Dugaan Polisi Dobrak Pesantren Jadi Sorotan, KAKI Jatim Tantang Kapolri Buktikan Komitmen Polri Bersama Masyarakat

Jateng, Sigapnews.com, Dugaan tindakan pendobrakan yang dilakukan aparat kepolisian di lingkungan pondok pesantren memantik kritik dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur. Tindakan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut etika penegakan hukum sekaligus penghormatan terhadap ulama dan lembaga pendidikan keagamaan.

Ketua KAKI Jatim, Hosen, secara terbuka menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai aparat penegak hukum seharusnya mampu mengedepankan profesionalitas dan pendekatan persuasif tanpa mengabaikan prosedur hukum yang berlaku.

Menurutnya, pesantren bukan sekadar bangunan atau tempat aktivitas masyarakat, melainkan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, dan kehidupan keagamaan.

"Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Jika benar ada tindakan pendobrakan pesantren tanpa prosedur dan etika yang semestinya, maka hal itu harus dipertanggungjawabkan. Aparat tidak boleh merasa memiliki kewenangan tanpa batas," tegas Hosen, Sabtu (31/10/2026).

Ia mengingatkan bahwa kewenangan kepolisian harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan dengan tindakan yang berpotensi melukai kehormatan pihak lain.

Hosen juga mengaitkan persoalan tersebut dengan slogan Polri Bersama Masyarakat yang digaungkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Baginya, slogan tersebut semestinya tercermin dalam perilaku setiap personel kepolisian, termasuk ketika menjalankan tugas di lingkungan masyarakat dan lembaga keagamaan.

"Bagaimana masyarakat bisa merasa dilindungi jika tindakan aparat justru menimbulkan keresahan? Polri harus membangun kepercayaan, bukan menghadirkan ketakutan. Hormati ulama, hormati pesantren, dan jangan abaikan nilai-nilai kemanusiaan," ujarnya.

KAKI Jatim pun meminta Kapolri tidak tinggal diam. Hosen mendesak agar dugaan peristiwa tersebut segera diklarifikasi dan diusut secara objektif, termasuk memeriksa personel yang terlibat apabila terdapat indikasi pelanggaran prosedur maupun kode etik.

Ia menegaskan, transparansi menjadi penting agar masyarakat mengetahui duduk perkara sebenarnya dan tidak muncul kesan adanya pembiaran terhadap tindakan aparat yang dipersoalkan.

"Kapolri harus membuktikan bahwa Polri Bersama Masyarakat bukan sekadar slogan. Jika ada anggota yang terbukti melanggar, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan. Jangan biarkan kepercayaan rakyat terhadap institusi Polri rusak karena tindakan di lapangan," tutup Hosen.

(Redho)

Tekan Balap Liar, Polres Soppeng Jadikan Bhayangkara Cup III Wadah Pembinaan Generasi Muda

Soppeng, Sigapnews.com, Mengubah potensi balap liar menjadi prestasi olahraga menjadi salah satu pesan penting di balik penyelenggaraan AMS Racing Bhayangkara Cup III Grasstrack dan Motocross 2026 yang digelar Polres Soppeng.

Berlangsung di Sirkuit Larakkiang, Pakkanrebete, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Sabtu (31/10/2026), kejuaraan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan kecintaan terhadap dunia otomotif melalui jalur kompetisi yang resmi, aman, dan menjunjung tinggi sportivitas.

Kasat Reskrim Polres Soppeng Iptu Firman, selaku Ketua Panitia Pelaksana, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kepolisian terhadap perkembangan minat dan bakat generasi muda, khususnya di bidang olahraga otomotif.

Ia menilai, hobi balap motor yang tidak tersalurkan dengan baik berpotensi mendorong anak muda melakukan aksi balap liar di jalan umum. Karena itu, kehadiran kompetisi resmi diharapkan menjadi alternatif sekaligus sarana pembinaan bagi para pecinta otomotif.

"Kami berharap melalui kegiatan ini dapat mengurangi aksi balap liar yang kerap membahayakan keselamatan para pengguna jalan," tegasnya.

Menurut Iptu Firman, Bhayangkara Cup III juga memberikan kesempatan kepada pembalap lokal untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman bertanding, serta mengukur potensi mereka menghadapi persaingan yang lebih tinggi.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng, TNI-Polri, komunitas otomotif, insan pers, sponsor, dan seluruh masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya kejuaraan tersebut.

Apresiasi khusus juga diberikan kepada panitia, personel pengamanan, tenaga medis, dan marshal yang telah bekerja memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan lancar.

Di sisi lain, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto menekankan bahwa penyelenggaraan Bhayangkara Cup III merupakan bagian dari upaya Polri menghadirkan kegiatan yang bermanfaat dan dekat dengan kehidupan generasi muda.

Menurutnya, kepolisian tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong kegiatan positif yang dapat mengembangkan potensi masyarakat.

“Melalui kegiatan ini kita berharap dapat mengurangi aksi balap liar, membudayakan keselamatan pengguna jalan, dan membangun budaya lomba secara profesional sesuai aturan yang berlaku,” ungkap AKBP Hari Budiyanto.

Ia juga memberikan motivasi kepada seluruh rider agar menjadikan kejuaraan tersebut sebagai kesempatan menunjukkan kemampuan dan meraih prestasi.

“Tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan keahlianmu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng. Jadikan kejuaraan ini sebagai ajang untuk meraih prestasi dan membuktikan kemampuan secara sportif,” tegasnya.

Kapolres berharap, kompetisi tersebut tidak berhenti sebagai agenda olahraga semata, tetapi mampu melahirkan atlet-atlet otomotif potensial dari Kabupaten Soppeng yang dapat bersaing di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.

Dengan demikian, Bhayangkara Cup III menjadi gambaran bahwa olahraga otomotif dapat diarahkan sebagai sarana pembinaan, pencegahan balap liar, sekaligus ruang untuk membangun generasi muda yang berprestasi dan sadar keselamatan berlalu lintas.

(Yund/JOIN)

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto Resmi Buka Bhayangkara Cup III, 129 Rider Ikuti Final Kejurprov 2026

Soppeng, Sigapnews.com, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., resmi membuka Bhayangkara Cup III Final Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Grasstrack dan Motocross 2026 di Sirkuit Larakiang, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sabtu (31/10/2026). Kejuaraan ini diikuti sebanyak 129 rider dari berbagai daerah dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng, S.E.

Penyelenggaraan ajang otomotif tersebut menjadi bagian dari kolaborasi Polres Soppeng dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendorong perkembangan olahraga otomotif sekaligus menyediakan ruang kompetisi positif bagi generasi muda.

Bupati Suwardi Haseng turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Bhayangkara Cup III sebagai bagian dari upaya menghadirkan kegiatan olahraga yang berdampak bagi masyarakat dan membuka kesempatan bagi para atlet otomotif untuk mengembangkan prestasi.

Kejuaraan yang berlangsung selama dua hari, 31 Oktober hingga 1 November 2026, ini diikuti pembalap dari Kabupaten Soppeng maupun sejumlah daerah lainnya. Berbagai kelas dipertandingkan, mulai dari Trail Standar, Bebek Standar, Bebek Modifikasi, Trail Tune Up, Mini Trail, Mini Moto, Adventure hingga kelas FFA dan kategori lainnya.

Pembukaan kegiatan dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Soppeng, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Daniel Mario Halashon Sigalingging, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Nahruddin, S.Ag., M.H., pimpinan BUMN/BUMD, para Pejabat Utama Polres Soppeng, Ketua KONI Soppeng Andi Muh. Sadri, Ketua Panitia IPTU Firman, S.H., M.H., Owner Noor Travel Muh. Akbar, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto mengatakan bahwa Bhayangkara Cup III tidak hanya menjadi ajang adu kecepatan dan keterampilan, tetapi juga wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat di bidang olahraga otomotif.

Ia berharap kejuaraan ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi aksi balap liar sekaligus membangun budaya kompetisi yang profesional dan mengutamakan keselamatan.

“Melalui kegiatan ini kita berharap dapat mengurangi aksi balap liar, membudayakan keselamatan pengguna jalan, dan membangun budaya lomba secara profesional sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Kapolres juga mengajak seluruh peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap mengedepankan keselamatan dan menjunjung tinggi sportivitas.

“Tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan keahlianmu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng. Jadikan kejuaraan ini sebagai ajang untuk meraih prestasi dan membuktikan kemampuan secara sportif,” tegasnya.

Melalui Bhayangkara Cup III, sinergi Polres Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng, KONI, dan komunitas otomotif diharapkan semakin memperkuat pembinaan olahraga otomotif di daerah.

Selain menjadi ajang perebutan prestasi, kegiatan ini juga diharapkan mempererat silaturahmi antarpembalap dan komunitas otomotif, menghadirkan hiburan bagi masyarakat, serta memberikan ruang bagi lahirnya atlet-atlet potensial dari Kabupaten Soppeng.

(Yund)

Polemik Data Atlet Biliar Sulsel Mengemuka, NONO: KONI Harus Pastikan Pedum Dijalankan

Sulsel, Sigapnews.com, Dugaan ketidaksesuaian pendataan atlet cabang olahraga biliar di Sulawesi Selatan menjadi perhatian sejumlah insan olahraga dari berbagai kabupaten/kota. Mereka meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel segera turun tangan menyikapi persoalan yang diduga berkaitan dengan penerapan Pedoman Umum (Pedum).

Persoalan tersebut bermula dari adanya dugaan perbedaan antara data awal atlet dengan data akhir yang tercantum dalam daftar Entry By Name. Perubahan data yang dipersoalkan itu dinilai membutuhkan penjelasan terbuka, terutama menyangkut dasar administrasi, mekanisme verifikasi, serta pihak yang memiliki kewenangan melakukan perubahan.

Sejumlah pembina dan pelatih biliar daerah menduga terdapat proses perubahan data yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, mereka mempertanyakan kemungkinan adanya atlet tertentu yang dapat memenuhi persyaratan melalui perubahan data yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Situasi tersebut memunculkan desakan agar seluruh proses pendataan atlet POBSI Sulsel diperiksa secara menyeluruh.

Resky Putra Pratama, S.H., yang akrab disapa NONO, selaku Wakil Ketua III POBSI Kabupaten Soppeng, menilai persoalan ini harus disikapi secara serius dan tidak boleh dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan.

Menurutnya, setiap tahapan administrasi dalam olahraga harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau ada perbedaan antara data awal dan data akhir, tentu harus ada penjelasan. Perubahan data bukan sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja tanpa dasar administrasi yang jelas. Apalagi jika perubahan tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan atlet," ujar NONO, Sabtu (31/10/2026).

NONO mengungkapkan bahwa pembinaan atlet di tingkat kabupaten/kota membutuhkan proses panjang. Para pelatih dan pengurus daerah berupaya menyiapkan atlet agar mampu bersaing melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Karena itu, ia menilai penerapan aturan harus dilakukan secara konsisten tanpa memberikan ruang bagi dugaan perlakuan khusus kepada pihak tertentu.

"Semua daerah punya tanggung jawab membina atlet. Kami ingin hasil pembinaan itu dihargai melalui kompetisi yang berjalan sesuai aturan. Jangan sampai muncul kesan bahwa ada atlet yang mendapatkan kemudahan, sementara daerah lain harus mengikuti seluruh persyaratan," tegasnya.

Ia menambahkan, prinsip fair play harus menjadi dasar sejak proses pendaftaran hingga penetapan atlet, bukan hanya menjadi slogan ketika pertandingan berlangsung.

Baginya, Pedum KONI Sulsel merupakan acuan yang harus dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan event olahraga.

Untuk mendapatkan kejelasan, sejumlah insan biliar kabupaten/kota meminta KONI Sulsel mengambil langkah konkret melalui tiga tuntutan.

Pertama, meminta Ketua Umum KONI Sulsel membentuk tim investigasi independen untuk menelusuri dugaan penyimpangan data atlet pada cabang olahraga biliar.

Kedua, meminta pengurus POBSI Sulsel membuka data awal dan data akhir atlet, termasuk dokumen Entry By Name, sehingga seluruh proses perubahan dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan.

Ketiga, meminta audit terhadap mekanisme pendataan serta verifikasi ulang dokumen atlet yang dipersoalkan berdasarkan Pedum KONI Sulsel.

NONO menegaskan, langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan memastikan tidak ada aturan yang dilanggar dalam proses penetapan atlet.

"Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Biarkan KONI melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen dan fakta. Jika memang tidak ada penyimpangan, sampaikan secara terbuka. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindak lanjut sesuai aturan," katanya.

Ia berharap persoalan ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola organisasi dan membangun kepercayaan antarpengurus POBSI kabupaten/kota.

"Jangan sampai kepercayaan insan biliar daerah hilang karena tidak adanya transparansi. Kami ingin biliar Sulsel maju, tetapi kemajuan itu harus dibangun di atas aturan, kejujuran, dan sportivitas," tutup NONO.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya mendapatkan klarifikasi dari pengurus POBSI Sulsel dan Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel masih terus dilakukan.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait agar dugaan tersebut dapat diklarifikasi secara terbuka dan pemberitaan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan.

(Yund) 

Gerakan BARISAN SIPAKAINGE Digelorakan, MAN 1 Soppeng Integrasikan Kepedulian Lingkungan dan Nilai Keimanan

Soppeng, Sigapnews.com, Tidak sekadar mengajarkan ilmu pengetahuan dan agama, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Soppeng juga terus memperkuat pendidikan karakter melalui kepedulian terhadap lingkungan. Salah satunya dengan menyosialisasikan gerakan BARISAN SIPAKAINGE yang mengusung nilai kearifan lokal Bugis dan pendekatan ekoteologi.

Gerakan tersebut langsung ditindaklanjuti Kepala MAN 1 Soppeng, Dr. Musmuliadi, S.Ag., M.A., melalui rapat koordinasi bersama seluruh guru dan pegawai di lingkungan madrasah, Jumat (30/10/2026).

Langkah ini dilakukan menyusul rapat koordinasi daring Bidang Pendidikan Madrasah (Penmad) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi upaya menyatukan pemahaman dan komitmen seluruh warga madrasah dalam mengimplementasikan program tersebut.

BARISAN merupakan akronim dari Bersih, Asri, Rindang, Indah, Sehat, Aman, dan Nyaman. Sementara SIPAKAINGE adalah filosofi Bugis yang mengandung makna saling mengingatkan.

Melalui konsep tersebut, MAN 1 Soppeng ingin membangun kesadaran bahwa lingkungan pendidikan yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan atau petugas kebersihan, tetapi merupakan kewajiban bersama seluruh warga madrasah.

Musmuliadi menegaskan, setiap warga madrasah harus berkontribusi melalui tindakan nyata dan menjadi contoh dalam membangun kebiasaan positif.

"Ini adalah tanggung jawab kolektif seluruh warga madrasah. Setiap individu harus mengambil peran, menjadi teladan, dan tidak segan saling mengingatkan dalam kebaikan dengan santun dan penuh kepedulian," ujarnya.

Komitmen tersebut juga ditopang pengalaman MAN 1 Soppeng dalam membangun lingkungan pendidikan yang sehat dan ramah anak.

Sejumlah penghargaan telah diraih, di antaranya Sekolah Sehat Nasional pada 2017, Sekolah Ramah Anak Terbaik Nasional pada 2018, Standarisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak pada 2021, serta penghargaan Sekolah Adiwiyata pada 2025.

Dengan berbagai capaian itu, pelaksanaan BARISAN SIPAKAINGE menjadi bagian dari penguatan program yang telah berjalan sekaligus upaya meningkatkan kesadaran ekologis di lingkungan madrasah.

Aspek yang menjadi perhatian utama dalam gerakan ini adalah penerapan ekoteologi. Pendekatan tersebut menempatkan kepedulian terhadap alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai keimanan.

Musmuliadi berpandangan, pembentukan karakter peduli lingkungan harus dimulai dari pembiasaan. Peserta didik perlu diberi contoh dan kesempatan untuk mempraktikkan langsung perilaku menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan.

"Peserta didik tidak cukup hanya diajarkan teori tentang alam, tetapi harus dibiasakan mempraktikkannya. Membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman, dan menjaga kebersihan masjid hingga kelas adalah cerminan karakter seorang Muslim yang bertanggung jawab," tambahnya.

Ia juga mengingatkan agar gerakan tersebut tidak berhenti sebatas slogan maupun kegiatan sosialisasi, tetapi benar-benar menjadi budaya yang diterapkan secara konsisten.

"BARISAN SIPAKAINGE harus menjadi budaya, dan ekoteologi menjadi ruh yang menggerakkan kepedulian kita. Menjaga alam adalah amanah, merawat lingkungan adalah ibadah, dan saling mengingatkan adalah tradisi," tegasnya.

Melalui gerakan ini, MAN 1 Soppeng menargetkan terbentuknya lingkungan pendidikan yang tidak hanya unggul dalam prestasi akademik dan keagamaan, tetapi juga mampu menanamkan kepedulian sosial serta tanggung jawab terhadap kelestarian alam.

Sebuah ikhtiar membangun generasi berkarakter melalui perpaduan pendidikan, keimanan, kearifan lokal, dan kepedulian lingkungan.

(Yund)

Usai Tuding Wartawan Minta Uang, Karyawan SPPG Lalabata 01 Ditegur, Mitra Yayasan Sampaikan Maaf

Soppeng, Sigapnews.com, Pernyataan seorang karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BGN Lalabata 01 yang menyebut wartawan kerap meminta uang kepada pihak yayasan berbuntut klarifikasi. Perwakilan mitra Yayasan Nurul Ilham, Indra, akhirnya angkat bicara sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh insan pers.

Klarifikasi tersebut disampaikan Indra pada Jumat (30/10/2026), menyusul munculnya polemik terkait pemberitaan penghentian sementara distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Lalabata 01, Jalan Kemakmuran, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Indra menjelaskan, penghentian sementara operasional SPPG tersebut bukan karena berstatus suspend, melainkan adanya sejumlah kendala administrasi dan persoalan pendanaan.

Menurutnya, salah satu persoalan yang dihadapi berkaitan dengan kewajiban pelaporan harian yang menjadi bagian dari ketentuan operasional SPPG.

"Ini bukan suspend, tetapi memang dilarang beroperasi untuk sementara waktu dengan menggunakan uang pribadi, dan penghentian juga karena dananya belum masuk," jelas Indra.

Ia juga menyebutkan bahwa kondisi serupa tidak hanya terjadi di Soppeng. Berdasarkan informasi yang disampaikannya, sekitar 6.000 SPPG di berbagai wilayah Indonesia turut mengalami penghentian sementara.

Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada persoalan operasional tersebut. Sikap seorang karyawan perempuan yang mempertanyakan pemberitaan media justru memunculkan polemik tersendiri.

Dalam pemberitaan Potretsulsel.com, karyawan tersebut mempertanyakan alasan wartawan memberitakan terhentinya distribusi MBG, bahkan menyatakan tidak ada keberatan dari orang tua murid.

"Apa masalahnya kalau terhenti, na ndak adaji keberatan dari orang tua murid. Apa hubungannya media menulis masalah ini," demikian pernyataannya.

Lebih jauh, karyawan tersebut juga melontarkan tudingan bahwa wartawan yang memberitakan persoalan SPPG pada akhirnya akan meminta uang kepada pihak yayasan.

"Terus, kalau berita seperti ini ditulis, ujung-ujungnya wartawan pasti minta uang saja ke yayasan, sudah banyak kejadian," ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi persoalan karena menyangkut nama baik profesi wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Merespons hal itu, Indra menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi internal dan memberikan peringatan keras kepada karyawan yang bersangkutan.

Ia pun secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas ucapan yang telah menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan insan pers.

"Mewakili oknum karyawan, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan yang terjadi," ungkapnya.

Indra menegaskan, pihak yayasan tidak menginginkan kejadian serupa terulang. Ia bahkan menyebut adanya konsekuensi tegas apabila karyawan tersebut kembali melakukan tindakan yang sama.

"Kami sudah melakukan peringatan keras terhadap oknum karyawan. Jika melakukan lagi, tentunya ada konsekuensi, termasuk dikeluarkan," tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menghormati tugas dan fungsi wartawan sebagai pihak yang mencari, mengumpulkan, mengolah, serta menyampaikan informasi kepada publik.

"Jadi sekali lagi, atas nama pihak yayasan dan mitra, mewakili oknum karyawan, kami memohon maaf kepada insan pers secara keseluruhan," tuturnya.

Indra berharap permohonan maaf tersebut dapat mengakhiri kesalahpahaman sekaligus menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran pengelola SPPG agar lebih bijak dalam berkomunikasi dengan media.

(Red)