-->

Selasa, 17 November 2026

Darurat Tata Kelola Pemilu: Ketika Keterlambatan Timsel KPU dan Mandeknya UU Pemilu Menjadi "Teror" di Daerah

Oleh: Amrayadi, SH., MH (Mantan Ketua KPU Kabupaten Soppeng dan Komisioner Bawaslu Provinsi Sulsel)

​Siklus suksesi penyelenggara pemilu kembali diwarnai tanda tanya besar. Di balik menara gading Senayan, tarik-menarik kepentingan politik mengancam stabilitas demokrasi dari akar rumput.​

Proses suksesi kepemimpinan di tubuh penyelenggara pemilu kembali menghadapi ancaman serius yang kerap diulang dari siklus ke siklus.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan, Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) atau Timsel Calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2027–2032 seharusnya telah ditetapkan paling lambat pada Oktober 2026 atau enam bulan sebelum masa jabatan komisioner periode 2022–2027 purna tugas pada April 2027.

​Hingga melewati tenggat waktu tersebut, molornya pengumuman Timsel ini berjalan beriringan dengan mandeknya pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu di parlemen.

Sebagai seseorang yang telah mendedikasikan hidup selama dua dekade di KPU Kabupaten dan satu periode di Bawaslu Provinsi, saya melihat polemik ini bukan sekadar diskursus akademik di ruang-ruang seminar, melainkan sebuah ancaman nyata yang langsung menghantam urat nadi operasional di tingkat bawah.

Musuh Utama Penyelenggara: Ketidakpastian di Pusat

​Selama puluhan tahun mengawal pemilu dari tingkat kabupaten hingga provinsi, saya merasakan betul satu kebenaran empiris: musuh terbesar penyelenggara pemilu bukanlah dinamika masyarakat atau riuhnya kontestan, melainkan ketidakpastian regulasi yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang di pusat.

​Ketika DPR dan pemerintah menunda-nunda pembahasan revisi UU Pemilu dengan dalih kehati-hatian atau kompromi politik, mereka seringkali lupa atau sengaja mengabaikan efek domino yang harus ditanggung oleh jajaran di daerah.

​UU Pemilu yang terlambat disahkan berarti Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) akan lahir dalam kondisi kejar-kejaran dengan tahapan. Akibatnya, jajaran KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi harus melakukan bimbingan teknis kepada badan ad-hoc (PPK, PPS, hingga KPPS) dengan materi yang masih mentah.

​Aturan main yang berubah-ubah atau terlambat ditetapkan memaksa penyelenggara di tingkat tapak bekerja di bawah tekanan psikologis yang ekstrim. Dari pengalaman empiris, ketidakpastian norma hukum sering kali menjadi pemicu utama terjadinya human error di tingkat TPS, yang pada akhirnya mendiskreditkan integritas KPU dan Bawaslu, padahal akar masalahnya berasal dari lambannya legislator di Senayan.

Dilema Yuridis dan Kalkulasi Elit yang Pragmatis

​Dari sudut pandang hukum tata negara, belum dibahasnya UU Pemilu melahirkan dilema yuridis yang akut. Penundaan revisi yang terlalu lama membuat sinkronisasi antara UU Pemilu, UU Pilkada, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi compang-camping. Penyelenggara pemilu dipaksa menafsirkan norma yang abu-abu di tengah tekanan tahapan yang berjalan.

​Sementara itu, di ranah politik, mandeknya pembahasan ini mencerminkan dominasi kalkulasi pragmatis kaum politisi. Perdebatan alot seputar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan desain sistem pemilu selalu menjadi batu sandungan utama. Partai-partai di Senayan cenderung menunda pembahasan demi mengamankan zona nyaman dan kepentingan kelompok masing-masing, tanpa memikirkan dampak sistemiknya terhadap kesiapan teknis penyelenggara.

​Politik dagang sapi ini membuat pembahasan sengaja diulur hingga mendekati detik-detik akhir agar kompromi kekuasaan dapat diselipkan melalui mekanisme injury time, sebuah praktik legislasi yang mengabaikan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
​
Menyelamatkan Marwah Demokrasi

​Keterlambatan pembentukan Timsel KPU RI 2027–2032 dan mandeknya pembahasan UU Pemilu adalah potret buram dari ego sektoral kekuasaan yang mengorbankan stabilitas demokrasi elektoral.

​Berdasarkan pengalaman nyata selama hampir 20 tahun (termasuk Panwaslu 3 kali) mengurus pemilu di daerah, saya tegaskan bahwa setiap detik keterlambatan regulasi di pusat adalah malapetaka operasional di daerah.

​Jika para pembuat undang-undang di Jakarta terus mempermainkan waktu dan kepastian hukum demi kepentingan politik sesaat, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar nasib para penyelenggara pemilu di tingkat bawah, melainkan legitimasi dan kepercayaan rakyat terhadap hasil demokrasi itu sendiri.

Sudah saatnya publik bersuara keras: hentikan politisasi waktu, dan kembalikan kepastian tata kelola pemilu ke rel konstitusi.


Senin, 16 November 2026

Ketua JOIN Soppeng Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Jurnalis Senior Buhriadi Abu


Soppeng, Sigapnews.com, Kabar duka menyelimuti dunia jurnalistik Kabupaten Soppeng. Jurnalis senior Buhriadi Abu, S.Sos., meninggal dunia pada Selasa (17/11/2026) pukul 08.00 Wita di RSUD Latemmamala dalam usia 73 tahun.

Kepergian almarhum meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga, sahabat, serta rekan-rekan sesama insan pers yang pernah berinteraksi dan menjalani aktivitas jurnalistik bersama almarhum.

Duka cita tersebut turut disampaikan Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kabupaten Soppeng, Herwan, S.H., M.Si. Ia menyampaikan rasa kehilangan dan belasungkawa atas berpulangnya salah seorang wartawan senior yang pernah mewarnai perjalanan jurnalistik di Kabupaten Soppeng.

"Selamat jalan, senior. Terima kasih atas segala pengabdian, dedikasi, dan kebersamaan selama ini. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT," ungkap Herwan.

Sebelum terjun ke dunia jurnalistik, Buhriadi Abu merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng. Jabatan terakhirnya berada di Dinas Perhubungan sebelum memasuki masa purnabakti.

Setelah pensiun, almarhum tetap aktif berkegiatan dengan memilih menekuni dunia jurnalistik, baik melalui media cetak maupun media online. Ia juga pernah terlibat dalam aktivitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SIMAK.

Dalam kesehariannya, almarhum dikenal sebagai sosok yang santun, sederhana, dan bersahaja. Ia merupakan kakak kandung Buhari Abu, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).

Almarhum meninggalkan seorang istri dan empat orang anak, terdiri atas satu perempuan dan tiga laki-laki.

Jenazah disemayamkan di rumah duka di Bila Utara, Kabupaten Soppeng. Rencananya, pemakaman dilaksanakan pada Selasa sore setelah salat Ashar di pekuburan JeraE.

Herwan juga mendoakan agar seluruh amal ibadah almarhum diterima Allah SWT, segala khilaf dan dosanya diampuni, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan.

"Semoga Allah SWT melapangkan kuburnya, mengampuni segala khilaf semasa hidupnya, dan menjadikan surga sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberi ketabahan dan keikhlasan," tutupnya.

Selamat jalan, senior. Jejak pengabdian dan kebersamaanmu akan selalu menjadi kenangan bagi insan pers Soppeng.

(Yund)

Catatan Kelam di Balik Kilauan Lampu Karaoke: Darurat Perlindungan Anak dari Jerat "LC" di Bawah Umur

Oleh: Amrayadi Arafah, SH. MH (Praktisi Hukum dan Pemerhati Sosial)

​Malam di sudut-sudut Kabupaten Soppeng sering kali tampak hidup dengan deretan lampu neon dari tempat-tempat hiburan malam (THM) dan rumah bernyanyi. 

Di balik alunan musik yang menghentak dan gemerlap ruangan karaoke, tersimpan sebuah ironi sosial yang mengoyak nurani, masih ditemukannya anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai Ladies Companion (LC) atau pemandu lagu.

​Praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif jam operasional atau persoalan kenakalan remaja biasa. Ini adalah bentuk eksploitasi anak yang sistemik, tersembunyi, dan mengancam masa depan generasi bangsa. 

Ketika anak-anak usia sekolah harus bergelut dengan asap rokok, minuman beralkohol, dan lingkungan berisiko tinggi demi lembaran uang, negara dan masyarakat di daerah sedang menghadapi darurat moral yang nyata.

​Langkah Tegas Aparat: Apresiasi untuk Polres Soppeng

​Titik terang dan ketegasan dalam memberangus praktik kotor ini baru saja ditunjukkan oleh aparat penegak hukum di bumi Latemmamala. Melalui langkah sigap yang terekam dalam pemberitaan bertajuk “Temukan Tiga LC Diduga di Bawah Umur, Polres Soppeng Dalami Indikasi Perdagangan Orang” (Treninfo, 2026), Kepolisian Resor (Polres) Soppeng patut mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya.

​Tindakan proaktif kepolisian dalam merazia, menemukan, dan kini mendalami indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di balik mempekerjakan tiga anak di bawah umur tersebut adalah bukti nyata bahwa hukum tidak tinggal diam.

Langkah ini bukan sekadar penertiban biasa, melainkan hantaman telak bagi sindikat yang mencoba meraup untung di atas penderitaan anak-anak. 

Ketegasan Polres Soppeng memberikan pesan moral yang kuat bahwa ruang gerak bagi eksploitasi anak di Kabupaten Soppeng harus ditutup rapat-rapat.

​Eksploitasi Terselubung dan Dampak Psikologis

​Secara sosiologis dan psikologis, anak-anak berada dalam fase rentan pencarian identitas dan pembentukan karakter.

Memasukkan mereka ke dalam ekosistem tempat hiburan malam berarti menjerumuskan mereka ke dalam pusaran eksploitasi ekonomi dan moral. Seperti yang tengah diusut oleh pihak kepolisian, profesi terselubung ini kerap kali bersinggungan langsung dengan jeratan sindikat TPPO, pelecehan, hingga kekerasan psikis dan fisik. ​

Dampaknya sangat destruktif. Anak-anak ini kehilangan hak atas pendidikan yang layak, mengalami trauma psikologis mendalam, serta menanggung stigma sosial berkepanjangan dari masyarakat. Alih-alih mendapatkan perlindungan pengasuhan yang baik, mereka justru dipaksa menanggung beban ekonomi keluarga atau terjebak dalam lingkaran setan calo tenaga kerja ilegal.

​Ketegasan Hukum Tanpa Kompromi

​Secara normatif, hukum positif di Indonesia telah memberikan pagar perlindungan yang sangat ketat untuk menjerat para pelaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76I secara tegas melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, atau melibatkan anak dalam eksploitasi ekonomi maupun seksual. 

Pelanggaran atas pasal ini diancam dengan pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp200 juta (Pasal 88).

​Di ranah ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 68) secara mutlak melarang mempekerjakan anak. Lingkungan tempat hiburan malam dikategorikan secara mutlak sebagai pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak, sehingga pengusaha yang melanggar dapat dijerat sanksi pidana penjara 1 hingga 4 tahun serta denda hingga Rp400 juta.

​Lebih jauh lagi, sejalan dengan langkah penyelidikan yang sedang ditempuh Polres Soppeng, jika perekrutan ini melibatkan unsur tipu daya, ancaman, atau penjeratan utang oleh sindikat, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) siap menjerat para pelaku dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun.

​Sinergi Nyata di Tingkat Daerah

​Langkah berani yang diambil oleh Polres Soppeng harus menjadi momentum kebangkitan bersama. 

Ketentuan hukum yang tegas tidak boleh berhenti di meja penyidik saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektoral yang masif dan berkelanjutan.

​Sanksi Administratif Tegas oleh Pemkab Soppeng: 

Pemerintah daerah melalui instansi perizinan dan dinas terkait harus mendukung penuh kepolisian dengan memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha secara permanen bagi pengelola THM yang terbukti mempekerjakan anak di bawah umur.

​Penguatan Peran Akar Rumput (Desa dan Kelurahan):

Tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemuda desa harus bahu-membahu memperkuat ketahanan keluarga. Tradisi kepedulian sosial seperti sipakatau dan sipakainge harus dihidupkan kembali untuk mendeteksi dini anak-anak yang rentan diiming-imingi pekerjaan instan.

​Rehabilitasi Komprehensif bagi Korban: 

Anak-anak yang menjadi korban dalam pusaran ini wajib mendapatkan pendampingan psikososial yang intensif, pemulihan trauma, serta jaminan kepastian agar mereka bisa kembali mengenyam dunia pendidikan.

​Penutup.

​Tentu saja, catatan ini tidak bermaksud menerbitkan pukul rata bahwa seluruh tempat hiburan malam mengabaikan aturan; faktanya, terdapat pula pengelola usaha yang selektif dan mematuhi regulasi ketenagakerjaan dalam merekrut karyawannya. 

Bagi tempat hiburan yang kedapatan mempekerjakan anak di bawah umur, boleh jadi hal tersebut dilandasi oleh ketidaktahuan atau kekurangpahaman pengelola bahwa tindakan itu merupakan pelanggaran hukum yang berat. 

Oleh karena itu, langkah penindakan hukum harus selalu diiringi dengan masifnya edukasi, sosialisasi, dan pengawasan berkelanjutan.

​Semoga Bumi Latemmamala senantiasa terawat budaya dan adat istiadatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, menjadi tanah yang aman bagi tumbuh kembang anak-anak kita hari ini dan demi masa depan peradaban esok hari.

Sabtu, 14 November 2026

Mutasi Pejabat Kolaka Utara Jadi Sorotan, Jalur Karier Diduga Dilangkahi, Bupati dan BKPSDM Diminta Buka-bukaan


Kolaka Utara, Sigapnews.com, Kebijakan mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mulai menjadi sorotan. Sejumlah penempatan jabatan memunculkan tanda tanya serius terkait kepatutan jenjang karier, kesesuaian kompetensi, hingga konsistensi penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sorotan ini bukan tanpa alasan. Sejumlah nama dan riwayat jabatan pejabat yang mengalami pergeseran posisi memunculkan pertanyaan apakah proses promosi telah berjalan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan pengalaman, atau justru terdapat pola penempatan yang perlu dijelaskan secara terbuka.

"Salah satu yang menjadi perhatian adalah Ismail, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dipercaya menduduki posisi Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Sekretariat Daerah, ungkap Salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya, Minggu (15/11/2026). 

Selain itu, terdapat informasi mengenai pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi), Hamka,SH kemudian dipercaya menjadi Camat Pakue Utara. Sementara Lurah Lasusua Baso Hendra Jaya disebut langsung menduduki jabatan Camat definitif di Kecamatan Tiwu.

Rangkaian penempatan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apa parameter yang digunakan dalam menentukan pejabat yang mendapat promosi? Bagaimana rekam jejak, pengalaman manajerial, kompetensi teknis, dan persyaratan administrasi masing-masing calon dinilai?

Dalam birokrasi pemerintahan, jabatan bukan hadiah, bukan pula sekadar kewenangan politik kepala daerah. Setiap posisi memiliki tanggung jawab, standar kompetensi, dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Terlebih, jabatan Asisten Sekretariat Daerah merupakan posisi strategis yang membutuhkan kapasitas koordinasi pemerintahan dan pengalaman manajerial. Demikian pula jabatan camat yang menuntut kemampuan memimpin wilayah, mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, publik berhak mempertanyakan dasar pertimbangan di balik setiap keputusan pengangkatan tersebut.

Pemerintah selama ini mendorong penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Prinsip tersebut menempatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi sebagai dasar utama pengelolaan karier aparatur.

Namun, ketika muncul penempatan pejabat dengan jalur karier yang dipertanyakan, pemerintah daerah tidak cukup hanya berlindung di balik kewenangan kepala daerah.

Kewenangan melakukan mutasi dan promosi tetap harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keputusan administratif tidak boleh mengabaikan prinsip profesionalitas dan objektivitas.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah seluruh persyaratan jabatan telah dipenuhi? Apakah pejabat yang bersangkutan telah melalui proses evaluasi kompetensi? Apakah terdapat pertimbangan khusus yang menjadi dasar penunjukan? Dan apakah proses tersebut terdokumentasi serta dapat dipertanggungjawabkan?

Bupati Kolaka Utara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) perlu memberikan penjelasan terbuka agar kebijakan mutasi dan promosi tidak menjadi ruang spekulasi publik.

Begitu pula BKPSDM Kolaka Utara. Institusi yang memiliki fungsi dalam pengelolaan kepegawaian tersebut perlu menjelaskan mekanisme, persyaratan, serta dasar administrasi pengangkatan pejabat yang kini dipersoalkan.

Jangan sampai muncul kesan bahwa jenjang karier ASN dapat dilompati tanpa penjelasan yang transparan. Sebab, jika proses pembinaan karier tidak dikelola secara objektif, hal itu berpotensi menimbulkan demotivasi bagi ASN lain yang telah meniti karier melalui tahapan dan pengalaman panjang.

Lebih jauh, praktik penempatan yang tidak disertai penjelasan memadai dapat menggerus kepercayaan aparatur terhadap sistem pembinaan karier di lingkungan pemerintah daerah.

Persoalan ini harus dijawab dengan dokumen, dasar hukum, dan penjelasan administratif, bukan sekadar pernyataan bahwa mutasi merupakan hak prerogatif kepala daerah.

Apabila seluruh pengangkatan telah sesuai ketentuan, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menutup informasi mengenai dasar dan mekanisme pengambilannya.

Namun, apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian persyaratan atau prosedur, evaluasi harus dilakukan oleh instansi yang berwenang, termasuk melalui mekanisme pengawasan kepegawaian.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar posisi sejumlah pejabat, melainkan kredibilitas sistem birokrasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Sebab, birokrasi yang sehat tidak dibangun dengan kedekatan dan keputusan tanpa penjelasan, tetapi melalui kompetensi, integritas, rekam jejak, serta aturan yang berlaku sama bagi semua ASN.

(Red) 

Golkar Sulsel Serahkan Diskresi kepada Andi Kaswadi Razak, Jadwal Musda Soppeng Belum Ditentukan


Makassar, Sigapnews.com, Konsolidasi internal Partai Golkar Sulawesi Selatan mulai bergerak menuju penyelesaian kepengurusan di tingkat kabupaten/kota. Namun, di tengah penyerahan diskresi kepada lima calon ketua DPD, jadwal Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kabupaten Soppeng hingga kini belum ditetapkan.

Keputusan tersebut mengemuka dalam rapat pleno pengurus harian DPD Partai Golkar Sulsel yang berlangsung di Kantor DPD Golkar Sulsel, Sabtu (14/11/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPD Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin, didampingi Ketua Harian Supriansa dan Sekretaris DPD Golkar Sulsel, Rahman Pina.

Dalam rapat tersebut, salah satu agenda penting adalah penyerahan diskresi kepada lima calon ketua DPD Golkar kabupaten. Mereka masing-masing Andi Kaswadi Razak untuk Kabupaten Soppeng, Basli Ali untuk Kepulauan Selayar, Islam Iskandar untuk Jeneponto, Hj. Megawati Jamal untuk Luwu Utara, dan Saleh Rahim untuk Enrekang.

Ilham Arief Sirajuddin menjelaskan, penyerahan diskresi dan penjadwalan Musda merupakan bagian dari langkah percepatan konsolidasi organisasi Partai Golkar di Sulawesi Selatan.

Menurutnya, penyelesaian Musda di seluruh kabupaten/kota menjadi hal penting agar roda organisasi berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan partai.

Selain penyerahan diskresi, rapat pleno juga menetapkan jadwal Musda di sejumlah daerah. Musda Golkar Gowa dijadwalkan pada 16 November, disusul Jeneponto pada 19 November.

Selanjutnya, Musda Luwu Timur dan Luwu Utara akan berlangsung pada 24 November. Sementara pada 25 November, agenda serupa dijadwalkan di Toraja Utara, Tana Toraja, dan Enrekang.

Menariknya, meski nama Andi Kaswadi Razak telah masuk dalam daftar penerima diskresi, jadwal pelaksanaan Musda Golkar Soppeng belum tercantum dalam agenda yang ditetapkan pada rapat pleno tersebut.

Kondisi ini membuat tahapan konsolidasi Golkar di Soppeng masih menyisakan satu agenda penting, yakni penetapan waktu pelaksanaan Musda.

Ilham menegaskan, seluruh tahapan konsolidasi diarahkan untuk menuntaskan kepengurusan partai di tingkat kabupaten/kota melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

Penyerahan lima diskresi dan penetapan jadwal Musda tersebut menjadi bagian dari upaya DPD Golkar Sulsel memperkuat soliditas kader sekaligus memastikan konsolidasi organisasi berjalan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

(Yund)

Dorong Ekonomi Kerakyatan, PADMI Sulsel Gelar Festival UMKM dan Karaoke di Bone


Bone, Sigapnews.com, Dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi kerakyatan dan memperluas ruang promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pengurus Wilayah Perkumpulan Angkatan Muda Dinamika Indonesia (PW PADMI) Sulawesi Selatan akan menggelar kegiatan bertajuk PADMI UMKM Bangkit, Ekonomi Pulih 2026 di Kabupaten Bone.

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 14 November hingga 5 Desember 2026 tersebut dipusatkan di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, melalui kolaborasi dengan APKLI Merah Putih Kabupaten Bone dan Pemerintah Kelurahan Tanete.

Sejumlah agenda telah disiapkan untuk memeriahkan kegiatan tersebut, di antaranya Festival Karaoke, Festival Kaki Lima dan UMKM, donor darah, pelayanan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) gratis, serta lomba senam aerobic.

Festival Karaoke menjadi salah satu agenda utama yang dijadwalkan berlangsung pada 17–24 November 2026. Panitia membuka pendaftaran secara gratis dengan total hadiah mencapai Rp15 juta, berupa trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan.

Sistem penjurian menggunakan komposisi 50 persen nilai dewan juri dan 50 persen dukungan kupon dari para pendukung peserta.

Selain memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan bakat dan kreativitas, kegiatan ini juga menghadirkan program pemberdayaan ekonomi melalui fasilitasi pembuatan NIB gratis bagi pelaku UMKM.

Pelayanan pembuatan NIB tersebut dijadwalkan pada 25–26 November 2026 di Kantor Kelurahan Tanete.

Agenda berikutnya adalah lomba senam aerobic yang akan berlangsung pada 3–5 Desember 2026. Pendaftaran ditetapkan sebesar Rp250 ribu per tim, dengan total hadiah piala dan uang pembinaan mencapai Rp7,5 juta. Panitia menyediakan kuota sebanyak 50 tim.

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti Festival Karaoke, dapat menghubungi Alfian Handayani melalui WhatsApp 0852-4084-7913.

Sementara informasi lomba senam aerobic dapat diperoleh melalui Arni Summer di nomor WhatsApp 0853-4053-0939.

Pendaftaran online lomba senam aerobic juga tersedia melalui transfer BCA ke rekening 8745148251 atas nama Irwan N Raju.

Melalui kegiatan PADMI UMKM Bangkit, Ekonomi Pulih 2026, penyelenggara berharap tercipta ruang interaksi ekonomi, promosi produk lokal, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

Kegiatan ini sekaligus diharapkan menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi organisasi, pemerintah setempat, pelaku usaha, dan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Bone.

(Yund)

© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved