Warga Sempat Khawatir, Dukcapil Soppeng Pastikan Pelayanan Tetap Berjalan

Soppeng, Sigapnews.com, Munculnya isu dugaan mogok kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kabupaten Soppeng sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Informasi yang beredar luas di sejumlah kanal media sosial itu menyebutkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan mengalami gangguan bahkan terhenti, sehingga memicu kekhawatiran warga terkait pengurusan dokumen penting.

Namun, pihak Dukcapil Soppeng dengan tegas membantah kabar tersebut dan memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan normal seperti biasa.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Dukcapil Soppeng, Musriadi, SH, MH, menegaskan bahwa tidak ada aksi mogok kerja maupun penghentian layanan sebagaimana yang diberitakan.

Ia memastikan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Dukcapil tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Tidak ada mogok kerja atau pemberhentian layanan. Semua tetap berjalan sesuai tugas, fungsi, dan jenis layanan yang ada di Dukcapil,” tegas Musriadi, Rabu (24/6).

Menurutnya, seluruh pegawai tetap hadir dan bekerja secara normal tanpa ada instruksi ataupun kebijakan yang menghentikan aktivitas pelayanan.

Musriadi juga menjelaskan bahwa sebagian besar layanan administrasi kependudukan tetap dapat diakses masyarakat tanpa hambatan berarti. Layanan seperti pendaftaran administrasi kependudukan, perekaman data penduduk, perubahan data, hingga pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) masih berjalan seperti biasa.

Masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan tetap dapat datang langsung ke kantor Dukcapil Soppeng untuk melakukan pengurusan sesuai prosedur yang berlaku.

Meski pelayanan secara umum berjalan normal, pihak Dukcapil mengakui adanya kendala teknis pada sejumlah dokumen tertentu yang membutuhkan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh berhentinya pelayanan, melainkan karena proses administrasi di tingkat pusat yang masih berlangsung. Saat ini, Dukcapil Soppeng masih menunggu persetujuan penggunaan TTE dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

“Kendala yang ada saat ini hanya pada dokumen yang membutuhkan TTE karena masih menunggu persetujuan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Jadi bukan karena pelayanan berhenti atau pegawai tidak bekerja,” jelas Musriadi.

Munculnya isu mogok kerja ini sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Tidak sedikit warga yang khawatir akan mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai dokumen penting, mulai dari KTP, Kartu Keluarga, hingga akta kelahiran.

Dukcapil Soppeng menilai bahwa penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat memicu kesalahpahaman dan keresahan publik. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang belum bersumber dari kanal resmi pemerintah.

Pihak Dukcapil mengingatkan agar masyarakat selalu mengacu pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Jika terdapat keraguan atau pertanyaan, warga disarankan untuk langsung menghubungi pihak Dukcapil atau mendatangi kantor layanan terdekat.

Transparansi informasi dinilai menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah, khususnya di sektor administrasi kependudukan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Dukcapil Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Meskipun terdapat kendala teknis yang bersifat sementara, seluruh jajaran tetap bekerja maksimal untuk memastikan kebutuhan administrasi kependudukan warga tetap terpenuhi.

“Kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semua pegawai tetap bekerja dan melayani seperti biasa sambil menunggu proses administrasi terkait TTE selesai,” ujar Musriadi.

Pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar proses persetujuan penggunaan Tanda Tangan Elektronik dapat segera diselesaikan, sehingga seluruh layanan dapat kembali berjalan secara optimal tanpa hambatan.

Dengan adanya klarifikasi resmi ini, masyarakat diharapkan tidak lagi terpengaruh oleh isu yang tidak benar terkait dugaan mogok kerja di Dukcapil Soppeng. Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Soppeng dipastikan tetap berjalan normal, dengan pengecualian pada beberapa layanan yang masih menunggu proses teknis di tingkat pusat.

Dukcapil Soppeng menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama demi memenuhi kebutuhan administrasi masyarakat secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.

(Yunandar)

Kasasi Sengketa Tanah Maros Masuk Fase Penentuan, Termohon Tak Gunakan Hak Ajukan Kontra Memori

Maros, Sulawesi Selatan, Sigapnews.com, Perjalanan panjang sengketa batas tanah yang bergulir di Kabupaten Maros kini memasuki babak krusial. Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Maros yang diajukan hingga tingkat kasasi oleh Budiman S resmi memasuki tahap penentuan di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia setelah Memori Kasasi diverifikasi dan diterima melalui sistem e-Court, Rabu (24/6/2026).

Berdasarkan data administrasi perkara yang tercatat dalam sistem peradilan elektronik Mahkamah Agung, Budiman S selaku Pemohon Kasasi mengunggah Memori Kasasi pada 17 Februari 2026 pukul 23.51 WIB. Dokumen tersebut kemudian diverifikasi oleh petugas Mahkamah Agung pada 18 Februari 2026 pukul 11.39 WIB.

Verifikasi tersebut menjadi tahapan penting dalam proses kasasi karena menandai bahwa dokumen permohonan telah memenuhi persyaratan administrasi untuk diproses lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Setelah proses verifikasi selesai, pemberitahuan Memori Kasasi secara resmi disampaikan kepada seluruh pihak yang berkedudukan sebagai Termohon Kasasi dalam perkara tersebut.

Mereka antara lain Drs. H. Abdul Kadir Djidar melalui kuasa hukumnya Abd Haris, H. Muhammade, Karim alias Daeng Karim, Muh. Adam, Bakri alias Baka, Juangga, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maros, serta Karim selaku ahli waris Sarbina dan pihak-pihak lainnya yang tercatat sebagai turut termohon kasasi.

Sebelumnya, pemberitahuan mengenai permohonan kasasi juga telah dikirim kepada para pihak melalui surat tercatat pada 6 Februari 2026. Berdasarkan catatan pengiriman, surat tersebut diterima oleh masing-masing pihak dalam rentang waktu antara 9 hingga 13 Februari 2026.

Sesuai ketentuan hukum acara perdata, setelah menerima pemberitahuan Memori Kasasi, para termohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan Kontra Memori Kasasi sebagai tanggapan terhadap alasan-alasan hukum yang diajukan oleh pemohon.

Dalam sistem e-Court Mahkamah Agung, batas waktu penyampaian Kontra Memori Kasasi ditetapkan hingga 4 Maret 2026. Namun hingga data perkara terakhir yang tercatat dalam sistem, tidak ditemukan adanya dokumen Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh pihak termohon.

Kondisi tersebut membuat proses administrasi perkara kasasi praktis telah memasuki tahap berikutnya, yakni menunggu penetapan agenda pemeriksaan oleh Majelis Hakim Agung yang akan menangani perkara tersebut.

Meski tidak diajukannya Kontra Memori Kasasi tidak secara otomatis menentukan hasil perkara, kondisi tersebut berarti Majelis Hakim Agung nantinya akan memeriksa dan mempertimbangkan berkas kasasi berdasarkan dokumen-dokumen yang tersedia dalam berkas perkara, termasuk Memori Kasasi yang telah diajukan pemohon serta seluruh dokumen yang berasal dari proses persidangan pada tingkat sebelumnya.

Perkara ini sendiri merupakan sengketa batas tanah yang telah melalui perjalanan hukum cukup panjang. Sebelum sampai ke Mahkamah Agung, perkara tersebut terlebih dahulu diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Maros. Setelah itu, sengketa berlanjut ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Makassar sebelum akhirnya diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kini seluruh perhatian para pihak tertuju ke Mahkamah Agung yang akan menentukan langkah akhir dalam sengketa tersebut. Putusan kasasi nantinya akan menjadi penentu apakah putusan pada tingkat sebelumnya dipertahankan, diperbaiki, atau bahkan dibatalkan sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung.

Dengan telah selesainya tahapan administrasi dan berakhirnya kesempatan pengajuan Kontra Memori Kasasi, perkara Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Maros saat ini berada dalam fase menunggu penjadwalan pemeriksaan berkas oleh Majelis Hakim Agung.

Publik, khususnya para pihak yang bersengketa, kini menantikan putusan Mahkamah Agung yang akan menjadi babak penting dalam penyelesaian sengketa batas tanah tersebut setelah menempuh proses hukum mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga tingkat kasasi.

(Red)

Terbongkar! Aktivitas Tambang Diduga Ilegal di Karst Bontolempangan Maros Masih Beroperasi

Maros, Sigapnews.com, Aktivitas pengambilan material gunung yang diduga dilakukan tanpa mengantongi izin resmi di kawasan Karst Bontolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terus berlangsung dan memicu kekhawatiran masyarakat. Di tengah sorotan publik terhadap potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, pihak yang disebut sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut bahkan mengakui bahwa aktivitas yang dijalankan belum memiliki izin resmi.

Temuan tersebut terungkap setelah tim media melakukan penelusuran langsung ke lokasi pada Senin (22/6/2026). Di area perbukitan yang merupakan bagian dari bentang alam karst Maros itu, sejumlah alat berat tampak beroperasi melakukan pengerukan material. Kendaraan pengangkut material juga terlihat hilir mudik keluar masuk lokasi.

Pemandangan tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, kawasan karst selama ini dikenal sebagai wilayah yang memiliki fungsi ekologis penting, terutama sebagai daerah resapan air yang berperan menjaga keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumber daya air bagi warga sekitar.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, aktivitas pengerukan telah menyebabkan perubahan kontur pada sebagian kawasan perbukitan. Beberapa titik terlihat mengalami pengikisan yang cukup signifikan akibat pengambilan material yang berlangsung secara terus-menerus.

Sejumlah warga yang ditemui mengaku khawatir aktivitas tersebut dapat menimbulkan dampak lingkungan dalam jangka panjang apabila tidak segera dilakukan pengawasan maupun evaluasi oleh pihak berwenang.

"Kami khawatir kalau terus dibiarkan, dampaknya bisa dirasakan masyarakat nanti. Apalagi ini kawasan perbukitan karst yang selama ini menjadi penyangga lingkungan," ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Saat melakukan penelusuran di lokasi, tim media memperoleh informasi dari seorang sopir yang mengaku mengetahui pihak yang mengelola aktivitas pengambilan material tersebut.

"Yang kelola di sini Pak Hambali," ujarnya singkat.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi langsung kepada Hambali yang disebut oleh sejumlah warga dan pekerja sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.

Dalam keterangannya, Hambali membenarkan bahwa dirinya merupakan penanggung jawab aktivitas pengambilan material yang berlangsung di kawasan tersebut.

"Iya, saya yang bertanggung jawab di sini," katanya saat dikonfirmasi.

Namun yang mengejutkan, ketika ditanya mengenai legalitas usaha yang dijalankan, Hambali mengakui bahwa aktivitas tersebut belum memiliki izin resmi.

"Untuk izinnya memang belum ada," ungkapnya.

Pengakuan tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa aktivitas pengambilan material di kawasan Karst Bontolempangan dilakukan tanpa memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Meski aktivitas tersebut telah menjadi perhatian masyarakat, hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum terkait dugaan aktivitas tanpa izin tersebut.

Upaya konfirmasi yang dilakukan kepada pihak Polres Maros belum memperoleh tanggapan. Belum diketahui apakah telah dilakukan pemeriksaan lapangan maupun langkah penegakan hukum terhadap aktivitas yang berlangsung di kawasan karst tersebut.

Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efektivitas pengawasan terhadap aktivitas pertambangan atau pengambilan material yang diduga tidak memiliki legalitas.

Terlebih lagi, kawasan yang menjadi lokasi pengerukan merupakan bagian dari bentang alam karst yang memiliki nilai ekologis tinggi dan selama ini menjadi salah satu kekayaan geologi Kabupaten Maros.

Menanggapi persoalan tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan Kabupaten Maros melalui Muh. Irwandi menilai bahwa dugaan aktivitas tanpa izin yang masih berlangsung merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum.

"Ini merupakan bentuk pembiaran yang harus menjadi perhatian serius. Apalagi yang mengalami pengerukan adalah kawasan perbukitan yang diduga merupakan bagian dari bentang alam karst yang memiliki fungsi ekologis penting," ujar Irwandi.

Menurutnya, kawasan karst memiliki fungsi strategis yang tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Karst berperan sebagai daerah resapan air alami yang membantu menjaga ketersediaan air tanah, mengurangi risiko bencana lingkungan, serta menopang keseimbangan ekosistem di wilayah sekitarnya.

Karena itu, setiap aktivitas yang berpotensi mengubah bentang alam karst harus melalui proses perizinan dan kajian lingkungan yang ketat.

Irwandi menegaskan aparat penegak hukum tidak boleh menutup mata terhadap dugaan kerusakan lingkungan yang terjadi.

"APH tidak boleh tutup mata terhadap kerusakan yang terjadi. Kawasan ini merupakan hamparan karst yang memiliki fungsi sebagai daerah resapan air, penyangga lingkungan, serta bagian dari kekayaan alam Kabupaten Maros yang harus dijaga bersama," tegasnya.

LBH Suara Panrita Keadilan juga mendesak Pemerintah Kabupaten Maros, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, serta aparat penegak hukum untuk segera turun ke lapangan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

Menurut Irwandi, pemeriksaan lapangan sangat penting untuk memastikan legalitas aktivitas yang berlangsung sekaligus mengkaji dampak lingkungan yang mungkin telah ditimbulkan akibat pengerukan tersebut.

"Kami meminta seluruh pihak terkait segera melakukan pemeriksaan lapangan. Jika memang terbukti tidak memiliki izin, maka harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai kerusakan lingkungan semakin meluas karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum," katanya.

Persoalan ini dinilai tidak hanya menyangkut aspek hukum semata, tetapi juga berkaitan langsung dengan masa depan lingkungan hidup di Kabupaten Maros.

Kawasan karst merupakan salah satu aset alam yang memiliki nilai ekologis tinggi dan membutuhkan perlindungan berkelanjutan. Kerusakan yang terjadi pada bentang alam karst dikhawatirkan dapat berdampak terhadap berkurangnya daya resap air, terganggunya ekosistem, hingga menurunnya kualitas lingkungan bagi masyarakat sekitar.

Hingga berita ini diterbitkan, aktivitas pengambilan material di kawasan Karst Bontolempangan dilaporkan masih berlangsung. Masyarakat berharap pemerintah, instansi teknis, dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi sekaligus menjaga kelestarian kawasan karst yang menjadi salah satu kekayaan alam penting Kabupaten Maros.

(Fajar)

Komitmen Bangun Sinergi, Polres Soppeng Apresiasi Pelantikan dan Rakercab PMII

Soppeng, Sigapnews.com,– Komitmen dalam membangun sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan kalangan mahasiswa kembali ditunjukkan dalam kegiatan Pelantikan dan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Soppeng Masa Khidmat 2026–2027 yang berlangsung di Aula Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Jalan Salotungo, Kecamatan Lalabata, Sabtu (20/6/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung dengan khidmat dan dihadiri berbagai unsur penting daerah, mulai dari perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran organisasi kemahasiswaan, tokoh masyarakat, hingga tamu undangan lainnya. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan besarnya perhatian terhadap peran mahasiswa dalam pembangunan daerah dan penguatan kehidupan demokrasi.

Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., yang diwakili oleh Kasat Intelkam Polres Soppeng AKP Ahmad, turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan Polres Soppeng terhadap pengembangan organisasi kemahasiswaan yang aktif dan konstruktif.

Dalam sambutannya, Kapolres Soppeng menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelantikan dan rapat kerja organisasi mahasiswa tersebut. Menurutnya, PMII sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang kritis, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa mahasiswa merupakan bagian dari elemen strategis bangsa yang selama ini dikenal sebagai agen perubahan. Oleh karena itu, keberadaan organisasi kemahasiswaan tidak hanya berfungsi sebagai wadah pengembangan kapasitas intelektual, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

“Polres Soppeng mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus PMII Kabupaten Soppeng yang telah dilantik. Kami berharap kepengurusan yang baru dapat menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab serta mampu menjadi pelopor dalam menjaga persatuan, memperkuat nilai kebangsaan, dan mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman serta kondusif,” ujar Kapolres melalui perwakilannya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa stabilitas keamanan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa. Melalui berbagai program edukasi, kegiatan sosial, dan penguatan literasi kebangsaan, mahasiswa dinilai dapat menjadi jembatan yang efektif dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga persatuan dan keharmonisan sosial.

Selain agenda pelantikan pengurus baru, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) yang menjadi forum strategis bagi PMII Kabupaten Soppeng dalam menyusun arah kebijakan organisasi selama satu periode kepengurusan ke depan. Melalui forum tersebut, berbagai program kerja dibahas dan dirumuskan sebagai pedoman dalam menjalankan roda organisasi sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini.

Salah satu momen penting dalam rangkaian kegiatan tersebut adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pengurus Cabang PMII Kabupaten Soppeng dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Soppeng. Kesepakatan kerja sama tersebut menjadi langkah konkret dalam mendorong peningkatan pendidikan politik di kalangan generasi muda serta memperkuat pengawasan partisipatif dalam setiap tahapan demokrasi.

Kapolres Soppeng menilai kerja sama yang terjalin antara PMII dan Bawaslu merupakan bentuk kolaborasi positif yang dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi di daerah. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam pendidikan politik sangat penting untuk membangun budaya demokrasi yang sehat, partisipatif, dan bertanggung jawab.

“Sinergi antara organisasi kemahasiswaan, pemerintah daerah, dan lembaga penyelenggara pemilu merupakan langkah yang sangat positif. Ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran demokrasi dan mendorong partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah,” katanya.

Ia juga berharap agar PMII Kabupaten Soppeng dapat terus menjadi organisasi yang aktif dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan, pengabdian sosial, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di kalangan mahasiswa.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru dan tersusunnya program kerja organisasi melalui Rakercab, PMII Kabupaten Soppeng diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai mitra strategis pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, demokratis, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan yang berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah, dan aparat keamanan dapat terus terjalin dengan baik demi kemajuan Kabupaten Soppeng serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif.

(Yunandar) 

Soppeng Torehkan Sejarah. SRT 64 Gelar Open House Setahun Sekolah Rakyat, 100 Siswa Kurang Mampu Nikmati Pendidikan Gratis

SOPPENG Sigapnews.com Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 64 Soppeng menggelar acara Open House Setahun Sekolah Rakyat di kampus sementara eks Rumah Sakit Ajjappange, Jumat (19/6/2026). Kegiatan ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk melihat langsung perkembangan program Sekolah Rakyat yang telah berjalan hampir satu tahun di Kabupaten Soppeng.

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Soppeng dan Wakil Bupati Soppeng, unsur Forkopimda, Plt Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, para camat, Kepala Desa dan Lurah, orang tua dan calon siswa serta sejumlah undangan lainnya.

Kabupaten Soppeng menjadi salah satu dari sembilan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang ditetapkan sebagai penyelenggara Sekolah Rakyat pada tahap awal. Penetapan ini menempatkan Soppeng sebagai daerah pelopor pelaksanaan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Kepala SRT 64 Soppeng, Arni Arjilla, S.Pd., melaporkan bahwa saat ini sekolah menyelenggarakan dua jenjang pendidikan, yakni Sekolah Rakyat Dasar (SRD) dan Sekolah Rakyat Pertama (SRP), masing-masing dengan 50 siswa. Proses pembelajaran didukung oleh 60 guru dan tenaga kependidikan.

Arni mengungkapkan, sebagian besar siswa berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Kini, seluruh kebutuhan dasar siswa dijamin oleh negara. Selain mendapatkan makanan bergizi tiga kali sehari, siswa juga memperoleh makanan ringan dua kali sehari, susu secara rutin, serta fasilitas laptop dengan skema satu siswa satu laptop.

Kondisi kesehatan siswa pun menunjukkan perkembangan menggembirakan. Pemeriksaan kesehatan rutin oleh tim puskesmas dan rumah sakit mencatat rata-rata kenaikan berat badan siswa antara dua hingga lima kilogram.

Pada tahun ajaran mendatang, SRT 64 Soppeng akan menambah kapasitas peserta didik menjadi 270 siswa yang terdiri atas jenjang SD, SMP, dan SMA, masing-masing sebanyak 90 siswa.

Bupati Soppeng dalam sambutannya mengingatkan bahwa Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah yang mendapat kesempatan menyelenggarakan Sekolah Rakyat pada tahap awal program tersebut di Sulawesi Selatan.

Satu tahun yang lalu kita memulai langkah berani dengan berupaya menghadirkan Sekolah Rakyat di Bumi Latemmamala. Alhamdulillah pada 15 Agustus 2025 Kabupaten Soppeng ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu penyelenggara Sekolah Rakyat di antara sembilan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, katanya.

Bupati menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan yang layak.

Tujuannya jelas, Bapak Prabowo Subianto ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun anak usia sekolah dalam wilayah NKRI yang putus sekolah, termasuk di Bumi Latemmamala, ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Soppeng mendukung penuh pelaksanaan dan keberlanjutan Sekolah Rakyat di Bumi Latemmamala ini. Kami berkomitmen untuk terus mengawal, memfasilitasi, dan membesarkan Sekolah Rakyat agar dapat menjadi role model pendidikan inklusif yang berkeadilan di Sulawesi Selatan, bahkan di tingkat nasional, katanya.

Open House Setahun Sekolah Rakyat digelar sebagai bagian dari rangkaian kegiatan serentak menjelang satu tahun penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk melihat langsung proses pendidikan, pola pengasuhan, serta perkembangan para siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat

(Yund)

Wujud Pengabdian untuk Masyarakat, Polres Soppeng Gelar Bakti Religi di Pekuburan Umum, Masjid dan Gereja

Soppeng Sigapnews.com Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polres Soppeng melaksanakan kegiatan bakti religi di Pekuburan Umum Lappa Cabbu Jalan Kayangan, Masjid Raya Lama Bila Jalan Merdeka, dan Gereja Katolik Bunda Maria. Jumat, 19 Juni 2026.

Bakti religi yang melibatkan personel Polres
Soppeng ini diwujudkan melalui kegiatan kerja bakti dan pembersihan lingkungan di masing-masing lokasi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas yang digunakan masyarakat, baik untuk berziarah maupun melaksanakan ibadah.

Pelaksanaan bakti religi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Bhayangkara ke-80 dengan mengusung tema 80 Tahun Mengabdi, Polri Untuk Masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Polri menunjukkan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai aksi sosial yang memberikan manfaat secara langsung.

Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana,S.I.K.,M.I.K. menyampaikan bahwa bakti religi tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan toleransi antarumat beragama.

Melalui kegiatan bakti religi ini, kami ingin menumbuhkan semangat kepedulian dan gotong royong sebagai bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat. Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik serta hadir membawa manfaat bagi masyarakat sesuai tema 80 Tahun Mengabdi, Polri Untuk Masyarakat,ujar Kapolres Soppeng.

Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan gotong royong, sekaligus menjadi wujud pengabdian Polres Soppeng dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, nyaman serta memperkuat kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Soppeng.

(Yund)