Soppeng Melangkah Maju, Pengeboran Sumber Air Bersih sebagai Bukti Kepedulian Pemerintah Daerah

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan komitmen nyata dalam menjawab tantangan krisis air bersih yang telah lama membayangi masyarakat. Pada Jumat (3/4/2026), Bupati Suwardi Haseng memimpin langsung pengeboran perdana sumber air bersih di kawasan sekitar Rumah Jabatan Bupati, menandai dimulainya babak baru penyediaan air bersih yang berkelanjutan.

Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata dari langkah strategis pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi konkret bagi kebutuhan dasar warga Watansoppeng, terutama saat musim kemarau.

Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”, Bupati Suwardi Haseng memulai proses pengeboran yang disaksikan jajaran pejabat dan masyarakat setempat.

Pemilihan lokasi di dataran tinggi merupakan keputusan visioner. Selain memiliki potensi cadangan air yang menjanjikan, lokasi ini memungkinkan distribusi air lebih efisien ke wilayah permukiman sekitar.

Langkah ini menegaskan pendekatan pemerintah daerah yang tidak hanya fokus pada penyediaan layanan, tetapi juga pada strategi jangka panjang yang berkelanjutan.

Dalam keterangannya, Bupati Suwardi Haseng menekankan bahwa air bersih adalah fondasi utama kehidupan. “Ini bukan hanya soal kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menyangkut kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa program ini akan diekspansi ke berbagai wilayah lain yang mengalami persoalan serupa, disesuaikan dengan hasil pengeboran tahap awal.

Selama ini, layanan air bersih di Kabupaten Soppeng masih sangat bergantung pada PDAM yang belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Krisis air kerap terjadi saat musim kemarau, menurunkan pasokan dan menimbulkan dampak pada aktivitas sehari-hari.

Melalui program pengeboran ini, pemerintah daerah menghadirkan solusi yang lebih mandiri dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber air terbatas.

Bupati Suwardi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada peran masyarakat.

Program ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan kualitas hidup warganya secara menyeluruh.

Dengan dimulainya proyek ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kesehatan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta terciptanya layanan publik yang lebih merata.

Langkah cepat dan terukur ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan yang modern, sehat, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng kini membuktikan bahwa melalui visi, strategi, dan kolaborasi, tantangan lama dapat diubah menjadi peluang bagi kesejahteraan masyarakat.

Proyek pengeboran sumber air bersih ini menjadi simbol nyata keberhasilan dan arah pembangunan yang terus bergerak maju.

(Yunandar)

Diduga Limbah Tambang Cemari Sungai Ussu, Produktivitas Tambak Anjlok

Malili, Sigapnews.com, Dugaan pencemaran Sungai Ussu kian menunjukkan dampak serius dan meluas. Tidak hanya nelayan yang terdampak, kini giliran petani tambak di Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, yang menghadapi ancaman nyata terhadap keberlangsungan usaha mereka.

Perubahan drastis warna air sungai menjadi keruh hingga merah kecokelatan bukan sekadar fenomena alam biasa. Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya air ini, kondisi tersebut menjadi alarm keras atas rusaknya keseimbangan lingkungan.

Sungai Ussu selama ini menjadi urat nadi bagi sejumlah desa, termasuk Desa Atue. Airnya digunakan sebagai sumber utama sirkulasi tambak. Namun sejak kualitas air menurun, produktivitas petambak ikut tergerus.

Seorang petambak berinisial SN mengungkapkan bahwa siklus panen kini mengalami kemunduran signifikan. Jika sebelumnya panen dapat dilakukan dalam waktu sekitar empat bulan, kini membutuhkan waktu hingga tujuh bulan.

“Perubahannya sangat terasa. Dulu 4 bulan sudah bisa panen, sekarang bisa sampai 7 bulan. Itu pun hasilnya tidak maksimal,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Kondisi yang lebih mengkhawatirkan diungkapkan oleh As (36), yang menyebut tingkat kematian udang meningkat tajam sejak air sungai berubah.

“Biasanya udang umur satu bulan sudah mulai kuat. Sekarang justru banyak yang mati di usia itu,” katanya.

Para petambak menilai, ketergantungan mereka terhadap air sungai menjadi titik lemah di tengah situasi ini. Ketika kualitas air memburuk, mereka dihadapkan pada pilihan sulit: tidak mengganti air dan mempertaruhkan kualitas tambak, atau tetap memasukkan air demi menjaga struktur tambak agar tidak rusak.

“Kalau air jelek, kami tahan tidak ganti. Tapi kalau pasang besar, mau tidak mau harus masuk air. Kalau tidak, empang bisa jebol. Tapi risikonya udang mati,” jelas salah satu warga.

Situasi semakin memburuk ketika beberapa waktu lalu air sungai dilaporkan berubah menjadi lumpur pekat selama beberapa hari. Peristiwa ini memicu kekhawatiran luas di masyarakat.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa kondisi tersebut diduga berkaitan dengan jebolnya kolam limbah (settling pond) milik PT Prima Utama Lestari (PT PUL), perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut. Namun hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak perusahaan.

Ketiadaan penjelasan terbuka dari PT PUL maupun respons cepat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur justru memperkuat kecurigaan publik. Transparansi yang minim dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas industri yang berpotensi merusak lingkungan.

Padahal, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga langsung menghantam ekonomi masyarakat lokal. Tambak yang telah lama menjadi sumber penghidupan kini berada di ambang kerugian berkepanjangan.

“Jangan hanya ambil hasil tambang, tapi lihat juga nasib kami. Tambak ini sudah ada jauh sebelum tambang masuk,” tegas seorang warga dengan nada kecewa.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah daerah dalam melindungi warganya. Apakah kepentingan investasi lebih diutamakan dibanding keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat?

Kasus Sungai Ussu menjadi cerminan konflik klasik antara eksploitasi sumber daya dan kelangsungan hidup masyarakat lokal. Tanpa langkah tegas, bukan tidak mungkin dampak yang terjadi akan semakin meluas dan sulit dipulihkan.

Kini, harapan petambak hanya satu: kehadiran negara. Mereka menuntut investigasi menyeluruh, transparansi informasi, serta tanggung jawab nyata dari pihak perusahaan atas dugaan pencemaran yang terjadi.

Jika tidak, Sungai Ussu bukan hanya akan kehilangan kejernihannya, tetapi juga menghapus perlahan harapan hidup masyarakat yang bergantung padanya.

(Isk)

Polisi Bekuk Terduga Pelaku Narkoba di Area SPBU Takalala, 4,48 Gram Sabu Diamankan

Soppeng, Sigapnews.com, Upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Soppeng kembali menunjukkan hasil signifikan. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) berhasil mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan mengamankan dua orang terduga pelaku dalam operasi yang dilakukan pada Rabu malam, 1 April 2026.

Penangkapan berlangsung sekitar pukul 22.00 WITA di kawasan SPBU Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo.

Lokasi tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian aparat kepolisian setelah adanya laporan masyarakat yang menyebutkan area itu kerap dijadikan tempat transaksi narkotika.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kanit I langsung melakukan penyelidikan intensif.

Petugas melakukan pemantauan selama beberapa waktu guna memastikan kebenaran informasi serta mengidentifikasi target yang dicurigai.

Setelah memastikan keberadaan terduga pelaku di lokasi, aparat segera melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial A.A.L (43). Proses penangkapan berlangsung tanpa perlawanan.

Dalam penggeledahan yang dilakukan di tempat kejadian, petugas menemukan lima sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Barang bukti tersebut memiliki berat bruto sekitar 4,48 gram dan ditemukan dalam penguasaan pelaku.

Dari hasil interogasi awal di lokasi, A.A.L mengakui bahwa barang haram tersebut adalah miliknya. Pengakuan ini kemudian menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan pengembangan lebih lanjut guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas.

Hasil pengembangan tersebut membuahkan hasil. Polisi kembali berhasil mengamankan satu orang lainnya yang diduga memiliki keterkaitan dengan pelaku utama.

Pria kedua berinisial S kini juga telah diamankan dan tengah menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik.

Selanjutnya, kedua terduga pelaku bersama barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Soppeng untuk menjalani proses penyidikan lebih mendalam.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Selain itu, keduanya juga berpotensi dikenakan Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., menegaskan komitmen jajarannya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayahnya. Ia menyatakan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberi ruang bagi para pelaku kejahatan narkoba.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku peredaran narkotika di Kabupaten Soppeng. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman bahaya narkoba,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkotika dengan memberikan informasi apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

“Sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum sangat penting. Kami berharap masyarakat tidak ragu untuk melapor jika menemukan indikasi penyalahgunaan narkotika,” tambahnya.

Pengungkapan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku serta mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Soppeng.

(Yunandas S)

Anggaran Terbatas, Komitmen Tak Surut, Bupati Soppeng Serahkan LKPJ 2025

Soppeng, Sigapnews.com,  Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut ditandai dengan penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng, Rabu (1/4/2026).

Dokumen LKPJ tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, disaksikan oleh anggota dewan, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan strategis yang menggambarkan capaian kinerja pada tahun pertama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati.

Ia menyebutkan, laporan tersebut tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi refleksi awal terhadap pelaksanaan visi pembangunan daerah, yakni “Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan.”

“LKPJ ini menjadi gambaran awal bagaimana arah pembangunan mulai dijalankan, sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja ke depan,” ujarnya.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Soppeng dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama keterbatasan fiskal daerah serta kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga stabilitas pembangunan dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat meskipun dalam keterbatasan,” tegas Suwardi.

Ia menambahkan bahwa efisiensi anggaran justru menjadi tantangan untuk meningkatkan efektivitas program dan kegiatan pemerintah.

Dalam pemaparan LKPJ, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Soppeng tahun 2025 tercatat mencapai lebih dari Rp1,149 triliun.

Rinciannya meliputi:

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp191,96 miliar. 

Pendapatan transfer: Rp953,71 miliar
Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp3,82 miliar

Data tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, peningkatan PAD terus menjadi fokus untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp1,142 triliun, yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan strategis pembangunan.

Adapun rinciannya:

Belanja operasi: Rp907,44 miliar
Belanja modal: Rp114,68 miliar
Belanja tidak terduga: Rp3,18 miliar
Belanja transfer: Rp117,21 miliar

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Selain mengandalkan APBD, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga menjalankan program tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2025, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng menerima alokasi dana sebesar Rp49,23 miliar dari Kementerian Pertanian.

Program tersebut difokuskan untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan daerah, sejalan dengan konsep pembangunan berbasis agropolitan.

Rapat paripurna penyerahan LKPJ merupakan bagian penting dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD sebagai representasi masyarakat.

Melalui forum ini, DPRD memiliki peran strategis dalam melakukan pembahasan, evaluasi, serta memberikan rekomendasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, LKPJ Tahun Anggaran 2025 akan dibahas melalui mekanisme internal DPRD, termasuk pembentukan panitia khusus (pansus) untuk melakukan kajian mendalam.

Hasil pembahasan tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.

(Yunandar)

Pengakuan Mengejutkan Wali Kota Makassar: Peran Besar Putra-Putri Soppeng di Balik Pembangunan Kota

Makassar, Sigapnews.com,– Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuat pengakuan yang cukup mengejutkan dalam sebuah forum silaturahmi warga Soppeng di Kota Makassar.

Ia secara terbuka mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan Kota Makassar selama masa kepemimpinannya tidak lepas dari kontribusi besar putra-putri asal Kabupaten Soppeng.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Halalbihalal Kerukunan Keluarga Soppeng (KKS) yang digelar di Four Points by Sheraton Makassar, Jumat (27/3/2026).

Acara itu dihadiri ratusan warga Soppeng perantauan, termasuk Bupati Soppeng, Suwardi Haseng.

Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa banyak kebijakan strategis Pemerintah Kota Makassar lahir dari kontribusi pemikiran para akademisi asal Soppeng.

Ia menyebut daerah tersebut sebagai salah satu penyumbang terbesar tenaga intelektual, khususnya guru besar, yang berperan aktif dalam pembangunan kota.

“Soppeng adalah daerah yang paling banyak menyumbangkan guru besar untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Makassar. Banyak kebijakan yang saya ambil berasal dari masukan para akademisi asal Soppeng,” ungkapnya.

Menurutnya, kehadiran para akademisi ini tidak hanya memperkaya perspektif dalam perumusan kebijakan, tetapi juga memperkuat kualitas keputusan yang diambil pemerintah.

Tidak hanya dalam ranah pemikiran, Munafri juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sedikitnya lima figur muda berdarah Soppeng yang dipercaya mengisi posisi penting di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Kelima figur tersebut menempati jabatan eselon II atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ia menilai kinerja mereka sangat profesional dan berdampak signifikan terhadap efektivitas jalannya pemerintahan.

“Saat ini saya dibantu oleh lima sosok muda asal Soppeng di posisi eselon II. Mereka memiliki kinerja yang luar biasa dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kesuksesan kita bersama,” ujarnya, yang langsung disambut tepuk tangan hadirin.

Sementara itu, Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, mengaku merasa bangga sekaligus terharu atas pengakuan tersebut.

Ia menilai keberhasilan warga Soppeng di perantauan menjadi bukti nyata kualitas sumber daya manusia daerahnya.

Menurut Suwardi, momentum halalbihalal ini menjadi simbol kuatnya solidaritas warga Soppeng, sekaligus menunjukkan bahwa kontribusi mereka mampu memberikan dampak positif di daerah lain.

“Kami memerlukan dukungan kuat dari seluruh warga Soppeng, termasuk yang berada di perantauan, untuk terus memberikan yang terbaik bagi daerah. Kontribusi bapak dan ibu sekalian sangat kami harapkan,” tuturnya.

Suwardi juga berharap hubungan antara Makassar dan Soppeng dapat terus terjalin dengan baik. 

Ia menekankan pentingnya sinergi antar daerah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Acara halalbihalal ini pun menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas daerah, khususnya melalui peran diaspora, mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan. 

(Yunandar) 

Bupati Soppeng Manfaatkan PSBM 2026 untuk Gaet Investor dan Undang Gubernur ke HJS ke 765 Tahun

Makassar, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan jejaring dan kolaborasi lintas sektor. Hal tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE bersama Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle dalam ajang Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI Tahun 2026.

Kegiatan bergengsi tersebut berlangsung di Phinisi Ballroom Claro Hotel Makassar, Kamis (26/3/2026), dengan mengusung tema “Saudagar Tangguh, Ekonomi Tumbuh”.

Forum ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, pengusaha nasional Aksa Mahmud, serta para kepala daerah se-Sulawesi Selatan.

Dalam keterangannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam PSBM 2026 bukan sekadar partisipasi seremonial, melainkan langkah strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah.

“Keikutsertaan kami dalam PSBM ini merupakan upaya nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan investasi dan kerja sama lintas wilayah, serta membangun kolaborasi yang lebih erat dengan para pelaku usaha asal Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa PSBM memiliki peran penting sebagai wadah yang mempertemukan berbagai elemen strategis, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga organisasi seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Melalui forum ini, diharapkan tercipta transaksi bisnis konkret serta kemitraan berkelanjutan.

“Yang paling penting adalah adanya kerja sama nyata dan transaksi bisnis yang berdampak langsung, bukan sekadar kegiatan seremonial,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Soppeng menjelaskan bahwa forum ini memberikan banyak manfaat bagi daerah, khususnya dalam memperluas jejaring bisnis antarwilayah, membuka peluang investasi baru, serta menjadi ruang pertukaran gagasan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam PSBM juga diharapkan mampu memperkuat posisi daerah dalam ekosistem ekonomi regional yang semakin kompetitif.

Selain itu, momentum ini dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai potensi unggulan Kabupaten Soppeng kepada investor dan pelaku usaha.

“Ini menjadi kesempatan strategis bagi kami untuk mempromosikan potensi daerah sekaligus membuka peluang kerja sama yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Tidak hanya menghadiri kegiatan utama PSBM, Bupati dan Wakil Bupati Soppeng juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mempererat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, mereka secara langsung menyerahkan undangan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk menghadiri puncak peringatan Hari Jadi Soppeng (HJD) ke-765.

Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menjelaskan bahwa undangan tersebut disampaikan secara langsung sebagai bentuk penghormatan sekaligus harapan akan kehadiran pemerintah provinsi dalam momentum penting daerah.

“Insya Allah, puncak peringatan Hari Jadi Soppeng ke-765 akan dilaksanakan pada 8 April 2026. Kami berharap Bapak Gubernur dapat hadir dan bersama-sama merayakan momentum bersejarah ini,” ungkapnya.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi yang terus diperkuat, Pemerintah Kabupaten Soppeng optimistis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

(Yunandar)