-->

Senin, 16 November 2026

Catatan Kelam di Balik Kilauan Lampu Karaoke: Darurat Perlindungan Anak dari Jerat "LC" di Bawah Umur

Oleh: Amrayadi Arafah, SH. MH (Praktisi Hukum dan Pemerhati Sosial)

​Malam di sudut-sudut Kabupaten Soppeng sering kali tampak hidup dengan deretan lampu neon dari tempat-tempat hiburan malam (THM) dan rumah bernyanyi. 

Di balik alunan musik yang menghentak dan gemerlap ruangan karaoke, tersimpan sebuah ironi sosial yang mengoyak nurani, masih ditemukannya anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai Ladies Companion (LC) atau pemandu lagu.

​Praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif jam operasional atau persoalan kenakalan remaja biasa. Ini adalah bentuk eksploitasi anak yang sistemik, tersembunyi, dan mengancam masa depan generasi bangsa. 

Ketika anak-anak usia sekolah harus bergelut dengan asap rokok, minuman beralkohol, dan lingkungan berisiko tinggi demi lembaran uang, negara dan masyarakat di daerah sedang menghadapi darurat moral yang nyata.

​Langkah Tegas Aparat: Apresiasi untuk Polres Soppeng

​Titik terang dan ketegasan dalam memberangus praktik kotor ini baru saja ditunjukkan oleh aparat penegak hukum di bumi Latemmamala. Melalui langkah sigap yang terekam dalam pemberitaan bertajuk “Temukan Tiga LC Diduga di Bawah Umur, Polres Soppeng Dalami Indikasi Perdagangan Orang” (Treninfo, 2026), Kepolisian Resor (Polres) Soppeng patut mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya.

​Tindakan proaktif kepolisian dalam merazia, menemukan, dan kini mendalami indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di balik mempekerjakan tiga anak di bawah umur tersebut adalah bukti nyata bahwa hukum tidak tinggal diam.

Langkah ini bukan sekadar penertiban biasa, melainkan hantaman telak bagi sindikat yang mencoba meraup untung di atas penderitaan anak-anak. 

Ketegasan Polres Soppeng memberikan pesan moral yang kuat bahwa ruang gerak bagi eksploitasi anak di Kabupaten Soppeng harus ditutup rapat-rapat.

​Eksploitasi Terselubung dan Dampak Psikologis

​Secara sosiologis dan psikologis, anak-anak berada dalam fase rentan pencarian identitas dan pembentukan karakter.

Memasukkan mereka ke dalam ekosistem tempat hiburan malam berarti menjerumuskan mereka ke dalam pusaran eksploitasi ekonomi dan moral. Seperti yang tengah diusut oleh pihak kepolisian, profesi terselubung ini kerap kali bersinggungan langsung dengan jeratan sindikat TPPO, pelecehan, hingga kekerasan psikis dan fisik. ​

Dampaknya sangat destruktif. Anak-anak ini kehilangan hak atas pendidikan yang layak, mengalami trauma psikologis mendalam, serta menanggung stigma sosial berkepanjangan dari masyarakat. Alih-alih mendapatkan perlindungan pengasuhan yang baik, mereka justru dipaksa menanggung beban ekonomi keluarga atau terjebak dalam lingkaran setan calo tenaga kerja ilegal.

​Ketegasan Hukum Tanpa Kompromi

​Secara normatif, hukum positif di Indonesia telah memberikan pagar perlindungan yang sangat ketat untuk menjerat para pelaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76I secara tegas melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, atau melibatkan anak dalam eksploitasi ekonomi maupun seksual. 

Pelanggaran atas pasal ini diancam dengan pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp200 juta (Pasal 88).

​Di ranah ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 68) secara mutlak melarang mempekerjakan anak. Lingkungan tempat hiburan malam dikategorikan secara mutlak sebagai pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak, sehingga pengusaha yang melanggar dapat dijerat sanksi pidana penjara 1 hingga 4 tahun serta denda hingga Rp400 juta.

​Lebih jauh lagi, sejalan dengan langkah penyelidikan yang sedang ditempuh Polres Soppeng, jika perekrutan ini melibatkan unsur tipu daya, ancaman, atau penjeratan utang oleh sindikat, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) siap menjerat para pelaku dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun.

​Sinergi Nyata di Tingkat Daerah

​Langkah berani yang diambil oleh Polres Soppeng harus menjadi momentum kebangkitan bersama. 

Ketentuan hukum yang tegas tidak boleh berhenti di meja penyidik saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektoral yang masif dan berkelanjutan.

​Sanksi Administratif Tegas oleh Pemkab Soppeng: 

Pemerintah daerah melalui instansi perizinan dan dinas terkait harus mendukung penuh kepolisian dengan memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha secara permanen bagi pengelola THM yang terbukti mempekerjakan anak di bawah umur.

​Penguatan Peran Akar Rumput (Desa dan Kelurahan):

Tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemuda desa harus bahu-membahu memperkuat ketahanan keluarga. Tradisi kepedulian sosial seperti sipakatau dan sipakainge harus dihidupkan kembali untuk mendeteksi dini anak-anak yang rentan diiming-imingi pekerjaan instan.

​Rehabilitasi Komprehensif bagi Korban: 

Anak-anak yang menjadi korban dalam pusaran ini wajib mendapatkan pendampingan psikososial yang intensif, pemulihan trauma, serta jaminan kepastian agar mereka bisa kembali mengenyam dunia pendidikan.

​Penutup.

​Tentu saja, catatan ini tidak bermaksud menerbitkan pukul rata bahwa seluruh tempat hiburan malam mengabaikan aturan; faktanya, terdapat pula pengelola usaha yang selektif dan mematuhi regulasi ketenagakerjaan dalam merekrut karyawannya. 

Bagi tempat hiburan yang kedapatan mempekerjakan anak di bawah umur, boleh jadi hal tersebut dilandasi oleh ketidaktahuan atau kekurangpahaman pengelola bahwa tindakan itu merupakan pelanggaran hukum yang berat. 

Oleh karena itu, langkah penindakan hukum harus selalu diiringi dengan masifnya edukasi, sosialisasi, dan pengawasan berkelanjutan.

​Semoga Bumi Latemmamala senantiasa terawat budaya dan adat istiadatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, menjadi tanah yang aman bagi tumbuh kembang anak-anak kita hari ini dan demi masa depan peradaban esok hari.

Sabtu, 14 November 2026

Mutasi Pejabat Kolaka Utara Jadi Sorotan, Jalur Karier Diduga Dilangkahi, Bupati dan BKPSDM Diminta Buka-bukaan


Kolaka Utara, Sigapnews.com, Kebijakan mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mulai menjadi sorotan. Sejumlah penempatan jabatan memunculkan tanda tanya serius terkait kepatutan jenjang karier, kesesuaian kompetensi, hingga konsistensi penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sorotan ini bukan tanpa alasan. Sejumlah nama dan riwayat jabatan pejabat yang mengalami pergeseran posisi memunculkan pertanyaan apakah proses promosi telah berjalan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan pengalaman, atau justru terdapat pola penempatan yang perlu dijelaskan secara terbuka.

"Salah satu yang menjadi perhatian adalah Ismail, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dipercaya menduduki posisi Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Sekretariat Daerah, ungkap Salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya, Minggu (15/11/2026). 

Selain itu, terdapat informasi mengenai pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi), Hamka,SH kemudian dipercaya menjadi Camat Pakue Utara. Sementara Lurah Lasusua Baso Hendra Jaya disebut langsung menduduki jabatan Camat definitif di Kecamatan Tiwu.

Rangkaian penempatan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apa parameter yang digunakan dalam menentukan pejabat yang mendapat promosi? Bagaimana rekam jejak, pengalaman manajerial, kompetensi teknis, dan persyaratan administrasi masing-masing calon dinilai?

Dalam birokrasi pemerintahan, jabatan bukan hadiah, bukan pula sekadar kewenangan politik kepala daerah. Setiap posisi memiliki tanggung jawab, standar kompetensi, dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Terlebih, jabatan Asisten Sekretariat Daerah merupakan posisi strategis yang membutuhkan kapasitas koordinasi pemerintahan dan pengalaman manajerial. Demikian pula jabatan camat yang menuntut kemampuan memimpin wilayah, mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, publik berhak mempertanyakan dasar pertimbangan di balik setiap keputusan pengangkatan tersebut.

Pemerintah selama ini mendorong penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Prinsip tersebut menempatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi sebagai dasar utama pengelolaan karier aparatur.

Namun, ketika muncul penempatan pejabat dengan jalur karier yang dipertanyakan, pemerintah daerah tidak cukup hanya berlindung di balik kewenangan kepala daerah.

Kewenangan melakukan mutasi dan promosi tetap harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keputusan administratif tidak boleh mengabaikan prinsip profesionalitas dan objektivitas.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah seluruh persyaratan jabatan telah dipenuhi? Apakah pejabat yang bersangkutan telah melalui proses evaluasi kompetensi? Apakah terdapat pertimbangan khusus yang menjadi dasar penunjukan? Dan apakah proses tersebut terdokumentasi serta dapat dipertanggungjawabkan?

Bupati Kolaka Utara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) perlu memberikan penjelasan terbuka agar kebijakan mutasi dan promosi tidak menjadi ruang spekulasi publik.

Begitu pula BKPSDM Kolaka Utara. Institusi yang memiliki fungsi dalam pengelolaan kepegawaian tersebut perlu menjelaskan mekanisme, persyaratan, serta dasar administrasi pengangkatan pejabat yang kini dipersoalkan.

Jangan sampai muncul kesan bahwa jenjang karier ASN dapat dilompati tanpa penjelasan yang transparan. Sebab, jika proses pembinaan karier tidak dikelola secara objektif, hal itu berpotensi menimbulkan demotivasi bagi ASN lain yang telah meniti karier melalui tahapan dan pengalaman panjang.

Lebih jauh, praktik penempatan yang tidak disertai penjelasan memadai dapat menggerus kepercayaan aparatur terhadap sistem pembinaan karier di lingkungan pemerintah daerah.

Persoalan ini harus dijawab dengan dokumen, dasar hukum, dan penjelasan administratif, bukan sekadar pernyataan bahwa mutasi merupakan hak prerogatif kepala daerah.

Apabila seluruh pengangkatan telah sesuai ketentuan, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menutup informasi mengenai dasar dan mekanisme pengambilannya.

Namun, apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian persyaratan atau prosedur, evaluasi harus dilakukan oleh instansi yang berwenang, termasuk melalui mekanisme pengawasan kepegawaian.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar posisi sejumlah pejabat, melainkan kredibilitas sistem birokrasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Sebab, birokrasi yang sehat tidak dibangun dengan kedekatan dan keputusan tanpa penjelasan, tetapi melalui kompetensi, integritas, rekam jejak, serta aturan yang berlaku sama bagi semua ASN.

(Red) 

Golkar Sulsel Serahkan Diskresi kepada Andi Kaswadi Razak, Jadwal Musda Soppeng Belum Ditentukan


Makassar, Sigapnews.com, Konsolidasi internal Partai Golkar Sulawesi Selatan mulai bergerak menuju penyelesaian kepengurusan di tingkat kabupaten/kota. Namun, di tengah penyerahan diskresi kepada lima calon ketua DPD, jadwal Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kabupaten Soppeng hingga kini belum ditetapkan.

Keputusan tersebut mengemuka dalam rapat pleno pengurus harian DPD Partai Golkar Sulsel yang berlangsung di Kantor DPD Golkar Sulsel, Sabtu (14/11/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPD Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin, didampingi Ketua Harian Supriansa dan Sekretaris DPD Golkar Sulsel, Rahman Pina.

Dalam rapat tersebut, salah satu agenda penting adalah penyerahan diskresi kepada lima calon ketua DPD Golkar kabupaten. Mereka masing-masing Andi Kaswadi Razak untuk Kabupaten Soppeng, Basli Ali untuk Kepulauan Selayar, Islam Iskandar untuk Jeneponto, Hj. Megawati Jamal untuk Luwu Utara, dan Saleh Rahim untuk Enrekang.

Ilham Arief Sirajuddin menjelaskan, penyerahan diskresi dan penjadwalan Musda merupakan bagian dari langkah percepatan konsolidasi organisasi Partai Golkar di Sulawesi Selatan.

Menurutnya, penyelesaian Musda di seluruh kabupaten/kota menjadi hal penting agar roda organisasi berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan partai.

Selain penyerahan diskresi, rapat pleno juga menetapkan jadwal Musda di sejumlah daerah. Musda Golkar Gowa dijadwalkan pada 16 November, disusul Jeneponto pada 19 November.

Selanjutnya, Musda Luwu Timur dan Luwu Utara akan berlangsung pada 24 November. Sementara pada 25 November, agenda serupa dijadwalkan di Toraja Utara, Tana Toraja, dan Enrekang.

Menariknya, meski nama Andi Kaswadi Razak telah masuk dalam daftar penerima diskresi, jadwal pelaksanaan Musda Golkar Soppeng belum tercantum dalam agenda yang ditetapkan pada rapat pleno tersebut.

Kondisi ini membuat tahapan konsolidasi Golkar di Soppeng masih menyisakan satu agenda penting, yakni penetapan waktu pelaksanaan Musda.

Ilham menegaskan, seluruh tahapan konsolidasi diarahkan untuk menuntaskan kepengurusan partai di tingkat kabupaten/kota melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

Penyerahan lima diskresi dan penetapan jadwal Musda tersebut menjadi bagian dari upaya DPD Golkar Sulsel memperkuat soliditas kader sekaligus memastikan konsolidasi organisasi berjalan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

(Yund)

Dorong Ekonomi Kerakyatan, PADMI Sulsel Gelar Festival UMKM dan Karaoke di Bone


Bone, Sigapnews.com, Dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi kerakyatan dan memperluas ruang promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pengurus Wilayah Perkumpulan Angkatan Muda Dinamika Indonesia (PW PADMI) Sulawesi Selatan akan menggelar kegiatan bertajuk PADMI UMKM Bangkit, Ekonomi Pulih 2026 di Kabupaten Bone.

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 14 November hingga 5 Desember 2026 tersebut dipusatkan di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, melalui kolaborasi dengan APKLI Merah Putih Kabupaten Bone dan Pemerintah Kelurahan Tanete.

Sejumlah agenda telah disiapkan untuk memeriahkan kegiatan tersebut, di antaranya Festival Karaoke, Festival Kaki Lima dan UMKM, donor darah, pelayanan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) gratis, serta lomba senam aerobic.

Festival Karaoke menjadi salah satu agenda utama yang dijadwalkan berlangsung pada 17–24 November 2026. Panitia membuka pendaftaran secara gratis dengan total hadiah mencapai Rp15 juta, berupa trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan.

Sistem penjurian menggunakan komposisi 50 persen nilai dewan juri dan 50 persen dukungan kupon dari para pendukung peserta.

Selain memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan bakat dan kreativitas, kegiatan ini juga menghadirkan program pemberdayaan ekonomi melalui fasilitasi pembuatan NIB gratis bagi pelaku UMKM.

Pelayanan pembuatan NIB tersebut dijadwalkan pada 25–26 November 2026 di Kantor Kelurahan Tanete.

Agenda berikutnya adalah lomba senam aerobic yang akan berlangsung pada 3–5 Desember 2026. Pendaftaran ditetapkan sebesar Rp250 ribu per tim, dengan total hadiah piala dan uang pembinaan mencapai Rp7,5 juta. Panitia menyediakan kuota sebanyak 50 tim.

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti Festival Karaoke, dapat menghubungi Alfian Handayani melalui WhatsApp 0852-4084-7913.

Sementara informasi lomba senam aerobic dapat diperoleh melalui Arni Summer di nomor WhatsApp 0853-4053-0939.

Pendaftaran online lomba senam aerobic juga tersedia melalui transfer BCA ke rekening 8745148251 atas nama Irwan N Raju.

Melalui kegiatan PADMI UMKM Bangkit, Ekonomi Pulih 2026, penyelenggara berharap tercipta ruang interaksi ekonomi, promosi produk lokal, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

Kegiatan ini sekaligus diharapkan menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi organisasi, pemerintah setempat, pelaku usaha, dan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Bone.

(Yund)

Jumat, 13 November 2026

Polemik ASN Kolut Memanas, Kepala BKPSDM Ikut Disorot, LSM PRI Desak Bupati Turun Tangan

Illustrasi

Kolaka Utara, Sigapnews.com, Polemik penonaktifan jabatan atau nonjob sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) kembali menjadi sorotan. Meski telah dikembalikan ke jabatan masing-masing setelah menjalani masa nonjob sekitar lima hingga enam bulan, sejumlah ASN mengaku masih menghadapi dugaan intimidasi dan perlakuan yang dinilai tidak adil.

Pengakuan tersebut disampaikan salah seorang ASN yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan kepada media ini, Jumat (13/11/2026).

Ia menyebut, pengembalian jabatan yang semestinya menjadi akhir dari persoalan sebelumnya justru diikuti munculnya persoalan baru. Bahkan, mereka mengaku kembali berhadapan dengan pemeriksaan kode etik dan persoalan administrasi kehadiran.

"Betul, kami sudah dikembalikan setelah sebelumnya dinonjobkan. Namun, setelah itu kami justru kembali mendapat intimidasi," ungkap sumber tersebut.

Menurut pengakuannya, persoalan absensi menjadi salah satu hal yang dipersoalkan dalam proses penegakan disiplin ASN. Ia menduga terdapat pencatatan kehadiran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga mereka seolah-olah tercatat tidak masuk kantor selama puluhan hari.

"Sudah disidang kode etik lagi, kemudian dibuatkan masalah absensi. Kehadiran kami seolah-olah direkayasa hingga tercatat puluhan hari tidak masuk kantor, dengan tujuan agar kami bisa diberhentikan," bebernya.

Selain persoalan absensi, sumber tersebut juga mempertanyakan mekanisme pembentukan tim pemeriksa kode etik. Ia menilai terdapat anggota tim yang memiliki pangkat dan jabatan lebih rendah dibandingkan ASN yang diperiksa.

"Yang aneh, ada tim yang menyidangkan kami justru memiliki jabatan dan pangkat lebih rendah daripada yang disidang. Bahkan, ada pejabat setingkat kepala bidang seperti Ismail, Kabid Diknas, yang ikut menyidangkan pejabat setingkat kepala bagian," ujarnya.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu mendapat perhatian karena setiap proses pemeriksaan ASN harus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sorotan juga diarahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kolaka Utara. Sumber tersebut meminta Bupati Kolaka Utara, Nurahman, tidak hanya menerima laporan dari bawahannya, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan di lingkungan BKPSDM.

Ia berharap Bupati memastikan tidak ada tindakan yang merugikan ASN maupun praktik penegakan disiplin yang dilakukan secara tidak proporsional.

"Jangan sampai Pak Bupati tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di bawah. Kami berharap Bupati juga mengevaluasi Kepala BKPSDM yang diduga melakukan tindakan menekan ASN," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pejabat yang membidangi kepegawaian semestinya memahami secara mendalam regulasi ASN, terutama terkait manajemen kepegawaian, kode etik, disiplin, serta mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi.

"Seorang Kepala BKPSDM harus banyak belajar dan benar-benar memahami aturan ASN. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan merugikan aparatur," tambahnya.

Menurut sumber tersebut, penegakan disiplin tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Seluruh ASN harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya tekanan ataupun perlakuan diskriminatif.

"Kalau memang mau menegakkan kode etik dan disiplin, seharusnya berlaku untuk semua ASN. Jangan hanya kami yang sebelumnya dinonjobkan menjadi sasaran," katanya.

LSM PRI: Bupati Jangan Biarkan Persoalan ASN Berlarut-larut

Menanggapi polemik tersebut, LSM PRI (Public Research Institute), Muhammad Abduh Azizul Gaffar, turut angkat bicara. Ia menilai pemerintah daerah semestinya lebih fokus mencari solusi untuk mendorong kemajuan daerah dan menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi seluruh ASN.

Menurutnya, tujuan utama pemerintahan daerah adalah menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan membiarkan persoalan internal birokrasi terus berlarut-larut hingga mengganggu kenyamanan aparatur dalam menjalankan tugas.

Ia mengingatkan Bupati maupun Kepala BKPSDM agar mengedepankan pembinaan, penyelesaian masalah, serta penerapan aturan secara objektif dan berkeadilan.

"Seharusnya yang dicari adalah solusi, bagaimana Kabupaten Kolaka Utara bisa semakin maju, masyarakat sejahtera dan bahagia, serta para ASN bisa bekerja dengan tenang untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat. Bukan justru terus-menerus mendapat tekanan dan perlakuan yang dirasakan sebagai penindasan, seolah tidak ada habis-habisnya," tegas Muhammad Abduh Azizul Gaffar.

Ia berharap Bupati Kolaka Utara tidak menutup mata terhadap berbagai keluhan yang muncul di lingkungan birokrasi. Evaluasi terhadap jajaran yang membidangi kepegawaian dinilai perlu dilakukan agar setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurutnya, ASN membutuhkan kepastian hukum, rasa aman, serta lingkungan kerja yang profesional. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal tanpa dibayangi persoalan internal yang berkepanjangan.

Bupati Diminta Pastikan Penegakan Disiplin Berjalan Objektif

Dalam keterangannya, sumber ASN tersebut juga menyampaikan kekecewaan terhadap penanganan persoalan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Ia berharap kepala daerah turun tangan untuk memastikan tata kelola birokrasi berjalan secara profesional dan berkeadilan.

Hingga berita ini diterbitkan, tudingan mengenai dugaan intimidasi, ketidaksesuaian pencatatan absensi, serta persoalan komposisi tim pemeriksa masih berdasarkan keterangan sepihak dari sumber yang bersangkutan dan belum disertai dokumen pendukung yang dapat diverifikasi media.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada Bupati Kolaka Utara, Kepala BKPSDM, tim pemeriksa kode etik, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

Evaluasi terhadap persoalan ini dinilai penting agar tidak muncul kesan bahwa penegakan disiplin ASN hanya menyasar kelompok atau individu tertentu. Pemerintah daerah diharapkan memastikan setiap kebijakan kepegawaian berjalan sesuai aturan, transparan, objektif, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Sebab, birokrasi yang sehat bukan hanya diukur dari ketegasan dalam menerapkan disiplin, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menciptakan lingkungan kerja yang adil, profesional, dan memberikan ruang bagi ASN untuk mengabdi kepada masyarakat.

(Red)

Kamis, 12 November 2026

PMI Soppeng Tutup KBK PMR 2026, Perkuat Pembinaan dan Kepedulian Kemanusiaan di Kalangan Pelajar


Soppeng, Sigapnews.com, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembinaan generasi muda melalui kegiatan Kemah Bakti dan Karya (KBK) Palang Merah Remaja (PMR) Tahun 2026.

Kegiatan yang melibatkan anggota PMR dari berbagai sekolah se-Kabupaten Soppeng tersebut resmi ditutup pada Jumat (13/11/2026), di Lapangan Sepak Bola Ganra, Kecamatan Ganra, setelah berlangsung selama lima hari sejak 9 November 2026.

Dengan mengusung tema “PMR Berkreasi, Berbakti, dan Berkarya”, KBK PMR menjadi wadah bagi pelajar untuk mengasah keterampilan, memperluas wawasan, serta menanamkan nilai kepedulian dan solidaritas terhadap sesama.

Berbagai kegiatan selama perkemahan memberikan pengalaman kepada peserta dalam mengembangkan kemampuan kepalangmerahan, melatih kedisiplinan, membangun kemandirian, dan meningkatkan kemampuan bekerja sama.

Tidak kalah penting, kegiatan ini menjadi sarana memperkuat hubungan persaudaraan antarpelajar sekaligus menumbuhkan semangat untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Sekretaris PMI Kabupaten Soppeng, Drs. M. Evinuddin, MPA, saat menutup kegiatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya KBK PMR 2026.

Ia mengharapkan seluruh peserta dapat memanfaatkan pengalaman selama kegiatan sebagai bekal untuk mengembangkan aktivitas PMR di sekolah masing-masing.

Evinuddin juga menekankan perlunya perhatian terhadap keberlanjutan pembinaan PMR, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia para pembina.

Menurutnya, kegiatan orientasi dan penguatan pemahaman materi kepalangmerahan bagi pembina perlu terus didorong agar pembinaan anggota PMR di setiap sekolah dapat berjalan lebih baik.

PMI Kabupaten Soppeng berharap KBK PMR tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap perkembangan organisasi PMR dan pembentukan karakter pelajar.

Sebagai bagian dari rangkaian penutupan, PMI Kabupaten Soppeng menyerahkan penghargaan kepada sekolah-sekolah yang telah berpartisipasi dalam persembahan pada acara pembukaan.

Penutupan tersebut turut dihadiri Camat Ganra, Kapolsek Ganra, para kepala sekolah, pembina dan bina damping PMR, panitia pelaksana, serta seluruh peserta KBK PMR PMI se-Kabupaten Soppeng Tahun 2026.

Melalui kegiatan ini, PMI Soppeng berharap semakin banyak pelajar yang tumbuh menjadi generasi terampil, berkarakter, memiliki kepedulian sosial, dan siap mengamalkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

(Red)

© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved