Andi Etti Jadi Nakhoda PAN Soppeng, Kursi DPRD Jadi Bidikan

Makassar, Sigapnews.com, Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Soppeng mulai menata kembali kekuatan politiknya. Mantan legislator DPRD Sulawesi Selatan dua periode, Andi Nurhidayati Zainuddin, kini dipercaya menjadi nakhoda baru PAN Soppeng.

Andi Etti, sapaan akrabnya, resmi masuk dalam jajaran kepengurusan PAN setelah pelantikan DPD PAN se-Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Claro Makassar, Rabu (7/10/2026).

Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan.

Kehadiran Andi Etti di pucuk pimpinan PAN Soppeng membawa harapan baru bagi partai tersebut. Terlebih, PAN belum berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Soppeng pada dua gelaran Pemilu terakhir, yakni 2019 dan 2024.

Bagi Andi Etti, memimpin partai bukan pengalaman pertama. Sebelum dipercaya menakhodai PAN Soppeng, ia pernah memimpin PPP Soppeng.

Ia juga pernah dipercaya sebagai Ketua Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), sekaligus menjadi kendaraan politik yang mengantarkannya duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Soppeng.

Karier politiknya kemudian berlanjut di DPRD Sulawesi Selatan. Andi Etti berhasil menjadi anggota DPRD Sulsel selama dua periode.

Rekam jejak tersebut kini menjadi modal yang dibawanya untuk membangun kembali PAN Soppeng.

Target politik pun langsung dipasang. Andi Etti ingin membawa PAN kembali memiliki wakil di DPRD Soppeng.

“Insya Allah, dengan pengalaman kepemimpinan saya akan memaksimalkan seluruh potensi untuk menghadirkan kursi bagi PAN di DPRD Soppeng,” ujarnya.

Target itu sekaligus menjadi tantangan bagi kepengurusan baru PAN Soppeng. Sebab, membangun kembali kekuatan partai setelah dua kali gagal meraih kursi tentu membutuhkan konsolidasi yang kuat.

Andi Etti dituntut mampu menggerakkan struktur partai, memperkuat kaderisasi, serta membangun komunikasi politik hingga ke tingkat bawah.

Dengan pengalaman panjang di dunia politik, publik kini menunggu gebrakan Andi Etti dalam mengubah PAN Soppeng dari sekadar memiliki struktur kepengurusan menjadi kekuatan elektoral yang mampu merebut kursi parlemen.

(Yund)

Di BKN Makassar, Bupati Soppeng Kawal Langsung Pemetaan Kompetensi ASN

Makassar, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., turun langsung memantau pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi (Pro ASN) bagi ASN Pemerintah Kabupaten Soppeng di Kantor Regional IV BKN Makassar, Selasa (6/10/2026).

Kehadiran Suwardi menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan proses pemetaan aparatur berlangsung secara objektif, terukur, dan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Dalam kunjungannya, Bupati melihat langsung proses asesmen yang menjadi instrumen untuk memetakan potensi dan kompetensi ASN.

Suwardi menilai pemetaan tersebut memiliki posisi strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kapasitas masing-masing ASN.

“Pemetaan kompetensi ini harus dilakukan secara objektif. Kita ingin mendapatkan gambaran yang benar tentang potensi dan kemampuan ASN,” ujarnya.

Menurutnya, data hasil asesmen nantinya dapat menjadi salah satu pijakan dalam menentukan program pengembangan kompetensi aparatur serta mendukung kebutuhan organisasi pemerintahan.

Ia berharap proses Pro ASN mampu mendorong terciptanya ASN yang semakin profesional, kompeten, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pemkab Soppeng, kata dia, terus berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kapasitas dan kinerja aparatur.

Dengan demikian, pemetaan kompetensi tidak hanya menjadi proses penilaian, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat kualitas birokrasi di Kabupaten Soppeng.

(Red)

Hadiri Kunker Komisi II DPR RI, Bupati Suwardi Terima Sertifikat Aset Daerah Soppeng

Makassar, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang digelar di Makassar, Selasa (6/10/2026).

Kehadiran Bupati Suwardi dalam forum tersebut turut membawa agenda penting bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng. Pemkab Soppeng menerima sertifikat aset daerah yang mencakup aset jalan raya dan pasar.

Penyerahan sertifikat menjadi bagian dari upaya memperkuat kepastian administrasi dan legalitas Barang Milik Daerah (BMD), sekaligus mendukung penataan aset pemerintah daerah.

Soppeng menjadi salah satu dari 11 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang menerima sertifikat aset dalam kegiatan tersebut. Daerah lainnya yakni Takalar, Parepare, Pangkajene dan Kepulauan, Jeneponto, Makassar, Gowa, Palopo, Luwu Timur, Luwu Utara dan Bone.

Forum Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bersama jajaran Komisi II DPR RI, termasuk Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga hadir dan mengapresiasi penyerahan sertifikat aset daerah tersebut.

Menurutnya, sertifikasi aset memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah serta memberikan kepastian terhadap aset yang dimiliki pemerintah.

“Kami tentu mengapresiasi penyerahan sertifikat aset daerah ini. Pembangunan daerah melalui program Asta Cita Nasional Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah daerah,” ujar Andi Sudirman.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung program prioritas nasional sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan yang masih dihadapi daerah.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah juga mendapat ruang untuk memperkuat koordinasi dengan DPR RI, Kementerian Dalam Negeri serta kementerian terkait. Pembahasan mencakup pengelolaan aset, lingkungan dan persampahan, BUMD hingga sektor pembangunan lainnya.

Bagi Pemkab Soppeng, sertifikat aset jalan raya dan pasar tersebut menjadi bagian dari langkah memperkuat legalitas sekaligus tertib administrasi aset daerah.

Kehadiran Bupati Suwardi Haseng dalam forum tersebut juga memperkuat komunikasi Pemkab Soppeng dengan pemerintah pusat dan DPR RI, terutama dalam mendorong penyelesaian berbagai agenda strategis yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Soppeng.

(Yund)

Burhanuddin Andi Pimpin HKTI Sulsel, Tekadnya Jelas: Petani Harus Jadi Prioritas

Makassar, Sigapnews.com, Kepemimpinan baru DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulawesi Selatan resmi dimulai. Irjen Pol. (Purn.) Burhanuddin Andi dipercaya menjadi Ketua DPD HKTI Sulsel setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) di Makassar, Ahad (4/10/2026).

Usai ditetapkan sebagai ketua, Burhanuddin tidak berbicara panjang mengenai jabatan. Ia justru menyampaikan satu komitmen yang menjadi pijakan awal kepemimpinannya.

“Siap mewakafkan diri untuk HKTI.”

Menurut Burhanuddin, kalimat tersebut bukan sekadar ungkapan setelah menerima amanah. Ia menyatakan siap mengalokasikan waktu, pikiran dan tenaga untuk membesarkan organisasi sekaligus memperjuangkan kepentingan petani.

“Saya siap bekerja dan memberikan waktu, pikiran serta tenaga untuk HKTI. Saya ingin HKTI hadir lebih dekat dengan petani dan benar-benar menjadi bagian dari perjuangan mereka,” ujarnya.

Burhanuddin menilai HKTI Sulsel memiliki modal organisasi yang kuat. Pengurus DPC telah terbentuk di 24 kabupaten/kota, dengan sebagian besar ketuanya berasal dari kalangan kepala daerah.

Namun, ia mengingatkan bahwa struktur yang besar tidak akan berarti apabila tidak diikuti kerja nyata.

“Kita tidak ingin HKTI hanya kuat secara struktur, tetapi juga harus terasa manfaatnya. Petani harus menjadi perhatian utama. Apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan mereka harus kita dengarkan dan perjuangkan bersama,” tegasnya.

Karena itu, Burhanuddin ingin HKTI lebih aktif mendengar suara petani.

Persoalan yang muncul di lapangan harus menjadi bahan kerja organisasi. Aspirasi petani tidak cukup hanya dicatat, tetapi perlu dikawal agar menemukan solusi.

Terpilihnya Burhanuddin menjadi bagian dari konsolidasi besar HKTI Sulsel. Musda tersebut dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPC HKTI dari 24 kabupaten/kota.

Kekuatan jaringan tersebut menjadi modal penting untuk membangun gerakan organisasi yang lebih terkoordinasi.

Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding sebelumnya juga menekankan pentingnya menjadikan struktur organisasi sebagai kekuatan untuk menghasilkan kerja yang dirasakan langsung oleh petani.

Pesan tersebut sejalan dengan visi awal Burhanuddin.

Ia ingin HKTI hadir di tengah persoalan petani, bukan hanya di ruang rapat.

Dengan jaringan organisasi yang sudah terbentuk di seluruh kabupaten/kota, HKTI Sulsel memiliki ruang yang luas untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah sekaligus memperjuangkan kebutuhan petani.

Burhanuddin Andi lahir di Soppeng, 26 April 1959 dan merupakan lulusan Akpol 1983.

Sepanjang kariernya di Polri, ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk Kapolda Bengkulu, Kapolda Sulselbar dan Koorsahli Kapolri.

Kini, pengalaman tersebut dibawa ke ruang pengabdian yang berbeda.

Setelah purna tugas dari kepolisian, Burhanuddin memilih mengambil bagian dalam organisasi yang memiliki perhatian langsung terhadap sektor pertanian dan kehidupan petani.

Tantangan kepemimpinannya pun sudah terbentang.

Membangun HKTI yang kuat secara organisasi sekaligus memastikan petani benar-benar merasakan kehadiran dan manfaatnya.

(Yund)

Kelola OPLAH Rp38 Miliar, Bupati Soppeng: Jangan Ada Mark-Up dan Potong Hak Petani

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Optimalisasi Lahan (OPLAH) Non-Rawa Tahun Anggaran 2026 agar tidak bermain-main dengan anggaran.

Peringatan tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan OPLAH Wilayah Soppeng di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Kamis (1/10/2026).

Program OPLAH Non-Rawa di Kabupaten Soppeng mencakup areal seluas 8.315,58 hektare dengan dukungan anggaran sekitar Rp38 miliar.

Menurut Suwardi, besarnya dukungan anggaran tersebut harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima masyarakat, khususnya para petani penerima program.

Ia meminta pengelolaan dana dilakukan secara terbuka, tertib dan sesuai peruntukan.

“Jangan ada mark-up, jangan ada pemotongan hak petani dan jangan ada laporan fiktif,” tegas Suwardi.

Bupati menekankan bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan pemerintah pada dasarnya merupakan uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah harus dipastikan memberikan manfaat bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

“Anggaran ini adalah uang rakyat. Karena itu harus digunakan untuk kepentingan rakyat, khususnya meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Suwardi juga meminta ketepatan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) menjadi perhatian serius. Administrasi harus tertib dan pekerjaan fisik di lapangan wajib sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Program OPLAH Non-Rawa tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BP-LIP) Kelas I Makassar, Dr. Rustan Massinai, S.TP., M.Sc., kepada Bupati Soppeng.

Pelaksanaan program menggunakan pola Swakelola Tipe IV, dengan kelompok tani penerima terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.

Pengawasan Diperketat

Kepala BP-LIP Kelas I Makassar Rustan Massinai juga memberikan peringatan serupa. Ia meminta kelompok tani penerima bantuan mengelola anggaran secara transparan dan menyiapkan seluruh bukti pertanggungjawaban.

Rustan menyebut sejumlah potensi penyimpangan harus dihindari, mulai dari mark-up, pengarahan pembelian, pengambilan sisa anggaran hingga penggunaan dana untuk kepentingan pribadi.

“Bantuan ini harus dimanfaatkan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Audit atau pemeriksaan dapat dilakukan sewaktu-waktu,” tegasnya.

Pengawasan akan melibatkan penyuluh pertanian, pengawas, konsultan individu serta unsur pengawasan dan aparat penegak hukum.

Di sisi lain, Pemkab Soppeng juga mendorong modernisasi pengairan melalui penguatan pompanisasi dan program Listrik Masuk Sawah untuk membantu menjaga ketersediaan air serta meningkatkan indeks pertanaman.

Dengan cakupan OPLAH lebih dari 8.000 hektare, Pemkab Soppeng menargetkan program tersebut mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Namun, bagi Suwardi, keberhasilan program bukan hanya diukur dari luas lahan yang dioptimalkan maupun besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari seberapa besar manfaatnya dirasakan langsung oleh petani.

(Yund)

Listyo Sigit Berganti di Hari Kesaktian Pancasila: Sinyal Penguatan Kedaulatan Ideologi Negara

Poto: Indria Febriansyah, S.E., M.H..

Dari Pergantian Kapolri ke Penguatan Pancasila: Pesan FKN-08 tentang Arah Kekuasaan Negara

Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI) dan Inisiator Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08)

Jakarta - Ketika matahari terbit di ufuk Indonesia pada 1 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, terjadi pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diberhentikan dengan hormat dari jabatan Kapolri dan selanjutnya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Pada hari yang sama, DPR RI menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri pengganti Listyo Sigit.

Bagi kami, momentum tersebut bukan semata-mata pergantian pejabat. Berlangsung pada Hari Kesaktian Pancasila, peristiwa ini dapat dibaca sebagai momentum untuk kembali menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus berlandaskan Pancasila, konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat.

KESAKTIAN PANCASILA DAN KEKUASAAN NEGARA

Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar tanggal dalam kalender nasional. Ia merupakan momentum untuk mengingat kembali sejarah perjalanan bangsa, sekaligus meneguhkan komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.

Pergantian pucuk pimpinan lembaga kepolisian pada momentum tersebut memiliki makna politik dan kebangsaan tersendiri. Namun, makna tersebut tidak semestinya hanya dilihat dari siapa yang menduduki kursi Kapolri, melainkan dari bagaimana negara memastikan institusi penegak hukum bekerja sesuai konstitusi dan prinsip keadilan.

Kekuasaan negara pada hakikatnya bukan milik perseorangan. Jabatan adalah amanah, sedangkan kewenangan harus dijalankan berdasarkan hukum dan kepentingan masyarakat.

Karena itu, siapa pun yang memegang amanah negara harus diukur dari komitmennya menjaga keutuhan bangsa, menegakkan keadilan, menghormati hukum, serta memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat.

Pergantian kepemimpinan tidak boleh berhenti pada pergantian figur. Yang lebih penting adalah memastikan adanya penguatan institusi, peningkatan profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

KEPOLISIAN DAN SEMANGAT REFORMASI

Selama masa kepemimpinan Listyo Sigit, institusi kepolisian menghadapi berbagai sorotan dan ekspektasi publik. Sejumlah persoalan penegakan hukum, transparansi, pelayanan masyarakat, serta persepsi mengenai keadilan menjadi bagian dari dinamika yang harus terus dibenahi.

Pernyataan tersebut bukan bermaksud menafikan berbagai upaya dan capaian yang telah dilakukan selama kepemimpinan Listyo Sigit. Namun, kritik publik terhadap institusi negara merupakan bagian penting dari proses demokrasi dan reformasi.

Kepolisian sebagai salah satu institusi strategis negara harus terus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Pancasila tidak cukup hanya ditempatkan dalam teks peraturan maupun simbol-simbol kenegaraan. Nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam kehidupan masyarakat melalui keadilan, persamaan di hadapan hukum, penghormatan terhadap hak warga negara, serta pelayanan publik yang berintegritas.

Karena itu, pergantian Kapolri dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali reformasi institusi kepolisian dan membangun kepercayaan masyarakat.

PANCASILA SEBAGAI LANDASAN KEKUASAAN NEGARA

Indonesia merupakan negara besar dengan keragaman suku, agama, budaya, dan kepentingan. Dalam situasi perubahan politik dan ekonomi global, persatuan nasional menjadi salah satu modal utama bangsa.

Pancasila merupakan titik temu sekaligus landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, seluruh pemegang kekuasaan harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Jabatan dapat berganti. Pangkat dapat berubah. Pemerintahan dapat mengalami pergantian. Namun, Pancasila sebagai dasar negara harus tetap menjadi pijakan bersama.

Siapa pun yang memegang tampuk kekuasaan di negeri ini harus menyadari bahwa jabatan adalah amanah. Kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi serta hukum yang berlaku.

Dalam konteks itulah Hari Kesaktian Pancasila harus menjadi momentum evaluasi sekaligus pengingat bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa batas.

PESAN FKN-08: MENJAGA PANCASILA DARI DALAM

Kepada seluruh elemen bangsa, seluruh relawan perjuangan, dan seluruh masyarakat yang mencintai keadilan, FKN-08 mengajak agar momentum Hari Kesaktian Pancasila dijadikan titik untuk memperkuat kembali komitmen kebangsaan.

Tugas kita bukan hanya mengganti orang, tetapi juga memperbaiki sistem dan cara berpikir dalam menjalankan kekuasaan.

Siapa pun yang memegang jabatan publik harus memahami bahwa ia bekerja untuk rakyat, berada di bawah konstitusi, dan wajib menjunjung tinggi Pancasila serta hukum.

Hari Kesaktian Pancasila mengajarkan bahwa tantangan terhadap negara tidak selalu datang dari luar. Tantangan juga dapat muncul ketika nilai-nilai Pancasila tidak diwujudkan dalam praktik kehidupan bernegara: ketika keadilan dipertanyakan, persatuan melemah, dan kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Maka, momentum pergantian Kapolri ini hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai pergantian figur, tetapi sebagai kesempatan untuk memperkuat institusi negara, supremasi hukum, profesionalisme aparat, dan kepercayaan masyarakat.

Kita harus mengembalikan Pancasila pada tempatnya sebagai dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa. Di atas kepentingan politik, di atas kepentingan kelompok, dan di atas kepentingan pribadi.

Karena pada akhirnya, bukan semata-mata seorang Kapolri, Presiden, atau pejabat negara yang menentukan masa depan Indonesia. Masa depan bangsa ditentukan oleh seluruh rakyat yang menjaga konstitusi, demokrasi, persatuan, keadilan, dan nilai-nilai Pancasila.

“Pancasila bukan sekadar warisan leluhur untuk dikenang, melainkan amanah rakyat untuk diperjuangkan setiap hari.”