Safari Ramadhan di Soppeng, Nurdin Halid dan Bupati Suwandi Haseng Berbagi Sembako, Perkuat Hubungan dengan Warga Lilirilau

Soppeng, Sigapnews.com, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Partai Golkar, Nurdin Halid, kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan daerah dan kepedulian sosial dengan menggelar Safari Ramadhan dan silaturahmi bersama masyarakat Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini berlangsung di kediaman pribadi Bupati Soppeng, H.Suwardi Haseng, di Cabbenge, Minggu (8/3/2026).

Acara yang dihadiri sekitar 500 warga ini menjadi momen penting bagi warga Lilirilau untuk bertemu langsung dengan tokoh nasional sekaligus kader Partai Golkar.

Selain silaturahmi, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan pembagian paket sembako Ramadhan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, menyampaikan apresiasi atas kedatangan Nurdin Halid.

Menurut Suwardi, NH adalah sosok yang konsisten dan memiliki komitmen tinggi dalam membina kader serta memperhatikan masyarakat.

“Salah satu buktinya adalah hari ini beliau datang bersilaturahmi dengan masyarakat Lilirilau,” ujar Suwardi Haseng di hadapan warga yang antusias.

Suwardi juga mengungkapkan bahwa Nurdin Halid merupakan salah satu tokoh yang mendorongnya maju dalam kontestasi Pilkada Soppeng 2024.

Dukungan ini, menurut Suwardi, menjadi kunci kesuksesannya hingga kini.

“Pak NH adalah salah satu orang yang mendorong saya menjadi calon kepala daerah, mengurus partai, dan membantu sampai berhasil,”terang Suwardi yang disambut tepuk tangan meriah dari hadirin.

Nurdin Halid dalam sambutannya juga berbagi cerita mengenai proses awal dukungan terhadap Suwardi Haseng sebelum Pilkada Soppeng 2024.

Ia menjelaskan bahwa pembicaraan internal keluarga dilakukan satu hingga dua tahun sebelum pilkada untuk menentukan kesiapan Suwardi maju sebagai calon kepala daerah.

“Setelah melalui pembicaraan, diputuskan beliau maju dan kita dukung tidak setengah-setengah,” kata Nurdin Halid, menekankan pentingnya komitmen penuh dalam mendukung kader Partai Golkar.

Selain itu, Nurdin Halid menyampaikan bahwa Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah yang paling sering dikunjunginya dalam berbagai agenda tahun ini. “Itu karena saya bersaudara dengan bupatinya,” ujar Nurdin disambut tawa dan tepuk tangan warga.

Dalam kesempatan yang sama, Nurdin Halid menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan fungsi dan peran sebagai anggota DPR RI dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia bahkan meminta Bupati Soppeng mengumpulkan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk memaparkan rencana pembangunan, agar peluang penganggaran bisa dioptimalkan.

“Supaya kami bisa melihat peluang penganggaran melalui tugas kami di DPR RI,” ujarnya.

Acara silaturahmi ditutup dengan penyerahan sembako Ramadhan kepada warga sebagai bentuk kepedulian sosial.

Selain itu, penyerahan Buku Koperasi Merah Putih dari anggota DPR RI Komisi VI dari dapil Sulawesi Selatan II.

Kegiatan ini menegaskan bahwa perhatian terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas bagi Nurdin Halid dan Bupati Suwardi Haseng, sekaligus memperkuat hubungan antara kader partai dengan konstituen.

Dengan agenda seperti ini, diharapkan hubungan antara DPR RI, pemerintah daerah, dan masyarakat Soppeng semakin erat, mendukung terciptanya pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

(Yund)

Syiar Da’i Indonesia Gelar Pelantikan dan Dialog Kebangsaan Bertema Persatuan NKRI

Jakarta, Sigapnews.com, Pengurus Pusat Syiar Da’i Indonesia (SDI) periode 2026–2029 akan menggelar Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus yang dirangkaikan dengan Dialog Kebangsaan bertema “Meneguhkan Peran Da’i dalam Merawat Persatuan dan Keutuhan NKRI”.

Kegiatan ini akan berlangsung di Gedung Graha Mental Spiritual Lantai 8, Jalan H. Mas Mansyur/Awaluddin II, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Agenda pelantikan dan dialog kebangsaan ini menjadi momentum penting bagi Syiar Da’i Indonesia untuk mempererat silaturahmi, menghidupkan kembali spirit perjuangan dakwah, serta memperkuat pemahaman kebangsaan di kalangan para da’i dan da’iyah di seluruh Indonesia.

Ketua Umum DPP Syiar Da’i Indonesia, Usman Syafruddin, menegaskan bahwa seorang pendakwah harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat agar dakwah yang disampaikan tidak mengarah pada sikap radikal maupun ujaran kebencian.

“Da’i harus memiliki nasionalisme yang cukup, sehingga dakwahnya membawa pesan persatuan, bukan perpecahan. Dakwah harus mengedepankan ukhuwah dan persatuan bangsa, serta semata-mata mengharap ridho Allah SWT, bukan menjadikan dakwah sebagai profesi untuk mencari keuntungan materi,” tegas Usman. Jum'at (6/2/2026).

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama bagi para pendakwah untuk menanamkan kembali mindset kebangsaan, bahwa mencintai tanah air merupakan bagian dari iman (hubbul wathon minal iman).

Selain pelantikan dan dialog kebangsaan, Syiar Da’i Indonesia juga akan mencanangkan program kerja organisasi sebagai acuan kegiatan strategis ke depan.

Program-program tersebut diharapkan mampu mempererat solidaritas antar pengurus, memperkuat koordinasi, serta menciptakan kerja sama yang solid dalam menjalankan misi dakwah kebangsaan.

“Pelantikan dan dialog kebangsaan ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi momentum strategis untuk menyatukan visi dan misi, memperluas jejaring, serta mewujudkan kepengurusan Syiar Da’i Indonesia yang solid, berjiwa nasionalis, dan religius,” tutup Usman.

Senada dengan hal tersebut, M. Nurul Syaifudin, selaku Sekretaris Jenderal Syiar Da’i Indonesia, menegaskan bahwa da’i memiliki peran strategis dalam menjaga dan merawat persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurutnya, para da’i tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga menjadi jembatan dalam membangun kolaborasi strategis dengan pemerintah, menyerap aspirasi kebangsaan melalui dialog nasional, serta mempererat silaturahmi antar da’i dan para tokoh bangsa.

“Melalui dialog kebangsaan ini, kami ingin mendorong kolaborasi seluruh elemen, baik ulama, pemerintah, maupun masyarakat, untuk bersama-sama merawat persatuan dan membina umat,” ujar Nurul.

Dialog kebangsaan ini akan menghadirkan sejumlah narasumber nasional yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya, di antaranya:

Dr. KH. Rusli Efendi, M.Si – Tenaga Ahli Utusan Khusus Presiden RI

Rully N. Amrullah – Direktur Amanah Daya Nusantara

KH. Jamaludin Faisal Hasyim, M.Hi – Ketua KODI DKI Jakarta

Melalui kegiatan ini, Syiar Da’i Indonesia berharap dapat memperkuat peran da’i sebagai penjaga moral bangsa, perekat persatuan umat, serta mitra strategis negara dalam mewujudkan Indonesia yang damai, berdaulat, dan berkeadaban.

(Red)

Bupati Soppeng Tegaskan Perlindungan Kesehatan dengan UHC Award Madya

Jakarta, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menerima penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards yang diselenggarakan pada Selasa, 27 Januari 2026 di JIExpo Convention Centre (JIEXPO Kemayoran), Jakarta.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen daerah dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan masyarakat.

Penghargaan kategori Madya diberikan kepada pemerintah daerah yang memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen dari total jumlah penduduk, tingkat keaktifan peserta minimal 85 persen dengan porsi PBI/PBPU Pemda minimal 10 persen dari total penduduk, atau tingkat keaktifan minimal 80 persen dengan porsi PBPU Pemda minimal 25 persen, status UHC Prioritas Kabupaten/Kota, serta status pembayaran iuran PBPU Pemda lunas hingga September 2025.

Capaian tersebut sejalan dengan perkembangan program JKN di Kabupaten Soppeng. Sebelumnya, dalam kunjungan silaturahmi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur, S.Si., SE., MM., AAK, bersama rombongan ke Kantor Bupati Soppeng pada Senin, 10 Maret 2025, disampaikan bahwa kepesertaan JKN di Soppeng telah mencapai 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta 77,92 persen.

Per 31 Desember 2025 Kepesertaan JKN di Soppeng telah mencapai di atas 98 persen, dengan tingkat keaktifan telah mencapai 80,21 persen.

Saat menerima penghargaan UHC Awards 2026, H.Suwardi Haseng menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen daerah.

> “Penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, tetapi pengakuan atas kerja kolektif seluruh perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta dukungan masyarakat Soppeng dalam membangun sistem perlindungan kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut memiliki makna langsung bagi masyarakat.

> “Bagi kami, penghargaan ini adalah tentang rakyat. Tentang bagaimana masyarakat bisa berobat tanpa rasa takut biaya, tanpa hambatan administrasi, dan tanpa rasa khawatir ditolak layanan,” lanjutnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah.

> “Ke depan, kami ingin jaminan kesehatan benar-benar hadir sebagai perlindungan nyata bagi setiap keluarga di Soppeng,” tegas Bupati Soppeng.

Penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya ini menjadi penegasan posisi Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah yang konsisten mendorong universalitas jaminan kesehatan nasional, baik dari sisi cakupan kepesertaan, keberlanjutan pembiayaan, maupun komitmen kebijakan daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

(**)

Dari Batam, Bupati Soppeng Suwardi Haseng Siap Dorong Pembangunan Nasional dari Daerah

Batam, Sigapnews.com,  Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 yang digelar di Grand Lotus Ballroom, Hotel Aston Batam, Minggu (18/1/2026).

Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Soppeng tersebut menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperkuat kolaborasi antardaerah sekaligus menyelaraskan arah pembangunan kabupaten dengan kebijakan strategis Pemerintah Pusat.

Rakernas XVII APKASI tahun ini mengusung tema “Satu Misi, Satu Aksi Membangun Negeri” dengan subtema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera”. Forum nasional ini diproyeksikan menjadi ruang strategis untuk menyatukan aspirasi pemerintah kabupaten se-Indonesia agar sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Pembukaan Rakernas secara resmi dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, dan dihadiri sejumlah tokoh penting pemerintahan daerah. Tampak hadir Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Rudy Mas’ud, serta para bupati dari berbagai wilayah di Tanah Air.

Kehadiran para pemangku kebijakan ini menegaskan pentingnya Rakernas APKASI sebagai forum koordinasi nasional dalam merumuskan langkah strategis pembangunan daerah yang terintegrasi dengan kebijakan pusat.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan bahwa partisipasi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Rakernas APKASI bukan sekadar memenuhi agenda seremonial, melainkan bentuk keseriusan daerah dalam mengambil peran aktif sebagai penggerak pembangunan nasional.

“Rakernas APKASI merupakan ruang strategis untuk memperkuat sinergi dan menyatukan visi antarwilayah. Kolaborasi antarpemerintah daerah sangat vital, terutama dalam mendukung dan menyukseskan program nasional Asta Cita Presiden demi kemajuan Indonesia yang dimulai dari daerah,” ujar Bupati Suwardi Haseng saat dihubungi wartawan, Senin malam (19/1/2026).

Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan membutuhkan kerja bersama lintas daerah agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal.

Bupati Suwardi Haseng juga menambahkan bahwa Rakernas APKASI memberikan kesempatan bagi pemerintah kabupaten untuk bertukar gagasan, menyampaikan tantangan daerah, serta merumuskan solusi bersama dalam menghadapi dinamika pembangunan nasional yang terus berkembang.

Bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, keikutsertaan dalam Rakernas XVII APKASI diharapkan mampu menghasilkan manfaat konkret, mulai dari perolehan kerangka kebijakan baru, peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, hingga perluasan jejaring kerja sama baik antardaerah maupun dengan pemerintah pusat.

“Target akhirnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng, khususnya di Bumi Latemmamala,” tambahnya.

Selain mengikuti rangkaian utama Rakernas, Bupati Soppeng juga menghadiri sesi Welcome Dinner bersama para kepala daerah lainnya. Momen tersebut dimanfaatkan sebagai ajang diskusi santai namun substantif guna membangun kesepahaman awal serta mempererat komunikasi sebelum pelaksanaan rapat kerja secara intensif.

Rakernas XVII APKASI dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dengan agenda pembahasan isu-isu strategis daerah, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta perumusan rekomendasi nasional yang akan menjadi rujukan bersama bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

Dengan keikutsertaan aktif dalam Rakernas ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan posisinya sebagai daerah yang siap berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

(Red)

Swasembada Beras 2025, Bamsoet Nilai Prabowo Penuhi Janji Ketahanan Pangan

Jakarta, Sigapnews.com,– Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas keberhasilan pemerintah mewujudkan swasembada beras nasional pada tahun 2025.

Capaian tersebut dinilai sebagai tonggak penting dalam sejarah ketahanan pangan Indonesia dan bukti konkret efektivitas kepemimpinan nasional yang kuat dan terfokus.

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet menilai, keberhasilan swasembada beras di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo mencerminkan kemampuan negara dalam menerjemahkan komitmen politik menjadi kebijakan nyata dan hasil terukur dalam waktu relatif singkat.

Menurutnya, pencapaian ini bukan hanya prestasi sektor pertanian, tetapi juga pencapaian strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial nasional.

Dengan tercapainya swasembada beras pada 2025, Indonesia tercatat telah mencapai swasembada beras sebanyak tiga kali sepanjang sejarah. Pertama terjadi pada era Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto pada 1984, ketika produksi beras nasional mencapai sekitar 27 juta ton dan mampu memenuhi kebutuhan nasional sebesar 25 juta ton. Atas keberhasilan tersebut, Indonesia memperoleh pengakuan internasional berupa penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO) pada 1985.

Capaian kedua diraih pada 2008 di era pemerintahan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Setelah berselang 17 tahun, swasembada beras kembali berhasil diwujudkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungannya ke Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (7/1), Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan bahwa produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton. Angka tersebut melampaui kebutuhan nasional yang berada pada kisaran 30–31 juta ton per tahun, sehingga Indonesia memiliki surplus beras yang signifikan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir.

“Swasembada beras tahun 2025 patut dimaknai sebagai prestasi luar biasa karena diraih di tengah tantangan yang tidak ringan. Alih fungsi lahan pertanian yang masih masif, tekanan perubahan iklim yang menggeser pola musim tanam, serta dinamika harga pangan global merupakan tantangan besar yang dihadapi sektor pertanian nasional,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menambahkan, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Presiden Prabowo telah menepati janji politiknya dalam memperkuat ketahanan dan keamanan pangan nasional. Saat pelantikan, Presiden Prabowo menargetkan swasembada pangan dapat dicapai dalam kurun waktu empat tahun. Namun melalui kebijakan konsolidasi lintas sektor, penguatan peran petani, peningkatan produktivitas, serta distribusi sarana pertanian yang lebih terarah, target tersebut berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun pemerintahan.

“Ini membuktikan bahwa dengan kepemimpinan yang fokus, visi yang jelas, dan eksekusi kebijakan yang disiplin, agenda strategis nasional dapat dipercepat,” tegas Bamsoet.

Namun demikian, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan bahwa keberhasilan di sisi produksi harus segera diikuti dengan manfaat nyata bagi masyarakat. Swasembada beras, menurutnya, tidak boleh berhenti pada pencapaian angka statistik semata, melainkan harus berdampak langsung pada stabilitas dan keterjangkauan harga di pasar.

“Harapan masyarakat sangat sederhana. Ketika produksi beras berlimpah, harga di tingkat konsumen harus stabil dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Bamsoet juga mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan lanjutan guna memastikan surplus produksi beras berbanding lurus dengan stabilitas harga. Penguatan cadangan beras pemerintah, optimalisasi peran Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga, serta pengawasan distribusi dari hulu hingga hilir menjadi faktor kunci agar swasembada benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengamanan pasar beras secara serius. Satuan Tugas Pangan bersama aparat penegak hukum diminta lebih aktif menindak praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti manipulasi timbangan, pengoplosan beras, serta permainan harga di tingkat distributor dan pengecer.

“Manipulasi timbangan dan pengoplosan beras adalah kejahatan terhadap masyarakat. Jangan sampai setelah swasembada tercapai, konsumen kembali dirugikan oleh oknum yang mencari keuntungan dengan cara curang,” tegasnya.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, keberhasilan swasembada beras harus menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap negara dalam mengelola sektor pangan. Negara, menurutnya, tidak hanya bertanggung jawab memastikan kecukupan produksi, tetapi juga menjamin keadilan pasar serta perlindungan konsumen.

“Jika produksi kuat, distribusi tertib, dan harga terkendali, maka swasembada beras akan menjadi fondasi yang kokoh bagi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Bamsoet. (*)

Akademisi Nilai Kebijakan Mentan Amran Ubah Arah Pembangunan Pangan Nasional

Jakarta, Sigapnews.com, Upaya mewujudkan swasembada pangan nasional kini memasuki fase transformasi yang lebih komprehensif. Kebijakan pertanian tidak lagi diposisikan semata sebagai program pemerintah jangka pendek, tetapi sebagai fondasi pembangunan ekosistem pangan yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Akademisi Universitas Andalas, Muhammad Makky, menilai arah kebijakan yang ditempuh Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudayono menunjukkan perubahan mendasar dalam tata kelola sektor pangan nasional. Negara hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penggerak ekosistem yang memastikan seluruh rantai produksi dari hulu hingga hilir berjalan secara seimbang.

“Ini strategi bisnis yang dirancang oleh Pak Menteri. Kita melihat program yang dirancang ini bukan berbasis government project, tapi sudah mempertimbangkan skala bisnis,” kata Makky dalam forum diskusi seperti dikutip pada Jumat (26/12/2025).

Menurutnya, transformasi ini terlihat dari fokus pemerintah dalam menciptakan kepastian usaha di sektor pertanian. Kepastian tersebut menjadi faktor kunci untuk menjaga stabilitas produksi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat posisi petani dalam sistem pangan nasional.

Ia menjelaskan bahwa penguatan ekosistem pangan dilakukan melalui berbagai intervensi terintegrasi, mulai dari penyediaan sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian, hingga penguatan sistem distribusi dan cadangan pangan. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan produksi pangan nasional tetap stabil di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika global.

“Pemerintah menyiapkan pupuk, benih, mesin-mesin pertanian, dan program seperti optimasi lahan atau rehabilitasi lahan pertanian. Ini cukup penting karena produktivitas kita bisa meningkat dengan jaminan suplai air dan sistem drainase yang baik, bahkan di musim kering maupun saat curah hujan ekstrem,” jelasnya.

Makky menambahkan, perbaikan tata kelola juga tercermin dari upaya penyederhanaan layanan bagi petani. Akses yang lebih mudah terhadap pupuk, benih, dan alat mesin pertanian membuka peluang peningkatan produksi sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam sektor pertanian.

“Dengan proses yang sederhana, lebih fleksibel, dan rantai birokrasi yang pendek, masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengakses pupuk subsidi kini bisa lebih mudah. Begitu juga dengan bantuan alsintan atau kebutuhan benih,” terangnya.

Lebih jauh, ia menilai kehadiran pemerintah dalam mengawal distribusi dan menjaga stabilitas harga merupakan bagian dari upaya melindungi produsen dan konsumen secara bersamaan. Dengan pengelolaan stok pangan dan pengawasan pasar yang kuat, fluktuasi harga dapat ditekan dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh.

“Di sini bukan hanya memberikan kepastian jaminan keuntungan dan kemudahan memperoleh aset, tetapi juga adanya intervensi langsung yang menyebabkan masyarakat merasa dikawal dan diperhatikan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, faktor lain yang menjadi kunci adalah pemberian insentif kepada para produsen, yakni petani. Insentif tersebut diberikan dalam bentuk penjaminan harga hasil panen sehingga petani mendapatkan kepastian keuntungan di akhir produksi.

“Insentif diberikan dalam bentuk penjaminan harga. Ini adalah satu kunci karena dengan harga yang terjamin, ada kepastian keuntungan yang akan diperoleh di akhir produksi,” ucapnya.

Menurut Makky, pendekatan ekosistem ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Selain mendorong peningkatan produksi, kebijakan tersebut juga membangun kepercayaan pelaku usaha tani dan membuka ruang bagi regenerasi petani. Ia menegaskan bahwa transformasi kebijakan pertanian yang tengah berjalan menjadi langkah strategis dalam menyiapkan sektor pangan nasional yang adaptif, mandiri, dan mampu menjawab tantangan masa depan.

Untuk diketahui, sektor pertanian terus menunjukkan kemajuan pesat. Berbagai kebijakan dan program strategis dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, menyejahterakan petani, dan mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.