Polemik ASN Kolut Memanas, Kepala BKPSDM Ikut Disorot, LSM PRI Desak Bupati Turun Tangan

Illustrasi

Kolaka Utara, Sigapnews.com, Polemik penonaktifan jabatan atau nonjob sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) kembali menjadi sorotan. Meski telah dikembalikan ke jabatan masing-masing setelah menjalani masa nonjob sekitar lima hingga enam bulan, sejumlah ASN mengaku masih menghadapi dugaan intimidasi dan perlakuan yang dinilai tidak adil.

Pengakuan tersebut disampaikan salah seorang ASN yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan kepada media ini, Jumat (13/11/2026).

Ia menyebut, pengembalian jabatan yang semestinya menjadi akhir dari persoalan sebelumnya justru diikuti munculnya persoalan baru. Bahkan, mereka mengaku kembali berhadapan dengan pemeriksaan kode etik dan persoalan administrasi kehadiran.

"Betul, kami sudah dikembalikan setelah sebelumnya dinonjobkan. Namun, setelah itu kami justru kembali mendapat intimidasi," ungkap sumber tersebut.

Menurut pengakuannya, persoalan absensi menjadi salah satu hal yang dipersoalkan dalam proses penegakan disiplin ASN. Ia menduga terdapat pencatatan kehadiran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga mereka seolah-olah tercatat tidak masuk kantor selama puluhan hari.

"Sudah disidang kode etik lagi, kemudian dibuatkan masalah absensi. Kehadiran kami seolah-olah direkayasa hingga tercatat puluhan hari tidak masuk kantor, dengan tujuan agar kami bisa diberhentikan," bebernya.

Selain persoalan absensi, sumber tersebut juga mempertanyakan mekanisme pembentukan tim pemeriksa kode etik. Ia menilai terdapat anggota tim yang memiliki pangkat dan jabatan lebih rendah dibandingkan ASN yang diperiksa.

"Yang aneh, ada tim yang menyidangkan kami justru memiliki jabatan dan pangkat lebih rendah daripada yang disidang. Bahkan, ada pejabat setingkat kepala bidang seperti Ismail, Kabid Diknas, yang ikut menyidangkan pejabat setingkat kepala bagian," ujarnya.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu mendapat perhatian karena setiap proses pemeriksaan ASN harus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sorotan juga diarahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kolaka Utara. Sumber tersebut meminta Bupati Kolaka Utara, Nurahman, tidak hanya menerima laporan dari bawahannya, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan di lingkungan BKPSDM.

Ia berharap Bupati memastikan tidak ada tindakan yang merugikan ASN maupun praktik penegakan disiplin yang dilakukan secara tidak proporsional.

"Jangan sampai Pak Bupati tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di bawah. Kami berharap Bupati juga mengevaluasi Kepala BKPSDM yang diduga melakukan tindakan menekan ASN," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pejabat yang membidangi kepegawaian semestinya memahami secara mendalam regulasi ASN, terutama terkait manajemen kepegawaian, kode etik, disiplin, serta mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi.

"Seorang Kepala BKPSDM harus banyak belajar dan benar-benar memahami aturan ASN. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan merugikan aparatur," tambahnya.

Menurut sumber tersebut, penegakan disiplin tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Seluruh ASN harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya tekanan ataupun perlakuan diskriminatif.

"Kalau memang mau menegakkan kode etik dan disiplin, seharusnya berlaku untuk semua ASN. Jangan hanya kami yang sebelumnya dinonjobkan menjadi sasaran," katanya.

LSM PRI: Bupati Jangan Biarkan Persoalan ASN Berlarut-larut

Menanggapi polemik tersebut, LSM PRI (Public Research Institute), Muhammad Abduh Azizul Gaffar, turut angkat bicara. Ia menilai pemerintah daerah semestinya lebih fokus mencari solusi untuk mendorong kemajuan daerah dan menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi seluruh ASN.

Menurutnya, tujuan utama pemerintahan daerah adalah menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan membiarkan persoalan internal birokrasi terus berlarut-larut hingga mengganggu kenyamanan aparatur dalam menjalankan tugas.

Ia mengingatkan Bupati maupun Kepala BKPSDM agar mengedepankan pembinaan, penyelesaian masalah, serta penerapan aturan secara objektif dan berkeadilan.

"Seharusnya yang dicari adalah solusi, bagaimana Kabupaten Kolaka Utara bisa semakin maju, masyarakat sejahtera dan bahagia, serta para ASN bisa bekerja dengan tenang untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat. Bukan justru terus-menerus mendapat tekanan dan perlakuan yang dirasakan sebagai penindasan, seolah tidak ada habis-habisnya," tegas Muhammad Abduh Azizul Gaffar.

Ia berharap Bupati Kolaka Utara tidak menutup mata terhadap berbagai keluhan yang muncul di lingkungan birokrasi. Evaluasi terhadap jajaran yang membidangi kepegawaian dinilai perlu dilakukan agar setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurutnya, ASN membutuhkan kepastian hukum, rasa aman, serta lingkungan kerja yang profesional. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal tanpa dibayangi persoalan internal yang berkepanjangan.

Bupati Diminta Pastikan Penegakan Disiplin Berjalan Objektif

Dalam keterangannya, sumber ASN tersebut juga menyampaikan kekecewaan terhadap penanganan persoalan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Ia berharap kepala daerah turun tangan untuk memastikan tata kelola birokrasi berjalan secara profesional dan berkeadilan.

Hingga berita ini diterbitkan, tudingan mengenai dugaan intimidasi, ketidaksesuaian pencatatan absensi, serta persoalan komposisi tim pemeriksa masih berdasarkan keterangan sepihak dari sumber yang bersangkutan dan belum disertai dokumen pendukung yang dapat diverifikasi media.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada Bupati Kolaka Utara, Kepala BKPSDM, tim pemeriksa kode etik, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

Evaluasi terhadap persoalan ini dinilai penting agar tidak muncul kesan bahwa penegakan disiplin ASN hanya menyasar kelompok atau individu tertentu. Pemerintah daerah diharapkan memastikan setiap kebijakan kepegawaian berjalan sesuai aturan, transparan, objektif, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Sebab, birokrasi yang sehat bukan hanya diukur dari ketegasan dalam menerapkan disiplin, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menciptakan lingkungan kerja yang adil, profesional, dan memberikan ruang bagi ASN untuk mengabdi kepada masyarakat.

(Red)

PMI Soppeng Tutup KBK PMR 2026, Perkuat Pembinaan dan Kepedulian Kemanusiaan di Kalangan Pelajar

Soppeng, Sigapnews.com, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembinaan generasi muda melalui kegiatan Kemah Bakti dan Karya (KBK) Palang Merah Remaja (PMR) Tahun 2026.

Kegiatan yang melibatkan anggota PMR dari berbagai sekolah se-Kabupaten Soppeng tersebut resmi ditutup pada Jumat (13/11/2026), di Lapangan Sepak Bola Ganra, Kecamatan Ganra, setelah berlangsung selama lima hari sejak 9 November 2026.

Dengan mengusung tema “PMR Berkreasi, Berbakti, dan Berkarya”, KBK PMR menjadi wadah bagi pelajar untuk mengasah keterampilan, memperluas wawasan, serta menanamkan nilai kepedulian dan solidaritas terhadap sesama.

Berbagai kegiatan selama perkemahan memberikan pengalaman kepada peserta dalam mengembangkan kemampuan kepalangmerahan, melatih kedisiplinan, membangun kemandirian, dan meningkatkan kemampuan bekerja sama.

Tidak kalah penting, kegiatan ini menjadi sarana memperkuat hubungan persaudaraan antarpelajar sekaligus menumbuhkan semangat untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Sekretaris PMI Kabupaten Soppeng, Drs. M. Evinuddin, MPA, saat menutup kegiatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya KBK PMR 2026.

Ia mengharapkan seluruh peserta dapat memanfaatkan pengalaman selama kegiatan sebagai bekal untuk mengembangkan aktivitas PMR di sekolah masing-masing.

Evinuddin juga menekankan perlunya perhatian terhadap keberlanjutan pembinaan PMR, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia para pembina.

Menurutnya, kegiatan orientasi dan penguatan pemahaman materi kepalangmerahan bagi pembina perlu terus didorong agar pembinaan anggota PMR di setiap sekolah dapat berjalan lebih baik.

PMI Kabupaten Soppeng berharap KBK PMR tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap perkembangan organisasi PMR dan pembentukan karakter pelajar.

Sebagai bagian dari rangkaian penutupan, PMI Kabupaten Soppeng menyerahkan penghargaan kepada sekolah-sekolah yang telah berpartisipasi dalam persembahan pada acara pembukaan.

Penutupan tersebut turut dihadiri Camat Ganra, Kapolsek Ganra, para kepala sekolah, pembina dan bina damping PMR, panitia pelaksana, serta seluruh peserta KBK PMR PMI se-Kabupaten Soppeng Tahun 2026.

Melalui kegiatan ini, PMI Soppeng berharap semakin banyak pelajar yang tumbuh menjadi generasi terampil, berkarakter, memiliki kepedulian sosial, dan siap mengamalkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

(Red)

Tunggakan Utang Pengurus Lama Golkar Makassar Jadi Beban Pengurus Baru, Transparansi Keuangan Disorot

Makassar, Sigapnews.com, Pergantian kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Makassar menyisakan persoalan serius. Pengurus baru kini dihadapkan pada sejumlah tunggakan kewajiban pembayaran yang disebut-sebut merupakan peninggalan kepengurusan sebelumnya. Kamis (12/11/2026).

Kondisi tersebut memunculkan sorotan terhadap tata kelola administrasi dan keuangan internal partai. Bahkan, sejumlah pengurus baru menilai persoalan itu tidak semestinya dibiarkan tanpa penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak yang mengelola organisasi sebelumnya.

Informasi yang diperoleh awak media menyebutkan, terdapat beberapa tagihan yang belum terselesaikan. Mulai dari tunggakan layanan WiFi selama dua bulan, tagihan konsumsi atau makan yang nilainya diperkirakan mencapai Rp50 juta, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kantor DPD II Golkar Kota Makassar yang disebut belum dibayarkan selama tiga tahun.

Sejumlah pengurus baru membenarkan adanya informasi tunggakan tersebut ketika dikonfirmasi awak media, Selasa (10/11/2026).

Mereka mengaku prihatin karena persoalan yang diduga terjadi pada masa kepengurusan lama justru harus menjadi perhatian pengurus yang baru terbentuk.

"Ini tentu menjadi persoalan. Pengurus baru tidak seharusnya langsung dibebani kewajiban yang muncul pada periode sebelumnya tanpa kejelasan mengenai asal-usul dan pertanggungjawabannya," ungkap salah seorang pengurus yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Sorotan semakin menguat ketika muncul pertanyaan mengenai pengelolaan dana operasional organisasi. Pasalnya, Golkar sebagai partai politik mendapatkan dukungan anggaran operasional dari Kesbangpol serta dukungan kegiatan melalui dana fraksi Golkar di DPRD Kota Makassar.

Lantas, bagaimana pengelolaan anggaran tersebut sehingga masih muncul sejumlah kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan?

Pertanyaan itu dinilai perlu dijawab melalui pemeriksaan administrasi dan keuangan secara menyeluruh. Namun, hingga informasi ini disusun, belum terdapat rincian yang dapat memastikan penyebab munculnya tunggakan maupun alokasi penggunaan anggaran pada periode sebelumnya.

Persoalan ini tidak cukup hanya menjadi pembicaraan di internal partai. Pengurus lama perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan saling menyalahkan.

Klarifikasi mengenai tagihan WiFi, konsumsi, serta tunggakan PBB perlu disertai bukti administrasi, catatan pembayaran, dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pengurus baru juga perlu memastikan proses serah terima aset, dokumen, serta kewajiban organisasi dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pergantian kepemimpinan seharusnya menjadi momentum memperkuat organisasi, bukan mewariskan persoalan yang belum jelas penyelesaian dan tanggung jawabnya.

Sangat disayangkan apabila kantor partai besar seperti Golkar Kota Makassar masih dibayangi persoalan tunggakan administrasi yang seharusnya dapat dikelola dengan tertib.

Kader dan masyarakat tentu berhak berharap agar pengelolaan organisasi politik berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

Hingga berita ini diterbitkan, ruang klarifikasi tetap terbuka bagi pengurus lama DPD II Golkar Kota Makassar maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan dan hak jawab atas informasi tersebut.

(AP/Red)

Karate Persembahkan Emas Ketiga untuk Soppeng, Jayadi: Alhamdulillah, Tambahan Motivasi bagi Kontingen

Soppeng, Sigapnews.com, Kontingen Kabupaten Soppeng kembali mencatatkan prestasi di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Sulawesi Selatan 2026. Kali ini, giliran cabang olahraga Karate yang berhasil mempersembahkan medali emas melalui nomor Kata Beregu Putra.

Raihan tersebut menjadi medali emas ketiga bagi Kabupaten Soppeng setelah sebelumnya dua medali emas berhasil diraih melalui cabang olahraga Billiard.

Keberhasilan tim Karate Soppeng diperkuat oleh tiga atlet, masing-masing M. Yusuf Abdullah, Jabir Saleh Asnawi, dan Harapan Sauqi. Ketiganya menunjukkan kemampuan terbaik dalam pertandingan nomor Kata Beregu dan Bungkai hingga berhasil melewati partai final dengan hasil gemilang.

Wakil Ketua Kontingen Porprov XVIII Soppeng, Jayadi, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan para atlet yang kembali membawa pulang medali emas untuk daerah.

"Alhamdulillah, Karate kembali menyumbangkan medali emas untuk Kontingen Soppeng pada Porprov XVIII tahun 2026 melalui nomor Kata Beregu Putra," ujar Jayadi.

Jayadi yang juga menjabat Kabid Olahraga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Soppeng mengatakan, tambahan emas tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh atlet Soppeng yang masih berkompetisi.

Ia berharap prestasi yang diraih atlet Karate dapat menjadi pemicu semangat bagi cabang olahraga lainnya untuk terus berjuang mempersembahkan medali.

Dukungan dan apresiasi juga datang dari Wakil Ketua KONI Soppeng, Andi Harta Sanjaya. Ia menyampaikan rasa syukur atas bertambahnya koleksi emas Kabupaten Soppeng.

"Alhamdulillah, tambahan koleksi emas dari cabor Karate nomor Kata Beregu," tuturnya.

Menurutnya, setiap medali yang diraih merupakan hasil perjuangan dan kerja keras atlet dalam membawa nama baik Kabupaten Soppeng di tingkat provinsi.

Prosesi pengalungan medali bagi para atlet dijadwalkan berlangsung Jumat (13/11/2026), setelah seluruh rangkaian pertandingan final selesai dilaksanakan.

Hingga Kamis pagi (12/11/2026), Kontingen Kabupaten Soppeng telah mengumpulkan 17 medali, terdiri dari tiga emas, empat perak, dan sepuluh perunggu.

Rinciannya, tiga medali emas berasal dari Karate satu medali dan Billiard dua medali. Empat medali perak disumbangkan cabang Aquatik satu medali, Menembak satu medali, serta Panahan dua medali.

Sedangkan sepuluh medali perunggu diraih melalui Aquatik dua medali, Patanque satu medali, Atletik satu medali, Menembak dua medali, Karate satu medali, Esport satu medali, Bola Tangan satu medali, dan Tenis Meja satu medali.

Dengan masih berlangsungnya sejumlah pertandingan, peluang Kontingen Soppeng untuk menambah perolehan medali tetap terbuka. Seluruh atlet diharapkan mampu menjaga semangat dan konsistensi hingga berakhirnya Porprov XVIII Sulsel 2026.

(Red)

Luar Biasa! Safaruddin Persembahkan Dua Emas untuk Soppeng di Porprov XVIII Sulsel 2026

Bone, Sigapnews.com, Cabang olahraga billiard kembali menjadi penyumbang prestasi bagi Kabupaten Soppeng pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Sulawesi Selatan 2026. Atlet andalan Soppeng, Safaruddin, sukses menambah koleksi medali emas setelah menjuarai nomor Single Bola 10.

Pertandingan yang digelar di Kabupaten Bone, Rabu malam (11/11/2026), mengantarkan Safaruddin meraih medali emas keduanya sekaligus mempertegas dominasinya di cabang olahraga billiard.

Ketua POBSI Kabupaten Soppeng, H. Azwar Halide, S.E., menyambut gembira keberhasilan tersebut. Ia menyebut capaian ini sebagai kebanggaan tersendiri bagi dunia olahraga Kabupaten Soppeng.

"Alhamdulillah, medali emas kedua berhasil kita raih melalui nomor Single Bola 10. Ini menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Soppeng," kata Azwar.

Ia menjelaskan, perjuangan Safaruddin masih berlanjut. Atlet tersebut dijadwalkan kembali turun berlaga pada nomor Double Bola 15 Senior.

POBSI Soppeng pun berharap peluang berikutnya dapat dimaksimalkan sehingga kembali menambah perolehan medali bagi daerah.

"Besok (hari ini, red.) masih bertanding di nomor Double Bola 15 Senior. Semoga kembali bisa menyumbangkan medali untuk Kabupaten Soppeng," harapnya.

Azwar juga mengajak seluruh atlet billiard Soppeng untuk menjadikan keberhasilan tersebut sebagai motivasi dalam menghadapi pertandingan selanjutnya.

Sebelumnya, Safaruddin telah menyumbangkan medali emas pertama melalui nomor Single Bola 15 Senior. Dengan tambahan emas dari nomor Single Bola 10, ia kini tercatat telah mengoleksi dua medali emas pada Porprov XVIII Sulsel 2026.

Keberhasilan ini sekaligus menambah harapan masyarakat Soppeng agar kontingen daerahnya terus menorehkan prestasi dan membawa pulang lebih banyak medali dari ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

(Red)

200 Kader Ikuti Senam Sehat Jambore HKG PKK ke-54 Soppeng, Hj. Suarni Suwardi Dorong Penguatan 10 Program Pokok PKK

Soppeng, Sigapnews.com, Sekitar 200 kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) se-Kabupaten Soppeng mengikuti senam sehat dalam rangka Jambore dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di halaman Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Jalan Pengayoman, Watansoppeng, tersebut dipimpin langsung Ketua TP-PKK Kabupaten Soppeng, Ny. Hj. Suarni Suwardi, bersama jajaran pengurus.

Peserta terdiri atas pengurus dan kader TP-PKK tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa dan kelurahan. Kehadiran ratusan kader tersebut mencerminkan semangat kebersamaan dalam menyukseskan gerakan PKK di Kabupaten Soppeng.

Tidak hanya diisi aktivitas olahraga, kegiatan ini juga menghadirkan pameran produk unggulan UMKM binaan TP-PKK dari delapan kecamatan. Para pelaku usaha memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkenalkan hasil produk sekaligus memperluas promosi usaha mereka.

Dalam sambutannya, Hj. Suarni Suwardi menekankan pentingnya menjadikan peringatan HKG PKK sebagai momentum memperkuat pengabdian dan meningkatkan peran kader dalam pemberdayaan keluarga.

HKG PKK ke-54 Tahun 2026 mengangkat tema "Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045."

Menurutnya, tema tersebut menjadi dorongan agar gerakan PKK semakin berkontribusi dalam pembangunan, terutama dalam membangun kualitas keluarga sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Soppeng atas dukungan, pembinaan serta sinergi yang diberikan kepada TP-PKK selama ini.

Hj. Suarni menegaskan bahwa keberhasilan program PKK membutuhkan kolaborasi dan dukungan seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah.

Ia mengajak seluruh kader menjadikan 10 Program Pokok PKK sebagai pedoman kerja yang harus diwujudkan melalui kegiatan konkret dan tepat sasaran.

"Jangan sampai kegiatan PKK hanya berhenti pada rapat, pertemuan dan laporan administrasi semata. Namun, harus diwujudkan dalam aksi nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh keluarga dan masyarakat," ungkapnya.

Ia juga mendorong kader agar terus mengembangkan inovasi, kreativitas dan kepedulian sosial sehingga PKK mampu hadir memberikan solusi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pemberdayaan keluarga tidak hanya berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mencakup penguatan ketahanan pangan, pembentukan karakter serta peningkatan kemandirian ekonomi keluarga.

Kehadiran UMKM binaan TP-PKK dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu gambaran upaya mendorong potensi ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha lokal.

Pada kesempatan itu, Hj. Suarni turut memberikan penghargaan kepada seluruh kader yang telah bekerja dengan penuh ketulusan dan dedikasi dalam menjalankan berbagai program PKK.

Ia berharap semangat gotong royong terus terpelihara sehingga gerakan PKK semakin kuat dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Mengakhiri sambutannya, Ketua TP-PKK Soppeng mengajak seluruh kader menyatukan tekad untuk terus bergerak, berkarya dan mengabdi bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

"Bergerak Bersama PKK, Mewujudkan Keluarga Sejahtera."

Melalui Jambore dan HKG PKK ke-54 ini, TP-PKK Kabupaten Soppeng diharapkan semakin memperkuat solidaritas kader sekaligus meningkatkan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

(Yund)