Menteri Pertanian Amran Sulaiman Lepas KRI Surabaya ke Sumatera dengan 153 Truk Bantuan

L

Jakarta, Sigapnews.com, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali melepas keberangkatan bantuan Kementan Peduli pengiriman tahap II untuk percepatan penanganan bencana di Sumatera. Bantuan tersebut dikirim melalui KRI Surabaya 591 dari Dermaga Kolinlamil, Pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya bantuan ini akan didistribusikan ke Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, dengan estimasi waktu perjalanan sekitar enam hari.

“Hari ini kami memberangkatkan bantuan ke Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ke depannya, insyaallah akan ada pengiriman lanjutan. Bantuan Kementan Peduli ini berasal dari pegawai Kementerian Pertanian dan mitra strategis yang memberikan sumbangan secara langsung, semuanya murni atas dasar keikhlasan,” kata Mentan Amran saat melepas bantuan Kementan Peduli yang dikirimkan melalui kapal KRI Surabaya di Dermaga Kolinlamil Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/25). 

Kapal KRI Surabaya 591 akan bergerak dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Belawan - Sumatera Utara, kemudian Aceh, dan terakhir Sumatera Barat. Perjalanan diperkirakan memakan waktu sekitar enam hari hingga seluruh bantuan tiba di tujuan sebelum bantuan didistribusikan lebih lanjut ke titik-titik yang telah ditentukan oleh BNPB dan pemerintah daerah setempat.

Mentan Amran menambahkan bahwa Kementan Peduli tahap II memberangkatkan 153 truk bantuan logistik yang mencakup kebutuhan pokok serta perlengkapan darurat dengan nilai diperkirakan hampir Rp 10 miliar. Bantuan tersebut antara lain beras (paket 5 kilogram), minyak goreng, obat-obatan, mie instan, abon, sosis, gula, biskuit, telur, air mineral, susu, selimut, pakaian, genset, terpal, kasur, serta perlengkapan untuk anak-anak seperti pakaian, duster, celana pendek, kaos, handuk, sejadah, sarung, hingga mukena.

“Seluruh bantuan ini disiapkan sesuai hasil koordinasi dengan Kepala BNPB. Baru saja kami melakukan komunikasi, dan semua kebutuhan yang diminta oleh daerah terdampak inilah yang kami kirimkan,”tambah Mentan Amran.

Mentan Amran melaporkan bahwa total bantuan Kementan Peduli yang telah dikirimkan pada tahap 1 dan 2 mencapai Rp44 miliar. Bantuan tahap I telah didistribusikan melalui jalur udara menggunakan pesawat Hercules, serta jalur laut melalui KRI Aceh, dan telah tiba di lokasi dengan aman.

Mentan Amran mengatakan, bantuan tahap II yang baru dilepas melalui KRI Surabaya 591 ini merupakan kelanjutan dari upaya percepatan penanganan bencana, dengan tujuan untuk memastikan masyarakat terdampak di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat memperoleh bantuan secara cepat dan tepat sasaran.

“Seluruh bantuan, baik tahap I maupun tahap II, dikawal ketat mulai dari pengiriman hingga distribusi di lapangan. Tim kami sudah berada di lokasi untuk memastikan bantuan diterima lengkap dan sesuai kebutuhan, dengan laporan detail termasuk foto, jumlah, dan jenis barang,”ujar Mentan Amran.

Selain bantuan Kementan Peduli, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan dari APBN senilai Rp1,2 triliun, yang terbagi menjadi bantuan reguler berupa dukungan pangan rutin dan bantuan non-reguler yang dikirim sesuai permintaan daerah terdampak, termasuk tambahan beras dan minyak goreng untuk Aceh dan Sumatera Utara.

“Contoh bantuan non reguler seperti baru saja, Gubernur Aceh meminta tambahan 10.000 ton beras, dan dalam waktu 24 jam permintaan tersebut langsung kami setujui, begitu pula Sumatera Utara yang meminta 5.000 ton beras tambahan, dan semuanya telah kami setujui,”kata Mentan Amran.

Mentan Amran juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas instansi menjadi kunci sukses distribusi bantuan. Dukungan dari TNI dan Polri, termasuk Kasal, Panglima TNI, Kasau, Kasad, dan Kapolri, memastikan mobilisasi kapal dan pesawat berjalan cepat dan aman. Tim Kementan Peduli, menurut Amran, akan mengawal distribusi dari dermaga hingga ke titik-titik penerima di lapangan, dengan laporan rinci berupa foto, jumlah, dan jenis barang.

“Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah panggilan bagi kita semua. Negara memanggil, dan kita hadir untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Kita harus memastikan bantuan sampai tepat sasaran dan meringankan beban masyarakat terdampak,” tutup Mentan Amran.

Prestasi Nasional, Soppeng Masuk 20 Daerah Terbaik Percepatan Stunting, Bukti Komitmen Gizi Terpadu

Soppeng Sigapnews.com. Komitmen serius Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menanggulangi masalah stunting membuahkan hasil gemilang. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soppeng tercatat sebagai Kabupaten/Kota terbaik di Sulawesi Selatan dalam percepatan penurunan stunting dan berhasil menembus jajaran 20 daerah terbaik secara nasional dari total 197 kabupaten/kota yang diapresiasi.

Prestasi ini menempatkan Soppeng sejajar dengan daerah berkinerja tinggi seperti Kota Kediri, Jakarta, 

dan Kota Tangerang, yang juga masuk dalam daftar apresiasi Kemendagri atas kinerja percepatan penurunan stunting tahun 2025. Kabupaten Soppeng menempati urutan ke-20 dalam skala nasional, sebuah pencapaian yang patut dibanggakan.

Keberhasilan ini didorong oleh intervensi gizi terpadu, peningkatan sanitasi, dan pendataan akurat yang dilaksanakan secara masif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Soppeng.

Menanggapi kabar baik ini, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyatakan rasa syukurnya.

"Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja keras kita semua. Posisi kami di urutan ke-20 nasional dan nomor satu di Sulawesi Selatan adalah bukti bahwa komitmen untuk menghadirkan generasi penerus yang sehat dan cerdas bukan hanya wacana,kata Bupati H. Suwardi Haseng dalam keterangan. Kamis, (11/12/2025).

Bupati Suwardi Haseng menambahkan, kunci utama keberhasilan ini terletak pada sinergi lintas sektor, mulai dari posyandu, Puskesmas, perangkat desa, hingga peran aktif seluruh masyarakat.

Kami tidak akan berhenti di sini. Target kami adalah terus menekan angka stunting hingga titik terendah. Penghargaan ini adalah pemicu semangat untuk melakukan intervensi yang lebih inovatif dan memastikan setiap anak di Soppeng mendapatkan nutrisi dan lingkungan tumbuh yang terbaik, tutup Bupati Soppeng. 

(The yund)

Bantuan Rp1,2 Triliun untuk Aceh–Sumut–Sumbar, Mentan Pastikan Distribusi Transparan

Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman secara tegas menampik tudingan penyelewengan bantuan untuk korban bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tidak main-main, ia sendiri yang akan menindak jika ditemukan perbuatan curang.

“Di saat kondisi kita susah begini, ada kena bencana, harusnya kita peduli dulu. Kalau ada yang salah, korupsi di pertanian, aku pastikan 1 x 24 jam saya pecat. Kalau dalam perjalanan ada yang main-main, kami yang melapor langsung ke penegak hukum agar dihukum seberat-beratnya,” kata Mentan Amran saat pelepasan bantuan Kementan Peduli di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Ia menjelaskan secara rinci bahwa kekeliruan yang sempat muncul dan diberitakan sebelumnya hanyalah kesalahan penulisan satuan.

“Begitu muncul beritanya, kami langsung cek di mana salahnya. Itu keliru dalam penulisan. Yang dikatakan 21.000 itu bukan kilogram tetapi 21.000 paket, satu paket 5 kilogram, dan ini bantuannya dalam bentuk barang,” kata Mentan Amran

Ia menekankan bahwa bantuan tersebut berbentuk barang logistik yang dikirimkan oleh mitra kerja Kementan.

“Bantuan Kementan Peduli pengiriman itu bentuk barang. Dan itu barang yang dikirim para pengusaha, pengusaha minyak goreng kirim minyak goreng, pengusaha mie kirim mie instan. Jadi dalam bentuk barang kami kirim, kami kawal,” terangnya.

Mentan Amran juga mengucapkan terima kasih kepada media yang sigap menginformasikan kekeliruan satuan sehingga klarifikasi dapat segera dilakukan.

"Saya apresiasi media. Kalau ada kesalahan, kami perbaiki. Tapi jangan dibawa ke arah fitnah. Ini masa bencana, kita fokus bantu saudara-saudara kita,” katanya.

Untuk diketahui, pemerintah bergerak cepat untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui Kementan Peduli, terhimpun bantuan senilai total Rp75,85 miliar yang disumbangkan oleh jajaran pegawai dan pejabat Kementan serta perusahaan mitra.

Selain Kementan Peduli, pemerintah juga menggelontorkan bantuan dengan total Rp1,249 triliun yang terdiri atas bantuan reguler Rp918 miliar dan bantuan nonreguler berdasarkan permintaan dari provinsi terdampak senilai Rp330 miliar.

(Red) 

Soppeng Raih Skor SPI 80.48, Ditetapkan KPK Sebagai Daerah Paling Berintegritas di Sulsel!

YOGYAKARTA Sigapnews.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa (9/12/2025), menggelar puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2025 di jantung budaya, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Mengusung tema Satukan Aksi, Basmi Korupsi, acara yang dipusatkan di Bangsal Kepatihan ini menjadi panggung penguatan sinergi nasional dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa Hakordia bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting untuk menumbuhkan nilai integritas dan sinergi lintas sektor.

“Acara ini adalah forum nasional, guna memperkuat integritas tata kelola, menyatukan komitmen, serta meluncurkan program strategis pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang menjangkau pusat hingga daerah—birokrasi hingga masyarakat, jelas Setyo.

Dalam acara yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan pimpinan daerah se-Indonesia, perhatian tertuju pada pengumuman Indeks Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK.

Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyampaikan apresiasinya kepada lembaga yang berhasil meraih skor tinggi.

Bagi Kementerian, Pemerintah daerah, BUMN, dan lembaga yang sudah bagus agar hasil penilaian integritas KPK ini dipertahankan, dan bagi yang masih kurang diharapkan ada peningkatan untuk membangun budaya integritas, ujar Aminudin.

Secara mengejutkan, dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng, SE, mencatatkan sejarah. Soppeng menjadi satu-satunya perwakilan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan yang diundang khusus untuk meraih penghargaan di Hakordia Yogyakarta.

Skor Indeks Integritas (SPI) Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng tercatat paling tinggi dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel, mencapai nilai 80.48!

Angka ini bahkan jauh melampaui skor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (66.55) dan seluruh daerah lainnya.

Bupati Soppeng Suwardi Haseng yang dihubungi melalui telepon menyatakan, raihan penghargaan ini merupakan buah kerja keras kolektif. Beliau juga berjanji untuk mempertahankan capaian integritas ini.

Daftar Lengkap Penilaian Integritas KPK di Sulawesi Selatan
Capaian Soppeng menjadi pemicu semangat bagi daerah lain. Berikut perbandingan nilai integritas di Sulsel:

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan: 66.55, Kepulauan Selayar (76.46), Bulukumba (78.15), Pangkajene Kepulauan (77.79), Barru (76.57), Luwu (76.44).

Kabupaten Lain, Bantaeng (72.92), Jeneponto (69.62), Takalar (69.40), Gowa (69.21), Sinjai (73.46), Maros (70.26), Bone (69.27), Wajo (74.07), Pinrang (71.34), Enrekang (73.68), Tanatoraja (76.03), Luwu Utara (65.18), Toraja Utara (75.95).

Pemerintah Kota Makassar (67.93), Parepare (68.27), Palopo (74.01). (Sumber SPI-KPK).

(Yund) 

Kolaborasi Kementan dan Mitra Strategis, Distribusi Bantuan Bencana di Aceh dan Sumatra Utara

Jakarta, Sigapnews.com, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melepas keberangkatan bantuan pangan "Kementan Peduli Bencana" untuk korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Dermaga Kolinlamil, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/12/2025). Mentan telah tiba pukul 05.35 WIB untuk memastikan 207 truk bantuan pangan yang akan dikirimkan dengan KRI Banda Aceh 593 menuju pelabuhan terdekat di wilayah terdampak.

Kapal ini akan menempuh rute ke Padang terlebih dahulu, kemudian bergerak menuju Sumatera Utara, dan selanjutnya berlabuh di Aceh untuk mendistribusikan bantuan ke titik-titik terdampak sesuai koordinasi BNPB dan pemerintah daerah. Sehari sebelumnya, bantuan darurat Kementan juga telah dikirim menggunakan pesawat Hercules dan langsung diterima BNPB di Aceh.

Mentan Amran menyampaikan bahwa seluruh bantuan telah disesuaikan dengan kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan. Bantuan mencakup pangan siap konsumsi seperti mi instan, sosis, susu, beras, air mineral, minyak goreng, hingga genset yang dibutuhkan akibat keterbatasan energi dan terisolasinya sejumlah wilayah.

“Kami mengecek langsung di lapangan apa kebutuhan masyarakat. Ternyata yang dibutuhkan adalah makanan siap saji, karena beras sudah cukup,” kata Mentan Amran, Jumat (5/12/2025)

Ia menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk gotong royong melalui program Kementan Peduli Bencana, hasil sinergi mitra strategis, dunia usaha, serta para pegawai Kementerian Pertanian. Seluruh bantuan dikawal secara ketat dari titik keberangkatan hingga diterima resmi oleh BNPB di daerah tujuan.

“Ini adalah bantuan yang diberikan oleh seluruh mitra strategis, pengusaha, dan pegawai Kementerian Pertanian. Kami bertanggung jawab sampai di tujuan. Jangan sampai ada yang disalahgunakan. Ini amanah,” tegasnya.

Selain pangan siap saji, Kementan juga mengirim air mineral dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang dilaporkan dari wilayah terdampak.

Hingga hari ini, total bantuan yang diberangkatkan mencapai 207 truk senilai Rp34,8 miliar, bagian dari total bantuan sebesar Rp75 miliar yang telah dihimpun. Penyaluran tambahan terus dilakukan mengikuti perkembangan situasi di lapangan.

“Total yang kita berangkatkan sekarang dengan kemarin 34,8 miliar. Tidak menutup kemungkinan ada lagi. Tadi pagi ada tambahan bantuan, kita kirim lagi terus menerus,” jelas Mentan Amran.

Selain bantuan yang dihimpun mitra dan pegawai, pemerintah juga mengirim 44 ribu ton beras dan 6 ribu ton minyak goreng sebagai dukungan tanggap darurat.

“Bantuan dari pemerintah langsung yaitu 44 ribu ton beras sudah kita kirim. Minyak goreng 6 ribu ton juga sudah kita kirim,” ujarnya.

Mentan Amran menegaskan bahwa percepatan distribusi menjadi prioritas utama. Setiap permintaan dari daerah langsung direspons tanpa menunggu proses administrasi panjang.

“Kemarin Wagup Aceh telepon minta minyak goreng dan beras. Hari itu juga kami langsung telepon Bulog dan Bapanas. Dua ribu kilo minyak goreng langsung dikeluarkan, suratnya menyusul. Di Lhokseumawe minta seratus ton, keluarkan dulu. Ini darurat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Kementan mengawal seluruh bantuan hingga selesai didistribusikan di daerah. 

“Supaya bantuan saudara-saudara kita ini sampai sesuai jumlah yang disampaikan. Ini tabungan akhirat, amanah. Kami kawal sampai naik kapal, sampai masuk ke BNPB, sampai berita acara diterima,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Mentan Amran kembali menekankan bahwa semua bantuan ini merupakan amanah dari masyarakat dan mitra.

“Ini tabungan akhiratnya saudara-saudara kita. Bantuan kami yakinkan tiba dengan jumlah seperti yang disampaikan semula, yaitu 75 miliar,” tegasnya.

Keputusan Akhir PWI Pusat, Andi Jumawi Resmi Pimpin PWI Soppeng 2025–2028

SOPPENG Sigapnews.com Setelah melewati proses pemilihan paling dramatis dalam sejarah lokal, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat akhirnya menetapkan dan mengesahkan Andi Jumawi sebagai Ketua PWI Kabupaten Soppeng untuk masa bakti 2025–2028.

Keputusan final ini,  dikeluarkan melalui Surat Keputusan PWI Pusat tertanggal 27 November 2025, sekaligus menjadi penutup tirai bagi sengketa pemilihan yang sempat membelah organisasi tersebut.

Konferkab Sempat 'Deadlock' dan Berujung Laporan ke Pusat
Pangkal dari drama ini adalah Konferensi Kabupaten (Konferkab) PWI Soppeng pada 24 Juli 2025, yang berakhir dengan hasil seri 7–7 dari total 14 Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Untuk memecahkan kebuntuan, kedua calon Andi Jumawi dan Alimuddin, sepakat menempuh jalan tengah yang unik penentuan pemenang melalui Fakta Integritas.

Dalam mekanisme ini, Andi Jumawi dinyatakan memenuhi seluruh poin, yang kemudian dikukuhkan oleh PWI Sulawesi Selatan pada 27 Agustus 2025.

Polemik ini pun di Rapat Plenokan Via Zoom pada Selasa, 25 November 2025, yang dihadiri tokoh-tokoh penting dari PWI Pusat, antara lain Zulmansyah Sekedang  Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulkifli Gani Ottoh Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Anrico Pasaribu Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat.

Setelah melakukan klarifikasi dan pemeriksaan dokumen menyeluruh, PWI Pusat mengambil keputusan tegas!.

Tidak ditemukan pelanggaran prosedural serta Tidak ada cacat hukum pada pendaftaran maupun proses Konferkab, demikian kesimpulan dari Pleno PWI Pusat, memperkuat bahwa seluruh tahapan telah sesuai dengan tata tertib dan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani kedua calon sejak awal.

Dengan putusan tersebut, PWI Pusat resmi menguatkan keputusan sebelumnya, memastikan Andi Jumawi adalah Ketua PWI Soppeng yang sah!.

Usai ditetapkan secara resmi, Andi Jumawi menyampaikan  “Saya akan merangkul semua anggota PWI untuk bersatu dalam satu profesi demi kemajuan organisasi di Kabupaten Soppeng, ujar Andi Jumawi, Minggu (30/11/2025), sambil menunjukkan SK resmi dari PWI Pusat.

Dengan keluarnya Surat Keputusan Nomor: 027-PKU/PP-PWI/X/2025, PWI Soppeng kini dapat fokus pada program kerja di bawah kepemimpinan baru, mengakhiri periode yang penuh dinamika dan kontroversi.

(Yund)

Dibuka Wabup Selle, Gerak Jalan Santai PGRI Soppeng SUKSES Besar di HGN 2025

SOPPENG Sigapnews,com, Ribuan guru di Kabupaten Soppeng membanjiri Lapangan Gasis Watansoppeng dalam suasana meriah penuh semangat untuk merayakan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2025, Minggu (30/11). 

Mengusung tema Guru Hebat Indonesia Kuat, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tingkat Kabupaten Soppeng menggelar Gerak Jalan Santai yang disambut antusiasme tinggi.

Acara akbar ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle K.S. Dalle. Namun, kemeriahan perayaan HGN dan HUT PGRI ke-80 tahun ini mencapai puncaknya berkat diterimanya penghargaan nasional bergengsi oleh pemimpin daerah mereka.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle K.S. Dalle, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga pendidik.

Selamat Hari Ulang Tahun PGRI ke-80 dan Selamat Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2025! Kehadiran Bapak dan Ibu adalah cerminan semangat 'Guru Hebat Indonesia Kuat' ujar Selle K.S. Dalle.

Wabup Selle juga menegaskan bahwa semua capaian, kesuksesan, dan kemajuan yang dinikmati daerah saat ini adalah berkat dedikasi, ilmu, dan kesabaran para guru. Anda adalah tiang utama pembangunan bangsa, tegasnya.

Menindaklanjuti pesan dari puncak peringatan HGN, Wakil Bupati berpesan agar para guru di Soppeng untuk berbuat, membimbing, dan mendisiplinkan siswa demi masa depan mereka yang lebih baik, seraya menyebutkan dukungan penuh yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh guru di Indonesia.

Momen kebanggaan tak terbendung di tengah kemeriahan Gerak Jalan Santai. Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., sedang berada di Jakarta dalam rangkaian menerima penghargaan bergengsi Dwija Praja Nugraha 2025. 

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas perhatian dan program nyata pemimpin daerah terhadap kemajuan pendidikan.

Wabup Selle K.S. Dalle secara khusus mengucapkan selamat dan menyatakan bahwa penghargaan Dwija Praja Nugraha ini adalah milik seluruh insan pendidikan dan PGRI Soppeng.

Para guru yang hadir secara serentak menyampaikan ucapan selamat dan rasa syukur mereka atas pengakuan nasional tersebut.

Kami, para guru, mengucapkan selamat yang setinggi-tingginya atas penghargaan Dwija Praja Nugraha 2025 yang diterima Bapak Bupati Soppeng Suwardi Haseng.

Ini adalah bukti nyata bahwa program dan perhatian beliau terhadap pendidikan di Soppeng diakui secara nasional. Ini kado terindah bagi kami di Hari Guru, ujar H. Jumardin, Kepala SDN 35 Tajuncu, mewakili suara hati ribuan pendidik Soppeng.

(The yund)

Bupati Suwardi Haseng Tegaskan, Penghargaan Dwija Praja Nugraha Ini Saya Persembahkan untuk Seluruh Guru Soppeng.

JAKARTA Sigapnews com. Kabupaten Soppeng hari ini, 29 November 2025, resmi mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai Percontohan Terbaik Pendidikan di Indonesia.

Pengakuan prestisius tersebut ditandai dengan diterimanya Penghargaan Dwija Praja Nugraha 2025 oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng SE. Anugerah ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) sebagai apresiasi atas komitmen kepala daerah dalam memajukan dunia pendidikan.

Penghargaan bergengsi ini, yang diserahkan di Britama Arena, Jakarta Utara bukan sekadar trofi, melainkan pengakuan mutlak atas Dedikasi Luar Biasa Bupati Suwardi Haseng dalam menempatkan guru sebagai prioritas utama pembangunan daerah.

Suasana penganugerahan diliputi rasa kebanggaan luar biasa bagi seluruh warga Soppeng. Momen bersejarah itu terjadi ketika Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Fajar Riza Ul Haq, M.A. secara langsung menyerahkan trofi Dwija Praja Nugraha kepada Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng. Dalam sambutannya yang penuh apresiasi, Wamen Fajar menegaskan Pengakuan Nasional terhadap Prestasi Soppeng. Beliau dengan lugas menyatakan,Soppeng adalah Model yang Harus Ditiru.

Komitmen daerah Dibawah Kepemimpinan Bupati Soppeng Suwardi Haseng terhadap tenaga pendidik adalah fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan merata di seluruh Indonesia. Apa yang dilakukan Bupati Suwardi adalah investasi masa depan bangsa, tegas Wamen Fajar.

 

Untuk Guru Soppeng Anda Adalah Ujung Tombak, Dalam pidato Bupati Suwardi Haseng usai menerima penghargaan. Ia dengan lantang mendedikasikan penghargaan ini untuk seluruh Guru pahlawan tanpa tanda jasa di Kabupaten Soppeng.

Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh guru di Kabupaten Soppeng. Mereka adalah ujung tombak pendidikan! Tugas kami Pemerintah Daerah adalah memastikan para guru mendapat dukungan terbaik agar dapat terus berkarya dengan maksimal, ujar Bupati Suwardi disambut tepuk tangan meriah.

Ini bukan akhir, ini adalah pemacu, ujar Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng akan melipatgandakan investasi di sektor pendidikan untuk melahirkan lebih banyak inovasi dan membentuk generasi muda Soppeng yang unggul, berkarakter dan siap memimpin masa depan.

Soppeng Kini Jadi Barometer Pendidikan Nasional. Penghargaan Dwija Praja Nugraha ini secara resmi menempatkan Kabupaten Soppeng sebagai Laboratorium Inovasi Pendidikan nasional.

(The Yund)

Kado Manis Hari Guru! Bupati Soppeng Suwardi Haseng Raih Penghargaan Tertinggi PGRI

SOPPENG Sigapnews.com Momen Hari Guru Nasional 2025 menjadi sangat istimewa bagi Kabupaten Soppeng. Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, dianugerahi penghargaan tertinggi dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), yaitu Dwija Praja Nugraha.

Penghargaan bergengsi ini merupakan pengakuan atas dedikasi dan komitmen luar biasa Bupati Suwardi Haseng dalam memajukan sektor pendidikan dan kesejahteraan guru di Kabupaten Soppeng.

Surat resmi dari Pengurus Besar (PB) PGRI yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., dan Sekjen Dudung Abdul Qodir, M.Pd., mengonfirmasi penganugerahan ini.

Kami memberikan anugerah ini kepada kepala daerah yang memiliki komitmen, dedikasi dan perhatian yang tinggi terhadap pembangunan pendidikan dan guru di daerahnya, terang Prof. Unifah, Rabu, (26/11)

Penghargaan Dwija Praja Nugraha adalah anugerah tertinggi yang diberikan PB PGRI kepada kepala daerah. Ini menegaskan bahwa komitmen pendidikan Bupati Suwardi Haseng telah diakui secara nasional.

Keistimewaan penghargaan ini semakin terasa karena Bupati Suwardi Haseng menjadi satu-satunya kepala daerah dari Sulawesi Selatan yang menerima anugerah prestisius ini tahun ini. Ini adalah bukti nyata bahwa program dan kebijakan pendidikan di Soppeng menjadi role model bagi daerah lain.

Bupati Suwardi Haseng dijadwalkan akan menerima penghargaan ini pada peringatan HUT PGRI ke-80 dan Hari Guru Nasional 2025 yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 29 November 2025, pukul 13.30 WITA di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Prestasi ini tentu menjadi kado terindah yang tidak hanya membanggakan Bupati, tetapi juga seluruh masyarakat dan insan pendidikan di Kabupaten Soppeng. 

Gebrakan Kesejahteraan Soppeng, Suwardi Haseng Awali Penyaluran BLT untuk 6.038 Penerima Tahap Awal

SOPPENG Sigapnews.com Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan komitmennya yang kuat untuk melindungi warganya dari tekanan ekonomi. Hari ini, suasana haru bercampur optimisme menyelimuti Rumah Jabatan Bupati Soppeng, di mana secara simbolis penyerahan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) dilaksanakan.

Kepala PT Pos Indonesia Cabang Soppeng, Muliadi Bandong, menyerahkan dana bantuan tersebut kepada Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng. SE sebagai tanda dimulainya penyaluran bantuan yang sangat dinantikan. Senin, 24 November 2025.

BLT Kesra ini dirancang untuk menopang kebutuhan pokok keluarga selama periode Oktober hingga Desember 2025. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima total Rp900.000 (Rp300.000 per bulan).

Total Anggaran: Mencapai Rp5.434.200.000 (Lebih dari 5 Miliar Rupiah).

Target Penerima: Warga dengan tingkat kesejahteraan terendah (DTSEN desil 1–4).

Tahap Pertama: Sebanyak 6.038 KPM dari total 12.000 KPM terverifikasi akan menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia.

Penyaluran Dijadwalkan serentak pada 26–29 November 2025 di titik-titik resmi yang sudah ditentukan, menjamin penyaluran yang tertib dan terstruktur.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyampaikan bahwa program BLT Kesra ini bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan keras Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk memastikan alokasi dana dari pemerintah pusat tepat sasaran kepada warga yang paling membutuhkan.

Bupati Soppeng menekankan peran pemerintah sebagai pelayan rakyat,
Kami terus memperjuangkan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan bantuan. Pemerintah harus hadir dan memastikan rakyat tidak berjalan sendiri menghadapi tekanan ekonomi. Inilah bukti bahwa kami serius melindungi dan melayani warga, tegas Bupati Suwardi.

Bupati Soppeng juga berharap agar dana bantuan ini dapat dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, memastikan setiap rupiah memberikan manfaat maksimal.

Di sisi lain, Kepala PT Pos Indonesia Cabang Soppeng, Muliadi Bandong, menjamin komitmen penuh perusahaannya untuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Program BLT Kesra ini menjadi langkah nyata Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Bupati Suwardi Haseng, membuktikan bahwa harapan dan kepastian kesejahteraan hadir di tengah masyarakat.

(THE YUND)

MOTIVATAWA Hadir sebagai Ruang Pengembangan Diri Berbasis Hiburan, Dorong Ekosistem Edutainment Kreatif di Indonesia

Jakarta, Sigapnews.com, Industri kreatif Indonesia kembali kedatangan pemain baru yang membawa warna segar dalam dunia pembelajaran digital.

Bertempat di Jakarta, minggu (23/11/2025) MOTIVATAWA resmi menggelar soft launching sebagai penanda kehadiran platform edutainment yang menyasar generasi muda, profesional, hingga masyarakat umum yang ingin belajar melalui pendekatan yang lebih ringan dan menyenangkan.

Mengusung konsep “motivasi + tawa”, MOTIVATAWA mencoba memadukan dua elemen yang selama ini jarang digabungkan dalam proses pembelajaran formal.

Pendekatan tersebut diyakini dapat menciptakan pengalaman edukasi yang lebih berkesan, relevan, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

“Belajar tidak harus kaku. Edukasi yang dibalut hiburan justru membuat orang lebih cepat memahami materi,” ujar CEO MOTIVATAWA, Elok Ambar Wulandari, dalam sambutan pembukaan.

Ia menambahkan bahwa banyak orang ingin berkembang, namun sering kali terhambat oleh rasa bosan, kejenuhan, atau format belajar yang monoton. Karenanya, MOTIVATAWA dibangun sebagai ruang alternatif yang mengutamakan kenyamanan dan pengalaman interaktif.

Platform Edutainment untuk Semua

MOTIVATAWA hadir dengan beragam konten pembelajaran yang dikemas secara kreatif. Mulai dari:

Video kelas tematik yang menghadirkan mentor lintas sektor

Workshop dan seminar dengan format interaktif

Show edukatif yang menggabungkan komedi, motivasi, dan storytelling

Konten hiburan bernilai edukasi yang mudah dikonsumsi generasi digital

Selain itu, platform ini juga membuka peluang bagi para kreator edukasi dan hiburan untuk memasarkan karya mereka. Mulai dari kelas digital, e-learning modules, hingga tiket pertunjukan dapat diakses secara langsung melalui MOTIVATAWA.

Menurut Elok, kemitraan dengan para kreator merupakan bagian penting dari misi MOTIVATAWA dalam membangun ekosistem edukasi kreatif.

“Kami ingin menjadi rumah bagi orang-orang yang percaya bahwa belajar bisa dilakukan dengan cara yang lebih humanis, ringan, dan tentu saja menghibur,” ujar Elok.

Soft Launching Berbalut Hiburan

Acara peluncuran MOTIVATAWA berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Rangkaian acara diawali dengan sesi tanya jawab bersama media, diikuti oleh penampilan guest star yang tampil membawakan materi komedi ringan bertema pengembangan diri.

Prosesi potong tumpeng menjadi simbol dibukanya platform secara resmi. Tidak hanya itu, acara juga menghadirkan penayangan kelas perdana, memberikan gambaran kepada tamu undangan tentang standar produksi konten yang akan hadir di platform tersebut.

Beberapa tamu media menyebutkan bahwa pendekatan MOTIVATAWA terasa segar dan berbeda dari platform belajar konvensional yang kini ada di pasaran.

Banyak yang menilai bahwa konsep edutainment menjadi jembatan yang efektif untuk generasi digital yang membutuhkan cara belajar lebih fleksibel.

Mendorong Pertumbuhan Ekosistem Edukasi Kreatif

Dengan peluncuran ini, MOTIVATAWA menargetkan diri sebagai salah satu motor penggerak perkembangan ekosistem edutainment dan edukasi kreatif di Indonesia.

Platform ini optimis dapat menjangkau pengguna yang ingin belajar sekaligus menikmati hiburan berkualitas.

Ke depan, MOTIVATAWA berencana meningkatkan jumlah kreator, memperluas katalog konten, serta mengadakan tur pertunjukan edukatif di berbagai kota besar Indonesia.

“Ini baru permulaan. Kami ingin terus bertumbuh bersama komunitas kreatif dan membawa dampak positif bagi budaya belajar generasi sekarang,” tutup Elok.

(Red) 

Komitmen Penuh! Bupati Soppeng Suwardi Haseng Siap Jadi Garis Depan Pelaksana Pidana Kerja Sosial

MAKASSAR Sigapnews.com Penegakan hukum di Sulawesi Selatan kini memasuki babak baru yang lebih humanis dan edukatif. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulsel resmi meluncurkan implementasi Pidana Kerja Sosial sebagai sanksi alternatif, sebuah langkah maju berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Acara bersejarah ini ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang digelar di Baruga Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis, 20 November 2025.

Salah satu kepala daerah yang menunjukkan komitmen penuh adalah Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE. Kehadiran Bupati Suwardi Haseng dalam penandatanganan PKS tersebut menegaskan kesiapan Kabupaten Soppeng menjadi garis depan dalam pelaksanaan kebijakan progresif ini.

Setelah PKS ditandatangani oleh Kajati Sulsel dan Gubernur Sulsel, giliran 24 bupati/wali kota dan para kepala kejaksaan negeri se-Sulsel membubuhkan tanda tangan. Ini menunjukkan bahwa semangat reformasi hukum ini merata di seluruh wilayah.

Penerapan pidana kerja sosial ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan keadilan yang lebih humanis sekaligus memberikan efek edukatif bagi pelaku tindak pidana. Pemerintah Kabupaten Soppeng siap bersinergi dengan kejaksaan dalam implementasinya, tegas Bupati Suwardi Haseng.

Kehadiran tokoh-tokoh sentral seperti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kajati Sulsel, Gubernur Sulsel, dan Direktur Jaskrido menunjukkan betapa seriusnya pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keberhasilan program ini.

Dengan sinergi antara Pemkab Soppeng dan Kejaksaan Negeri, diharapkan pelaksanaan pidana kerja sosial di Kabupaten Soppeng akan berjalan efektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum. 

Kebijakan ini merupakan harapan baru, menciptakan sistem hukum yang tidak hanya menghukum tetapi juga membina dan mengembalikan pelaku menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab. 

(The yund)

Dibawah Dwi Christianto IWO Makin Kuat, Tekankan Komitmen dan Visi Besar Dewan Pers

BANDA ACEH Sigapmews,com. Ikatan Wartawan Online (IWO) Aceh resmi memasuki babak baru. Pengurus periode 2025–2029 dilantik dalam seremoni khidmat dan meriah di Anjong Mon Mata, Selasa (18/11/2025).

Ketua Umum IWO Dwi Cristianto dalam kesempatan ini melantik, PW IWO Aceh, PD IWO Aceh Selatan, PD IWO Kota Banda Aceh, PD IWO Aceh Besar, PD IWO Aceh Barat, PD IWO Aceh Barat Daya, PD IWO Kota Subulussalam, PD IWO Pidie, PD IWO Pidie Jaya, PD IWO Aceh Timur.

Disaksikan puluhan tokoh Aceh, mulai dari perwakilan Wakil Gubernur hingga jajaran akademisi dan pimpinan TNI/Polri.

Kehadiran Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., MSP., mewakili Wakil Gubernur, menegaskan dukungan pemerintah. Pemerintah berharap IWO menjadi garda terdepan penyaji informasi yang benar, akurat dan berdampak.

Ketua Umum IWO, Dwi Christianto. Ia tidak hanya menekankan pentingnya soliditas internal tetapi juga langsung memancang target ambisius, IWO harus segera menjadi Konstituen Dewan Pers.

Ini bukan sekadar pelantikan, ini adalah komitmen. Visi besar kita adalah menjadi konstituen Dewan Pers. Untuk itu, saya tegaskan, seluruh pengurus harus didorong mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai syarat resmi, tegas Dwi, disambut aplaus hadirin.

Senada dengan Ketum, Sekretaris Jenderal IWO, Lia Nathalia, mengingatkan pentingnya tata kelola organisasi yang sehat dan adaptif. Ia menekankan bahwa profesionalisme tidak datang dengan sendirinya.

Organisasi ini hanya bisa maju kalau kita punya tata kelola yang kuat dan budaya kerja yang rapi. Kuncinya agar IWO bisa melompat lebih jauh adalah setiap anggota harus siap berubah, siap belajar dan siap meningkatkan kapasitas, ujar Lia.

Ketua IWO Aceh terpilih, Chairan Manggeng, menutup acara dengan optimisme. "Amanah ini akan saya jalankan sebaik-baiknya demi kemajuan IWO Aceh dan profesionalisme jurnalis digital di sini, pungkasnya.

(The yund)

Proyek Tanpa Papan Informasi di Wajo, Ada Apa di Balik Layar?

 

Wajo, Sigapnews.com, Sebuah proyek pekerjaan pembangunan perlengkapan Trotoar di Kabupaten Wajo menjadi sorotan warga setelah ditemukan telah berjalan selama kurang lebih satu minggu tanpa menampilkan papan informasi kegiatan sebagaimana yang diwajibkan dalam aturan transparansi proyek pemerintah.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya serta dugaan adanya ketidakterbukaan dari pihak pelaksana.

Pantauan warga setempat pada Rabu, 19 November 2025, menunjukkan bahwa proyek tersebut sudah memasuki tahap pekerjaan lapangan, namun hingga kini tidak terdapat papan informasi yang memuat keterangan sumber anggaran, pelaksana, nilai proyek, dan waktu pengerjaan.

Beberapa warga yang enggan disebut namanya mengaku heran karena pekerjaan sudah berlangsung cukup lama, tetapi tidak disertai informasi publik yang semestinya tersedia.

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, pihak media mencoba mengonfirmasi Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wajo melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini disusun, belum ada respons ataupun penjelasan resmi dari yang bersangkutan.

Tidak adanya jawaban dari Pihak Dinas terkait membuat publik semakin mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam proyek tersebut.

Selain itu, beredar dugaan di tengah masyarakat bahwa proyek tersebut terkait dengan pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan pejabat daerah.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi yang dapat menguatkan atau membantah informasi tersebut.

Warga berharap dinas terkait segera memberikan penjelasan agar tidak muncul spekulasi lebih jauh.

Ketiadaan papan informasi proyek dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi standar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Warga juga mempertanyakan peran pihak berwenang yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran publik.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Wajo segera memberikan keterangan resmi sekaligus memastikan bahwa setiap proyek yang dikerjakan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan demi menjaga kepercayaan publik.

(ER)

Masa Jabatan Taufan Pawe Berakhir, Muhidin M Said Dikabarkan Jadi Plt Ketua Golkar Sulsel

MAKASSAR Sigapnews.com Kabar beredar kencang di internal Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) menjelang berakhirnya masa jabatan pengurus DPD I. Muhidin M Said, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Golkar Wilayah Sulawesi, disebut-sebut telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, menggantikan Taufan Pawe.

Penunjukan ini merupakan langkah strategis DPP Golkar untuk mencegah kekosongan kepemimpinan. Masa berlaku Surat Keputusan (SK) Ketua dan pengurus DPD I Golkar Sulsel akan habis pada 19 November 2025 mendatang.

Saya juga telah mendapatkan kabar, kalau H Muhidin M Said yang ditunjuk selaku Plt Ketua Golkar Sulsel. Pasca berakhirnya masa jabatan Taufan Pawe tanggal 19 November 2025," ujar Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, yang juga seorang kader senior Golkar Sulsel, saat dikonfirmasi pada, Rabu (12/11).

Sosok yang ditunjuk, Muhidin M. Said, bukanlah nama sembarangan. Ia adalah politisi senior yang malang melintang di panggung politik nasional.

Mesin Partai Harus Tetap Berjalan

Penunjukan Plt Ketua menjadi sinyal kuat bahwa DPP Golkar tidak ingin mesin partai melambat, terutama mengingat tahapan politik yang akan datang. 

Tugas utama Plt adalah memastikan organisasi tetap solid dan segera mempersiapkan agenda besar partai di Sulsel.

Namun jadwal resmi pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel. Hingga kini, dikabarkan belum ada penetapan jadwal Musda oleh DPP, yang berarti kepastian kepemimpinan definitif di Sulsel masih harus menunggu.

Seluruh kader kini menanti pengumuman resmi dari DPP, sekaligus menantikan siapa saja figur-figur yang akan maju dalam perebutan kursi Ketua DPD I Golkar Sulsel selanjutnya.

(The Yund) 

Langkah Strategis Buhari Abu, Usai SMSI, Kini Fokus Konsolidasi Media Siber di Bawah Bendera JMSI

SOPPENG Sigapnews.com Dunia organisasi media siber di Kabupaten Soppeng tengah memasuki fase baru. Setelah memimpin Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Soppeng selama beberapa tahun, Buhari Abu secara resmi mengembalikan mandat kepemimpinannya kepada SMSI Provinsi Sulawesi Selatan.

Keputusan ini diambil sebagai wujud tanggung jawab organisasi, seiring dengan berakhirnya masa jabatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) pada Oktober 2025.

Dalam keterangan resminya, Buhari Abu menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja sama yang terjalin selama ini dalam membangun ekosistem media siber yang sehat.

Masa bakti kami di SMSI Soppeng telah berakhir, dan sudah sewajarnya mandat itu dikembalikan," ujar Buhari Abu, Rabu (12/11/2025).

Ia juga menambahkan bahwa banyak pelajaran berharga didapatnya, terutama dalam memperkuat peran media lokal di tengah dinamika digitalisasi.

Namun berakhirnya tugas di SMSI Soppeng justru menjadi awal dari babak baru yang lebih menantang.

Tak lama setelah mengakhiri masa jabatan, Buhari Abu langsung menerima mandat penting dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) untuk membentuk kepengurusan di tingkat Kabupaten Soppeng.

Kami dimandatkan membentuk kepengurusan JMSI di Kabupaten Soppeng sejak 22 September 2025, ungkap Buhari.

Mandat ini datang dengan tujuan mulia: Agar media-media lokal memiliki wadah baru yang profesional, berintegritas, dan selaras dengan visi nasional JMSI. Saat ini, ia tengah aktif melakukan konsolidasi dengan para pemilik media siber di Soppeng untuk menyusun struktur organisasi.

Sebagai informasi, JMSI merupakan organisasi yang menaungi perusahaan media berbasis internet di Indonesia.

Organisasi ini telah menjadi konstituen resmi Dewan Pers sejak Januari 2022.

Buhari Abu menegaskan bahwa langkahnya bergabung ke JMSI bukanlah bentuk perbedaan arah, melainkan upaya memperluas ruang gerak dan sinergi antar organisasi media. Ia berharap SMSI dan JMSI dapat berjalan berdampingan.

Saya percaya bahwa baik SMSI maupun JMSI memiliki semangat yang sama, memperkuat media siber agar menjadi pilar demokrasi yang terpercaya, pungkasnya. 

Guru Dikorbankan, Kepala Sekolah Diduga ‘Bermain’, DPRD Makassar Turun Tangan

 

Makassar, Sigapnews.com, Dunia pendidikan di Kota Makassar kembali menjadi sorotan setelah mencuat dugaan praktik pungutan liar (pungli) di SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya II.

Oknum kepala sekolah berinisial SS diduga melakukan pungli terhadap para guru, terutama terkait pencairan dana sertifikasi.

Informasi dugaan pungli tersebut telah lama beredar di kalangan tenaga pendidik. Namun, hingga kini aparat penegak hukum (APH) dinilai belum mengambil langkah tegas.

Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan guru yang merasa diperas oleh oknum pimpinan sekolah.

Seorang guru yang menjadi korban pungli dan enggan disebutkan namanya mengaku siap bersaksi jika kasus ini dibuka kembali.

“Kami siap diperiksa dan memberikan keterangan. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Sudah terlalu lama kami diam,” ujarnya dengan nada tegas.

“Kepala sekolah harus diberi sanksi tegas. Dunia pendidikan jangan dijadikan ladang pemerasan.”

DPRD Makassar Bergerak

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Ari Ashari Ilham menegaskan pihaknya akan segera memanggil Dinas Pendidikan serta kepala sekolah terkait untuk dimintai klarifikasi resmi.

“Kami tidak akan diam. Dalam waktu dekat, Dinas Pendidikan dan kepala sekolah yang bersangkutan akan kami panggil. Masalah seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut,” kata Ari Ashari kepada wartawan.

Langkah tegas DPRD ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel.

Melalui Humasnya, Dzoel SB, PJI menilai langkah DPRD Makassar menunjukkan keberpihakan nyata terhadap keadilan dan perlindungan bagi tenaga pendidik.

“Kami menyambut baik sikap DPRD. Ini bukti nyata bahwa masih ada wakil rakyat yang berani mendengar suara bawah,” ujar Dzoel SB.

Kritik Tajam terhadap Birokrasi Pendidikan

Dzoel SB juga menyoroti rusaknya tata kelola birokrasi pendidikan di Kota Makassar yang dinilainya sudah “amburadul dan kehilangan arah moral”.

Ia menegaskan bahwa kerusakan sistem pendidikan hari ini adalah ancaman bagi masa depan bangsa.

“Kalau birokrasi pendidikan hari ini amburadul, bagaimana masa depan bangsa? Jika sekolah, tempat mencetak generasi penerus, justru dijadikan ladang pungli, kita sedang menggali kuburan peradaban sendiri,” tegasnya.

Menurutnya, kasus di SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya II hanyalah puncak gunung es dari berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.

Ia menegaskan bahwa praktik serupa bisa saja terjadi di banyak sekolah lain jika tidak segera diusut tuntas.

Pungli Sama dengan Korupsi
Secara hukum, pungutan liar dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, pelaku yang memaksa seseorang memberikan sesuatu untuk keuntungan pribadi dapat dipidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda hingga Rp1 miliar.

Selain itu, Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah menegaskan bahwa setiap bentuk pungutan di sekolah harus bersifat sukarela, transparan, dan tidak mengikat.

Ujian Moral bagi Dunia Pendidikan

Kasus ini menjadi ujian moral bagi Dinas Pendidikan Kota Makassar serta aparat penegak hukum. Masyarakat kini menanti langkah konkret — bukan sekadar janji.

“Inilah momentum bersih-bersih dunia pendidikan. Jangan biarkan sekolah menjadi ruang gelap bagi korupsi kecil yang membusuk pelan-pelan,” ujar Dzoel SB menutup pernyataannya.

Jika tidak segera ditindak, kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan hukum akan tergerus. Pada akhirnya, yang akan menjadi korban adalah generasi muda yang tumbuh dalam sistem yang menormalisasi ketidakjujuran.

(Tim/AP)

Pesan Keras dari Gerindra Soppeng, Jangan Gadaikan Amanah Program MBG untuk Keuntungan Pribadi

SOPPENG Sigapnews.com Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Partai Gerindra, Rusdiaman Tahir, mengeluarkan peringatan keras kepada yayasan mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk patuh melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Peringatan ini disampaikan Rusdiaman menyusul banyaknya laporan dan keluhan dari masyarakat mengenai beberapa dapur MBG yang dinilai menjalankan program semaunya sendiri dan menyimpang dari Juknis.

Kami minta semua mitra yayasan tetap patuh terhadap juknis BGN. Kalau tidak, maka kontrak kemitraannya bisa saja dihentikan. Program ini dijalankan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi, tegas Rusdiaman, pada hari Sabtu,(8/11/2025).

Selain memberikan peringatan kepada yayasan, Rusdiaman juga mengingatkan seluruh Staf Pengawas Pelaksana Implementasi (SPPI) yang ditempatkan di Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) agar menjaga integritas dan tidak boleh diintervensi oleh pihak mitra yayasan.

SPPI jangan sampai menggadaikan amanah yang diberikan. Ingat, mitra yayasan sudah menerima biaya sewa dari BGN, sehingga pelaksana utama program ini tetap BGN, bukan yayasan, ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rusdiaman juga mendesak Satuan Tugas (Satgas) MBG yang telah dibentuk agar segera melakukan evaluasi dan pemantauan menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Soppeng.

Ia menekankan bahwa program MBG adalah hasil perjuangan panjang Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto, sehingga semua pihak yang terlibat harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.

Program ini lahir dari perjuangan berat. Kami dari Gerindra merasakan betul tantangan saat mengkampanyekan Pak Prabowo untuk menjadi presiden. Keikhlasan beliau dan Pak Dadan selaku Kepala BGN harus menjadi teladan bagi kita semua, agar program ini berjalan sampai ke akar rumput dengan penuh amanah, pungkas Rusdiaman.

(The yund)

Opini Publik Terpecah, Kritik Bupati Soppeng Diduga Bermotif Dendam Pribadi

​SOPPENG, Sigapnews.com Gelombang kritik yang menyerang pemerintahan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, belakangan ini telah memecah opini masyarakat Bumi Latemmamala 7-11-2025

Setelah sejumlah poin kritik terkait ketidakharmonisan Forkopimda dan diskriminasi media dimuat oleh salah satu portal berita, muncul dugaan kuat dari kalangan internal maupun pengamat bahwa kritik tersebut bermotif tidak murni dan ditunggangi oleh unsur dendam pribadi.

​

​Kritik yang mencuat dianggap memiliki irisan yang sangat spesifik dan personal, terutama menyinggung isu-isu sensitif seperti hubungan interpersonal Bupati dengan anggota Forkopimda dan perlakuan terhadap awak media.

​Seorang tokoh masyarakat senior di Soppeng, yang meminta namanya dirahasiakan, menyampaikan bahwa isi kritik tersebut sangat kental dengan aroma ketidakpuasan politik dan kekecewaan masa lalu.

​Ini bukan kali pertama kritik semacam ini muncul. Biasanya, isu-isu ini diangkat oleh pihak-pihak yang kecewa karena gagal mendapatkan posisi strategis atau mereka yang memiliki riwayat konflik personal dengan Bupati atau lingkaran terdekatnya, ungkap sumber tersebut.

​Dugaan ini semakin menguat mengingat beberapa poin kritik yang dilayangkan (seperti hubungan antar pendukung pemenang dan diskriminasi media) bersifat sangat subjektif dan sulit diukur secara objektif.

​Menghindari Politik Balas Dendam

​Pengamat politik lokal, Dr. Irwan, M.Pd, menekankan perlunya masyarakat dan pemerintah bersikap hati-hati dalam menyikapi kritik yang bersifat bombastis.

​Dalam politik, perbedaan pandangan dan kekecewaan adalah hal biasa. Namun ketika kekecewaan itu diubah menjadi kritik publik yang disebarluaskan tanpa data kuat, dampaknya bisa merusak iklim investasi dan kepercayaan masyarakat," jelas Dr. Irwan.

​Menurutnya, adanya isu sensitif yang diangkat, seperti kritik terhadap pernyataan Bupati yang dituduh 'hanya mau menang sendiri' adalah indikasi kuat bahwa kritikus berupaya menyasar karakter personal ketimbang kinerja faktual.

Terkait dengan kegiatan rutin kepala daerah ke luar daerah, dianggap sebagai kritikan yang tak sesuai dengan kondisi pengelolaan anggaran saat ini. Sekarang ini kepala daerah harus memang lebih banyak di luar daerah terutama di Jakarta. Karena pengelolaan anggaran sekarang perlahan bergeser ke sentralistik dimana kebijakan anggaran dan proyek lebih banyak di pusat. Justru, kalau bupati nya lebih banyak di daerah mereka bisa tak kebagian kue anggaran yang diatur di pusat. Toh, kita bisa melihat hasilnya sekarang dimana Soppeng sukses menarik sejumlah proyek besar ke darahnya seperti anggaran pembangunan Sekolah Rakyat yang didanai ratusan miliar, tambahnya. 

​Isu mengenai kelanjutan kasus Alsintan juga dinilai sengaja diangkat kembali sebagai upaya menekan Pemerintah Daerah. ​Kasus hukum adalah ranah aparat penegak hukum (APH) sepenuhnya. Ketika isu ini terus diungkit dalam konteks kritik pemerintahan, tujuannya jelas untuk menggiring opini publik seolah-olah pemerintahan Bupati terlibat atau menghambat penegakan hukum, tegas Dr. Irwan.

​

IWO Sulsel Gaspol! Heri Siswanto Kantongi Nama Sekretaris dan Bendahara Pertama

MAKASSAR Sigapnews,com,,,, Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memasuki babak baru. Hari ini, Heri Siswanto, seorang wartawan senior dan Pimpinan Umum Beritasulsel (Jaringan beritasatu.com), secara resmi menerima mandat pembentukan kepengurusan Pengurus Wilayah (PW) IWO Sulsel.
Penyerahan mandat bersejarah ini berlangsung di Hotel Harper Perintis Makassar, pada Rabu (5/11/2025).

Penyerahan mandat dilakukan oleh Ketua Pengurus Daerah (PD) IWO Soppeng, Andi Mull Makmun, yang bertindak mewakili Pengurus Pusat (PP) IWO, kepada Heri Siswanto yang didampingi oleh calon Sekretaris IWO Sulsel Musakkar S.H

Mandat Pembentukan Kepengurusan bernomor 038/Skep/PP-IWO/XI/2025 tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Pusat IWO, Dwi Cristianto, dan Sekretaris Jenderal IWO, Telly Nathalia.

Andi Mull Makmun secara khusus menyampaikan salam dari Ketua Umum dan Sekjen PP-IWO. "Kami berharap di bawah komando Heri Siswanto, Ikatan Wartawan Online IWO di Sulsel ini akan maju pesat, ujar Andi Mull.

Ia menambahkan, misi besar inilah yang diembannya sepulang dari Rakernas IWO di Jakarta untuk segera menyusun kepengurusan di wilayah Sulsel. "Saya anggap Heri Siswanto adalah figur yang tepat dalam menahkodai IWO Sulsel, tegasnya.

Sebagai penerima mandat, Heri Siswanto langsung tancap gas. Ia menjelaskan bahwa IWO Sulsel di bawah kepemimpinannya akan fokus membawa Ikatan Wartawan Online IWO Sulsel menjadi organisasi yang profesional, solid, dan mampu menjawab tantangan jurnalisme digital di era ini.

Lanjut Heri, setelah nantinya pelantikan yang dijadwalkan dalam waktu dekat ini, dirinya sudah mempersiapkan beberapa kabupaten yang ada di Sulsel untuk bergabung dalam kepengurusan IWO yang dia pimpin.

Saya harap IWO Sulsel bisa menjadi rumah bagi para jurnalis online di seluruh daerah, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, tutup Heri penuh semangat.

Untuk Susunan Kepengurusan Ikatan Wartawan Online Sulawesi Selatan (Sulsel)

Ketua: Heri Siswanto
Media: Pimpinan Umum Beritasulsel (Jaringan beritasatu.com)

Sekretaris: Musakkar S.H
Media: Pimpinan Umum Nasional.id

Bendahara: Rizal, S.T
Media: Kontributor CNN Indonesia wilayah Ajattapare (Barru, Parepare, Pinrang, Sidrap, dan Enrekang)

PP-IWO