-->

Kamis, 19 November 2026

Panitia MTQ-V Soppeng Resmi Dibubarkan, Laporan Pertanggungjawaban Disampaikan



Soppeng, Sigapnews.com, Setelah seluruh rangkaian kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-V Tingkat Kabupaten Soppeng Tahun 2026 terlaksana, panitia pelaksana menggelar rapat evaluasi sekaligus penyampaian laporan pertanggungjawaban sebelum resmi dibubarkan.

Rapat berlangsung di Aula Kantor Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Jumat (20/11/2026), dipimpin langsung Ketua Panitia Pelaksana, Alias Sa'id, S.Pd., M.Pd., serta dihadiri jajaran pengurus panitia, perwakilan Pemerintah Kecamatan Donri-Donri, dan instansi terkait.

Dalam rapat tersebut, Ketua Panitia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam menyukseskan pelaksanaan MTQ-V yang dipusatkan di Desa Leworeng.

Ia menyebut kelancaran seluruh rangkaian kegiatan tidak terlepas dari kerja sama, kekompakan, dan semangat gotong royong panitia bersama dukungan masyarakat serta pemerintah daerah.

"Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan telah berjalan dengan lancar dan aman. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras, kekompakan, dan gotong royong seluruh panitia serta dukungan masyarakat dan pemerintah daerah," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Pemerintah Kecamatan Donri-Donri, H. Mustamin Jade, menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras seluruh panitia selama proses persiapan hingga pelaksanaan MTQ.

Ia berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun selama kegiatan tidak berhenti setelah kepanitiaan dibubarkan, tetapi terus dipelihara dalam mendukung berbagai kegiatan kemasyarakatan ke depan.

"Semangat kebersamaan yang terjalin selama kegiatan hendaknya terus dijaga dan ditingkatkan untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di masa yang akan datang," ungkapnya.

Rapat evaluasi tersebut sekaligus menjadi penutup tanggung jawab kepanitiaan MTQ-V Kabupaten Soppeng Tahun 2026. Dengan demikian, seluruh panitia dinyatakan telah menyelesaikan tugasnya dan resmi dibubarkan.

Selain penyampaian laporan pertanggungjawaban, dilakukan pula penyerahan arsip, dokumen, serta sarana inventaris kegiatan kepada instansi atau pihak terkait sebagai bagian dari penyelesaian administrasi pelaksanaan MTQ-V.

Pembubaran panitia ini menandai berakhirnya seluruh tugas organisasi pelaksana setelah sukses mengawal penyelenggaraan MTQ-V Tingkat Kabupaten Soppeng Tahun 2026.

(Yund) 

Bupati Soppeng Suwardi Haseng Tak Sekadar Terima Laporan, Turun Langsung Awasi Proyek Dishub


Soppeng, Sigapnews.com, Memastikan pekerjaan pemerintah berjalan sesuai rencana bukan hanya melalui laporan administratif. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., turun langsung memeriksa perkembangan sejumlah proyek Dinas Perhubungan yang bersumber dari Anggaran Perubahan Tahun 2026, Kamis (19/11/2026).

Dalam pengawasan tersebut, Bupati mendatangi tiga lokasi, yakni Taman Mari Mari, Taman Cabbenge, serta proyek pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) pada ruas poros Mallanroe-Cabbenge.

Kunjungan lapangan ini difokuskan pada pemeriksaan progres pekerjaan, kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, serta kebutuhan teknis yang harus segera mendapat perhatian. Bupati ingin memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai target dan tidak terkendala hingga batas waktu penyelesaian.

Saat berada di Taman Mari Mari dan Taman Cabbenge, Suwardi Haseng menemukan perlunya peningkatan fasilitas penerangan. Ia kemudian menginstruksikan Dinas Perhubungan menambah masing-masing tiga unit lampu PJU di kedua lokasi tersebut.

Lampu yang digunakan berteknologi LED dengan daya 100 watt dan tiang setinggi tujuh meter.

Arahan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut hasil pengecekan langsung agar fasilitas yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan kawasan dan masyarakat.

