Pemekaran Luwu Raya, Jawaban atas Ketimpangan Pelayanan Publik

Luwu Raya, Sigapnews.com,– Wacana pemekaran wilayah Luwu Raya kembali menguat dan menjadi sorotan publik di Sulawesi Selatan. Sejumlah tokoh masyarakat menilai pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Luwu Raya bukan didorong kepentingan elite politik semata, melainkan kebutuhan objektif untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Tokoh masyarakat Luwu, Andi Taufiq Aris (ATA), menegaskan bahwa luas wilayah Luwu Raya dengan karakter sosial, geografis, dan ekonomi yang sangat beragam selama ini menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Hal tersebut ia sampaikan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/1/2025).

Menurut Andi Taufiq Aris, jarak yang jauh antara pusat pemerintahan dan wilayah pelayanan masyarakat kerap menjadi hambatan utama dalam percepatan layanan publik.

Rentang kendali yang panjang membuat pelayanan administrasi, pembangunan, hingga pengambilan keputusan strategis tidak berjalan optimal.

“Wilayah yang luas dan rentang kendali yang panjang membuat pelayanan publik sering kalah cepat dari jarak. Ini bukan soal keinginan segelintir orang, tetapi kebutuhan riil masyarakat di Luwu Raya,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan, terlebih dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, efisien, dan merata.

Dalam konteks desain administrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Taufiq Aris menyebut beban pemerintahan saat ini semakin kompleks.

Dengan jumlah wilayah dan populasi yang besar, keberadaan pusat kendali pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat menjadi kebutuhan mendesak.

Pemekaran wilayah Luwu Raya diyakini dapat memperpendek jalur koordinasi birokrasi serta mempercepat pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Hal ini dinilai akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan.

Lebih jauh, pemekaran wilayah juga dinilai sebagai instrumen penting untuk mewujudkan keadilan pembangunan.

Dengan wilayah administrasi yang lebih proporsional, pemerintah daerah hasil pemekaran diharapkan mampu menyusun kebijakan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan lokal.

“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar akan jauh lebih responsif jika dikelola oleh pemerintahan yang memahami konteks lokal secara langsung,” jelasnya.

Ia menambahkan, selama ini ketimpangan pembangunan masih dirasakan di sejumlah wilayah Luwu Raya akibat keterbatasan jangkauan dan fokus kebijakan dari pusat pemerintahan yang ada.

Andi Taufiq Aris menilai bahwa penundaan pemekaran Luwu Raya sama artinya dengan menunda solusi atas persoalan pelayanan publik dan ketimpangan pembangunan yang telah berlangsung cukup lama.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemekaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan matang. Kesiapan daerah harus dilihat secara komprehensif, mulai dari aspek fiskal, sumber daya manusia, hingga desain kelembagaan pemerintahan.

“Pemekaran tidak hanya soal politik, tetapi kesiapan anggaran, aparatur, dan sistem pemerintahan. Dengan perencanaan yang matang dan kesiapan yang memadai, pemekaran Luwu Raya bukan hanya layak dilakukan, tetapi memang sudah waktunya,” tegasnya.

Wacana pemekaran Luwu Raya sejatinya bukan isu baru. Aspirasi ini telah bergulir selama bertahun-tahun dan terus menjadi bagian dari diskursus publik di Sulawesi Selatan. Hingga kini, harapan masyarakat masih menunggu keputusan dan kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sejumlah kalangan berharap pemerintah pusat dapat melihat aspirasi pemekaran Luwu Raya secara objektif, dengan mempertimbangkan kepentingan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

(Red)

FORUM KONSULTASI PUBLIK JALIN ASPIRASI UNTUK RANCANGAN PEMBANGUNAN SOPPENG 2027

Soppeng, Sigapnews.com Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung secara hibrida (daring dan luring) dari Ruang Rapat Gabungan SKPD ini bertujuan menjaring masukan strategis dari seluruh pemangku kepentingan daerah.22-1-2026

Forum dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle. Dalam sambutannya, beliau menegaskan peran vital forum ini sebagai wadah memadukan gagasan dan aspirasi untuk mewujudkan pembangunan Soppeng yang lebih baik dan berkelanjutan.

Forum konsultasi publik ini adalah starting point yang sangat menentukan. Pada fase akselerasi RPJMD 2025-2029 ini, konsistensi perencanaan dan ketepatan strategi akan diuji untuk memastikan tercapainya target pembangunan,” ujar Wakil Bupati.

Beliau mengakapi bahwa penyusunan RKPD 2027 menghadapi tantangan keterbatasan ruang fiskal. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang sangat selektif dan fokus pada program prioritas yang memiliki daya ungkit tinggi serta dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 mengusung tema ,Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa.” Tema ini akan diwujudkan melalui tiga pilar utama

1. Percepatan Ekonomi Desa: Mengembangkan sektor unggulan dan mendorong Koperasi Merah Putih sebagai kekuatan ekonomi baru berbasis gotong royong di desa dan kelurahan.
2. Penguatan Infrastruktur: Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang mendukung ekonomi dan kualitas hidup.
3. Pembangunan SDM: Meningkatkan kualitas manusia melalui program di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten juga mendorong optimalisasi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta pelibatan investasi swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Forum ini dihadiri oleh unsur DPRD Kabupaten Soppeng, Penjabat Sekretaris Daerah, seluruh pimpinan SKPD, camat, lurah, kepala desa, perwakilan BUMN/BUMD, instansi vertikal serta tokoh dari lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, pemuda, perempuan, pers dan organisasi profesi.

Melalui forum partisipatif ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk merancang RKPD 2027 yang berkualitas, terarah, berorientasi hasil, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Soppeng.

(The yund)

Perbincangan di Warkop Soppeng Soroti Pola Pendidikan: Sekolah Dinilai Terlalu Memanjakan Siswa

Soppeng, Sigapnews.com,– Perbincangan warga di sejumlah warung kopi (warkop) di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, belakangan ini ramai menyoroti perubahan pola pengelolaan sekolah.

Topik yang dibahas bukan lagi soal prestasi akademik, peringkat kelas, atau kejuaraan lomba, melainkan soal peran satpam dan petugas kebersihan di lingkungan sekolah yang dinilai berlebihan.

Sejumlah warga menilai kehadiran satpam dan cleaning service secara penuh di sekolah justru mengurangi pembelajaran tanggung jawab bagi siswa. Hal itu terungkap dari obrolan santai warga saat menikmati kopi di warkop-warkop sekitar kota.

“Sekarang sekolah terlalu dimanja,” ujar seorang warga saat ditemui di salah satu warkop di Soppeng, sembari menyeruput kopi.

Ia menilai siswa kini datang ke sekolah dalam kondisi bersih dan pulang tanpa pernah terlibat dalam kegiatan kebersihan lingkungan sekolah.

Menurut warga tersebut, hampir seluruh urusan ketertiban dan kebersihan sekolah saat ini ditangani oleh petugas khusus. “Ada satpam jaga pintu, ada cleaning service sapu kelas. Anak-anaknya tidak tahu lagi sapu itu pegangannya di mana,” katanya.

Warga membandingkan kondisi tersebut dengan situasi sekolah di masa lalu. Dahulu, kata mereka, sekolah-sekolah di Soppeng tidak memiliki satpam, namun tetap berjalan tertib dan aman. Guru piket dan kepala sekolah berperan langsung dalam menjaga kedisiplinan siswa.

“Dulu tidak ada satpam, tapi aman-aman ji. Guru piket jalan, kepala sekolah tegas, anak-anak langsung tertib. Sekarang satpam ada, tapi ribut tetap ada,” ujar warga lainnya.

Selain soal keamanan, persoalan kebersihan juga menjadi sorotan utama. Warga menilai budaya piket kelas dan kerja bakti yang dulu menjadi bagian dari pendidikan karakter kini mulai ditinggalkan.

“Kalau dulu kelas kotor, siswa yang bersihkan. Sekarang malah dibiarkan, katanya ada cleaning service. Ini sekolah atau hotel?” ucap seorang warga dengan nada heran.

Dalam diskusi tersebut, warga sepakat bahwa kebersihan dan ketertiban yang tercipta karena layanan petugas dinilai berbeda maknanya dengan kesadaran yang tumbuh dari tanggung jawab siswa sendiri. Mereka menilai siswa saat ini cenderung patuh karena diawasi, bukan karena kesadaran pribadi.

“Anak-anak sekarang mungkin bersih, tapi tidak peduli. Tertib karena dijaga, bukan karena sadar,” kata salah satu warga.

Warga juga menyinggung persoalan efisiensi anggaran. Menurut mereka, keberadaan satpam dan petugas kebersihan di sekolah-sekolah yang relatif sudah tertib dinilai kurang tepat, sementara di fasilitas umum lain seperti kantor pemerintahan, terminal, dan taman kota justru masih kekurangan tenaga keamanan dan kebersihan.

