Nurmal Idrus Soroti Tantangan Bankir di Era Digital, SDM Jadi Penentu Daya Saing

Soppeng, Sigapnews.com, Perubahan teknologi dan tuntutan industri perbankan yang semakin kompleks mendorong kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang lebih kompeten dan adaptif.

Hal tersebut menjadi sorotan Ketua Program Magister Manajemen Universitas Lamappapoleonro (UNIPOL) Soppeng, Dr. H. Nurmal Idrus, SE, MM, saat tampil sebagai pembicara dalam Forum Diskusi “Pengembangan SDM Perbankan & Sosialisasi Program Magister Manajemen (S2)” di Kantor Bank Sulselbar Cabang Soppeng, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan yang digelar bersama Bank Sulselbar Cabang Soppeng dan UNIPOL Soppeng itu mengangkat tema “Sinergi Akademik dan Industri Perbankan: Akselerasi Kompetensi SDM Menuju Perbankan Daerah yang Unggul dan Berdaya Saing.”

Nurmal menilai transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia perbankan. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan teknis saja dinilai belum cukup untuk menjawab tantangan yang dihadapi industri.

“Perubahan teknologi, tuntutan pelayanan nasabah, transformasi digital, serta semakin kompleksnya tantangan manajemen menuntut tenaga profesional perbankan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya,” kata Nurmal.

Ia menegaskan, bankir masa kini dituntut memiliki kemampuan yang lebih komprehensif, mulai dari manajemen, kepemimpinan, analisis hingga kemampuan mengambil keputusan strategis.

“Dunia perbankan membutuhkan SDM yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial, kepemimpinan, analisis dan pengambilan keputusan,” ujarnya.

Menurut Nurmal, peningkatan kapasitas melalui pendidikan tinggi menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh para profesional perbankan. Program Magister Manajemen, kata dia, dapat menjadi ruang untuk memperdalam wawasan sekaligus mengembangkan kemampuan profesional.

Ia juga menekankan bahwa pendidikan S2 tidak semata-mata diperuntukkan bagi kalangan akademisi. Para praktisi dan profesional yang berkecimpung dalam bidang keuangan, pemasaran, SDM, kepemimpinan maupun pengambilan keputusan juga membutuhkan penguatan kompetensi manajerial.

Forum tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri. Menurut Nurmal, hubungan yang semakin erat antara kampus dan perbankan dapat membantu memastikan pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Soppeng, Andi Yusri Nuralam, SE, turut memberikan pengantar dalam kegiatan tersebut.

Sebelumnya, Nurmal Idrus juga membawakan materi dengan tema serupa di hadapan para bankir BRI Cabang Soppeng. Antusiasme peserta dalam dua forum tersebut menunjukkan tingginya perhatian terhadap isu pengembangan SDM di sektor perbankan.

Nurmal berharap sinergi akademik dan industri dapat terus diperkuat sehingga mampu melahirkan SDM perbankan daerah yang semakin profesional, adaptif dan memiliki daya saing.

(Yund/JOIN)

Fiskal Terbatas, Bupati Soppeng Kunci Anggaran Perubahan 2026 untuk Program Prioritas

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama DPRD Soppeng resmi menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Soppeng, Jumat (14/8/2026).

Di balik kesepakatan itu, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng memberikan penekanan khusus mengenai penggunaan anggaran daerah. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pemerintah harus semakin cermat menentukan program yang akan dibiayai.

Suwardi menegaskan, pemerintah tidak ingin keterbatasan fiskal berdampak pada pelayanan dasar masyarakat.

“Dalam kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas, Pemerintah Kabupaten Soppeng tetap menempatkan pelayanan dasar dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama,” tegasnya.

Bupati meminta perangkat daerah melakukan penajaman terhadap program dan kegiatan yang diusulkan dalam perubahan anggaran.

Program yang tidak mendesak, kurang produktif atau tidak memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat harus dikendalikan. Sementara program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan harus mendapat perhatian.

Usulan OPD Bakal Disaring Lebih Ketat

Tak hanya meminta OPD lebih selektif, Suwardi juga menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memperketat proses verifikasi.

Setiap usulan perubahan anggaran harus diuji berdasarkan kebutuhan riil, urgensi, indikator kinerja dan kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan.

“Setiap usulan perubahan anggaran harus benar-benar berbasis kebutuhan riil, memiliki indikator kinerja yang jelas, serta selaras dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah,” kata Suwardi.

Ia meminta kesepakatan perubahan KUA-PPAS tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun program, kegiatan dan subkegiatan.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, kepala SKPD, camat, lurah, kepala desa dan insan pers.

Setelah kesepakatan tersebut, masing-masing perangkat daerah akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Tahapan selanjutnya yakni pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dengan arah kebijakan tersebut, Pemkab Soppeng berupaya memastikan keterbatasan anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan publik, sekaligus mendorong belanja daerah menjadi lebih selektif, efisien dan tepat sasaran.

(Red)

Semarak HUT RI ke-81, Ribuan Peserta Padati Jalanan Watansoppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Ribuan peserta memadati sejumlah ruas jalan utama Kota Watansoppeng, Jumat (14/8/2026) pagi, dalam kegiatan jalan santai memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan yang dipusatkan di Lapangan Gasis Watansoppeng tersebut berlangsung semarak. Sebelum berjalan santai, peserta terlebih dahulu mengikuti senam bersama.

Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi Haseng, bersama Wakil Ketua TP PKK Soppeng dr. Hj. Rahmawati Selle, Ketua Bhayangkari Soppeng dan jajaran Forkopimda secara resmi melepas ribuan peserta.

Menariknya, para pejabat yang hadir tidak hanya berdiri di garis start. Hj. Suarni Suwardi bersama unsur Forkopimda turut bergabung dalam barisan dan berjalan bersama peserta hingga menyusuri rute yang telah disiapkan.

Sejumlah pimpinan daerah dan pejabat lainnya juga ikut meramaikan kegiatan, termasuk Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid, Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufan, Kajari Soppeng, Kapolres Soppeng serta para pimpinan SKPD.

Peserta berasal dari berbagai unsur, mulai dari aparatur pemerintah daerah, TP PKK, Dharma Wanita, Bhayangkari, jajaran kecamatan hingga para pelajar.

Dari Lapangan Gasis, rombongan bergerak melewati Jalan Pemuda, Jalan Bila Selatan, Jalan Bakti, Jalan Bila Utara dan Jalan Merdeka. Peserta kemudian kembali ke Lapangan Gasis dengan jarak tempuh sekitar 2,5 kilometer.

Padatnya barisan peserta membuat suasana Kota Watansoppeng semakin semarak. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah, Forkopimda, organisasi perempuan, aparatur pemerintahan dan masyarakat.

Usai jalan santai, kemeriahan dilanjutkan dengan sejumlah lomba olahraga dan permainan tradisional yang diikuti unsur Forkopimda serta kepala SKPD.

Jalan santai ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI, dengan mengedepankan semangat persatuan, kebersamaan dan kegembiraan masyarakat.

(Yund)

BGN Sulsel Evaluasi Dapur MBG di Soppeng, Dapur yang Disuspend Diminta Segera Berbenah

Soppeng, Sigapnews.com, Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sulawesi Selatan melakukan evaluasi langsung terhadap sejumlah dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Soppeng, Kamis (13/8/2026).

Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar kelayakan, kebersihan, keamanan pangan, serta persyaratan operasional yang telah ditetapkan.

Tim dipimpin Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KAPPG) Regional BGN Sulsel, Handayani, S.KM., MPH, bersama Kepala Regional SPPI BGN Muh. Abdi, Korwil dan jajaran SPPI. Rombongan turut didampingi Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle.

Kunjungan diawali dengan pemeriksaan terhadap dua dapur MBG di Kecamatan Marioriwawo, tepatnya di wilayah Takkalala.

Di lokasi, tim BGN mengecek berbagai aspek, mulai dari kondisi bangunan, peralatan, alat masak, kelengkapan operasional hingga administrasi. Sejumlah persyaratan pendukung juga menjadi perhatian, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal, kualitas chef atau koki, serta kondisi kesehatan relawan yang bertugas di dapur.

Hasil pemantauan menunjukkan kondisi sejumlah dapur yang diperiksa secara umum cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa dapur yang dinilai perlu melakukan pembenahan agar dapat memenuhi seluruh standar yang dipersyaratkan.

Dapur yang sebelumnya disuspend atau dihentikan sementara operasionalnya menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi tersebut. Pengelola didorong segera memperbaiki berbagai kekurangan sehingga dapat memenuhi ketentuan dan kembali menjalankan pelayanan sesuai standar.

Usai pemeriksaan di Marioriwawo, rombongan bersama Wakil Bupati Soppeng menuju Kantor Bupati Soppeng untuk mengikuti Zoom Meeting bersama Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian, Plh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta sejumlah pimpinan SKPD yang tergabung dalam Satgas MBG Daerah.

Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan pemerintah pusat dan daerah terhadap pelaksanaan MBG, termasuk memastikan persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.

Setelah mengikuti rapat daring, tim BGN kembali melanjutkan pemantauan ke dapur MBG di Kecamatan Lalabata. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fasilitas, peralatan, kelengkapan operasional serta persyaratan pendukung lainnya.

Rangkaian kegiatan berlanjut hingga malam hari. Setelah jamuan makan malam di Rumah Jabatan Bupati Soppeng, tim BGN bersama Wakil Bupati kembali turun ke lapangan untuk memantau dua dapur MBG di Kecamatan Liliriaja.

Pemantauan dari sejumlah lokasi tersebut sekaligus menjadi sarana memperkuat komunikasi antara BGN, pemerintah daerah, Satgas MBG, yayasan dan mitra pelaksana.

Pemerintah daerah bersama seluruh pihak yang terlibat diharapkan terus meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Setiap kekurangan yang ditemukan diminta segera diperbaiki agar kualitas pelayanan MBG tetap terjaga.

Evaluasi lapangan ini sejalan dengan langkah BGN yang memperketat pengawasan terhadap dapur MBG yang belum memenuhi persyaratan. BGN sebelumnya juga menegaskan bahwa dapur yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk persyaratan higiene sanitasi, dapat dikenai tindakan tegas.

Dengan pembenahan dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Soppeng diharapkan semakin optimal dalam memenuhi standar serta mendukung pemenuhan gizi anak-anak hingga ke wilayah perdesaan.

(Yund)

Dandim 0808/Blitar Hadiri Launching 2.500 Jembatan Garuda dan 3.000 Titik Air Bersih

Blitar, Sigapnews.com, Komandan Kodim (Dandim) 0808/Blitar Letkol Inf. Virlani Arudyawan, S.H., M.M., M.H.I., menghadiri peresmian dan launching pembangunan 2.500 Jembatan Garuda serta 3.000 titik air bersih yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terpusat dan diikuti secara daring dari Jalan Klampis Gang Lapangan, Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas sinergi TNI dan Polri yang terus hadir memberikan pelayanan serta membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Presiden, pembangunan jembatan dan penyediaan fasilitas air bersih menjadi bukti nyata semangat gotong royong dalam memanfaatkan potensi bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Presiden juga menegaskan bahwa TNI dan Polri merupakan bagian dari rakyat yang mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat. Kerja keras para prajurit di berbagai wilayah, menurutnya, menjadi bagian penting dalam memastikan negara hadir memberikan solusi atas kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam rangkaian peresmian tersebut, Presiden Prabowo secara simbolis meresmikan 3.395 jembatan hasil kolaborasi TNI-Polri serta 3.000 titik air bersih yang dibangun TNI Angkatan Darat bagi masyarakat di berbagai daerah Indonesia.

Presiden berpesan agar semangat pengabdian dan gotong royong tersebut terus dipertahankan. Berbagai program strategis lainnya juga akan terus didorong dan diwujudkan untuk mendukung kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.

Dandim 0808/Blitar Letkol Inf. Virlani Arudyawan mengatakan, jajaran Kodim 0808/Blitar siap mendukung program strategis pemerintah dan komando atas, khususnya program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Pembangunan jembatan dan penyediaan titik air bersih merupakan bagian penting dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung aktivitas dan perekonomian warga,” ujarnya.

Ia menambahkan, semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI dengan rakyat akan terus diperkuat melalui berbagai kegiatan di lapangan.

Kodim 0808/Blitar, lanjutnya, juga berkomitmen untuk ikut mengawal serta menjaga keberlanjutan fasilitas publik yang telah dibangun sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten dan Kota Blitar.

(Dim0808)

Satu Lokasi, Selisih 15 Menit, Satresnarkoba Polres Soppeng Bekuk Dua Terduga, 11 Paket Sabu Diamankan

Soppeng, Sigapnews.com, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Soppeng kembali membongkar dugaan peredaran narkotika jenis sabu. Tak tanggung-tanggung, dua pria diamankan di lokasi yang sama hanya dalam rentang waktu 15 menit.

Penangkapan berlangsung di kawasan BTN Cahaya, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Senin malam (10/8/2026).

Penindakan pertama dilakukan sekitar pukul 21.00 Wita. Polisi mengamankan pria berinisial RI alias ID (44).

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan dua sachet plastik bening yang diduga berisi sabu dengan berat keseluruhan 0,58 gram. Barang tersebut ditemukan tersimpan di dalam bungkus rokok.

Belum berselang lama, sekitar pukul 21.15 Wita, polisi kembali melakukan penindakan di kawasan yang sama. Seorang pria berinisial NP alias IP (42) turut diamankan.

Dari tangan NP, petugas menemukan sembilan sachet plastik bening yang diduga berisi sabu dengan berat sekitar 2,49 gram, serta satu batang kaca pireks.

Dengan demikian, dalam dua penindakan tersebut polisi mengamankan sedikitnya 11 sachet diduga sabu dengan total berat sekitar 3,07 gram.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti personel Satresnarkoba Polres Soppeng melalui serangkaian penyelidikan terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan BTN Cahaya.

Kanit 2 Satresnarkoba Polres Soppeng, IPDA Ibrahim Rahman, S.E., memimpin langsung kegiatan tersebut bersama personel hingga berhasil mengamankan kedua terduga beserta barang bukti.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa jajarannya tidak akan memberikan ruang bagi peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Soppeng.

Ia juga meminta masyarakat aktif membantu kepolisian dengan memberikan informasi apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian. Identitas dan informasi masyarakat tentunya akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur. Sinergi antara polisi dan masyarakat sangat penting untuk memutus mata rantai peredaran narkotika,” tegasnya.

Kedua terduga pelaku bersama barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Soppeng untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Dalam perkara tersebut, keduanya diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap lebih jauh dugaan jaringan dan asal-usul narkotika tersebut.

(Red)