Bupati Soppeng Minta 18 SPPG Jaga Standar MBG, Jangan Sampai Program Besar Berujung Masalah

Soppeng, Sigapnews.com, Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Soppeng mendapat perhatian khusus dari Bupati Soppeng. Dengan 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini beroperasi, kualitas makanan dan keamanan pangan diminta menjadi prioritas utama.

Bupati menegaskan, pelaksanaan MBG tidak boleh keluar dari mekanisme dan standar yang telah ditetapkan. Setiap tahapan harus dilakukan secara profesional karena program tersebut menyentuh langsung kesehatan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan saat Bupati menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M yang digelar Gabungan Mitra MBG Kabupaten Soppeng di Gedung Lapatau, Sabtu malam (12/9/2026).

“Pemerintah daerah tidak main-main dan menaruh harapan besar kepada seluruh jajaran Gabungan Mitra MBG untuk menyukseskan penyelenggaraan MBG di Kabupaten Soppeng,” tegas Bupati.

Ia mengingatkan para mitra bahwa keberhasilan MBG tidak cukup hanya dilihat dari seberapa banyak makanan yang berhasil disalurkan. Kualitas dan keamanan makanan justru menjadi bagian paling penting yang harus dijaga.

Empat aspek menjadi perhatian utama, yakni higienitas, standar gizi yang optimal, ketepatan waktu penyajian serta kualitas bahan pangan.

Bupati menilai keempat aspek tersebut harus menjadi budaya kerja dalam setiap SPPG. Pasalnya, penerima manfaat bukan hanya anak sekolah dan santri, tetapi juga balita, ibu hamil serta ibu menyusui.

Pengawasan pun diminta dilakukan secara berlapis. Mulai dari kualitas bahan pangan, proses pengolahan di dapur SPPG, kebersihan peralatan dan lingkungan dapur, hingga proses distribusi kepada penerima manfaat.

Pemkab Soppeng menyatakan tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga mengambil peran dalam memastikan program berjalan dengan baik.

Dukungan tersebut antara lain berupa fasilitasi lahan dapur SPPG, penyediaan dan verifikasi data riil penerima manfaat serta penyediaan laboratorium daerah untuk pengujian sampel makanan secara berkala.

Pengujian sampel diperlukan untuk memastikan makanan yang dibagikan aman dikonsumsi dan tidak mengandung zat berbahaya maupun bakteri yang berpotensi menyebabkan keracunan.

Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan Maulid Gabungan Mitra MBG Kabupaten Soppeng, Yunas Asri, melaporkan saat ini terdapat 18 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Soppeng.

Cakupan yang semakin luas tersebut menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab. Bertambahnya SPPG harus diikuti konsistensi standar, sehingga penerima manfaat di setiap wilayah mendapatkan kualitas layanan yang sama.

Momentum Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini mengangkat tema “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW, Menguatkan Semangat Berbagi untuk Generasi Sehat dan Berakhlak Mulia.”

Bupati mengajak seluruh mitra menjadikan semangat berbagi tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Makanan yang disiapkan untuk masyarakat harus diberikan dengan penuh perhatian dan tidak mengabaikan aspek kesehatan.

Ia juga menempatkan MBG sebagai investasi jangka panjang untuk membentuk generasi Soppeng yang sehat, cerdas, berakhlak, berintegritas dan memiliki daya saing.

Dengan 18 SPPG yang sudah berjalan, Bupati meminta seluruh pihak tidak lengah dalam menjaga mutu pelaksanaan.

Program MBG harus sukses bukan hanya dalam jumlah distribusi, tetapi juga dalam memastikan setiap porsi yang sampai kepada penerima benar-benar aman, bergizi dan layak dikonsumsi.

(Yund)

Gugatan Masih Bergulir, Petani Laoli Minta Bupati Lutim “Rem” Aktivitas di Lahan Sengketa

Luwu Timur, Sigapnews.com, Proses hukum belum selesai, tetapi persoalan di lapangan kembali mencuat. Sengketa lahan Petani Laoli yang kini bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar kembali dipersoalkan setelah aktivitas di lokasi objek sengketa disebut masih berlangsung.

Sejumlah Petani Laoli bersama pendamping hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mendatangi Kantor Bupati Luwu Timur, Jumat (11/9/2026).

Kedatangan mereka membawa satu tuntutan utama: aktivitas di atas lahan yang menjadi objek sengketa diminta dihentikan sementara sampai proses hukum memperoleh kepastian.

Para petani menyebut aktivitas tersebut berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama PT Indonesia Huali Industrial Park (IHIP).

Mereka menilai, selama perkara masih diperiksa di PTUN Makassar, seluruh pihak seharusnya menghindari tindakan yang dapat mengubah kondisi fisik maupun penguasaan atas objek yang sedang disengketakan.

Keberatan para petani juga disampaikan dalam video yang beredar melalui akun Facebook Petani Laoli Melawan.

Bukan Sekadar Soal Lahan

Kuasa hukum Petani Laoli menjelaskan, perkara yang diajukan ke PTUN Makassar berkaitan dengan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pihak petani mempersoalkan aspek hukum dalam proses penerbitan sertifikat tersebut.

Karena gugatan masih berjalan, mereka meminta pemerintah tidak mengambil langkah yang berpotensi menciptakan kondisi baru di atas objek perkara.

Menurut mereka, inti persoalan saat ini bukan sekadar siapa yang melakukan aktivitas di lokasi, melainkan bagaimana semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Petani ingin persoalan ditentukan melalui putusan pengadilan, bukan melalui perubahan keadaan di lapangan.

Delapan Poin Desakan

Dalam surat yang disampaikan kepada Bupati Luwu Timur, Petani Laoli menyampaikan delapan desakan.

Mereka meminta seluruh aktivitas pembukaan dan pembersihan lahan, pemagaran, pembangunan, penguasaan fisik serta bentuk perubahan lain terhadap objek sengketa dihentikan.

Pemerintah juga diminta tidak melakukan tindakan eksekutorial maupun tindakan faktual yang berpotensi menghilangkan, mengurangi atau mengubah hak dan kepentingan Petani Laoli.

Petani selanjutnya meminta tidak ada pengerahan TNI, Polri, Satpol PP maupun aparatur pemerintah untuk melakukan pengosongan atau penguasaan fisik lahan.

Mereka juga meminta adanya jaminan agar masyarakat tidak menghadapi intimidasi, ancaman maupun kekerasan.

Selain itu, seluruh pihak diminta menghormati proses persidangan PTUN Makassar dan menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Penyelesaian secara damai, transparan dan melalui dialog juga menjadi tuntutan mereka.

Setiap tindakan pemerintah, menurut surat tersebut, harus mengedepankan kepastian hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, penghormatan terhadap HAM serta prinsip kehati-hatian.

Terakhir, pemerintah diminta tidak mendahului proses peradilan melalui tindakan faktual di lapangan.

Kekhawatiran: Kondisi Lahan Berubah Sebelum Putusan

Petani Laoli mengaku khawatir apabila aktivitas di lokasi terus berjalan ketika perkara belum diputus.

Perubahan kondisi fisik maupun penguasaan lahan, menurut mereka, dapat menimbulkan persoalan baru sementara status hukum objek tersebut masih diperiksa oleh pengadilan.

Karena itu, mereka meminta pemerintah dan seluruh pihak terkait menahan diri.

Bagi petani, menghentikan aktivitas sementara bukan berarti memenangkan perkara. Begitu pula menunggu putusan bukan berarti mengalah. Ini soal memberi ruang kepada proses hukum untuk menentukan siapa yang memiliki dasar hukum yang kuat.

Mereka juga mengingatkan bahwa setiap konsekuensi hukum maupun kerugian yang timbul akibat tindakan terhadap objek sengketa sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap nantinya harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang melakukan atau memerintahkan tindakan tersebut.

Sengketa lahan Petani Laoli kini kembali menjadi sorotan di tengah proses hukum yang belum tuntas.

Di satu sisi, perkara masih diperiksa PTUN Makassar. Di sisi lain, aktivitas di lapangan menjadi keberatan para petani.

Pertanyaan yang kini mengemuka adalah apakah seluruh pihak mampu menahan diri hingga proses peradilan selesai.

Bagi Petani Laoli, jawabannya tegas: jangan ubah objek sengketa, jangan mendahului putusan, dan biarkan pengadilan memberikan kepastian hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maupun PT Indonesia Huali Industrial Park (IHIP) belum memberikan tanggapan resmi atas delapan desakan Petani Laoli.

(Tim)

Hari Libur Tetap Turun ke Jalan, Ketua LSM SIDIK Apresiasi Dedikasi Dishub Soppeng

 

Soppeng, Sigapnews.com,. Komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat ditunjukkan personel Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Soppeng. Meski memasuki hari libur, petugas tetap turun ke jalan melakukan pengaturan lalu lintas saat berlangsungnya hajatan masyarakat di Jalan Pemuda, Sabtu (12/9/2026).

Sejumlah personel lalu lintas Dishub Soppeng tampak berada di lokasi dan mengatur kendaraan yang melintas. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan.

Kehadiran petugas di tengah aktivitas masyarakat tersebut mendapat apresiasi dari Ketua LSM SIDIK, Mahmud Cambang.

Menurut Mahmud, apa yang dilakukan personel Dishub merupakan bentuk pelayanan publik yang patut dihargai. Sebab, meski hari libur, petugas tetap menjalankan tanggung jawabnya ketika masyarakat membutuhkan.

“Ini bentuk dedikasi yang patut diapresiasi. Hari libur tidak menjadi alasan untuk mengabaikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Mahmud.

Ia menuturkan, keberadaan petugas di lapangan sangat membantu, terutama ketika ada kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu kelancaran arus kendaraan.

Mahmud berharap semangat pelayanan tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah bukan hanya di kantor, tetapi juga di lapangan. Ketika ada petugas yang turun langsung mengatur lalu lintas, manfaatnya bisa dirasakan secara nyata,” katanya.

Ia juga berharap koordinasi antara penyelenggara kegiatan masyarakat dengan instansi terkait terus ditingkatkan sehingga setiap kegiatan yang berpotensi memengaruhi arus lalu lintas dapat diantisipasi sejak awal.

Sementara itu, Ketua Yayasan Al Azisu Tapak Wali Indonesia, Andi Irfan Makmun Hasan, yang kebetulan melintas di lokasi, turut memberikan apresiasi.

Menurutnya, kehadiran personel Dishub di tengah masyarakat menunjukkan adanya kepedulian terhadap kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.

“Saya kebetulan melintas dan melihat langsung petugas Dishub mengatur lalu lintas. Ini sangat positif. Apalagi dilakukan pada hari libur,” ungkap Andi Irfan.

Ia menambahkan, pengaturan lalu lintas yang dilakukan petugas dapat mencegah terjadinya penumpukan kendaraan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melintas di kawasan tersebut.

“Pelayanan seperti ini jangan dianggap sepele. Kehadiran petugas di lapangan sangat membantu masyarakat,” pungkasnya.

(Yund)

RSUD La Temmamala Soppeng Raih Juara II, Direktur Terima Penghargaan di Makassar

Makassar, Sigapnews.com, RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng kembali mengukir prestasi di tingkat regional. Rumah sakit daerah tersebut berhasil meraih Juara II Pameran Layanan dan Inovasi Rumah Sakit yang digelar PERSI/MAKERSI Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung Direktur RSUD La Temmamala, dr. Hj. Sitti Mudirusniah, M.Kes., Sp.KJ., dalam kegiatan yang berlangsung di Claro Hotel & Convention Makassar, Jumat (11/9/2026).

Prestasi ini menjadi apresiasi atas kreativitas, kualitas penyajian, serta inovasi pelayanan kesehatan yang ditampilkan RSUD La Temmamala dalam pameran tersebut.

Bagi RSUD La Temmamala, capaian ini tidak sekadar menjadi tambahan prestasi, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus melakukan pembenahan dan menghadirkan inovasi pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Pameran tersebut sekaligus dimanfaatkan RSUD La Temmamala sebagai ruang untuk memperkenalkan berbagai terobosan pelayanan, memperkuat jejaring antarfasilitas kesehatan, serta membangun budaya mutu dan keselamatan pasien.

Sertifikat penghargaan ditandatangani Ketua PERSI Wilayah Sulselbar, Dr. dr. Khalid Saleh, Sp.PD-KKV, FINASIM, MARS, bersama Ketua Panitia Muswil PERSI & MAKERSI Sulselbar 2026, drg. Sukaeni Ibrahim, Ph.D.

Direktur RSUD La Temmamala, dr. Hj. Sitti Mudirusniah, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran rumah sakit.

“Capaian ini bukan sekadar pengakuan atas keunggulan pameran dan inovasi, melainkan pemacu semangat bagi seluruh jajaran rumah sakit untuk terus meningkatkan mutu pelayanan serta keselamatan bagi pasien,” ujarnya.

Ia berharap capaian tersebut semakin memacu seluruh jajaran RSUD La Temmamala untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Menurutnya, sebuah inovasi tidak cukup hanya ditampilkan dan mendapatkan penghargaan, tetapi harus mampu diterapkan secara berkelanjutan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Raihan Juara II tersebut sekaligus mempertegas komitmen RSUD La Temmamala untuk terus bertransformasi menjadi rumah sakit yang inovatif, ramah, aman, dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Soppeng dan sekitarnya.

Prestasi di tingkat Sulselbar ini menjadi bukti bahwa inovasi yang lahir dari rumah sakit daerah juga mampu bersaing dan mendapatkan apresiasi di tingkat regional.

(Yund)

Das’ad Latif Hadir di Polres Soppeng, Akhlak Rasulullah Jadi Bekal Polisi Layani Masyarakat

Soppeng, Sigapnews.com, Suasana Mapolres Soppeng, Kamis (10/9/2026), terasa berbeda. Jajaran Polres Soppeng tidak hanya berkumpul dalam agenda kedinasan, tetapi mengikuti tausiah dan doa bersama dengan menghadirkan dai nasional Ustaz Dr. H. Das’ad Latif, S.Sos., S.Ag., M.Si., Ph.D.

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Apel Mapolres Soppeng, Jalan Latenri Bali, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, tersebut diikuti personel Polres Soppeng bersama unsur Forkopimda, tokoh agama, tamu undangan dan masyarakat.

Tema yang diangkat yakni “Merajut Keakraban dengan Meneladani Akhlak Rasulullah SAW Melalui Polri Presisi, Kita Wujudkan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”

Kehadiran Das’ad Latif menjadi momentum bagi jajaran Polres Soppeng untuk memperkuat pembinaan rohani sekaligus mengingat kembali pentingnya akhlak dalam menjalankan tugas kepolisian.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan tugas anggota Polri tidak cukup hanya dijalankan berdasarkan aturan dan kemampuan profesional.

Ada tanggung jawab moral yang harus melekat pada setiap personel ketika berhadapan dengan masyarakat.

“Menjadi anggota Polri bukan hanya tentang bagaimana kita menjalankan tugas sesuai aturan, tetapi juga bagaimana kita menjaga sikap, ucapan dan perilaku ketika berhadapan dengan masyarakat,” ujar Hari Budiyanto.

Ia menyebut keteladanan Rasulullah SAW dapat menjadi pegangan bagi personel dalam membangun karakter yang jujur, sabar, bertanggung jawab dan menghargai sesama.

Menurutnya, pembinaan rohani menjadi salah satu ruang bagi anggota untuk melakukan refleksi terhadap tugas yang telah dijalankan sekaligus memperbaiki diri.

“Semoga apa yang kita dapatkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas,” katanya.

Hari juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat. Polisi, kata dia, harus mampu hadir dengan pendekatan yang humanis tanpa mengurangi profesionalisme dalam menjalankan kewenangan.

“Kita ingin setiap personel hadir dengan sikap yang humanis, profesional dan berintegritas, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terus kita jaga,” tegasnya.

Sementara itu, Ustaz Das’ad Latif dalam tausiahnya mengajak jajaran Polres Soppeng menjadikan akhlak Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan.

Pesan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kehidupan pribadi, tetapi juga bagaimana seseorang menjalankan amanah dan memperlakukan orang lain dengan baik.

Bagi anggota Polri, pesan itu memiliki relevansi kuat karena tugas kepolisian bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sikap, ucapan dan tindakan seorang personel menjadi bagian dari wajah institusi di mata publik.

Setelah tausiah, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama. Kapolres Soppeng kemudian menyerahkan cinderamata kepada Ustaz Das’ad Latif sebagai bentuk apresiasi atas kehadiran dan tausiah yang diberikan.

Kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle, Ketua DPRD Kabupaten Soppeng Andi Muhammad Farid, S.Sos., Wakapolres Soppeng Kompol Tamar, S.Sos., Ketua Bhayangkari Cabang Soppeng, unsur Forkopimda, para pejabat utama Polres Soppeng, personel, tokoh agama, tamu undangan dan masyarakat.

Rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 17.40 Wita dan berlangsung tertib serta kondusif.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Soppeng berupaya menempatkan pembinaan moral sebagai bagian dari penguatan profesionalisme personel.

Sebab, bagi polisi yang setiap hari bersentuhan dengan masyarakat, kemampuan menjalankan tugas harus berjalan beriringan dengan akhlak, integritas dan amanah.

(Yund) 

Suarni Suwardi: Sejarah Soppeng Jangan Hanya Jadi Pajangan, Harus Jadi Identitas

Soppeng, Sigapnews.com, Ada banyak cara mengenalkan sebuah daerah. Namun bagi Ketua Dekranasda Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, langkah pertama yang paling penting justru mengenali apa yang dimiliki daerah itu sendiri.

Pesan tersebut disampaikan Suarni saat mengajak pengurus Dekranasda mengunjungi Villa Yuliana di Watansoppeng, Kamis (10/9/2026).

Kunjungan itu menjadi momentum untuk melihat kembali salah satu warisan sejarah yang selama ini berdiri di tengah kota.

Suarni mengatakan, masyarakat jangan sampai hanya mengenal sebuah bangunan karena sering melihatnya. Lebih penting dari itu adalah memahami cerita dan nilai sejarah yang melekat di dalamnya.

“Kalau kita ingin orang lain mengenal dan bangga dengan Soppeng, tentu kita sendiri harus lebih dulu mengenal dan bangga dengan sejarah, budaya dan potensi yang kita miliki,” ujar Suarni.

Villa Yuliana, menurutnya, merupakan salah satu bagian dari sejarah Soppeng yang perlu terus dikenalkan. Bangunan peninggalan masa kolonial tersebut tidak hanya memiliki nilai arsitektur, tetapi juga menyimpan jejak perjalanan masa lalu daerah.

Keberadaan museum di dalam Villa Yuliana semakin memperkuat fungsinya sebagai ruang untuk mengenal sejarah dan budaya Soppeng.

“Kadang kita setiap hari melihat sesuatu di sekitar kita, tetapi belum tentu kita tahu cerita dan nilainya. Karena itu, penting bagi kita untuk datang, melihat dan mengenal lebih dekat sejarah daerah sendiri,” katanya.

Identitas yang Bisa Dijual

Suarni melihat sejarah dan budaya bukan sesuatu yang harus disimpan dalam lemari masa lalu. Justru, keduanya dapat menjadi identitas yang membuat Soppeng memiliki karakter ketika diperkenalkan kepada masyarakat luar.

Menurutnya, sektor pariwisata membutuhkan cerita. Sebuah tempat akan lebih menarik ketika pengunjung tidak hanya melihat bangunan atau pemandangan, tetapi juga mengetahui kisah yang ada di baliknya.

“Potensi wisata kita harus kita kenali dan kita banggakan. Kalau masyarakatnya sendiri mau datang dan mengenal, tentu akan lebih mudah bagi kita memperkenalkan Soppeng kepada orang lain,” ujarnya.

Ia berharap perhatian terhadap sejarah tidak berhenti pada generasi sekarang. Anak-anak muda perlu diberi ruang untuk mengenal berbagai peninggalan, tradisi dan kebudayaan daerah agar tidak kehilangan hubungan dengan identitasnya sendiri.

Di sisi lain, kekayaan sejarah dan budaya juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan kerajinan.

Sebagai Ketua Dekranasda, Suarni melihat banyak cerita lokal yang dapat diterjemahkan menjadi karya kreatif. Motif, simbol, tradisi maupun kisah sejarah dapat dikembangkan menjadi produk yang membawa karakter Soppeng.

Dengan begitu, kebudayaan tidak hanya dilestarikan, tetapi juga memiliki peluang untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Suarni menegaskan bahwa membangun kebanggaan terhadap daerah harus dimulai dari masyarakat sendiri.

“Jangan sampai orang dari luar lebih dulu mengenal potensi daerah kita, sementara kita sendiri kurang mengenalnya. Kita harus menjadi orang pertama yang mencintai, menjaga dan memperkenalkan kekayaan Soppeng,” tuturnya.

Kunjungan ke Villa Yuliana pun menjadi sebuah pesan bahwa warisan sejarah tidak boleh sekadar menjadi latar belakang kota.

Ia harus dikenali, dirawat, diceritakan dan dikembangkan agar tetap relevan dengan kehidupan masyarakat hari ini.

Bagi Suarni, ketika masyarakat sudah mengenal sejarahnya, akan tumbuh rasa memiliki. Dari rasa memiliki itulah lahir kebanggaan untuk menjaga budaya, mengembangkan kreativitas dan memperkenalkan Soppeng lebih luas.

Sebab, kekayaan daerah bukan hanya sesuatu yang diwariskan untuk dikenang, tetapi juga modal untuk membangun masa depan.

(Yund)