Dugaan Promosi Rokok di Madina Super League 2026 Disorot, Kadispora Madina Akan Koordinasi dengan Askab PSSI

Madina, Sigapnews.com, Pelaksanaan Madina Super League 2026 di Lapangan Mangga Dua, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menjadi sorotan setelah muncul dugaan promosi produk tembakau dalam rangkaian pertandingan. Persoalan tersebut memicu desakan agar pihak penyelenggara memberikan klarifikasi dan otoritas sepak bola bersama instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut.

Sorotan mencuat setelah pada waktu istirahat babak pertama pertandingan, Selasa (27/10/2026), terdengar pengumuman melalui pengeras suara yang menyebutkan bahwa penonton yang memiliki rokok merek Apel Royal berkesempatan mendapatkan hadiah uang tunai.

Pengumuman tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan promosi produk tembakau, terutama karena kegiatan olahraga dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak dan remaja.

Sejumlah pihak menilai, apabila kegiatan tersebut terbukti merupakan bagian dari promosi atau aktivasi sponsor produk tembakau, maka legalitasnya perlu diperiksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan organisasi sepak bola yang relevan.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Mandailing Natal, Parlin Lubis, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi inisiatif swasta yang menyelenggarakan kegiatan olahraga bagi masyarakat.

Namun, ia menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan olahraga tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

"Pada prinsipnya, kami mengapresiasi inisiatif pihak swasta dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga yang sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.

Namun demikian, setiap kegiatan olahraga harus tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Parlin Lubis.

Terkait pemberitaan mengenai dugaan promosi produk tembakau dalam Madina Super League 2026, Parlin berharap pihak penyelenggara memberikan klarifikasi.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Askab PSSI Mandailing Natal untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Terkait pemberitaan mengenai dugaan promosi produk tembakau dalam Madina Super League 2026, kami berharap pihak penyelenggara dapat memberikan klarifikasi dan terlebih dahulu kami akan berkoordinasi ke Askab PSSI Madina," ungkapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan dugaan promosi produk tembakau dalam turnamen itu memerlukan penjelasan lebih lanjut dari penyelenggara dan koordinasi dengan pihak terkait.

Persoalan ini juga berkaitan dengan ketentuan pengendalian produk tembakau di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur berbagai pembatasan terkait iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau.

Ketentuan tersebut perlu dicermati untuk menilai apakah pengumuman pemberian hadiah kepada penonton yang memiliki produk rokok tertentu termasuk bentuk promosi yang dilarang.

Penilaian hukum perlu mempertimbangkan bentuk kegiatan, pihak yang menyelenggarakan promosi, sasaran promosi, serta ketentuan spesifik yang berlaku. Oleh karena itu, dugaan pelanggaran tersebut perlu diperiksa berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia.

Selain regulasi pemerintah, ketentuan PSSI maupun peraturan kompetisi yang berlaku juga perlu ditelusuri untuk memastikan apakah Madina Super League 2026 berada di bawah naungan atau yurisdiksi organisasi sepak bola tersebut dan apakah terdapat ketentuan khusus mengenai sponsor produk tembakau.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari panitia penyelenggara mengenai pengumuman hadiah yang dikaitkan dengan rokok merek Apel Royal tersebut masih perlu diperoleh.

Klarifikasi diperlukan untuk menjelaskan apakah pengumuman tersebut merupakan bagian dari kerja sama sponsor, kegiatan promosi yang direncanakan, atau bentuk aktivitas lain yang dilakukan selama pertandingan.

Pihak penyelenggara juga perlu menjelaskan identitas pihak yang memberikan hadiah, mekanisme pemberian hadiah, serta hubungan kegiatan tersebut dengan pelaksanaan turnamen.

Di sisi lain, koordinasi antara Dispora Madina dan Askab PSSI diharapkan dapat memperjelas aspek regulasi dan langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.

Pemeriksaan secara objektif menjadi penting agar persoalan ini tidak berhenti pada polemik di ruang publik, tetapi memperoleh kejelasan berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan aturan olahraga yang berlaku.

Prinsipnya, penyelenggaraan kompetisi sepak bola bukan hanya menyangkut pertandingan dan hiburan masyarakat, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan penonton, serta tanggung jawab penyelenggara dalam menjaga integritas kegiatan olahraga.

(Magrifatulloh).

Percepat OPLAH Non-Rawa 2026, Bupati Soppeng Soroti Sinergi dan Target Lahan 8.315 Hektare

Soppeng, Sigapnews.com,– Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng meminta percepatan program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Non-Rawa 2026 dilakukan melalui penguatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor. Program dengan sasaran lahan seluas 8.315,58 hektare dan dukungan anggaran sekitar Rp38 miliar tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Soppeng.

Arahan itu disampaikan Suwardi dalam Pertemuan Koordinasi Percepatan Kegiatan OPLAH Non-Rawa 2026 di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Selasa (27/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati menegaskan pentingnya memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target. Seluruh pihak yang terlibat diminta memperkuat sinergi agar berbagai tahapan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

“Saya menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target,” ujar Suwardi.

Ia juga menaruh harapan agar program tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama petani yang menjadi bagian penting dalam pengembangan sektor pertanian daerah.

“Saya berharap seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi dan kerja sama sehingga program ini bisa memberikan manfaat nyata bagi para petani dan meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Soppeng. Insya Allah manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

OPLAH Non-Rawa 2026 di Kabupaten Soppeng memiliki cakupan lahan 8.315,58 hektare dengan anggaran sekitar Rp38 miliar. Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan produksi pangan.

Pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur yang memiliki peran dalam mendukung kelancaran kegiatan, termasuk tim teknis, pengawas, penyuluh pertanian, dan kelompok tani.

Pertemuan koordinasi tersebut diikuti ratusan peserta dari tim teknis OPLAH Non-Rawa, koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan, tim pengawas, serta kelompok tani pelaksana.

Turut hadir unsur PLN UP3 Parepare, PLN ULP Soppeng, PLN ULP Pajalassang, dan Bank Mandiri Cabang Soppeng.

Sebanyak 172 kelompok tani tercakup dalam agenda koordinasi percepatan program tersebut. Keterlibatan kelompok tani diharapkan mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan sekaligus memperkuat upaya optimalisasi lahan pertanian.

Besarnya cakupan program menuntut pelaksanaan yang terencana dan terkoordinasi. Selain percepatan, pengawasan terhadap kegiatan serta evaluasi pencapaian target menjadi hal penting untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan.

Koordinasi lintas sektor juga diharapkan membantu mengantisipasi kendala teknis yang berpotensi menghambat kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan oleh petani.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap OPLAH Non-Rawa 2026 menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan lahan, memperkuat produktivitas pertanian, dan mendukung ketahanan pangan daerah.

Keberhasilan program ini nantinya diharapkan tidak hanya tercermin dari pencapaian target luas lahan, tetapi juga dari manfaat yang diperoleh petani serta peningkatan hasil pertanian di Kabupaten Soppeng.

(Red)

Pedagang Tak Boleh Berlama-lama Berhenti Berjualan, Bupati Suwardi Haseng Siapkan Pasar Darurat Batu-Batu

Soppeng, Sigapnews.com, Perhatian terhadap nasib pedagang pascakebakaran Pasar Sentral Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, ditunjukkan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng dengan menyiapkan lokasi berjualan sementara. Langkah ini dilakukan agar masyarakat yang terdampak dapat segera kembali menjalankan usaha dan memulihkan penghasilan mereka.

Suwardi kembali meninjau lokasi kebakaran pada Selasa (27/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia memastikan area di belakang pasar yang terbakar disiapkan untuk menjadi pasar darurat bagi para pedagang.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap lokasi tersebut sudah bisa digunakan pada hari pasar berikutnya. Dengan adanya tempat berjualan sementara, pedagang diharapkan tidak harus menunggu hingga seluruh proses pemulihan pasar selesai untuk kembali beraktivitas.

“Pedagang harus segera bisa kembali berjualan. Kami sementara menyiapkan tempat di belakang pasar yang terbakar. Mudah-mudahan pada hari pasar berikutnya, tempat itu sudah bisa digunakan,” ujar Suwardi.

Kebakaran yang melanda pasar tersebut bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Bagi pedagang, kesempatan untuk kembali berjualan menjadi kebutuhan mendesak agar roda ekonomi keluarga tetap berjalan.

Karena itu, selain menyiapkan lokasi darurat, Pemkab Soppeng juga mengupayakan bantuan bagi pedagang yang mengalami kerugian besar. Penanganan bantuan tersebut akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan yang sama, Suwardi menyampaikan penghargaan kepada jajaran Polres Soppeng, TNI, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan dan pembersihan sisa kebakaran.

Apresiasi juga diberikan kepada jajaran Pemkab Soppeng, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan para pelajar yang bergotong royong membersihkan area pasar. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai mencerminkan kepedulian bersama terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

Menurut Suwardi, kerja sama lintas instansi dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan dampak kebakaran, mulai dari pembersihan lokasi hingga persiapan tempat berjualan sementara.

Upaya pemulihan juga telah dibahas dalam rapat darurat secara daring yang dipimpin Suwardi pada Minggu (25/10/2026). Rapat tersebut melibatkan Penjabat Sekretaris Daerah dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait untuk mengoordinasikan langkah penanganan.

Koordinasi selanjutnya dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Suwardi menyebutkan, laporan kebakaran telah disampaikan kepada gubernur untuk dibahas bersama, termasuk kemungkinan dukungan bagi pemulihan pasar dalam jangka menengah dan panjang.

“Kejadian ini sudah kami laporkan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Beliau berkomitmen untuk membahas penanganan bersama, termasuk langkah-langkah yang diperlukan untuk pemulihan dalam jangka menengah dan jangka panjang,” ungkapnya.

Pemerintah daerah berharap penyiapan pasar darurat dapat menjadi langkah awal bagi pedagang untuk bangkit setelah kebakaran. Sembari menunggu penanganan lanjutan, keberadaan lokasi sementara diharapkan mampu menjaga aktivitas jual beli dan membantu masyarakat kembali memperoleh pendapatan.

Suwardi juga mengajak para pedagang dan warga terdampak untuk tetap tabah menghadapi musibah tersebut. Pemkab Soppeng berupaya mengoordinasikan berbagai kebutuhan pemulihan agar aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Batu-Batu dapat kembali berjalan secara bertahap.

(Red)

Bupati Suwardi Haseng Bersama Forkopimda Hadiri Apel Operasi Patuh 2026, Keselamatan Lalu Lintas Jadi Prioritas

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng memperkuat dukungan terhadap upaya menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh 2026 di halaman Mapolres Soppeng, Jalan Latenribali, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Senin (26/10/2026).

Apel yang berlangsung pukul 08.30 WITA tersebut dipimpin Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., serta dihadiri Dandim 1423 Soppeng Letkol Inf. Eko Yuliyanto, Wakil Ketua II DPRD Soppeng Muhammad Taufan, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Drs. H. Andi Haeruddin, M.Si., dan sejumlah perwakilan instansi terkait.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memastikan kesiapan personel gabungan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan Operasi Patuh 2026 di wilayah Kabupaten Soppeng.

Kehadiran Bupati Suwardi Haseng mencerminkan dukungan pemerintah daerah terhadap langkah kepolisian dalam meningkatkan kepatuhan pengguna jalan. Namun, upaya mewujudkan lalu lintas yang aman dan tertib tidak hanya bergantung pada petugas, melainkan juga membutuhkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat.

Rangkaian apel ditandai dengan penyematan pita operasi kepada perwakilan personel Satlantas Polres Soppeng, Kodim 1423 Soppeng, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Kabupaten Soppeng. Penyematan tersebut menjadi simbol kesiapan personel dalam menjalankan tugas selama operasi berlangsung.

Sejumlah unsur turut ambil bagian dalam apel, meliputi personel Polres Soppeng, Kodim 1423 Soppeng, Dinas Perhubungan, Satpol PP, PSC Kabupaten Soppeng, serta gabungan siswa SMA.

Dalam arahannya, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto menekankan pentingnya pelaksanaan operasi yang mengedepankan profesionalisme, ketegasan, dan pendekatan humanis. Menurutnya, penegakan aturan harus berjalan beriringan dengan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas.

“Disiplin berlalu lintas harus tumbuh dari kesadaran setiap pengguna jalan, bukan hanya karena adanya petugas. Saya menginstruksikan seluruh personel yang terlibat agar melaksanakan tugas secara profesional, tegas, humanis, dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Kapolres juga mengingatkan agar seluruh personel melaksanakan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Edukasi kepada pengendara dinilai penting untuk membangun kebiasaan tertib berlalu lintas, bukan sekadar kepatuhan ketika petugas berada di lapangan.

Sinergi antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu menekan pelanggaran serta mengurangi potensi kecelakaan. Dengan demikian, keberhasilan Operasi Patuh 2026 tidak hanya terlihat dari pelaksanaan penindakan, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keselamatan di jalan raya.

Masyarakat Kabupaten Soppeng pun diimbau untuk senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, melengkapi dokumen kendaraan, serta menghindari tindakan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.

Apel Gelar Pasukan berakhir pukul 08.50 WITA dalam keadaan tertib. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal kesiapan personel gabungan dalam mendukung Operasi Patuh 2026 demi terciptanya lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan lancar di Kabupaten Soppeng.

(Yund)

Baru Dilantik Jadi Wakil Ketua Golkar Sulsel, Suwardi Haseng Langsung Berpacu ke Lokasi Kebakaran Pasar Batu-Batu

Soppeng, Sigapnews.com, Kebakaran Pasar Sentral Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, menjadi alasan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., segera meninggalkan agenda lanjutan Partai Golkar di Makassar dan kembali ke daerahnya, Minggu (25/10/2026).

Usai dilantik sebagai Wakil Ketua Partai Golkar Sulawesi Selatan di Hotel Four Points Makassar, Suwardi memilih tidak menghadiri acara syukuran HUT Golkar di Pinisi Point. Ia langsung bertolak ke Soppeng untuk meninjau kondisi pasar yang dilanda kebakaran pada Sabtu (24/10/2026).

Sekitar pukul 20.00 WITA, Suwardi tiba di lokasi kebakaran. Kedatangannya ditujukan untuk melihat langsung kondisi pascakejadian sekaligus memastikan jajaran pemerintah daerah bergerak menangani dampak musibah yang menimpa masyarakat dan pedagang.

Keputusan untuk segera pulang diambil di tengah rangkaian agenda politik yang masih berlangsung. Setelah menyelesaikan prosesi pelantikan, Suwardi memilih memprioritaskan peninjauan di wilayahnya.

Di lokasi, ia didampingi Wakil Ketua I DPRD Soppeng H. Naspidin dan Wakil Ketua II DPRD Soppeng Muhammad Taufan. Turut hadir Kasat Intelkam Polres Soppeng, Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng H. Asis Dahlan, aparat keamanan, serta masyarakat setempat.

Koordinasi Dilakukan Sebelum Tiba di Lokasi

Penanganan kebakaran telah dikoordinasikan Suwardi dari Makassar melalui sambungan video call. Ia meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng bergerak cepat tanpa menunggu kepulangannya.

Arahan tersebut mencakup pengamanan lokasi, pemantauan kondisi pascakebakaran, pendataan warga dan pedagang terdampak, serta identifikasi kebutuhan mendesak masyarakat.

Pendataan menjadi salah satu tahapan penting agar pemerintah daerah memperoleh gambaran mengenai dampak kebakaran dan dapat menyiapkan langkah penanganan berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Bagi para pedagang, kebakaran Pasar Sentral Batu-Batu bukan hanya menyisakan kerusakan bangunan, tetapi juga berpotensi mengganggu mata pencaharian dan aktivitas ekonomi keluarga mereka.

Karena itu, penanganan pascakebakaran membutuhkan tindak lanjut yang terukur. Selain memastikan keamanan lokasi, pemerintah daerah perlu mengawal pendataan kerugian, menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan, serta merumuskan langkah pemulihan agar kegiatan perdagangan dapat kembali berjalan.

Kehadiran Suwardi di lokasi menjadi bagian dari respons awal pemerintah daerah terhadap musibah tersebut. Selanjutnya, masyarakat terdampak menantikan langkah konkret yang dapat membantu mereka melewati masa sulit dan memulihkan aktivitas ekonomi pascakebakaran.

(Red)

Selidiki Kebakaran Pasar Batu-Batu, Polres Soppeng Turunkan Tim Labfor Polda Sulsel

Soppeng, Sigapnews.com, Polres Soppeng terus berupaya mengungkap penyebab kebakaran Pasar Batu-Batu yang berada di Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Untuk memastikan penyebab kejadian berdasarkan bukti ilmiah, kepolisian melibatkan Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sulawesi Selatan dalam olah tempat kejadian perkara (TKP).

Pemeriksaan berlangsung pada Minggu (25/10/2026) sekitar pukul 15.30 WITA. Tim Labfor melakukan penelusuran di lokasi kebakaran untuk mengumpulkan petunjuk, memeriksa bukti yang ditemukan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Olah TKP dipimpin Kasubdit Fisika Komputer Forensik Bidlabfor Polda Sulsel, AKBP Wiji Purnomo, S.T., M.H. Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., turut hadir bersama sejumlah pejabat utama Polres Soppeng dan Kapolsek Marioriawa.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua I DPRD Soppeng H. Naspidin, Wakil Ketua II DPRD Soppeng Muhammad Taufan, Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Jumiar, S.T., M.M., Camat Marioriawa A. Massalangka Raya, S.Si., serta Koordinator Pasar Batu-Batu Japri, S.Sos.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto menegaskan bahwa penyelidikan kebakaran Pasar Batu-Batu harus dilakukan secara cermat dan profesional. Menurutnya, pemeriksaan ilmiah diperlukan agar penyebab kejadian tidak disimpulkan hanya berdasarkan asumsi.

“Penanganan peristiwa ini tidak boleh didasarkan pada dugaan semata. Kami bersama Tim Labfor Polda Sulsel berupaya mengungkap penyebab kebakaran melalui pemeriksaan secara ilmiah dan pengumpulan bukti yang relevan. Kami ingin memastikan setiap tahapan penyelidikan berjalan profesional, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan unsur terkait juga diperlukan untuk mendukung penanganan dampak kebakaran yang memengaruhi aktivitas perdagangan dan mata pencaharian masyarakat.

Pelibatan Tim Labfor menjadi bagian dari upaya memperkuat penyelidikan melalui analisis terhadap temuan di lokasi kejadian. Bukti yang terkumpul nantinya dapat membantu penyidik menyusun gambaran mengenai rangkaian peristiwa dan menentukan langkah penanganan berikutnya.

Di tengah perhatian masyarakat terhadap kebakaran tersebut, kepastian penyebab kejadian menjadi hal yang dinantikan. Namun, hasil pemeriksaan harus terlebih dahulu dianalisis sebelum kesimpulan resmi dapat disampaikan.

Hingga olah TKP dilaksanakan, penyebab pasti kebakaran belum diumumkan. Polres Soppeng menegaskan bahwa proses penyelidikan akan mengacu pada hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan di lapangan.

Pengungkapan yang menyeluruh diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat, terutama para pedagang yang terdampak, sekaligus memastikan bahwa setiap kemungkinan penyebab ditelusuri secara objektif.

Polres Soppeng pun menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara profesional, mengedepankan pembuktian ilmiah, serta menjalankan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

(Yund)