-->

Sabtu, 24 April 2021

TRC PA Yang Sekarang TRC PPA Bukan LSM, Ini Penjelasannya...!



Jeny Claudya Lumowa (Bunda Naumi) - Foto Istimewa.

Jakarta, Sigapnews.com, - Ramai di perbincangkan publik, kiprah tentang Tim Reaksi Cepat Perlindunga Perempuan dan Anak (TRC PPA) yang sebelumnya adalah Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak (TRC PA).

Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) adalah Yayasan mandiri yang didirikan dalam rangka memperkuat sistem Perlindungan Anak di Indonesia.

Seperti di sampaikan Bagus AB, Dewan Pengawas Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) bahwa sejak awal hingga saat ini TRC PPA dipimpin oleh sosok perempuan yang tegas, tokoh anak nasional dengan nama panjang Jeny Claudya Lumowa yang akrab di sapa Bunda Naumi, ucap Bagus,(25/04/2021).

Tim Reakai Cepat Perlindungan Perempuam dan Anak (TRC PPA) yang saat ini berkantor pusat di Jalan Raya  Tenggilis No. 127, Kelurahan Tenggilis,  Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya sebelumnya adalah Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak (TRC PA),  tambahnya.

Seiring berjalannya waktu, berdasarkan keputusan rapat Dewan Pendiri yang di setujui oleh Dewan Pembina mama TRC PA berganti menjadi TRC PPA, meski demikian terkait legalitas, tidak perlu di ragukan, karena TRC PPA pun telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Ham RI.

Sementara Jeny Claudya Lumowa (Bunda Naumi) menegaskan bahwaTRC PPA bukanlah LSM, dan selama ini inten dalam menangani kasus - kasus terkait perempuan dan anak, namun wajib di ketahui bahwa permasalahan perempuan dan anak bukan hanya wewenang dan tanggung jawab “TRC PA". Semakin banyak pegiat sosial dan masyarakat yang peduli serta ikut berpartisipasi dalam gerakan peduli anak Indonesia, maka akan semakin di yakini bahwa anak – anak Indonesia terlindungi, tegas Bunda.

Kita bekerja dengan biaya sendiri, dari iuran dan bantuan donatur, bukan anggaran negara, oleh sebab itu tak ada gunanya kita saling hujad dan saling menjatuhkan sesama lembaga yang inten menyoroti permasalahan anak. Sebagai insan biasa, kumenyadari masih banyak kekurangan. Dan belum maksimal dalam memperjuangkan hak - hak anak Indonesia.

Dengan melihat realita di masyarakat, maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan, memunculkan inisiatif saya untuk berjuang pula atas nama perempuan Indonesia.

Sehingga Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak (TRC PA) berganti nama menjadi Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA).

"Just ku ingatkan..., seseorang yang jauh disana, tak perlu menghinaku  lewat lembagaku, sebaiknya fokus dengan lembaga masing - masing, apapun lembagamu  dan siapapun kamu, toh masih keluarga juga dengan TRC PPA", pungkas Bunda.

(Gus)

Jumat, 23 April 2021

Perangkat Desa Segera Miliki NIPD Seusai Edaran Mendagri Nomor 141/978/SJ

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Foto Istimewa)

Jakarta, Sigapnews.com, - Perjuangan panjang Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI yang berhasil menorehkan sejarah. Perjuangan PPDI terkait berbagai isue dan tuntutannya satu demi satu sudah mulai membuahkan hasil. Sabtu (24/4/2021)

Pertama mengenai Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Indonesia yang sudah terealisasi disetarakan dengan PNS Gol. II A.

Kedua mengenai tuntutan untuk menerbitkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) untuk pengakuan dan kekuatan perangkat desa.

Hal ini mengingat perangkat desa bukan jabatan politis. Sehingga setelah Pemilihan Kades (PILKADES) kemarin sejumlah perangkat desa diberhentikan secara sepihak oleh Kades terpilih.

Harapannya dengan pemberian Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) jabatan perangkat desa bisa lebih terjamin keberadaannya dari perilaku semena-mena Kepala Desa yang tak paham aturan. (Red).

Konfrensi Pers Pengungkapan Barang Bukti Narkotika Yang Disita di Pelabuhan Bajoe Bone


Konfrensi pers terkait pengungkapan pelaku sindikat Narkotika dari Kota Dumai Riau, Aceh Timur, Lintas Bagan Siapi-api Riau dan Sidoarjo Jawa Timur hingga pelabuhaj Bajoe Bone (Foto Istimewa)

Bone (Sulsel), Sigapnews.com-Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat akhirnya merilis penangkapan jaringan bandar sabu.

Sindikat narkoba yang ditangkap petugas BNN dari lima lokasi berbeda yakni Kota Dumai Riau, Pelabuhan Bajoe Bone, Aceh Timur, Lintas Bagan Siapi-api Riau dan Sidoarjo Jawa Timur.

Dari total 5 kasus tindak pidana narkotika dengan total barang bukti 212,39 kilogram sabu dan 19.700 butir ekstasi. Khusus di Pelabuhan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Sulsel, BNN menyita narkoba jenis sabu total 95,06 kilogram.

Melalui konfrensi pers yang dipimpin Kepala BNN pusat, Irjen Petrus Reinhard Golose sebagaimana dikutip dari situs bnn.go.id, dijelaskan, bahwa penangkapan di Pelabuhan Bajoe bermula saat petugas BNN bersama Bea Cukai mengamankan dua orang anggota jaringan sindikat narkoba berinisial AL dan JA yang menyelundupkan sabu seberat 95,06 Kg dengan menggunakan kapal, pada 14 April 2021.


Barang bukti yang disita dari pelabuhan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone 7 Karung Narkoba (Foto Istimewa)

Keduanya membawa sabu tersebut dari Kalimantan menuju Sulawesi. Berdasarkan keterangan tersangka, sabu tersebut akan diserahkan kepada HJA atau Huston Jumadil Amrullah dan MA (Mas’ud), di Pelabuhan Bajoe, Bone.

Keduanya, (Huston dan Mas’ud) merupakan warga Kabupaten Sidrap.

Kapal yang mengangkut sabu tersebut kemudian sandar di Pelabuhan Bajoe pada Minggu dinihari, 18 April kemarin.

Disana sudah ada Huston dan Mas’ud menunggu. Kedua pelaku menggunakan mobil pick up putih dengan nomor polisi DP 8794 DE. Diduga kuat, narkoba tersebut akan dibawa ke Sidrap untuk kemudian diedarkan.

Usai serah terima sabu itu dilakukan, Huston dan Mas’ud yang mengendarai mobil pick up melaju kencang bahkan menabrak mobil petugas saat berusaha menghadang untuk melakukan pemeriksaan.

Setelah menabrak sebuah mobil, kedua tersangka berupaya melarikan diri.

Dalam situasi tersebut, satu tersangka berinisial HJA dinyatakan tewas saat dibawa ke RS untuk dilakukan bantuan medis.

Sementara itu, tiga tersangka lainnya dibawa ke BNN RI untuk menjalani penyidikan lebih lanjut.

Humas BNNP Sulawesi Selatan, Andis Suryandis mengatakan, penangkapan yang dilakukan murni dari BNN RI bersama dengan Bea Cukai dan Mabes Polri.

“Barang buktinya memang tak pernah dibuka sewaktu masih di Makassar. Barang bukti itu baru di teliti sesampai di BNN Pusat di Jakarta,” katanya.

Sementara itu, mengenai jalur pengiriman sabu yang berbeda dengan informasi sebelumnya. Kepala BNNK Bone, AKBP Ismail Husain mengatakan, dari kronologi penangkapan dan jumlah barang bukti semua berdasar pada BNN RI.

“Jadi memang betul apa yang disampaikan pihak BNN RI. Karena pengungkapan ini memang dilakukan oleh mereka. Sehingga jumlah data dan kronologi penangkapan tentu sesuai dengan yang disampaikan melalui rilis resminya,” tegas mantan Wakapolres Bone ini. (RB/Fadli)

Senin, 19 April 2021

Kuat Dugaan Ada Politisasi Penggusuran, MSH Desak S Adk. Minta Maaf dan Mundur eari Ketua DPC Gerindra Jakarta Utara



Jakarta, Sigapnews.com,--Masyarakat Sadar Hukum (MSH) yang diwakili Malinaw mendesak S. Adk. anggota fraksi partai Gerindra DPRD DKI Jakarta agar berhenti menjadi ketua DPC Gerindra Jakarta Utara serta meminta maaf ke masyarakat bersangkutan. Hal ini mengingat indikasi kuat ada dugaan mempolitisasi penertiban (penggusuran) bangunan liar di kelurahan Penjagalan kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. 

"Sangat kita desak secepatnya (S. Adk ) mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua DPC Gerindra Jakarta Utara, karena membikin kisruh soal penertiban bangunan liar di kelurahan Pejagalan. "Jelas Melinaw kepada para awak media di Jakarta, Senin (19/4) sore.

Malinaw juga mendesak keras agar S Adk. segera meminta maaf kepada masyarakat pejagalan termasuk kepada Lurah Pejagalan.

Untuk diketahui setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung (Pasal 7 ayat [1] UUBG). Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan (Pasal 7 ayat [2] UUBG).

 
Pembangunan suatu gedung (rumah) dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan (Pasal 35 ayat [4] UUBG). Memiliki IMB merupakan kewajiban dari pemilik bangunan gedung (Pasal 40 ayat [2] huruf b UUBG).

"Jangan bawa-bawa istilah mushola digusur dong. Yang ada adalah penertiban bangunan liar karena itu sudah sangat jelas melanggar perda. Maka dari itu desakan  Lurah Pejagalan agar mundur adalah hal yang tidak masuk akal. Apalagi Lurah Pejagalan sangat baik dan disayang masyarakat karena banyak berkiprah membangun kelurahan, baik dari sisi fisik maupun sumber daya manusia,"tutup Malinaw.


Laporan: JL

Rabu, 24 Februari 2021

Polisi Internet Sudah Aktif Beroperasi di Medsos


Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono (Foto Istimewa)

Jakarta, Sigapnews.com, - Virtual police atau polisi virtual sudah mulai aktif setelah adanya surat edaran Kapolri nomor SE/2/II/2021.

Hingga saat ini, polisi internet tersebut sudah memberi surat pemberitahuan atau teguran dari Polri kepada tiga akun pengguna di media sosial (medsos).

Hal itu diakui Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono. "Kemarin sudah ada tiga kita buat, kita kirim," kata Argo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/6/2021), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Argo menerangkan, dalam prosesnya, anggota yang jadi petugas virtual police yang memantau aktivitas di media sosial, akan melaporkan ke atasan jika menemukan unggahan konten yang berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selanjutnya, unggahan konten yang diserahkan oleh petugas akan dimintakan pendapat ke para ahli, seperti ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli ITE.

Kemudian, jika ada potensi tindak pidana, unggahan konten itu akan diserahkan ke Direktur Tindak Pidana Siber atau pejabat yang ditunjuk.

"Setelah dia memberikan pengesahan, kemudian baru kita japri ke akun tersebut. Kita kirim itu. Jadi resmi kirimnya. Jadi tahu ada dari polisi yang kirim," jelas perwira bintang dua itu.

Argo mengatakan, salah satu akun yang ditegur Polri membuat dan mengunggah gambar beserta tulisan "jangan lupa saya maling".

Polri sudah meminta pendapat ahli bahasa dan konten tersebut dinyatakan berpotensi melanggar hukum. Polri pun mengirimkan surat pemberitahuan.

"Virtual police alert. Peringatan 1. Konten Twitter Anda yang diunggah 21 Februari 2021 pukul 15.15 WIB berpotensi pidana ujaran kebencian. Guna menghindari proses hukum lebih lanjut diimbau untuk segera melakukan koreksi pada konten media sosial setelah pesan ini Anda terima. Salam Presisi," ucap Argo membacakan isi surat teguran.

Argo berharap hadirnya polisi vitual mengurangi konten-konten hoaks di media sosial. Selain itu, masyarakat juga lebih berhati-hati.

Ia menegaskan, sesuai surat edaran Kapolri, virtual police bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, dan mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.

"Tujuan virtual police yang kita lakukan yang selama ini kalau ada saling lapor, itu untuk menghindari itu, dan kita tetap sampaikan dulu ke masyarakat," ujar Argo.

Adapun Kapolri sebelumnya menerbitkan surat edaran nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif tertanggal 19 Februari 2021.

Lewat surat tersebut, Kapolri kepada penyidik polisi memiliki prinsip bahwa hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penanganan perkara UU ITE.

Kapolri meminta penyidik mengedepankan pendekatan restorative justice dalam penegakan hukum.

Selain itu, Kapolri juga menerbitkan Surat Telegram yang berisi tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana kejahatan siber yang menggunakan UU ITE.

Surat Telegram bernomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 itu tertanggal 22 Februari 2021, ditandatangani Wakabareskrim Irjen Wahyu Hadiningrat atas nama Kapolri.

Dalam Surat Telegram, Kapolri mengklasifikasikan perkara penanganan UU ITE yang bisa diselesaikan dengan restorative justice dan mana yang tidak beserta rujukan pasal-pasalnya.

Sumber : Kompas.com

Jumat, 12 Februari 2021

LBH IWO Resmi Berdiri, Sandy Nayoan di Daulat Jadi Leadernya




Jakarta, Sigapnews.com – Ikatan Wartawan Online (IWO) pada Jumat 12 Februari 2021 meresmikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) IWO yang dipimpin oleh Dwight George Nayoan atau yang lebih dikenal sebagai Sandy Nayoan.

Peresmian LBH IWO yang bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Cina 2572 dilakukan secara virtual.
Sandy Nayoan sebagai ketua umum LBH IWO akan didampingi oleh Thopan Sow sebagai sekretaris dan Jamhari Kusnadi sebagai bendahara.

Dalam sambutan pada peresmian tersebut, Ketua Umum IWO Jodhi Yudono mengharapkan agar segera dapat dibentuk cabang LBH IWO setidaknya di tingkat provinsi di mana kepengurusan IWO berada.

“Kepada kawan-kawan IWO di seluruh Indonesia, setelah ini LBH IWO harus berdiri di semua provinsi minimal,” ujar Jodhi.

Ketum Jodhi menyampaikan terima kasih kepada pengurus LBH IWO yang bersedia menjadi relawan untuk melakukan pendampingan hukum tidak hanya pada wartawan anggota IWO, namun juga kepada masyarakat umum yang membutuhkan di masa depan.

Sementara Ketum LBH IWO Sandy Nayoan mengharapkan kerjasama pengurus dan anggota IWO di seluruh Indonesia untuk bersama-sama menjalankan visi dan misi lembaga pendampingan hukum ini.
LBH IWO akan menggandeng anggota IWO yang berlatar belakang pendidikan hukum untuk bersama-sama melakukan kerja-kerja pendampingan hukum di masa depan.

“Adapun maksud dan tujuannya (pendirian LBH IWO)… adalah untuk melakukan pendampingan-pendampingan hukum terutama pada sahabat-sabahat jurnalis yang menghadapi permasalahan-permasalahan hukum di lapangan dalam melakukan tugas sebagai jurnalis maupun tugas kami selaku LBH IWO juga akan senantiasa mendampingi masayarakat luas tentunya,” kata Sandy.

“Kami akan merekrut sahabat-sahabat yg berlatar belakang sarjana hukum agar maksimal, optimal nanti ke depan dalam pendampingan-pendampinganya,” tambahnya.

Acara peresmian yang dihadiri pengurus pusat, wilayah dan daerah IWO se-Indonesia.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim , dengan mengucapkan Kemulian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya resmikan LBH IWO, semoga LBH IWO akan menjadi pembela kawan-kawan IWO di seluruh Indonesia ketika kita menghadapi ancaman dari siapapun dan LBH IWO juga akan menjadi tempat perlindungan bagi masyarakat yang memerlukan,” ujar Jodhi menutup acara peresmian LBH IWO. (Red).

Minggu, 31 Januari 2021

Ketua dan Anggota KPU Muna Akan Diperiksa DKPP


Illustrasi, DKPP

Jakarta, Sigapnew.com, -Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 137-PKE-DKPP/XI/2020 pada Hari Senin Tanggal 1 Februari 2020.

Perkara ini diadukan oleh Ficky Mubarak Natsir dan Muh. Rahman. Para Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna yaitu Kubais, Nggasri Faeda, Muhammad Ichsan, Yuliana Rita, dan La Ode Muh. Askar Adi Jaya sebagai Teradu I – V.

Ada empat pokok aduan Pengadu. Pertama, Teradu I diduga tidak mengumumkan kembali status Bakal Pasangan Calon yang telah dinyatakan negatif Covid-19. Kedua, para Teradu diduga meloloskan Bakal Calon yang memiliki identitas berbeda antara di KTP dengan di Ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar. Ketiga, para Teradu diduga tidak melibatkan Bawaslu Kabupaten Muna dalam Proses Verifikasi Berkas Syarat Calon dan Pencalonan dan keempat, Teradu I diduga tergabung dalam akun resmi pemenangan grup Facebook (FB) Pasangan Calon Bupati Rusman-Bachrun.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sidang ini akan diadakan secara virtual pada Senin (01/2/2021) pukul 09.00 WIB, dengan Ketua Majelis di Jakarta dan seluruh pihak berada di daerah masing-masing.

Plt. Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Arif.

Ia menambahkan, sidang kode etik DKPP bersifat terbuka untuk umum. “Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” terangnya. [Rilis Humas DKPP]

Sumber: https://dkpp.go.id

KARDONO. SULTRA

Minggu, 13 Desember 2020

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono : 58 Adegan Rekonstruksi di Lakukan di 4 TKP




JAKARTA, Sigapnews.com - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Karawang menggelar rekonstruksi di empat titik terkait dengam kasus penyerangan Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, dalam empat Tempat Kejadian Perkara (TKP) setidaknya digelar 58 adegan rekonstruksi yang memperlihatkan bagaimana awal mula penyerangan Laskar FPI hingga polisi melakukan tindakan tegas terukur.

"Dalam proses rekonstruksi malam ini setidaknya ada 58 adegan rekonstruksi," kata Argo saat meninjau langsung proses rekonstruksi, Senin (14/12/2020) dini hari.

Argo merinci, pada TKP I tepatnya di depan Hotel Novotel, Jalan Karawang Internasional, setidaknya ada sembilan adegan. Sementara lokasi II yakni, selepas bundaran Jalan Karawang Internasional hingga Gerbang Tol Karawang Barat arah Cikampek ke Rest Area KM 50 ada empat adegan.

Sedangkan di Rest Area KM 50 yang menjadi TKP ketiga penyidik melakukan adegan rekonstruksi sebanyak 31. TKP terakhir yakni, Tol Japek selepas Rest Area KM 50 hingga KM 51 200, penyidik memperagakan 14 adegan.

Argo menambahkan, rekonstruksi yang digelar secara transparan ke masyarakat ini setidaknya menghadirkan saksi sebanyak 28 orang. Bahkan, empat diantaranya merupakan polisi yang menjadi korban dalam penyerangan tersebut.

"Jumlah saksi yang dihadirkan malam ini ada 28 orang. Saksi korban ada empat," ujar Argo.

Adapun barang bukti yang dihadirkan pada rekonstruksi, diantaranya dua unit mobil anggota, satu unit mobil tersangka, enam pasang pakaian tersangka, senjata tajam dan dua senjata api rakitan peluru 9 MM.

Sekadar diketahui, peristiwa penyerangan Laskar FPI terhadap aparat kepolisian itu terjadi pada Senin 7 Desember 2020 pukul 00.30 WIB di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Kejadian tersebut ketika petugas sedang mengecek informasi mengenai ada pengerahan massa terkait pemanggilan Rizieq Shihab di Polda Metro, Senin 7 Desember 2020.

Mobil anggota Polda Metro Jaya tengah mengkuti kendaraan pengikut Rizieq, tiba-tiba mobil anggota Polda Metro Jaya dipepet dan disetop dua kendaraan pendukung Rizieq.

Bahkan, ketika kejadian itu pihak yang diduga pendukung Rizieq menodongkan senjata api dan senjata tajam berupa samurai dan celurit ke arah aparat kepolisian.

Petugas yang merasa keselamatan jiwanya terancam langsung mengambil tindakan tegas terukur. 6 orang pendukung Rizieq meninggal dunia, sementara 4 lainnya melarikan diri. (Humas Polri)

Jumat, 11 Desember 2020

Besarkan IMI, Bamsoet Gandeng Pereli Nasional Ricardo Gelael




JAKARTA, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak tokoh balap nasional, Ricardo Gelael, untuk ambil bagian membesarkan Ikatan Motor Indonesia (IMI). Ricardo dikenal aktif di kejuaraan reli, khususnya World Rally Championship Indonesia pada periode 1996-1997. Di tahun 2009, menjadi eksibisi di Dawuan, Jawa Barat, dan sempat mengikuti Kejurnas Sprint Reli pada 2019.

"Kecintaannya terhadap otomotif, salah satunya ia buktikan dengan mendirikan tim balap Jagonya Ayam pada tahun 2014, yang berhasil membawa nama Indonesia ke berbagai ajang kejuaraan otomotif dunia. Pada debutnya di ajang F3 Eropa, tim Jagonya Ayam melesat ke peringkat kedua pada klasemen akhir. Pada tahun 2015 di ajang World Series Renault F 3.5, menempati peringkat keenam dari 11 peserta," ujar Bamsoet usai silaturahmi dengan Ricardo Gelael, di Jakarta, Jumat (11/12/20).

Calon Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia 2021-2024 ini mengungkapkan, kecintaan Ricardo Gelael terhadap otomotif menurun kepada putranya, Sean Gelael, yang berlaga di ajang FIA Formula 2 Championship sejak tahun 2015. Disana, ia berkompetisi dengan Mick Schumacher, putera pembalap F1 legendaris Michael Schumacher.

"Mereka punya pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni di bidang otomotif. Karenanya, duet ayah anak ini harus dilibatkan oleh IMI dalam membesarkan industri dan olahraga otomotif nasional," tutur Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI dan Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, karena rasa cintanya terhadap olahraga otomotif jugalah, yang membuat Ricardo Gelael sampai mendatangkan 2 mobil Citroen C3 R5, yang biasa dipakai pembalap internasional di ajang World Rally Championship, langsung dari Perancis. Mobil dipakai oleh pembalap tim Jagonya Ayam pada ajang Danau Toba Rally 2019.

"Jika rasa cinta Ricardo Gelael terhadap otomotif turut disalurkan melalui IMI, bisa memberikan dampak besar terhadap perkembangan industri dan olahraga otomotif Indonesia. Dari peran beliau, kita harapkan bisa melahirkan banyak putera bangsa lain seperti Sean Gelael, yang mampu membawa nama Indonesia dalam ajang kompetisi otomotif dunia," pungkas Bamsoet. (TIM)

Senin, 07 Desember 2020

Bamsoet Kandidat Ketua Umum IMI 2020-2024




JAKARTA, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP IMI) periode 2020-2024. Pendaftaran diterima langsung Ketua Tim Penjaringan Ketua Umum IMI, Ahmad Sahroni. Proses pemilihan akan dilakukan dalam Musyawarah Nasional IMI di Makassar, 20 Desember 2020.

"Langkah tersebut saya lakukan sebagai bentuk menjalankan amanah dari para pengurus daerah IMI yang menginginkan saya terlibat aktif dalam pemajuan industri dan olahraga otomotif di Tanah Air," ujar Bamsoet usai mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PP IMI, di Jakarta, Senin (7/12/20).

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, untuk memajukan industri dan olahraga otomotif di Indonesia, dirinya akan melibatkan seluruh stakeholder. Dari mulai pengurus pusat dan daerah IMI, hingga dengan para pemangku kepentingan seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha swasta serta jaringan internasional.

"Selain juga menjadi jembatan bagi pemerintah dan swasta untuk bergotong royong membuat sarana dan prasarana untuk memajukan olahraga otomotif. Seperti membangun sirkuit F1, maupun sirkuit balapan motor/mobil lainnya," kata Bamsoet. (Red).

Senin, 05 Oktober 2020

Ormas SMP Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Bisa Majukan Ekonomi dengan Regulasi Efektif



Jakarta, Sigapnews.com, - Anshar Ilo Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Merah Putih (DPP SMP) yakin visi Indonesia Maju dari Presiden Jokowi akan bisa terealisasi dengan baik dengan disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dimana UU ini bisa memajukan perekonomian negara dengan regulasi aturan yang efektif dan progresif.

“Omnibus law RUU Cipta Kerja sudah resmi disahkan menjadi UU melalui rapat paripurna DPR RI, Senin (05/10/2020) kemarin. UU Cipta Kerja ini terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Yang mana didalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup,” kata Ilo sapaan akrabnya, saat dihubungi, Selasa (06/10/2020).

Ia mengatakan, Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah di balik pembentukan Omnibus Law. Menurut orang kepercayaan Presiden Jokowi ini, UU Omnibus Law untuk memangkas dan menyederhanakan berbagai regulasi yang tumpang tindih.

“Pemerintah merasa terkekang, sehingga ruang geraknya terbatas dalam pengambilan keputusan, yang akhirnya menjadi lambat dan kurang tepat. Omnibus Law kata Airlangga Hartarto Menko Bidang Perekonomian merupakan sebuah Undang-Undang (UU) untuk menyelesaikan isu besar dengan mencabut atau mengganti beberapa UU sekaligus, sehingga regulasi menjadi lebih sederhana,” kata Ilo.

Ketua Umum Relawan Jokowi ini, memberikan apresiasi atas sikap pemerintah yang diwakili Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR RI.

Lanjut Ilo, penerapan UU Omnibus Law  Cipta Kerja ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi ditengah Covid-19 ada kemerosotan ekonomi yang lagi melanda masyarakat.

“Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto sudah menyatakan, salah satu alasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) juga untuk memprioritaskan program penanganan pandemi Covid-19. Dikatakan Ketua Umum Partai Golkar ini bahwa, penting bahwa UU ini menjadi catatan, untuk memprioritaskan, program penanganan Covid,-19” kata Ilo menegaskan apa yang disampaikan Airlangga Hartarto.

Kata Ilo juga, Indonesia saat ini terjebak pada over-regulasi. Dimana pada masa pemerintahan Jokowi di tahun 2019 lalu, sudah terbit 10.180 regulasi. Terlihat dan tercatat ada 8.584 Peraturan Menteri, 839 Peraturan Presiden, 526 Peraturan Pemerintah, dan 131 UU.

“Karena itu sesuai instruksi Presiden Jokowi kepada Menteri Kordinator Bidang Perekonomian bahwa, salah satu acuan pertimbangan perwujudan Omnibus Law, adalah memangkas dan menyederhanakan regulasi. Perekonomian nasional dikuatkan dengan Omnibus Law melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberian fasilitas perpajakan,” terang Ilo.

Katanya, ada sisi positif dari Omnibus Law, yakni untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran. Dimana fokus Omnibus Law adalah untuk menciptakan pekerjaan bagi 7 juta pengangguran yang ada. Bahkan, Omnibus Law diyakini akan berdampak positif terhadap pengembangan pembangunan properti.

“Ada tiga hal yang menjadi tujuan dalam pembuatan Omnibus Law ini, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM. Ini akan menjadi solusi terbaik penyerapan tenaga kerja dan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Ilo pria asal Sulawesi Selatan ini. 

Terkahir kata Ilo, UU Cipta Kerja juga  melindungi Hak-hak Ulayat dan Masyarakat Adat di pelosok-pelosok Indonesia. "Harapan UU Cipta Kerja ini juga untuk melindungi hak ulayat dan masyarakat adat untuk diperhatikan dan dijaga," pungkas Ilo. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Foto: Istimewa

Team pemburu preman polres jakbar amankan Pejudi Togel di Terminal Bus Kalideres



Jakarta, Sigapnews.com, -Tim Pemburu Preman (TPP) Polres Metro Jakarta Barat dibawah pimpinan kateam 3 tpp Aiptu Suyanto berhasil menangkap pelaku judi togel di sekitaran Terminal Kalideres Jakarta Barat, Senin (05/10/2020).

"Bersama pelaku, ditemukan beberapa barang bukti antaranya sejumlah uang, kertas rekapan judi togel dan bukti isi chat di Whatsapp," kata Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat AKBP Agus Rizal

Agus menjelaskan, penangkapan ini saat Tim 3 TPP Polres Metro Jakarta Barat pimpinan Aiptu Suyanto bersama tim patroli pimpinan Ipda Sutono bersama-sama melaksanakan Patroli sekitaran Terminal Bus Kalideres, kemudian mengamankan pelaku judi togel bersama barang bukti. 

"Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," tambah Agus, Selasa, 6/10/2020 

Sementara, Kapolsek Kalideres Kompol Slamet membenarkan penangkapan tersangka kasus judi togel ini.

"Disampaikan bahwa tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polsek Kalideres untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,"

Di kesempatan yang sama kanit Reskrim Polsek Kalideres Iptu Anggoro menambahkan dari hasil penyidikan anggota kami bahwa yang berhasil diamankan tersebut merupakan buruh harian lepas berinisial ED ( 38 ) yang merupakan warga asal kp pucung cihampelas bandung

Dari hasil penangkapan tersebut pihaknya menerima penyerahan dari team pemburu preman polres metro jakarta barat berupa 1 buah Hp Samsung galaxi j3, 1 buah tas berisi kupon dan buku rekapan togel 

Guna mempertanggung jawabkan atas perbuatan nya pelaku dikenakan pasal 303 KUHPidana tutupnya 

(Humas Polres Metro Jakarta Barat)

Hut TNI Ke 75, Polsek Kebon Jeruk Berikan Surprise Koramil 05



Jakarta, Sigapnews.com, -Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI yang ke 75, Kapolsek Kebon Jeruk Kompol R Sigit Kumono didampingi Camat Kebon Jeruk Saumun bersama jajarannya mengunjungi sekaligus memberikan kejutan  kepada Koramil Kebon Jeruk.

Dalam kunjungan kali ini, jajaran Polsek Kebon Jeruk bersama Camat membawakan tumpeng ulang tahun dan juga memberikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun TNI ke 75 kepada Danramil Kapten CPL.R. Edy Moerdoko


 “Semoga dengan bertambahnya usia Tentara Nasional Indonesia ( TNI ), maka akan semakin Profesional, Modern, Kuat,  dan dicintai rakyat,” ucap Kapolsek Kebon Jeruk Kompol Sigit Kumono, Senin (05/10/2020).

Sementara itu, Danramil Kebon Jeruk Kapten CPL.R. Edy Moerdoko mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan Kapolsek dan Camat Kebon Jeruk  beserta anggotanya ke Koramil  dalam rangka memberikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun TNI yang ke 75. 

"Semoga HUT TNI kali ini dapat meningkatkan sinergitas antara TNI bersama tiga pilar dalam mengawal dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tandasnya.

(Humas Polres Metro Jakarta Barat)

Relawan Letho dan SMP Usulkan Ketua STIE AMKOP Bahtiar Maddatuang jadi Wakil Menteri Koperasi




Jakarta, Sigapnews.com, - Presiden Jokowi bakal mengangkat dua Wakil Menteri (Wamen) untuk dua kementerian. Satu di Kementerian Ketenagakerjaan dan satu lagi di Kementerian Koperasi dan UKM.

Pengangkatan kedua wakil menteri tersebut untuk membantu kinerja Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki di pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Mencermati hal tersebut, melalui rilisnya, Senin (05/10/2020) di Jakarta, Ketua Organisasi Solidaritas Merah Putih yang juga Ketua Loyalis Erik Thohir (Letho) Ansar Ilo berharap pengangkatan wakil menteri koperasi nantinya dari kalangan millenial dan berasal dari wilayah timur Indonesia. 

Ia berharap sosok Bahtiar Maddatuang merupakan sosok yang tepat mengisi jabatan tersebut, selain sosok millenial, Bahtiar Maddatuang (37) juga seorang akademisi yang saat ini memimpin periode ke 2 perguruan tinggi swasta STIE AMKOP Makassar (Kampus Yang dulunya bernama Akademi Manajemen Koperasi).

"Mudahan Wamen Kemenkop dari kalangan milineal yg mengerti tentang Koperasi dan UKM dan sosok yang tepat itu adalah Bahtiar Maddatuang," ujar Relawan Jokowi-Ma'ruf tersebut.

Dukungan lain juga berasal dari Penggiat koperasi dan UMKM  Muh. Saleh. Ia berpendapat bahwa geliat koperasi di Indonesia harus menyentuh kalangan millenial sebagai potensi besar sumber daya manusia Indonesia

"Koperasi Indonesia harus bisa menyentuh kalangan millenial, khususnya di Indonesia Timur," ujar Shaleh yang juga sebagai konsultan PLUT UMKM. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Artis dan Pekerja Hiburan/Pariwisata Demo Tolak PSBB, Minta DPRD Gunakan Hak Angket Kepada Gubernur DKI Jakarta




Jakarta - Sigapnews.com, -Srikandi Pekat IB melakukan demonstrasi ke gedung DPRD DKI Jakarta, untuk meminta anggota legislatif dan pimpinan menggunakan Hak Angket kepada Gubernur DKI Jakarta. Terkait Kebijakan PSBB ketat yang merugikan dunia pariwisata, hiburan dan seni.

Aksi yang dipimpin artis penyanyi Dewinta Bahar selaku Ketum Srikandi Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Srikandi Pekat IB), Senin siang (05/10/2020) diterima oleh pimpinan DPRD DKI Jakarta. Tampak Annisa Bahar kakak Dewinta Bahar, Lisman Hasibuan dan bersama lainnya total 10 orang melakukan dialog terkait tuntutan PSBB agar dibuka lebar.

“Kami Pekat IB, berjuang atas dasar kemanusiaan dan aspirasi yang kami terima. Baik dari kalangan Pekerja Seni, Hiburan malam dan Pekerja PKL / UMKM serta banyak rakyat Jakarta yang di rugikan akibat dampak dari PSBB Covid 19. Kami menolak PSBB di perpanjang karena membuat rakyat makin susah dan banyak menjadi pengangguran,” kata Dewinta Bahar kepada media.

Ia menegaskan, Srikandi Pekat IB meminta kepada Ketua/Pimpinan DPRD DKI Jakarta, agar bisa memanggil Bapak Gubernur DKI Jakarta dan mempertanyakan kebijakan salah arah tersebut. Dimana Pemerintah DKI Jakarta bisa mencabut PSBB dan mengembalikan Provinsi DKI Jakarta kembali hidup new normal.

“Saya dan teman-teman pekerja seni dan hiburan, meminta DPRD DKI Jakarta melakukan Hak Angket terhadap Gubernur DKI Jakarta. Akibat dampak PSBB diperpanjang ini, menyebabkan kebijakan yang merugikan rakyat dan tidak sesuai dengan UUD 1945,” terangnya.

Dewinta berharap, Gubernur DKI Jakarta bisa membuka kembali aktivitas usaha Hiburan Malam/Sektor Parawisata DKI Jakarta, dengan mematuhi Protokol Kesehatan Covid 19.

“Ini adalah aspirasi murni kami kepada Pimpinan DPRD DKI Jakarta, agar dapat menerima aspirasi ini. Tentu ini juga untuk membentuk rasa kemanusiaan terhadap Rakyat Jakarta yang terkena dampak PSBB,” pungkas Dewinta Bahar dalam orasinya.

Aksi ini berjalan tertib dan bubar setelah Dewinta Bahar, Annisa Bahar, Lisman Hasibuan beserta 7 orang perwakilan lainnya, selesai diterima menyampaikan aspirasi bertemu pimpinan DPRD DKI Jakarta. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP
Foto/Video: RB. Syafrudin Budiman SIP

Selasa, 11 Agustus 2020

Puji Keberhasilan Olly Dondokambey Gubernur Sulawesi Utara, Benteng Jokowi Siap Dukung Dua Periode



Jakarta,Sigapnews.com, – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dinilai berhasil memajukan Propinsi Sulawesi Utara, sehingga menjadi tumbuh dan berkembang di banyak sektor-sektor ekonomi. Karena itu Benteng Jokowi (Bejo) menyatakan mendukung Olly Dondokambey dua periode.

“Dukungan ini kami sampaikan langsung secara organisasi Benteng Jokowi kepada Olly Dondokambey, saat bertemu beliau 8 Agustus 2020 lalu. 

"Saya bersama Sekjen Bejo Zaenal Azis dan beberapa pengurus melakukan silaturrahim dan pertemuan terbatas dengan beliau,” kata Jack TW. Tumewan, SE Ketua Umum Benteng Jokowi, Selasa (11/08/2020) di Jakarta.

Menurut  Pak Jack sapaan akrabnya, di tangan Olly Dondokambey, persoalan dan tantangan kemajuan dilakukan Gubernur Sulut ini. Dimana Olly sapaan akrabnya menjadikan Propinsi Sulut sebagai salah satu destinasi utama pariwisata di Indonesia.

“Selama memimpin Gubernur Olly memang banyak melakukan terobosan yang berdampak bagi Bumi Nyiur Melambai menuju perubahan yang lebih baik. Salah satu yang digenjot politisi senior PDIP ini adalah sektor pariwisata,” kata Ketua Organisasi Relawan Jokowi Amin pada Pilres 2019 lalu.

Menurut Pak Jack, sejak dilantik menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Februari 2016, Olly langsung bergerak cepat. Terutama di sektor pariwisata yang menjadi potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber ekonomi berkesinambungan.

“Selama ini Gubernur Olly melakukan upaya banyak hal untuk memajukan sektor pariwisata. Terbukti beliau membuka rute penerbangan internasional ke Bandara Sam Ratulangi, Manado. Pak Olly jago dalam  Lobi-lobi kepada pemerintah pusat, kementerian, maupun swasta agar ekonomi bergerak,” tandas Pak Jack.
Saat ini kata Pak Jack, Gubernur Sulut asal PDI Perjuangan ini memulai kemudahan perizinan, bebas visa, ketersediaan maskapai pesawat dan pembangunan kanwil bea cukai. Ini yang menjadi gebrakan Olly untuk menunjang pariwisata di Sulut.

Bahkan terbukti 4 tahun terakhir, Provinsi Sulawesi Utara telah mampu mendorong pertumbuhan kinerja di sektor pariwisatanya hingga 600 persen. Atas prestasi tersebut, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menganugerahi Sulut sebagai ‘The Rising Destination of The Year 2019’.

“Pariwisata Sulut khususnya Kota Manado memiliki pertumbuhan tertinggi, dalam empat tahun terakhir. Dimana pertumbuhannya mencapai sebesar 6 kali lipat atau 600 persen sehingga layak mendapat penghargaan sebagai ‘The Rising Star’. Bahkan kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) meningkat dari sekitar 2 juta naik ke 4 juta atau dua kali lipat, 200 persen, ketimbang daerah lainnya yang hanya 5 persen sampai 10 persen,” puji Pak Jack yang juga Sekjen Asosiasi Pengusaha Pariwisata Alam Indonesia (APPAI) ini.

Tambah Pak Jack, saat ini Sulut juga terus melakukan pembenahan, termasuk membangun infrastruktur jalan raya dan pelabuhan serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM). Beliau berusaha memecahkan masalah, agar bisa mendatangkan turis lebih banyak dan menyiapkan infrastruktur memadai, untuk menunjang sektor wisata.

“Kata Pak Olly, Sulut itu bukan hanya Pulau Bunaken. Masih banyak destinasi lainnya, seperti Pulau Lembeh, Likupang, dan lainnya. Beliau perlu kita dukung agar bisa terus melanjutkan dan mengembangkan Sulut lebih maju sesuai visi Presiden Jokowi, Menuju Indonesia Maju,” ungkap Ketua Umum Himpunan Pengusaha Penggerak Pariwisata Nusantara (Hippan) ini.

Sementara itu Zaenal Aziz, Sekjen Bejo juga mendukung langkah maju Olly Dondokambey Gubernur Sulut dalam upaya memulihkan ekonomi bangsa. Terutama di masa pendemi diperlukan dukungan kepada pemerintah dalam pemulihan ekonomi masyarakat Indonesia yang terdampak oleh pandemi covid-19, salah satu pemulihan tersebut di sektor wisata.

“Wabah pandemi ini mengahancurkan sistem perekonomian masyarakat setempat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa terdapat empat sektor  yang paling tertekan akibat wabah pandemi ini, hal ini meliputi rumah tangga. Dimana sektor rumah tangga juga terancam kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama dikeluarga miskin dan rentan disektor informal,” kata Zaenal yang juga Direktur Utama PT. Dinamika Utama Jaya ini.

Selanjutnya bidang UMKM, korporasi dan sektor keuangan. Oleh karena itu ia akan turut mengambil alih dalam upaya pemerintah memajukan perekonomian bangsa di tengah pandemi.

“Untuk ikut memajukan perekonomian bangsa tentunya dimulai dari memajukan perekonomian daerah mulai dari pertanian, perdagangan, energi dan teknologi karena kemakmuran masyarakat daerah sangat berdampak pada pendapatan dan kinerja bangsa Indonesia kedepan,” jelasnya.

Menurut Zaenal, langkah awal yang dilakukan organisasinya, adalah dengan melaksanakan kegiatan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dodokambey, S.E dan Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. Hal ini untuk bersinergi dengan daerah setempat untuk membagun investasi dan energi terbarukan yang dapat mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut.

“Zaman sekarang ini, bukan saatnya lagi berkompetensi, akan tetapi yang harus dilakukan adalah kolaborasi dan sinergitas untuk kebaikan bersama,” terangnya.

Zaenal juga mengatakan, hari ini dan kedepan pemerintah itu tidak lagi bercerita tentang berkompetisi tetapi kolaborasi. Namun banyak hal yang dapat dibentuk kerjasama antara kita dengan masyarakat setempat.

“Yang mana pada akhirnya, secara bersama-sama dapat saling bekerja dalam memulihkan pendapatan dan perekonomian di tengah pandemi covid 19. Sebab apa yang disinergikan bersama ini, dapat menghasilkan hasil yang optimal untuk kemajuan bersama,” pungkas Zaenal. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman, SIP

Senin, 10 Agustus 2020

Mantan Presiden BEM UIN, Memandu Doa Corona di Depan Menteri



Jakarta, Sigapnews.com, - Merayakan Hari Ulang Tahun yang ke 3 Aspeksindo (Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia) Putra Soppeng asal Desa Enrekeng Kecamatan Ganra Misbah al-Mubarak, S.Hd, M.Ag memimpin Do'a didepan Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak  Edi  Prabowo bersama Deputi dan seluruh  Pemerintah Daerah se-Indonesia.

Ditengah tengah pembacaan  doa untuk  hari  Ulang  Tahun yang  Ke 3 Aspeksindo, Misbah juga membaca Do'a tolak Bala agar  dunia khususnya Indonesia bebas dari  Virus Corona,  dan  Indonesia bisa kembali  Normal menjalankan  aktivitas seperti biasanya.

Acara ini dilaksanakan  di  Gedung Minabahari  3 Kementerian Kelautan  dan Perikanan, Jakarta Pusat.  (10/08/2020)

Misbah, adalah Santri Alumni Pondok Pesantren Yayasan Perguruan  Islam Ganra, Soppeng Sulawesi Selatan,  Sekarang tengah melanjutkan pendidikan  Program  Doktor di Perguruan  Tinggi  Ilmu  al-Qur'an Jakarta Konsentrasi  Jurusan  Ilmu  al-Qur'an dan Tafsir.

Selama dijakarta, Misbah mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar terlibat sebagai Presidium diberbagai  Organisasi, yaitu sebagai  Bendum  di  Ikatan Da'i Muda Indonesia Jakarta,  Ketua Pendidikan Kader Muballigh KODI Jakarta, Ketua Umum  Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia Jakarta, Wabendum DPP KNPI, dan Ketua Dewan Pembinan Lingkar Santri  Cindekia.

Senin, 27 Juli 2020

Bamsoet: Marak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Jangan Paksakan Pola Hidup Baru



Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan semua pemerintah daerah (Pemda) untuk semakin bijaksana dan lebih mengutamakan aspek kehati-hatian dalam melonggarkan ketentuan pembatasan sosial atau menerapkan pola hidup baru (new normal). Kalau masih ada kelompok-kelompok masyarakat menolak melaksanakan protokol kesehatan, penerapan kenormalan baru sebaiknya tidak dipaksakan.
 
‘’Kalau pelanggaran protokol kesehatan masih marak sebagaimana terlihat pada sejumlah kota di pulau Jawa, itu berarti pemerintah daerah masih gagal. Sehingga, sebagian masyarakatnya belum berkesadaran penuh akan pentingnya mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan,’’ tegas Bamsoet di Jakarta, Senin (27/7/21).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, maraknya pelanggaran protokol kesehatan masih terlihat di Jakarta dan sejumlah kota di Jawa Timur. Kecenderungan itu tercermin dari lonjakan kasus baru di Jakarta maupun Jawa Timur. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa penyebab lonjakan kasus Covid-19 di Jawa Timur adalah ketidakpatuhan sebagian masyarakat pada protokol kesehatan. Di Jakarta, aparatur Pemprov DKI sudah mencatat 27 ribu lebih kasus pelanggaran warga yang tidak menggunakan masker. 

‘’Ini menjadi penanda bahwa Jakarta, Jawa Timur dan beberapa kota lainnya memang belum siap menerapkan pola hidup baru. Karena itu jangan dipaksakan karena risikonya cukup besar,’’ tandas Bamsoet. 

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, jika ketidakpatuhan pada protokol kesehatan masih marak, lonjakan kasus baru Covid-19 seperti yang terjadi sekarang akan berkelanjutan. Kecenderungan seperti itu sudah  barang tentu akan membuat banyak orang takut dan ragu untuk mulai membiasakan pola hidup baru di ruang publik. 

"Lonjakan kasus baru yang berkelanjutan pun bisa berakibat fatal, seperti terjadi di Eropa, Amerika Serikat hingga Brasil. Sebagaimana dilaporkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Jumat (24/7) lalu, Eropa sedang mencatat peningkatan kasus Covid-19 dalam dua minggu terakhir. Dari sekitar 15 juta kasus Covid-19 di seluruh dunia, seperlimanya tercatat di Eropa dengan total kematian 207.118," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjabarkan, lonjakan kasus di benua Eropa terjadi akibat kelalaian warga Eropa melaksanakan protokol kesehatan selama fase pelonggaran. Sejak pekan lalu, Prancis, Jerman, Austria dan Inggris mulai memperketat lagi pelaksanaan protokol kesehatan. Utamanya penggunaan masker, serta menerapkan denda bagi siapa saja yang tidak mengenakan masker

"Dampak pandemi Covid-19 di Amerika Serikat dan Brasil bahkan lebih parah lagi. Pekan lalu, Amerika Serikat sudah mencatatkan 4 juta lebih kasus dengan total kematian 144.167. Sedangkan Brasil sudah mencatat kasus 2,2 juta dengan total kematian 82.771. Karenanya, saya meminta Pemda untuk mendorong semua elemen masyarakat di daerah agar patuh dan melaksanakan protokol kesehatan jika ingin menerapkan pola hidup baru,’’ pungkas Bamsoet.(*)

Bupati Boltim : Orang yang Ngomong Dinasti Itu Tidak Pernah Jadi Pemimpin




JAKARTA,Sigapnews.com, - Sebanyak 270 Kabupaten Kota bakal menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Banyak cerita menarik dari momen lima tahunan kali ini, bahkan majunya putra dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution pada Pilkada 2020 dihubungkan dengan dinasti politik.

Menanggapi hal itu, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar mengaku heran lantaran di era demokrasi saat ini, pemimpin atau kepala daerah dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk langsung.

Sehingga, jika masuknya sejumlah anak dan kolega kepala daerah sebagai kontestan di Pilkada dinilai hal yang wajar.

"Yang dikatakan dinasti itu adalah kepemimpinan yang diturunkan atas penunjukan, sekarang ini pada posisi demokrasi yang menentukan siapa? siapapun yang mau jadi pemimpin (kepala daerah) yang menentukan adalah rakyat. Jadi bukan dinasti namanya," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu 26 Juli.

"Kecuali ditunjuk langsung, misalnya Presiden menunjuk langsung anaknya jadi kepala daerah, inikan tidak," sambungnya.

Sehan Salim Landjar juga menuturkan bahwa jabatan kepala daerah seperti Bupati, Walikota, Gubernur hingga Presiden merupakan jabatan politis. Sehingga, jika ada anak kepala daerah atau Presiden yang juga terjun ke dunia politik merupakan hal yang wajar.



Jadi, katanya, kalau anak seorang politisi terjun ke dunia politik itu wajar, kecuali bukan politisi.  Sedangkan ASN itu bukan politisi jadi jangan masuk ke area ini. itu bukan cuman dinasti tetapi itu keliru.

"Nah kalau ada anak Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden mengikuti jejak langkah orang tuanya wajar dan tidak boleh disebut sebagai dinasti. Orang yang ngomong dinasti itu adalah orang yang tidak pernah jadi pemimpin. Coba kalau dia jadi pemimpin anaknya juga pasti dong," katanya lagi.

Bupati Boltim itu juga mencontohkan di era Presiden BJ Habibie, beberapa anak BJ Habibie disebut melakukan KKN karena menduduki sejumlah jabatan. Kemudian pada akhirnya anak BJ Habibie diambil oleh perusahaan asing karena kemampuan dan kecerdasannya.

"Indonesian memang begitu, dulu di masa Habibie anaknya disebut KKN akhirnya anaknya diambil oleh perusahaan asing yang tinggal cuman orang yang bobrok cara berpikirnya. Yang bisa disebut KKN itu kalau kita menempatkan saudara kita kolega kita yang tidak pantas, tapi kalau orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mampu bukan disebut KKN. Loh kita tempatkan orang yang wajar, yang mampu bukan KKN," pungkasnya.

Oleh karena itu, Bupati Boltim meminta isu politik dinasti tidak perlu dibahas lagi sepanjang pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokrasi. Sehingga majunya sejumlah anak kepala daerah sebagai kontestan Pilkada itu wajar karena darah dan denyut jantungnya adalah politik.

"Jadi jangan ngomong dinasti, dinasti itu kerajaan, turun temurun garis keturunan. Ada juga anak-anak kepala daerah anaknya tidak mau jadi politisi, karena memang karakternya bukan politisi," urainya.

Menurutnya, sebagian masyarakat di Indonesia ketika memasuki musim Pilkada berbagai macam isu menjadi trending. Seperti halnya musim layangan ketika lagu musim, semua orang beli layangan, saat musim batu cincin semua membeli batu cincin.

"Kecuali musim korban semua berlagak pilon (pura-pura tidak tahu/masa bodoh), Jadi kalau ada anak pejabat anaknya mencalonkan kepala daerah yah sah-sah saja, karena tidak ada jaminan anak kepala daerah yang mencalonkan dipastikan menang, bahkan incumbent (petahana) saja banyak yang kalah," tegasnya.

Selain itu, pada pilkada sebelumnya, beberapa daerah bahkan ada petahana atau incumbent kalah. Kemudian pada Pilkada selanjutnya dilanjutkan oleh anaknya dan menang, itulah demokrasi.

"Jadi siapapun calonnya baik itu anaknya pak Jokowi, Gubernur, Bupati semua tergantung rakyat. Sekali lagi yang ngomong ini orang-orang yang belum pernah memegang jabatan politis, bahkan saya pernah tawarkan istri saya maju tidak mau, anak pertama saya dia juga tidak mau, justru anak saya yang kedua tanpa saya tawarkan dia mau karena dia berkeinginan," pu

Minggu, 26 Juli 2020

Curhat Pedagang Ketupat Sayur, Susah Mendapat Pekerjaan Sesuai Ilmu di Sekolah




Jakarta, Sigapnews.com, - Matahari belum lama memancarkan sinarnya. Sejumlah pedagang kaki lima sudah mulai menggelar dagangan guna menjemput rezeki di pagi hari. Mulai dari tukang ketupat sayur, bubur ayam, ketoprak, mie ayam hingga pedagang minuman berjejer di sepanjang Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Sabtu pagi (25/7/21), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyempatkan diri berolahraga di seputaran Menteng. Sembari beristirahat Bamsoet memilih memesan ketupat sayur untuk sarapan. "Sudah berapa lama berjualan ketupat sayur?," tanya Bamsoet kepada Eka, sang penjualan ketupat sayur.

Eka yang berusia 25 tahun asal Anyer, Banten ini mengaku sudah 13 tahun mengadu nasib di Ibukota. Ia biasa berjualan di kawasan Manggarai. "Saat itu Eka berdagang di Jalan Proklamasi menggantikan bapaknya yang sedang pulang kampung," kata Bamsoet seperti tayang dalam YouTube Bamsoet Channel.

Eka merupakan lulusan STM jurusan otomotif. Namun, kemampuan yang diperolehnya di bangku STM ternyata tidak cukup untuk bersaing memperoleh pekerjaan di jalur formal. Tadinya ia berharap bisa bekerja di bengkel otomotif usai lulus STM.

Memang, ia sempat bekerja beberapa waktu sebagai waiters pada sebuah tempat karaoke di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Gaji yang diperoleh sekitar Rp 2,7 juta. Hanya sayang kontraknya tidak diperpanjang.

Berusaha mencoba melamar pekerjaan ke beberapa tempat, tidak berhasil. Eka pun kemudian memilih bekerja mengikuti jejak bapaknya, berjualan ketupat sayur. Ia berjualan di Manggarai, Jakarta Selatan. Ilmu yang diperoleh selama di STM tidak bisa diterapkan di dunia kerja.

"Memang realitas dunia kerja saat ini, masih banyak para pekerja yang bekerja tidak sesuai dengan ilmu yang di dapat di bangku sekolah atau perguruan tinggi. Ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk mampu membuat kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja," ujar Bamsoet.

Imbas pandemi Covid-19 sangat terasa pada masyarakat lapisan bawah yang bergelut disektor informal. Selama awal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta, Eka tidak bisa berjualan. Ia menganggur selama 3 bulan. 

Beruntung setelah new normal diterapkan, Eka sudah bisa berjualan kembali. Tetapi, tetap saja pendapatan yang diperoleh jauh dari sebelum pandemi. Pendapatan kotor hasil berjualan dari pagi hingga sore, hanya berkisar Rp 200 ribu.

Bamsoet mengakui pandemi Covid-19 memberi dampak serius bagi dunia kerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga akhir Mei 2020, tercatat sudah lebih dari 1,75 juta tenaga kerja formal dan informal yang terkena imbas Covid-19.

Bila dirinci, pekerja formal yang dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 1,43 juta. Pekerja yang di-PHK sebanyak 380.221 dan yang dirumahkan sebanyak 1.058.284 pekerja. 

Adapun pekerja sektor informal yang terdampak sebanyak 318.959 orang. Sementara, perusahaan yang telah melakukan PHK dan merumahkan pekerjanya sebanyak 80.000 perusahaan yang tersebar di seluruh tanah air.

"Bisa jadi jumlah tersebut lebih dari itu. Bukan tidak mungkin ada perusahaan yang belum melaporkan ke Kemenaker ketika melakukan PHK atau merumahkan pekerjanya. Sangat penting bagi pemerintah untuk segera merealisasikan janjinya untuk memberikan santunan serta pelatihan kepada para pekerja yang terdampak pandemi," pungkas Bamsoet. (*)
© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved