-->

Rabu, 18 November 2026

Bunda PAUD Soppeng Turun Langsung, Pastikan Revitalisasi PAUD di Marioriwawo Berjalan Optimal


Soppeng, Sigapnews.com, Komitmen meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini terus ditunjukkan Bunda PAUD Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi. Kali ini, ia melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program revitalisasi dua satuan PAUD di Kecamatan Marioriwawo, Rabu (18/11/2026).

Dua lembaga pendidikan yang dikunjungi yakni TK ABA Madekkang di Desa Congko dan Kelompok Bermain (KB) Anakita di Desa Watutoa.

Dalam kunjungan tersebut, Hj. Suarni Suwardi meninjau langsung kondisi fasilitas, sarana dan prasarana, serta lingkungan belajar yang menjadi bagian dari program revitalisasi.

Peninjauan ini bertujuan memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik dan fasilitas yang telah diberikan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran.

Tidak hanya melihat perkembangan revitalisasi, kunjungan tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengetahui kebutuhan masing-masing satuan PAUD agar peningkatan kualitas layanan pendidikan dapat terus dilakukan.

Menurutnya, keberadaan fasilitas pendidikan yang layak dan lingkungan belajar yang nyaman merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung proses tumbuh kembang anak sejak usia dini.

Melalui monitoring dan evaluasi ini, diharapkan program revitalisasi tidak sekadar menghadirkan pembaruan fisik bangunan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi anak-anak.

Kehadiran Bunda PAUD Kabupaten Soppeng tersebut sekaligus menegaskan perhatian pemerintah daerah terhadap penguatan pendidikan anak usia dini, termasuk satuan PAUD yang berada di wilayah pedesaan.

(Yund)

Pencinta Kuliner di Soppeng Wajib Coba, Mie Hotplate Gacor Sajikan Mie Panas dengan Sensasi Mendesis


Soppeng, Sigapnews.com, Satu lagi pilihan kuliner hadir meramaikan Kota Watansoppeng. Mie Hotplate Gacor menawarkan sensasi menikmati mie dengan cara berbeda, yakni disajikan dalam kondisi panas di atas hotplate yang mengeluarkan suara mendesis saat dihidangkan.

Berlokasi di Jalan Kemakmuran, Watansoppeng, gerai kuliner ini mulai beroperasi melalui opening uji coba (soft opening) pada 13 November 2026.

Mengusung konsep kuliner kekinian, Mie Hotplate Gacor hadir di bawah naungan kemitraan PT Kuliner Kreasindo Inovasi dan dikelola oleh owner Andi Magfirah.

Kehadirannya menjadi alternatif bagi masyarakat Soppeng yang ingin mencoba sajian mie dengan sensasi penyajian berbeda, terutama bagi penggemar makanan pedas.

Andi Magfirah menjelaskan, konsep yang ditawarkan bukan sekadar menyajikan mie sebagai makanan sehari-hari, melainkan memberikan pengalaman kuliner yang memiliki daya tarik tersendiri.

"Bagi pencinta mie, Mie Hotplate Gacor bisa menjadi pilihan. Ini bukan hanya soal mie biasa, tetapi ada sensasi tersendiri, mulai dari proses memasak hingga penyajiannya," ungkap Magfirah, Rabu (19/11/2026).

Salah satu keistimewaannya adalah mie dihidangkan langsung di atas hotplate dalam keadaan panas. Suara mendesis ketika sajian tiba di meja pelanggan menjadi ciri khas yang memberikan pengalaman berbeda.

Selain itu, tersedia berbagai pilihan topping untuk melengkapi sajian, mulai dari ayam, bakso hingga topping premium lainnya.

Kombinasi bumbu rempah dan cita rasa pedas yang berpadu dengan suhu panas hotplate menjadi daya tarik tersendiri. Penyajian tersebut juga membuat hidangan tetap hangat lebih lama sehingga pelanggan dapat menikmati mie dengan lebih nyaman.

Menurut Magfirah, pemilihan Soppeng sebagai lokasi pengembangan usaha didorong oleh potensi pasar dan minat masyarakat terhadap aneka kuliner kekinian.

Ia berharap Mie Hotplate Gacor dapat menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat sekaligus ikut meramaikan pertumbuhan usaha kuliner lokal.

"Kami berharap kehadiran Mie Hotplate Gacor mendapat sambutan positif dari masyarakat Soppeng. Mohon doa dan dukungannya," katanya.

Bagi masyarakat yang ingin mencicipi menu tersebut, Mie Hotplate Gacor beroperasi mulai pukul 11.30 hingga 20.30 WITA di Jalan Kemakmuran, Watansoppeng.

Dengan menawarkan sensasi mie panas mendesis dan aneka pilihan topping, Mie Hotplate Gacor siap meramaikan pilihan wisata kuliner di Kabupaten Soppeng.

(Red)

Selasa, 17 November 2026

Pj Sekda Buka Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa, Pemkab Soppeng Tekankan Kepatuhan Regulasi


Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran melalui peningkatan kapasitas para pejabat pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan Pelaku Pengadaan bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2026, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng itu dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. H. A. Haeruddin, M.Si.

Peserta sosialisasi terdiri atas seluruh kepala SKPD, kepala bagian, camat, lurah, dan kepala puskesmas lingkup Pemkab Soppeng.

Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman terhadap perkembangan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah agar para pejabat yang memiliki kewenangan anggaran mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Soppeng, Muhammad Ihsan, S.STP, M.Si, CPSp, mengatakan bahwa perubahan regulasi harus diikuti dengan peningkatan pengetahuan para pelaku pengadaan. Hal ini penting agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam penerapan aturan di masing-masing perangkat daerah.

“Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan seragam kepada seluruh perangkat daerah dalam menerapkan aturan-aturan terbaru mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terkhusus Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 beserta peraturan turunannya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, materi sosialisasi mencakup sejumlah ketentuan terbaru, termasuk Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Regulasi tersebut menjadi acuan penting bagi perangkat daerah dalam memahami tata cara pemanfaatan Katalog Elektronik serta proses pengadaan melalui penyedia.

Menurut Muhammad Ihsan, PA dan KPA memiliki posisi strategis dalam memastikan pengadaan barang/jasa terlaksana secara benar, mulai dari aspek perencanaan hingga pertanggungjawaban sesuai kewenangan masing-masing.

Karena itu, pemahaman terhadap regulasi tidak boleh dipandang hanya sebagai urusan administrasi. Lebih dari itu, hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemkab Soppeng berharap kegiatan ini mampu mendorong terciptanya kesamaan pemahaman, meningkatkan disiplin terhadap aturan, serta memperkuat integritas seluruh pelaku pengadaan.

Dengan demikian, pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan lebih profesional, tepat prosedur, transparan, dan akuntabel sehingga penggunaan anggaran daerah benar-benar mendukung pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(Yund)

Hak Pekerja Belum Dibayar, Mahmud Cambang Datangi Waskita dan Tagih Janji Penyelesaian Proyek Sekolah Rakyat Soppeng


Soppeng, Sigapnews.com, Persoalan pembayaran upah pekerja dan keterlambatan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Soppeng kembali mencuat. Ketua LSM Saluran Informasi dan Investigasi Korupsi (Sidik), Mahmud Cambang, mendatangi pihak PT Waskita untuk meminta penjelasan sekaligus menagih komitmen penyelesaian proyek, Rabu (18/11/2026).

Proyek yang berlokasi di Lempa, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, tersebut menjadi perhatian setelah Mahmud mengaku menerima banyak pengaduan dari warga yang bekerja dalam pembangunan fasilitas pendidikan itu, tetapi belum mendapatkan pembayaran upah.

Menurut Mahmud, persoalan tersebut bukan kali pertama dipertanyakan. Pada awal Oktober 2026, dirinya telah mendatangi pihak Waskita dan bertemu Koordinator Wilayah (Korwil), Poernomo. Dalam pertemuan itu, Poernomo disebut berjanji akan menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan.

Namun, keluhan mengenai hak pekerja yang belum dibayarkan masih diterima.

Sejumlah kontraktor lokal Soppeng yang dikonfirmasi menyampaikan bahwa pembayaran kepada pekerja terkendala karena dana dari pihak Waskita belum dicairkan.

Bersama sejumlah wartawan dan elemen LSM lainnya, Mahmud kembali mendatangi kantor pihak Waskita. Rombongan awalnya menemui seorang staf yang akrab disapa Pak Tomo.

Dalam keterangannya, Tomo mengaku tidak mengetahui persoalan keuangan karena hanya bertugas sebagai staf. Ia juga menyebut bagian keuangan dan pimpinan wilayah belum berada di tempat.

Tidak lama kemudian, Poernomo tiba dan memberikan keterangan kepada rombongan.

Saat ditanya mengenai keterlambatan pembangunan, Poernomo mengarahkan agar persoalan tersebut dikonfirmasi kepada PUPR Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Aswar Anas selaku PPK.

"Kami hanya berkontrak dengan PUPR Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan dikonfirmasi ke pihak PUPR," ujarnya.

Sementara mengenai laporan pekerja yang belum menerima upah, Poernomo mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Ia juga meminta agar kontraktor lokal yang mengaku bekerja sama dengan Waskita memperlihatkan legalitas perusahaannya.

Dalam pertemuan itu, Poernomo maupun Tomo mengakui adanya pembicaraan dengan salah satu kontraktor lokal. Pembayaran disebut dijadwalkan pada 28 November 2026.

Menyikapi hal tersebut, Mahmud menegaskan pihaknya akan mengawal janji pembayaran tersebut. Ia menyatakan tidak akan tinggal diam apabila hak para pekerja kembali tidak dipenuhi.

Bahkan, Mahmud mengancam akan mengerahkan massa lebih besar jika sampai 28 November 2026 pembayaran belum direalisasikan.

"Kami hanya memperjuangkan masyarakat kecil yang bekerja. Jangan sampai mereka sudah bekerja dan mengeluarkan tenaga, tetapi haknya tidak dibayarkan," tegasnya.

Selain persoalan upah pekerja, pembangunan Sekolah Rakyat tersebut juga mendapat perhatian Ketua PWI Kabupaten Soppeng, A. Jumawi.

Ia menilai pihak Waskita perlu lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan media mengenai progres pembangunan.

Menurut Jumawi, proyek pembangunan yang menggunakan uang negara tidak boleh lepas dari pengawasan publik. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan pekerjaan serta sejauh mana proyek tersebut telah diselesaikan.

Ia juga menyoroti komunikasi pihak Waskita dengan wartawan yang dinilai belum berjalan baik. Sejumlah upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan disebut tidak mendapatkan jawaban. Bahkan, muncul dugaan nomor WhatsApp wartawan diblokir.

"Ini pembangunan menggunakan uang rakyat. Maka rakyat juga berhak mengetahui sejauh mana progres pembangunan Sekolah Rakyat ini. Kami meminta Waskita terbuka dan jangan ada yang ditutup-tutupi," tegas Jumawi.

Ia berharap seluruh pekerjaan dapat segera dituntaskan sehingga Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Soppeng bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Menurutnya, keberadaan fasilitas pendidikan tersebut sangat penting untuk menunjang kenyamanan dan keamanan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Dalam kunjungan itu turut hadir Akbar, Ariyanto Kasus, Alfred, Firman, A. Irfan, serta sejumlah wartawan lainnya.

(Red)

Buronan Kasus Narkoba Dibekuk di Lilirilau, Polisi Sita 11 Sachet Sabu Seberat 1,50 Gram


Soppeng, Sigapnews.com, Pelarian seorang pria berinisial S (40), yang telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak September 2026, akhirnya berakhir. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Soppeng berhasil meringkus pria tersebut di wilayah Cabbenge, Kecamatan Lilirilau, Rabu (18/11/2026) dini hari.

Dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan 11 sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,50 gram serta satu unit telepon genggam merek Vivo.

Penangkapan berlangsung sekitar pukul 00.10 WITA di Jalan Ranjau, Kelurahan Cabbenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di sebuah rumah di wilayah Cabbenge.

Berbekal informasi tersebut, personel Satresnarkoba Polres Soppeng bergerak melakukan penyelidikan. Operasi dipimpin Kanit 2, IPDA Ibrahim Rahman, S.E. Setelah melakukan pemantauan, petugas akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan S yang diketahui berstatus DPO.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 11 sachet plastik bening yang diduga berisi sabu dengan berat total 1,50 gram. Polisi juga menyita satu unit handphone merek Vivo yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Di hadapan petugas, S mengakui bahwa barang yang diduga narkotika tersebut merupakan miliknya.

Selanjutnya, terduga pelaku beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Soppeng untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa jajarannya tidak akan memberikan ruang bagi peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Soppeng.

“Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kami dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. Kami akan terus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap siapa pun yang terlibat. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika,” tegasnya.

Hingga kini, penyidik Satresnarkoba Polres Soppeng masih mendalami kasus tersebut dengan memeriksa terduga pelaku dan sejumlah saksi, melengkapi administrasi penyidikan, serta mengirimkan barang bukti dan sampel urine untuk pemeriksaan laboratorium.

Atas dugaan perbuatannya, S disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Polres Soppeng kembali mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu kepolisian dengan melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dinilai menjadi salah satu kunci dalam memutus mata rantai peredaran narkoba demi menjaga Kabupaten Soppeng tetap aman dari ancaman narkotika.

(Yund)

Darurat Tata Kelola Pemilu: Ketika Keterlambatan Timsel KPU dan Mandeknya UU Pemilu Menjadi "Teror" di Daerah

Oleh: Amrayadi, SH., MH (Mantan Ketua KPU Kabupaten Soppeng dan Komisioner Bawaslu Provinsi Sulsel)

​Siklus suksesi penyelenggara pemilu kembali diwarnai tanda tanya besar. Di balik menara gading Senayan, tarik-menarik kepentingan politik mengancam stabilitas demokrasi dari akar rumput.​

Proses suksesi kepemimpinan di tubuh penyelenggara pemilu kembali menghadapi ancaman serius yang kerap diulang dari siklus ke siklus.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan, Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) atau Timsel Calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2027–2032 seharusnya telah ditetapkan paling lambat pada Oktober 2026 atau enam bulan sebelum masa jabatan komisioner periode 2022–2027 purna tugas pada April 2027.

​Hingga melewati tenggat waktu tersebut, molornya pengumuman Timsel ini berjalan beriringan dengan mandeknya pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu di parlemen.

Sebagai seseorang yang telah mendedikasikan hidup selama dua dekade di KPU Kabupaten dan satu periode di Bawaslu Provinsi, saya melihat polemik ini bukan sekadar diskursus akademik di ruang-ruang seminar, melainkan sebuah ancaman nyata yang langsung menghantam urat nadi operasional di tingkat bawah.

Musuh Utama Penyelenggara: Ketidakpastian di Pusat

​Selama puluhan tahun mengawal pemilu dari tingkat kabupaten hingga provinsi, saya merasakan betul satu kebenaran empiris: musuh terbesar penyelenggara pemilu bukanlah dinamika masyarakat atau riuhnya kontestan, melainkan ketidakpastian regulasi yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang di pusat.

​Ketika DPR dan pemerintah menunda-nunda pembahasan revisi UU Pemilu dengan dalih kehati-hatian atau kompromi politik, mereka seringkali lupa atau sengaja mengabaikan efek domino yang harus ditanggung oleh jajaran di daerah.

​UU Pemilu yang terlambat disahkan berarti Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) akan lahir dalam kondisi kejar-kejaran dengan tahapan. Akibatnya, jajaran KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi harus melakukan bimbingan teknis kepada badan ad-hoc (PPK, PPS, hingga KPPS) dengan materi yang masih mentah.

​Aturan main yang berubah-ubah atau terlambat ditetapkan memaksa penyelenggara di tingkat tapak bekerja di bawah tekanan psikologis yang ekstrim. Dari pengalaman empiris, ketidakpastian norma hukum sering kali menjadi pemicu utama terjadinya human error di tingkat TPS, yang pada akhirnya mendiskreditkan integritas KPU dan Bawaslu, padahal akar masalahnya berasal dari lambannya legislator di Senayan.

Dilema Yuridis dan Kalkulasi Elit yang Pragmatis

​Dari sudut pandang hukum tata negara, belum dibahasnya UU Pemilu melahirkan dilema yuridis yang akut. Penundaan revisi yang terlalu lama membuat sinkronisasi antara UU Pemilu, UU Pilkada, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi compang-camping. Penyelenggara pemilu dipaksa menafsirkan norma yang abu-abu di tengah tekanan tahapan yang berjalan.

​Sementara itu, di ranah politik, mandeknya pembahasan ini mencerminkan dominasi kalkulasi pragmatis kaum politisi. Perdebatan alot seputar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan desain sistem pemilu selalu menjadi batu sandungan utama. Partai-partai di Senayan cenderung menunda pembahasan demi mengamankan zona nyaman dan kepentingan kelompok masing-masing, tanpa memikirkan dampak sistemiknya terhadap kesiapan teknis penyelenggara.

​Politik dagang sapi ini membuat pembahasan sengaja diulur hingga mendekati detik-detik akhir agar kompromi kekuasaan dapat diselipkan melalui mekanisme injury time, sebuah praktik legislasi yang mengabaikan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
​
Menyelamatkan Marwah Demokrasi

​Keterlambatan pembentukan Timsel KPU RI 2027–2032 dan mandeknya pembahasan UU Pemilu adalah potret buram dari ego sektoral kekuasaan yang mengorbankan stabilitas demokrasi elektoral.

​Berdasarkan pengalaman nyata selama hampir 20 tahun (termasuk Panwaslu 3 kali) mengurus pemilu di daerah, saya tegaskan bahwa setiap detik keterlambatan regulasi di pusat adalah malapetaka operasional di daerah.

​Jika para pembuat undang-undang di Jakarta terus mempermainkan waktu dan kepastian hukum demi kepentingan politik sesaat, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar nasib para penyelenggara pemilu di tingkat bawah, melainkan legitimasi dan kepercayaan rakyat terhadap hasil demokrasi itu sendiri.

Sudah saatnya publik bersuara keras: hentikan politisasi waktu, dan kembalikan kepastian tata kelola pemilu ke rel konstitusi.


© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved