Hari Bersejarah di HJS ke-765. Gubernur Sulsel Gelontorkan Dana Jalan, Apresiasi Bupati Temukan Sumber Air

SOPPENG Sigapnews.com  Euforia pesta rakyat dalam rangka Hari Jadi Soppeng (HJS) ke-765 berubah menjadi momen bersejarah. Di hadapan ribuan warga yang memadati Gedung Pertemuan Kebanggaan Masyarakat Soppeng, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara resmi mendeklarasikan kebangkitan ekonomi daerah melalui penggelontoran anggaran besar-besaran untuk proyek jalan provinsi di Bumi Latemmamala, Rabu (8/4/2026).

Proyek jalan provinsi di wilayah ini menjadi prioritas utama tahun ini. Demi kelancaran logistik dan ekonomi warga, tegas Gubernur dengan suara lantang, disambut gemuruh tepuk tangan yang menggema di seluruh ruangan.

Deklarasi ini langsung disambut antusias oleh masyarakat yang selama ini mengeluhkan kondisi infrastruktur penghubung antar kecamatan. Kehadiran Gubernur bersama Wakil Gubernur Hj. Fatmawati Rusdi menjadi penegas bahwa pemerintah provinsi serius membenahi aksesibilitas di Soppeng.

Tak hanya infrastruktur jalan, Gubernur Andi Sudirman juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, atas keberhasilannya menemukan sumber mata air baru. Temuan ini dipastikan akan meningkatkan layanan PDAM secara signifikan.

Bayangkan, ribuan rumah tangga yang selama ini kesulitan air bersih kini mulai bernapas lega. Ini terobosan luar biasa, ujar Gubernur.

Bupati Suwardi Haseng dalam sambutannya menegaskan bahwa perayaan HJS ke-765 bukan sekadar seremoni tahunan.

Ini refleksi nyata kebangkitan ekonomi dan kesejahteraan. Mewakili Pemerintah dan Masyarakat Soppeng, kami ucapkan terima kasih tak terhingga. Sinergi ini adalah bukti nyata bahwa Soppeng tidak sendiri, ucap Bupati

Kemeriahan acara semakin lengkap dengan kehadiran tokoh penting.Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle,Kepala BPK Perwakilan Sulsel,Para bupati tetangga,Jajaran Forkopimda,DPRD Kabupaten Soppeng serta Ribuan warga yang kompak mengenakan pakaian adat khas Soppeng.

Puncak acara ditutup dengan penyerahan bantuan strategis dari Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Pemkab Soppeng serta jajaran TP-PKK, yang diterima langsung oleh Bupati Suwardi Haseng dan Ketua TP-PKK Kabupaten Soppeng.

(YUND)

SIJAPEDA Resmi Diluncurkan, Dorong Transformasi Digital Layanan Publik Desa di Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com– Upaya percepatan transformasi digital di tingkat desa di Kabupaten Soppeng terus menunjukkan kemajuan signifikan. Salah satu langkah konkret ditandai dengan peluncuran aplikasi Sistem Informasi Kejaksaan Peduli Desa (SIJAPEDA) yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Soppeng.

Aplikasi tersebut secara resmi diluncurkan oleh Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, pada Selasa (7/4/2026) di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, perangkat desa, serta berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penguatan tata kelola desa berbasis digital.

Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta Donna Sitohang, menjelaskan bahwa SIJAPEDA merupakan pengembangan dari sistem sebelumnya yang sempat tidak aktif.

Melalui pembaruan dan optimalisasi teknologi, aplikasi ini kini dirancang agar dapat digunakan secara maksimal oleh seluruh desa di wilayah Kabupaten Soppeng.

Ia menegaskan bahwa kehadiran SIJAPEDA menjadi wujud komitmen kejaksaan dalam mendukung pembangunan desa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Aplikasi ini kami hadirkan secara gratis untuk seluruh desa tanpa biaya apapun. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mendukung pembangunan desa serta peningkatan pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan,” ujarnya.

Selama ini, masyarakat desa masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses layanan publik, mulai dari keterbatasan informasi administrasi, akses layanan yang terbatas, hingga belum tersedianya sistem evaluasi pelayanan yang terintegrasi.

Melalui SIJAPEDA, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara digital, seperti memperoleh informasi desa secara real-time, berkomunikasi langsung dengan aparat desa, serta memberikan penilaian terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Fitur-fitur tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain menyediakan platform aplikasi, Kejaksaan Negeri Soppeng juga berkomitmen memberikan pendampingan teknis serta pelatihan kepada operator desa. Hal ini dilakukan guna memastikan implementasi SIJAPEDA berjalan optimal dan berkelanjutan di seluruh desa.

Pendampingan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam menghadapi era digital.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, menyampaikan apresiasi atas inovasi yang dihadirkan oleh Kejaksaan Negeri Soppeng. Ia menilai SIJAPEDA sebagai bentuk nyata kolaborasi antar lembaga dalam mendorong kemajuan daerah, khususnya dalam sektor pelayanan publik.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng, kami menyampaikan terima kasih atas inovasi ini. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa peluncuran SIJAPEDA sejalan dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tengah digalakkan secara nasional.

Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi juga dinilai mampu mengatasi berbagai kendala klasik, seperti keterbatasan jarak dan waktu dalam memperoleh layanan administrasi.

“Dengan aplikasi ini, pelayanan tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik aparatur desa. Masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya aspek keamanan data dalam pengelolaan sistem digital. Seluruh pihak yang terlibat diminta untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mematuhi regulasi perlindungan data pribadi guna mencegah potensi kebocoran informasi.

Peluncuran SIJAPEDA turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketua APDESI, para kepala desa, serta operator desa yang akan menjadi garda terdepan dalam pengoperasian aplikasi tersebut.

Dengan hadirnya SIJAPEDA, seluruh desa di Kabupaten Soppeng diharapkan semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

(Red)

Suasana Tegang! Aparat Gabungan Serbu Lapas Soppeng, Hasil Razia Bikin Kaget!

Soppeng, Sigapnews.com, Aparat gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan petugas lembaga pemasyarakatan menggelar patroli sekaligus razia di Lapas Kelas II Watansoppeng, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 20.30 WITA tersebut dipimpin oleh IPDA Zainandar Zain, S.H., sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Soppeng.

Patroli sebelumnya menyasar sejumlah titik rawan di wilayah perkotaan. Namun, fokus utama kegiatan diarahkan ke lembaga pemasyarakatan yang berada di Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata.

Setibanya di lokasi, petugas gabungan langsung melakukan razia secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh di beberapa blok hunian warga binaan.

Petugas memeriksa setiap kamar tahanan secara detail, termasuk tempat tidur, barang pribadi, serta sudut-sudut ruangan yang berpotensi digunakan untuk menyimpan barang terlarang.

Razia ini menyasar sejumlah barang yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan, seperti narkotika, senjata tajam, dan telepon genggam ilegal yang kerap disalahgunakan untuk mengendalikan aktivitas dari dalam lapas.

Namun, dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan narkotika maupun telepon genggam ilegal.

Meski demikian, petugas mengamankan sejumlah barang lain yang dianggap berpotensi membahayakan, di antaranya kaleng, gelas kaca, piring, korek gas, botol parfum, serta benda berbahan logam.

Barang-barang tersebut disita untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan yang dapat mengganggu keamanan di dalam lapas, baik terhadap sesama warga binaan maupun petugas.

Dalam kegiatan tersebut, petugas juga memberikan arahan dan peringatan kepada warga binaan agar tetap mematuhi aturan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pengawasan di dalam lapas, menurut petugas, akan terus diperketat guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan di masa mendatang.

Sementara itu, Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., menyampaikan bahwa kegiatan patroli ini merupakan bagian dari upaya preventif aparat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa patroli tidak hanya difokuskan pada lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menyasar berbagai potensi gangguan kamtibmas di wilayah Soppeng.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah keluhan masyarakat terkait aktivitas balap liar dan penggunaan kendaraan yang meresahkan di jalanan.

“Patroli ini akan terus kami tingkatkan sebagai langkah pencegahan agar situasi tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Kegiatan yang melibatkan berbagai unsur tersebut menunjukkan sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya di lokasi dengan tingkat kerawanan tertentu seperti lembaga pemasyarakatan.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 22.15 WITA. Razia berlangsung dalam kondisi aman, tertib, dan tanpa insiden berarti.

Situasi di dalam lapas maupun di wilayah sekitar dilaporkan tetap terkendali.

(Yunandar)

KKG Gugus 1 Lalabata Bahas Ketimpangan Guru dan Optimalisasi Digitalisasi Pendidikan

Soppeng, Sigapnews.com,– Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus 1 Kecamatan Lalabata menggelar pertemuan rutin yang berlangsung di SD Negeri 13 Palakka, Senin (6/4/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam membahas berbagai persoalan pendidikan, mulai dari distribusi tenaga pendidik hingga efektivitas penerapan digitalisasi di sekolah.

Pertemuan tersebut diikuti oleh para guru dari 14 Sekolah Dasar (SD) dan 5 Taman Kanak-kanak (TK) yang berada di wilayah Gugus 1 Lalabata. Selain itu, sejumlah pemangku kepentingan pendidikan turut hadir memberikan pandangan dan arahan.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua Gugus 1 Abdul Azis, Pengawas Satuan Pendidikan Gugus 1 Sudirman, Sekretaris Dewan Pendidikan H.M. Zulkarnain, serta Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng Nurmal Idrus.

Dalam arahannya, Nurmal Idrus menyoroti persoalan klasik yang hingga kini masih dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten Soppeng, yakni ketimpangan distribusi tenaga pendidik. Ia mengungkapkan bahwa secara umum jumlah guru di daerah tersebut sebenarnya mencukupi, bahkan cenderung berlebih. Namun, penyebarannya belum merata di setiap satuan pendidikan.

“Secara keseluruhan, guru kita ini sebenarnya tidak kekurangan. Tapi ada sekolah yang kelebihan, sementara yang lain justru kekurangan. Ini menunjukkan perlunya pemetaan dan redistribusi guru yang lebih tepat,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut adanya langkah konkret dari pihak terkait untuk melakukan penataan ulang distribusi guru agar lebih proporsional sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.

Selain persoalan distribusi tenaga pendidik, forum tersebut juga menyoroti perkembangan digitalisasi pendidikan yang saat ini mulai masif diterapkan di berbagai sekolah. Meski demikian, implementasinya dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

Penggunaan platform digital oleh guru, kata Nurmal, masih didominasi untuk kepentingan administratif, seperti penginputan data, penyusunan laporan, hingga absensi. Hal ini dinilai justru menyita waktu guru yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk kegiatan pembelajaran di kelas.

“Digitalisasi sudah berjalan, tapi belum optimal untuk pembelajaran. Guru masih lebih banyak tersita pada urusan administrasi digital,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya mengarahkan pemanfaatan teknologi digital tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang lebih interaktif dan efektif.

Sementara itu, kegiatan KKG ini diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi bagi para guru dan pemangku kepentingan dalam menyamakan persepsi serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di wilayah Gugus 1 Kecamatan Lalabata.

Meski berbagai isu strategis telah mengemuka dalam pertemuan tersebut, sejumlah poin masih membutuhkan pembahasan lanjutan dan kajian yang lebih mendalam agar dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang lebih konkret dan implementatif di lapangan.

(Yunandar)

Soppeng Melangkah Maju, Pengeboran Sumber Air Bersih sebagai Bukti Kepedulian Pemerintah Daerah

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan komitmen nyata dalam menjawab tantangan krisis air bersih yang telah lama membayangi masyarakat. Pada Jumat (3/4/2026), Bupati Suwardi Haseng memimpin langsung pengeboran perdana sumber air bersih di kawasan sekitar Rumah Jabatan Bupati, menandai dimulainya babak baru penyediaan air bersih yang berkelanjutan.

Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata dari langkah strategis pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi konkret bagi kebutuhan dasar warga Watansoppeng, terutama saat musim kemarau.

Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”, Bupati Suwardi Haseng memulai proses pengeboran yang disaksikan jajaran pejabat dan masyarakat setempat.

Pemilihan lokasi di dataran tinggi merupakan keputusan visioner. Selain memiliki potensi cadangan air yang menjanjikan, lokasi ini memungkinkan distribusi air lebih efisien ke wilayah permukiman sekitar.

Langkah ini menegaskan pendekatan pemerintah daerah yang tidak hanya fokus pada penyediaan layanan, tetapi juga pada strategi jangka panjang yang berkelanjutan.

Dalam keterangannya, Bupati Suwardi Haseng menekankan bahwa air bersih adalah fondasi utama kehidupan. “Ini bukan hanya soal kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menyangkut kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa program ini akan diekspansi ke berbagai wilayah lain yang mengalami persoalan serupa, disesuaikan dengan hasil pengeboran tahap awal.

Selama ini, layanan air bersih di Kabupaten Soppeng masih sangat bergantung pada PDAM yang belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Krisis air kerap terjadi saat musim kemarau, menurunkan pasokan dan menimbulkan dampak pada aktivitas sehari-hari.

Melalui program pengeboran ini, pemerintah daerah menghadirkan solusi yang lebih mandiri dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber air terbatas.

Bupati Suwardi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada peran masyarakat.

Program ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan kualitas hidup warganya secara menyeluruh.

Dengan dimulainya proyek ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kesehatan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta terciptanya layanan publik yang lebih merata.

Langkah cepat dan terukur ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan yang modern, sehat, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng kini membuktikan bahwa melalui visi, strategi, dan kolaborasi, tantangan lama dapat diubah menjadi peluang bagi kesejahteraan masyarakat.

Proyek pengeboran sumber air bersih ini menjadi simbol nyata keberhasilan dan arah pembangunan yang terus bergerak maju.

(Yunandar)

Diduga Limbah Tambang Cemari Sungai Ussu, Produktivitas Tambak Anjlok

Malili, Sigapnews.com, Dugaan pencemaran Sungai Ussu kian menunjukkan dampak serius dan meluas. Tidak hanya nelayan yang terdampak, kini giliran petani tambak di Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, yang menghadapi ancaman nyata terhadap keberlangsungan usaha mereka.

Perubahan drastis warna air sungai menjadi keruh hingga merah kecokelatan bukan sekadar fenomena alam biasa. Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya air ini, kondisi tersebut menjadi alarm keras atas rusaknya keseimbangan lingkungan.

Sungai Ussu selama ini menjadi urat nadi bagi sejumlah desa, termasuk Desa Atue. Airnya digunakan sebagai sumber utama sirkulasi tambak. Namun sejak kualitas air menurun, produktivitas petambak ikut tergerus.

Seorang petambak berinisial SN mengungkapkan bahwa siklus panen kini mengalami kemunduran signifikan. Jika sebelumnya panen dapat dilakukan dalam waktu sekitar empat bulan, kini membutuhkan waktu hingga tujuh bulan.

“Perubahannya sangat terasa. Dulu 4 bulan sudah bisa panen, sekarang bisa sampai 7 bulan. Itu pun hasilnya tidak maksimal,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Kondisi yang lebih mengkhawatirkan diungkapkan oleh As (36), yang menyebut tingkat kematian udang meningkat tajam sejak air sungai berubah.

“Biasanya udang umur satu bulan sudah mulai kuat. Sekarang justru banyak yang mati di usia itu,” katanya.

Para petambak menilai, ketergantungan mereka terhadap air sungai menjadi titik lemah di tengah situasi ini. Ketika kualitas air memburuk, mereka dihadapkan pada pilihan sulit: tidak mengganti air dan mempertaruhkan kualitas tambak, atau tetap memasukkan air demi menjaga struktur tambak agar tidak rusak.

“Kalau air jelek, kami tahan tidak ganti. Tapi kalau pasang besar, mau tidak mau harus masuk air. Kalau tidak, empang bisa jebol. Tapi risikonya udang mati,” jelas salah satu warga.

Situasi semakin memburuk ketika beberapa waktu lalu air sungai dilaporkan berubah menjadi lumpur pekat selama beberapa hari. Peristiwa ini memicu kekhawatiran luas di masyarakat.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa kondisi tersebut diduga berkaitan dengan jebolnya kolam limbah (settling pond) milik PT Prima Utama Lestari (PT PUL), perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut. Namun hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak perusahaan.

Ketiadaan penjelasan terbuka dari PT PUL maupun respons cepat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur justru memperkuat kecurigaan publik. Transparansi yang minim dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas industri yang berpotensi merusak lingkungan.

Padahal, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga langsung menghantam ekonomi masyarakat lokal. Tambak yang telah lama menjadi sumber penghidupan kini berada di ambang kerugian berkepanjangan.

“Jangan hanya ambil hasil tambang, tapi lihat juga nasib kami. Tambak ini sudah ada jauh sebelum tambang masuk,” tegas seorang warga dengan nada kecewa.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah daerah dalam melindungi warganya. Apakah kepentingan investasi lebih diutamakan dibanding keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat?

Kasus Sungai Ussu menjadi cerminan konflik klasik antara eksploitasi sumber daya dan kelangsungan hidup masyarakat lokal. Tanpa langkah tegas, bukan tidak mungkin dampak yang terjadi akan semakin meluas dan sulit dipulihkan.

Kini, harapan petambak hanya satu: kehadiran negara. Mereka menuntut investigasi menyeluruh, transparansi informasi, serta tanggung jawab nyata dari pihak perusahaan atas dugaan pencemaran yang terjadi.

Jika tidak, Sungai Ussu bukan hanya akan kehilangan kejernihannya, tetapi juga menghapus perlahan harapan hidup masyarakat yang bergantung padanya.

(Isk)