-->

Kamis, 07 Januari 2021

Paslon Dari PDIP Didiskualifikasi Karna Terbukti Melakukan Kecurangan




Sigapnew.com- Sidang Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung mengabulkan gugatan pelanggaran pilkada terhadap paslon nomor urut 3 pada pilkada Kota Bandar Lampung, Rabu (6/1). Gugatan terkait dengan pelanggaran administratif terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiryah di Bandar Lampung, Rabu (6/1), terungkap pelanggaran yang dilakukan paslon nomor urut 3 Eva Dwiana–Deddi Amrullah, sehingga hasil putusan membatalkan (mendiskualifikasi) paslon yang diusung PDIP tersebut.

Fatikhatul Khoiriyah dalam putusannya menyebutkan, pelanggaran TSM dari paslon Eva-Deddi yakni terjadi di Kecamatan Sukabumi, dalam perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau meteri lainnya dalam bentuk sembako yang dikemas sebagai bantuan Covid-19 oleh wali kota Bandar Lampung Herman HN (suami Eva Dwiana).

Bantuan tersebut, lanjut dia, melibatkan aparatur pemerintah kota termasuk ketua RT. Terlapor sebanyak 15.554 suara sementara paslon nomor urut 1 sebanyak 5.018 suara dan paslon nomor urut 2 mendapatkan 6.660 suara. Hal tersebut merupakan pelanggaran pilkada secara TSM.

Selanjutnya, anggota majelis pemeriksa lainnya Tamri Suhaimi mengatakan, terjadi di Kecamatan Labuhan Ratu, berdasarkan keterangan dua saksi yang telah disumpah yakni Meirina dan Indun, majelis berkesimpulan terjadi tindakan TSM dengan pemberian sembako yang dikemas bantuan Covid-19. “Tindakan itu masuk pelanggaran administrasi secara TSM,” ujarnya.

Pelanggaran lainnya, yakni pemberian uang transport untuk kader PKK sebesar RP 200 ribu kepada 100 orang di setiap kelurahan. Uang tersebut dibagikan aparatur pemerintah kota, yang disimpulkan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020. Pemberian tersebut disertai dengan pesan-pesan untuk pemenangan paslon nomor urut 3.

Ketua Majelis Pemeriksa Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, paslon nomor urut 3 terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi secara TSM, yakni perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan atau pemilih.

Kedua, dalam putusan sidang tersebut, membatalkan paslon nomor urut 3 pada Pilkada wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung. Ketiga, memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam pemilihan. KPU sebelumnya telah menetapkan paslon nomor urut 3 tersebut sebagai pemenang pilkada Bandar Lampung dengan raihan suara 57,3 persen.

Dia mengatakan, atas keputusan sidang majelis pemeriksa, terlapor dapat menyampaikan keberatan kepada Bawaslu RI paling lambat tiga hari sejak putusan dibacakan. Selain itu, terlapor juga dapat mengajukan upaya hukum lainnya kepada Mahkamah Agung paling lama tiga hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Kota Bandar Lampung ditetapkan.

Menanggapi putusan tersebut, M Yunus dari Tim Advokasi Eva – Deddi mengatakan, adanya diskriminasi dalam putusan majelis pemeriksa Bawaslu tersebut. Menurut dia, melihat kasus pilkada di Lampung Tengah, pertimbangan pihak terkait tidak dijadikan acuan sama sekali.

Pihaknya tetap akan melakukan upaya hukum terakhir menyikapi putusan tersebut, sesuai dengan aturan yang berlaku. Tim akan melakukan upaya hukum ke DKPP dan juga Mahkamah Agung. 

Senin, 19 Oktober 2020

Ketua GGSM Rajiun Sebut Ribuan Warga Sambut Paslon RAPI di Watopute



Muna (Sultra), Sigapnews.com, - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Nomor urut 2 (Dua), La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili disambut ribuan masyarakat Kecamatan Watopute.

Adaman Dewaputra Selaku Ketua GGSM (Garuda Gerakan Suara Muda) Rajiun menyampaikan bahwa puluhan ribu warga Watopute yang hadir menyambut pasangan Rajiun La Pili merupakan harapan besar dan keinginan warga Untuk Mengantarkan Dan memenangkan Pasangan RAPI pada Pilkada Tahun ini Untuk menjadi Bupati Muna

Keinginan Warga Watopute bahwa kedepan pasangan RAPI ini menjadi Pemimpin Muna. Sehingga ribuan warga Watopute hari ini adalah menunjukkan salah satu  bukti  bahwa warga inginkan menganti Bupati Muna ” kata Adaman Dewaputra.

Adaman Dewaputra Mengatakan bahwa kalangan milenial Watopute solid memenangkan pasangan Rajiun dan La Pili menjadi Bupati dan Wakil Bupati Muna periode 2021-2026.
Karna Pemimpin selama ini Yang ada Dikabupatan muna Hanya Memberikan Janji namun tidak ada Bukti.

Maka dari itu Kami kaum milenial Watopute tetap ingin solid dan konsisten mendukung dan memenangkan pasangan  RAPI di Pilkada kabupaten Muna.

"Saya sangat yakin dan percaya pasangan RAPI ini merupakan pasangan pemimpin yang ideal untuk membawah Muna bangkit dan sejahtera Kedepan ,” ucapnya.

Sementara itu , La Ode Zul Zain mengatakan bahawa  kaum milenial Watopute menilai pasangan RAPI ini  adalah pasangan kolaborasi pemimpin yang dapat membawah Muna Maju Kedepan , Makmur, Bangkit dan Sejahtera.“Rajiun dan La Pili merupakan pasangan yang tepat untuk Muna karna pasangan lahir dari hati nurani mereka semata mata ingin membangun Muna ke arah yg lebih Baik lagi.

"Dan Kami siap memenangkan dan
mengantarkan Pasangan Rajiun La Pili untuk menjadi Bupati Muna kedepan. Tuturnya.

Reporter : Don Sultra

Senin, 03 Agustus 2020

Rajiun Didukung Tokoh Penggerak PKS di Pilkada Muna



Muna (Sultra), Sigapnews.com, -Setelah banyak pertimbangan yang dilakukan Tokoh Penggerak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Muna, Mereka kini nyatakan sikap mendukung H. La Pili-Rajiun Tumada untuk unjuk panggung di perhelatan Pilkada Muna 2020 mendatang.

Hal itu di ungkapkan kader PKS La Pili, menurutnya, Mayoritas mulai dari tokoh penggerak PKS yang ada di Kecamatan se Kabupaten Muna siap mendukung Rajiun dan dirinya jika kedepannya dikehendaki untuk tampil di pesta demokrasi.

"Saya sudah lakukan sosialisasi di semua kecamatan, dan mereka (pemilih PKS) siap mendukung saya dengan Rajiun maju di Pilkada Muna. diluar itu mereka tidak inginkan dengan alasan banyak pertimbangan." Katanya

Ditanya soal istimewanya Rajiun di matanya mereka, La Pili membeberkan, Bahwa sosok Rajiun adalah pemimpin yang memiliki kharismatik tegas dan berprestasi sehingga Mantan Kasat Pol PP Provinsi itu sangat di butuhkan oleh masyarakat Muna.

Kata La Pili, Kita butuh pemimpin yang kuat dan berperesatsi, Jadi harus penataan pembangun yang luar biasa dimana ketegasannya dalam menyelesaikan masalah masalah yang ada di Bumi Sowite.

"Contohnya pasar, Apalagi para pedagang yang sampai hari ini belum menerima solusi sehingga banyak menimbulkan polemik. Berarti dalam hal ini ada ketidaktegasan pada pemimpin." Ucapnya

La Pili juga menyindir soal pemilihan Kepala Desa yang sampai hari ini tidak terlaksana. Sebab ia menganggap bahwa yang menjabat pelaksana Kades bisa jadi tidak fokus pada pembangunan Desa beda halnya dengan Kades Definitif.

"Daerah lain sudah laksanakan kades, kenapa di Muna belum, padahal kalau semua ditempati dengan kades difinitif kemungkinan besar persoalan yang ada di desa semua bisa terlaksana dan fokus pada pembangunan desa." Pungkasnya.

Don.

Senin, 27 Juli 2020

Bupati Boltim : Orang yang Ngomong Dinasti Itu Tidak Pernah Jadi Pemimpin




JAKARTA,Sigapnews.com, - Sebanyak 270 Kabupaten Kota bakal menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Banyak cerita menarik dari momen lima tahunan kali ini, bahkan majunya putra dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution pada Pilkada 2020 dihubungkan dengan dinasti politik.

Menanggapi hal itu, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar mengaku heran lantaran di era demokrasi saat ini, pemimpin atau kepala daerah dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk langsung.

Sehingga, jika masuknya sejumlah anak dan kolega kepala daerah sebagai kontestan di Pilkada dinilai hal yang wajar.

"Yang dikatakan dinasti itu adalah kepemimpinan yang diturunkan atas penunjukan, sekarang ini pada posisi demokrasi yang menentukan siapa? siapapun yang mau jadi pemimpin (kepala daerah) yang menentukan adalah rakyat. Jadi bukan dinasti namanya," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu 26 Juli.

"Kecuali ditunjuk langsung, misalnya Presiden menunjuk langsung anaknya jadi kepala daerah, inikan tidak," sambungnya.

Sehan Salim Landjar juga menuturkan bahwa jabatan kepala daerah seperti Bupati, Walikota, Gubernur hingga Presiden merupakan jabatan politis. Sehingga, jika ada anak kepala daerah atau Presiden yang juga terjun ke dunia politik merupakan hal yang wajar.



Jadi, katanya, kalau anak seorang politisi terjun ke dunia politik itu wajar, kecuali bukan politisi.  Sedangkan ASN itu bukan politisi jadi jangan masuk ke area ini. itu bukan cuman dinasti tetapi itu keliru.

"Nah kalau ada anak Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden mengikuti jejak langkah orang tuanya wajar dan tidak boleh disebut sebagai dinasti. Orang yang ngomong dinasti itu adalah orang yang tidak pernah jadi pemimpin. Coba kalau dia jadi pemimpin anaknya juga pasti dong," katanya lagi.

Bupati Boltim itu juga mencontohkan di era Presiden BJ Habibie, beberapa anak BJ Habibie disebut melakukan KKN karena menduduki sejumlah jabatan. Kemudian pada akhirnya anak BJ Habibie diambil oleh perusahaan asing karena kemampuan dan kecerdasannya.

"Indonesian memang begitu, dulu di masa Habibie anaknya disebut KKN akhirnya anaknya diambil oleh perusahaan asing yang tinggal cuman orang yang bobrok cara berpikirnya. Yang bisa disebut KKN itu kalau kita menempatkan saudara kita kolega kita yang tidak pantas, tapi kalau orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mampu bukan disebut KKN. Loh kita tempatkan orang yang wajar, yang mampu bukan KKN," pungkasnya.

Oleh karena itu, Bupati Boltim meminta isu politik dinasti tidak perlu dibahas lagi sepanjang pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokrasi. Sehingga majunya sejumlah anak kepala daerah sebagai kontestan Pilkada itu wajar karena darah dan denyut jantungnya adalah politik.

"Jadi jangan ngomong dinasti, dinasti itu kerajaan, turun temurun garis keturunan. Ada juga anak-anak kepala daerah anaknya tidak mau jadi politisi, karena memang karakternya bukan politisi," urainya.

Menurutnya, sebagian masyarakat di Indonesia ketika memasuki musim Pilkada berbagai macam isu menjadi trending. Seperti halnya musim layangan ketika lagu musim, semua orang beli layangan, saat musim batu cincin semua membeli batu cincin.

"Kecuali musim korban semua berlagak pilon (pura-pura tidak tahu/masa bodoh), Jadi kalau ada anak pejabat anaknya mencalonkan kepala daerah yah sah-sah saja, karena tidak ada jaminan anak kepala daerah yang mencalonkan dipastikan menang, bahkan incumbent (petahana) saja banyak yang kalah," tegasnya.

Selain itu, pada pilkada sebelumnya, beberapa daerah bahkan ada petahana atau incumbent kalah. Kemudian pada Pilkada selanjutnya dilanjutkan oleh anaknya dan menang, itulah demokrasi.

"Jadi siapapun calonnya baik itu anaknya pak Jokowi, Gubernur, Bupati semua tergantung rakyat. Sekali lagi yang ngomong ini orang-orang yang belum pernah memegang jabatan politis, bahkan saya pernah tawarkan istri saya maju tidak mau, anak pertama saya dia juga tidak mau, justru anak saya yang kedua tanpa saya tawarkan dia mau karena dia berkeinginan," pu

Minggu, 31 Mei 2020

Anggaran Pilkada Tak Perlu Ditambah, Ini Hitungan Nurani Strategic



Sigapnews.com, Makassar - Keinginan KPU untuk menambah anggaran pilkada jika tetap digelar di masa pandemi, dianggap tak terlalu urgen. Alasan penambahan anggaran karena pembelian Alat Pelindung Diri (APD) bagi penyelenggara dan pengawas, bisa direfocussing dari anggaran lain.

Lembaga Konsultan Politik, Nurani Strategic, justru melihat keputusan pemerintah dan DPR untuk melanjutkan pilkada serentak di masa pandemi COVID19 adalah keputusan yang justru bisa menghemat anggaran.

Direktur Nurani Strategic, Dr. Nurmal Idrus, MM, membuat pola penghitungan versi lembaganya agar anggaran pilkada tak perlu ditambah dan bahkan bisa menghemat.  

"Ada beberapa tahapan yang biasanya membuat duit KPU banyak tersedot  bisa ditiadakan, salah satunya seperti acara seremonial gebyar pilkada damai di awal masa kampanye. 
Biasanya ratusan juta dui KPU habis di acara itu," katanya. Karena kampanye dirancang virtual, dan mengumpulkan massa, maka acara seperti itu layak ditiadakan. 

Nurmal kemudian menyisir beberapa kegiatan yang bisa dihemat pada tahapan yang tersisa. Pertama, bimbingan teknis penyelenggara untuk pendataan pemilih dihilangkan dan diganti dengan bimtek virtual. Demikian pula dengan bimtek rekapitulasi calon perseorangan. 

Kedua, anggaran bisa dihemat dari tahapan pendaftaran calon. KPU biasa terpaksa mengeluarkan uang lebih untuk menjamu ribuan rombongan calon kepala daerah yang datang mendaftar. "Itu ditiadakan dan diganti dengan pendaftaran yang hanya maksimal diikuti 20 orang, paslon ditambah istri,ketua-ketua parpol pengusung dan tim inti," tambahnya. 

Tahapan kampanye kata Nurmal menjadi tahapan yang membuat duit KPU bisa lebih dihemat. Selain meniadakan acara seremonial gebyar kampanye damai, juga tugas KPU untuk ikut mengurusi kampanye Paslon sebaiknya ditiadakan. "KPU jangan lagi mengurusi pencetakan dan pemasangan alat peraga dan sosialisasi media massa paslon seperti selama ini. Biarkan paslon yang melakukannya sendiri," ujarnya. Ratusan bahkan miliaran rupiah menurut Nurmal bisa dihemat dari tahapan kampanye. 

Mantan Ketua KPU Makassar 2013 ini, juga mengusulkan hal yang lebih ekstrem. Yaitu, mengurangi jumlah penyelenggara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) sebaiknya dikurangi karena beban tugas di pilakada itu jauh  lebih ringan daripada pilleg. Usul saya, dari 7 orang jadi 5 orang saja," katanya. 

Menurutnya, pengurangan jumlah KPPS itu akan menghemat ratusan juta rupiah. Hitungannya, dengan honor KPPD yang Rp 500.000 per orang maka akan dihemat Rp 1.000.000 per TPS. "Jika TPS nya saja 2.000 buah, maka akan didapat dana segar Rp 2 Miliar," ujarnya. 

Pengurangan jumlah KPPS kata Nurmal dimungkinkan karena beban pemungutan dan penghitungan suara lebih rendah di pilkada. "Jumlah pemilih kan mau dikurangi hingga setengah, lalu penghitungan suara di pilkada itu tak serumit pilleg yang banyak calon. Pilkada biasanya paling banyak 5 Paslon, jadi formulirnya tak terlalu rumit," tukasnya. "Jika KPU serius, mereka tak selayaknya meminta penambah anggaran. Apalagi, di tengah wabah ini teman-teman KPU selayaknya lebih memperlihatkan empati," tuturnya.

Release Minggu (31/5/2020

Senin, 18 Mei 2020

TEC Ajak Ormas GRANAT dan FKPPI Lawan Covid-19




Sigapnews.com, Lampung Selatan - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung H. Tony Eka Candra (TEC) memberikan Puluhan Ribu Masker dan Alat Pelindung Wajah (Face Shield) kepada Pengurus DPC GRANAT Kabupaten Lampung Selatan (Gerakan Nasional Anti Narkotika) dan Perwakilan Pengurus Rayon GRANAT Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan, serta Pengurus Cabang (PC) 0802 FKPPI Kabupaten Lampung Selatan (Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-POLRI) dan Perwakilan Pengurus Rayon FKPPI Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan, di sela kegiatan "Reses" yang di gelar secara terpisah di Aula Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (17/5/2020).

Dalam kegiatan Reses tersebut, H.Tony Eka Candra (TEC) yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung mengatakan, dibawah Kepememimpinan Gubernur Lampung Ir.H.Arinal Djunaidi, Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota gencar melakukan sosialisasi percepatan, pencegahan, penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung. 

Oleh sebab itu, didalam kesempatan yang penuh kekeluargaan dengan tetap menerapkan standar Protokol kesehatan tersebut, TEC mengajak Ormas GRANAT dan FKPPI untuk bersama Pemerintah melawan Covid-19 yang telah menjadi ancaman bersama dan melanda dunia termasuk Indonesia. 

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Harian DPD GRANAT Provinsi Lampung Drs. Rusfian Effendi, MIP beserta Jajaran, Ketua DPD GRANAT Kabupaten Lampung Selatan Rusman Effendi, SH, MH, beserta Jajaran dan Pengurus Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan, hadir juga Dewan Penasehat PD VIII FKPPI Lampung H. Riza Mirhadi, SH, Ketua PD VIII Wanita FKPPI Provinsi Lampung Hj. Erly yangcik, M.Pd, Ketua Generasi Muda (GM) PD VIII FKPPI Provinsi Lampung Lampung Aryono Agus Prasetyo, S.Kom, Komandan Resimen PD VIII FKPPI Lampung Bambang Purwadi, Ketua PC 0802 FKPPI Lampung Selatan Herman Ladoptindas, SH, MH, beserta Jajaran Pengurus dan Perwakilan Rayon se-Kabupaten Lampung Selatan. 

TEC yang hadir bersama Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Darlian Pone, SH, SE, MM, dan juga 4 orang Staff DPRD Provinsi Lampung, serta para Anggota Fraksi Partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan dalam paparannya mengatakan, bantuan Puluhan Ribu Masker dan Alat Pelindung Wajah (Face Shield) sejalan dengan Instruksi serta arahan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung yang juga Gubernur Lampung Bapak Ir. H. Arinal Djunaidi, bahwa Kelembagaan Partai Golkar di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Anggota Fraksi Partai Golkar di Legislatif, baik Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota wajib berpartisipasi aktif mendukung dan membantu upaya Pemerintah dalam pencegahan, penanggulangan penyebaran wabah Covid-19 khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. 

Politisi senior Partai Golkar Provinsi Lampung ini juga seperti biasa menyempatkan berdialog dan menyerap aspirasi secara langsung, baik dari Perwakilan GRANAT maupun FKPPI Kabupaten Lampung Selatan, yang pada umumnya menyampaikan permasalahan dibidang insfrastruktur, pertanian, pemerataan pembangunan yang belum dinikmati masyarakat secara layak, Tenaga Pendidik dan Honorer, kemakmuran masyarakat yang masih rendah di Kabupaten Lampung Selatan, serta kesulitan ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha, akibat dampak wabah Covid-19 di Kabupaten Lampung Selatan. 

Terkait permasalahan yang berkembang dalam dialog tersebut, TEC menyampaikan akan memperjuangkan seluruh aspirasi tersebut didalam Program Pembangunan Provinsi Lampung yang akan dituangkan dalam APBD sesuai dengan kewenangan Provinsi Lampung, serta akan menyampaikan kepada Tim Gugus Tugas Percepatan, Penanggulangan, dan Penyebaran Virus Covid-19 baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten Lampung Selatan. 

"Permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten, akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan", ujar TEC

TEC menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Lampung agar bersabar, karena target pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung masih fokus untuk melakukan percepatan, penanganan, dan pencegahan Corona Virus Desaese (Covid-19) di Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

TEC juga mengajak kepada masyarakat Lampung Selatan khususnya Keluarga Besar GRANAT dan FKPPI Lampung Selatan untuk ikut aktif terlibat dalam pengawasan penggunaan Dana Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 yang bersumber dari APBN APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. TEC juga menambahkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah mengultimatum bagi siapapun yang melakukan penyimpangan Dana Penanganan Covid-19 akan diberikan hukuman seberat-beratnya, oleh karena itu masyarakat juga harus ikut mengawasi dan mengontrol penggunaan dana tersebut. Karena pengawasan yang paling baik dan efektif adalah pengawasan dari masyarakat. 

Dalam kesempatan itu juga, selain menyerap aspirasi, TEC juga sekaligus memberikan bantuan Belasan Ribu Masker dan Alat Pelindung Wajah (Face Shield) yang disampaikan langsung secara simbolis oleh TEC kepada Ketua GRANAT dan Ketua FKPPI Kabupaten Lampung Selatan untuk kemudian dibagikan kepada warga masyarakat Lampung Selatan guna melindungi diri dari penularan wabah Covid-19. 

TEC yang merupakan Ketua DPD GRANAT Provinsi Lampung dan sekaligus sebagai Ketua PD VIII FKPPI Provinsi Lampung ini juga meminta kepada Masyarakat, agar dapat mematuhi anjuran Pemerintah; Untuk tetap berada di rumah, wajib menggunakan masker apabila ada kepentingan yang mendesak di luar rumah, melakukan pembatasan sosial dan menghindari kerumunan (Social Distancing), selalu menjaga jarak aman 1-2 meter dalam berinteraksi (Physical Distancing), selalu mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menjaga kebersihan dan pola hidup sehat guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. (*)
© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved