Melahirkan Lembaga Badan Amil Zakat Kabupaten Soppeng yang Lebih Profesional dan Terpercaya

Oleh: Abdul Rasyid, S.H., M.H.

(Mahasiswa Program Doktoral UIN Alauddin Makassar)

Dalam tahapan seleksi Anggota BAZNAS Kabupaten Soppeng, Penulis tergelitik untuk membuat catatan kritis mengenai arah dan masa depan BAZNAS Kabupaten Soppeng kedepannya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng memegang peran strategis dalam menggerakkan potensi ekonomi umat melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Di tengah tuntutan zaman yang dinamis, institusi pengelola zakat tidak lagi sekadar menjadi lembaga sosial berbasis sukarela, melainkan dituntut bertransformasi menjadi lembaga publik modern. Pengelolaan zakat yang profesional secara inheren dapat menciptakan kepercayaan masyarakat secara luas. Tanpa adanya profesionalisme, potensi zakat yang besar akan layu sebelum berkembang akibat keraguan publik. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Soppeng harus mengambil langkah baru dan melahirkan inovasi baru dalam menciptakan akuntabilitas serta transparansi yang menyeluruh demi kemaslahatan masyarakat Bumi Latemmamala.

II. Landasan Yuridis dan Kajian Normatif

Secara normatif-hukum, eksistensi dan operasionalisasi BAZNAS Kabupaten Soppeng memiliki landasan legalitas yang kuat dalam sistem tata negara Indonesia. Pengelolaan zakat secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diturunkan secara teknis melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014.

Melalui kacamata normatif, keprofesionalan BAZNAS ditakar dari kepatuhannya terhadap asas-asas hukum yang tertuang dalam Pasal 2 UU No. 23/2011, yaitu: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Secara hukum, BAZNAS Soppeng wajib melaksanakan audit berlapis:

Audit Keuangan: Dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen untuk memastikan tidak adanya fraud atau penyalahgunaan anggaran.

Audit Syariah: Dilakukan oleh Kementerian Agama RI guna menjamin bahwa distribusi zakat tepat sasaran kepada delapan golongan (asnaf).

Kepatuhan terhadap instrumen hukum ini bukan sekadar kewajiban birokrasi, melainkan tameng legalitas untuk melindungi dana umat.

III. Kajian Sosiologis: Membangun Kepercayaan Melalui Inovasi

Secara sosiologis, institusi zakat hidup dan berinteraksi di dalam tatanan masyarakat. Di Kabupaten Soppeng, kultur religiusitas berpadu erat dengan nilai kearifan lokal seperti Sitiroang, Slebbiang, sipatokkong (saling melihat, saling mengisi, dan saling menegakkan).

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tantangan terbesar lembaga filantropi Islam saat ini adalah krisis kepercayaan (crisis of trust). Masyarakat sering kali memilih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada kerabat karena belum melihat transparansi radikal dari lembaga formal—hal ini juga ditegaskan oleh tokoh masyarakat H. Justan Matta dan Hatta di sela diskusi santai di warung kopi pada Senin, 2 November 2026.

Di sinilah pengelolaan zakat yang profesional bertindak sebagai katalis utama dalam menciptakan dan merawat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan sosial tidak muncul dari imbauan lisan, melainkan dari pembuktian tata kelola. Sadar akan hal tersebut, BAZNAS Soppeng wajib merancang inovasi baru dan langkah baru dalam menciptakan akuntabilitas serta transparansi. Inovasi ini tidak lagi terbatas pada pelaporan berkala konvensional, melainkan mengadopsi ekosistem pelaporan digital berbasis aplikasi yang dapat diakses publik kapan saja. Ketika jarak sosiologis terkikis oleh keterbukaan informasi yang mutlak dan program pemberdayaan ekonomi yang nyata di lapangan, masyarakat dengan sendirinya akan menaruh legitimasi penuh kepada BAZNAS.

IV. Kajian Filosofis: Hakikat Zakat sebagai Pilar Keadilan

Secara filosofis, zakat bukan sekadar mekanisme pemindahan uang dari si kaya ke si miskin. Filantropi Islam dalam zakat mengandung dimensi transendental (hablun minallah) dan dimensi sosial (hablun minannas) yang mendalam. Kebijakan pengelolaan zakat pada hakikatnya adalah manifestasi dari sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang sejalan dengan tujuan syariat (Maqashid Asy-Syariah) yaitu kemaslahatan umat (jalb al-masalih).

Amil zakat secara filosofis bertindak sebagai "jembatan suci". Profesionalisme amil bukan sekadar tentang keahlian teknis, melainkan sebuah panggilan spiritual untuk menjaga amanah umat. Amil di BAZNAS Soppeng harus memiliki kompetensi yang tersertifikasi (misalnya melalui BNSP) sekaligus integritas moral yang kokoh. Ketika pengelolaan zakat dijalankan secara profesional, keadilan distributif akan mewujud, mengikis kesenjangan sosial, dan memastikan harta tidak hanya berputar di kalangan tertentu saja (QS. Al-Hasyr: 7).

Melahirkan BAZNAS Kabupaten Soppeng yang profesional dan terpercaya merupakan satu kesatuan utuh yang melibatkan tiga dimensi penting:

Normatif: Mematuhi UU No. 23/2011 dan PP No. 14/2014 dengan menjaga kedisiplinan audit keuangan eksternal dan audit syariah.

Sosiologis: Menyadari bahwa pengelolaan zakat yang profesional dapat menciptakan kepercayaan masyarakat, yang menuntut BAZNAS Soppeng untuk terus menghadirkan langkah baru dan inovasi baru dalam menciptakan akuntabilitas serta transparansi informasi bagi publik.

Filosofis: Menjaga kesucian tugas pengelolaan zakat demi menegakkan keadilan ekonomi dan kemaslahatan umat di Bumi Latemmamala.

V. Rekomendasi Strategis

Guna mewujudkan transformasi tersebut, berikut beberapa rekomendasi strategis bagi BAZNAS Kabupaten Soppeng ke depan:

Inovasi Platform Transparansi Real-Time: Mengembangkan terobosan teknologi berupa dasbor publik (situs web/aplikasi) yang memperlihatkan arus masuk uang ZIS dan titik penyalurannya secara transparan setiap hari.

Langkah Baru Sertifikasi Amil: Melakukan standardisasi kompetensi secara menyeluruh dengan mewajibkan sertifikasi resmi dari BNSP bagi seluruh amil pelaksana.

Model Pemberdayaan Zakat Produktif Lokal: Melahirkan inovasi program ekonomi berbasis klaster (misalnya klaster pertanian atau UMKM khas Soppeng) yang memiliki indikator dampak terukur untuk membuktikan akuntabilitas kemanfaatan zakat.

Publikasi Hasil Audit Secara Terbuka: Mengumumkan hasil audit laporan keuangan (opini WTP) dan audit syariah secara berkala di media massa lokal agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan transparansi yang otentik.

Integrasi Data Bersama Pemkab: Membangun langkah kolaboratif melalui integrasi data mustahik dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) daerah guna menjamin akuntabilitas penyaluran agar tepat sasaran dan objektif.

Bhayangkara Cup III Berakhir Sukses, Suwardi Haseng Sebut Soppeng Makin Diperhitungkan di Dunia Otomotif Sulsel

Soppeng, Sigapnews.com, Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Motocross dan Grasstrack Bhayangkara Cup III Sulawesi Selatan 2026 menjadi momentum penting bagi Kabupaten Soppeng dalam mendorong perkembangan olahraga otomotif. Kesuksesan penyelenggaraan ajang tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E.

Suwardi menilai keberhasilan kejuaraan yang berlangsung di Sirkuit Larakkiang, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, pada 31 Oktober hingga 1 November 2026, merupakan hasil kerja sama dan komitmen berbagai pihak, khususnya Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto bersama AMS Racing.

Apresiasi itu disampaikan Bupati saat menghadiri penutupan kejuaraan, Minggu (1/11/2026). Ia mengaku bangga karena Soppeng mampu menghadirkan kompetisi otomotif tingkat provinsi yang diikuti pembalap dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Suwardi menyampaikan penghargaan kepada Kapolres Soppeng beserta jajaran, IMI Sulawesi Selatan, KONI Soppeng, AMS Racing, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut.

Menurutnya, Bhayangkara Cup III memiliki nilai strategis bagi daerah. Kegiatan ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada para pembalap untuk menunjukkan kemampuan, tetapi juga membuka ruang pembinaan atlet muda dan memberikan hiburan bagi masyarakat.

“Berkat kerja keras saudara-saudara sekalian, event ini tidak hanya sukses melahirkan bibit-bibit pembalap berbakat, tetapi juga berhasil menghibur masyarakat sekaligus memperkuat posisi Soppeng sebagai destinasi utama olahraga otomotif di Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi penyelenggaraan event-event otomotif berikutnya dengan skala yang lebih besar, sehingga Soppeng semakin dikenal sebagai daerah yang memiliki perhatian terhadap pengembangan olahraga.

Suwardi juga menyampaikan selamat kepada para pembalap yang berhasil meraih gelar juara serta memberikan semangat kepada seluruh peserta untuk terus mengembangkan kemampuan.

Persaingan di lintasan Sirkuit Larakkiang berlangsung kompetitif hingga menghasilkan para juara dari sejumlah kelas yang dipertandingkan.

Athar Al Gifary asal Jawa Barat tampil sebagai pembalap terbaik dengan meraih Juara Umum Open setelah mengumpulkan 184 poin.

M. Zidane dari Blitar harus puas di posisi kedua dengan 173 poin, sementara Reyfaldo Bilqis asal Jambi menempati urutan ketiga dengan 157 poin.

Prestasi Athar semakin lengkap setelah berhasil mengamankan gelar Juara Umum Lokal Sulawesi dengan raihan 100 poin.

Adapun Juara Umum Taksi diraih Aril Salontahe dari Manado dengan 94 poin. Sementara pembalap kebanggaan tuan rumah, Zaky Aras, berhasil merebut Juara Umum Mini Moto dengan perolehan 86 poin.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto secara resmi mengakhiri seluruh rangkaian Kejurprov Motocross dan Grasstrack Bhayangkara Cup III Sulawesi Selatan 2026 setelah seluruh perlombaan selesai dilaksanakan.

Penyelenggaraan kejuaraan ini merupakan hasil kolaborasi Polres Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng, KONI, IMI Sulawesi Selatan, dan AMS Racing.

Sinergi tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan olahraga dapat menjadi sarana membangun kedekatan antara kepolisian dan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat melalui kegiatan yang positif.

Suksesnya Bhayangkara Cup III juga menjadi catatan tersendiri bagi Soppeng. Selain melahirkan para juara, kejuaraan ini memperkuat citra daerah sebagai salah satu wilayah yang potensial menjadi tuan rumah kompetisi olahraga otomotif di Sulawesi Selatan.

(Yund)

Dugaan Polisi Dobrak Pesantren Jadi Sorotan, KAKI Jatim Tantang Kapolri Buktikan Komitmen Polri Bersama Masyarakat

Jateng, Sigapnews.com, Dugaan tindakan pendobrakan yang dilakukan aparat kepolisian di lingkungan pondok pesantren memantik kritik dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur. Tindakan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut etika penegakan hukum sekaligus penghormatan terhadap ulama dan lembaga pendidikan keagamaan.

Ketua KAKI Jatim, Hosen, secara terbuka menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai aparat penegak hukum seharusnya mampu mengedepankan profesionalitas dan pendekatan persuasif tanpa mengabaikan prosedur hukum yang berlaku.

Menurutnya, pesantren bukan sekadar bangunan atau tempat aktivitas masyarakat, melainkan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, dan kehidupan keagamaan.

"Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Jika benar ada tindakan pendobrakan pesantren tanpa prosedur dan etika yang semestinya, maka hal itu harus dipertanggungjawabkan. Aparat tidak boleh merasa memiliki kewenangan tanpa batas," tegas Hosen, Sabtu (31/10/2026).

Ia mengingatkan bahwa kewenangan kepolisian harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan dengan tindakan yang berpotensi melukai kehormatan pihak lain.

Hosen juga mengaitkan persoalan tersebut dengan slogan Polri Bersama Masyarakat yang digaungkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Baginya, slogan tersebut semestinya tercermin dalam perilaku setiap personel kepolisian, termasuk ketika menjalankan tugas di lingkungan masyarakat dan lembaga keagamaan.

"Bagaimana masyarakat bisa merasa dilindungi jika tindakan aparat justru menimbulkan keresahan? Polri harus membangun kepercayaan, bukan menghadirkan ketakutan. Hormati ulama, hormati pesantren, dan jangan abaikan nilai-nilai kemanusiaan," ujarnya.

KAKI Jatim pun meminta Kapolri tidak tinggal diam. Hosen mendesak agar dugaan peristiwa tersebut segera diklarifikasi dan diusut secara objektif, termasuk memeriksa personel yang terlibat apabila terdapat indikasi pelanggaran prosedur maupun kode etik.

Ia menegaskan, transparansi menjadi penting agar masyarakat mengetahui duduk perkara sebenarnya dan tidak muncul kesan adanya pembiaran terhadap tindakan aparat yang dipersoalkan.

"Kapolri harus membuktikan bahwa Polri Bersama Masyarakat bukan sekadar slogan. Jika ada anggota yang terbukti melanggar, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan. Jangan biarkan kepercayaan rakyat terhadap institusi Polri rusak karena tindakan di lapangan," tutup Hosen.

(Redho)

Tekan Balap Liar, Polres Soppeng Jadikan Bhayangkara Cup III Wadah Pembinaan Generasi Muda

Soppeng, Sigapnews.com, Mengubah potensi balap liar menjadi prestasi olahraga menjadi salah satu pesan penting di balik penyelenggaraan AMS Racing Bhayangkara Cup III Grasstrack dan Motocross 2026 yang digelar Polres Soppeng.

Berlangsung di Sirkuit Larakkiang, Pakkanrebete, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Sabtu (31/10/2026), kejuaraan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan kecintaan terhadap dunia otomotif melalui jalur kompetisi yang resmi, aman, dan menjunjung tinggi sportivitas.

Kasat Reskrim Polres Soppeng Iptu Firman, selaku Ketua Panitia Pelaksana, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kepolisian terhadap perkembangan minat dan bakat generasi muda, khususnya di bidang olahraga otomotif.

Ia menilai, hobi balap motor yang tidak tersalurkan dengan baik berpotensi mendorong anak muda melakukan aksi balap liar di jalan umum. Karena itu, kehadiran kompetisi resmi diharapkan menjadi alternatif sekaligus sarana pembinaan bagi para pecinta otomotif.

"Kami berharap melalui kegiatan ini dapat mengurangi aksi balap liar yang kerap membahayakan keselamatan para pengguna jalan," tegasnya.

Menurut Iptu Firman, Bhayangkara Cup III juga memberikan kesempatan kepada pembalap lokal untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman bertanding, serta mengukur potensi mereka menghadapi persaingan yang lebih tinggi.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng, TNI-Polri, komunitas otomotif, insan pers, sponsor, dan seluruh masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya kejuaraan tersebut.

Apresiasi khusus juga diberikan kepada panitia, personel pengamanan, tenaga medis, dan marshal yang telah bekerja memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan lancar.

Di sisi lain, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto menekankan bahwa penyelenggaraan Bhayangkara Cup III merupakan bagian dari upaya Polri menghadirkan kegiatan yang bermanfaat dan dekat dengan kehidupan generasi muda.

Menurutnya, kepolisian tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong kegiatan positif yang dapat mengembangkan potensi masyarakat.

“Melalui kegiatan ini kita berharap dapat mengurangi aksi balap liar, membudayakan keselamatan pengguna jalan, dan membangun budaya lomba secara profesional sesuai aturan yang berlaku,” ungkap AKBP Hari Budiyanto.

Ia juga memberikan motivasi kepada seluruh rider agar menjadikan kejuaraan tersebut sebagai kesempatan menunjukkan kemampuan dan meraih prestasi.

“Tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan keahlianmu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng. Jadikan kejuaraan ini sebagai ajang untuk meraih prestasi dan membuktikan kemampuan secara sportif,” tegasnya.

Kapolres berharap, kompetisi tersebut tidak berhenti sebagai agenda olahraga semata, tetapi mampu melahirkan atlet-atlet otomotif potensial dari Kabupaten Soppeng yang dapat bersaing di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.

Dengan demikian, Bhayangkara Cup III menjadi gambaran bahwa olahraga otomotif dapat diarahkan sebagai sarana pembinaan, pencegahan balap liar, sekaligus ruang untuk membangun generasi muda yang berprestasi dan sadar keselamatan berlalu lintas.

(Yund/JOIN)

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto Resmi Buka Bhayangkara Cup III, 129 Rider Ikuti Final Kejurprov 2026

Soppeng, Sigapnews.com, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., resmi membuka Bhayangkara Cup III Final Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Grasstrack dan Motocross 2026 di Sirkuit Larakiang, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sabtu (31/10/2026). Kejuaraan ini diikuti sebanyak 129 rider dari berbagai daerah dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng, S.E.

Penyelenggaraan ajang otomotif tersebut menjadi bagian dari kolaborasi Polres Soppeng dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendorong perkembangan olahraga otomotif sekaligus menyediakan ruang kompetisi positif bagi generasi muda.

Bupati Suwardi Haseng turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Bhayangkara Cup III sebagai bagian dari upaya menghadirkan kegiatan olahraga yang berdampak bagi masyarakat dan membuka kesempatan bagi para atlet otomotif untuk mengembangkan prestasi.

Kejuaraan yang berlangsung selama dua hari, 31 Oktober hingga 1 November 2026, ini diikuti pembalap dari Kabupaten Soppeng maupun sejumlah daerah lainnya. Berbagai kelas dipertandingkan, mulai dari Trail Standar, Bebek Standar, Bebek Modifikasi, Trail Tune Up, Mini Trail, Mini Moto, Adventure hingga kelas FFA dan kategori lainnya.

Pembukaan kegiatan dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Soppeng, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Daniel Mario Halashon Sigalingging, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Nahruddin, S.Ag., M.H., pimpinan BUMN/BUMD, para Pejabat Utama Polres Soppeng, Ketua KONI Soppeng Andi Muh. Sadri, Ketua Panitia IPTU Firman, S.H., M.H., Owner Noor Travel Muh. Akbar, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto mengatakan bahwa Bhayangkara Cup III tidak hanya menjadi ajang adu kecepatan dan keterampilan, tetapi juga wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat di bidang olahraga otomotif.

Ia berharap kejuaraan ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi aksi balap liar sekaligus membangun budaya kompetisi yang profesional dan mengutamakan keselamatan.

“Melalui kegiatan ini kita berharap dapat mengurangi aksi balap liar, membudayakan keselamatan pengguna jalan, dan membangun budaya lomba secara profesional sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Kapolres juga mengajak seluruh peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap mengedepankan keselamatan dan menjunjung tinggi sportivitas.

“Tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan keahlianmu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng. Jadikan kejuaraan ini sebagai ajang untuk meraih prestasi dan membuktikan kemampuan secara sportif,” tegasnya.

Melalui Bhayangkara Cup III, sinergi Polres Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng, KONI, dan komunitas otomotif diharapkan semakin memperkuat pembinaan olahraga otomotif di daerah.

Selain menjadi ajang perebutan prestasi, kegiatan ini juga diharapkan mempererat silaturahmi antarpembalap dan komunitas otomotif, menghadirkan hiburan bagi masyarakat, serta memberikan ruang bagi lahirnya atlet-atlet potensial dari Kabupaten Soppeng.

(Yund)

Polemik Data Atlet Biliar Sulsel Mengemuka, NONO: KONI Harus Pastikan Pedum Dijalankan

Sulsel, Sigapnews.com, Dugaan ketidaksesuaian pendataan atlet cabang olahraga biliar di Sulawesi Selatan menjadi perhatian sejumlah insan olahraga dari berbagai kabupaten/kota. Mereka meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel segera turun tangan menyikapi persoalan yang diduga berkaitan dengan penerapan Pedoman Umum (Pedum).

