Polemik Data Atlet Biliar Sulsel Mengemuka, NONO: KONI Harus Pastikan Pedum Dijalankan

Sulsel, Sigapnews.com, Dugaan ketidaksesuaian pendataan atlet cabang olahraga biliar di Sulawesi Selatan menjadi perhatian sejumlah insan olahraga dari berbagai kabupaten/kota. Mereka meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel segera turun tangan menyikapi persoalan yang diduga berkaitan dengan penerapan Pedoman Umum (Pedum).

Persoalan tersebut bermula dari adanya dugaan perbedaan antara data awal atlet dengan data akhir yang tercantum dalam daftar Entry By Name. Perubahan data yang dipersoalkan itu dinilai membutuhkan penjelasan terbuka, terutama menyangkut dasar administrasi, mekanisme verifikasi, serta pihak yang memiliki kewenangan melakukan perubahan.

Sejumlah pembina dan pelatih biliar daerah menduga terdapat proses perubahan data yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, mereka mempertanyakan kemungkinan adanya atlet tertentu yang dapat memenuhi persyaratan melalui perubahan data yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Situasi tersebut memunculkan desakan agar seluruh proses pendataan atlet POBSI Sulsel diperiksa secara menyeluruh.

Resky Putra Pratama, S.H., yang akrab disapa NONO, selaku Wakil Ketua III POBSI Kabupaten Soppeng, menilai persoalan ini harus disikapi secara serius dan tidak boleh dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan.

Menurutnya, setiap tahapan administrasi dalam olahraga harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau ada perbedaan antara data awal dan data akhir, tentu harus ada penjelasan. Perubahan data bukan sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja tanpa dasar administrasi yang jelas. Apalagi jika perubahan tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan atlet," ujar NONO, Sabtu (31/10/2026).

NONO mengungkapkan bahwa pembinaan atlet di tingkat kabupaten/kota membutuhkan proses panjang. Para pelatih dan pengurus daerah berupaya menyiapkan atlet agar mampu bersaing melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Karena itu, ia menilai penerapan aturan harus dilakukan secara konsisten tanpa memberikan ruang bagi dugaan perlakuan khusus kepada pihak tertentu.

"Semua daerah punya tanggung jawab membina atlet. Kami ingin hasil pembinaan itu dihargai melalui kompetisi yang berjalan sesuai aturan. Jangan sampai muncul kesan bahwa ada atlet yang mendapatkan kemudahan, sementara daerah lain harus mengikuti seluruh persyaratan," tegasnya.

Ia menambahkan, prinsip fair play harus menjadi dasar sejak proses pendaftaran hingga penetapan atlet, bukan hanya menjadi slogan ketika pertandingan berlangsung.

Baginya, Pedum KONI Sulsel merupakan acuan yang harus dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan event olahraga.

Untuk mendapatkan kejelasan, sejumlah insan biliar kabupaten/kota meminta KONI Sulsel mengambil langkah konkret melalui tiga tuntutan.

Pertama, meminta Ketua Umum KONI Sulsel membentuk tim investigasi independen untuk menelusuri dugaan penyimpangan data atlet pada cabang olahraga biliar.

Kedua, meminta pengurus POBSI Sulsel membuka data awal dan data akhir atlet, termasuk dokumen Entry By Name, sehingga seluruh proses perubahan dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan.

Ketiga, meminta audit terhadap mekanisme pendataan serta verifikasi ulang dokumen atlet yang dipersoalkan berdasarkan Pedum KONI Sulsel.

NONO menegaskan, langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan memastikan tidak ada aturan yang dilanggar dalam proses penetapan atlet.

"Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Biarkan KONI melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen dan fakta. Jika memang tidak ada penyimpangan, sampaikan secara terbuka. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindak lanjut sesuai aturan," katanya.

Ia berharap persoalan ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola organisasi dan membangun kepercayaan antarpengurus POBSI kabupaten/kota.

"Jangan sampai kepercayaan insan biliar daerah hilang karena tidak adanya transparansi. Kami ingin biliar Sulsel maju, tetapi kemajuan itu harus dibangun di atas aturan, kejujuran, dan sportivitas," tutup NONO.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya mendapatkan klarifikasi dari pengurus POBSI Sulsel dan Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel masih terus dilakukan.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait agar dugaan tersebut dapat diklarifikasi secara terbuka dan pemberitaan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan.

(Yund) 

Gerakan BARISAN SIPAKAINGE Digelorakan, MAN 1 Soppeng Integrasikan Kepedulian Lingkungan dan Nilai Keimanan

Soppeng, Sigapnews.com, Tidak sekadar mengajarkan ilmu pengetahuan dan agama, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Soppeng juga terus memperkuat pendidikan karakter melalui kepedulian terhadap lingkungan. Salah satunya dengan menyosialisasikan gerakan BARISAN SIPAKAINGE yang mengusung nilai kearifan lokal Bugis dan pendekatan ekoteologi.

Gerakan tersebut langsung ditindaklanjuti Kepala MAN 1 Soppeng, Dr. Musmuliadi, S.Ag., M.A., melalui rapat koordinasi bersama seluruh guru dan pegawai di lingkungan madrasah, Jumat (30/10/2026).

Langkah ini dilakukan menyusul rapat koordinasi daring Bidang Pendidikan Madrasah (Penmad) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi upaya menyatukan pemahaman dan komitmen seluruh warga madrasah dalam mengimplementasikan program tersebut.

BARISAN merupakan akronim dari Bersih, Asri, Rindang, Indah, Sehat, Aman, dan Nyaman. Sementara SIPAKAINGE adalah filosofi Bugis yang mengandung makna saling mengingatkan.

Melalui konsep tersebut, MAN 1 Soppeng ingin membangun kesadaran bahwa lingkungan pendidikan yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan atau petugas kebersihan, tetapi merupakan kewajiban bersama seluruh warga madrasah.

Musmuliadi menegaskan, setiap warga madrasah harus berkontribusi melalui tindakan nyata dan menjadi contoh dalam membangun kebiasaan positif.

"Ini adalah tanggung jawab kolektif seluruh warga madrasah. Setiap individu harus mengambil peran, menjadi teladan, dan tidak segan saling mengingatkan dalam kebaikan dengan santun dan penuh kepedulian," ujarnya.

Komitmen tersebut juga ditopang pengalaman MAN 1 Soppeng dalam membangun lingkungan pendidikan yang sehat dan ramah anak.

Sejumlah penghargaan telah diraih, di antaranya Sekolah Sehat Nasional pada 2017, Sekolah Ramah Anak Terbaik Nasional pada 2018, Standarisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak pada 2021, serta penghargaan Sekolah Adiwiyata pada 2025.

Dengan berbagai capaian itu, pelaksanaan BARISAN SIPAKAINGE menjadi bagian dari penguatan program yang telah berjalan sekaligus upaya meningkatkan kesadaran ekologis di lingkungan madrasah.

Aspek yang menjadi perhatian utama dalam gerakan ini adalah penerapan ekoteologi. Pendekatan tersebut menempatkan kepedulian terhadap alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai keimanan.

Musmuliadi berpandangan, pembentukan karakter peduli lingkungan harus dimulai dari pembiasaan. Peserta didik perlu diberi contoh dan kesempatan untuk mempraktikkan langsung perilaku menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan.

"Peserta didik tidak cukup hanya diajarkan teori tentang alam, tetapi harus dibiasakan mempraktikkannya. Membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman, dan menjaga kebersihan masjid hingga kelas adalah cerminan karakter seorang Muslim yang bertanggung jawab," tambahnya.

Ia juga mengingatkan agar gerakan tersebut tidak berhenti sebatas slogan maupun kegiatan sosialisasi, tetapi benar-benar menjadi budaya yang diterapkan secara konsisten.

"BARISAN SIPAKAINGE harus menjadi budaya, dan ekoteologi menjadi ruh yang menggerakkan kepedulian kita. Menjaga alam adalah amanah, merawat lingkungan adalah ibadah, dan saling mengingatkan adalah tradisi," tegasnya.

Melalui gerakan ini, MAN 1 Soppeng menargetkan terbentuknya lingkungan pendidikan yang tidak hanya unggul dalam prestasi akademik dan keagamaan, tetapi juga mampu menanamkan kepedulian sosial serta tanggung jawab terhadap kelestarian alam.

Sebuah ikhtiar membangun generasi berkarakter melalui perpaduan pendidikan, keimanan, kearifan lokal, dan kepedulian lingkungan.

(Yund)

Usai Tuding Wartawan Minta Uang, Karyawan SPPG Lalabata 01 Ditegur, Mitra Yayasan Sampaikan Maaf

Soppeng, Sigapnews.com, Pernyataan seorang karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BGN Lalabata 01 yang menyebut wartawan kerap meminta uang kepada pihak yayasan berbuntut klarifikasi. Perwakilan mitra Yayasan Nurul Ilham, Indra, akhirnya angkat bicara sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh insan pers.

Klarifikasi tersebut disampaikan Indra pada Jumat (30/10/2026), menyusul munculnya polemik terkait pemberitaan penghentian sementara distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Lalabata 01, Jalan Kemakmuran, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Indra menjelaskan, penghentian sementara operasional SPPG tersebut bukan karena berstatus suspend, melainkan adanya sejumlah kendala administrasi dan persoalan pendanaan.

Menurutnya, salah satu persoalan yang dihadapi berkaitan dengan kewajiban pelaporan harian yang menjadi bagian dari ketentuan operasional SPPG.

"Ini bukan suspend, tetapi memang dilarang beroperasi untuk sementara waktu dengan menggunakan uang pribadi, dan penghentian juga karena dananya belum masuk," jelas Indra.

Ia juga menyebutkan bahwa kondisi serupa tidak hanya terjadi di Soppeng. Berdasarkan informasi yang disampaikannya, sekitar 6.000 SPPG di berbagai wilayah Indonesia turut mengalami penghentian sementara.

Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada persoalan operasional tersebut. Sikap seorang karyawan perempuan yang mempertanyakan pemberitaan media justru memunculkan polemik tersendiri.

Dalam pemberitaan Potretsulsel.com, karyawan tersebut mempertanyakan alasan wartawan memberitakan terhentinya distribusi MBG, bahkan menyatakan tidak ada keberatan dari orang tua murid.

"Apa masalahnya kalau terhenti, na ndak adaji keberatan dari orang tua murid. Apa hubungannya media menulis masalah ini," demikian pernyataannya.

Lebih jauh, karyawan tersebut juga melontarkan tudingan bahwa wartawan yang memberitakan persoalan SPPG pada akhirnya akan meminta uang kepada pihak yayasan.

"Terus, kalau berita seperti ini ditulis, ujung-ujungnya wartawan pasti minta uang saja ke yayasan, sudah banyak kejadian," ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi persoalan karena menyangkut nama baik profesi wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Merespons hal itu, Indra menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi internal dan memberikan peringatan keras kepada karyawan yang bersangkutan.

Ia pun secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas ucapan yang telah menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan insan pers.

"Mewakili oknum karyawan, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan yang terjadi," ungkapnya.

Indra menegaskan, pihak yayasan tidak menginginkan kejadian serupa terulang. Ia bahkan menyebut adanya konsekuensi tegas apabila karyawan tersebut kembali melakukan tindakan yang sama.

"Kami sudah melakukan peringatan keras terhadap oknum karyawan. Jika melakukan lagi, tentunya ada konsekuensi, termasuk dikeluarkan," tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menghormati tugas dan fungsi wartawan sebagai pihak yang mencari, mengumpulkan, mengolah, serta menyampaikan informasi kepada publik.

"Jadi sekali lagi, atas nama pihak yayasan dan mitra, mewakili oknum karyawan, kami memohon maaf kepada insan pers secara keseluruhan," tuturnya.

Indra berharap permohonan maaf tersebut dapat mengakhiri kesalahpahaman sekaligus menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran pengelola SPPG agar lebih bijak dalam berkomunikasi dengan media.

(Red)

Cegah Penyakit Jantung, Soppeng Cetak 30 Kader Penggerak Hidup Sehat hingga Desa

Soppeng, Sigapnews.com, Upaya pencegahan penyakit jantung di Kabupaten Soppeng mulai diperkuat melalui pembentukan kader penggerak kesehatan masyarakat. Sebanyak 30 peserta mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Klub Jantung Sehat Tingkat Dasar yang dipersiapkan untuk mengembangkan gerakan hidup sehat hingga tingkat desa.

Pelatihan yang berlangsung di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Jumat (30/10/2026), tersebut merupakan hasil kolaborasi Yayasan Jantung Indonesia Cabang Provinsi Sulawesi Selatan, Yayasan Hadji Kalla, dan TP PKK Kabupaten Soppeng.

Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, yang membuka kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan jantung membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.

Ia mengapresiasi Yayasan Jantung Indonesia dan Yayasan Hadji Kalla yang telah mengambil bagian dalam mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan, khususnya melalui upaya pencegahan penyakit jantung.

Menurutnya, pelatihan ini memiliki nilai penting karena peserta tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat.

Suarni berharap para peserta dapat mengikuti seluruh materi dan praktik secara maksimal sehingga ilmu yang diperoleh bisa diterapkan sekaligus disebarluaskan di lingkungan masing-masing.

"TP PKK Kabupaten Soppeng siap mendukung upaya ini karena keluarga merupakan fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera," demikian pesan yang disampaikan dalam sambutannya.

Sekretaris Yayasan Jantung Indonesia Cabang Provinsi Sulawesi Selatan, Delya Djafar, mengatakan bahwa 30 peserta tersebut merupakan calon penggerak yang diharapkan menjadi fondasi pengembangan Klub Jantung Sehat di Kabupaten Soppeng.

Ia mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan kesungguhan peserta selama mengikuti pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, mulai pukul 08.00 hingga 17.30 WITA.

Delya berharap materi yang diberikan dapat menjadi bekal bagi peserta untuk mengedukasi masyarakat, sehingga manfaat program tidak berhenti pada kegiatan pelatihan semata.

Sementara itu, Program Officer Bidang Kemanusiaan Yayasan Hadji Kalla, Muhammad Jumadi, menaruh harapan agar para peserta mampu membentuk dan mengembangkan Klub Jantung Sehat di wilayah masing-masing.

Ia juga menekankan pentingnya membangun kebiasaan hidup sehat melalui olahraga teratur, menghindari rokok, serta meningkatkan perhatian terhadap faktor risiko penyakit jantung, termasuk tekanan darah tinggi atau hipertensi.

Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperluas gerakan hidup sehat di Kabupaten Soppeng. Dengan hadirnya para penggerak di berbagai wilayah, edukasi mengenai kesehatan jantung diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas, termasuk di tingkat desa.

Kegiatan ini turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng serta perwakilan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Soppeng.

(Yund)

Bupati Soppeng Raih Penghargaan PWI Sulsel 2026, Komitmen Pendidikan Mendapat Apresiasi

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menerima penghargaan PWI Sulsel Awards 2026 kategori Kepala Daerah yang Berkomitmen dan Berprestasi dalam Memajukan Dunia Pendidikan. Penghargaan tersebut diserahkan Ketua PWI Sulawesi Selatan, Suwardi Tahir, di Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Kamis malam (29/10/2026).

Penyerahan penghargaan berlangsung dalam suasana silaturahmi yang mempertemukan Bupati Soppeng dengan jajaran PWI Sulsel dan Sekretaris Jenderal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Makali Kumar, S.H., beserta rombongan.

Dalam pertemuan itu, Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan penghargaan yang diterimanya. Ia berharap hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers semakin erat sehingga komunikasi serta kerja sama dalam mendukung pembangunan dapat terus berjalan.

“Terima kasih kepada Ketua PWI Sulsel, Sekjen SMSI Pusat, dan seluruh rombongan yang telah bersilaturahmi malam ini. Penghargaan ini luar biasa. Kami berharap sinergi positif antara pemerintah daerah dan insan pers dapat terus terjaga dan berkesinambungan,” ungkap Suwardi Haseng.

Ia menegaskan pentingnya menjaga sinergi dengan media sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi publik yang baik. Melalui pemberitaan yang informatif, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai berbagai perkembangan dan program pembangunan daerah.

Penghargaan Diserahkan dalam Kunjungan ke Soppeng

PWI Sulsel Awards 2026 merupakan ajang penghargaan yang digelar dalam rangkaian pelantikan pengurus PWI Sulawesi Selatan periode 2026–2031 di Hotel Claro, Makassar, pada 17 Oktober 2026.

Selain Bupati Soppeng, sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan juga memperoleh penghargaan atas kontribusi mereka dalam berbagai sektor pembangunan.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menerima penghargaan sebagai Tokoh Pembangunan dan Konektivitas Daerah. Bupati Maros, Chaidir Syam, serta Bupati Luwu, Patahudding, mendapat apresiasi atas kontribusi dalam pembangunan inklusif dan pelayanan dasar.

Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menerima penghargaan sebagai kepala daerah inovator pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan peternakan. Sementara Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, mendapat penghargaan atas inovasi ketahanan pangan.

Penghargaan lainnya diberikan kepada Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, atas kepedulian terhadap pendidikan dan kesejahteraan lanjut usia. Kepala daerah dari Kabupaten Barru, Wajo, dan Kepulauan Selayar turut mendapat apresiasi dalam kategori berbeda.

PWI Sulsel Awards 2026 diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dan dedikasi tokoh serta kepala daerah yang dinilai berperan dalam pembangunan dan berbagai bidang yang bermanfaat bagi masyarakat.

Bagi Kabupaten Soppeng, penghargaan di bidang pendidikan tersebut menjadi momentum untuk terus mendorong peningkatan mutu pendidikan, memperluas akses layanan, dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

(Red)

Herwan Ketua JOIN Soppeng Minta Pengelola MBG Jalan Kemakmuran Klarifikasi Tudingan terhadap Wartawan

Soppeng, Sigapnews.com, Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kabupaten Soppeng, Herwan, S.H., M.Si., menyampaikan keprihatinan atas pernyataan seorang karyawan yayasan pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Kemakmuran, Kabupaten Soppeng, yang diduga mengaitkan pemberitaan media dengan permintaan uang oleh wartawan.

Pernyataan tersebut mencuat setelah seorang karyawan perempuan menyampaikan keberatan ketika dimintai keterangan mengenai terhentinya penyaluran makanan MBG ke sejumlah sekolah. Pernyataan itu dikutip dalam pemberitaan Potretsulsel.com.

Dalam pemberitaan tersebut, karyawan itu mempertanyakan alasan media mengangkat persoalan penghentian distribusi makanan, dengan alasan tidak adanya keberatan dari orang tua murid.

Bahkan, ia menyampaikan dugaan bahwa pemberitaan serupa kerap berujung pada permintaan uang kepada pihak yayasan oleh wartawan.

Pernyataan tersebut mendapat perhatian dari Herwan. Ia menilai, tudingan yang menyangkut integritas profesi wartawan seharusnya tidak disampaikan secara umum tanpa penjelasan mengenai fakta dan bukti yang mendasarinya.

Menurut Herwan, tugas wartawan adalah mencari, mengumpulkan, memverifikasi, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, konfirmasi kepada pihak terkait merupakan bagian penting untuk memperoleh informasi yang berimbang.

“Ketika ada persoalan dalam pelayanan publik, media memiliki kepentingan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Konfirmasi kepada pengelola merupakan bagian dari kerja jurnalistik, bukan alasan untuk langsung mengaitkannya dengan tudingan tertentu,” demikian inti sikap yang disoroti dalam persoalan tersebut.

Ia juga menilai, jika memang terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum wartawan, hal itu perlu dijelaskan secara spesifik dan disertai bukti agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap seluruh insan pers.

Penghentian Distribusi MBG Perlu Dijelaskan

Selain polemik pernyataan karyawan, perhatian publik juga tertuju pada informasi mengenai penghentian sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Kemakmuran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, dapur tersebut disebut telah dua kali mengalami suspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena diduga bermasalah.

Namun, informasi mengenai frekuensi penghentian, penyebab, dan status operasional terkini masih membutuhkan penjelasan resmi dari BGN maupun pihak pengelola.

Kejelasan tersebut dinilai penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai alasan distribusi makanan terhenti dan bagaimana kelanjutan pelayanan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat.

Sebagai program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi, pelaksanaan MBG membutuhkan pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap persoalan operasional perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

Herwan pun meminta pihak pengelola memberikan klarifikasi terhadap pernyataan karyawannya sekaligus menjelaskan persoalan operasional dapur MBG di Jalan Kemakmuran.

Media memiliki peran dalam menyampaikan informasi kepada publik, sementara pihak pengelola juga memiliki hak untuk menjelaskan duduk persoalan berdasarkan fakta yang ada.

Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi resmi dari pihak yayasan dan BGN terkait pernyataan tersebut serta informasi penghentian sementara dapur masih diperlukan.

Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.

(Yund)