Selanjutnya, Bupati memeriksa pekerjaan pemasangan PJU di poros Mallanroe-Cabbenge. Ia melihat perkembangan pekerjaan untuk memastikan pelaksanaannya tetap berada dalam jalur perencanaan.

Dalam kegiatan itu, Bupati didampingi Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng, Muhammad Ihsan, S.STP., M.Si., CPsp, bersama Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Dishub, Mawiruddin, SE.

Pengawasan langsung ini menjadi perhatian terhadap tanggung jawab perangkat daerah dalam merealisasikan program yang telah dianggarkan. Setiap kegiatan dituntut memiliki progres yang jelas, pelaksanaan yang sesuai rencana, serta penyelesaian tepat waktu.

Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui pengawasan tersebut ingin memastikan penggunaan anggaran daerah menghasilkan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

(Yund)

Rabu, 18 November 2026

Bunda PAUD Soppeng Turun Langsung, Pastikan Revitalisasi PAUD di Marioriwawo Berjalan Optimal


Soppeng, Sigapnews.com, Komitmen meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini terus ditunjukkan Bunda PAUD Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi. Kali ini, ia melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program revitalisasi dua satuan PAUD di Kecamatan Marioriwawo, Rabu (18/11/2026).

Dua lembaga pendidikan yang dikunjungi yakni TK ABA Madekkang di Desa Congko dan Kelompok Bermain (KB) Anakita di Desa Watutoa.

Dalam kunjungan tersebut, Hj. Suarni Suwardi meninjau langsung kondisi fasilitas, sarana dan prasarana, serta lingkungan belajar yang menjadi bagian dari program revitalisasi.

Peninjauan ini bertujuan memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik dan fasilitas yang telah diberikan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran.

Tidak hanya melihat perkembangan revitalisasi, kunjungan tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengetahui kebutuhan masing-masing satuan PAUD agar peningkatan kualitas layanan pendidikan dapat terus dilakukan.

Menurutnya, keberadaan fasilitas pendidikan yang layak dan lingkungan belajar yang nyaman merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung proses tumbuh kembang anak sejak usia dini.

Melalui monitoring dan evaluasi ini, diharapkan program revitalisasi tidak sekadar menghadirkan pembaruan fisik bangunan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi anak-anak.

Kehadiran Bunda PAUD Kabupaten Soppeng tersebut sekaligus menegaskan perhatian pemerintah daerah terhadap penguatan pendidikan anak usia dini, termasuk satuan PAUD yang berada di wilayah pedesaan.

(Yund)

Pencinta Kuliner di Soppeng Wajib Coba, Mie Hotplate Gacor Sajikan Mie Panas dengan Sensasi Mendesis


Soppeng, Sigapnews.com, Satu lagi pilihan kuliner hadir meramaikan Kota Watansoppeng. Mie Hotplate Gacor menawarkan sensasi menikmati mie dengan cara berbeda, yakni disajikan dalam kondisi panas di atas hotplate yang mengeluarkan suara mendesis saat dihidangkan.

Berlokasi di Jalan Kemakmuran, Watansoppeng, gerai kuliner ini mulai beroperasi melalui opening uji coba (soft opening) pada 13 November 2026.

Mengusung konsep kuliner kekinian, Mie Hotplate Gacor hadir di bawah naungan kemitraan PT Kuliner Kreasindo Inovasi dan dikelola oleh owner Andi Magfirah.

Kehadirannya menjadi alternatif bagi masyarakat Soppeng yang ingin mencoba sajian mie dengan sensasi penyajian berbeda, terutama bagi penggemar makanan pedas.

Andi Magfirah menjelaskan, konsep yang ditawarkan bukan sekadar menyajikan mie sebagai makanan sehari-hari, melainkan memberikan pengalaman kuliner yang memiliki daya tarik tersendiri.

"Bagi pencinta mie, Mie Hotplate Gacor bisa menjadi pilihan. Ini bukan hanya soal mie biasa, tetapi ada sensasi tersendiri, mulai dari proses memasak hingga penyajiannya," ungkap Magfirah, Rabu (19/11/2026).

Salah satu keistimewaannya adalah mie dihidangkan langsung di atas hotplate dalam keadaan panas. Suara mendesis ketika sajian tiba di meja pelanggan menjadi ciri khas yang memberikan pengalaman berbeda.

Selain itu, tersedia berbagai pilihan topping untuk melengkapi sajian, mulai dari ayam, bakso hingga topping premium lainnya.

Kombinasi bumbu rempah dan cita rasa pedas yang berpadu dengan suhu panas hotplate menjadi daya tarik tersendiri. Penyajian tersebut juga membuat hidangan tetap hangat lebih lama sehingga pelanggan dapat menikmati mie dengan lebih nyaman.

Menurut Magfirah, pemilihan Soppeng sebagai lokasi pengembangan usaha didorong oleh potensi pasar dan minat masyarakat terhadap aneka kuliner kekinian.

Ia berharap Mie Hotplate Gacor dapat menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat sekaligus ikut meramaikan pertumbuhan usaha kuliner lokal.

"Kami berharap kehadiran Mie Hotplate Gacor mendapat sambutan positif dari masyarakat Soppeng. Mohon doa dan dukungannya," katanya.

Bagi masyarakat yang ingin mencicipi menu tersebut, Mie Hotplate Gacor beroperasi mulai pukul 11.30 hingga 20.30 WITA di Jalan Kemakmuran, Watansoppeng.

Dengan menawarkan sensasi mie panas mendesis dan aneka pilihan topping, Mie Hotplate Gacor siap meramaikan pilihan wisata kuliner di Kabupaten Soppeng.

(Red)

Selasa, 17 November 2026

Pj Sekda Buka Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa, Pemkab Soppeng Tekankan Kepatuhan Regulasi


Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran melalui peningkatan kapasitas para pejabat pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan Pelaku Pengadaan bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2026, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng itu dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. H. A. Haeruddin, M.Si.

Peserta sosialisasi terdiri atas seluruh kepala SKPD, kepala bagian, camat, lurah, dan kepala puskesmas lingkup Pemkab Soppeng.

Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman terhadap perkembangan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah agar para pejabat yang memiliki kewenangan anggaran mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Soppeng, Muhammad Ihsan, S.STP, M.Si, CPSp, mengatakan bahwa perubahan regulasi harus diikuti dengan peningkatan pengetahuan para pelaku pengadaan. Hal ini penting agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam penerapan aturan di masing-masing perangkat daerah.

“Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan seragam kepada seluruh perangkat daerah dalam menerapkan aturan-aturan terbaru mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terkhusus Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 beserta peraturan turunannya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, materi sosialisasi mencakup sejumlah ketentuan terbaru, termasuk Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Regulasi tersebut menjadi acuan penting bagi perangkat daerah dalam memahami tata cara pemanfaatan Katalog Elektronik serta proses pengadaan melalui penyedia.

Menurut Muhammad Ihsan, PA dan KPA memiliki posisi strategis dalam memastikan pengadaan barang/jasa terlaksana secara benar, mulai dari aspek perencanaan hingga pertanggungjawaban sesuai kewenangan masing-masing.

Karena itu, pemahaman terhadap regulasi tidak boleh dipandang hanya sebagai urusan administrasi. Lebih dari itu, hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemkab Soppeng berharap kegiatan ini mampu mendorong terciptanya kesamaan pemahaman, meningkatkan disiplin terhadap aturan, serta memperkuat integritas seluruh pelaku pengadaan.

Dengan demikian, pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan lebih profesional, tepat prosedur, transparan, dan akuntabel sehingga penggunaan anggaran daerah benar-benar mendukung pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(Yund)

Hak Pekerja Belum Dibayar, Mahmud Cambang Datangi Waskita dan Tagih Janji Penyelesaian Proyek Sekolah Rakyat Soppeng


Soppeng, Sigapnews.com, Persoalan pembayaran upah pekerja dan keterlambatan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Soppeng kembali mencuat. Ketua LSM Saluran Informasi dan Investigasi Korupsi (Sidik), Mahmud Cambang, mendatangi pihak PT Waskita untuk meminta penjelasan sekaligus menagih komitmen penyelesaian proyek, Rabu (18/11/2026).