“Ini bukan soal kasihan atau tidak. Ini soal logika penempatan. Ada tempat yang lebih butuh,” tegas seorang warga. Rabu (21/1/2025).

Sebagai solusi, warga menyarankan agar sekolah yang sudah mampu menjaga ketertiban dan kebersihan secara mandiri dapat mengurangi ketergantungan pada satpam dan cleaning service.

Peran tersebut dinilai bisa dialihkan ke instansi atau fasilitas umum yang lebih membutuhkan.

Selain itu, warga berharap sekolah kembali mengaktifkan budaya piket kelas, kerja bakti, dan gotong royong sebagai bagian dari pendidikan karakter siswa.

“Sekolah itu tempat mendidik, bukan tempat dilayani,” ujar warga lainnya menutup perbincangan.

Warga pun menyimpulkan bahwa kebersihan dan kenyamanan fisik semata tidak menjamin keberhasilan pendidikan.

Menurut mereka, sekolah yang mampu menanamkan rasa peduli, tanggung jawab, dan disiplin sejak dini justru dinilai lebih berhasil dalam mendidik generasi muda.

(Red)

Kurangi Dampak Banjir Tahunan, Pemkot Makassar Libatkan Kampus dan Balai

Makassar, Sigapnews.com, Banjir musiman yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan klasik di Kota Makassar mulai menunjukkan tren penurunan dampak. Pemerintah Kota Makassar mencatat, intensitas dan luas wilayah terdampak banjir pada awal 2026 relatif lebih terkendali dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari tiga kecamatan yang selama ini dikenal sebagai wilayah rawan banjir, kali ini hanya satu kecamatan yang sempat melakukan pengungsian warga. Itupun berlangsung dalam waktu singkat, seiring cepatnya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama unsur terkait.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan indikasi adanya perbaikan dalam sistem penanganan banjir, meskipun Makassar masih berada dalam fase cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi.

Hal itu disampaikan Munafri saat menjadi narasumber dalam siaran pagi Jurnal Nusantara Kompas TV, yang terhubung secara langsung dari Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (14/1/2026).

“Awalnya ada lima posko pengungsian yang dibuka. Namun, seiring surutnya air, kini hanya tersisa dua posko dengan sekitar 50 kepala keluarga. Ini menunjukkan bahwa situasi sudah jauh lebih terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Munafri.

Faktor Geografis Jadi Tantangan Utama

Munafri menjelaskan, persoalan banjir di Makassar tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis kota. Sejumlah wilayah permukiman berada di daerah cekungan serta di sepanjang bantaran sungai, yang secara alami berpotensi menahan air ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi dalam waktu lama.

Kondisi tersebut diperparah oleh cuaca ekstrem yang masih berpotensi berlangsung hingga akhir Februari, sebagaimana peringatan yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Meski demikian, ia menekankan bahwa penyebab warga mengungsi tidak selalu karena ketinggian air yang membahayakan keselamatan secara langsung. Dalam banyak kasus, gangguan pada sistem sanitasi rumah tangga justru menjadi faktor utama.

“Ketika toilet dan saluran limbah terendam, warga kesulitan beraktivitas secara normal. Itu yang mendorong mereka memilih mengungsi sementara,” jelasnya.

Kajian Ilmiah Jadi Dasar Solusi Jangka Panjang

Sebagai upaya jangka panjang, Pemerintah Kota Makassar kini menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk melakukan kajian teknis terkait sistem aliran air dan drainase kota. Kajian tersebut difokuskan pada upaya mencegah air hujan terjebak di kawasan permukiman padat penduduk.

Selain melibatkan akademisi, Pemkot juga berkoordinasi dengan balai yang menangani pengelolaan sungai di wilayah Makassar guna menentukan pola alur air yang lebih efektif dan berkelanjutan.

“Kami tidak ingin solusi yang bersifat sementara. Karena itu, kajian bersama universitas menjadi penting agar penanganan banjir berbasis data dan analisis ilmiah,” kata Munafri.

Ia berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi dasar perbaikan sistem drainase dan tata kelola air, khususnya di wilayah yang selama ini menjadi titik banjir tahunan.

Kesiapsiagaan Tetap Ditingkatkan

Di tengah ancaman cuaca ekstrem, Munafri memastikan status kesiapsiagaan tetap ditingkatkan. Seluruh perangkat daerah terkait, seperti BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Sosial, diminta siaga penuh untuk merespons cepat potensi bencana.

Pemerintah juga menyiapkan shelter sementara, logistik, serta kebutuhan dasar bagi warga apabila terjadi kondisi darurat.

Tak hanya itu, Munafri turut mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak lanjutan cuaca ekstrem, seperti angin kencang, pohon tumbang, serta gelombang tinggi di wilayah pesisir.

“Keselamatan warga adalah prioritas utama. Pemerintah memastikan seluruh sumber daya siap digunakan kapan pun dibutuhkan,” tegasnya.

Dengan kombinasi penanganan darurat dan perencanaan jangka panjang berbasis kajian ilmiah, Pemkot Makassar optimistis persoalan banjir tahunan dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

(Red)

Program Ase Budu SDN 3 Lemba, Mengajarkan Empati Sejak Usia Dini

Soppeng, Sigapnews.com, Peserta didik SD Negeri 3 Lemba kembali melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan melalui program Ase Budu (Aksi Sejuta Butir Beras untuk Dhuafa) pada awal semester genap tahun 2026. Program yang bersifat berkelanjutan ini menjadi salah satu bentuk nyata pembelajaran karakter, empati, dan kepedulian sosial bagi peserta didik sejak usia dini.

Kegiatan penyaluran bantuan dilakukan dengan pendampingan oleh Andi Rahmayuddin, S.Pd. (Guru Kelas 4B), Riswan Asmari, S.Pd., M.Pd. (Guru PJOK), serta Hj. Musdalifah Salama, S.Sos (Kepala Perpustakaan SDN 3 Lemba). Peserta didik terlibat langsung dalam proses pendistribusian, mulai dari menyiapkan bantuan hingga menyerahkannya kepada kaum dhuafa.

Sasaran pertama penyaluran bantuan adalah Pak Anis, seorang kaum dhuafa yang tinggal di wilayah Jerae. Pak Anis hidup bersama adiknya sebagai kakak beradik. Kondisi Pak Anis yang telah lanjut usia dan sering sakit-sakitan membuatnya tidak mampu lagi bekerja.

Sementara itu, sang adik berusaha mencukupi kebutuhan hidup dengan bekerja serabutan sebagai tukang bersih di berbagai rumah warga.

Sasaran kedua adalah Ibu Hasmawati, kaum dhuafa yang tinggal di pertengahan pemukiman BTN. Ibu Hasmawati tinggal di sebuah gubuk yang kondisinya sudah reok dan nyaris roboh. Beliau mengalami kebutaan dan hidup bersama cucunya, anak dari anak tirinya.

Kondisi kesehatannya membuat ia tidak lagi dapat beraktivitas. Sebelumnya, Ibu Hasmawati dikenal sebagai sosok pekerja keras yang menggantungkan hidup sebagai tukang cuci di rumah-rumah warga.

Sasaran ketiga penyaluran bantuan adalah Ibu Kumiati, salah satu tenaga pendidik non-guru di SDN 3 Lemba. Sehari-hari, Ibu Kumiati membantu pekerjaan dapur dan kebersihan sekolah. Ia tinggal seorang diri di rumahnya dan menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Bantuan yang diberikan menjadi bentuk kepedulian dan perhatian dari keluarga besar sekolah atas dedikasinya selama ini.

Kepala SDN 3 Lemba, Falmunadi, S.Pd., menyampaikan bahwa program Ase Budu memiliki nilai pendidikan yang sangat penting bagi peserta didik.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan nilai empati, kepedulian, dan rasa tanggung jawab sosial kepada anak-anak. Mereka belajar langsung bahwa berbagi adalah bagian dari karakter mulia yang harus terus dipupuk,” ujarnya. Selasa (13/1/2025).

Sementara itu, guru pendamping Andi Rahmayuddin, S.Pd., menegaskan bahwa keterlibatan langsung peserta didik menjadi pengalaman belajar yang bermakna.

“Anak-anak tidak hanya menyerahkan bantuan, tetapi juga belajar memahami kondisi kehidupan masyarakat. Dari sini tumbuh rasa syukur dan kepedulian yang diharapkan melekat dalam diri mereka hingga dewasa,” tuturnya.

Melalui program Ase Budu, SDN 3 Lemba berharap dapat terus menjadi jembatan kebaikan antara peserta didik dan masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya meringankan beban kaum dhuafa, tetapi juga membentuk generasi yang peduli, berempati, dan berakhlak mulia.

(Red)

Walikota Makassar Temui Pendemo, Appi: Silakan Berdagang, Tapi Bukan di Tempat Terlarang

Makassar, Sigapnews.com,- Di tengah dinamika penataan kota yang terus berjalan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menunjukkan gaya kepemimpinan yang terbuka dan responsif dengan turun langsung menemui massa aksi yang menyampaikan aspirasi terkait wacana penertiban Pasar Pabaeng-baeng.

Tak memilih berada di balik meja, Appi justru memboyong jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk hadir langsung di hadapan para pendemo yang terdiri dari pedagang pasar dan juru parkir, yang mendatangi Kantor Balai Kota Makassar, Senin (12/1/2026).

Didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, kehadiran orang nomor satu di Kota Makassar itu semakin menegaskan komitmen pemerintah kota dalam membuka ruang dialog yang sehat dan konstruktif. 

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kota Makassar, Kasatpol PP, Kadis Pemadam Kebakaran, Kadis Penataan Ruang, Kesbangpol, Kabag Protokol, hingga Kepala Bappeda.

Dalam suasana dialog yang terbuka, Appi mendengarkan secara langsung aspirasi, keluhan, serta harapan para pedagang. Tidak sekadar menyerap aspirasi, ia juga menyampaikan penjelasan sekaligus menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapi pedagang.

Selaku Wali Kota, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar sama sekali tidak melarang masyarakat untuk mencari nafkah dan berdagang. 

Namun, aktivitas tersebut harus dilakukan di tempat yang telah disediakan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tidak ada yang melarang orang berdagang di Kota Makassar. Silakan cari nafkah, silakan berjualan. Tapi jangan cari nafkah di tempat yang memang dilarang," tegas Munafri.

Ia memastikan, seluruh pedagang yang berjualan di dalam area pasar tidak akan diganggu. Pemerintah, kata dia, justru menjamin keamanan dan keberlangsungan usaha para pedagang selama aktivitas dilakukan di lokasi resmi.

"Kalau semuanya masuk ke dalam pasar, tidak mungkin diganggu. Saya pastikan, tidak ada pedagang yang diganggu kalau berjualan di dalam pasar," ujarnya.

Lebih lanjut, Appi juga menekankan bahaya berjualan di pinggir jalan yang berpotensi mengancam keselamatan pedagang maupun masyarakat umum. Ia menggambarkan risiko kecelakaan lalu lintas yang bisa terjadi akibat aktivitas jual beli di badan jalan.

"Coba bayangkan kalau kita jualan di pinggir jalan, ada mobil rusak remnya, ada mobil menabrak, bisa mati kita. Ini bukan soal melarang, tapi soal keselamatan kita bersama," jelasnya.

Menurutnya, kemacetan di kawasan Pasar Pabaeng-baeng juga dipicu oleh aktivitas parkir dan jualan yang tidak tertib. Banyak kendaraan parkir melintang, sementara pedagang berjualan hingga ke badan jalan, sehingga akses menjadi sangat sempit.

Untuk itu, Munafri memastikan PD Pasar Makassar akan dilibatkan secara aktif untuk melakukan komunikasi dan penataan secara bertahap agar seluruh pedagang dapat masuk dan berjualan di dalam pasar.

"PD Pasar saya pastikan akan membicarakan ini dengan Bapak-Ibu sekalian. Pasar ini akan kita benahi pelan-pelan supaya yang jualan di luar bisa masuk ke dalam," katanya.

Selain penertiban di area pasar, Wali Kota juga menegaskan akan menyelesaikan persoalan lapak-lapak ilegal di sepanjang jalan inspeksi kanal. Ia menyebut adanya praktik penyewaan lapak oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Itu tanah negara, pidana kalau dimanfaatkan tanpa izin. Ada yang bangun tenda di jalan inspeksi, disewa-sewakan, padahal itu bukan miliknya," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah bukan penggusuran, melainkan penertiban sesuai peruntukan lahan.

Menutup pernyataannya, Munafri Arifuddin mengajak seluruh pedagang dan masyarakat untuk bekerja sama mendukung penataan kota demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

"Silakan cari nafkah di Kota Makassar, tapi bukan di tempat-tempat yang dilarang. Yang di pasar masuk ke pasar, yang parkir cari tempat parkir. Tolong bantu saya membenahi Kota Makassar," pungkasnya.