Bupati Soppeng Raih Penghargaan PWI Sulsel 2026, Komitmen Pendidikan Mendapat Apresiasi

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menerima penghargaan PWI Sulsel Awards 2026 kategori Kepala Daerah yang Berkomitmen dan Berprestasi dalam Memajukan Dunia Pendidikan. Penghargaan tersebut diserahkan Ketua PWI Sulawesi Selatan, Suwardi Tahir, di Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Kamis malam (29/10/2026).

Penyerahan penghargaan berlangsung dalam suasana silaturahmi yang mempertemukan Bupati Soppeng dengan jajaran PWI Sulsel dan Sekretaris Jenderal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Makali Kumar, S.H., beserta rombongan.

Dalam pertemuan itu, Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan penghargaan yang diterimanya. Ia berharap hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers semakin erat sehingga komunikasi serta kerja sama dalam mendukung pembangunan dapat terus berjalan.

“Terima kasih kepada Ketua PWI Sulsel, Sekjen SMSI Pusat, dan seluruh rombongan yang telah bersilaturahmi malam ini. Penghargaan ini luar biasa. Kami berharap sinergi positif antara pemerintah daerah dan insan pers dapat terus terjaga dan berkesinambungan,” ungkap Suwardi Haseng.

Ia menegaskan pentingnya menjaga sinergi dengan media sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi publik yang baik. Melalui pemberitaan yang informatif, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai berbagai perkembangan dan program pembangunan daerah.

Penghargaan Diserahkan dalam Kunjungan ke Soppeng

PWI Sulsel Awards 2026 merupakan ajang penghargaan yang digelar dalam rangkaian pelantikan pengurus PWI Sulawesi Selatan periode 2026–2031 di Hotel Claro, Makassar, pada 17 Oktober 2026.

Selain Bupati Soppeng, sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan juga memperoleh penghargaan atas kontribusi mereka dalam berbagai sektor pembangunan.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menerima penghargaan sebagai Tokoh Pembangunan dan Konektivitas Daerah. Bupati Maros, Chaidir Syam, serta Bupati Luwu, Patahudding, mendapat apresiasi atas kontribusi dalam pembangunan inklusif dan pelayanan dasar.

Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menerima penghargaan sebagai kepala daerah inovator pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan peternakan. Sementara Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, mendapat penghargaan atas inovasi ketahanan pangan.

Penghargaan lainnya diberikan kepada Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, atas kepedulian terhadap pendidikan dan kesejahteraan lanjut usia. Kepala daerah dari Kabupaten Barru, Wajo, dan Kepulauan Selayar turut mendapat apresiasi dalam kategori berbeda.

PWI Sulsel Awards 2026 diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dan dedikasi tokoh serta kepala daerah yang dinilai berperan dalam pembangunan dan berbagai bidang yang bermanfaat bagi masyarakat.

Bagi Kabupaten Soppeng, penghargaan di bidang pendidikan tersebut menjadi momentum untuk terus mendorong peningkatan mutu pendidikan, memperluas akses layanan, dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

(Red)

Herwan Ketua JOIN Soppeng Minta Pengelola MBG Jalan Kemakmuran Klarifikasi Tudingan terhadap Wartawan

Soppeng, Sigapnews.com, Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kabupaten Soppeng, Herwan, S.H., M.Si., menyampaikan keprihatinan atas pernyataan seorang karyawan yayasan pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Kemakmuran, Kabupaten Soppeng, yang diduga mengaitkan pemberitaan media dengan permintaan uang oleh wartawan.

Pernyataan tersebut mencuat setelah seorang karyawan perempuan menyampaikan keberatan ketika dimintai keterangan mengenai terhentinya penyaluran makanan MBG ke sejumlah sekolah. Pernyataan itu dikutip dalam pemberitaan Potretsulsel.com.

Dalam pemberitaan tersebut, karyawan itu mempertanyakan alasan media mengangkat persoalan penghentian distribusi makanan, dengan alasan tidak adanya keberatan dari orang tua murid.

Bahkan, ia menyampaikan dugaan bahwa pemberitaan serupa kerap berujung pada permintaan uang kepada pihak yayasan oleh wartawan.

Pernyataan tersebut mendapat perhatian dari Herwan. Ia menilai, tudingan yang menyangkut integritas profesi wartawan seharusnya tidak disampaikan secara umum tanpa penjelasan mengenai fakta dan bukti yang mendasarinya.

Menurut Herwan, tugas wartawan adalah mencari, mengumpulkan, memverifikasi, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, konfirmasi kepada pihak terkait merupakan bagian penting untuk memperoleh informasi yang berimbang.

“Ketika ada persoalan dalam pelayanan publik, media memiliki kepentingan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Konfirmasi kepada pengelola merupakan bagian dari kerja jurnalistik, bukan alasan untuk langsung mengaitkannya dengan tudingan tertentu,” demikian inti sikap yang disoroti dalam persoalan tersebut.

Ia juga menilai, jika memang terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum wartawan, hal itu perlu dijelaskan secara spesifik dan disertai bukti agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap seluruh insan pers.

Penghentian Distribusi MBG Perlu Dijelaskan

Selain polemik pernyataan karyawan, perhatian publik juga tertuju pada informasi mengenai penghentian sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Kemakmuran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, dapur tersebut disebut telah dua kali mengalami suspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena diduga bermasalah.

Namun, informasi mengenai frekuensi penghentian, penyebab, dan status operasional terkini masih membutuhkan penjelasan resmi dari BGN maupun pihak pengelola.

Kejelasan tersebut dinilai penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai alasan distribusi makanan terhenti dan bagaimana kelanjutan pelayanan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat.

Sebagai program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi, pelaksanaan MBG membutuhkan pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap persoalan operasional perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

Herwan pun meminta pihak pengelola memberikan klarifikasi terhadap pernyataan karyawannya sekaligus menjelaskan persoalan operasional dapur MBG di Jalan Kemakmuran.

Media memiliki peran dalam menyampaikan informasi kepada publik, sementara pihak pengelola juga memiliki hak untuk menjelaskan duduk persoalan berdasarkan fakta yang ada.

Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi resmi dari pihak yayasan dan BGN terkait pernyataan tersebut serta informasi penghentian sementara dapur masih diperlukan.

Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.

(Yund)

Kapolres Soppeng Tekankan Pentingnya Pendidikan Tinggi, Personel Didorong Lanjut Magister Manajemen di Unipol

Soppeng, Sigapnews.com,– Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mendorong personel mengembangkan kompetensi melalui pendidikan lanjutan hingga jenjang magister.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pembukaan Sosialisasi Program Pascasarjana (S2) Magister Manajemen Universitas Lamappapoleonro yang berlangsung di Aula Tantya Sudhirajati Mapolres Soppeng, Jalan Latenri Bali, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan ini menyasar perwakilan personel yang telah menyelesaikan pendidikan strata satu (S1), sebagai langkah awal untuk memberikan informasi mengenai kesempatan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto dalam sambutannya menegaskan, peningkatan kemampuan anggota Polri harus berjalan seiring dengan perkembangan tantangan tugas dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin berkualitas.

Menurutnya, pengalaman di lapangan merupakan modal penting bagi anggota, tetapi harus diperkuat dengan pengetahuan akademik, wawasan luas, serta kemampuan manajerial yang memadai.

“Peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan investasi penting bagi institusi Polri. Personel yang memiliki pengetahuan, wawasan, dan kemampuan manajerial yang baik akan lebih siap menghadapi dinamika tugas serta tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin berkembang,” ungkapnya.

Ia menilai, pendidikan lanjutan dapat menjadi salah satu sarana untuk membentuk personel yang mampu berpikir lebih sistematis, mengambil keputusan secara tepat, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Karena itu, Kapolres mengajak personel yang memenuhi persyaratan agar tidak menyia-nyiakan peluang untuk meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan formal.

“Pendidikan harus menjadi landasan untuk membentuk personel yang semakin profesional, berintegritas, dan mampu mengambil keputusan secara tepat serta bertanggung jawab. Saya berharap kesempatan ini dapat menjadi motivasi bagi anggota untuk terus mengembangkan diri, tanpa mengesampingkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri,” tegasnya.

Bekal Akademik untuk Mendukung Tugas Kepolisian

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Rektor I Universitas Lamappapoleonro, Dr. Asmini, S.E., M.Si., memaparkan informasi mengenai Program Magister Manajemen sebagai alternatif pengembangan kompetensi akademik bagi personel Polres Soppeng.

Sosialisasi ini diharapkan membantu anggota memahami peluang melanjutkan pendidikan S2 sekaligus mempertimbangkan manfaatnya bagi pengembangan kapasitas pribadi dan profesional.

Upaya peningkatan kualitas personel melalui pendidikan diharapkan turut memperkuat kesiapan anggota dalam menghadapi dinamika organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta mendukung pelayanan kepolisian yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kegiatan dimulai pukul 08.25 Wita dan berakhir pada pukul 09.45 Wita. Selama pelaksanaan sosialisasi, situasi berlangsung aman dan tertib.

(Yund)

Bunda PAUD Soppeng Tinjau Tiga TK, Revitalisasi Diharapkan Tingkatkan Kenyamanan Belajar

Soppeng, Sigapnews.com, Bunda PAUD Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan revitalisasi tiga Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Soppeng, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan ini menyasar dua TK di Kecamatan Lalabata, yakni TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jerae Pioli dan TK Aisyiyah Bustanul Athfal Bila, serta TK PKK Mujahidin Lamogo di Kecamatan Liliriaja.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan revitalisasi sekaligus memastikan kondisi sarana dan prasarana pendidikan menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini.

Hj. Suarni Suwardi menekankan bahwa revitalisasi sekolah harus memberikan manfaat bagi peserta didik, terutama dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak.

Menurutnya, ketersediaan fasilitas yang memadai dapat membantu menunjang kegiatan belajar mengajar serta memberikan ruang yang lebih mendukung bagi anak-anak untuk mengikuti proses pembelajaran.

Ia berharap pelaksanaan revitalisasi di ketiga TK tersebut berjalan dengan baik sehingga fasilitas yang dibenahi dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga dan merawat sarana maupun prasarana yang telah diperbaiki. Pemeliharaan yang baik diperlukan agar fasilitas tersebut tetap berfungsi dan dapat digunakan dalam jangka panjang.

Dalam kegiatan tersebut, Bunda PAUD Soppeng turut didampingi pihak terkait, serta disambut oleh pengelola dan tenaga pendidik dari masing-masing TK.

Monitoring ini diharapkan menjadi bagian dari upaya mendorong tersedianya fasilitas pendidikan anak usia dini yang lebih layak di Kabupaten Soppeng, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan pelayanan PAUD.

(Yund)

Dugaan Promosi Rokok di Madina Super League 2026 Disorot, Kadispora Madina Akan Koordinasi dengan Askab PSSI

Madina, Sigapnews.com, Pelaksanaan Madina Super League 2026 di Lapangan Mangga Dua, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menjadi sorotan setelah muncul dugaan promosi produk tembakau dalam rangkaian pertandingan. Persoalan tersebut memicu desakan agar pihak penyelenggara memberikan klarifikasi dan otoritas sepak bola bersama instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut.

Sorotan mencuat setelah pada waktu istirahat babak pertama pertandingan, Selasa (27/10/2026), terdengar pengumuman melalui pengeras suara yang menyebutkan bahwa penonton yang memiliki rokok merek Apel Royal berkesempatan mendapatkan hadiah uang tunai.

Pengumuman tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan promosi produk tembakau, terutama karena kegiatan olahraga dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak dan remaja.

Sejumlah pihak menilai, apabila kegiatan tersebut terbukti merupakan bagian dari promosi atau aktivasi sponsor produk tembakau, maka legalitasnya perlu diperiksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan organisasi sepak bola yang relevan.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Mandailing Natal, Parlin Lubis, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi inisiatif swasta yang menyelenggarakan kegiatan olahraga bagi masyarakat.

Namun, ia menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan olahraga tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

"Pada prinsipnya, kami mengapresiasi inisiatif pihak swasta dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga yang sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.

Namun demikian, setiap kegiatan olahraga harus tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Parlin Lubis.

Terkait pemberitaan mengenai dugaan promosi produk tembakau dalam Madina Super League 2026, Parlin berharap pihak penyelenggara memberikan klarifikasi.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Askab PSSI Mandailing Natal untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Terkait pemberitaan mengenai dugaan promosi produk tembakau dalam Madina Super League 2026, kami berharap pihak penyelenggara dapat memberikan klarifikasi dan terlebih dahulu kami akan berkoordinasi ke Askab PSSI Madina," ungkapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan dugaan promosi produk tembakau dalam turnamen itu memerlukan penjelasan lebih lanjut dari penyelenggara dan koordinasi dengan pihak terkait.

Persoalan ini juga berkaitan dengan ketentuan pengendalian produk tembakau di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur berbagai pembatasan terkait iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau.

Ketentuan tersebut perlu dicermati untuk menilai apakah pengumuman pemberian hadiah kepada penonton yang memiliki produk rokok tertentu termasuk bentuk promosi yang dilarang.

Penilaian hukum perlu mempertimbangkan bentuk kegiatan, pihak yang menyelenggarakan promosi, sasaran promosi, serta ketentuan spesifik yang berlaku. Oleh karena itu, dugaan pelanggaran tersebut perlu diperiksa berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia.

Selain regulasi pemerintah, ketentuan PSSI maupun peraturan kompetisi yang berlaku juga perlu ditelusuri untuk memastikan apakah Madina Super League 2026 berada di bawah naungan atau yurisdiksi organisasi sepak bola tersebut dan apakah terdapat ketentuan khusus mengenai sponsor produk tembakau.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari panitia penyelenggara mengenai pengumuman hadiah yang dikaitkan dengan rokok merek Apel Royal tersebut masih perlu diperoleh.

Klarifikasi diperlukan untuk menjelaskan apakah pengumuman tersebut merupakan bagian dari kerja sama sponsor, kegiatan promosi yang direncanakan, atau bentuk aktivitas lain yang dilakukan selama pertandingan.

Pihak penyelenggara juga perlu menjelaskan identitas pihak yang memberikan hadiah, mekanisme pemberian hadiah, serta hubungan kegiatan tersebut dengan pelaksanaan turnamen.

Di sisi lain, koordinasi antara Dispora Madina dan Askab PSSI diharapkan dapat memperjelas aspek regulasi dan langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.

Pemeriksaan secara objektif menjadi penting agar persoalan ini tidak berhenti pada polemik di ruang publik, tetapi memperoleh kejelasan berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan aturan olahraga yang berlaku.

Prinsipnya, penyelenggaraan kompetisi sepak bola bukan hanya menyangkut pertandingan dan hiburan masyarakat, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan penonton, serta tanggung jawab penyelenggara dalam menjaga integritas kegiatan olahraga.

(Magrifatulloh).

Percepat OPLAH Non-Rawa 2026, Bupati Soppeng Soroti Sinergi dan Target Lahan 8.315 Hektare

Soppeng, Sigapnews.com,– Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng meminta percepatan program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Non-Rawa 2026 dilakukan melalui penguatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor. Program dengan sasaran lahan seluas 8.315,58 hektare dan dukungan anggaran sekitar Rp38 miliar tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Soppeng.

Arahan itu disampaikan Suwardi dalam Pertemuan Koordinasi Percepatan Kegiatan OPLAH Non-Rawa 2026 di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Selasa (27/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati menegaskan pentingnya memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target. Seluruh pihak yang terlibat diminta memperkuat sinergi agar berbagai tahapan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

“Saya menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target,” ujar Suwardi.

Ia juga menaruh harapan agar program tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama petani yang menjadi bagian penting dalam pengembangan sektor pertanian daerah.

“Saya berharap seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi dan kerja sama sehingga program ini bisa memberikan manfaat nyata bagi para petani dan meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Soppeng. Insya Allah manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

OPLAH Non-Rawa 2026 di Kabupaten Soppeng memiliki cakupan lahan 8.315,58 hektare dengan anggaran sekitar Rp38 miliar. Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan produksi pangan.

Pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur yang memiliki peran dalam mendukung kelancaran kegiatan, termasuk tim teknis, pengawas, penyuluh pertanian, dan kelompok tani.

Pertemuan koordinasi tersebut diikuti ratusan peserta dari tim teknis OPLAH Non-Rawa, koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan, tim pengawas, serta kelompok tani pelaksana.

Turut hadir unsur PLN UP3 Parepare, PLN ULP Soppeng, PLN ULP Pajalassang, dan Bank Mandiri Cabang Soppeng.

Sebanyak 172 kelompok tani tercakup dalam agenda koordinasi percepatan program tersebut. Keterlibatan kelompok tani diharapkan mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan sekaligus memperkuat upaya optimalisasi lahan pertanian.

Besarnya cakupan program menuntut pelaksanaan yang terencana dan terkoordinasi. Selain percepatan, pengawasan terhadap kegiatan serta evaluasi pencapaian target menjadi hal penting untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan.

Koordinasi lintas sektor juga diharapkan membantu mengantisipasi kendala teknis yang berpotensi menghambat kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan oleh petani.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap OPLAH Non-Rawa 2026 menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan lahan, memperkuat produktivitas pertanian, dan mendukung ketahanan pangan daerah.

Keberhasilan program ini nantinya diharapkan tidak hanya tercermin dari pencapaian target luas lahan, tetapi juga dari manfaat yang diperoleh petani serta peningkatan hasil pertanian di Kabupaten Soppeng.

(Red)