Persoalan tersebut bermula dari adanya dugaan perbedaan antara data awal atlet dengan data akhir yang tercantum dalam daftar Entry By Name. Perubahan data yang dipersoalkan itu dinilai membutuhkan penjelasan terbuka, terutama menyangkut dasar administrasi, mekanisme verifikasi, serta pihak yang memiliki kewenangan melakukan perubahan.

Sejumlah pembina dan pelatih biliar daerah menduga terdapat proses perubahan data yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, mereka mempertanyakan kemungkinan adanya atlet tertentu yang dapat memenuhi persyaratan melalui perubahan data yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Situasi tersebut memunculkan desakan agar seluruh proses pendataan atlet POBSI Sulsel diperiksa secara menyeluruh.

Resky Putra Pratama, S.H., yang akrab disapa NONO, selaku Wakil Ketua III POBSI Kabupaten Soppeng, menilai persoalan ini harus disikapi secara serius dan tidak boleh dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan.

Menurutnya, setiap tahapan administrasi dalam olahraga harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau ada perbedaan antara data awal dan data akhir, tentu harus ada penjelasan. Perubahan data bukan sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja tanpa dasar administrasi yang jelas. Apalagi jika perubahan tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan atlet," ujar NONO, Sabtu (31/10/2026).

NONO mengungkapkan bahwa pembinaan atlet di tingkat kabupaten/kota membutuhkan proses panjang. Para pelatih dan pengurus daerah berupaya menyiapkan atlet agar mampu bersaing melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Karena itu, ia menilai penerapan aturan harus dilakukan secara konsisten tanpa memberikan ruang bagi dugaan perlakuan khusus kepada pihak tertentu.

"Semua daerah punya tanggung jawab membina atlet. Kami ingin hasil pembinaan itu dihargai melalui kompetisi yang berjalan sesuai aturan. Jangan sampai muncul kesan bahwa ada atlet yang mendapatkan kemudahan, sementara daerah lain harus mengikuti seluruh persyaratan," tegasnya.

Ia menambahkan, prinsip fair play harus menjadi dasar sejak proses pendaftaran hingga penetapan atlet, bukan hanya menjadi slogan ketika pertandingan berlangsung.

Baginya, Pedum KONI Sulsel merupakan acuan yang harus dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan event olahraga.

Untuk mendapatkan kejelasan, sejumlah insan biliar kabupaten/kota meminta KONI Sulsel mengambil langkah konkret melalui tiga tuntutan.

Pertama, meminta Ketua Umum KONI Sulsel membentuk tim investigasi independen untuk menelusuri dugaan penyimpangan data atlet pada cabang olahraga biliar.

Kedua, meminta pengurus POBSI Sulsel membuka data awal dan data akhir atlet, termasuk dokumen Entry By Name, sehingga seluruh proses perubahan dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan.

Ketiga, meminta audit terhadap mekanisme pendataan serta verifikasi ulang dokumen atlet yang dipersoalkan berdasarkan Pedum KONI Sulsel.

NONO menegaskan, langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan memastikan tidak ada aturan yang dilanggar dalam proses penetapan atlet.

"Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Biarkan KONI melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen dan fakta. Jika memang tidak ada penyimpangan, sampaikan secara terbuka. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindak lanjut sesuai aturan," katanya.

Ia berharap persoalan ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola organisasi dan membangun kepercayaan antarpengurus POBSI kabupaten/kota.

"Jangan sampai kepercayaan insan biliar daerah hilang karena tidak adanya transparansi. Kami ingin biliar Sulsel maju, tetapi kemajuan itu harus dibangun di atas aturan, kejujuran, dan sportivitas," tutup NONO.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya mendapatkan klarifikasi dari pengurus POBSI Sulsel dan Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel masih terus dilakukan.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait agar dugaan tersebut dapat diklarifikasi secara terbuka dan pemberitaan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan.

(Yund)