Terkuak Amburadul Proyek P3A di Sinjai

Sigapnews.com||Sinjai

Sinjai, Sigapnews.com,-Ada hal yang perlu diusut tuntas oleh pihak berwenang. Kenapa tidak, galian pondasi dan metode pekerjaan sangat tidak berbanding lurus dengan sistem pengelolaan kegiatan yang menggunakan uang negara pada umumnya. Ini sangat jelas patut diduga merupakan perbuatan/kasus menyimpang, ungkap sejumlah narasumber baru-baru ini.

Kendati di lokasi terungkap, Papan proyek tidak ditemukan walaupun berukuran satu centi meter. Pendamping Teknik konstruksi juga tidak stanbai di lokasi sedang diduga pekerjaan Amburadul.

Kegiatan berlokasi di area persawahan milik warga, kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Menurut pekerja di lokasi, "kegiatan berjalan sejak bulan September 2022", ungkapnya Senin siang.

Saat sniperjurnalis.com berada di lokasi kegiatan Senin siang (3/10/2022) terlihat sejumlah pekerja tampak memasang mal.

Mal tersebut lalu diisi dengan ramuan Kontruksi yang semula diracik berjarak selompatan dari titik dimaksud.

Sedang galian pondasi berdasarkan gambar saat sniperjurnalis.com berada di lokasi. Dapat diketahui, seperti pada gambar dalam berita terkini

Sebelumnya pekerjaan bangunan yang dikerjakan pada bulan September lalu, ditemukan di permukaan dua sisi bagian dinding pondasi, terdapat sejumlah lobang. Semen bercampur pasir sebagai perekat, mudah berjatuhan saat dicoba di sentuh tangan.

Lantai bangunan belum dikerjakan meskipun ratusan meter bagian dinding sudah terealisasi.

Inisial MN membenarkan hal tersebut. Lantai akan dikerjakan nanti bersamaan dengan plesteran dinding, ungkapnya saat dijumpai, Senin sore (3/10/2022).

Lantas, Lader program P3A ini (MN), tidak menapik temuan sniperjurnalis.com.

Dikatan dengan gamblang, bahwa Mal di lokasi betul digunakan pada kegiatan tersebut, Mal dipasang pada dinding bagian dalam saat pekerjaan berlangsung.

Bangunan yang telah jadi bulan lalu mudah retak, karena masih labil, ditambah faktor cuaca (matahari). Tapi nanti akan dipoles lebih lanjut melalui plasteran, ungkapnya dengan alod.

Melanjut penjelasan MN, pekerjaan proyek tersebut berukuran Volume panjang 316 meter. Jumlah anggaran sebesar Rp195.000.000,-

Sumber anggaran uang Negara melalui Aspirasi DPR-RI bekerja sama dengan instansi BWS Pompengan Jeneberang Makassar, Sulawesi Selatan.

Kegiatan tersebut dinamai Proyek saluran air P3A kegiatan tahun 2022, terang MN.

Dia mengatakan lebih lanjut dirinya baru dua kali kelokasi.

"Saya baru dua kali kelokasi, ujarnya sambil mengulit secara detail lokasi proyek tersebut. (Bersambung)

Laporan Tim Sinjai

Ada apa dengan Rambo Guru SMK Negeri 1 Barumun

Sigapnews.com,Madina - Keluarga Rajamin Hasibuan di Mandailing Natal Iskandar Hasibuan SE, Mendesak Kapolres Padang Lawas, agar secepatnya Menangkap Oknum 'Guru Honor Rambo' yang telah secara Brutal, memukul Siswa tanpa tanya disekolah SMK Negeri 1 Barumun dan mengakibatkan pihak keluarga menjadi geram.(3/10/22)

"Saya sebagai Uaknya, tidak terima Anak Kandung Adik Saya dipukuli oleh Guru, tanpa salah dan tanya, membabi buta memukuli anak saudara saya", Ujar Iskandar Hasibuan SE, di Panyabungan dan usai mendapat informasi dari Keluarganya di Desa Sigorbus Jae via telepon.

Kata Iskandar, dirinya juga lama jadi Guru, tapi sebandel apapun siswa kita ada BP nya, kita suruh membinanya, bukan main pukul kalau siswa ada yang nakal, atau buat surat peringatan 1,2 dan 3, bukan main hajar.

Pengakuan adik saya, anak kami Rajamin tidak salah, sebab siswa yang melempar guru waktu upacara sudah diketahui dan ada saksinya, kenapa anak saudara saya yang dipukuli.

Karena itu, saya selaku pamannya, mendesak kepada Kapolres Padang Lawas segera 'Tangkap' oknum Guru Honor yang main hakim sendiri, jangan - jangan sudah banyak siswa yang dipukulinya.

Kepada yang sangat saya hormati Gubsu Edy Rahmayadi, Kadis Pendidikan Sumut, Kacabdis Pendidikan Padang Sidempuan dan Plt.Bupati dan DPRD Padang Lawas, jangan Bungkam terhadap oknum guru honor yang main pukul secara brutal di SMKN 1 Barumun.

Memang, sesuai pengakuan Adik saya, persoalan itu telah membuat Laporan Polisi di Mapolres Padang Lawas.

Dengan Laporan Polisi Nomor : STPLP/B/228/X/2022/SPKT/PALAS/SU tertanggal 1 Januari 2022. Sebagai pelapor atas nama Rajo Hasibuan (52) warga Desa Sigorbus Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

Disebutkannya, isi Laporan Polisi tersebut, Melaporkan telah terjadi dugaan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak". Dengan terlapor atas nama inisial C (30) pekerjaan Guru Honor alamat SMKN I Barumun. Yang diterima oleh KA SPK II BRIPKA Rahmad Ranto Nasution.

" Saya selaku uak dari Rajamin tidak terima perlakuan guru honor tersebut dan sangat yakin sekali kepada Kapolres Padang Lawas, akan segera Menangkap dan menahan oknum guru Rambo di SMKN 1 Barumun", ujar Iskandar Hasibuan kepada awak media yang bertugas.

Penambang PETI Diblok Mandiodo Masih Terbidik Hukum Jalur KSO MTT Aman

Konawe Utara, Sigapnews.com, - Akhir-akhir ini aktivitas penambangan di IUP PT.Antam,Tbk Blok Mandiodo menuai banyak sorotan dari sejumlah Lembaga LSM Pemerhati Pertambangan dan Lingkungan Sulawesi Tenggara. Pasalnya, ditemukan sejumlah Kontraktor Mining sedang beroperasi menggunakan puluhan alat berat tanpa mengantongi izin penambangan KSO MTT.

Beberapa pekan sebelumnya, Tim Gakkum KLHK berhasil meringkus sejumlah Kontraktor yang sedang melakukan penambangan dikawasan Hutan (HPT) di dalam IUP PT.Antam,Tbk Blok Mandiodo tanpa mengantongi izin, Dan Diantaranya telah ditetapkan jadi tersangka.

Kejadian tersebut telah mencontreng nama baik Kontraktor yang sedang melakukan penambangan resmi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT.Antam,Tbk Blok Mandiodo melalui Kerja Sama Operasional Mandiodo,Tapunggaya,Tapuemea ( KSO MTT).

Betapa tidak, aktivitas pertambangan di IUP PT.Antam,Tbk blok Mandiodo yang perlahan mulai tertata rapi dari pasca penindakan Oleh Tim Bareskrim Mabes Polri dan Gakkum KLHK RI,18 Oktober 2021 lalu kepada Eks 11 IUP yang diduga melakukan aktivitas ilegal Mining di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT.Antam,Tbk Blok Mandiodo saat itu.

Hari ini, kembali dilakukan oleh beberapa kontraktor yang secara massiv melakukan ilegal Mining

Didalam IUP PT.Antam,Tbk Blok Mandiodo tanpa memiliki Izin, Mereka sangat berani Dan kita akan usut siapa dibelakangnya, " tegas Rahmat Mustafa Ketua Korsorsium Pengusaha Tambang Nickel (KOPTAN) Konawe Utara (Konut) pada Sabtu (1/10/2022) kepada Redaksi media ini.

Berangkat dari persoalan ini,

KOPTAN Konut turut memberikan tanggapan. Ada beberapa hal yang menjadi analisa kami terkait adanya atau ditemukannya aktivitas Ilegal Mining disejumlah titik wilayah IUP PT.Antam Blok Mandiodo oleh beberapa Kontraktor yang sempat menjadi sorotan Media dan Lembaga LSM.

Setidaknya. Karena mereka merasa ada backingan aparat dan bertentangan atas nama Masyarakat alias Pemilik Lahan. Faktor lain; karena ada peluang baik penggunaan Dokuman terbang maupun penggunaan Jetty, " bebernya.

Lanjut Rahmat "Jadi para penambang PETI tersebut diduga bebas melakukan aktivitas ilegal Mining meski tanpa Izin dari KSO MTT, karena beranggapan adanya fasilitas yang bisa mereka gunakan untuk memuluskan Ore Nikel hasil penambangan nya keluar dari wilayah IUP PT.Antam,Tbk Blok Mandiodo.

Beberapa Kerugian Negara akibat PETI tersebut . Terkait hal ini, Ketua KOPTAN Konut, "Rahmat Mustafa" mengusulkan beberapa poin yang menjadi rekomendasi kepada KSO MTT untuk menanggulangi kegiatan Ilegal Mining alias PETI di Blok Mandiodo ;

Pertama, KSO MTT perlu melakukan penegakan aturan untuk semua bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan ilegal mining alias PETI di Blok Mandiodo, terutama menyasar cukong-pemodal dan beking yang banyak mengambil keuntungan dari bisnis

PETI gelap ini, termasuk penghindaran terhadap pajak dan retribusi lainnya;

Kedua, Perlu dibentuknya satuan tugas khusus untuk pemberantasan Para Penambang Ilegal alias PETI yang bertanggung jawab langsung ke KSO MTT.

Ketiga, Perlu dilakukan upaya pencegahan aktivitas PETI, dengan melakukan edukasi ke masyarakat terkait dampak negatifnya, dengan melibatkan pemangku kepentingan, seperti Pemerintah setempat, lembaga pengusaha lokal, pemerhati lingkungan, tokoh

masyarakat, tokoh pemuda tokoh adat dll.

Keempat, Merangkul para Pemilik Lahan dan membukakan peluang kerjasama, misalnya untuk penambangan harus memiliki izin dari KSO MTT.

Kelima, Menyediakan akses investor untuk support kegiatan penambangan, dengan catatan pengusaha lokal atau masyarakat pemilik lahan harus memiliki izin resmi dari KSO MTT.

Karena penambangan yang dilakukan tanpa memililiki izin dari pemilik IUP atau Perusahaan yang telah resmi mendapat KSO dari pemegang IUP maka dikategorikan sebagai 'Ilegal Mining. Bagaimana yang terjadi di blok Mandiodo PT.Antam,Tbk Resmi menunjuk KSO MTT penambangan dalam hal ini diwilayah Mandiodo PT.Antam,Tbk

Demi menegakan keadilan dan supremasi Hukum di Bumi Oheo Konawe Utara, KOPTAN KONUT Mendukung penuh upaya KSO MTT untuk menertibkan penambang ilegal PETI di wilayah konsesi PT.Antam,Tbk Blok Mandiodo.

Menimbang beberapa hal :

- Bahwa KSO MTT adalah satu satunya KSO yang resmi mendapat kontrak kerjasama dengan PT.Antam,Tbk wilayah Mandiodo,Lalindu dan Lasolo.

- Bahwa KSO MTT, telah menerbitkan Kontrak kerja sama penambangan kepada Kontraktor lokal maupun non lokal di wilayah Blok Mandiodo.

- Bahwa KSO MTT, sebagai pemegang izin penambangan yang resmi di Blok Mandiodo, telah memberdayakan Kontraktor lokal melalui konsep kerjasama yang benar dan legal.

Oleh sebab itu, secara khusus KOPTAN Konut turut menghimbau kepada teman-teman pengusaha lokal Konawe Utara agar mengikuti aturan dan konsep kerjasama yang benar terkait penambangan di blok Mandiodo. Sebab, kontraktor lokal harus menjadi contoh bagi kontraktor luar, jangan kemudian lokal selalu jadi korban dalam permasalahan hukum yang akan timbul kemudian akibat penambangan ilegal yang tidak berizin, " harapnya.

Jalanya sudah ada yaitu KSO MTT, untuk keamanan investasi kenapa harus mencari jalan lain jika sudah ada pintu resmi yang disediakan oleh PT.Antam di Mandiodo, " tutupnya

Kontributor Sultan

Sumber:Rahmat Mustafa (Ketua KOPTAN Konut)

Polsek Patumbak Gerebek Lokasi Judi Pak Kulit

Sigapnewa.com,Medan - Polsek Patumbak, bersama dengan Sat Reskrim Polrestabes Medan menggerebek lokasi diduga tempat permainan judi jenis dadu putar yang beroperasi di warung pak Kulit, Jalan Pertahanan Pasar VII, Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Senin (26/9/2022).

Penggerebekan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Patumbak AKP Ridwan SH beserta Panit Reskrim Iptu Harles Gultom SH MH, Kanit Pidum Sat Reskrim Polrestabes Medan Iptu Haryadi SH, Panit Reskrim Ipda Yusuf Dabutar SH dan Team Tekab Sat Reskrim Polrestabes Medan serta Team Tekab Unit Reskrim Polsek Patumbak.

Kanit Reskrim Polsek Patumbak AKP Ridwan SH mengatakan, sampai di lokasi warung Pak Kulit, setelah dilakukan pengecekan, team gabungan Polrestabes Medan dan Polsek Patumbak tidak ada menemukan permainan judi jenis dadu putar maupun judi jenis lainnya.

“Sesampai di lokasi warung Pak Kulit, petugas hanya mendapati gubuk kosong, meja biliar rusak, kursi dan meja berserakan di tanah,”sebut AKP Ridwan.

Artinya kata Ridwan, di lokasi yang disebut-sebut tempat permainan judi jenis dadu putar maupun judi lainnya sudah lama tidak beroperasi lagi dan di tempat itu juga tidak ada ditemukan bekas orang berkumpul bermain judi.

Menurut Ridwan, bahwa di tempat itu sudah lama dalam keadaan kosong, tidak pernah lagi dipergunakan sebagai arena judi jenis apa pun, yang ditemukan hanya ada beberapa orang laki-laki sedang minum kopi dan tuak di belakang warung Pak Kulit.

“Selanjutnya setelah memastikan, tidak ada permainan judi jenis dadu putar yang beroperasi di warung pak Kulit yang ramai diberitakan di beberapa media tersebut, tim lalu kembali ke Polsek Patumbak,” pungkas AKP Ridwan. (AVID/dd)

Bantu Warga Peroleh Pangan Murah, Dinas TPHPKP Soppeng Gelar Bazar Hasil Pertanian

Soppeng, Sigapnews.com, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Soppeng bekerjasama dengan Bulog Kabupaten Soppeng melaksanakan Bazar Pangan Murah yang dilaksanakan di pelataran kantor Bupati Soppeng jalan Salotungo Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, Jumat (23/9/2022).

Pasar murah ini sebagai salah satu upaya memberikan ketersediaan dan akses pangan murah bagi masyarakat ditengah kenaikan berbagai harga pangan pokok sekaligus upaya dalam menekan laju inflasi, ujar Sekretaris Dinas TPHPKP Aryadin Arif, SP, M.Si.

Dalam kegiatan ini berbagai produk pangan pokok murah disediakan diantaranya beras, telur, gula, minyak goreng, daging ayam, bawang merah, bawang putih, cabe merah, cabe rawit, aneka sayuran lainnya, dan ikan segar serta produk-produk olahan hasil pertanian, ujarnya.

"Berbagai produk pangan segar maupun olahan yang dipasarkan disuplai dari Bulog Soppeng maupun Kelompok-kelompok tani produsen serta kelompok wanita tani maupun kelompok usaha pengolahan hasil pertanian yang ada di Kabupaten Soppeng.

Dari pantauan lapangan, masyarakat sangat antusias dengan kehadiran bazar pangan murah ini, hal tersebut terlihat dari antrian panjang masyarakat untuk membeli bahan pangan murah yang disediakan.

Wakil Bupati Soppeng Ir. H. Lutfi Halide, MP. hadir secara langsung ditengah-tengah masyarakat yang datang ke acara Bazar Pangan Murah tersebut.

Wakil Bupati Soppeng Ir H Lutfi Halide mengungkapkan bahwa, "Dengan adanya Bazar Pangan Murah ini sekaligus promosi pangan lokal di Kabupaten Soppeng, katanya.

Dengan adanya bazar pangan ini tentunya diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memperoleh bahan pangan yang murah, sehat dan bermutu tinggi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang bergizi, seimbang dan aman, tutur mantan Kadis Pertanian Sulsel ini.

Dikatakan pula bahwa, "Kegiatan ini diharapkan untuk terus menjadi agenda rutin yang dilaksanakan melalui Bidang Ketahanan Pangan Dinas TPHPKP Kabupaten Soppeng, pungkas Wakil Bupati Soppeng Ir Lutfi Halide MP.

(Red/Edil Rauf)

Dikonfirmasi Soal Hak Pendidikan Adikpas Kadisdik Sulsel Bumkam

Setiawan Aswan, kadisdik Sulsel sumber dok.foto media Sulsel.com

Sigapnews.com||Sulsel,

Pasca SMA Negeri 5 Sinjai Demo. Disana dilakukan penyegaran melalui kebijakan disdik Sulsel. (22/9)

Sebelumnya Aliyudin, S.Pd, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Sinjai, ditarik berkantor di Disdik prov. Sulsel.

Sedang Jabatan PLH, kepala sekolah SMA Negeri 5 Sinjai di jabat oleh Sabri.

Sabri mengembang amanah sejak sekitar sepekan setelah peristiwa Demonstrasi terjadi.

Perlu diketahui saat aksi demonstrasi berlangsung selama dua hari, aktifitas belajar, ikut lumpuh total.

Menurut Andi Baso Pangeran ketua OSIS SMA Negeri 5 Sinjai, pergerakan siswa murni.

"tidak ada unsur lain", jelasnya saat dimintai keterangan berita, Rabu (21/9)

Lantas terkait hak pendidikan Anak didik lapas (Adikpas). yang sebelumnya diklaim sebagai pemicu aksi demonstrasi siswa SMA Negeri 5 Sinjai membuat sejumlah kalangan penasaran.

Publik butuh kejelasan sehubungan peranan aktif Dinas P3AP2KB Sinjai, dan Dinas Pendidikan (Disdik) Sulawesi Selatan.

Sabri, PLH Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Sinjai, menerangkan, bahwa pihak sekolah dan stakeholder terkait, sudah berupaya mencarikan solusi.

Untuk itu, Sabri berharap agar semua pihak "saling membantu mencari solusi", harapnya

Sementara, Andi Aryani Djalil, Kepala Bidang (Kabid), P3AP2KB kabupaten Sinjai menyebut semua pihak terkait, perlu menyikapi persoalan Adikpas dengan serius.

Hal tersebut memang perlu disikapi serius termasuk Dinas P3AP2KB sangat membutuhkan informasi lebih lanjut terkait status pemenuhan hak Pendidikan 6 Adikpas tersebut.

Dikatakan Adikpas tetap didampingi memperoleh jaminan perlindungan anak dan pendidikan formal sesuai dengan harapan dalam pemenuhan hak pendidikan anak.

"Soal status Pendidikan saya tegaskan hal tersebut sangat penting", tandasnya, Kamis sore, saat dijumpai di kantornya.

Terpisah, Andi Tenri Rawe Baso, ST., M.Si, kepala Dinas P3AP2KB Sinjai menanggapi konfirmasi, Supriadi Buraerah, pimred sniperjurnalis.com. Kamis malam (23/9/2022).

Terkait hak pendidikan anak yang sebelumnya pernah belajar di sekolah SMA Negeri 1 Sinjai 5 orang dan SMA Negeri 5 Sinjai, 1 orang. Lantas kini sedang berada dalam pembinaan lapas anak di Maros, menurut Andi Tenri Rawe Baso, pihaknya tetap melakukan kegiatan pendampingan.

Berjumlah 6 andikpas, dapat disampaikan 3 diantaranya sudah mendapat sekolah untuk melanjutkan pendidikan. 3 orang lagi, kami masih menunggu konfirmasi dari cabang dinas", demikian penjelasan, Andi Tenri Rawe Baso.

Menurut informasi dihimpun, bersumber dari keterangan orang tua, Adikpas, menurutnya, belum semua Adikpas memperoleh jaminan Pendidikan formal, sampai saat ini.

"Ada sekolah siap menerima Adikpas, akan tetapi saya diminta untuk membayar dengan besaran jutaan rupiah. sebab sekolah tersebut berstatus swasta. Jadi saya belum menempuh jalur tersebut karena kurang biaya", katanya

Kadis pendidikan, Dr.setiawan Aswad, M.Dev. Plg dimintai tanggapan sayangnya Kadisdik enggan memberi tanggapan, (22/9/2022).

Kendati demikian dapat diketahui lebih lanjut ungkapan seorang mengerti UUD tentang perlindungan dan hak anak menerangkan pemprov Sulsel wajib menuntaskan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak secara umum termasuk hak Adikpas.

"Soal hak pendidikan Adikpas dapat dilihat dalam aturan undang-undang no 23 tahun 2002 Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 9 ayat 1", kuncinya

Laporan : Supriadi Buraerah