-->

Selasa, 17 November 2026

Darurat Tata Kelola Pemilu: Ketika Keterlambatan Timsel KPU dan Mandeknya UU Pemilu Menjadi "Teror" di Daerah

Oleh: Amrayadi, SH., MH (Mantan Ketua KPU Kabupaten Soppeng dan Komisioner Bawaslu Provinsi Sulsel)

​Siklus suksesi penyelenggara pemilu kembali diwarnai tanda tanya besar. Di balik menara gading Senayan, tarik-menarik kepentingan politik mengancam stabilitas demokrasi dari akar rumput.​

Proses suksesi kepemimpinan di tubuh penyelenggara pemilu kembali menghadapi ancaman serius yang kerap diulang dari siklus ke siklus.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan, Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) atau Timsel Calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2027–2032 seharusnya telah ditetapkan paling lambat pada Oktober 2026 atau enam bulan sebelum masa jabatan komisioner periode 2022–2027 purna tugas pada April 2027.

​Hingga melewati tenggat waktu tersebut, molornya pengumuman Timsel ini berjalan beriringan dengan mandeknya pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu di parlemen.

Sebagai seseorang yang telah mendedikasikan hidup selama dua dekade di KPU Kabupaten dan satu periode di Bawaslu Provinsi, saya melihat polemik ini bukan sekadar diskursus akademik di ruang-ruang seminar, melainkan sebuah ancaman nyata yang langsung menghantam urat nadi operasional di tingkat bawah.

Musuh Utama Penyelenggara: Ketidakpastian di Pusat

​Selama puluhan tahun mengawal pemilu dari tingkat kabupaten hingga provinsi, saya merasakan betul satu kebenaran empiris: musuh terbesar penyelenggara pemilu bukanlah dinamika masyarakat atau riuhnya kontestan, melainkan ketidakpastian regulasi yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang di pusat.

​Ketika DPR dan pemerintah menunda-nunda pembahasan revisi UU Pemilu dengan dalih kehati-hatian atau kompromi politik, mereka seringkali lupa atau sengaja mengabaikan efek domino yang harus ditanggung oleh jajaran di daerah.

​UU Pemilu yang terlambat disahkan berarti Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) akan lahir dalam kondisi kejar-kejaran dengan tahapan. Akibatnya, jajaran KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi harus melakukan bimbingan teknis kepada badan ad-hoc (PPK, PPS, hingga KPPS) dengan materi yang masih mentah.

​Aturan main yang berubah-ubah atau terlambat ditetapkan memaksa penyelenggara di tingkat tapak bekerja di bawah tekanan psikologis yang ekstrim. Dari pengalaman empiris, ketidakpastian norma hukum sering kali menjadi pemicu utama terjadinya human error di tingkat TPS, yang pada akhirnya mendiskreditkan integritas KPU dan Bawaslu, padahal akar masalahnya berasal dari lambannya legislator di Senayan.

Dilema Yuridis dan Kalkulasi Elit yang Pragmatis

​Dari sudut pandang hukum tata negara, belum dibahasnya UU Pemilu melahirkan dilema yuridis yang akut. Penundaan revisi yang terlalu lama membuat sinkronisasi antara UU Pemilu, UU Pilkada, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi compang-camping. Penyelenggara pemilu dipaksa menafsirkan norma yang abu-abu di tengah tekanan tahapan yang berjalan.

​Sementara itu, di ranah politik, mandeknya pembahasan ini mencerminkan dominasi kalkulasi pragmatis kaum politisi. Perdebatan alot seputar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan desain sistem pemilu selalu menjadi batu sandungan utama. Partai-partai di Senayan cenderung menunda pembahasan demi mengamankan zona nyaman dan kepentingan kelompok masing-masing, tanpa memikirkan dampak sistemiknya terhadap kesiapan teknis penyelenggara.

​Politik dagang sapi ini membuat pembahasan sengaja diulur hingga mendekati detik-detik akhir agar kompromi kekuasaan dapat diselipkan melalui mekanisme injury time, sebuah praktik legislasi yang mengabaikan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
​
Menyelamatkan Marwah Demokrasi

​Keterlambatan pembentukan Timsel KPU RI 2027–2032 dan mandeknya pembahasan UU Pemilu adalah potret buram dari ego sektoral kekuasaan yang mengorbankan stabilitas demokrasi elektoral.

​Berdasarkan pengalaman nyata selama hampir 20 tahun (termasuk Panwaslu 3 kali) mengurus pemilu di daerah, saya tegaskan bahwa setiap detik keterlambatan regulasi di pusat adalah malapetaka operasional di daerah.

​Jika para pembuat undang-undang di Jakarta terus mempermainkan waktu dan kepastian hukum demi kepentingan politik sesaat, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar nasib para penyelenggara pemilu di tingkat bawah, melainkan legitimasi dan kepercayaan rakyat terhadap hasil demokrasi itu sendiri.

Sudah saatnya publik bersuara keras: hentikan politisasi waktu, dan kembalikan kepastian tata kelola pemilu ke rel konstitusi.


Jumat, 13 November 2026

Ketika Hukum Menjadi Alat, dan Takdir Menutup Jalan: Refleksi Politik Kekuasaan, Putusan MK 90, serta Skenario "Tangan Tuhan

Oleh : AMRAYADI, SH, MH, Advokat dan Pemerhati Hukum, Sabtu (14/11/2026). 

​Sejarah politik modern sering kali memperlihatkan bagaimana hukum tidak lagi dipandang sebagai panglima, melainkan diperlakukan sebagai plastisin tanah liat lunak yang dapat diremas, dibentuk, dan ditekan sedemikian rupa sesuai cetakan syahwat kekuasaan.

Ambisi politik yang berpadu dengan kontrol terhadap suprastruktur negara berpotensi melahirkan apa yang disebut sebagai constitutional engineering (rekayasa konstitusi): hukum dibentuk bukan untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk melegitimasi suksesi dan melanggengkan dinasti.

​Namun, di sinilah ironi terbesar dari kekuasaan manusia diuji. Seberapa rapi pun sebuah jaring hukum dirajut untuk memuluskan jalan kekuasaan, selalu ada batas di mana logika manusia menemui dinding pembatasnya. Ketika ambisi berbenturan dengan realitas kebenaran, hukum yang direkayasa itu justru berbalik menjadi bumerang yang meruntuhkan legitimasi dari dalam.

​1. Rekayasa Awal: Ketika Mahkamah Konstitusi Menjadi Kendaraan Ambisi (Putusan MK Nomor 90).

​Ingatan publik masih lekat pada Oktober 2023, ketika Mahkamah Konstitusi, lembaga yang seharusnya menjadi penjaga murninya konstitusi _(the guardian of the constitution) mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. 

​Betapa kasat mata ambisi politik bekerja melalui pintu gerbang yudisial ini. Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang secara limitatif membatasi syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun, tiba-tiba "disulap" melalui tafsir tambahan: atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.  

​Keputusan ini melahirkan karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka untuk melenggang ke panggung kontestasi nasional. Aspek etik diabaikan, konflik kepentingan ditutup mata, dan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian membuktikan adanya pelanggaran etik berat di balik palu sidang tersebut. Ini adalah puncak dari tesis bahwa hukum dapat ditata dan diatur sedemikian rupa demi memuluskan syahwat kekuasaan jangka pendek. Karpet merah telah digelar, singgasana kekuasaan berhasil direngkuh.  

​2. Hukum yang Membalik Keadaan: Putusan MA dan Runtuhnya Legitimasi Administratif

​Tetapi kekuasaan yang dibangun di atas fondasi rekayasa tidak pernah benar-benar kokoh. Roda waktu berputar, dan hukum yang tadinya dijinakkan berbalik menjadi instrumen penelanjangan.

​Puncak dari kerapuhan itu dikonfirmasi lewat rangkaian proses hukum lanjutan, termasuk terbitnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA yang selama ini melekat sebagai alas administratif. 

Lebih telak lagi, pertimbangan hukum dalam putusan-putusan terkait turut mengungkap fakta fundamental ketiadaan dokumen otentik berupa ijazah SMA dalam lintasan pembuktian material".

​Suket yang sebelumnya dianggap sebagai jalan pintas legalitas seketika rontok. Kementerian terkait diwajibkan mencabut keabsahan dokumen tersebut. Konsekuensinya amat fatal secara ketatanegaraansyarat formil pencalonan yang dulu dipaksakan lolos melalui karpet merah yudisial kini runtuh oleh palu keadilan administratif di tingkat kasasi.

​3. Waktu dan "Tangan Tuhan" Bekerja

​Di sinilah dimensi teologis dan filosofis kehidupan bermain. Manusia boleh merancang strategi puluhan tahun, mengendalikan lembaga, memelintir pasal-pasal, dan mendesain suksesi tanpa celah. Namun, sejarah dan keadilan semesta memiliki jalannya sendiri untuk menyeimbangkan keadaan.

​Waktu menunjukkan bahwa kebohongan administratif dan rekayasa konstitusi memiliki masa kedaluwarsa. Ketika rekayasa demi rekayasa mulai runtuh satu per satu dimulai dari cacat moral etik di MK, berujung pada koreksi telak oleh Mahkamah Agung terkait keabsahan dokumen, hingga gelombang tekanan politik yang berujung pada pilihan pengunduran diri, publik disadarkan pada satu hukum alam yang absolut kekuasaan yang diperoleh dengan cara menabrak kepatutan tidak akan pernah membawa ketenangan._

​Rangkaian peristiwa ini seolah menegaskan bahwa ada batas akhir bagi kesombongan kekuasaan. Ketika ikhtiar manusia untuk merekayasa hukum mencapai titik nadirnya, di situlah _*"Tangan Tuhan" bekerja melalui skenario waktu.

Kasus demi kasus terbuka bukan karena kekuatan politik tandingan yang hebat, melainkan karena kebenaran memiliki gravitasi sendiri untuk ditarik ke permukaan.

​Pada akhirnya, sejarah akan mencatat: _hukum yang disetir oleh ambisi politik mungkin bisa berkuasa sesaat, tetapi waktu dan keadilan sejati pada akhirnya akan merobohkan singgasana yang dibangun di atas fondasi kepalsuan_

Ini adalah pelajaran bahwa sekuat apapun kekuasaan jika Tuhan berkehendak maka tidak ada yang abadi.

(Yund) 

Jumat, 02 Oktober 2026

Kasi Intel Kejari Soppeng Beri Penerangan Hukum, Pejabat hingga Kades Diingatkan Soal Korupsi


Soppeng, Sigapnews.com, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Soppeng, Nazamuddin, SH, MH, memberikan penerangan hukum kepada jajaran pemerintahan Kabupaten Soppeng, Jumat (2/10/2026).

Kegiatan yang digelar di Aula Gabungan Dinas Kantor Bupati Soppeng tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi.

Penerangan hukum itu diikuti pimpinan SKPD, pimpinan BUMN dan BUMD, para camat, lurah hingga kepala desa se-Kabupaten Soppeng.

Dalam pemaparannya, Nazamuddin mengingatkan aparatur pemerintahan agar memahami batas kewenangan serta ketentuan hukum dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.

Sejumlah potensi pelanggaran yang menjadi perhatian di antaranya suap, gratifikasi, pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, manipulasi administrasi hingga penggelembungan anggaran atau mark-up.

Nazamuddin menegaskan, penerangan hukum merupakan bagian dari fungsi Intelijen Kejaksaan dalam melakukan langkah preventif. Namun, apabila upaya pencegahan tidak diindahkan, Kejari Soppeng dapat mengambil langkah penindakan sesuai aturan yang berlaku.

“Jika upaya-upaya preventif ini tidak berhasil, maka akan dilakukan langkah lebih lanjut berupa tindakan represif atau penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Nazamuddin.

Mewakili Bupati Soppeng, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. H. Andi Haeruddin, M.Si., mengapresiasi kegiatan tersebut.

Menurutnya, pemahaman hukum menjadi hal penting bagi aparatur agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan transparan, akuntabel dan taat aturan.

Pemkab Soppeng berharap sinergi bersama Kejari Soppeng terus diperkuat guna mencegah munculnya persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui tagline “Kenali Hukum, Jauhi Hukuman”, Kejari Soppeng mengajak seluruh aparatur pemerintahan untuk menjadikan kepatuhan terhadap hukum sebagai bagian penting dalam menjalankan tugas dan kewenangan.

(Yund)

Selasa, 15 September 2026

OTT HGB Bogor Memanas, KAKI Jatim: Tak Ada Pejabat Kebal Hukum


Jakarta, Sigapnews.com, Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak setengah hati mengusut dugaan korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Ketua KAKI Jawa Timur, Moh Hosen, menegaskan bahwa OTT bukan akhir dari penanganan perkara. Justru, operasi tersebut harus menjadi pintu masuk untuk membongkar seluruh jaringan dan pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam proses tersebut.

“Kalau dari pemeriksaan ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya harus diperiksa dan diproses sesuai hukum. Tidak ada jabatan yang boleh menjadi tameng,” tegas Moh Hosen, Selasa (15/9/2026).

KPK sebelumnya mengamankan 17 orang dalam OTT di wilayah Jabodetabek. Sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pejabat pertanahan di daerah, serta pihak swasta turut diamankan dalam operasi tersebut.

Tak hanya itu, penyidik juga mengamankan uang tunai dalam pecahan rupiah dan valuta asing yang dikemas dalam sejumlah boks, kardus dan koper. Besaran uang yang disita masih dalam proses penghitungan KPK.

Menurut Hosen, temuan tersebut harus diikuti dengan penelusuran yang lebih dalam. KPK perlu mengurai hubungan antara para pihak, mekanisme pengurusan HGB, hingga dugaan aliran dana yang berkaitan dengan perkara.

“Jangan sampai OTT hanya menghasilkan orang-orang yang berada di lapangan, sementara pihak yang berada di balik prosesnya tidak tersentuh. Semua harus dibuktikan melalui penyidikan,” ujarnya.

KAKI Jatim juga menyoroti munculnya pertanyaan publik mengenai kemungkinan keterlibatan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam perkara tersebut.

Hosen mengatakan, KPK harus memanggil atau meminta keterangan siapa pun apabila kebutuhan penyidikan dan alat bukti mengarah ke pihak tersebut.

“Kalau bukti mengarah kepada Nusron Wahid, KPK jangan ragu memanggil dan memeriksanya. Tetapi kalau tidak ada bukti, jangan pula seseorang dihukum oleh opini publik,” katanya.

Ia menekankan bahwa proses hukum harus berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan jabatan, kedekatan maupun tekanan opini.

“Prinsipnya jelas. Kalau tidak terlibat, tentu harus dijelaskan. Kalau terbukti terlibat, ya harus diproses. Hukum tidak boleh mengenal kasta,” tegas Hosen.

KAKI Jatim berharap KPK mampu mengungkap perkara tersebut secara utuh dan transparan setelah seluruh proses pemeriksaan dilakukan.

“Publik tidak hanya ingin tahu siapa yang diamankan. Publik ingin tahu siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana dugaan praktik itu bisa terjadi. Bongkar sampai terang berdasarkan alat bukti,” pungkasnya.

(Redho)

Lima Excavator Bantuan Kementan Masuk Penyidikan, Kejari Soppeng Bongkar Dugaan Penyalahgunaan


Soppeng, Sigapnews.com, Kejaksaan Negeri (Kejari) Soppeng menaikkan penanganan perkara dugaan penyalahgunaan lima unit excavator bantuan Kementerian Pertanian (Kementan) ke tahap penyidikan.

Langkah tersebut diambil setelah penyidik menemukan adanya peristiwa hukum yang diduga mengarah pada tindak pidana korupsi dalam pengelolaan aset bantuan pemerintah tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Soppeng, Sulta D Sitohang, S.H., M.H., menegaskan peningkatan status perkara itu saat memberikan keterangan pers di Kantor Kejari Soppeng, Selasa (15/9/2026).

“Ini ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan setelah ditemukan adanya peristiwa hukum dugaan tindak pidana korupsi,” ujar Sulta.

Dalam konferensi pers tersebut, Kajari didampingi Kasi Intelijen Nazamuddin, S.H., M.H., Kasi Pidsus Widyarmoko, S.H., Kasubsi TUT Muh. Reza Murti, S.H., M.H., dan Kasi PAPBB Yusufi Fitrohansyah, S.H.

Perkara ini menjadi sorotan karena lima unit excavator yang merupakan bagian dari bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pemerintah diduga tidak sepenuhnya dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, Kejari Soppeng menemukan dugaan bahwa alat tersebut berada dalam penguasaan individu atau kelompok tertentu.

Tak hanya itu, excavator tersebut juga diduga dimanfaatkan untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan pribadi.

Penyidik kini mendalami sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari mekanisme penyaluran yang diduga tidak sesuai prosedur, penyerahan tanpa dokumen serah terima yang sah, hingga dugaan pengalihan kepada pihak yang tidak mengajukan permohonan.

Dugaan penyewaan excavator untuk kepentingan pribadi juga masuk dalam materi yang tengah ditelusuri penyidik.

Menurut Sulta, persoalan tersebut menjadi serius karena excavator merupakan aset pemerintah yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya sektor pertanian.

“Alsintan ini seharusnya digunakan untuk kemaslahatan orang banyak, namun diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Belum Ada Tersangka

Meski telah resmi masuk tahap penyidikan, Kejari Soppeng belum menetapkan satu pun tersangka.

Penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses penyaluran, penguasaan, maupun pemanfaatan lima excavator tersebut.

“Termasuk siapa yang bertanggung jawab, nanti berdasarkan alat bukti yang kami temukan dalam proses penyidikan,” kata Sulta.

Kejari Soppeng juga belum mengungkap pasal yang akan dikenakan. Konstruksi perkara dan pihak yang nantinya dimintai pertanggungjawaban akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti.

Berawal dari Laporan Masyarakat

Penanganan perkara ini berawal dari pengaduan masyarakat yang diterima Kejari Soppeng pada 19 Februari 2026.

Sulta menegaskan, proses yang berlangsung selama ini bukan berarti pihaknya lamban dalam menangani laporan.

“Bukan lambat menangani, tetapi kami melihat terlebih dahulu apakah ada peristiwa hukum atau perbuatan melawan hukum,” ujarnya.

Kini, dengan status perkara telah meningkat ke penyidikan, ruang gerak penyidik semakin terbuka untuk mengurai seluruh rangkaian persoalan lima excavator tersebut.

Mulai dari siapa penerima atau penguasa alat, bagaimana proses penyalurannya, untuk apa excavator digunakan, hingga apakah penggunaan tersebut menimbulkan kerugian atau potensi kerugian terhadap keuangan negara.

Sulta memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan tanpa intervensi.

“Ini murni penegakan hukum,” tegasnya.

Kejari Soppeng pun meminta masyarakat memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja hingga seluruh fakta perkara terungkap secara terang.

(Yund)

Sidang Korupsi Bantuan Banjir Bandang Samosir Memanas, Tiga Ahli Ungkap Fakta Baru


Medan,Sigapnews.com, Persidangan perkara dugaan korupsi Program Bantuan Penguatan Ekonomi Korban Bencana Alam Banjir Bandang Kabupaten Samosir Tahun 2024 memunculkan sejumlah fakta baru.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (14/9/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Samosir menghadirkan tiga orang ahli untuk memberikan keterangan terkait perkara tersebut.

Tiga ahli yang dihadirkan masing-masing memberikan keterangan mengenai aspek hukum pidana, penghitungan kerugian keuangan negara, serta pengelolaan keuangan negara.

Ahli Hukum Pidana Dr. Alpi Sahari menerangkan bahwa terdakwa Fitri Agust Karo-Karo selaku Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Samosir memiliki fungsi koordinasi, pemantauan, dan pengawasan dalam pelaksanaan program bantuan.

Namun, menurut keterangan ahli, terdakwa diduga mengubah mekanisme penyaluran bantuan dan melakukan pemindahbukuan saldo rekening penerima manfaat tanpa persetujuan.

Selain itu, muncul pula keterangan mengenai permintaan pemotongan dana sebesar 15 persen dari total bantuan sosial senilai Rp1.515.000.000.

Tindakan tersebut dinilai ahli tidak sesuai dengan kewenangan terdakwa dan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan.

Tak berhenti di situ, ahli juga menerangkan adanya kesamaan kehendak atau meeting of mind antara terdakwa dengan Pimpinan Bank Mandiri KCP Pangururan Tahun 2024 dalam proses pemindahbukuan dana milik penerima manfaat.

Fakta lain muncul dari keterangan Ahli Akuntan Publik Gideon Siallagan.

Ia menjelaskan, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan membandingkan aliran dana milik penerima manfaat yang dipindahbukukan ke rekening Bank Mandiri BUMDESMA Marsada Tahi dengan kas keluar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan dana sekitar Rp516.298.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara.

Sementara itu, Ahli Keuangan Negara dari Jasa Akuntan PT Eriadi Fatkhtur Rokhman menegaskan bahwa program bantuan tersebut bersumber dari APBN.

Karena menggunakan sumber dana negara, pengelolaannya wajib memenuhi prinsip tertib, taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Ahli menilai perubahan bentuk dan mekanisme pemberian bantuan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan serta petunjuk teknis yang telah ditetapkan dalam program tersebut.

Dalam persidangan juga dijelaskan bahwa kewenangan untuk menetapkan atau declare kerugian keuangan negara berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sementara penghitungan kerugian dapat dilakukan oleh akuntan publik sesuai kompetensi dan prosedur pemeriksaan.

Persidangan tersebut diikuti Kepala Kejari Samosir Akwan Annas, S.H., M.H., bersama Koordinator Tim JPU Herman Ronald M.P., S.H., M.H., serta JPU Arina Pandiangan, S.H., Modana Hutajulu, S.H., dan Naomi Fiona Panjaitan, S.H.

Sidang berlangsung aman dan kondusif dengan pemantauan serta pengamanan oleh Kasi Intelijen Kejari Samosir Juna Karo-Karo, S.H., M.H.

Kejaksaan Negeri Samosir menyatakan akan terus mengikuti dan mengawal proses persidangan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(Red)

© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved