Koperasi Mawar Kembali Bangkit, Pengurus Baru Diminta Buktikan Lewat Kerja Nyata

Soppeng, Sigapnews.com, Koperasi Wanita PKK Mawar Kabupaten Soppeng kembali menggeliat setelah sempat vakum beberapa tahun. Di bawah kepengurusan baru periode 2026–2028, koperasi ini kini diarahkan untuk memperkuat usaha melalui pengembangan unit toko.

Momentum tersebut ditandai dengan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Rabu (23/9/2026).

RAT sekaligus menjadi forum pemilihan dan pelantikan pengurus baru. Ny. Nurjannah Chair terpilih sebagai Ketua Koperasi Wanita PKK Mawar periode 2026–2028, menggantikan Ny. Hermawati Dipa, S.Pd.

Koperasi Wanita PKK Mawar telah berbadan hukum sejak 10 Juni 1991. Hingga Tahun Buku 2025, koperasi tersebut tercatat memiliki 343 anggota.

Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, mengatakan kembalinya aktivitas Koperasi Mawar harus menjadi momentum untuk membangun organisasi secara lebih serius.

“RAT hari ini memiliki makna yang istimewa, karena bukan sekadar forum evaluasi tahunan, melainkan juga menjadi penanda kebangkitan kembali Koperasi Mawar setelah masa vakum tersebut,” ujarnya.

Hj. Suarni meminta pengurus baru menjadikan pengalaman masa vakum sebagai bahan evaluasi. Menurutnya, koperasi membutuhkan pengelolaan yang amanah, jujur, transparan dan komunikasi yang terjaga dengan seluruh anggota.

Salah satu keputusan penting dalam RAT adalah perubahan fokus usaha. Koperasi Mawar yang sebelumnya bergerak pada simpan pinjam akan mengembangkan unit toko sebagai sumber pendapatan utama.

Hj. Suarni mengingatkan agar perubahan tersebut disiapkan dengan perencanaan yang matang.

Pengurus perlu menghitung kebutuhan modal, menentukan lokasi yang strategis, memilih jenis barang sesuai kebutuhan pasar serta memastikan seluruh transaksi tercatat dalam sistem keuangan yang tertib.

“Jangan hanya membuka usaha, tetapi harus dipikirkan bagaimana usaha itu bisa bertahan dan memberikan keuntungan secara berkelanjutan,” katanya.

Hj. Suarni juga mengajak seluruh pengurus TP PKK Kabupaten Soppeng menjadi anggota Koperasi PKK Mawar sebagai bentuk dukungan terhadap kebangkitan koperasi.

Sementara Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng diminta memberikan pendampingan secara konsisten. Audit dan pelatihan manajemen bagi pengurus dinilai penting agar pengelolaan koperasi semakin profesional.

Pesan Hj. Suarni kepada pengurus baru pun tegas.

“Jangan biarkan Mawar vakum lagi.”

Ia berharap kepengurusan baru segera bergerak menjalankan hasil RAT dan menjadikan Koperasi Wanita PKK Mawar sebagai wadah ekonomi yang aktif, produktif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota.

RAT turut dihadiri Kepala Dinas PPK & UKM Kabupaten Soppeng, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng dr. Hj. Rahmawati Selle, Ketua Dekopinda Kabupaten Soppeng serta anggota Koperasi Wanita PKK Mawar.

(Yund)

PMI Soppeng Cetak Relawan Tangguh, Wabup: Pengabdian Kemanusiaan Tak Kenal Waktu

Soppeng, Sigapnews.com, Pengabdian di bidang kemanusiaan tidak mengenal waktu. Pesan itulah yang ditekankan Wakil Bupati Soppeng saat menghadiri peringatan HUT ke-81 Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Soppeng, Rabu (23/9/2026).

Peringatan HUT PMI tersebut dirangkaikan dengan pelantikan Forum Relawan PMI (Forpis) PMI Kabupaten Soppeng Tahun 2026 di Markas PMI Kabupaten Soppeng.

Mengusung tema “Peduli, Bergerak, Bersama”, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat semangat pengabdian sekaligus kesiapsiagaan para relawan dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

Wakil Bupati mengingatkan bahwa tantangan kemanusiaan dapat datang kapan saja. Kabupaten Soppeng sendiri memiliki potensi bencana, khususnya banjir dan longsor, sehingga kesiapan relawan menjadi bagian penting dalam memberikan respons kepada masyarakat.

“Dengan segala kecintaan kita terhadap daerah ini, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus siap ketika dibutuhkan,” kata Wakil Bupati.

Ia menilai seorang relawan harus memiliki kepedulian sekaligus kesiapan untuk bergerak. Tidak cukup hanya memahami tugas, relawan juga dituntut mampu membangun kerja sama dan saling menguatkan ketika berada dalam situasi darurat.

“Sekali kita menjadi aktivis kemanusiaan, maka kita harus siap jika dipanggil kapan saja. Karena tugas kemanusiaan membutuhkan kesiapan, keikhlasan, dan kebersamaan,” tuturnya.

Menurutnya, semangat yang terkandung dalam tema HUT PMI tahun ini harus diterjemahkan dalam tindakan nyata. Peduli berarti peka terhadap kondisi masyarakat, bergerak berarti hadir ketika dibutuhkan, sedangkan bersama berarti membangun kekuatan melalui kerja tim.

Pelantikan Forpis PMI Kabupaten Soppeng juga diharapkan menjadi bagian dari regenerasi relawan. Forum tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang memiliki kepedulian sosial, jiwa pengabdian, serta kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan kemanusiaan.

Wakil Bupati menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus dan anggota Forpis yang dilantik. Ia berharap amanah tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Peringatan HUT ke-81 PMI akhirnya bukan hanya menjadi penanda perjalanan organisasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat barisan kemanusiaan di Kabupaten Soppeng.

Di tengah ancaman bencana yang tidak mengenal waktu, kesiapan relawan menjadi salah satu kekuatan penting agar pertolongan dapat hadir lebih cepat ketika masyarakat membutuhkan.

Peduli kepada sesama, bergerak tanpa menunggu, dan bersama menghadapi setiap keadaan.

(Yund)

Sertifikat Hj. Habibi Kembali Mandek, LSM SIDIK Soroti Sanggahan Kedua: “Dasarnya Apa?”

Soppeng, Sigapnews.com, Proses penerbitan sertifikat tanah atas nama Hj. Habibi di Lappae, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, kembali tersendat.

Ironisnya, proses tersebut disebut telah melewati sejumlah tahapan administrasi, mulai dari kelengkapan berkas, verifikasi, pendaftaran hingga pembayaran billing yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng.

Namun, ketika proses kembali berjalan, muncul sanggahan kedua yang membuat penerbitan sertifikat kembali tertahan.

Kondisi ini memantik sorotan Ketua LSM Saluran Informasi dan Investigasi Korupsi (SIDIK), Mahmud Cambang.

Mahmud mempertanyakan dasar dimasukkannya kembali objek tanah Hj. Habibi dalam sanggahan terbaru. Pasalnya, objek tersebut sebelumnya telah dicek bersama dan disebut tidak masuk dalam bidang tanah yang menjadi objek sanggahan.

“Kalau sekarang kembali disanggah, pertanyaannya sederhana: apa dasarnya? Sebelumnya sudah dicek dan tanah yang kami urus tidak masuk dalam objek sanggahan,” tegas Mahmud.

Mahmud mengaku mendapat kuasa dari Hj. Habibi untuk mengurus proses penerbitan sertifikat tanah tersebut.

Ia menyebut berbagai dokumen persyaratan telah disiapkan dan proses administrasi telah berjalan di Kantor Pertanahan. Bahkan, kewajiban pembayaran berdasarkan billing yang diterbitkan Pertanahan juga telah dipenuhi.

“Prosesnya sudah berjalan. Billing dari Pertanahan juga sudah kami bayar,” katanya.

Sudah Dicek, Kenapa Disanggah Lagi?

Menurut Mahmud, persoalan bermula ketika pihak lain mengajukan keberatan terhadap sejumlah bidang tanah yang diklaim memiliki keterkaitan dengan objek yang sedang diproses Hj. Habibi.

Merespons keberatan tersebut, dilakukan pengecekan bersama pemerintah setempat dan pihak Kantor Pertanahan.

Pengecekan, kata Mahmud, dilakukan dengan melihat data serta peta blok di Kelurahan Lemba.

Hasilnya, bidang tanah yang sedang diurus Hj. Habibi disebut tidak termasuk dalam objek yang disanggah.

“Sudah dilakukan pengecekan. Bahkan peta blok juga dilihat. Hasilnya, objek tanah Hj. Habibi tidak masuk dalam objek sanggahan sebelumnya,” ungkapnya.

Dengan hasil tersebut, proses penerbitan sertifikat kemudian kembali berjalan.

Tetapi persoalan kembali muncul.

Pihak yang sebelumnya menyampaikan keberatan disebut kembali memasukkan objek tanah Hj. Habibi dalam surat sanggahan kedua. Dampaknya, proses penerbitan sertifikat kembali dihentikan sementara.

“Menurut informasi dari Pertanahan, pihak tersebut kembali membuat surat sanggahan dan memasukkan objek tanah yang kami urus,” ujar Mahmud.

Bagi LSM SIDIK, kondisi ini membutuhkan penjelasan yang terang.

Sebab, apabila sebuah objek telah diperiksa dan dinyatakan tidak termasuk dalam bidang yang disanggah, maka munculnya sanggahan kedua terhadap objek yang sama tentu menimbulkan pertanyaan mengenai dasar, bukti dan batas objek yang dipersoalkan.

“Kami bukan mempersoalkan orangnya. Yang kami pertanyakan adalah dasar hukumnya, objeknya dan bukti yang digunakan. Jangan sampai masyarakat hanya dibuat menunggu tanpa mengetahui apa yang sebenarnya menjadi persoalan,” tegas Mahmud.

Jangan Biarkan Proses Menggantung

Mahmud menyebut pihaknya memiliki sejumlah dokumen yang menjadi dasar pengurusan sertifikat Hj. Habibi.

Dokumen tersebut antara lain PBB atas nama Hj. Habibi serta surat pembagian warisan yang ditandatangani I Suha Indo Dalang, istri almarhum La Cebe, yang disebut sebagai nenek Hj. Habibi.

Dokumen tersebut, menurut Mahmud, menjadi bagian dari dasar keluarga Hj. Habibi dalam menjelaskan asal-usul penguasaan tanah tersebut.

Namun, ia menegaskan pihaknya tetap menyerahkan penentuan status hukum tanah kepada Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya.

Yang diminta, kata dia, adalah proses yang transparan dan kepastian bagi pemohon.

“Kami menghormati kewenangan Pertanahan. Silakan semua dokumen diperiksa. Tetapi harus ada kejelasan. Kalau ada sanggahan, tunjukkan objeknya, dasar dan bukti yang digunakan,” katanya.

Ia meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa penjelasan kepada pemohon.

“Kalau memang masih ada persoalan hukum, jelaskan apa persoalannya. Kalau tidak ada, tentu proses harus diberikan kepastian sesuai aturan,” ujar Mahmud.

Mahmud bahkan menyatakan LSM SIDIK mempertimbangkan membawa persoalan tersebut ke Kementerian ATR/BPN apabila tidak mendapatkan kejelasan.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini agar masyarakat yang mengurus haknya mendapatkan kepastian,” tandasnya.

Pertanahan Belum Menjawab

Media telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, khususnya pihak yang menangani persoalan sengketa.

Konfirmasi menyangkut status permohonan sertifikat Hj. Habibi, hasil pengecekan objek sebelumnya, dasar munculnya sanggahan kedua, serta alasan proses kembali dihentikan sementara.

Konfirmasi tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada Kantor Pertanahan menyampaikan penjelasan dan memastikan pemberitaan tetap berimbang.

Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng belum memberikan tanggapan.

(Yund)

Wabup Selle Puji Prestasi MAN 1 Soppeng: Bawa Harum Nama Daerah

Soppeng, Sigapnews.com, Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, memuji sederet prestasi yang ditorehkan MAN 1 Soppeng di tingkat provinsi hingga nasional.

Pujian itu disampaikan Selle saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H yang digelar keluarga besar MAN 1 Soppeng, Selasa (22/9/2026).

Di hadapan ratusan siswa dan tenaga pendidik, Selle menyebut capaian MAN 1 Soppeng sebagai bagian penting dalam mengangkat nama Kabupaten Soppeng melalui jalur pendidikan.

“Respect dan hormat saya atas sejumlah karya dan prestasi luar biasa yang telah ditorehkan MAN 1 Soppeng. Prestasi seperti ini menjadi kebanggaan kita bersama dan membawa harum nama daerah,” kata Selle.

Menurutnya, prestasi yang diraih siswa tidak lahir begitu saja. Ada kerja keras siswa, guru, serta dukungan seluruh keluarga besar madrasah di balik setiap capaian tersebut.

Selle berharap prestasi yang telah diraih tidak berhenti pada penghargaan, tetapi menjadi pemicu bagi siswa untuk terus mengembangkan kemampuan dan menghasilkan karya baru.

Di tengah perkembangan teknologi, Wabup juga menekankan pentingnya pendidikan karakter. Ia menilai keteladanan Nabi Muhammad SAW harus menjadi bagian dari pembentukan generasi muda agar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap berjalan bersama nilai moral dan akhlak.

“Generasi muda harus berilmu, tetapi juga harus berakhlak. Inilah yang menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan era digital,” ujarnya.

Kepala MAN 1 Soppeng, Dr. Musmuliadi, S.Ag., M.A., menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Bupati sekaligus dukungan yang diberikan pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan madrasah terus diperkuat untuk membuka lebih banyak ruang bagi siswa dalam mengembangkan potensi dan prestasinya.

Peringatan Maulid mengangkat tema “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW sebagai Pondasi Membangun Karakter Generasi Muda yang Beradab dan Berilmu di Era Digital.”

Hikmah Maulid disampaikan H. Erwing Nade, Lc., M.A. Penyampaiannya dikemas interaktif melalui sesi tanya jawab seputar kehidupan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW.

Suasana semakin semarak ketika siswa yang berhasil menjawab pertanyaan mendapatkan bungkusan telur Maulid sebagai bentuk apresiasi.

Acara turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Soppeng, Kementerian Agama Soppeng, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala DP3AP2KB, Ketua KPU Soppeng, perwakilan Bawaslu, Ketua Komite Sekolah, para kepala sekolah SMA/SMP se-Kecamatan Lalabata, serta pengurus OSIS MAN 1 Soppeng.

(Yund)

BRINS Bayarkan Klaim Rp45 Juta untuk Rumah Wardihan yang Terbakar di Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Musibah kebakaran yang menimpa rumah Wardihan di Paddepung, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, mendapat perlindungan melalui Asuransi Mikro BRINS Rumahku.

BRI Insurance (BRINS) membayarkan klaim asuransi sebesar Rp45 juta kepada Wardihan setelah rumahnya mengalami kebakaran. Penyerahan klaim dilakukan melalui BRI Unit Jennae, Selasa (22/9/2026).

Pemimpin Cabang BRI Soppeng Rahmatulloh Habibi menyerahkan santunan tersebut secara langsung kepada Wardihan. Dalam kesempatan itu, ia didampingi Kepala Unit BRI Jennae Abdul Dhohir dan Supervisor Layanan Fitrawansyah.

Wardihan diketahui memiliki tiga polis Asuransi Mikro BRINS Rumahku. Untuk setiap polis, ia hanya membayar premi sebesar Rp50 ribu per tahun.

Perlindungan tersebut kemudian memberikan manfaat ketika risiko kebakaran menimpa rumahnya.

Rahmatulloh mengatakan, perlindungan asuransi merupakan langkah antisipasi terhadap risiko yang tidak dapat diprediksi.

“Musibah memang tidak ada yang tahu kapan datangnya. Namun, keputusan Bapak Wardihan untuk menyisihkan sedikit rezekinya melindungi tempat tinggal dengan Asuransi BRINS Rumahku terbukti sangat membantu mengurangi beban finansial di saat kritis seperti ini,” ujarnya.

Menurutnya, pengalaman Wardihan menunjukkan bahwa asuransi mikro dengan premi terjangkau dapat memberikan manfaat ketika nasabah menghadapi musibah.

Asuransi Mikro BRINS Rumahku dirancang sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap tempat tinggal dari risiko tertentu yang dijamin dalam polis.

BRI melalui jaringan unit kerjanya juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan aset keluarga. Kesadaran untuk mengantisipasi risiko sejak dini dinilai dapat membantu masyarakat menghadapi dampak finansial ketika musibah terjadi.

Penyaluran klaim kepada Wardihan menjadi salah satu contoh bahwa perlindungan asuransi dapat memberikan dukungan finansial pada saat nasabah menghadapi kondisi yang tidak terduga.

(Yund)

IAS Susun Kekuatan Baru Golkar Sulsel, Supriansa Dipasang sebagai Ketua Harian

Makassar, Sigapnews.com, Kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) di DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan mulai memperlihatkan arah konsolidasi organisasi. Jajaran pengurus periode 2026–2031 diperkenalkan dalam rapat pleno sekaligus silaturahmi yang berlangsung di Swiss-Belhotel Waterfront Makassar, Senin (21/9/2026).

Dalam struktur baru tersebut, IAS menempatkan Supriansa sebagai Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel. Posisi ini membuat Supriansa berada di lingkar pimpinan inti bersama IAS untuk mengawal jalannya organisasi dan konsolidasi partai.

Sementara posisi Sekretaris dipercayakan kepada Rahman Pina, sedangkan Amirullah Nur dipercaya sebagai Bendahara Umum.

IAS dalam forum tersebut menekankan pentingnya membangun soliditas internal. Menurutnya, target memperkuat kembali posisi Golkar di Sulawesi Selatan tidak akan tercapai apabila hanya mengandalkan figur ketua.

“Pleno pertama ini menjadi catatan untuk mewujudkan ikhtiar kita bersama mencapai tujuan, yakni mengantarkan kejayaan Partai Golkar pada pemilu mendatang. IAS tidak bisa berbuat untuk mencapai target kejayaan itu tanpa kerja sama kita semua. Tanpa teman, saya bukan siapa-siapa,” kata IAS.

Ia meminta seluruh pengurus menjadikan struktur baru sebagai titik awal untuk bekerja lebih terukur. Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah pemetaan potensi di setiap daerah.

Pemetaan tersebut diarahkan untuk membaca kekuatan organisasi sekaligus menyusun strategi peningkatan perolehan kursi legislatif Golkar di seluruh tingkatan di Sulawesi Selatan.

Supriansa dan seluruh jajaran pengurus diminta mengambil peran dalam proses tersebut. Konsolidasi di tingkat provinsi diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan struktur partai di kabupaten dan kota.

“Potensi daerah harus kita petakan. Dari sana kita bisa menentukan langkah dan kerja yang harus dilakukan,” ujar IAS.

Rapat pleno juga menetapkan sejumlah agenda organisasi dalam waktu dekat. DPD I Golkar Sulsel menyepakati pembentukan panitia pelantikan kepengurusan baru.

Amirullah Nur ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelantikan. Selain itu, persiapan Rapat Kerja Daerah atau Rakerda mulai dilakukan dengan target pelaksanaan pada Oktober 2026.

Agenda Rakerda nantinya akan menjadi bagian dari konsolidasi untuk menyatukan program kerja dan memperkuat koordinasi struktur Golkar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Dengan susunan baru tersebut, IAS menempatkan konsolidasi sebagai pekerjaan awal kepengurusan. Supriansa bersama jajaran pengurus lainnya kini mendapat tugas untuk memastikan struktur organisasi bergerak, koordinasi berjalan, dan target penambahan kursi legislatif diterjemahkan menjadi kerja nyata di lapangan.

Bagi Golkar Sulsel, rapat pleno perdana ini bukan sekadar forum perkenalan pengurus. Ini menjadi langkah awal untuk menyatukan barisan menghadapi agenda politik berikutnya.

(Yund)