Sigapnews.com, Soppeng - LSM AMPERA menyerukan kepada seluruh Kepala Desa/Lurah serta Bupati/ Walikota se Sulawesi Selatan bersatu menolak BLT Kemendesa dan BST Kemensos menggunakan data lama Kemensos RI.
LSM Ampera menilai penyaluran bantuan Sosial yang salah sasaran akan menimbul tumpang tindih di tengah masyarakat.
Ilyeas Arguna menilai Bansos yang menggunakan data lama pasti tidak tepat sasaran, akan menimbulkan masalah Baru karena dampak.Covid-19 terhadap Masyarakat Merata.
"Dampak covid-19 merata terhadap kehidupan masyarakat jadi sebaiknya Kemensos RI gunakan data update Covid-19 karena tidak hubungannya dengan data lama Kemensos dengan warga terdampak covid-19. Yang pasti, bansos Covid-19 harus menggunakan data baru, kalau tidak pasti kacau balau," kata Ilyeas Arguna.
Selain itu, sebaiknya Pejabat pemerintah daerah bersatu menolak secara keras bantuan Sosial yang menggunakan Data Lama, kalau perlu buat petisi penolakan.
"Saya khawatir bansos yang menggunakan data lama akan menimbulkan masalah sosial baru karena bisa terjadi kekacauan akibat ketidakpuasan masyarakat, dan pemerintah Daerah akan disalahkan oleh masyarakat, khususnya di Desa/Kelurahan, bahkan ditingkat RT bagi yang tidak paham masalahnya "ungkap Ilyeas Arguna
LSM Ampera menilai penyaluran bantuan Sosial yang salah sasaran akan menimbul tumpang tindih di tengah masyarakat.
Ilyeas Arguna menilai Bansos yang menggunakan data lama pasti tidak tepat sasaran, akan menimbulkan masalah Baru karena dampak.Covid-19 terhadap Masyarakat Merata.
"Dampak covid-19 merata terhadap kehidupan masyarakat jadi sebaiknya Kemensos RI gunakan data update Covid-19 karena tidak hubungannya dengan data lama Kemensos dengan warga terdampak covid-19. Yang pasti, bansos Covid-19 harus menggunakan data baru, kalau tidak pasti kacau balau," kata Ilyeas Arguna.
Selain itu, sebaiknya Pejabat pemerintah daerah bersatu menolak secara keras bantuan Sosial yang menggunakan Data Lama, kalau perlu buat petisi penolakan.
"Saya khawatir bansos yang menggunakan data lama akan menimbulkan masalah sosial baru karena bisa terjadi kekacauan akibat ketidakpuasan masyarakat, dan pemerintah Daerah akan disalahkan oleh masyarakat, khususnya di Desa/Kelurahan, bahkan ditingkat RT bagi yang tidak paham masalahnya "ungkap Ilyeas Arguna
FOLLOW THE SIGAPNEWS.COM AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow SIGAPNEWS.COM on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram