Pesan Keras dari Gerindra Soppeng, Jangan Gadaikan Amanah Program MBG untuk Keuntungan Pribadi

SOPPENG Sigapnews.com Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Partai Gerindra, Rusdiaman Tahir, mengeluarkan peringatan keras kepada yayasan mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk patuh melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Peringatan ini disampaikan Rusdiaman menyusul banyaknya laporan dan keluhan dari masyarakat mengenai beberapa dapur MBG yang dinilai menjalankan program semaunya sendiri dan menyimpang dari Juknis.

Kami minta semua mitra yayasan tetap patuh terhadap juknis BGN. Kalau tidak, maka kontrak kemitraannya bisa saja dihentikan. Program ini dijalankan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi, tegas Rusdiaman, pada hari Sabtu,(8/11/2025).

Selain memberikan peringatan kepada yayasan, Rusdiaman juga mengingatkan seluruh Staf Pengawas Pelaksana Implementasi (SPPI) yang ditempatkan di Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) agar menjaga integritas dan tidak boleh diintervensi oleh pihak mitra yayasan.

SPPI jangan sampai menggadaikan amanah yang diberikan. Ingat, mitra yayasan sudah menerima biaya sewa dari BGN, sehingga pelaksana utama program ini tetap BGN, bukan yayasan, ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rusdiaman juga mendesak Satuan Tugas (Satgas) MBG yang telah dibentuk agar segera melakukan evaluasi dan pemantauan menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Soppeng.

Ia menekankan bahwa program MBG adalah hasil perjuangan panjang Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto, sehingga semua pihak yang terlibat harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.

Program ini lahir dari perjuangan berat. Kami dari Gerindra merasakan betul tantangan saat mengkampanyekan Pak Prabowo untuk menjadi presiden. Keikhlasan beliau dan Pak Dadan selaku Kepala BGN harus menjadi teladan bagi kita semua, agar program ini berjalan sampai ke akar rumput dengan penuh amanah, pungkas Rusdiaman.

(The yund)

Opini Publik Terpecah, Kritik Bupati Soppeng Diduga Bermotif Dendam Pribadi

​SOPPENG, Sigapnews.com Gelombang kritik yang menyerang pemerintahan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, belakangan ini telah memecah opini masyarakat Bumi Latemmamala 7-11-2025

Setelah sejumlah poin kritik terkait ketidakharmonisan Forkopimda dan diskriminasi media dimuat oleh salah satu portal berita, muncul dugaan kuat dari kalangan internal maupun pengamat bahwa kritik tersebut bermotif tidak murni dan ditunggangi oleh unsur dendam pribadi.

​

​Kritik yang mencuat dianggap memiliki irisan yang sangat spesifik dan personal, terutama menyinggung isu-isu sensitif seperti hubungan interpersonal Bupati dengan anggota Forkopimda dan perlakuan terhadap awak media.

​Seorang tokoh masyarakat senior di Soppeng, yang meminta namanya dirahasiakan, menyampaikan bahwa isi kritik tersebut sangat kental dengan aroma ketidakpuasan politik dan kekecewaan masa lalu.

​Ini bukan kali pertama kritik semacam ini muncul. Biasanya, isu-isu ini diangkat oleh pihak-pihak yang kecewa karena gagal mendapatkan posisi strategis atau mereka yang memiliki riwayat konflik personal dengan Bupati atau lingkaran terdekatnya, ungkap sumber tersebut.

​Dugaan ini semakin menguat mengingat beberapa poin kritik yang dilayangkan (seperti hubungan antar pendukung pemenang dan diskriminasi media) bersifat sangat subjektif dan sulit diukur secara objektif.

​Menghindari Politik Balas Dendam

​Pengamat politik lokal, Dr. Irwan, M.Pd, menekankan perlunya masyarakat dan pemerintah bersikap hati-hati dalam menyikapi kritik yang bersifat bombastis.

​Dalam politik, perbedaan pandangan dan kekecewaan adalah hal biasa. Namun ketika kekecewaan itu diubah menjadi kritik publik yang disebarluaskan tanpa data kuat, dampaknya bisa merusak iklim investasi dan kepercayaan masyarakat," jelas Dr. Irwan.

​Menurutnya, adanya isu sensitif yang diangkat, seperti kritik terhadap pernyataan Bupati yang dituduh 'hanya mau menang sendiri' adalah indikasi kuat bahwa kritikus berupaya menyasar karakter personal ketimbang kinerja faktual.

Terkait dengan kegiatan rutin kepala daerah ke luar daerah, dianggap sebagai kritikan yang tak sesuai dengan kondisi pengelolaan anggaran saat ini. Sekarang ini kepala daerah harus memang lebih banyak di luar daerah terutama di Jakarta. Karena pengelolaan anggaran sekarang perlahan bergeser ke sentralistik dimana kebijakan anggaran dan proyek lebih banyak di pusat. Justru, kalau bupati nya lebih banyak di daerah mereka bisa tak kebagian kue anggaran yang diatur di pusat. Toh, kita bisa melihat hasilnya sekarang dimana Soppeng sukses menarik sejumlah proyek besar ke darahnya seperti anggaran pembangunan Sekolah Rakyat yang didanai ratusan miliar, tambahnya. 

​Isu mengenai kelanjutan kasus Alsintan juga dinilai sengaja diangkat kembali sebagai upaya menekan Pemerintah Daerah. ​Kasus hukum adalah ranah aparat penegak hukum (APH) sepenuhnya. Ketika isu ini terus diungkit dalam konteks kritik pemerintahan, tujuannya jelas untuk menggiring opini publik seolah-olah pemerintahan Bupati terlibat atau menghambat penegakan hukum, tegas Dr. Irwan.

​

IWO Sulsel Gaspol! Heri Siswanto Kantongi Nama Sekretaris dan Bendahara Pertama

MAKASSAR Sigapnews,com,,,, Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memasuki babak baru. Hari ini, Heri Siswanto, seorang wartawan senior dan Pimpinan Umum Beritasulsel (Jaringan beritasatu.com), secara resmi menerima mandat pembentukan kepengurusan Pengurus Wilayah (PW) IWO Sulsel.
Penyerahan mandat bersejarah ini berlangsung di Hotel Harper Perintis Makassar, pada Rabu (5/11/2025).

Penyerahan mandat dilakukan oleh Ketua Pengurus Daerah (PD) IWO Soppeng, Andi Mull Makmun, yang bertindak mewakili Pengurus Pusat (PP) IWO, kepada Heri Siswanto yang didampingi oleh calon Sekretaris IWO Sulsel Musakkar S.H

Mandat Pembentukan Kepengurusan bernomor 038/Skep/PP-IWO/XI/2025 tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Pusat IWO, Dwi Cristianto, dan Sekretaris Jenderal IWO, Telly Nathalia.

Andi Mull Makmun secara khusus menyampaikan salam dari Ketua Umum dan Sekjen PP-IWO. "Kami berharap di bawah komando Heri Siswanto, Ikatan Wartawan Online IWO di Sulsel ini akan maju pesat, ujar Andi Mull.

Ia menambahkan, misi besar inilah yang diembannya sepulang dari Rakernas IWO di Jakarta untuk segera menyusun kepengurusan di wilayah Sulsel. "Saya anggap Heri Siswanto adalah figur yang tepat dalam menahkodai IWO Sulsel, tegasnya.

Sebagai penerima mandat, Heri Siswanto langsung tancap gas. Ia menjelaskan bahwa IWO Sulsel di bawah kepemimpinannya akan fokus membawa Ikatan Wartawan Online IWO Sulsel menjadi organisasi yang profesional, solid, dan mampu menjawab tantangan jurnalisme digital di era ini.

Lanjut Heri, setelah nantinya pelantikan yang dijadwalkan dalam waktu dekat ini, dirinya sudah mempersiapkan beberapa kabupaten yang ada di Sulsel untuk bergabung dalam kepengurusan IWO yang dia pimpin.

Saya harap IWO Sulsel bisa menjadi rumah bagi para jurnalis online di seluruh daerah, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, tutup Heri penuh semangat.

Untuk Susunan Kepengurusan Ikatan Wartawan Online Sulawesi Selatan (Sulsel)

Ketua: Heri Siswanto
Media: Pimpinan Umum Beritasulsel (Jaringan beritasatu.com)

Sekretaris: Musakkar S.H
Media: Pimpinan Umum Nasional.id

Bendahara: Rizal, S.T
Media: Kontributor CNN Indonesia wilayah Ajattapare (Barru, Parepare, Pinrang, Sidrap, dan Enrekang)

PP-IWO

Buka Urban Farming Fest 2025, Munafri Dorong Keterlibatan Anak Muda Dalam Pertanian Kota

Makassar, -  Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) turut berpartisipasi dalam Urban Farming Fest yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Makassar di kawasan Pantai Losari, Senin (3/11). 

Keikutsertaan ini menjadi bentuk dukungan BBPP Batangkaluku dalam mendorong pengembangan pertanian perkotaan sekaligus mengenalkan berbagai inovasi teknologi pertanian kepada masyarakat.

Pada kegiatan tersebut, BBPP Batangkaluku menampilkan satu stand pameran yang digunakan untuk memperkenalkan beragam inovasi pelatihan, di antaranya teknologi budidaya jamur tiram (Smart Kumbung Portable), sistem pertanian hidroponik yang dapat diterapkan di lingkungan urban, serta tanaman hortikultura yang dibudidayakan menggunakan lahan organik.

Seperti diketahui, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa penerapan teknologi berbasis kecerdasan buatan menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian nasional guna mewujudkan swasembada pangan.

"Dengan teknologi itu produktivitas naik, indeks pertanaman naik, kemudian biaya produksi turun. Karena menggunakan artificial intelligence. Menggunakan robotik dan seterusnya. Dan itu benar," ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti. Ia menjelaskan bahwa modernisasi pertanian melalui mekanisasi dan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) cerdas menjadi strategi utama. Selain itu, penguatan kelembagaan petani lewat konsolidasi lahan dan pembentukan korporasi petani juga menjadi fokus pemerintah.

"Pertanian ke depan harus menjadi sektor yang tangguh, modern, dan berdaya saing. Kunci keberhasilannya ada pada inovasi teknologi, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan SDM unggul,” ujarnya.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (3–4 November 2025) tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa cita-cita Menteri Pertanian adalah agar Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga dapat memberi makan negara lain.

Menurutnya, hal tersebut akan meningkatkan martabat bangsa di mata dunia, dan seluruh pihak harus mendukung upaya tersebut.

Tidak hanya itu, Munafri juga mendorong keterlibatan anak muda dalam pertanian kota dengan memanfaatkan teknologi modern dan ingin urban farming tak hanya jadi gerakan lingkungan, tapi juga peluang usaha baru.

“Kita ingin membuktikan bahwa dari lahan kecil pun, Makassar bisa mandiri dan berdaya secara pangan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BBPP Batangkaluku yang diwakili Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi, Yuli Nurnaningsih mengatakan bahwa pihaknya sangat menyambut baik kesempatan untuk hadir di Urban Farming Fest ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertanian perkotaan dengan lahan terbatas.

"Melalui stand pameran kami, masyarakat dapat melihat langsung bahwa teknologi dan metode budidaya dapat diterapkan tidak hanya di desa atau lahan luas, tapi juga di lingkungan kota yang lahan terbatas," ujar Yuli.

Partisipasi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat kota untuk memanfaatkan ruang terbatas secara produktif sekaligus memperkenalkan teknologi pertanian modern yang praktis dan ramah lingkungan.

(Yun) 

Kunjungan Gugus, Dewan Pendidikan Mulai Petakan Masalah Pendidikan di Soppeng

SOPPENG Sigapnews,com Dalam sepekan terakhir, Dewan Pendidikan Soppeng melakukan kunjungan ke sejumlah gugus sekolah, 29 Oktober - 1 November 2025. 

Hasilnya, lembaga ini telah berhasil memetakan sejumlah masalah pendidikan di lapangan terutama terkait infrastruktur sekolah. Kami sudah melakukan kunjungan di empat kecamatan yaitu Lalabata, Marioriawa, Donri - Donri dan Ganra. Kami buat pemetaan masalahnya dan yang paling dibutuhkan adalah adanya sekolah dengan infrastruktur yang menyedihkan seperti adanya sekolah yang bahkan tak berpagar,  kata Ketua Dewan Pendidikan Soppeng, Dr. H. Nurmal Idrus, MM, Senin, 3 November 2025.

Di ibukota kabupaten di Kecamatan Lalabata misalnya, ada sekolah yang sangat membutuhkan pagar seperti SD di Lawo dan Malaka. Ini sekolah yang berada di ibukota kabupaten tetapi belum berpagar dan itu membuat proses belajar mengajar sangat terganggu. Seperti di Malaka itu, kadangkala siswa lagi belajar sapi tiba-tiba nyelonong masuk sekolah, katanya. 

Di kecamatan lain seperti Donri-Donri, Marioriawa dan Ganra, Dewan Pendidikan juga menemukan banyak infrastruktur sekolah yang bermasalah.  Di SD 249 Mattirobulu Marioriawa, pagar nya masih kayu. Sementara infrastruktur yang paling memiriskan ada di Kecamatan Ganra terutama di wilayah yang sering diterjang banjir. SD 203 Lamalanpe dan SD 172 Mattugengkeng, membutuhkan pagar dan paving blok karena dua sekolah ini menjadi langganan banjir. Sama halnya dengan yang terjadi di SD Pergis Ganra, ungkapnya. 

Untuk itu, Dewan Pendidikan merekomendasikan Agara Dinas Pendidikan Soppeng untuk tahun 2026 bisa dengan cermat merancang program infrastruktur pendidikannya. Harus lebih berbasis kebutuhan dan dipetakan dengan baik yang paling rusak dan sangat membutuhkan perbaikan. Ini penting karena kita ketahui tak mungkin memang semua diperbaiki bersamaan di tengah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, tambahnya. 

Dewan Pendidikan juga mendorong adanya upaya maksimal dari Komite Sekolah untuk memobilisasi partisipasi masyarakat terutama dari alumni dan orang tua siswa untuk mengatasi problem infrastrutlktur itu. 

(The Yund)

Cium Aroma Korupsi, Tim SPI KPK Akan melanjutkan indikasi dugaan Penyimpangan Aset di Soppeng

SOPPENG  Sigapnews.com Tim Survei Penilaian Integritas (SPI). Bidang Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan kunjungan di Kabupaten Soppeng dalam kegiatan Surveilans tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas.

SPI KPK bertujuan untuk mengukur tingkat risiko korupsi di instansi pemerintah melalui survei, dengan tujuan utama memetakan risiko tersebut dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk mencegah korupsi. Survei ini juga bertujuan untuk mendorong transparansi, meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi, serta memperkuat sistem antikorupsi dan kualitas pelayanan publik di pemerintahan.

Kedatangan tim KPK, dengan Sukardi Arifin sebagai Ketua Tim Penanggung Jawab, bertujuan untuk memverifikasi temuan dan hasil survei SPI sebelumnya, serta menggali praktik baik dan kendala dalam upaya pencegahan korupsi di daerah tersebut.

Tim ini bekerja melalui serangkaian kegiatan, termasuk kordinasi, wawancara langsung dengan personil di berbagai instansi, dan pengumpulan data.

Namun Tim KPK mencium adanya penyimpangan serius. Aset Pemda Dijadikan 'Milik Pribadi, misalnya alat berat yang digunakan untuk keperluan pejabat bukan untuk keperluan masyarakat. Jumlahnya pun tidak main-main, 3 alat berat, berada di perkebunan pribadi milik pejabat.

Tim monitoring SPI KPK ini menemukan indikasi praktik yang meresahkan, aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) diduga kuat dialihfungsikan untuk kepentingan pribadi pejabat.

Poin paling krusial yang dikonfirmasi oleh Tim KPK adalah masih maraknya penggunaan aset Pemda yang seharusnya untuk kepentingan publik, namun justru dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, kata Sukardi, Kamis, (30/10/2025)

Tim kami melaksanakan kegiatan verifikasi terkait temuan dan hasil survei SPI-KPK. Salah satu konfirmasi penting yang kami peroleh adalah masih adanya aset Pemda, seperti kendaraan dinas dan alat berat yang digunakan untuk kepentingan pribadi,

Temuan ini khususnya menyangkut kendaraan dinas dan alat berat yang terindikasi digunakan oleh oknum-oknum tertentu seolah-olah milik pribadi, sambungnya.

Temuan ini tentu menjadi catatan merah bagi upaya penguatan integritas di Kabupaten Soppeng. KPK kini akan melanjutkan verifikasi mendalam untuk menindaklanjuti indikasi penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian negara akibat praktik tersebut, tegas Sukardi Arifin.

Katua Tim SPI KPK juga menegaskan telah memberikan berkas dugaan terkait praktik pungli di beberapa Desa, daftar namanya sudah kami serahkan kepada Inspektur Inspektorat Daerah Vida Nurmawan, S.E, Ak, M.Si, CGCAE, untuk diserahkan kepada Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng.

Inspektur Inspektorat Daerah Vida Nurmawan, yang dihubungi membenarkan kalau Tim SPI-KPK telah mengadakan lawatan kerja di Kabupaten Soppeng, kami akan segera berkoordinasi nantinya kepada Bapak Bupati Soppeng Suwardi Haseng, terkait kunjungan kerja Tim SPI-KPK ini, pungkasnya.

Kegiatan Surveilans KPK ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat daerah untuk segera menertibkan dan mengembalikan fungsi aset negara sesuai peruntukannya, serta berkomitmen penuh pada upaya pencegahan korupsi.

Setelah menyelesaikan lawatan kerjanya, tim Survei Integritas KPK telah kembali ke Jakarta, meninggalkan pekerjaan rumah bagi Pemda Soppeng terkait aset daerah, untuk segera membersihkan diri dari praktik-praktik yang merugikan publik dan negara.

(The yund)

Kementan Latih 1.350 Anggota Brigade Pangan di Sidrap, Dorong Produktivitas Pertanian

 

Sidrap, Sigapnews.com, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya peningkatan produktivitas pertanian nasional melalui pembentukan dan pelatihan Brigade Pangan di berbagai daerah. Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Brigade Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh 1.350 peserta yang berasal dari 90 Brigade Pangan yang dibentuk pada tahun 2025 untuk mendukung program Oplah Nonrawa. Bimtek ini menjadi wadah penguatan kemampuan teknis, manajerial, dan kelembagaan bagi para pengelola Brigade Pangan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian modern di tingkat lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, Brigade Pangan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pertanian produktif dan berdaya saing tinggi.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak untuk menggerakkan pertanian kita menjadi lebih produktif dan modern. Dengan peningkatan indeks pertanaman, efisiensi alat dan mesin pertanian, serta semangat gotong royong petani muda, Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan dan menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan,” ujar Mentan Amran.

Senada dengan itu, Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menilai peningkatan kapasitas pengelola Brigade Pangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat SDM pertanian berbasis inovasi dan teknologi.

“Kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah peningkatan indeks pertanaman. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan para pengelola mampu mengoptimalkan sumber daya, teknologi, dan kelembagaan agar setiap hektare lahan dapat menghasilkan maksimal,” kata Idha.

Acara penutupan Bimtek yang dilaksanakan oleh Polbangtan Gowa bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku turut dihadiri Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif. Dalam sambutannya, ia menyampaikan dukungan penuh terhadap gerakan Brigade Pangan.

Menurutnya, modernisasi pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

“Pemerintah telah menurunkan harga pupuk, menyediakan benih, dan melengkapi kebutuhan alsintan. Tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk tidak memaksimalkan potensi lahan pertanian. Dengan semangat Brigade Pangan, kita targetkan produksi gabah di Sidrap mencapai 1 juta ton,” tegas Syaharuddin.

Bupati juga berharap seluruh pengelola Brigade Pangan dapat menjadi teladan di tingkat desa dan kecamatan dalam menerapkan sistem pertanian modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani selaku Penanggung Jawab Swasembada Brigade Pangan Kabupaten Sidrap, menekankan pentingnya komitmen dalam menjalankan peran sebagai penggerak pertanian.

“Pengelola Brigade Pangan harus berkomitmen meningkatkan indeks pertanaman dari satu atau dua kali menjadi tiga kali tanam per tahun, serta meningkatkan profitabilitas usaha tani. Targetnya, pendapatan pengelola bisa mencapai minimal Rp10 juta per bulan,” jelas Jamaluddin.

Ia menambahkan, keberhasilan Brigade Pangan tidak hanya diukur dari peningkatan hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani mengelola lahan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui program ini, Kementerian Pertanian berharap tercipta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, penyuluh, dan Brigade Pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong swasembada beras secara berkelanjutan.

(Red)

Brigade Pangan di Sidrap, Garda Terdepan Pertanian Modern Dukung Ketahanan Pangan

Sidrap, Sigapnews.com, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui pembentukan dan pelatihan Brigade Pangan di berbagai daerah. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Brigade Pangan, yang dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh 1.350 peserta dari 90 Brigade Pangan yang terbentuk pada tahun 2025 untuk program Oplah Nonrawa. Bimtek ini bertujuan memperkuat kemampuan teknis, manajerial, dan kelembagaan pengelola Brigade Pangan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian modern dan peningkatan produktivitas di tingkat lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya peran Brigade Pangan sebagai garda terdepan dalam mendorong pertanian modern dan peningkatan indeks pertanaman.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak untuk menggerakkan pertanian kita menjadi lebih produktif dan modern. Dengan peningkatan indeks pertanaman, efisiensi alat dan mesin pertanian, serta semangat gotong royong petani muda, Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan dan menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan,” ujar Mentan Amran.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala BPPSDMP Kementan,  Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas pengelola Brigade Pangan merupakan langkah strategis dalam memperkuat SDM pertanian yang berbasis kemandirian, inovasi, dan teknologi.

“Kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah peningkatan indeks pertanaman. Melalui pelatihan, kami ingin memastikan pengelola Brigade Pangan mampu mengoptimalkan sumber daya, teknologi, dan kelembagaan agar setiap hektare lahan bisa menghasilkan maksimal,” tutur Idha Widi Arsanti.

Dalam acara penutupan Bimtek yang diadakan oleh Polbangtan Gowa bekerja sama Bersama BBPP Batangkaluku, turut hadir  Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, sekaligus memberikan  dukungan penuh terhadap gerakan Brigade Pangan. Menurutnya, modernisasi pertanian dari sistem manual ke penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) merupakan langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

“Pemerintah telah menurunkan harga pupuk, menyediakan benih, dan melengkapi kebutuhan alsintan. Tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk tidak memaksimalkan potensi lahan pertanian. Dengan semangat Brigade Pangan, kita targetkan produksi gabah di Sidrap mencapai 1 juta ton, sehingga Sidrap menjadi salah satu penyumbang beras terbesar di Indonesia,” tegas Bupati Syaharuddin.

Ia juga berharap agar seluruh pengelola Brigade Pangan dapat menjadi motor penggerak perubahan di tingkat desa dan kecamatan, serta menjadi teladan dalam penerapan pertanian modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku), Jamaluddin Al Afgani,  selaku PJ Swasembada Brigade Pangan Kabupaten Sidrap menekankan bahwa para pengelola Brigade Pangan harus memiliki komitmen kuat dalam menjalankan perannya.

“Pengelola Brigade Pangan harus berkomitmen meningkatkan indeks pertanaman dari satu atau dua kali menjadi tiga kali tanam dalam setahun, serta berupaya meningkatkan profitabilitas usaha tani. Ketika indeks pertanaman meningkat, maka pendapatan petani juga akan meningkat. Sejalan dengan arahan Bapak Menteri Pertanian, targetnya pengelola Brigade Pangan dapat meraih pendapatan minimal Rp10 juta per bulan,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan Brigade Pangan bukan hanya diukur dari peningkatan hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani dan pengelola dalam mengelola lahan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Kementerian Pertanian terus mendorong sinergi lintas sektor  antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan Brigade Pangan  dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

(Yun*)