Presiden Prabowo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Kunjungi Ogan Ilir untuk Tanam Padi Serentak

Ogan Ilir - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko Pangan, Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan hari ini dalam rangka memimpin kegiatan tanam padi serentak di 14 provinsi secara nasional. Dalam kegiatan tersebut, Presiden turut serta dalam kegiatan tanam padi menggunakan drone pertanian yang mampu menyebar benih secara efisien di area yang luas.

“Alhamdulillah, hari ini saya diundang oleh Menteri Pertanian dan Gubernur Sumatra Selatan untuk melihat peningkatan  lahan dari yang tadinya rawa dan tidak produktif dan katanya disini adalah tempat buaya. Sekarang sedang dibangun 105.000 hektare sawah dengan teknik-teknik yang paling modern di dunia. Tadi saya sendiri mencoba , kaget juga, saya untuk pertama kali mengendalikan drone,”ujar Presiden Prabowo pada kegiatan tanam di Desa Pelabuhan Dalam Kec. Pamulutan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Rabu(23/4).

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas upaya yang dilakukan berbagai pihak dalam mendorong swasembada pangan nasional. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya manajemen air dan perawatan lahan yang optimal untuk memastikan hasil panen maksimal.

“Drone itu yang menebarkan benih. Ini ternyata bisa satu hari 25 hektare. Yang  tadinya 1 hektare ke tenaga manusia  dikerjakan selama 25 hari sekarang 25 hektare 1 hari dan ini nanti ada 100.000 hektar sawah yang produktif disini,”kata Presiden Prabowo. 

 Presiden Prabowo mengatakan sesuai laporan yang di terima Beliau, program ini diperkirakan akan meningkatkan produksi beras Sumsel dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton per tahun—kenaikan sebesar 25 persen. Langkah nyata ini tentu menjadikan Indonesia tidak hanya swasembada pangan, tetapi menuju posisi sebagai lumbung pangan dunia.

“Kita sudah bisa membantu negara sahabat seperti Malaysia. Kita bukan negara yang minta-minta, kita negara yang membantu. Ini membanggakan. Negara kuat adalah negara yang mampu menjamin ketahanan pangannya sendiri,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan petani sebagai produsen pangan utama bangsa. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh petani dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam transformasi sektor pertanian ini.

“Terima kasih kepada semua unsur , Terima kasih Menteri Pertanian dan semua jajarannya , semua stakeholder, semua unsur saya ucapkan terima kasih juga pemerintah-pemerintah daerah para gubernur, bupati, pemimpin-pemimpin di daerah, kelompok tani”.

“Semuanya bahu-bahu dari semua daerah kita angkat kemampuan kita, kita angkat penerimaan janji yang didapat oleh para petani kita, para petani kita adalah kelompok produsen, kelompok yang menghasilkan pangan untuk seluruh bangsa Indonesia kalau pangan kita aman , negara aman”kata Presiden Prabowo. 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Mentan menyampaikan bahwa pada bulan April ini, penanaman serentak dilakukan di 160 kabupaten di seluruh Indonesia, melibatkan 8 gubernur dan 3 wakil gubernur. Target tanam bulan ini mencapai 1,3 juta hektare, dengan proyeksi hasil sebesar 7,5 juta ton gabah atau setara 3,5–4 juta ton beras. Angka ini jauh di atas kebutuhan bulanan nasional yang berkisar di 2,5 juta ton.

“Khusus Sumatera Selatan, tahun lalu produksinya mencapai 2,9 juta ton. Tahun ini kita optimis bisa mencapai 3,7 juta ton. Ini bukan hanya target, tapi berdasar realita dan tren positif serapan serta produksi,” ujar Mentan Amran.

Mentan Amran juga menambahkan bahwa serapan beras nasional hingga April ini menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir, dan stok beras nasional tembus 3 juta ton—angka tertinggi dalam 20 tahun terakhir.

“Dalam program ini, pemerintah juga telah memperbaiki irigasi di seluruh Indonesia dengan cakupan hingga 2 juta hektare lahan sawah, yang akan semakin mendukung keberhasilan tanam dan produktivitas petani,” kata Mentan Amran.

Menko Pangan, Zulkifli Hasan, turut menyatakan keyakinannya terhadap kinerja sektor pertanian nasional. Ia menyebut Menteri Pertanian sebagai sosok tangguh yang telah mendorong produksi dalam negeri ke arah swasembada.

“April ini stok beras kita 3 juta ton. Jika kondisi normal hingga 2026, kita tidak perlu impor beras lagi. Apalagi Mentan terus menggenjot penanaman dan membuka lahan baru, walaupun irigasi belum semuanya selesai. Jika irigasi tuntas dan tidak ada kemarau panjang, produksi akan melimpah,” kata Menko Zulhas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga April 2025 produksi gabah nasional telah mencapai 13,9 juta ton, sementara kebutuhan beras sekitar 2,6 juta ton per bulan. 

“Artinya, Indonesia saat ini berada dalam kondisi surplus pangan yang signifikan,” tutup Menko Zulhas. 

Diketahui, kegiatan tanam serentak ini dilaksanakan secara hybrid di 14 provinsi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, hingga NTB dengan melibatkan ribuan petani dan penyuluh lapangan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan, jajaran Forkopimda, serta ribuan petani yang antusias mengikuti proses tanam padi secara langsung.

(Red) 

Antara Kritik dan Solusi Internal yang Bermartabat

Soppeng, Sigapnews.com, Dalam dunia jurnalistik, wartawan sering dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa,ujung tombak demokrasi yang membongkar ketidakadilan dan menyuarakan kebenaran. 

Namun di balik gemerlap sorotan publik, terkadang kritik antar sesama jurnalis justru memicu kesalahpahaman bahkan melahirkan pahlawan-pahlawan munafik yang lebih sibuk menyudutkan rekan seprofesi daripada memperbaiki masalah secara kolektif.  

Tidak jarang kritik terhadap kinerja atau etika jurnalis lain disampaikan secara terbuka tanpa dialog internal terlebih dahulu. 

Alih-alih membangun,hal ini justru memecah belah solidaritas dan menciptakan persepsi negatif di mata publik. 

Padahal, persoalan internal seharusnya diselesaikan dengan diskusi profesional bukan melalui pemberitaan yang berpotensi mencemarkan integritas sesama wartawan.  

"Kita sering lupa bahwa sebelum menyoroti kesalahan orang lain, ada mekanisme internal seperti dewan pers atau organisasi profesi yang bisa menjadi mediator, ungkap HR,

"Jurnalis harus menjadi contoh dalam menyelesaikan masalah tanpa merusak reputasi kolega", tandasnya. 

Ironisnya, beberapa oknum menjadikan kritik sebagai alat untuk mendongkrak popularitas pribadi, seolah-olah mereka paling benar dan berani. 

Padahal, idealisme sejati terletak pada upaya memperbaiki industri media dari dalam, bukan sekadar pencitraan. 

Jika setiap kesalahan dibesar-besarkan tanpa solusi, yang muncul bukanlah pahlawan, melainkan hipokrisi yang merugikan profesi ini.  

Kritik itu perlu, tapi harus proporsional dan bertanggung jawab, Jurnalis adalah cermin masyarakat. Jika kita tidak bisa berbenah diri, bagaimana bisa kita meminta akuntabilitas dari pihak lain

Jurnalis memang pahlawan informasi, tetapi gelar itu harus dipertahankan dengan integritas, bukan pencitraan semu. 

Mari kembalikan semangat kolegialitas, selesaikan masalah dengan dialog, dan jadikan kritik sebagai pisau bedah yang menyehatkan bukan pisau belati yang menusuk sesama.

(Yun) 

Brigade Pangan Sidrap Siap Menuju IP 300 dan Swasembada Pangan 2025

Sidrap, Sigapnews.com, Seluruh Brigade Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang mengikuti rapat koordinasi pangan II dalam rangka penerapan IP 300 tahun 2025 yang dilaksanakan di lapangan upacara SKPD Sidrap, Rabu (16/4).

Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh elemen dalam mendukung kebijakan strategis di sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, yang menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai pilar utama bagi stabilitas sebuah negara. 

Mentan Amran mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kondisi darurat pangan global yang bisa berdampak serius pada Indonesia jika tidak diantisipasi dengan baik.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa mewujudkan swasembada pangan ini tidak bisa sendirian, kita harus terus bergandengan tangan dengan semua pihak.

“Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi melalui peningkatan produktivitas, penggunaan benih unggul, teknologi lainnya dan inovasi. 

"Sementara ekstentifikasi kita dorong oplah pada lahan rawa dan cetak sawah rakyat,” papar Idha.

Dalam rakor tersebut, ditetapkan penerapan IP 300 di lahan 51.839 hektare dengan target produksi 1.051.869 ton GKP per tahun untuk mendukung swasembada pangan.

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Prof Fadjry Djufry selaku Pj. Swasembada Pangan Sulsel mengapresiasi langkah Bupati Sidrap yang menargetkan 1 juta ton lebih produksi beras yang siap mendukung swasembada pangan nasional. 

"Kami sangat berharap Kabupaten Sidrap menjadi contoh pertanian maju dan kabupaten pertama melaksanakan program IP 300 secara serentak dan menggunakan semua peralatan modern sehingga bisa menghemat waktu dan menghasilkan kualitas gabah yang lebih baik,” ungkap Prof Fadjry dalam sambutannya.

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif. Dalam arahannya, ia menyebut hasil panen berpotensi meningkat karena sejumlah faktor pendukung sudah terpenuhi, seperti ketersediaan pupuk dan air yang lancar, benih yang berkualitas, serta harga gabah yang cukup tinggi, yakni mencapai Rp6.700 per kilogram.

“Teknologi pertanian yang kita miliki sangat banyak, tanah kita cukup luas, Maka target saya, melalui rumusan rapat tudang sipulung sudah dipersiapkan untuk kita melakukan langkah berani menanam 3 kali setahun atau IP 300,” jelas Syaharuddin.

Manager Brigade Pangan Alesalewo , Agung mengatakan pihaknya akan berkomitmen penuh untuk mengawal swasembada pangan.

"Bantuan alat mesin pertanian akan kami optimalkan sebaik mungkin, untuk mendukung percepatan tanam dan efisiensi kerja di lapangan. Kami juga siap mendampingi petani mulai dari pengolahan lahan hingga pascapanen," jelas Agung.

(Red) 

Menggali Potensi Ketahanan Pangan Nasional Lewat Brigade Pangan Kementan

Jakarta, Sigapnews.com, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan akan fokus dalam upaya meningkatkan produksi pangan utama dalam hal ini beras, sebagai bagian dalam upaya mengejar target swasembada pangan. Salah satu yang digalakkan untuk mencapai target swasembada pangan adalah optimalisasi lahan pertanian melalui pembentukan Brigade Pangan (BP).

“Brigade Pangan akan menjadi garda terdepan dalam mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern, profesional dan terampil dengan menjalankan usaha yang berorientasi bisnis dan menghasilkan pendapatan dan keuntungan,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menyampaikan sambutan pembukaan pelatihan bagi Brigade Pangan di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Amran mengatakan melalui Brigade Pangan, Kementan berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern dan melibatkan generasi muda.

“Brigade Pangan mengelola lahan pertanian secara terstruktur, dengan skala pengelolaan mencapai sekitar 200 hektar per brigade. Program ini juga mencakup pengelolaan lahan rawa yang optimal dan pencetakan sawah rakyat, serta mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas dengan teknologi canggih,” kata Mentan Andi Amran Sulaiman.

Selain itu, Brigade Pangan diberikan dukungan berupa alat dan mesin pertanian, pelatihan, serta akses ke benih unggul, pupuk, dan pestisida. “Program ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan nasional tetapi juga menciptakan ekosistem agribisnis modern yang memberdayakan generasi muda,” katanya.

Salah satu kunci sukses peningkatan produksi pangan menurut Amran adalah pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan). Dengan pemanfaatan alsintan, dapat membantu mempercepat proses pengolahan tanah, penanaman, hingga panen.

“Dalam situasi di mana tenaga kerja pertanian semakin berkurang, alsintan menjadi solusi untuk memastikan proses pertanian tetap berjalan lancar. Dengan penggunaan alsintan pengelolaan lahan lebih terstruktur, termasuk optimalisasi lahan rawa dan pencetakan sawah rakyat,” tutur Menteri Amran.

“Alsintan bukan hanya alat,
tetapi juga simbol modernisasi pertanian yang mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional. Dengan bantuan alsintan, Brigade Pangan dapat mencapai target swasembada pangan melalui percepatan olah tanah, tanam, dan panen secara serempak,” papar Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementan (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan pihaknya menargetkan pembentukan 4.224 Brigade Pangan. Saat ini, jumlah Brigade Pangan yang telah terbentuk sebanyak 1.900 yang tersebar di 16 Provinsi, yaitu 1.779 pada tahun 2024 dan 121 pada tahun 2025.

“Saat ini, Brigade Pangan yang sudah beroperasi mencapai 1.154 BP dengan cakupan luas lahan mencapai 230.800 Hektar yang tersebar di 12 Provinsi,” ungkap Santi.

Dengan jumlah Brigade Pangan dan luas lahan wilayah kerja Brigade Pangan tersebut, Brigade Pangan telah mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 2.347 unit berupa Traktor Roda 4 sebanyak 647 unit, TR2 sebanyak 1.391 unit, dan Crawler sebanyak 309 unit.

Santi menjelaskan dalam rangka meningkatkan kompetensi petani pengelola Brigade Pangan dalam mengoptimalkan kinerja alat dan mesin pertanian, maka Kementan melalui BPPSDMP melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan kapabilitas SDM Pertanian yaitu Pelatihan bagi Brigade Pangan.

Sementara Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Inneke Kusumawaty juga menjelaskan secara teknis bahwa Pelatihan dilaksanakan dengan beberapa sesi dimana setiap pelatihan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari secara offline.

“Pelatihan yang dibuka serentak di 12 provinsi lokasi Oplah ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola Brigade Pangan dalam mengoperasikan TR2 dan TR4 untuk mengoptimalkan olah tanah di wilayah kerja BP dan menyusun laporan usaha tani serta penyisihan pendapatan untuk biaya penyusutan Alsintan,” terang Inneke.

Ditambahkan Inneke, untuk Bulan April Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 30 April 2025 di 12 Provinsi wilayah Oplah. Dengan target peserta pelatihan sebanyak 16.382 orang.

“Diharapkan dengan diberikannya pelatihan ini bisa mendorong pertanaman dan panen padi khususnya di 12 provinsi lokasi Oplah ini, guna mendorong terwujudnya swasembada pangan dalam waktu dekat ini”, tegas Inneke.

(Red) 

Efisiensi Pertanian Meningkat: Brigade Pangan di Sidenreng Rappang Manfaatkan Alsintan

Sidenreng Rappang, Sigapnews.com, Petani yang tergabung dalam Brigade Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, mulai mengoptimalkan pengolahan lahan dengan memanfaatkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian. Selasa (15/4/2025).

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pengoptimalan lahan serta penerapan teknologi modern menjadi kunci utama dalam mendorong peningkatan hasil produksi pertanian. 

“Kami membentuk brigade, mengoptimalkan lahan rawa, dan mencetak sawah baru sebagai bagian dari upaya transformasi pertanian menuju modernisasi". 

"Kami berkomitmen mengadopsi mekanisasi di seluruh lini kegiatan pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas,” ujarnya. 

Menurut Menteri Amran, penggunaan alsintan ini akan membawa sektor pertanian Indonesia ke tingkat yang lebih maju dan berkelanjutan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menambahkan bahwa pembentukan Brigade Pangan bertujuan meningkatkan frekuensi tanam dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam satu musim. 

Hal ini diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan lahan dan meningkatkan produksi pangan nasional.

Manager Brigade Pangan, Agussalim, menyatakan bantuan traktor roda 4 mempercepat pengolahan lahan dibandingkan sebelumnya yang hanya menggunakan traktor roda 2 dengan kapasitas 2 hektar per musim tanam. 

“Dengan traktor roda 4, kami menargetkan mampu mengolah 3 hektar per hari,” kata Agussalim. 

Ia juga menjelaskan bahwa tarif pengoperasian traktor roda 4 lebih efisien dan mendorong peningkatan pendapatan anggota brigade.

Sementara itu, Manager Brigade Pangan lainnya, Agung Alesalewo, menyampaikan bahwa di Desa Takkalasi, lahan yang telah diolah menggunakan alsintan mencapai 5 hektar dari total 10 hektar milik warga. 

“Pengoperasian alsintan membuat proses pengolahan lahan menjadi lebih mudah, efektif, dan cepat serta dapat meringankan tenaga dan biaya petani,” ujar Agung. 

Ia juga menargetkan semua pengurus brigade mampu mengoperasikan alsintan agar produktivitas semakin meningkat.

Dengan peningkatan kemampuan pengoperasian alsintan oleh anggota Brigade Pangan, diharapkan pertanian modern yang efisien dan berkelanjutan dapat terwujud dan menjadi pendorong utama ketahanan pangan nasional.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan sektor pertanian melalui inovasi teknologi, peningkatan sumber daya manusia, dan optimalisasi lahan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

(Red/*) 

Kabupaten Soppeng Diwacanakan Gabung dengan Calon Provinsi Bugis Timur

Soppeng, Sigapnews.com, Kabupaten Soppeng, salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), kini ramai diperbincangkan setelah muncul wacana untuk "pamit" dari Sulsel. Ternyata, hal ini terkait rencana pemekaran wilayah yang akan membentuk Provinsi Bugis Timur sebagai provinsi baru. 

Soppeng disebut-sebut sebagai salah satu dari lima kabupaten yang akan bergabung dengan calon provinsi ini. Minggu (12/4/2025). 

Wacana pemekaran Provinsi Bugis Timur digulirkan untuk mempercepat pembangunan, memudahkan layanan publik dan mengoptimalkan potensi lokal. 

Soppeng yang dikenal dengan produksi kopi berkualitas tinggi dan wisata air panas alami, dinilai memiliki sumber daya yang lebih terfokus jika bergabung dengan provinsi baru ini . 

Selain itu, pemekaran diharapkan mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah timur Sulsel dan Makassar sebagai ibu kota provinsi.  

Daftar 5 Kabupaten yang Akan Meninggalkan Sulsel  

Berikut kabupaten yang diusulkan bergabung dengan Provinsi Bugis Timur beserta data kuncinya :

1.Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) 

   - Luas: 1.883–2.506 km² (bervariasi menurut sumber)  

   - Kecamatan: 11  

   - Potensi: Lumbung pangan dan PLTB (energi terbarukan) .  

2. Kabupaten Wajo  

   - Luas: 2.504–2.506 km²  

   - Kecamatan: 14  

   - Potensi: Pengrajin sutra dunia dan perikanan darat .  

3. Kabupaten Soppeng  

   - Luas: 1.359–1.557 km²  

   - Kecamatan: 8  

   - Potensi: Kopi dan wisata alam .  

4. Kabupaten Bone  

   - Luas: 4.559 km²  

   - Kecamatan: 27  

   - Potensi: Pelabuhan Bajoe dan wilayah strategis .  

5. Kabupaten Sinjai

   - Luas: 820 km²  

   - Kecamatan: 9  

   - Potensi: Pertanian dan perikanan .  

Total luas calon Provinsi Bugis Timur diperkirakan 11.302–13.000 km setara dengan Sulawesi Utara, dengan populasi sekitar 2,5 juta jiwa .  

Wacana ini masih dalam tahap diskusi dan memerlukan persetujuan pemerintah pusat. Beberapa isu krusial meliputi, 

Pemilihan ibu kota Watampone (Bone), Sengkang (Wajo), atau Pompanua (perbatasan Bone-Soppeng-Wajo) menjadi kandidat utama.  Dampak ekonomi Pemekaran berpotensi menarik investasi tetapi perlu kajian matang soal pembagian sumber daya   

Jika disetujui, ini akan menjadi perubahan besar dalam peta administratif Sulawesi setelah pemekaran Sulawesi Barat pada 2004 .

(Yun)