) warga jalan H Budin 2 Rt 11/03 Kel Meruya Utara kembangan Jakarta Barat mengalami sakit minihitis hampir 6 bulan tak kunjung sembu.

Melihat warganya dengan kondisi seperti itu membuat jajaran polsek kembangan terketuk hatinya untuk mengulurkan tangan memberikan bantuan.

Aqila memiliki 2 orang kakak yang juga sedang sakit, diketahui kakaknya yang pertama usia 11 th mengalami sakit autis sementara kakak keduanya yang berusia 7 Th juga mengalami sakit TBC

"Kedatangan kami bersama rombongan dalam rangka untuk memberikan bantuan guna meringankan beban keluarga ananda Aqila anak dari bapak Saipul," ujar Kapolsek Kembangan Kompol Binsar H Sianturi saat dikonfrimasi, Selasa, 19/7/2022.

Dalam kesempatan ini Binsar menjelaskan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian kami kepada warga yang sedang mengalami kesulitan

Kali ini kita mendatangi kediaman bapak Saipul di jalan H Budin 2 Rt 11/03 Kel Meruya Utara kembangan Jakarta Barat

"Kami memberi bantuan sembako berupa beras 2 karung berisi perkarungnya 50 Kg beras, serta tali asih sebesar 5 juta rupiah," ucap binsar

Besar harapan dengan bantuan tersebut bisa untuk meringankan beban dari keluarga bp Saipul

"Semoga allah swt memberikan kekuatan dan ketabahan bagi keluarga bp Saipul," pintanya

Sumber : Humas Polres Metro Jakarta Barat

Kabar Tak Sedap dimasa Pemerintahan Ahok Tahun 2015, Anak Buahnya Korupsi : Bareskrim Amankan Aset Senilai Rp 700 Miliar

SIGAPNEWS.COM,JAKARTA— Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipidkor) Bareskrim Polri melakukan penyitaan aset senilai Rp 700 miliar terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat.

Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo menyampaikan, penyitaan aset ini merupakan upaya Polri untuk mengembalikan keuangan negara akibat dikorupsi.

“Jadi, kalau kita melihat, ini kerugian keuangan negara dari sekitar Rp 650 miliar, tapi kita melakukan asset recovery itu sekitar Rp 700 miliar," kata Cahyono saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Rabu (8/6).

Adapun aset yang disita ini, Cahyono mengungkapkan terkait dengan dua tersangka yaitu mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Sukmana lalu Rudy Hartono Iskandar selaku pihak swasta.

Dia menyebut ada dugaan korupsi dilakukan dalam sistem korporasi.

"Terdapat fakta yang kita temukan bahwa uang hasil kejahatan berada dalam sistem korporasi. Di mana korporasi ini dikuasai atau dikendalikan oleh yang bersangkutan," ungkap Cahyono.

Tak puas, Cahyono menambahkan, kini pihaknya tengah memburu adanya dugaan adanya aset tersangka yang disembunyikan di luar negeri. Untuk mendalami ini, Polri juga telah melakukan koordinasi dengan otoritas negara terkait.

“Untuk aset-aset yang terkait dengan bukti ada transfer ke luar negeri, kita masih mendalami juga. Tentunya nanti kita akan update berikutnya. Karena ini menyangkut ada beberapa negara. Kita sudah lakukan upaya dengan otoritas di luar negeri dalam rangka mendalami dan pengejaran terhadap aset tersebut," ujarnya.

Diketahui, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016 Polri telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini.

Adapun tersangka diduga terlibat dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 hektare di Cengkareng untuk pembangunan rusun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) DKI Jakarta tahun anggaran 2015 saat Gubernur DKI dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.(***)

Puan : Sosok Fatmawati Kebanggaan Keluarga dan Masyarakat Bengkulu

Fatmawati Soekarno dan Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Sigapnews.com, - Tepat hari ini, 42 tahun lalu, Indonesia kehilangan ibu negara pertamanya, Fatmawati. Ia meninggal pada tanggal 14 Mei 1980 pada usia 57 tahun di Kuala Lumpur, Malaysia karena serangan jantung ketika dalam perjalanan pulang umroh dari Mekkah. 

Cucu Fatmawati, Puan Maharani, mengenang neneknya itu sebagai sosok yang membanggakan. 

"Ibu Fatmawati selain menjadi kebanggaan keluarga kami, beliau juga adalah sosok kebanggaan masyarakat Bengkulu, dan kebanggaan bangsa Indonesia," kata Puan, Sabtu (14/5/2022). 

Puan pun selalu menjadikan sosok Fatmawati sebagai inspirasi.

Perjuangan Fatmawati yang mendukung Soekarno dalam memproklamirkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia dinilai Puan tak hanya sekedar pengabdian istri kepada suami, namun juga seorang warga kepada negara dan bangsanya.

"Salah satu cerita yang paling menginspirasi dari Ibu Fatmawati adalah bagaimana ia turut menjahit bendera merah putih, yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan," kata mantan Menko PMK ini. 

Puan mengisahkan, saat itu untuk mendapatkan bahan kain merah dan putih dalam ukuran sebesar bendera bukan lah hal yang mudah. 

Barang-barang eks impor semuanya berada di tangan Jepang.

Fatmawati pun harus meminta bantuan  Shimizu, orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Jepang sebagai perantara dalam perundingan Jepang-Indonesia. 

Shimizu lalu mengusahakannya lewat seorang pembesar Jepang, yang mengepalai gudang di Pintu Air di depan eks Bioskop Capitol.

Dengan susah payah Fatmawati akhirnya mendapatkan bahan kain itu dan menjahitnya. 

"Bendera itulah yang berkibar di Pegangsaan Timur saat proklamasi kemerdekaan Indonesia," kata perempuan pertama yang menjadi Menko di Indonesia ini. 

Fatmawati menghabiskan waktunya untuk menjahit bendera itu dalam kondisi fisik yang cukup rentan.

Pasalnya, Fatmawati saat itu sedang hamil tua dan sudah waktunya untuk melahirkan putra sulungnya, Guntur Soekarnoputra.

Fatmawati menjahit bendera itu secara berangsur-angsur dengan mesin jahit Singer yang dijalankan hanya dengan tangan saja. 

Sebab dokter melarang ia menggunakan kaki untuk menggerakkan mesin jahit. 

Tak jarang, Fatmawati menitikkan air mata kala menjahit bendera itu.

Namun, Fatmawati tak berhenti menjahit bendera itu hingga rampung karena meyakini Indonesia akan segera merdeka dalam waktu dekat.

"Bagi saya, Ibu Fatmawati adalah sosok yang mempunyai visi dan pandangan jauh ke depan. Atas jasa Beliau, kita bangsa Indonesia memiliki bendera pusaka merah putih yang dijahit dengan tangan Beliau sendiri dan dipersiapkan sebelum Indonesia merdeka," kata Puan. (*)

Published : HB

Tradisi Bagi Keluarga Puan, Rendang Ayam Buatan Megawati Jadi Makanan Pavorit di Hari Lebaran

Jakarta, Sigapnews.com, - Hari Raya Idul Fitri atau hari Lebaran identik dengan makanan enak. Setiap keluarga biasanya punya menu makanan khusus yang hanya dimasak tiap kali Lebaran tiba.

Tak terkecuali bagi keluarga besar Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri ketika menyambut Lebaran Idul Fitri 1443 H.

Putri Megawati, Puan Maharani, mengungkapkan bahwa ibunya itu setiap tahun memasak rendang ayam sebagai hidangan spesial untuk Lebaran.

"Ibu saya itu pinter masak rendang, rendang ayam. Dan itu tradisi bagi keluarga kita," kata Puan.

Rendang ayam bikinan Megawati itu pun selalu dinanti oleh anak-anak dan cucunya.

"Kalau makan ini cuma ada di rumah neneknya. Dan itu hanya satu tahun sekali," ungkap perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI ini.

Puan pun lalu membagikan resep rendang ayam bikinan Ketua Umum PDI-P Megawati itu di akun instagramnya, @puanmaharaniri.

"Wah, ternyata banyak yang menanyakan resep Rendang Ayam bikinan Ibu saya. Bagi yang penasaran, saya bisikin ya..," tulis Puan.

Rupanya resep rendang ayam bikinan Megawati itu adalah resep warisan dari kakek Puan, Soekarno.

Resep itu juga sudah ditulis di Buku "Mustika Rasa, Resep Masakan Indonesia Warisan Soekarno".

Berikut bahan-bahannya:

1 kg daging ayam bistik (lulur dalam)

2 butir kelapa

10 buah bawang merah

6 siung bawang putih

6 sdm cabai merah giling

2 lembar daun kunyit

2 biji kemiri

1/2 ruas kunyit

2 ruas laos

3 sdm garam

2 ruas jahe

Berikut cara membuat rendang ayam ala Megawati:

1. Cuci daging, potong persegi

2. Giling halus bumbu, kecuali laos dan kunyit dan serai

3. Parut kelapa, jadikan santan

4. Didihkan kelapa dan bumbu bumbu dengan wajan, masukkan daging

5. Masak dengan api sedang, terus diaduk hingga air kering

6. Kecilkan api, aduk terus dengan sodet. Angkat bila kering dan warna coklat kehitaman.

"Jangan lupa untuk langsung dicoba. Semoga berhasil," ucap mantan Menko PMK ini. (*)

Published : Hila

Babinsa Koramil 01/TS Kodim 0503/JB Amankan Satu Pelaku Penjambretan

Jakarta, Sigapnews.com, - Babinsa Koramil 01/Tamansari Kodim 0503/Jakarta Barat, Serda Abdi Amrizal berhasil mengamankan salah satu pelaku penjambretan di Jalan Mangga Besar VI Utara, Rt. 01/01, Kel.Tamansari, Kec. Tamansari Jakarta Barat. Selasa (08/7) pagi pukul 08.30 Wib.

Dua pelaku penjambretan yang beraksi di wilayah Tamansari dengan mengendarai sepeda motor no Pol B 6534 GTJ warna biru, satu di antaranya berhasil di amankan oleh Babinsa Serda Abdi Amrizal

Satu pelaku, RF (30) berhasil melarikan diri masuk ke rumah kosong dengan membawa kabur Hp yang berhasil di Jambret dan meninggalkan sepeda motornya dalam keadaan terkunci demi menghindari amukan massa.

Adapun satu pelaku berinisial MB alias jawa (27) tanpa membawa KTP dan mengaku tinggal di Jalan pekapuran III Raya, Pangkalan Bambu Tambora berhasil di amankan Babinsa Serda Amrizal yang langsung di giring ke Makoramil guna menghindari amukan massa.

Dari pengakuan pelaku MB mengatakan sudah 3 kali ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) salemba, tahun 2014 menjalani hukum 1, 8 tahun, 2016 jalani hukuman 1,2 tahun dengan kasus yang sama Perampasan dan kekerasan, Pasal 365 KUHP dan 2017 jalani  hukuman 5, 1 tahun kasus penyalagunaan narkotika (Narkoba) dan di nyatakan bebas pada tahun 2021.

Korban Abdul Hafid (43) adalah penjaga kos-kosan yang sedang berdiri di tepi jalan untuk menelpon dan tiba-tiba ada dua orang boncengan sepeda motor langsung menarik hpnya.

"Saya baru keluar dari halaman rumah dan berdiri di tepi jalan untuk telepon tiba-tiba ada dua orang berboncengan bersepeda motor menarik hp saya dan langsung kabur, saya pun berteriak jambret, jambret, jambret."kata korban.

Menurut keterangan Serda Abdi Amrizal, yang berada di depan koramil langsung menghadang pelaku yang melintas depan koramil, namun pelaku lolos dan saya pun mengambil motor dan mengejar pelaku.

"Pelaku tiba-tiba berhenti sebelum depan kantor kelurahan tamansari,  meninggalkan motornya dan kabur masuk ke rumah kosong namun satu pelaku berhasil di amankan dan di bawah ke koramil untuk menghindari massa."kata Serda Abdi.

Baik korban, Pelaku MB dan sepeda motor saat ini di serahkan ke Mapolsek Tamansari guna di proses lebih lanjut. adapun pelaku yang masuk ke rumah kosong tersebut warga beramai-ramai mencari di rumah kosong tersebut tapi tidak di ketemukan. (red)

TRC PA Yang Sekarang TRC PPA Bukan LSM, Ini Penjelasannya...!

Jeny Claudya Lumowa (Bunda Naumi) - Foto Istimewa.

Jakarta, Sigapnews.com, - Ramai di perbincangkan publik, kiprah tentang Tim Reaksi Cepat Perlindunga Perempuan dan Anak (TRC PPA) yang sebelumnya adalah Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak (TRC PA).

Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) adalah Yayasan mandiri yang didirikan dalam rangka memperkuat sistem Perlindungan Anak di Indonesia.

Seperti di sampaikan Bagus AB, Dewan Pengawas Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) bahwa sejak awal hingga saat ini TRC PPA dipimpin oleh sosok perempuan yang tegas, tokoh anak nasional dengan nama panjang Jeny Claudya Lumowa yang akrab di sapa Bunda Naumi, ucap Bagus,(25/04/2021).

Tim Reakai Cepat Perlindungan Perempuam dan Anak (TRC PPA) yang saat ini berkantor pusat di Jalan Raya  Tenggilis No. 127, Kelurahan Tenggilis,  Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya sebelumnya adalah Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak (TRC PA),  tambahnya.

Seiring berjalannya waktu, berdasarkan keputusan rapat Dewan Pendiri yang di setujui oleh Dewan Pembina mama TRC PA berganti menjadi TRC PPA, meski demikian terkait legalitas, tidak perlu di ragukan, karena TRC PPA pun telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Ham RI.

Sementara Jeny Claudya Lumowa (Bunda Naumi) menegaskan bahwaTRC PPA bukanlah LSM, dan selama ini inten dalam menangani kasus - kasus terkait perempuan dan anak, namun wajib di ketahui bahwa permasalahan perempuan dan anak bukan hanya wewenang dan tanggung jawab “TRC PA". Semakin banyak pegiat sosial dan masyarakat yang peduli serta ikut berpartisipasi dalam gerakan peduli anak Indonesia, maka akan semakin di yakini bahwa anak – anak Indonesia terlindungi, tegas Bunda.

Kita bekerja dengan biaya sendiri, dari iuran dan bantuan donatur, bukan anggaran negara, oleh sebab itu tak ada gunanya kita saling hujad dan saling menjatuhkan sesama lembaga yang inten menyoroti permasalahan anak. Sebagai insan biasa, kumenyadari masih banyak kekurangan. Dan belum maksimal dalam memperjuangkan hak - hak anak Indonesia.

Dengan melihat realita di masyarakat, maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan, memunculkan inisiatif saya untuk berjuang pula atas nama perempuan Indonesia.

Sehingga Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak (TRC PA) berganti nama menjadi Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA).

"Just ku ingatkan..., seseorang yang jauh disana, tak perlu menghinaku  lewat lembagaku, sebaiknya fokus dengan lembaga masing - masing, apapun lembagamu  dan siapapun kamu, toh masih keluarga juga dengan TRC PPA", pungkas Bunda.

(Gus)

Perangkat Desa Segera Miliki NIPD Seusai Edaran Mendagri Nomor 141/978/SJ

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Foto Istimewa)

Jakarta, Sigapnews.com, - Perjuangan panjang Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI yang berhasil menorehkan sejarah. Perjuangan PPDI terkait berbagai isue dan tuntutannya satu demi satu sudah mulai membuahkan hasil. Sabtu (24/4/2021)

Pertama mengenai Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Indonesia yang sudah terealisasi disetarakan dengan PNS Gol. II A.

Kedua mengenai tuntutan untuk menerbitkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) untuk pengakuan dan kekuatan perangkat desa.

Hal ini mengingat perangkat desa bukan jabatan politis. Sehingga setelah Pemilihan Kades (PILKADES) kemarin sejumlah perangkat desa diberhentikan secara sepihak oleh Kades terpilih.

Harapannya dengan pemberian Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) jabatan perangkat desa bisa lebih terjamin keberadaannya dari perilaku semena-mena Kepala Desa yang tak paham aturan. (Red).

Konfrensi Pers Pengungkapan Barang Bukti Narkotika Yang Disita di Pelabuhan Bajoe Bone

Konfrensi pers terkait pengungkapan pelaku sindikat Narkotika dari Kota Dumai Riau, Aceh Timur, Lintas Bagan Siapi-api Riau dan Sidoarjo Jawa Timur hingga pelabuhaj Bajoe Bone (Foto Istimewa)

Bone (Sulsel), Sigapnews.com-Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat akhirnya merilis penangkapan jaringan bandar sabu.

Sindikat narkoba yang ditangkap petugas BNN dari lima lokasi berbeda yakni Kota Dumai Riau, Pelabuhan Bajoe Bone, Aceh Timur, Lintas Bagan Siapi-api Riau dan Sidoarjo Jawa Timur.

Dari total 5 kasus tindak pidana narkotika dengan total barang bukti 212,39 kilogram sabu dan 19.700 butir ekstasi. Khusus di Pelabuhan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Sulsel, BNN menyita narkoba jenis sabu total 95,06 kilogram.

Melalui konfrensi pers yang dipimpin Kepala BNN pusat, Irjen Petrus Reinhard Golose sebagaimana dikutip dari situs bnn.go.id, dijelaskan, bahwa penangkapan di Pelabuhan Bajoe bermula saat petugas BNN bersama Bea Cukai mengamankan dua orang anggota jaringan sindikat narkoba berinisial AL dan JA yang menyelundupkan sabu seberat 95,06 Kg dengan menggunakan kapal, pada 14 April 2021.

Barang bukti yang disita dari pelabuhan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone 7 Karung Narkoba (Foto Istimewa)

Keduanya membawa sabu tersebut dari Kalimantan menuju Sulawesi. Berdasarkan keterangan tersangka, sabu tersebut akan diserahkan kepada HJA atau Huston Jumadil Amrullah dan MA (Mas’ud), di Pelabuhan Bajoe, Bone.

Keduanya, (Huston dan Mas’ud) merupakan warga Kabupaten Sidrap.

Kapal yang mengangkut sabu tersebut kemudian sandar di Pelabuhan Bajoe pada Minggu dinihari, 18 April kemarin.

Disana sudah ada Huston dan Mas’ud menunggu. Kedua pelaku menggunakan mobil pick up putih dengan nomor polisi DP 8794 DE. Diduga kuat, narkoba tersebut akan dibawa ke Sidrap untuk kemudian diedarkan.

Usai serah terima sabu itu dilakukan, Huston dan Mas’ud yang mengendarai mobil pick up melaju kencang bahkan menabrak mobil petugas saat berusaha menghadang untuk melakukan pemeriksaan.

Setelah menabrak sebuah mobil, kedua tersangka berupaya melarikan diri.

Dalam situasi tersebut, satu tersangka berinisial HJA dinyatakan tewas saat dibawa ke RS untuk dilakukan bantuan medis.

Sementara itu, tiga tersangka lainnya dibawa ke BNN RI untuk menjalani penyidikan lebih lanjut.

Humas BNNP Sulawesi Selatan, Andis Suryandis mengatakan, penangkapan yang dilakukan murni dari BNN RI bersama dengan Bea Cukai dan Mabes Polri.

“Barang buktinya memang tak pernah dibuka sewaktu masih di Makassar. Barang bukti itu baru di teliti sesampai di BNN Pusat di Jakarta,” katanya.

Sementara itu, mengenai jalur pengiriman sabu yang berbeda dengan informasi sebelumnya. Kepala BNNK Bone, AKBP Ismail Husain mengatakan, dari kronologi penangkapan dan jumlah barang bukti semua berdasar pada BNN RI.

“Jadi memang betul apa yang disampaikan pihak BNN RI. Karena pengungkapan ini memang dilakukan oleh mereka. Sehingga jumlah data dan kronologi penangkapan tentu sesuai dengan yang disampaikan melalui rilis resminya,” tegas mantan Wakapolres Bone ini. (RB/Fadli)

Kuat Dugaan Ada Politisasi Penggusuran, MSH Desak S Adk. Minta Maaf dan Mundur eari Ketua DPC Gerindra Jakarta Utara

Jakarta, Sigapnews.com,--Masyarakat Sadar Hukum (MSH) yang diwakili Malinaw mendesak S. Adk. anggota fraksi partai Gerindra DPRD DKI Jakarta agar berhenti menjadi ketua DPC Gerindra Jakarta Utara serta meminta maaf ke masyarakat bersangkutan. Hal ini mengingat indikasi kuat ada dugaan mempolitisasi penertiban (penggusuran) bangunan liar di kelurahan Penjagalan kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. 

"Sangat kita desak secepatnya (S. Adk ) mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua DPC Gerindra Jakarta Utara, karena membikin kisruh soal penertiban bangunan liar di kelurahan Pejagalan. "Jelas Melinaw kepada para awak media di Jakarta, Senin (19/4) sore.

Malinaw juga mendesak keras agar S Adk. segera meminta maaf kepada masyarakat pejagalan termasuk kepada Lurah Pejagalan.

Untuk diketahui setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung (Pasal 7 ayat [1] UUBG). Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan (Pasal 7 ayat [2] UUBG).

 

Pembangunan suatu gedung (rumah) dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan (Pasal 35 ayat [4] UUBG). Memiliki IMB merupakan kewajiban dari pemilik bangunan gedung (Pasal 40 ayat [2] huruf b UUBG).

"Jangan bawa-bawa istilah mushola digusur dong. Yang ada adalah penertiban bangunan liar karena itu sudah sangat jelas melanggar perda. Maka dari itu desakan  Lurah Pejagalan agar mundur adalah hal yang tidak masuk akal. Apalagi Lurah Pejagalan sangat baik dan disayang masyarakat karena banyak berkiprah membangun kelurahan, baik dari sisi fisik maupun sumber daya manusia,"tutup Malinaw.

Laporan: JL

Polisi Internet Sudah Aktif Beroperasi di Medsos

Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono (Foto Istimewa)

Jakarta, Sigapnews.com, - Virtual police atau polisi virtual sudah mulai aktif setelah adanya surat edaran Kapolri nomor SE/2/II/2021.

Hingga saat ini, polisi internet tersebut sudah memberi surat pemberitahuan atau teguran dari Polri kepada tiga akun pengguna di media sosial (medsos).

Hal itu diakui Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono. "Kemarin sudah ada tiga kita buat, kita kirim," kata Argo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/6/2021), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Argo menerangkan, dalam prosesnya, anggota yang jadi petugas virtual police yang memantau aktivitas di media sosial, akan melaporkan ke atasan jika menemukan unggahan konten yang berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selanjutnya, unggahan konten yang diserahkan oleh petugas akan dimintakan pendapat ke para ahli, seperti ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli ITE.

Kemudian, jika ada potensi tindak pidana, unggahan konten itu akan diserahkan ke Direktur Tindak Pidana Siber atau pejabat yang ditunjuk.

"Setelah dia memberikan pengesahan, kemudian baru kita japri ke akun tersebut. Kita kirim itu. Jadi resmi kirimnya. Jadi tahu ada dari polisi yang kirim," jelas perwira bintang dua itu.

Argo mengatakan, salah satu akun yang ditegur Polri membuat dan mengunggah gambar beserta tulisan "jangan lupa saya maling".

Polri sudah meminta pendapat ahli bahasa dan konten tersebut dinyatakan berpotensi melanggar hukum. Polri pun mengirimkan surat pemberitahuan.

"Virtual police alert. Peringatan 1. Konten Twitter Anda yang diunggah 21 Februari 2021 pukul 15.15 WIB berpotensi pidana ujaran kebencian. Guna menghindari proses hukum lebih lanjut diimbau untuk segera melakukan koreksi pada konten media sosial setelah pesan ini Anda terima. Salam Presisi," ucap Argo membacakan isi surat teguran.

Argo berharap hadirnya polisi vitual mengurangi konten-konten hoaks di media sosial. Selain itu, masyarakat juga lebih berhati-hati.

Ia menegaskan, sesuai surat edaran Kapolri, virtual police bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, dan mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.

"Tujuan virtual police yang kita lakukan yang selama ini kalau ada saling lapor, itu untuk menghindari itu, dan kita tetap sampaikan dulu ke masyarakat," ujar Argo.

Adapun Kapolri sebelumnya menerbitkan surat edaran nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif tertanggal 19 Februari 2021.

Lewat surat tersebut, Kapolri kepada penyidik polisi memiliki prinsip bahwa hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penanganan perkara UU ITE.

Kapolri meminta penyidik mengedepankan pendekatan restorative justice dalam penegakan hukum.

Selain itu, Kapolri juga menerbitkan Surat Telegram yang berisi tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana kejahatan siber yang menggunakan UU ITE.

Surat Telegram bernomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 itu tertanggal 22 Februari 2021, ditandatangani Wakabareskrim Irjen Wahyu Hadiningrat atas nama Kapolri.

Dalam Surat Telegram, Kapolri mengklasifikasikan perkara penanganan UU ITE yang bisa diselesaikan dengan restorative justice dan mana yang tidak beserta rujukan pasal-pasalnya.

Sumber : Kompas.com

LBH IWO Resmi Berdiri, Sandy Nayoan di Daulat Jadi Leadernya

Jakarta, Sigapnews.com – Ikatan Wartawan Online (IWO) pada Jumat 12 Februari 2021 meresmikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) IWO yang dipimpin oleh Dwight George Nayoan atau yang lebih dikenal sebagai Sandy Nayoan.

Peresmian LBH IWO yang bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Cina 2572 dilakukan secara virtual.

Sandy Nayoan sebagai ketua umum LBH IWO akan didampingi oleh Thopan Sow sebagai sekretaris dan Jamhari Kusnadi sebagai bendahara.

Dalam sambutan pada peresmian tersebut, Ketua Umum IWO Jodhi Yudono mengharapkan agar segera dapat dibentuk cabang LBH IWO setidaknya di tingkat provinsi di mana kepengurusan IWO berada.

“Kepada kawan-kawan IWO di seluruh Indonesia, setelah ini LBH IWO harus berdiri di semua provinsi minimal,” ujar Jodhi.

Ketum Jodhi menyampaikan terima kasih kepada pengurus LBH IWO yang bersedia menjadi relawan untuk melakukan pendampingan hukum tidak hanya pada wartawan anggota IWO, namun juga kepada masyarakat umum yang membutuhkan di masa depan.

Sementara Ketum LBH IWO Sandy Nayoan mengharapkan kerjasama pengurus dan anggota IWO di seluruh Indonesia untuk bersama-sama menjalankan visi dan misi lembaga pendampingan hukum ini.

LBH IWO akan menggandeng anggota IWO yang berlatar belakang pendidikan hukum untuk bersama-sama melakukan kerja-kerja pendampingan hukum di masa depan.

“Adapun maksud dan tujuannya (pendirian LBH IWO)… adalah untuk melakukan pendampingan-pendampingan hukum terutama pada sahabat-sabahat jurnalis yang menghadapi permasalahan-permasalahan hukum di lapangan dalam melakukan tugas sebagai jurnalis maupun tugas kami selaku LBH IWO juga akan senantiasa mendampingi masayarakat luas tentunya,” kata Sandy.

“Kami akan merekrut sahabat-sahabat yg berlatar belakang sarjana hukum agar maksimal, optimal nanti ke depan dalam pendampingan-pendampinganya,” tambahnya.

Acara peresmian yang dihadiri pengurus pusat, wilayah dan daerah IWO se-Indonesia.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim , dengan mengucapkan Kemulian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya resmikan LBH IWO, semoga LBH IWO akan menjadi pembela kawan-kawan IWO di seluruh Indonesia ketika kita menghadapi ancaman dari siapapun dan LBH IWO juga akan menjadi tempat perlindungan bagi masyarakat yang memerlukan,” ujar Jodhi menutup acara peresmian LBH IWO. (Red).

Ketua dan Anggota KPU Muna Akan Diperiksa DKPP

Illustrasi, DKPP

Jakarta, Sigapnew.com, -Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 137-PKE-DKPP/XI/2020 pada Hari Senin Tanggal 1 Februari 2020.

Perkara ini diadukan oleh Ficky Mubarak Natsir dan Muh. Rahman. Para Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna yaitu Kubais, Nggasri Faeda, Muhammad Ichsan, Yuliana Rita, dan La Ode Muh. Askar Adi Jaya sebagai Teradu I – V.

Ada empat pokok aduan Pengadu. Pertama, Teradu I diduga tidak mengumumkan kembali status Bakal Pasangan Calon yang telah dinyatakan negatif Covid-19. Kedua, para Teradu diduga meloloskan Bakal Calon yang memiliki identitas berbeda antara di KTP dengan di Ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar. Ketiga, para Teradu diduga tidak melibatkan Bawaslu Kabupaten Muna dalam Proses Verifikasi Berkas Syarat Calon dan Pencalonan dan keempat, Teradu I diduga tergabung dalam akun resmi pemenangan grup Facebook (FB) Pasangan Calon Bupati Rusman-Bachrun.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sidang ini akan diadakan secara virtual pada Senin (01/2/2021) pukul 09.00 WIB, dengan Ketua Majelis di Jakarta dan seluruh pihak berada di daerah masing-masing.

Plt. Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Arif.

Ia menambahkan, sidang kode etik DKPP bersifat terbuka untuk umum. “Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” terangnya. [Rilis Humas DKPP]

Sumber: https://dkpp.go.id

KARDONO. SULTRA

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono : 58 Adegan Rekonstruksi di Lakukan di 4 TKP

JAKARTA, Sigapnews.com - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Karawang menggelar rekonstruksi di empat titik terkait dengam kasus penyerangan Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, dalam empat Tempat Kejadian Perkara (TKP) setidaknya digelar 58 adegan rekonstruksi yang memperlihatkan bagaimana awal mula penyerangan Laskar FPI hingga polisi melakukan tindakan tegas terukur.

"Dalam proses rekonstruksi malam ini setidaknya ada 58 adegan rekonstruksi," kata Argo saat meninjau langsung proses rekonstruksi, Senin (14/12/2020) dini hari.

Argo merinci, pada TKP I tepatnya di depan Hotel Novotel, Jalan Karawang Internasional, setidaknya ada sembilan adegan. Sementara lokasi II yakni, selepas bundaran Jalan Karawang Internasional hingga Gerbang Tol Karawang Barat arah Cikampek ke Rest Area KM 50 ada empat adegan.

Sedangkan di Rest Area KM 50 yang menjadi TKP ketiga penyidik melakukan adegan rekonstruksi sebanyak 31. TKP terakhir yakni, Tol Japek selepas Rest Area KM 50 hingga KM 51 200, penyidik memperagakan 14 adegan.

Argo menambahkan, rekonstruksi yang digelar secara transparan ke masyarakat ini setidaknya menghadirkan saksi sebanyak 28 orang. Bahkan, empat diantaranya merupakan polisi yang menjadi korban dalam penyerangan tersebut.

"Jumlah saksi yang dihadirkan malam ini ada 28 orang. Saksi korban ada empat," ujar Argo.

Adapun barang bukti yang dihadirkan pada rekonstruksi, diantaranya dua unit mobil anggota, satu unit mobil tersangka, enam pasang pakaian tersangka, senjata tajam dan dua senjata api rakitan peluru 9 MM.

Sekadar diketahui, peristiwa penyerangan Laskar FPI terhadap aparat kepolisian itu terjadi pada Senin 7 Desember 2020 pukul 00.30 WIB di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Kejadian tersebut ketika petugas sedang mengecek informasi mengenai ada pengerahan massa terkait pemanggilan Rizieq Shihab di Polda Metro, Senin 7 Desember 2020.

Mobil anggota Polda Metro Jaya tengah mengkuti kendaraan pengikut Rizieq, tiba-tiba mobil anggota Polda Metro Jaya dipepet dan disetop dua kendaraan pendukung Rizieq.

Bahkan, ketika kejadian itu pihak yang diduga pendukung Rizieq menodongkan senjata api dan senjata tajam berupa samurai dan celurit ke arah aparat kepolisian.

Petugas yang merasa keselamatan jiwanya terancam langsung mengambil tindakan tegas terukur. 6 orang pendukung Rizieq meninggal dunia, sementara 4 lainnya melarikan diri. (Humas Polri)

Besarkan IMI, Bamsoet Gandeng Pereli Nasional Ricardo Gelael

JAKARTA, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak tokoh balap nasional, Ricardo Gelael, untuk ambil bagian membesarkan Ikatan Motor Indonesia (IMI). Ricardo dikenal aktif di kejuaraan reli, khususnya World Rally Championship Indonesia pada periode 1996-1997. Di tahun 2009, menjadi eksibisi di Dawuan, Jawa Barat, dan sempat mengikuti Kejurnas Sprint Reli pada 2019.

"Kecintaannya terhadap otomotif, salah satunya ia buktikan dengan mendirikan tim balap Jagonya Ayam pada tahun 2014, yang berhasil membawa nama Indonesia ke berbagai ajang kejuaraan otomotif dunia. Pada debutnya di ajang F3 Eropa, tim Jagonya Ayam melesat ke peringkat kedua pada klasemen akhir. Pada tahun 2015 di ajang World Series Renault F 3.5, menempati peringkat keenam dari 11 peserta," ujar Bamsoet usai silaturahmi dengan Ricardo Gelael, di Jakarta, Jumat (11/12/20).

Calon Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia 2021-2024 ini mengungkapkan, kecintaan Ricardo Gelael terhadap otomotif menurun kepada putranya, Sean Gelael, yang berlaga di ajang FIA Formula 2 Championship sejak tahun 2015. Disana, ia berkompetisi dengan Mick Schumacher, putera pembalap F1 legendaris Michael Schumacher.

"Mereka punya pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni di bidang otomotif. Karenanya, duet ayah anak ini harus dilibatkan oleh IMI dalam membesarkan industri dan olahraga otomotif nasional," tutur Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI dan Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, karena rasa cintanya terhadap olahraga otomotif jugalah, yang membuat Ricardo Gelael sampai mendatangkan 2 mobil Citroen C3 R5, yang biasa dipakai pembalap internasional di ajang World Rally Championship, langsung dari Perancis. Mobil dipakai oleh pembalap tim Jagonya Ayam pada ajang Danau Toba Rally 2019.

"Jika rasa cinta Ricardo Gelael terhadap otomotif turut disalurkan melalui IMI, bisa memberikan dampak besar terhadap perkembangan industri dan olahraga otomotif Indonesia. Dari peran beliau, kita harapkan bisa melahirkan banyak putera bangsa lain seperti Sean Gelael, yang mampu membawa nama Indonesia dalam ajang kompetisi otomotif dunia," pungkas Bamsoet. (TIM)

Bamsoet Kandidat Ketua Umum IMI 2020-2024

JAKARTA, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP IMI) periode 2020-2024. Pendaftaran diterima langsung Ketua Tim Penjaringan Ketua Umum IMI, Ahmad Sahroni. Proses pemilihan akan dilakukan dalam Musyawarah Nasional IMI di Makassar, 20 Desember 2020.

"Langkah tersebut saya lakukan sebagai bentuk menjalankan amanah dari para pengurus daerah IMI yang menginginkan saya terlibat aktif dalam pemajuan industri dan olahraga otomotif di Tanah Air," ujar Bamsoet usai mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PP IMI, di Jakarta, Senin (7/12/20).

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, untuk memajukan industri dan olahraga otomotif di Indonesia, dirinya akan melibatkan seluruh stakeholder. Dari mulai pengurus pusat dan daerah IMI, hingga dengan para pemangku kepentingan seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha swasta serta jaringan internasional.

"Selain juga menjadi jembatan bagi pemerintah dan swasta untuk bergotong royong membuat sarana dan prasarana untuk memajukan olahraga otomotif. Seperti membangun sirkuit F1, maupun sirkuit balapan motor/mobil lainnya," kata Bamsoet. (Red).

Ormas SMP Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Bisa Majukan Ekonomi dengan Regulasi Efektif

Jakarta, Sigapnews.com, - Anshar Ilo Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Merah Putih (DPP SMP) yakin visi Indonesia Maju dari Presiden Jokowi akan bisa terealisasi dengan baik dengan disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dimana UU ini bisa memajukan perekonomian negara dengan regulasi aturan yang efektif dan progresif.

“Omnibus law RUU Cipta Kerja sudah resmi disahkan menjadi UU melalui rapat paripurna DPR RI, Senin (05/10/2020) kemarin. UU Cipta Kerja ini terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Yang mana didalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup,” kata Ilo sapaan akrabnya, saat dihubungi, Selasa (06/10/2020).

Ia mengatakan, Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah di balik pembentukan Omnibus Law. Menurut orang kepercayaan Presiden Jokowi ini, UU Omnibus Law untuk memangkas dan menyederhanakan berbagai regulasi yang tumpang tindih.

“Pemerintah merasa terkekang, sehingga ruang geraknya terbatas dalam pengambilan keputusan, yang akhirnya menjadi lambat dan kurang tepat. Omnibus Law kata Airlangga Hartarto Menko Bidang Perekonomian merupakan sebuah Undang-Undang (UU) untuk menyelesaikan isu besar dengan mencabut atau mengganti beberapa UU sekaligus, sehingga regulasi menjadi lebih sederhana,” kata Ilo.

Ketua Umum Relawan Jokowi ini, memberikan apresiasi atas sikap pemerintah yang diwakili Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR RI.

Lanjut Ilo, penerapan UU Omnibus Law  Cipta Kerja ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi ditengah Covid-19 ada kemerosotan ekonomi yang lagi melanda masyarakat.

“Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto sudah menyatakan, salah satu alasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) juga untuk memprioritaskan program penanganan pandemi Covid-19. Dikatakan Ketua Umum Partai Golkar ini bahwa, penting bahwa UU ini menjadi catatan, untuk memprioritaskan, program penanganan Covid,-19” kata Ilo menegaskan apa yang disampaikan Airlangga Hartarto.

Kata Ilo juga, Indonesia saat ini terjebak pada over-regulasi. Dimana pada masa pemerintahan Jokowi di tahun 2019 lalu, sudah terbit 10.180 regulasi. Terlihat dan tercatat ada 8.584 Peraturan Menteri, 839 Peraturan Presiden, 526 Peraturan Pemerintah, dan 131 UU.

“Karena itu sesuai instruksi Presiden Jokowi kepada Menteri Kordinator Bidang Perekonomian bahwa, salah satu acuan pertimbangan perwujudan Omnibus Law, adalah memangkas dan menyederhanakan regulasi. Perekonomian nasional dikuatkan dengan Omnibus Law melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberian fasilitas perpajakan,” terang Ilo.

Katanya, ada sisi positif dari Omnibus Law, yakni untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran. Dimana fokus Omnibus Law adalah untuk menciptakan pekerjaan bagi 7 juta pengangguran yang ada. Bahkan, Omnibus Law diyakini akan berdampak positif terhadap pengembangan pembangunan properti.

“Ada tiga hal yang menjadi tujuan dalam pembuatan Omnibus Law ini, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM. Ini akan menjadi solusi terbaik penyerapan tenaga kerja dan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Ilo pria asal Sulawesi Selatan ini. 

Terkahir kata Ilo, UU Cipta Kerja juga  melindungi Hak-hak Ulayat dan Masyarakat Adat di pelosok-pelosok Indonesia. "Harapan UU Cipta Kerja ini juga untuk melindungi hak ulayat dan masyarakat adat untuk diperhatikan dan dijaga," pungkas Ilo. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Foto: Istimewa