Proyek yang berlokasi di Lempa, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, tersebut menjadi perhatian setelah Mahmud mengaku menerima banyak pengaduan dari warga yang bekerja dalam pembangunan fasilitas pendidikan itu, tetapi belum mendapatkan pembayaran upah.

Menurut Mahmud, persoalan tersebut bukan kali pertama dipertanyakan. Pada awal Oktober 2026, dirinya telah mendatangi pihak Waskita dan bertemu Koordinator Wilayah (Korwil), Poernomo. Dalam pertemuan itu, Poernomo disebut berjanji akan menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan.

Namun, keluhan mengenai hak pekerja yang belum dibayarkan masih diterima.

Sejumlah kontraktor lokal Soppeng yang dikonfirmasi menyampaikan bahwa pembayaran kepada pekerja terkendala karena dana dari pihak Waskita belum dicairkan.

Bersama sejumlah wartawan dan elemen LSM lainnya, Mahmud kembali mendatangi kantor pihak Waskita. Rombongan awalnya menemui seorang staf yang akrab disapa Pak Tomo.

Dalam keterangannya, Tomo mengaku tidak mengetahui persoalan keuangan karena hanya bertugas sebagai staf. Ia juga menyebut bagian keuangan dan pimpinan wilayah belum berada di tempat.

Tidak lama kemudian, Poernomo tiba dan memberikan keterangan kepada rombongan.

Saat ditanya mengenai keterlambatan pembangunan, Poernomo mengarahkan agar persoalan tersebut dikonfirmasi kepada PUPR Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Aswar Anas selaku PPK.

"Kami hanya berkontrak dengan PUPR Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan dikonfirmasi ke pihak PUPR," ujarnya.

Sementara mengenai laporan pekerja yang belum menerima upah, Poernomo mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Ia juga meminta agar kontraktor lokal yang mengaku bekerja sama dengan Waskita memperlihatkan legalitas perusahaannya.

Dalam pertemuan itu, Poernomo maupun Tomo mengakui adanya pembicaraan dengan salah satu kontraktor lokal. Pembayaran disebut dijadwalkan pada 28 November 2026.

Menyikapi hal tersebut, Mahmud menegaskan pihaknya akan mengawal janji pembayaran tersebut. Ia menyatakan tidak akan tinggal diam apabila hak para pekerja kembali tidak dipenuhi.

Bahkan, Mahmud mengancam akan mengerahkan massa lebih besar jika sampai 28 November 2026 pembayaran belum direalisasikan.

"Kami hanya memperjuangkan masyarakat kecil yang bekerja. Jangan sampai mereka sudah bekerja dan mengeluarkan tenaga, tetapi haknya tidak dibayarkan," tegasnya.

Selain persoalan upah pekerja, pembangunan Sekolah Rakyat tersebut juga mendapat perhatian Ketua PWI Kabupaten Soppeng, A. Jumawi.

Ia menilai pihak Waskita perlu lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan media mengenai progres pembangunan.

Menurut Jumawi, proyek pembangunan yang menggunakan uang negara tidak boleh lepas dari pengawasan publik. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan pekerjaan serta sejauh mana proyek tersebut telah diselesaikan.

Ia juga menyoroti komunikasi pihak Waskita dengan wartawan yang dinilai belum berjalan baik. Sejumlah upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan disebut tidak mendapatkan jawaban. Bahkan, muncul dugaan nomor WhatsApp wartawan diblokir.

"Ini pembangunan menggunakan uang rakyat. Maka rakyat juga berhak mengetahui sejauh mana progres pembangunan Sekolah Rakyat ini. Kami meminta Waskita terbuka dan jangan ada yang ditutup-tutupi," tegas Jumawi.

Ia berharap seluruh pekerjaan dapat segera dituntaskan sehingga Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Soppeng bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Menurutnya, keberadaan fasilitas pendidikan tersebut sangat penting untuk menunjang kenyamanan dan keamanan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Dalam kunjungan itu turut hadir Akbar, Ariyanto Kasus, Alfred, Firman, A. Irfan, serta sejumlah wartawan lainnya.

(Red)

© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved