Pedagang Pasar Sentral Lamataesso Tunjukkan Solidaritas dalam Proses Relokasi Lapak

Soppeng Sigapnews.com Solidaritas dan semangat gotong royong para pedagang Pasar Sentral Lamataesso, Kabupaten Soppeng, kembali teruji saat mereka bersama-sama melakukan relokasi lapak berdasarkan arahan Pemerintah Daerah. Meski sempat terjadi insiden robohnya bangunan dagang saat dipindahkan, respons cepat warga berhasil mencegah korban jiwa atau luka serius 11-7-2025

Alhamdulillah tidak ada yang terluka parah. Ini bukti kekompakan warga Lamataesso,ungkap Yunan, salah seorang pedagang, sembari menunjukkan area pasar yang kini lebih tertata.

Insiden tersebut justru memicu semangat kolaborasi yang lebih besar. Dengan pendampingan petugas pasar dan aparat setempat, proses penataan ulang berjalan lancar, menciptakan lingkungan berdagang yang lebih aman dan nyaman.

Memasuki hari pertama operasional pasca-relokasi, aktivitas di Pasar Sentral Lamataesso menunjukkan kemajuan signifikan. Arus pengunjung dan distribusi barang terpantau lebih tertib, sementara pembeli mulai merasakan kenyamanan berbelanja di tempat yang di sediakan dan lebih luas.

Kami apresiasi kerja keras semua pihak. Ke depan, pasar ini akan terus dibenahi untuk mendukung perekonomian warga Soppeng, tutur perwakilan Dinas Perdagangan setempat yang turut memantau langsung.

Dengan tata kelola yang semakin baik, Pasar Sentral Lamataesso tidak hanya menjadi pusat perbelanjaan, tetapi juga simbol persatuan masyarakat dalam membangun ekonomi kerakyatan. Kolaborasi antara pedagang, pemerintah, dan warga menjadi bukti nyata kekuatan kebersamaan menghadapi tantangan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen melanjutkan pembenahan fasilitas pasar untuk mendukung kenyamanan berdagang dan berbelanja masyarakat.

(The yun)

Bupati Soppeng Tegaskan Komitmen Dukung Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Forum Evaluasi Inpres

Makassar, Sigapnews.com 10 Juli 2025 Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Bupati H. Suwardi Haseng, SE, turut serta dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Acara yang berlangsung di Hotel Claro Makassar ini menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan Tinggi, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan implementasi perlindungan pekerja berjalan efektif. 

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Agus Salim, SH, MH, dalam paparannya menekankan peran pengawasan kejaksaan. Kejati tidak hanya memastikan kepatuhan hukum, tetapi juga memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pekerja dan keluarganya, tegas Agus Salim. 
 
Bupati Soppeng menyatakan kesiapan penuh daerahnya menjadi pelopor implementasi program ini. Kami telah menyiapkan langkah konkret mulai dari pendataan hingga sosialisasi ke pelaku usaha. Target kami, 100% pekerja di Soppeng tercakup perlindungan BPJS Ketenagakerjaan pada 2026 ungkap Suwardi Haseng dalam dialog dengan Kajati Sulsel. 

Hadir dalam acara tersebut.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi-Maluku 
Seluruh Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Selatan  Kepala Kejari se-Sulsel 
Kepala Dinas Ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota  Jajaran BKAD dan Kasidatun 

Kegiatan ini menghasilkan tiga komitmen utama: 
Pembentukan satgas pengawasan implementasi Inpres 
Penyederhanaan prosedur kepesertaan bagi UMKM 
Edukasi massif melalui media tradisional dan digital 

(Yun)

Percepatan Pengadaan dan Prioritas PDN Ditekankan dalam FGD Pemkab Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Soppeng, Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si., secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang penguatan pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2025, Rabu (9/7/2025).

FGD yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng ini diikuti oleh 120 peserta, terdiri dari admin dan operator SiRUP dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 11 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, Muhammad Ihsan, S.STP., M.Si., CPSp., selaku penanggung jawab kegiatan, menjelaskan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang kriteria dan persyaratan dalam RUP untuk meminimalisir kendala dalam proses pengadaan barang/jasa.

“Dengan pemahaman yang sama, kita dapat memastikan proses pengadaan berjalan on the track sesuai aturan dan mendukung kebijakan pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri, khususnya untuk memberdayakan UMKM,” ujarnya.

FGD ini bertujuan untuk mengonsolidasikan pengelolaan RUP TA 2025 dan mengevaluasi penyusunan paket kegiatan yang akan diumumkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP_LKPP). Muhammad Ihsan melaporkan bahwa hingga 31 Maret 2025, input RUP telah mencapai 100%, merupakan salah satu pencapaian penting dalam penilaian MCSP KPK Tahun 2025.

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si., yang mewakili Bupati Soppeng dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran aktif seluruh pihak dalam pengelolaan RUP.

“Input RUP bukan hanya tanggung jawab admin dan operator SiRUP, tetapi juga PA/KPA yang harus memonitor dan mendampingi prosesnya,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu pengumuman RUP paling lambat 31 Maret, sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 11 Tahun 2021 dan pedoman dari KPK.

Andi Muhammad Surahman juga menyoroti 10 paket strategis pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 198/V/2025. Ia berharap perangkat daerah terkait segera mengumumkan RUP-nya agar proses pengadaan dapat segera dimulai.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk UMKM dalam setiap pengadaan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Ia pun mendorong Tim P3DN Kabupaten Soppeng untuk lebih aktif dalam monitoring dan pengawasan PDN.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan integritas pengadaan barang/jasa di Kabupaten Soppeng, sejalan dengan visi Kabupaten Soppeng yang berdaya saing berbasis agropolitan.

FGD ini dihadiri oleh para Kepala SKPD, Kabag Setda, Camat, serta admin dan operator SiRUP.

(Red/Yun)

Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan PMI Digelar di Soppeng, Wabup Selle Tegaskan Ini

Soppeng, Sigapnews.com, Balai Pelayanan, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Selatan (BP3MI Sulsel) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng menggelar sosialisasi bertajuk “Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)”.

Acara yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng ini dihadiri lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan masyarakat, sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan pentingnya prosedur aman dan legal bagi calon PMI. Rabu (8/7/2025).

Kepala BP3MI Sulsel, Dharma Saputra, dalam laporannya menegaskan pentingnya mengikuti prosedur resmi di setiap tahap keberangkatan PMI.

“Memahami regulasi dan mekanisme yang berlaku sangat krusial agar para pekerja migran terhindar dari praktik ilegal yang merugikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kamaluddin, Staf Khusus Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Penguatan Pelayanan Publik KemenP2MI, menyampaikan sambutan mewakili Menteri P2MI.

Ia menekankan komitmen pemerintah pusat dalam melindungi PMI melalui jalur resmi dan mendorong pemanfaatan Sistem Informasi dan Koordinasi P2MI Terintegrasi (SIKOP2MI) untuk memastikan setiap PMI terdaftar dan terlindungi.

Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, turut memberikan sambutan dan mengapresiasi terselenggaranya sosialisasi ini.

Ia menegaskan dukungan Pemkab Soppeng dalam perlindungan PMI dan menjelaskan pentingnya perubahan istilah dari “Tenaga Kerja Indonesia” menjadi “Pekerja Migran Indonesia” sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka.

Selle juga mengajak pemerintah Desa untuk aktif memetakan potensi PMI dan berkoordinasi dengan BP3MI agar proses rekrutmen dan penempatan berjalan sesuai prosedur.

Ia menambahkan, “Budaya ‘passompe’ atau merantau yang telah lama menjadi tradisi masyarakat Soppeng harus tetap dilakukan secara aman dan sesuai regulasi.”

Pemkab Soppeng berkomitmen mempermudah proses pengurusan berkas bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri secara prosedural.

Rencana pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengatur dan merekrut PMI di Soppeng, baik dari BUMD maupun sektor swasta, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung perlindungan pekerja migran.

Acara ini juga dihadiri berbagai perwakilan dari DPRD, dinas terkait, kepala desa, LSM, perusahaan penempatan PMI, akademisi, serta keluarga PMI purna, mencerminkan upaya komprehensif menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang berkaitan dengan isu PMI.

Balai Pelayanan, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Selatan (BP3MI Sulsel) adalah lembaga pemerintah yang berkomitmen melindungi hak dan keselamatan para Pekerja Migran Indonesia dengan menyediakan layanan penempatan dan perlindungan yang aman, legal, dan terpercaya.

(AJS)

Cegah Masalah Lebih Parah, Toilet Pusat Pertokoan Soppeng Ditangani Serius

Soppeng, Sigapnews.com, Fasilitas toilet umum kerap dianggap sepele, padahal keberadaannya sangat penting dalam menunjang kenyamanan dan kebersihan di ruang publik, terutama di kawasan ramai seperti pusat pertokoan.

Di Pusat Pertokoan Kabupaten Soppeng, munculnya potensi penyumbatan saluran toilet akibat kerusakan pada dinamo air telah menjadi perhatian berbagai pihak.

Aliran air yang terganggu memicu bau tidak sedap dan menimbulkan risiko terhadap lingkungan sekitar.

Mengantisipasi hal tersebut, pihak pengelola melalui tim outsourcing bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) serta Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah cepat.

Penyedotan septitank dan penyiraman area terdampak dilakukan sebagai upaya preventif sambil menunggu perbaikan mesin dinamo.

“Ini tindakan awal agar tidak terjadi gangguan lebih besar. Tujuannya menjaga kenyamanan pengunjung dan kebersihan lingkungan,” ujar Muh Nasir, perwakilan pihak outsourcing, Rabu (9/7/2025).

Ia menegaskan, perawatan fasilitas umum seperti toilet bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pengelola, melainkan perlu dukungan dari seluruh pengguna.

“Toilet yang bersih dan berfungsi baik mencerminkan budaya masyarakat yang peduli kebersihan. Kita semua punya peran, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan hingga melaporkan jika ada kerusakan,” tambahnya.

Selain penanganan teknis, edukasi kepada pedagang dan pengunjung juga menjadi fokus. Harapannya, kepedulian kolektif dapat menciptakan lingkungan publik yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan.

(Red)

Karya Bakti Koramil Lalabata, Wujud Nyata Peduli Lingkungan dan Kebersamaan Warga Lapajung

Soppeng, Sigapnews.com, Pagi yang cerah di Minggu, 6 Juli 2025, menjadi saksi semangat kebersamaan di Jalan Merdeka, Laburawung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Sejak pukul 07.30 WITA, suasana kawasan tersebut dipenuhi dengan aktivitas Karya Bakti yang melibatkan Personel Koramil 1423-01/Lalabata bersama unsur pemerintah kelurahan dan masyarakat setempat.

Di bawah komando langsung Lurah Lapajung, Kahar, S.Sos, kegiatan ini menjadi ajang nyata sinergi lintas elemen. Turut ambil bagian dalam aksi bersih-bersih ini para staf kelurahan, ketua RT/RW, serta warga sekitar yang menunjukkan antusiasme luar biasa.

Sasaran utama kegiatan kali ini adalah membersihkan saluran air sepanjang 100 meter yang mulai tersumbat akibat tumpukan sampah dan rumput liar.

Dengan penuh semangat, para peserta menyusuri saluran air, mengangkat sampah, dan membabat rumput liar yang mengganggu aliran.

Tidak hanya bekerja, mereka juga saling menyapa, berbagi tawa, dan mempererat tali silaturahmi di sela-sela aktivitas.

Kegiatan Karya Bakti ini tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga menjadi simbol kuatnya gotong royong dan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.

Kolaborasi antara TNI dan warga ini memperlihatkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab bersama.

Tepat pukul 10.00 WITA, seluruh rangkaian kegiatan selesai dengan aman dan lancar.

Warga pun pulang dengan rasa bangga karena telah menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di tempat tinggal mereka.

(Yun)